Buku Persis dan Mazhab.pdf

BUKU PERSIS DAN MADZHAB



FIQIH, IJTIHAD DAN MAZHAB DALAM LINTASAN SEJARAH HUKUM ISLAM I. Kriteria Fiqih A. Pengertian Fiqih

Kata fiqh secara bahasa berarti  paham. Dalam pengertian pemahaman mendalam yang menghendaki pengerahan potensi akal.  1 Sedangkan secara istilah ulama fiqh mengemukakan beberapa definisi fiqh sesuai dengan perkembangan arti fiqh itu sendiri. Misalnya, Imam Abu Hanifah mendefinisikan mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya.  2 Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan, yaitu aqidah , syariat dan akhlak. Fiqh di zamannya dan di zaman sebelumnya masih dipahami secara luas, mencakup bidang

ibadah , muamalah dan akhlak Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan pembidangan ilmu yang semakin tegas, ulama fiqih mendefinisikan fiqih sebagai

“Sekumpulan hukum-hukum syara ’  mengenai   mengenai perbuatan yang diambil dari dalil-dalil syara

 yang terperinci".3 Sedangkan ulama ushul fiqh mendefinisikan fiqh sebagai berikut

"Ilmu tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya  yang terperinci." terperinci." 4 Definisi tersebut sebenarnya mengadopsi rumusan Imam as- Syafi’i5 , dan merupakan definisi fiqh yang populer hingga sekarang. Dari definisi para ahli ushul fiqih di atas terlihat bahwa fikih itu berarti aktifitas ijtihad, karena hukum-hukum tersebut diistinbathkan dari dalil-dalil syara yang 1

al-Fiqh, hal. 8 Lihat, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, al-Tanqih, hal. 10. Lihat, Mirah al-Ushul , I:44; al-Taudhih li Matn al-Tanqih, 3 Syarh Jam’ al   Jawami’  ‘Adhd li Mukhtashar Ibn al -Hajib, Syarh al-‘Adhd al-Hajib, I:18; Syarh al-Isnawi, al-Isnawi, I:24; Lihat, , I:32; Mirah al-Ushul , I:55; al-Madkhal ila Madzhab Ahmad , hal. 58. 4 al-Baidhawi, hal. 22; al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam li al-Amidi, al-Amidi , I:7; Irsyad al-Fuhul li Lihat, Minhaj al-Ushul li al-Baidhawi, al-Syaukani, al-Syaukani, hal. 3. 5 al-Islami, I:19. Lihat, Ushul al-Fiqh al-Islami, 2

2

terperinci, baik melalui nash maupun melalui dilalah (indikasi) nash. Semua itu tidak dapat dilakukan kecuali melalui ijtihad. Sedangkan dari definisi ahli fikih terlihat bahwa fikih itu produk ijtihad, yaitu merupakan hukum-hukum hasil ijtihad. B. Sejarah Perkembangan Fiqh

Terdapat perbedaan periodisasi fiqh di kalangan ulama fiqh kontemporer, diantaranya Muhammad Khudari Bek (ahli fiqh dari Mesir) membagi periodisasi fiqh menjadi enam periode. Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa tujuh periode. Periodisasi Periodisasi menurut az-Zarqa adalah sebagai berikut: 1. Periode risalah.

Periode ini dimulai sejak kerasulan Muhamad saw. sampai wafatnya Nabi saw. (11 H./632 M.). Pada periode ini kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah saw. Sumber hukum ketika itu adalah Alquran dan sunnah Nabi saw. Pengertian fiqh pada masa itu identik dengan syarat, karena penentuan hukum terhadap suatu masalah seluruhnya terpulang kepada Rasulullah saw. Periode awal ini juga dapat dibagi menjadi periode Makkah dan periode Madinah. Pada periode Makkah, risalah Nabi saw. lebih banyak tertuju pada masalah aqidah. Ayat hukum yang turun pada periode ini tidak banyak jumlahnya, dan itu pun masih dalam rangkaian mewujudkan revolusi aqidah untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju penghambaan kepada Allah swt. semata. Pada periode Madinah, ayat-ayat tentang hukum turun secara bertahap. Pada masa ini seluruh persoalan hukum diturunkan Allah swt., baik yang menyangkut masalah ibadah maupun muamalah. Oleh karena itu, periode Madinah ini disebut juga oleh ulama fiqh sebagai periode revolusi sosial dan politik. 2. Periode al-Khulafaur Rasyidun.

Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhamad saw. sampai Mu'awiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 H./661 M. Sumber fiqh pada periode ini, disamping Alquran dan sunnah Nabi saw., juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Ijtihad ini dilakukan ketika 3

persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam nash. Pada masa ini, khususnya setelah Umar bin al-Khattab menjadi khalifah (13 H/634 M), ijtihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Persoalan hukum pada periode ini sudah semakin kompleks dengan semakin banyaknya pemeluk Islam dari berbagai etnis dengan budaya masing-masing. Pada periode ini, untuk pertama kali para fuqaha berbenturan dengan budaya, moral, etika dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Hal ini terjadi karena daerahdaerah yang ditaklukkan Islam sudah sangat luas dan masing-masing memiliki  budaya, tradisi, situasi dan komdisi yang menantang para fuqaha dari kalangan sahabat untuk memberikan hukum dalam persoalan-persoalan baru tersebut. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru itu, para sahabat pertama kali merujuk pada Alquran. Jika hukum yang dicari tidak dijumpai dalam Alquran, mereka mencari jawabannya dalam sunnah Nabi saw. Namun jika dalam sunnah Rasulullah saw. tidak dijumpai pula jawabannya, mereka melakukan ijtihad. 3. Periode awal pertumbuhan fiqh.

Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2 H. Periode ketiga ini merupakan titik awal pertumbuhan fiqh sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Dengan bertebarannya para sahabat ke berbagai daerah semenjak masa al-Khulafaur Rasyidun (terutama sejak Usman bin Affan menduduki jabatan Khalifah, 33 H./644 M.), munculnya berbagai fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut.Di irak, Ibnu Mas'ud muncul sebagai fuqaha yang menjawab  berbagai persoalan hukum yang dihadapinya dihadapinya di sana. Dalam hal ini sistem sosial masyarakat Irak jauh berbeda dengan masyarakat Hedzjaz atau Hijaz (Makkah dan Madinah). Saat itu, di Irak telah terjadi pembauran etnik Arab dengan etnik Persia, sementara masyarakat di Hedzjaz lebih bersifat homogen. Dalam menghadapi  berbagai masalah hukum, Ibnu Mas'ud mengikuti pola yang telah di tempuh Umar  bin al-Khattab, yaitu lebih berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan kemaslahatan umat 4

tanpa terlalu terikat dengan makna harfiah teks-teks suci. Sikap ini diambil Umar bin al-Khattab dan Ibnu Mas'ud karena situasi dan kondisi masyarakat ketika itu tidak sama dengan saat teks suci diturunkan. Atas dasar ini, penggunaan nalar  (analisis) dalam berijtihad lebih dominan. Dari perkembangan ini muncul madrasah  atau aliran

