ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG) OLEH : YOLANDA SARI PEMBIMBING : R. ADRI SATRIAWAN, SE, MA., Ak NUR AZLINA, SE, M.Si., Ak (
[email protected] (
[email protected] HP : 085767971702) ABSTRACT
This research is aimed to get to know the management performance Budget revenue and expence local (APBD) which involves revenue, spending and expenses Tanjungpinang Government. There are several data used in order to analyze this issue such as, revenue budget and realization budget; spending and realization spending; expence and realization spending Tanjungpinang Government on 2009 up to 2010. The technical analysis used is by using qualitative approach in which apply financial ratio including the variant analysis, revenue growth, government spending, decentralization degree, state independency, effectiveness and efficiency, spending efficiency, SILPA growth. Based on this research may result in the effectiveness and efficiency of PAD in 2009 up to 2011, and the revenue growth shows the positive flutuations in the growth. In 2009 until 2011 Tanjungpinang Tanjungpinang Government was still dependent on the central government therefore it resulted on the low decentralization process. In order to realize the spending budget we may see there is an efficient element regarding with the spending growth itself. In funding, SILPA's growth intentionally shows the positive fiscal health.
Keywords : Revenue, decentralization, PAD, effectiveness, efficiency, spend, expe xpence, SI L PA I .PENDAHULUAN
Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efesien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah.
1
Dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian terutama sisi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran. Kota Tanjungpinang sebagai salah satu kota di Kepulauan Riau memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dapat dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor. Perekonomian Kota Tanjungpinang digerakkan oleh sektor tersier dan sekunder secara dominan yaitu sektor perdagangan/hotel/restoran, dan transportasi yang dapat meningkatkan PAD. Namun pada kenyataannya sumber penerimaan/pendapatan terbesar Kota Tanjungpinang adalah Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan PAD-nya masih sangat kecil. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat satu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang)". II.TINJAUAN TEORI A. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah
Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Menurut Addina (2010:7), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai "Semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku". Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut". Menurut Halim (2004:7), "Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)”. Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, "Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah". Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan di mana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharawan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik.
2
Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, "APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 januari sampai 31 Desember". Sedangkan , menurut Bastian (2006:189), "APBD merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik". Menurut Freeman dalam Nordiawan (2006: 48), "Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas". Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik.Peran penting anggaran dalam organisasi sektor publik menurut Nordiawan (2006: 47), "Peranan penting anggaran dalam sektor publik berasal dari kegunaannya dalam menentukan estimasi pendapatan atau jumlah tagihan atas jasa yang diberikan". Sementara itu, menurut Mardiasmo (2005; 61), "Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik Penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter". Proses Penyusunan APBD Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan. kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Di tahap ini, proses distribusi sumber daya mulai dilakukan.Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis sering terjadi (Bastian, 2006: 188). Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kepala daerah berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pendanaannya serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun. Formulasi kebijakan anggaran harus memuat kejelasan mengenai tujuan dan sasaran akan dicapai di tahun mendatang dan sekaligus juga, harus menjadi acuan bagi proses pertanggaungjawaban (LPJ) kinerja keuangan daerah pada akhir tahun anggaran. Sedangkan pada perencanaan operasional anggaran, karena bersifat teknis, proses ini diserahkan kepada pemerintah daerah. Penyusunan Kebijakan Umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran.Formulasi kebijkan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal, sementara perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya yang tersedia pada pemerintah daerah. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.Oleh karena itu, dalam rangka
3
menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun KUA yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebaagai pedoman dalam penyusunan APBD.Kebijakan anggaran yang dimuat dalam KUA selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Penyusunan KUA merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah (Renstra). Sementara, tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang telah direncanakan dalam satu tahunanggaran pada dasarnya, merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan dalam rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. PERMASALAHAN PENELITIAN Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis membuat perumusan masalah yaitu sebagai berikut : 1. Bagaimanakah kinerja pengelolaan anggaran pendapatan kota Tanjungpinang selama periode 2009-2011 ? 2. Bagaimanakah kemampuan kinerja anggaran belanja dan pembiayaan Kota Tanjungpinang selama periode 2009-2011? TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran pendapatan Kota Tanjungpinang selama periode 2009-2011. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran belanja dan pembiayaan Kota Tanjungpinang selama periode 2009-2011 III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintah yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain Dinas Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan, metode ini dilakukan dengan mempelajari literatur baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran, petunjuk pelaksanaan dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Penelitian Lapangan, metode ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kota Tanjungpinang serta melakukan wawancara dengan pejabat terkait, seperti Kepala Bagian Keuangan dan stafnya, Kepala Bappeda dan stafnya. Data yang dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung penulisan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi serta sumber-sumber lainnya berupa data runtut waktu (time series) yaitu APBD dan Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Tanjungpinang Tahun 2009-2011. Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis deskriptif yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut, analisis ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas
4
atau natural setting yang holistis, kompleks, dan rinci yang sifatnya menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk kalimat. Analisis Kinerja Pendapatan
Dalam melakukan analisis pendapatan dapat dilakukan dalam bentuk rasio dengan menggunakan rumus : Analisis Varians (Selisih) Pendapatan Analisis Pertumbuhan Pendapatan
Pertumbuhan PAD Tahunt =
ℎ − ℎ − 1 ℎ − 1
× 100 %
Analisis Rasio Keuangan 1. Rasio Derajat Desentralisasi
Derajat Desentralisasi =
ℎ
ℎ
× 100 %
2. Rasio Kemandirian Keuangan Rasio Kemandirian Keuangan =
ℎ
ℎ
× 100%
3. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah Rasio Efektivitas =
ℎ
× 100 %
Sedangkan untuk rumus rasio efisiensi adalah : Rasio Efisiensi =
ℎ
ℎ
× 100 %
1) Analisis Kinerja Belanja a. Analisis Varians (Selisih Belanja) b. Analisis Pertumbuhan Belanja
Pertumbuhan PAD ℎ =
ℎ − ℎ − 1 ℎ − 1
× 100 %
c. Analisis Keserasian Belanja 1. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan Belanja Modal terhadap Total Belanja
Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja = Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja =
× 100 %
× 100 %
2. Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Total Belanja Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja =
100 %
Sementara itu, rasio belanja tidak langsung dirumuskan sebagai berikut : Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja
=
5
× 100 %
×
IV. HASIL DANPEMBAHASAN A. Gambaran Perekonomian dan Keuangan Daerah Kota Tanjungpinang
Secara keseluruhan, pada tahun 2010 sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu 68,70 % terhadap PDRB dan sektor skunder memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 28,31% dan sektor primer hanya memberikan kontribusi sebesar 2,97%. Lapangan usaha yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kota Tanjungpinang selama periode tahun 20092010 adalah sektor perdagangan/hotel/restoran, disusul oleh sektor transportasi/telekomunikasi, sektor industri pengolahan dan sektor keuangan/jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Tanjungpinang digerakkan sektor-sektor tersier dan sekunder secara dominan. Berdasarkan perbandingan peranan dan kontribusi antar lapangan usaha terhadap PDRB pada kondisi harga berlaku tahun 2009-2011 menunjukkan, pada tahun 2009 sektor tersier memberikan sumbangan sebesar 70,03 persen, sektor sekunder sebesar 26,91 persen dan sektor primer sebesar 3,06 persen. Lapangan usaha dominan yaitu perdagangan, hotel dan restoran menyumbang sebesar 26,34 persen, sub sektor transportasi dan telekomunikasi sebesar 18,65 persen dan sub sektor industri pengolahan sebesar 16,58 persen. Kontribusi tersebut tidak mengalami perubahan berarti bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010. Sektor tertier memberikan sumbangan sebesar 68,70 persen, sekunder sebesar 28,37 persen dan primer sebesar 2,93 persen. Masing-masing lapangan usaha yang dominan yaitu perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25,98 persen, sektor transportasi dan telekomunikasi sebesar 18,65 persen, industri jasa pengolahan sebesar 16,58 persen dan jasa keuangan 13,41 persen. Demikian juga pada tahun 2011, sektor tertier mendominasi perekonomian Kota Tanjungpinang, yaitu sebesar 69,21 persen, disusul sektor sekunder sebesar 27,93 persen dan sektor primer sebesar 2,86 persen. Masing masing lapangan usaha yang dominan memberikan kontribusi sebesar 25,44 persen dari lapangan usaha perdagangan/hotel/restoran, lapangan usaha transportasi/telekomunikasi sebesar 19,02 persen dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 16,28 persen. B. Perhitungan dan Analisis Kinerja Pengelolaan APBD 1) Analisis kinerja pendapatan 1. Analisis Varians (Selisih) Pendapatan.
Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Dari analisis varians, secara umum kinerja pendapatan kota
6
Tanjungpinang dapat dikatakan baik meskipun belum terlampauinya target anggaran. Hal ini ditunjukkan dengan target anggaran pendapatan dari tahun 2009-2011 yang mana rata-ratanya mencapai 110,72 %. Persetanse paling tinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 122,24%. Dari sisi komponen pendapatan daerah, realisasi penerimaan PAD rata-rata juga masih belum mencapai target yang ditetapkan. Komponen PAD yang realisasinya diatas target untuk tahun 20092011 adalah Lain-Lain PAD yang sah dengan masing-masing persentase yaitu 112,73% , 101,45% , 123,15%. Realisasi pendapatan dari Dana Perimbangan dari tahun 2009-2011 rata-rata mencapai 331,54 %, kecuali untuk tahun 2011 yaitu 99,20%. Komponen Dana Perimbangan yang belum mencapai target anggaran untuk tahun 2010 yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 134,9 %, dan tahun 2011 yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 97,4 % dan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat 99,20 %. 2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.3. : Pertumbuhan PendapatanTahun 2009-2011 Tahun PAD Pertumbuhan Total Pendapatan 2009 41.549.791.199,00 0,40 513.689.383.384,00 2010 46.859.191.353,00 0,13 486.582.369.263,00 2011 55.227.157.863,00 0,24 642.159.119.892,00 Rata-rata Sumber : data diolah, 2012
Pertumbuhan
0,10 (0,05) 0,30 0,12
Dari tabel perhitungan diatas, kinerja anggaran dari analisis pertumbuhan pendapatan dan PAD Kota Tanjungpinang tahun 2009-2011 cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan PAD yang positif yaitu 24%. Pertumbuhanpendapatan yang negatif terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar -5 %. Sementara itu pertumbuhan pendapatan juga menunjukkan pertumbuhan yang positif yang mana rata-rata 12%. 3. Analisis Rasio Keuangan
1. Derajat Desentralisasi Derajat Desentralisasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.4. : Derajat DesentralisasiTahun2009-2011 Tahun PAD Pendapatan Daerah 2009 2010 2011
41.549.791.199,00 46.859.191.353,00 55.227.157.863,00 Rata-rata Sumber : data diolah, 2012
513.689.383.384,00 486.582.369.263,00 642.159.119.892,00
7
Rasio Derajat Desentralisasi 0,081 0,096 0,080 0,086
Dari perhitungan diatas terlihat bahwa derajat desentralisasi Kota Tanjungpinang dapat dikatakan rendah. Rata-rata tingkat derajat desentralisasi pada tahun 20092011 yaitu 8,6 %. Ini berarti kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kota Tanjungpinang untuk menggali dan mengelola pendapatan masih rendah. Untuk itu kedepannya Kota Tanjungpinang harus lebih berupaya untuk dapat meningkatkan PAD nya baik dengan menggali potensi baru ataupun mengembangkan potensi-potensi pendapatan yang sudah ada. 2. Kemandirian Keuangan Daerah Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukan Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah. Kemandirian Keuangan Daerah Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.5. : Kemandirian KeuanganTahun2009-2011 Tahun PAD Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi + Pinjaman 2009 41.549.791.199,00 468.639.592.185,00 2010 46.859.191.353,00 439.723.177.910,00 2011 55.227.157.863,00 586.931.962.029,00 Rata-rata Sumber : data diolah, 2012