ra'yu  (akal) yang kemudian populer dengan sebutan ahl al-ra'yi. Sementara itu, di Madinah yang masyarakatnya lebih homogen, Zaid bin Sabit (11 SH./611 M.-45 H./ 665 M.) dan Abdullah bin Umar bin al-Khattab (Ibnu Umar) bertindak menjawab  berbagai persoalan hukum yang muncul di daerah itu. Sedangkan di Makkah, yang  bertindak menjawab berbagai persoalan hukum adalah Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas) dan sahabat lainnya. Pola dalam menjawab persoalan hukum oleh para fuqaha Madinah dan Makkah sama, yaitu berpegang kuat pada Alquran dan hadis Nabi saw. Hal ini dimungkinkan karena di kedua kota inilah wahyu dan sunnah Rasulullah saw. diturunkan, sehingga para sahabat yang berada di dua kota ini memiliki banyak hadis. Oleh karenanya, pola fuqaha Makkah dan Madinah dalam menangani berbagai persoalan hukum jauh berbeda dengan pola yang digunakan fuqaha di Irak. Cara-cara yang ditempuh para sahabat di Makkah dan Madinah menjadi cikal bakal bagi munculnya alirah ahl al-hadits. Ibnu Mas'ud mempunyai murid-murid di Irak sebagai pengembang pola dan sistem penyelesaian masalah hukum yang dihadapi di daerah itu, antara lain Ibrahim an-Nakha'i (w. 76 H), Alqamah bin Qais an-Nakha'i (w. 62 H), dan Syuraih bin Haris al-Kindi (w. 78 H) di Kufah. Al-Hasan al-Basri dan Amr bin Salamah di Basrah. Yazid bin Abi Habib dan Bakir bin Abdillah di Mesir; dan Makhul di Suriah. Murid-murid Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Umar bin al-Khattab juga bermunculan di Madinah, diantaranya Sa'id  bin Musayyab (15-94 H.). Sedangkan murid-murid Abdullah bin Abbas diantaranya Atha bin Abi Rabah (27-114 H.), Ikrimah bin Abi Jahal, dan Amr bin Dinar (w. 126 H.) di Makkah serta Tawus, Hisyam bin Yusuf, dan Abdul Razak bin Hammam di Yaman. Murid-murid para sahabat tersebut, yang disebut sebagai generasi tabi'in,  bertindak sebagai rujukan dalam menangani berbagai persoalan hukum di zaman dan daerah masing-masing. Akibatnya terbentuk mazhab-mazhab fiqh mengikuti 5

nama para thabi'in tersebut, diantaranya fiqh al-Auza'i, fiqh an-Nakha'i, fiqh Alqamah bin Qais, dan fiqh Sufyan as-Tsauri. 4. Periode keemasan.

Periode ini dimulai dari awal abad ke-2 sampai pada pertengahan abad ke-4 H. Dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk dalam periode

Kemajuan Islam Pertama   (700-1000). Seperti periode sebelumnya, ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi dikalangan ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang. Perkembangan pemikiran ini tidak saja dalam bidang ilmu agama, tetapi juga dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan umum lainnya. Dinasti Abbasiyah (132 H./750 M.-656 H./1258 M.) yang naik ke panggung pemerintahan menggantikan Dinasti Umayyah memiliki tradisi keilmuan yang kuat, sehingga perhatian para penguasa Abbasiyah terhadap  berbagai bidang ilmu sangat besar. Para penguasa awal Dinasti Abbasiyah sangat mendorong fuqaha untuk melakukan ijtihad dalam mencari formulasi fiqh guna menghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks. Perhatian para penguasa Abbasiyah terhadap fiqh misalnya dapat dilihat ketika Khalifah Harun ar-Rasyid (memerintah 786-809) meminta Imam Malik untuk mengajar kedua anaknya, alAmin dan al-Ma'mun. Disamping itu, Khalifah Harun ar-Rasyid juga meminta kepada Imam Abu Yusuf untuk menyusun buku yang mengatur masalah administrasi, keuangan, ketatanegaraan dan pertanahan. Imam Abu Yusuf memenuhi permintaan khalifah ini dengan menyusun buku yang berjudul al-Kharaj . Ketika Abu Ja'far al-Mansur (memerintah 754-775) menjadi khalifah, ia juga meminta Imam Malik untuk menulis sebuah kitab fiqh yang akan dijadikan pegangan resmi pemerintah dan lembaga peradilan. Atas dasar inilah Imam Malik menyusun  bukunya yang berjudul al-Muwaththa' . Pada awal periode keemasan ini, pertentangan antara ahl al-hadits dan ahl al-ra'yi sangat tajam, taj am, sehingga menimbulkan semangat berijtihad bagi masing-masing aliran. Semangat para fuqaha melakukan ijtihad dalam periode ini juga mengawali munculnya mazhab-mazhab fiqh, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Upaya ijtihad tidak hanya dilakukan 6

untuk keperluan praktis masa itu, tetapi juga membahas persoalan-persoalan yang mungkin akan terjadi yang dikenal dengan istilah  fiqh taqdiri  (fiqh hipotetis). Pertentangan kedua aliran ini baru mereda setelah murid-murid kelompok ahl al-

ra'yi  berupaya membatasi, mensistematisasi, dan menyusun kaidah ra'yu yang dapat digunakan untuk meng-istinbat-kan meng-istinbat-kan hukum. Atas dasar upaya ini, maka aliran ahl al-

hadits  dapat menerima pengertian ra'yu yang dimaksudkan ahl al-ra'yi , , sekaligus menerima ra'yu sebagai salah satu cara dalam meng-istinbat-kan hukum. Upaya pendekatan lainnya untuk meredakan ketegangan tersebut juga dilakukan oleh ulama masing-masing mazhab. Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah, mendatangi Imam Malik di Hedzjaz untuk mempelajari kitab al-

 Muwaththa'  Muwaththa' yang merupakan salah satu kitab ahl al-hadits. Sementara itu, Imam asySyafi'i mendatangi Imam asy-Syaibani di Irak. Disamping itu, Imam Abu Yusuf juga  berupaya mencari hadis yang dapat mendukung fiqh ahl al-ra'yi. Atas dasar ini,  banyak ditemukan literatur fiqh kedua aliran yang didasarkan atas hadis dan ra'yu. r a'yu. Periode keemasan ini juga ditandai dengan dimulainya penyusunan kitab fiqh dan usul fiqh. Diantara kitab fiqh yang paling awal disusun pada periode ini adalah al-

 Muwaththa'  Muwaththa'  oleh Imam Malik, al-Umm oleh Imam asy-Syafi'i, dan Zahir ar-Riwayah dan an-Nawadir  oleh Imam asy-Syaibani. Kitab usul fiqh pertama yang muncul pada periode ini adalah ar-Risalah oleh Imam asy-Syafi'i. Teori usul fiqh dalam masingmasing mazhab pun bermunculan, seperti teori qiyas , istihsan , dan al-maslahah al-

mursalah. 5. Periode tahrir , takhrij dan tarjih dalam mazhab fiqh.

Periode ini dimulai dari pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 H. Yang dimaksudkan dengan tahrir, takhrij, dan tarjih adalah upaya yang dilakukan ulama masing-masing mazhab dalam mengomentari, memperjelas dan mengulas pendapat para imam mereka. Periode ini ditandai dengan melemahnya semangat ijtihad dikalangan ulama fiqh. Ulama fiqh lebih banyak berpegang pada hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh imam mazhab mereka masing-masing, sehingga mujtahid

mustaqill (mujtahid mandiri) tidak ada lagi. Sekalipun ada ulama fiqh yang 7

 berijtihad, maka ijtihadnya tidak terlepas dari prinsip mazhab yang mereka anut. Artinya ulama fiqh tersebut hanya berstatus sebagai mujtahid fi al-mazhab (mujtahid yang melakukan ijtihad berdasarkan prinsip yang ada dalam mazhabnya). Akibat dari tidak adanya ulama fiqh yang berani melakukan ijtihad secara mandiri, muncullah sikap at-ta'assub al-mazhabi   (sikap fanatik buta terhadap satu mazhab) sehingga setiap ulama berusaha untuk mempertahankan mazhab imamnya. Mustafa Ahmad az-Zarqa mengatakan bahwa dalam periode ini untuk pertama kali muncul pernyataan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Menurutnya, paling tidak ada tiga faktor yang mendorong munculnya pernyataan tersebut. Dorongan para penguasa kepada para hakim (qadi) untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan merujuk pada salah satu satu mazhab fiqh yang disetujui disetujui khalifah khalifah saja. Munculnya sikap

at-taassub al-mazhabi   yang berakibat pada sikap kejumudan  (kebekuan berpikir) dan taqlid (mengikuti pendapat imam tanpa analisis) di kalangan murid imam mazhab. Munculnya

gerakan

pembukuan

pendapat

masing-masing

mazhab

yang

memudahkan orang untuk memilih pendapat mazhabnya dan menjadikan buku itu sebagai rujukan bagi masing-masing mazhab, sehinga aktivitas ijtihad terhenti. Ulama mazhab tidak perlu lagi melakukan ijtihad, sebagaimana yang dilakukan oleh para imam mereka, tetapi mencukupkan diri dalam menjawab berbagai persoalan dengan merujuk pada kitab mazhab masing-masing. Dari sini muncul sikap taqlid pada mazhab tertentu yang diyakini sebagai yang benar, dan lebih jauh muncul pula pernyataan haram melakukan talfiq. Persaingan antar pengikut mazhab semakin tajam, sehingga subjektivitas mazhab lebih menonjol dibandingkan sikap ilmiah dalam menyelesaikan suatu persoalan. Sikap ini amat jauh berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh masing-masing imam mazhab, karena sebagaimana yang tercatat dalam sejarah para imam mazhab tidak menginginkan seorang pun mentaqlidkan mereka. Sekalipun ada upaya ijtihad yang dilakukan ketika itu, namun lebih banyak berbentuk tarjih (menguatkan) pendapat yang ada dalam mazhab masing-masing. Akibat lain dari perkembangan ini adalah semakin banyak

8

 buku yang bersifat sebagai komentar, penjelasan dan ulasan terhadap buku yang ditulis sebelumnya dalam masing-masing mazhab. 6. Periode kemunduran fiqh.

Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-7 H. sampai munculnya Majalah al-

 Ahkam al-'Adliyyah (Hukum Perdata Kerajaan Turki Usmani) pada 26 Sya'ban l293. Perkembangan fiqh pada periode ini merupakan lanjutan dari perkembangan fiqh yang semakin menurun pada periode sebelumnya. Periode ini dalam sejarah perkembangan fiqh dikenal juga dengan periode taqlid secara membabi buta.Pada masa ini, ulama fiqh lebih banyak memberikan penjelasan terhadap kandungan kitab fiqh yang telah disusun dalam mazhab masing-masing. Penjelasan yang dibuat bisa  berbentuk mukhtasar (ringkasan) dari buku-buku yang muktabar  (terpandang) dalam mazhab atau hasyiah  dan takrir (memperluas dan mempertegas pengertian lafal yang di kandung buku mazhab), tanpa menguraikan tujuan ilmiah dari kerja hasyiah dan

takrir tersebut. Setiap ulama berusaha untuk menyebarluaskan tulisan yang ada dalam mazhab mereka. Hal ini berakibat pada semakin lemahnya kreativitas ilmiah secara mandiri untuk mengantisipasi perkembangan dan tuntutan zaman. Tujuan satu-satunya yang bisa ditangkap dari gerakan hasyiah dan takrir   adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap berbagai persoalan yang dimuat kitab-kitab mazhab. Mustafa Ahmad az-Zarqa menyatakan bahwa ada tiga ciri perkembangan fiqh yang menonjol pada periode ini. Munculnya upaya pembukuan terhadap  berbagai fatwa, sehingga banyak bermunculan buku yang memuat fatwa ulama yang berstatus sebagai pemberi fatwa resmi (mufti) dalam berbagai mazhab. Kitabkitab fatwa yang disusun ini disistematisasikan sesuai dengan pembagian dalam kitab-kitab fiqh. Kitab-kitab fatwa ini mencerminkan perkembangan fiqh ketika itu, yaitu menjawab persoalan yang diajukan kepada ulama fiqh tertentu yang sering kali merujuk pada pada kitab-kitab kitab-kitab mazhab mazhab ulama ulama fiqh fiqh tersebut.

Muncul beberapa beberapa

produk

Usmani,

fiqh

sesuai

dengan

keinginan

penguasa

Turki

seperti

diberlakukannya istilah at-Taqaddum   (kedaluwarsa) di pengadilan. Disamping itu, fungsi ulil amri  (penguasa) dalam menetapkan hukum (fiqh) mulai diakui, baik 9

dalam menetapkan hukum Islam dan penerapannya maupun menentukan pilihan terhadap pendapat tertentu. Sekalipun ketetapan ini lemah, namun karena sesuai dengan tuntutan kemaslahatan zaman, muncul ketentuan dikalangan ulama fiqh  bahwa ketetapan pihak penguasa dalam masalah ijtihad wajib dihormati dan diterapkan. Contohnya, pihak penguasa melarang berlakunya suatu bentuk transaksi. Meskipun pada dasarnya bentuk transaksi itu dibolehkan syara', tetapi atas dasar pertimbangan kemaslahatan tertentu maka transaksi tersebut dilarang, atau paling tidak untuk melaksanakan transaksi tersebut diperlukan pendapat dari pihak

pemerintah.

Misalnya,

seseorang

yang

berutang

tidak

dibolehkan

mewakafkan hartanya yang berjumlah sama dengan utangnya tersebut, karena hal itu merupakan indikator atas sikapnya yang tidak mau melunasi utang tersebut. Fatwa ini dikemukakan oleh Maula Abi as-Su 'ud (qadi Istanbul pada masa kepemimpinan Sultan Sulaiman al-Qanuni [1520-1566] dan Salim [1566-1574] dan selanjutnya menjabat menjabat mufti Kerajaan Turki Usmani). Usmani). Di akhir periode ini ini muncul gerakan kodifikasi hukum (fiqh) Islam sebagai mazhab resmi pemerintah. Hal ini ditandai dengan prakarsa pihak pemerintah Turki Usmani, seperti Majalah al-Ahkam

al-'Adliyyah  yang merupakan kodifikasi hukum perdata yang berlaku di seluruh Kerajaan Turki Usmani berdasarkan fiqh Mazhab Hanafi. 7. Periode pengkodifikasian fiqh.

Periode ini di mulai sejak munculnya Majalah al-Ahkam al-Adliyyah sampai sekarang. Upaya pengkodifikasian fiqh pada masa ini semakin berkembang luas, sehingga  berbagai negara Islam memiliki memiliki kodifikasi hukum tertentu dan dalam mazhab tertentu pula, misalnya dalam bidang pertanahan, perdagangan dan hukum keluarga. Kontak yang semakin intensif antara negara muslim dan Barat mengakibatkan pengaruh hukum Barat sedikit demi sedikit masuk ke dalam hukum yang berlaku di negara muslim. Disamping itu, bermunculan pula ulama fiqh yang menghendaki terlepasnya pemikiran ulama fiqh dari keterikatan mazhab tertentu dan mencanangkan gerakan ijtihad digairahkan kembali. Mustafa Ahmad az-Zarqa mengemukakan bahwa ada tiga ciri yang mewarnai perkembangan fiqh pada 1

periode ini. Munculnya upaya pengkodifikasian fiqh sesuai dengan tuntutan situasi dan zaman. Hal ini ditandai dengan disusunnya Majalah al-Ahkam al-Adliyyah di Kerajaan Turki Usmani yang memuat persoalan-persoalan muamalah (hukum perdata). Latar belakang yang melandasi pemikiran pemikiran pemerintah Turki Usmani untuk menyusun Majalah al-Ahkam al-Adliyyah  yang didasarkan Mazhab Hanafi (mazhab resmi pemerintah) ini adalah terdapatnya beberapa pendapat dalam Mazhab Hanafi sehingga menyulitkan menyulitkan penegak hukum untuk memilih hukum yang akan diterapkan dalam kasus yang mereka hadapi. Atas dasar ini, pemerintah Turki Usmani meminta ulama untuk mengkodifikasikan fiqh dalam Mazhab Hanafi tersebut dan memilih pendapat yang yang paling paling sesuai dengan perkembangan perkembangan zaman zaman ketika itu.