Rasio Kemandirian 0.09 0,11 0,09 0,30
Dari perhitungan diatas terlihat bahwa rata-rata rasio kemandirian yaitu hanya 30 %. Ini berarti Kota Tanjungpinang masih ketergantungan atas sumber dana baik dari pemerintah pusat/propinsi maupun pinjaman. Untuk itu perlu adanya usaha pemerintah daerah untuk dapat mengurangi ketergantungan atas sumber dana ekstern dan meminta kewenangan untuk dapat mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikuasai pemerintah pusat ataupun propinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor. 3. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tabel 4.6. : Efektivitas dan Efesiensi Pajak Daerah Tahun 2009-2011 Tahun Anggaran Realisasi rasio 2009 2010 2011
41.549.791.199,00 46.859.191.353,00 55.227.157.863,00 Rata-rata Sumber : data diolah 2012
46.839.141.924,29 47.537.431.764,45 68.012.880.681,74
112,73 % 101,45 % 123,15 % 112,44 %
Dari hasil perhitungan rasio efektifitas kota Tanjungpinang pada tahun 2009 adalah sebesar 112,73 % dan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 101,45 % kemudian naik kembali pada tahun 2011 sebesar 123.15 %. Pada dasarnya didalam analisis rasio efektifitas diketahui bahwa kemampuan daerah
8
dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau maksimal 100 (seratus) persen. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Sesuai hasil perhitungan rasio tadi dapat digambarkan kemampuan daerah Kota Tanjungpinang didalam menjalankan tugasnya sudah stabil karena mengalami kenaikan. Maknanya, kinerja pemerintah Kota Tanjungpinang sudah efektif yang sesungguhnya karena rasio efektifitasnya sebagian besar sudah mencapai batas minimal. Kestabilan rasio efektifitas ini disebabkan karena pemerintah daerah sudah terampil didalam mengontrol rencana dan realisasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah pada APBD. Realisasi pendapatan yang diterima pemerintah daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah lebih besar dari yang telah direncanakan. 4. Rasio Efesiensi Keuangan Daerah Analisis tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisieasi, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 4.7 : Efesiensi Keuangan Daerah 2009-2011 Tahun Realisasi Belanja Realisasi Rasio Daerah Pendapatan Efesiensi Daerah 2009 589.357.813.446,00 557.374.553.462,29 0,946 % 2010 584.931.125.417,00 594.822.610.332,37 1,017 % 2011 699.523.625.365,00 651.391.938.847,73 0,931 % 0,965 % Rata-rata Sumber: data diolah,2012
2) Analisis Kinerja Belanja 1. Analisis Varians Belanja Analisis varians memberikan informasi tentang perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Pemerintah daerah dapat dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanjanya tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja belanja yang kurang baik.