Upaya

pengkodifikasian fiqh semakin luas, bukan saja di wilayah yurisdiksi Kerajaan Turki Usmani, tetapi juga di wilayah-wilayah yang tidak tunduk pada yurisdiksi Turki Usmani, seperti Suriah, Palestina dan Irak. Pengkodifikasian hukum tersebut tidak terbatas pada hukum perdata saja, tetapi juga hukum pidana dan hukum administrasi negara. Persoalan yang dimuat dalam hukum perdata tersebut menyangkut persoalan ekonomi/perdagangan, pemilikan pemilikan tanah, dan persoalan yang  berkaitan dengan hukum acara. Meluasnya pengkodifikasian pengkodifikasian hukum di bidang perekonomian dan perdagangan disebabkan karena meluasnya hubungan ekonomi dan perdagangan di dalam dan luar negeri. Untuk itu, penguasaan terhadap hak milik yang ada di dalam negeri juga diatur, seperti pengadministrasian tanah-tanah rakyat dengan menetapkan berbagai peraturan yang menyangkut pemilikan tanah, serta penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata cara berperkara di pengadilan. Akibat yang ditimbulkan oleh pengkodifikasian hukum perdata di  bidang perekonomian perekonomian dan perdagangan ini adalah adalah semakin semakin jumudnya fiqh di tangan para fuqaha Hanafi yang datang belakangan ( muta'akhkhirin ) serta terhentinya upaya pembaruan hukum dan dan bahkan upaya pen-tarjih-an pen-tarjih-an hukum. hukum.

Munculnya upaya upaya

pengkodifikasian berbagai hukum fiqh yang tidak terikat sama sekali dengan mazhab fiqh tertentu. Hal ini didasarkan atas kesadaran ulama fiqh bahwa sesuatu yang terdapat dalam suatu mazhab belum tentu dapat mengayomi permasalahan 

yang dihadapi ketika itu. Karenanya, diperlukan pendapat lain yang lebih sesuai dan mungkin dijumpai pada mazhab lain. Atas dasar pemikiran ini, pemerintah Kerajaan Turki Usmani mengkodifikasikan hukum keluarga yang disebut dengan al-Ahwal

asy-Syakhsiyyah   pada 1333 H. Materi hukum yang dimuat dalam al-Ahwal asySyakhsiyyah tidak saja bersumber dari Mazhab Hanafi, tetapi juga dari mazhab fiqh lainnya, seperti Mazhab Maliki, Syafi 'i, Hanbali, bahkan juga dari pendapat mazhab yang sudah punah, seperti Mazhab Abi Laila dan Mazhab Sufyan as-Tsauri. Langkah yang ditempuh Kerajaan Turki Usmani ini pun diikuti oleh negara-negara Islam yang tidak tunduk di bawah yurisdiksi Kerajaan Turki Usmani. Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di zaman modern, ulama fiqh mempunyai kecenderungan kuat untuk melihat berbagai pendapat dari berbagai mazhab fiqh sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Dengan demikian, ketegangan antar pengikut mazhab mulai mereda, khususnya setelah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah mencanangkan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Suara vokal Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah ini kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (1115 H/1703 M-1201 H/1787 M; pendiri aliran Wahabi di Semenanjung Arabia) dan Muhammad bin Ali asy-Syaukani. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziah, bermazhab merupakan perbuatan bid'ah  yang harus dihindari, dan tidak satu orang pun dari imam yang empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi 'i dan Imam Ahmad bin Hanbali) membolehkannya. Sejak saat itu, kajian fiqh tidak lagi terikat pada salah satu mazhab, tetapi telah mengambil bentuk kajian komparatif dari berbagai mazhab, yang dikenal dengan istilah  fiqh muqaran. Sekalipun studi komparatif telah dijumpai sejak zaman klasik seperti yang dijumpai dalam kitab fiqh   al-Umm  karya Imam asy-Syafi'i, al-Mabsut   karya as-Sarakhsi, al-

Furuq karya Imam al-Qarafi (w. 684 H./1285 M.), dan al-Mugni karya Ibnu Qudamah (tokoh fiqh Hanbali) -sifat perbandingan yang mereka kemukakan tidak utuh dan tidak komprehensif, bahkan tidak seimbang sama sekali. Di zaman modern,  fiqh

muqaran dibahas ulama fiqh secara komprehensif dan utuh, dengan mengemukakan inti perbedaan, pendapat, dan argumentasi (baik dari nash maupun rasio), serta 2

kelebihan dan kelemahan masing-masing mazhab, sehingga pembaca (khususnya masyarakat awam) dengan mudah dapat memilih memilih pendapat yang akan diambil. Pada zaman modern, suara yang menginginkan kebangkitan fiqh kembali semakin vokal, khususnya setelah ulama fiqh dan ulama bidang ilmu lainnya menyadari ketertinggalan dunia Islam dari dunia Barat. Bahkan banyak diantara sarjana muslim yang melakukan studi komparatif antara fiqh Islam dan hukum produk Barat. Konsekuensi dari gerakan kebangkitan fiqh ini adalah bahwa setiap orang tidak terikat dengan pendapat mazhab tertentu. Dengan sendirinya, konsep talfiq yang diharamkan ulama mazhab menjadi sirna. Keinginan untuk memperbarui fiqh lebih vokal ditemukan pada zaman sekarang, sehingga untuk memperoleh hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modem ulama menyerukan bahwa ijtihad semestinya langsung merujuk pada sumber asli ajaran Islam (Alquran dan sunnah Nabi saw..), seperti yang di lakukan para sahabat dan para thabi'in di zaman mereka serta menggalakkan ijtihad jama'i (ijtihad secara kolektif dengan melibatkan berbagai ahli dalam berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan persoalan yang dibahas). Kajian fiqh di zaman ini tidak hanya terpaku pada mazhab yang empat saja, melainkan juga pada mazhab-mazhab yang telah punah, seperti Mazhab al-Auza'i, as-Tsauri, an-Nakha'i, dan az-Zahiri.

3

II. Kriteria Ijtihad

Ijtihad adalah terminologi terminologi yang sangat akrab ditelinga ditelinga kaum muslimin. muslimin. Kata ini, dalam persepsi mereka sudah keluar dari arti asalnya, yakni bersungguhsungguh. Kata ijtihad sudah menjadi menjadi istilah istilah yang baku dalam kajian yurisprudensi yurisprudensi Islam atau hukum fiqh Islam. Meskipun di sana-sini, kata tersebut acapkali dipakai dalam disiplin ilmu Islam dan ilmu sosial lain. Misalnya, ijtihad politik, ijtihad filsafat, dan lainnya. Berdasarkan terminologi fiqh Islam, ijtihad mempunyai pengertian yang khas dan unik. Al-Ghazali menjelaskan ijtihad sebagai "mencurahkan segenap kemampuan dalam melakukan sebuah perbuatan". Kemudian dia melanjutkan, tetapi kata ini dalam urf   para ulama digunakan secara spesifik untuk seorang mujtahid yang mencurahkan segenap kemampuannya dalam mencari ilmu tentang hukum-hukum syariat. 6 Al-Dahlawi memberikan penjelasan yang lebih tegas dan rinci bahwa hakikat ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk mengetahui hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci, yang secara global kembali keempat macam dalil; Kitab, sunnah, ijma, dan qiyas.  7 Al-Qodhi Abdurrahman bin Ahmad al-Syafi'i al-Adhudi berkata, "Ijtihad adalah

mencurahkan

segenap

usaha

dan

kemampuan

dalam

rangka

mendapatkan hukum syariat yang zhanni". 8 Dalam catatan kaki kitab al-Rasail, Imam Khomeini mengatakan, "Ijtihad adalah keahlian (malakah) atau kemampuan yang dengannya dia dapat menarik kesimpulan hukum dari dalil-dalil" 9  Banyak lagi keterangan para ulama seputar makna ijtihad, yang kesemuanya bersepakat bahwa untuk mendapatkan hukum syariat

dari

sumber-sumbernya

membutuhkan

kesungguhan

yang

maksimal. maksimal. Dari keterangan keterangan mereka dapat dapat diperoleh diperoleh gambaran yang jelas bahwa bahwa 6

Lihat, Al-Mustashfa Lihat, Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul , II:350 al-Madrasatain, II:25 Lihat, Ma'alam al-Madrasatain, 8 Azdidghah al-Mazaahib al-Islami, al-Islami, hal. 9 Lihat, Adwaar Lihat, Adwaar al-ijtihad Azdidghah 9 Lihat, Al-Rasail  Lihat, Al-Rasail , hal. 95 7

4

ijtihad bukan perbuatan yang dilakukan sekedar membuka-buka kitab tafsir atau hadis lalu dengan mudah ditarik sebuah kesimpulan kesimpulan hukum. Sebaliknya, S ebaliknya, dalam ijtihad

dibutuhkan kesungguhan dan keseriusan keseriusan dengan dengan mencurahkan mencurahkan segenap segenap

kemampuan dan usaha untuk mendapatkan hukum-hukum syariat. Hal itu menunjukkan bahwa masalah ijtihad bukan bukan perkara yang yang mudah, tetapi ijtihad ijtihad juga harus diupayakan pada setiap generasi, agar ajaran Islam tetap dinamis, tidak stagnan, dan siap memberikan solusi atas segala problematika kontemporer. Dasar hukum Ijtihad

Ijtihad memberikan ajaran untuk berpikir terhadap segala permasalahan hukum. Ia menyuruh manusia untuk berpikir ilmiah dalam menghadapi kenyataan hidup. Itulah sebabnya, para sahabat Nabi dan sesudahnya senantiasa melakukan ijtihad terhadap setiap peristiwa yang terjadi dan tidak ada ketentuan hukumnya dalam Alquran dan Sunnah. Banyak ayat Alquran yang mengemukakan betapa pentingnya berijtihad, antara lain, al-Hasr (59) ayat 2 10 , al-Isra (7) ayat 36 11 , an-Nisa (4) ayat 36 12 dan 59. Menurut surat an-Nisa (4) ayat 59, bila kaum muslimin memperselisihkan satu persoalan, hendaklah mengembalikan sesuatu yang dipersoalkan itu kepada Allah dan RasulNya. Sayyid Muhammad Rasyid Ridlo berkata bahwa kalimat ‚mengembalikan persoalan kepada Allah dan Rasul- Nya‛ yang dimaksud ialah mewajibkan untuk

meneliti kembali  Alquran dan Sunnah yang oleh Allah dan Rasul-Nya telah disyariatkan. Langkah yang harus diterapkan adalah kaidah umum terhadap persoalan atau peristiwa tersebut sesuai dengan maksud syara’. Dalam hal ini, tidak lain adalah ijtihad 13.

10

Abdul Wahab Khalaf,  Mashdiru Tasyri’ul Islami Fima la Nashsha Fieh ,   ,  Darul Kalam, Kuwait, 1973, halaman 7.

11 12 13

Q.s. al-Hasyr, 59: 2. Q.s. al-Isra’, 17: 36. Q.s. an-Nisa, 4: 36. 5

Rasulullah saw. bersabda idza ijtahada al-hakim fa ashaba fa lahu ajrani wa idza

hakama al-hakim fa akhtha-a ajrun 14. Berdasarkan hadis itu, sahabat tabi’in dan kaum muslimin dimotivasi untuk berijtihad terhadap setiap peristiwa yang terjadi dan yang tidak ada ketentuan hukumnya. Bagi yang ijtihadnya benar, ia mendapat dua pahla, sedangkan bagi yang tidak kena atau salah, ia mendapat satu pahla. Khalifah Abu Bakar r.a. bilamana berhadapan dengan satu peristiwa (permasalahan) hukum yang tidak didapat dalam Alquran dan Hadis, beliau  berijtihad dalam bentuk ijma’ sahabat 15. Khalifah Umar bin Khattab r.a. pernah mengintruksikan kepada hakimnya, Suraih al-Qadli, untuk memutuskan perkara dengan Alquran dan Sunnah. Bila tidak terdapat disana keterangan tegas, Khalifah Umar bin Kahattab menyuruh berijtihad 16. Para imam yang empat (Syafi’i, Maliki, Hanbali dan Abu Hanifah) selalu menyuruh kaum muslimin generasi berikutnya untuk berijtihad. Sebaliknya mereka menentang sikap taqlid. Ini tergambar jelas dalam pendapat yang dikemukakan oleh salah seorang di antaranya bahwa sesungguhnya saya itu manusia biasa yang bisa salah dan benar. Karena itu, hendaklah kamu sekalian meneliti segala pendapatku.  Janganlah bertaqlid kepadaku (Imam Hanbali). Juga kepada Malik dan Tsauri, serta Auza’i, ambillah darimana mengambil 17. Sebagai pengemban risalah, dalam mengisi perjalanan hidupnya (di luar lingkup wahyu), Rasulullah saw. membutuhkan ijtihad dan menggunakan lebih dari akal manusia biasa. Ketika menghadapi kasus-masalah, beliau tidak selalu menunggu turunnya wahyu berupa ayat-ayat Alquran. Allah pun tidak selalu menurunkan wahyu-Nya kepada Nabi untuk mengatasi masalah yang diajukan kepadanya. Jadi, problem hidup yang dihadapi beliau, serta rintangan-rintangan yang menghalangi

14 15

Uyun Kamiluddin op. cit., halaman 31. Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il al -Bukhari, Shahih al-Bukhari, al-Bukhari , Darul Fikar, Juz IV, Beirut, nd, 1973,

halaman 103. 16 17

Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Khalaf,  Ilmu Ushul Fiqih, op. cit., halaman cit.,  halaman 22. Sayid Muhammad Rasyid Ridlo, Tafsir al-Manar, Maktabah al-Manar, Maktabah Al-Khoeriyyah, Mesir, 1973 H., Juz V, halaman 196. 6

misi dan tugasnya menuntut keputusan yang cepat-tepat untuk mengatasi segala problem. Beliau juga dituntut untuk segera melenyapkan segala bentuk rintangan itu melalui kebijakan berdasarkan ijtihad. Pendapat yang diyakini Nabi dalam persoalan-persoalan yang berada di luar otoritas kenabiannya sama dengan manusia biasa yang bisa benar bisa saja salah. Boleh jadi pula bahwa pendapat yang dipegangnya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Karena itu, pantaslah kalau dua orang sahabat Anshar menyatakan ketidak-puasannya atas putusan Nabi dalam persoalan waris. Lalu, Rasulullah saw. bersabda:   .