Dari analisis varians secara umum kinerja pemerintah Kota Tanjungpinang dapat dikatakan baik karena dari tahun 2009 – 2011 realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dimana persentasenya berturut-turut dari tahun 2009-2011 yaitu sebesar 85,25 %, 92,51 %, 87,68 %. Realisasi belanja daerah yang paling rendah terjadi tahun 2009. Apabila seluruh kegiatan yang
9
direncanakan telah terlaksana, ini menunjukkan telah terjadinya pengendalian anggaran yang ketat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang, maka hal ini merupakan suatu presta si bagi Kota Tanjungpinang. 2. Analisis Pertumbuhan Belanja
Analisis pertumbuhan terhadap belanja daerah bertujuan untuk melihat perkembangan belanja daerah baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung dalam perhitungan APBD selama periode yang dianalisis. Rasio pertumbuhan ini berguna untuk mengukur seberapa besar kemampuan pem erintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya. Analisis Pertumbuhan Belanja kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.9. : Pertumbuhan BelanjaTahun 2009-2011 Tahun Belanja Daerah Tingkat Pertumbuhan 2009
691.361.505.377,00
0,649 %
2010
632.271.231.272,00
0,085 %
2011
797.844.461.142,66
0,262 %
Rata-rata
0,996 %
Sumber : data diolah, 2012 Dari tabel perhitungan diatas dapat terlihat bahwa pertumbuhan belanja Kota Tanjungpinang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kecenderungan pertumbuhan belanja Kota Tanjungpinang fluktuatif terlihat dari tahun 2009 sampai 2011 pertumbuhan berturut-turut yaitu sebesar 14,4 %, 16 %,27,5 %. Pertumbuhan yang positif ini dikarenakan adanya keseimbangan antara pertumbuhan belanja dan diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang. 3. Analisis Keserasian Belanja
1) Rasio Belanja Operasi terhadap APBD dan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Analisis Keserasian Belanja Operasi terhadap APBD dan Belanja Modal terhadap Total Belanja Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut ini:
10
Tabel 4.11. : Belanja Operasi dan Belanja ModalTahun2010 Tahun
Rasio terhadap
Belanja
Operasi
Rasio Belanja Modal terhadap
Total
Belanja
Total Belanja (Total Belanja
(Total Belanja Operasi/Total
%
Rasio
0,802 %
0,195 %
0,834 %
0,165 %
0,771 %
0,228 %
0,802 %
0,196 %
Modal/Total Belanja) x 100%
Belanja) x 100%
2009
2010
2011
554.745.324.001,00
135.116.181.375,85
691.361.505.377,00
691.361.505.377,00
527.159.832.158,00
104.111.399.114,00
632.271.231.272,00
632.271.231.272,00
615.270.967.319,66
181.573.493.823,00
797.844.461.142,66
797.844.461.142,66
Rata-rata Sumber : data diolah, 2012
Dari tabel perhitungan diatas dapat terlihat bahwa sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal sehingga rasio belanja modal relatif kecil dari rasio belanja operasi. Untuk belanja modal yaitu sebesar 19,6 % sedangkan untuk belanja operasi yaitu sebesar 80,2 %. Ini menunjukkan bahwa total belanja dari APBD lebih besar dialokasikan untuk penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana yang manfaatnya melebihi 1 tahun yang akan menambah aset atau kekayaan daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang disesuaikan kebutuhan untuk meningkatkan pelayan dan kesejahteraan masyarakat. 2) Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Analisis Keserasian Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut ini :
11
Tabel 4.12. : Belanja Langsung dan Belanja Tidak LangsungTahun 2011 Tahun
Rasio
Belanja
Langsung
Rasio Belanja Tidak Langsung
terhadap Total Belanja (Total
terhadap Total Belanja (Total
Belanja
Belanja Tidak Langsung / Total
Langsung
/
Belanja Daerah) x 100%
2009
329.626.644.929,41 691.361.505.377,00 2010 293.471.711.174,00 632.271.231.272,00 2011 404.279.079.126,00 797.844.461.142,66 Rata-rata Sumber : data diolah, 2012
Total
%
Rasio
0,477 %
0,523 %
0,464 %
0,536 %
0,507 %
0,493 %
0,483 %
0,517 %
Belanja Daerah) x 100%
361.734.860.447,59 691.361.505.377,00 338.799.520.098,00 632.271.231.272,00 393.565.382.016,66 797.844.461.142,66