      Sabda Rasulullah saw. di atas menerangkan bahwa beliau memutuskan

perkara sesuai dengan apa yang ia dengar. ‚Barangsiapa yang sudah diputuskan mendapatkan hak padahal sebenarnya hak orang lain, janganlah berani-berani mengambilnya mengambil nya karena keputusan tersebut sebenarnya sepotong api neraka.‛ Bila kebijakan Nabi itu benar dan wajar, Allah membenarkan kebijakan tersebut tanpa memberikan koreksi dan teguran. Sebaliknya bila keputusan Rasulullah saw. itu keliru, Allah swt. menegurnya melalui wahyu 18. Sebagai pengikut Nabi saw., para sahabat mengakui keteladanan yang diberikan Rasulullah saw. mereka menggunakan kebijakan bila perlu. Sikap Rasul pun membenarkan usaha mereka bila mereka bertindak dengan benar. Pada masa Nabi, para sahabat di izinkan untuk berijtihad sebagaimana langkah Mu’adz bin  Jabal ketika berdialog dengan Nabi saw. saat ia akan dikirim ke Yaman sebagai gubernur merangkap hakim.

:

    :

 :    .

  :

 

 

 :

 .

18

  :

 .

 

 :

  -

Fiqh, cetakan ke-6, Maktabah Tijariyah Khudori Bek, Ushul Fiqh, cetakan Tijariyah Al-Kubro, Mesir, Mesir, 1976. Halaman 371-372 7

Dari beberapa orang sahabat Mu’adz, ‚sesungguhnya Rasulullah saw. mengutus Mu’adz ke Yaman. Maka beliau bersabda: ‘Bagaimana kamu akan menetapkan hukum ?' Ia menjawab, ‘Saya akan menetapkan hukum dengan Alquran.’ Beliau  bersabda, ‘Bagaimana jika kamu tidak mendapatkan di dalam Alquran?’ Ia menjawab, ‘Dengan Sunnah Rasulullah’ Beliau bersabda, ‘Bagaimana kalau kamu tidak mendapatkan di dalam Sunnah R asulullah?’ Ia menjawab, 'Saya akan berijtihad menurut kemampuan pikiranku.’ Beliau bersabda, ‘Segala puji bagi Allah yang telah membimbing utusan Rasulullah kepada apa yang diridhai oleh Rasulullah‛ H.r. Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tirmidzi, dan Abu Daud  

 :

Al-Khatabi Al-Khatabi berkata, ‚Ijtihad yang dimaksud oleh Mu’adz ialah mengembalikan suatu perkara dengan jalan Qiyas kepada makna Quran dan Sunah, dan ia tidak  bermaksud dengan semata-mata pikiran yang terlintas di hatinya tanpa bersandar kepada Alquran Alqura n atau Sunnah.‛ 19   :  

Ibn Qayyim berkata, ‚Para Shahabat Nabi saw. membanding kan peristiwa-peristiwa peristiwa-peristiwa dengan peristiwa yang sama, dan mereka mempersamakan dengan perkara-perkara yang serupa dengannya, dan mereka mengembalikan sebagiannya kepada sebagian yang lain tentang hukum-hukumnya.‛ hukum- hukumnya.‛ 20 Para ahli hukum Islam mengakui bahwa riwayat di atas menjadi titik tolak adanya ijtihad yang otentisitasnya diakui oleh ulama muhadditsin. Hikmah sahabat diberi izin berijtihad ialah melatih mereka menjadi generasi penerus pertama dan utama dalam berijtihad dan mendorong mereka agar memperhatikan problemproblem yang dihadapi umat Islam. Mereka juga didorong untuk berusaha memecahkannya sesuai dengan prinsip-prinsip prinsip-prinsip umum 19 20

Lihat, ‘Aunul Ma’bud Syarh Sunan Abi Daud , juz IX:369. Lihat, A.Hasan,1984:40. 8

dari

Alquran

dan

Hadis21. pantaslah kalau Nabi saw. mendorong para sahabat dengan mengatakan  bahwa orang yang tidak mencapai kebenaran dalam berijtihad tidaklah berdosa. Bahkan, ia mendapatkan satu pahla sebagai imbalan dari usaha pemikirannya dan penelitiannya sesuai dengan kemampuannya. Motivasi untuk berijtihad itu bukan  berarti beliau memperkenankan memperkenankan wahyu yang menjadi dasar syariat. Karena itu, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak bersifat mutlak dan tidak pula salah mutlak karena yang diijtihadkan itu bersifat zhanni . Tentu saja, hukum yang dihasilkannya pun bersifat zhanni  karena hanya berdasarkan dugaan yang kuat,  bukan keyakinan yang yang pasti. Suatu ketika, Nabi saw. membenarkan tindakan Amr bin ‘Ash ketika memutuskan persoalan berdasarka ijtihad. Saat itu, Nabi saw. memerintahkan kepadanya untuk memberikan satu keputusan. Amr berkata: ‚ Apakah engkau

berijtihad, sedangkan Anda berada di tengah- tengah kami?” Nabi saw. menjawab: ‚ Kalau benar, engkau mendapat dua pahla. Bila keliru, engkau mendapat satu pahla. 22” Penyusun kitab Subulus Salam , al-Kahlani menyitir sebuah riwayat tentang peristiwa dua sahabat Rasul yang sedang musafir. Ketika datang waktu salat, mereka berdua melakukan salat tanpa wudu karena ketidakadaan air. Salah seorang darinya melakukan salat ulangan. Peristiwa tersebut diadukan kepada Rasulullah saw., dan beliaupun memberikan ijtihad keduanya seraya berkata: ‚ Li al-ladzi lam  ya’ud ashabata as -sunnah wa ajzatuka shalataka wa li al-akhiri laka al- ajru marataini ya’ni

ajru ash-shalati bi at-turabi wa ajru ash-shalata bi al- ma’i”23.  Kepada yang tidak mengulangi wudu, Rasulullah saw. menegaskan bahwa pendapatnya tepat menurut sunnah, salatnya pun sah. Kepada yang lainnya; Rasulullah saw. bersabda bahwa dia mendapat dua pahla. Menurut al-Kahlani, hadis tersebut menjadi dasar atas  bolehnya berijtihad pada masa Rasulullah Rasulullah saw. 21

Abi Isa Muhammad bin Saurah,  Al- Jami’us Shahih Wahwwa Sunan Tirmidzi,  Tirmidzi,   Musthafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1968, Juz III, halaman, 607.

22

Masyfuk Zuhdi, Ijtihad Zuhdi,  Ijtihad dan Problematikanya Dalam Memasuki Abad XV H. PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1981, halaman 13.

23

Muhammad Khudhori Bek, op. cit., halaman373-374. cit., halaman373-374. 9

Berkaitan berijtihad pada masa Rasulullah saw. Masyfuk Zuhdi 24  berkomentar  bahwa, secara umum, sahabat yang berijtihad pada masa Rasulullah saw. didorong oleh (a) sulitnya berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Nabi saw. karena  berjauhan tempat tinggalnya, misalnya Nabi saw. di Madinah dan Mu’adz di Yaman; (b) keadaan yang sangat mendesak untuk mengambil kebijakan atau keputusan dan sikap karena dikhawatirkan dikhawatirkan kehilangan kesempatan dan momentum yang baik. Sahabat yang berijtihad selalu melaporkan pengalamannya kepada Nabi saw. secara mungkin untuk mendapatkan tanggapan dan petunjuk. Adakalanya perbuatan sahabat itu dibenarkan oleh Nabi saw. yang akhirnya menjadi Sunnah Taqririyyah. Adakalanya Nabi saw, mengoreksi perbuatan sahabat itu seperti pada peristiwa Umar dan Amar yang mengalami janabat saat berpergian, sedangkan mereka tidak mendapatka air. Salah seorang darinya bertayamum dengan meratakan seluruh badannya oleh debu atau pasir. Setelah peristiwa itu disampaikan kepada Nabi saw., beliau menjelaskan bahwa tayamum itu bisa menghilangkan hadas besar dan kecil, serta caranya pun sama 25. Demikianlah, ketika sahabat menemukan satu kasus hukum yang sama belum diketahui, mereka pun berijtihad. Setelah berijtihad, mereka melaporkan hukum kasus tersebut kepada Rasulullah saw. Ijtihad yang dilakukan sahabat pada masa rasul tidak menimbulkan perbedaan pendapat yang berlangsung lama karena segala masalah yang dipersoalkan sahabat saat itu mendapat penyelesaian yang segera dan langsung dari nabi sendiri. Semua petunjuk atau putusan nabi dapat diterima mereka dengan baik. Berdasarkan jumlah pelakunya, ijtihad dibagi menjadi dua: ijtihad  fardi  dan  jama’i.  jama’i. Ijtihad fardi  adalah ijtihad perorangan (individual), yaitu ijtihad dalam satu persoalan hukum yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Ijtihad jama’i  jama’i  (kolektif) adalah ijtihad dalam sesuatu persoalan hukum ketika sekelompok mujtahid 24 25

Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subulus Sala, Juz Sala,  Juz I, Dahlan, nd., halaman 97-98. Masyfuk Zuhdi, op. cit., halaman 12. 21

mengadakan analisa sesuatu masalah untuk menetapkan status hukumnya 26. Tentang ijtihad perorangan ( fardi) yang dilakukan pada zaman Rasulullah saw. dan latar belakangnya, lihat kembali kasus di atas; sedangkan ijtihad jama’i (kolektif) jama’i (kolektif) yang terjadi pada zaman Rasulullah saw. berawal dari jawaban Rasulullah saw. kepada Ali bin Abi Thalib r.a. ketika ia menanyakan cara dan dasar pijakan untuk memberikan keputusan terhadap peristiwa yang ditunjuk hukumnya oleh Alquran dan hadis, yang memrintahkan agar di musyawarahkan dengan para ahli. Ali bertanya: Ya Rasulullah saw., perkara datang kepadaku yang Alquran tidak

menurunkan ketentuannya dan tidak ada sebuah Sunnah pun darimu? Rasulullah saw.: Kumpulkanlah orang-orang mukmin. Kemudian, musyawarahkanlah dengan mereka dan  jangan kamu memutuskannya memutuskannya dengan pendapat pendapat salah seorang seorang 27. Atsar sahabat yang terkenal tentang ijtihad jama’i  diriwayatkan oleh Maemun bin Mahram. Ini terkait dengan tindakan Abu Bakar dan Umar r.a. ketika menghadapi masalah yang tidak ada nashnya. Masing-masing dari kedua sahabat itu tidak segera memutuskan sebuah persoalan bila hukum atas peristiwa itu tidak ada ketentuannya di dalam Kitabullah dan Sunnatur-Rasul. Mereka mengumpulkan lebih dulu tokohtokoh masyarakat, lau bermusyawarah dengannya. Bila terjadi kesatuan pendapat atas masalah itu, barulah beliau memutuskannya 28. Menurut Amir Syarifuddin, ijtihad kolektif terjadi bila masalah yang diselesaikan sangat kompleks (rumit) dan meliputi bidang yang sangat luas sehingga perlu melibatkan banyak ahli dari berbagai disiplin ilmu dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang spesialais pada satu bidang tertentu. Misalnya, mencari dan menemukan hukum tentang ‚bayi tabung‛. Untuk menentu kan hukumnya, seorang ahli hukum (faqih) tidak bisa melakukan sendirian, tetapi setidak-tidaknya harus melibatkan ahli biologi dan dokter kandungan.

26 27

28

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, op. cit., halaman 70. Asjmuni Abdurrahman, op. cit .,., halaman 17. Lihat pula Muchtar Yahya dan Fathurrahman, op. cit., cit., halaman 273. halaman 379. Amur Syarifuddin, op. cit., halaman Ibid , halaman 396. 2

Hasil yang dicapai dalam bentuk ijtihad kolektif ini tidak sama dengan ‚ ijma‛ karena ‚ulama‛ yang berperan  berperan   dalam ijtihad tersebut tidak meliputi seluruh ulama yang menjadi persyaratan bagi suatu

ijma’. ijma’. Kegiatan ijtihad kolektif ini

dimingkinkan untuk dilakukan beberapa kali oleh pelaku yang berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan pula sehingga hasilnya (temuan hukumnya) pun berbeda antara satu kegiatan ijtihad kolektif dan lainnya, meskipun masalahnya sama. Sebaliknya, ijma’ tidak ijma’ tidak memberi kesempatan untuk berbeda pendapat karena semua ulama telah sepakat 29. Ijtihad dilakukan oleh para ulama untuk menjawab persoalan dalam masyarakat yang bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan dan  berkembang mengikuti perkembangan zaman. Ijtihad banyak dilakukan dalam fiqih sesudah zaman sahabat dan tabiin (orang-orang yang hanya bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Nabi saw.). Karena banyaknya ijtihad yang dipakai pada masa ini, timbul banyak perbedaan pendapat antara ulama-ulama fiqih, yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab fikih. Lapangan Dan Jenis Ijtihad

Ilmu fiqih memiliki scope  pembahasan yang cukup luas, yakni tentang tingkah laku manusia, baik yang berhubungan dengan Allah (ibadah) maupun sesama manusia dan makhluk lainnya (muamalah). Menurut Muhammad M uhammad al-Madani, syariat Islam yang begitu luas dan banyak macamnya itu berpangkal pada dua macam hukum: hukum: qath’i dan zhanni. Menurutnya, hukum qath’i ialah qath’i ialah hukum yang ditetapkan melalui dalil yang pasti di dalam wurud  (asl-usul) dan dalalah-nya (petunjuk dalil) atau ditetapkan melalui jalan aqli yang tidak mengandung keraguan. Hukum qath’i ini sepanjang masa, tidak dapat diubah, dan tidak dapat diganti, dan bukan tempat ijtihadnya para mujtahid atau arena perselisihannya orang-orang yang berselisih pendapat. Di atas fundamen hukum qath’i inilah qath’i inilah Allah mempersatukan orang-orang yang beriman. Terhadap nash qath’i  tidak boleh ada ijtihad sehingga ulama ahli

29

Muchtar Yahya dan Fathurrahman, op. cit .,., halaman 381. 22

ushul telah membuat satu kaidah untuk nash qath’i  qath’i  yang disepakati bersama: la

masagh li al-ijtihad fi ma fihi qath’i sharih30. Menurut Abdul Wahab Khalaf 31 , bidang yang bisa menjadi objek ijtihad ada dua, sebagai berikut. a. Lapangan yang bersumber dari nash yang pengertiannya bersifat zhanni. Daerah ijtihad ini difokuskan atau terbebas pada pemahaman atau pengertian dalil (nash) itu. dalam hal ini, seorang mujtahid tidak bisa keluar dari nash yang terdapat dalam Alquran dan Hadis. Menurut Abdul Wahab, para mujtahid dalam lapangan hukum seperti ini harus berusaha marajih (menguatkan) salah satu dari dua pengertian yang berbeda. Misalnya, mewajibkan mengusap kepala dalam wudlu itu sebagian atau seluruhnya, keharaman binatang sembelihan itu karena menginggalkan sebutan nama Allah dengan sengaja atau menyebut nama Allah saat menyembelih. menyembelih.  b. Lapangan hukum yang tidak ada nashnya, qath’i  qath’i  maupun zhanni, dan sebelumnya tidak pernah diijma’kan oleh para mujtahid. Misalnya, huk um fiqih yang pernah disusun oleh para imam, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, Zaediyah, dan fiqih yang disusun oleh Syiah Islamiyah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, hukum-hukum yang disusun oleh para imam itu tidak lain kecuali istinbath perorangan dari masing-masing mujtahid dengan menumpahkan pemikiran secara tajam melalui akal pikirannya. Menurutnya, ketetapan hukum yang tidak ada nashnya bukan merupakan ketetapan hukum yang pasti dan mengikat. Karena itu, dalam lapangan hukum tersebut, ahli ijtihad boleh untuk berbeda pendapat satu sama lain. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy 32 , ruang lingkup ijtihad terdapat dalam empat hal, sebagai berikut.