Dari tabel perhitungan diatas dapat terlihat bahwa untuk tahun 2011 sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah dialokasikan untuk belanja tidak langsung sehingga rasio belanja langsung relatif kecil dibandingkan dengan rasio belanja tidak langsung. Rasio untuk belanja langsung yaitu sebesar 48,3 % sedangkan rasio belanja tidak langsung yaitu sebesar 51,7 %. 3) Analisis Efesiensi Belanja Daerah Rasio efesiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan Pemerintah. Analisis Efesiensi Belanja Daerah Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.13. : Efesiensi Belanja DaerahTahun 2009-2011 Tahun Anggaran Belanja Realisasi Belanja
% Rasio
2009
691.361.505.377,00
589.357.813.446,00
0,852 %
2010
632.271.231.272,00
584.931.125.417,00
0,925 %
2011
797.844.461.142,66
699.523.625.365,00
0,877 % 0,885 %
Rata-rata
Sumber : data diolah, 2012 Dari tabel perhitungan diatas terlihat bahwa pemerintah Kota Tanjungpinang telah melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan rasio efisiensi pada tahun 2009 – 2011 berada dibawah 100 %, dengan rata-rata 88,5 %. Ini menunjukkan kinerja pemerintah Kota Tanjungpinang baik. 4. Analisis Pembiayaan
Salah satu pos yang paling urgen untuk dianalisis dalam pembiayaan ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Makin besarnya SILPA yang
12
diperoleh dari suatu anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kurang tepatnya penyajian suatu rencana anggaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, kinerja pemerintah Kota Tanjungpinang secara umum sudah baik terlihat dari SILPA yang bersaldo positif yang berarti pemerintah Kota Tanjungpinang sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran, kecuali untuk tahun 2010 yang mana SILPAnya dalam realisasi lebih tinggi dari anggarannya yaitu sebesar Rp 155.685.341.250,66. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan: Kinerja pendapatan pemerintah Kota Tanjungpinang dilihat analisis varians, secara umum dapat dikatakan baik dimana dari tahun 2009-2011 rata-ratanya mencapai 110,72 %. Kinerja pendapatan pemerintah Kota di Tanjungpinang lihat dari analisis pertumbuhan pendapatan Kota Tanjungpinang tahun 2009-2011 cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan Pendapatan dan PAD yang positif yaitu 24 % dan 12 %. Pertumbuhan PAD kota Tanjungpinang dari tahun 2009-2011 cenderung mengalami penurunan, sementara itu pertumbuhan pendapatan cenderung fluktuatif. Kinerja pendapatan dilihat dari analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Kota Tanjungpinang dapat masih rendah dengan rata-rata pada tahun 2009-2011 yaitu 8,6 %; Kemandirian keuangan Kota Tanjungpinang masih rendah dan mempunyai kecenderungan menurun dengan rasio kemandirian rata-rata yaitu hanya 30 %; Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal ini Dinas Pendapatan daerah efektif dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dengan rata-rata rasio efektivitas PAD yaitu 112,44 %; Dinas Pendapatan Daerah sangat efisien dalam realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan, efisiensi rata-rata keuangan daerah adalah 96,5 %. Kinerja belanja pemerintah Kota Tanjungpinang dilihat dari analisis varians secara umum kinerja pemerintah Kota Tanjungpinang dapat dikatakan baik karena dari tahun 2009 – 2011 realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dimana persentasenya berturut-turut dari tahun 2009-2011 yaitu dengan rata-rata sebesar 89,48 %. Pertumbuhan belanja Kota Tanjungpinang menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata 99,6 % dan pertumbuhannya cenderung fluktuatif. Keserasian belanja untuk tahun 2011 dialokasikan lebih besar ke belanja modal dibandingkan belanja operasi yaitu sebesar 22,8 %; Untuk tahun 2011 dialokasikan lebih besar untuk belanja langsung yaitu sebesar 50,7 %. Dan efesiensi belanja daerah rata-rata 88,5 %. Kinerja pemerintah Kota Tanjungpinang dari analisis pembiayaan secara umum sudah baik terlihat dari SILPA yang bersaldo positif yang berarti pemerintah Kota Tanjungpinang sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran, kecuali untuk tahun 2010. Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan dari berbagai faktor, antara lain :
13
1. Periode penelitian ini hanya terbatas untuk tahun 2009-2011. 2. Penelitian ini hanya dilakukan dilakukan hanya pada salah satu kota di Kepulauan Riau yaitu Kota Tanjungpinang. 3. Terbatasnya data tentang potensi riil dari masing-masing sumber PAD dan data biaya yang langsung maupun yang tidak langsung yang berkaitan dengan pemungutan pendapatan daerah yang dilakukan dinas lain. Saran
Bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu lebih berusaha untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) melalui penggalian potensi potensi baru daerah dan pengembangan potensi daerah baik dengan melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dilakukan antara lain dengan cara sebagai beikut: a. Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyetoran. b. Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku. c. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan PAD oleh aparatur. d. Mengadakan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan, dan lain sebagainya. Ekstensifikasi dapat dilaksanakan antara lain dengan car a sebagai berikut: a. Menyusun program kebijaksanaan dan strategi pengembangan dan menggali obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan kepada retribusi daeah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan daerah. b. Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah yang diajukan perubahan. c. Mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapatkan informasi terhadap jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang memungkinkan untuk dikembangkan, dan lain sebagainya. Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk dapat meningkatkan kinerjanya hendaknya tidak hanya berfokus dalam meningkatkan PAD saja dengan penetapan tarif pajak atau retribusi yang dapat membebankan masyarakat. Pemerintah seharusnya dapat meningkatkan investasi dengan memberikan insentif bagi investor yang akan menginvestasikan modalnya ke Kota Tanjungpinang seperti dengan memberikan keamanan dalam berinvestasi, bunga yang lebih tinggi, dan lain sebagainya. Dengan meningkatnya investasi maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana jika pertumbuhan ekonomi meningkat PAD juga dapat meningkat. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun penelitian agar analisis terhadap kinerja pemerintah agar dapat mendapatkan gambar kinerja pemerintah yang jelas. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambah rasio-rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah.
14
DAFTAR PUSTAKA
Mariska, Addina, 2010. Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kota Medan.(Skripsi S1). Universitas Sumatera Utara. Adhim, Mohammad, 2008. Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah dan Kaitannya dengan Perekonomian Daerah di Kabupatensarolangun.(Thesis S2). UniversitasNegeri Jambi. Yuwono, S., I.T. Agus, dan Hariyandi. 2005 . Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja). Bayumedia Publising, Malang. Bastian, Indra, 2006. Akuntansi SektorPublik: SuatuPengantar . Erlangga, Jakarta. Erlina, Sri Mulyadi, 2007. Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. USU Press, Medan. Halim, Abdul, 2004. AkuntansiKeuangan Daerah, EdisiRevisi, SalembaEmpat, Jakarta. Mahmudi, 2007. Manajemen KinerjaSektorPublik . UUP STIM YKPN, Yogyakarta. Mardiasmo, 2005.AkuntansiSektorPublik. Andi.Yogyakarta. Nordiawan, Dedi, 2006. AkuntansiSektorPublik , SalembaEmpat, Jakarta. Rosalina, Eka. 2008. AnalisisKinerjaPengelolaanKeuangan Daerah AnggaranPendapatandanBelanjadaerah (StudiKasus di Propinsi Sumatra Barat.(Thesis S2). UniversitasGadjahMada. Sugiyono, 2006.Statiska UntukPenelitian.Cetakan Sembilan, CV Alfabeta, Bandung. FakultasEkonomiUniversitas Sumatra Utara,DepartemenAkuntansi, 2004. BukuPetunjukTeknisPenulisan Proposal PenelitiandanPenulisanSkripsi. Medan. Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. .............................., 2004,Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. ..............................,2004, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. ................................, 2005, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. ............................., 2010, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan. ............................, 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. http.sejarah tanjungpinang BAPPEDA TANJUNGPINANG
15