30

Islamiyyah , hal 5-7. Lihat, Mawathinul Ijtihad Fie Syari’atil Islamiyyah,

31

Lihat, Mashadiru Tasyri’il Islami Fima La Nashsha Fieh , hal. 9.

32

Hasbie Ash-Shiddieqy, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam,  Tintamas, Jakarta, 1975, halaman 38. 23

a. Hukum yang padanya terdapat nash zhanni tsubut-nya dan dalalah-nya. Ijtihad di  bidang ini hanya memperhatikan memperhatikan petunjuk nash, umum atau atau khusus.  b. Hukum-hukum yang padanya ada nash yang zhanni tsubut-nya, qath’i dalalah-nya. Hukum-hukum yang demikian itu terdapat dalam Alquran dan Sunnah. Ijtihad ini digunakan dalam menanggapi maksudnya. c. Hukum-hukum yang padanya ada nash yang zhanni tsubut-nya, qath’i dalalah-nya. Hukum-hukum yang demikian itu terdapat dalam Sunnah. Daya ijtihad ini digunakan untuk mengetahui sanadnya, sah dan tidaknya hadis itu. d. Hukum-hukum Hukum- hukum yang tidak terdapat nashnya, tidak pula ijma’ dan bukan pula yang diketahui hukumnya dengan mudah, yaitu yang harus di ijtihadkan dengan menggunakan qiyas, istinbath, ‘urf  , dan lain-lain. lain-lain. Tentang hukum-hukum yang tidak terdapat pada nash, menurut Hasbi timbulah perbedaan paham. Tentu saja jalan yang ditempu para mujtahid tidak sama karena masing-masing mujtahid menggunakan cara-cara tersendiri. Padahal paham itu  bukan sesuatu yang jelek. Bahkan, banyak jalan ini menunjukan adanya elastisitas elastisitas hukum, sekaligus memperkaya khazanah fiqih fiqih Islam dan aneka rupa teori.  Jelaslah bahwa berdasarkan dalilnya, hukum syar’i  syar’i  terbagi atas dua macam: dalil hukum qath’i  qath’i  dan zhanni . Untuk dalil hukum qath’i  qath’i  tidak ada lapangan bagi mujtahid untuk melakukan ijtihad ( qath’i ats-tsubut dan qath’i ad-dalalah ) karena kedudukan dalilnya yang pasti (tetap), tidak perlu diragukan, dan penunjukan dalilnya kepada sesuatu yang sudah jelas. Dalam hal ini, peranan ijtihad hanyalah kepada kelompok hukum yang bersifat zhanni  dan tidak ada nashnya. Sebelumnya, dalil qath’i atau o leh para mujtahid. qath’i atau zhanni tidak pernah diijma’kan oleh Hukum qath’i  qath’i  dapat dibandingkan dengan emas yang ada di etalase sedangkan hukum zhanni  dapat diumpamakan dengan emas yang masih terpendam di tambang emas. Emas yang ada di toko jumlahnya terbatas, sedangkan emas yang ada di tambang emas jumlahnya tidak terbatas. Untuk mengeluarkan emas yang masih ada dipertambangan memerlukan penggalian dan pengolahan. Kualitas emas yang diperoleh dari tambang tersebut sangat bergantung pada alat penggalian dan 24

pengolahan. Dalam hal ini, upaya penggalian hukum syar’i dari syar’i dari dalil yang zhanni ini memerlukan alat dan sistem yang biasa disebut ‚Ijtihad‛ Ringkasan lapangan ijtihad itu ada dua, yaitu perkara yang tidak ada nash (ketentuan) sama sekali; dan perkara yang ada nashnya tetapi tidak qath’i wurud dan dalalahnya. Pembatasan lapangan ijtihad seperti ini sama dengan apa yang dilakukan oleh sistem hukum positif, karena selama undang-undang mengatakan dengan jelas, maka tidak boleh ada pena’wilan dan perubahan terhadap nash nashnya dengan dalil bahwa jiwa undang-undang menghendaki perubahan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan. Karena sumber undang-undang tersebut Majlis perundang-undangan sendiri, sedang kewenangan hakim hanya terbatas pada pemberian keputusan berdasarkan undang-undang tersebut, bukan untuk mengadili undang-undang itu sendiri. Sebagai hasil ijtihad dari masalah-masalah ijtihadiyah (masalah-masalah yang tidak ada nashnya dalam Alquran dan Sunnah atau ada nashnya tetapi tidak sahih atau jelas), tidak mustahil kalau didapat perbedaan-perbedaan pendapat. Berdasarkan latar belakang terjadinya perbedaan pendapat mujtahid dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Abu Muhammad Abdullah al-Batlajijusi (w. 521 H.) mengemukakan bahwa timbulnya perselisihan pendapat dikalangan kaum muslimin karena delapan sebab. Dari delapan sebab itu bercabang menjadi beberapa sebab yang lain. Sebab-sebab yang dimaksud adalah adanya (a) lafaz-lafaz yang dipakai untuk beberapa arti ( lafaz musytarak); (b) lafaz-lafaz yang dipakai buat hakikat dan majaz; (c) ifrad  dan takrib ; (d) khusus dan umum; (e) aneka riwayat dan naql; (f) ijtihad kepada hukum-hukum yang tidak ada nashnya; (g) nasikh  dan mansukh. Di antara perbedaan pendapat mujtahid dalam menghadapi lafal mustarak seperti yang telah dikatakan oleh Ibnu Rusyd 33  tentang kadar yang diusap dari kepala dalam  berwudlu atau perselisihan perselisihan mereka dalam menghadapi firman Allah: wamsahu

biruusikum (dan usaplah kepalamu). Malik berpendapat bahwa seluruh kepala wajib

33

Bidayatul Mujtahid , Musthafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1339 H, Juz I, hal. 10. 25

disapu. Asy-Syafi’i Asy- Syafi’i berpendapat bahwa cukup disapu sebagiannya saja,   yakni sekedar sudah dapat dikatakan bahwa kita telah menyapu kepala. Timbulnya perselisihan ini adanya karena isytirak  yang terdapat pada lafaz ‚ba‛ yang terdapat pada ayat itu. Dalam bahasa arab, ba , kadang-kadang dipakai sebagai huruf tambahan (za’id ( za’id), ), dan kadang-kadang dipakai buat tab’iedh = tab’iedh = sebagian. Malik mewajibkan seluruh kepala disapu adalah untuk

ikhtiyat  karena dia

memandang ba  itu adalah zaidah. Asy-Syafi’i Asy-Syafi’i mencukupi dengan telah menyapu sebagiannya saja karena, menurut beliau, ba tersebut berarti untuk tab’iedh. tab’iedh. Golongan Hanafiah berpendapat bahwa ba untuk ilshaq , yakni melekatkan seluruh anak jari j ari ke kepala. Karena itu, harus menyapu kepala itu sekurang-kurangnya sekedar satu tangan, kira-kira seperempat kepala. Perbedaan pendapat itu bukan saja terjadi dikalangan imam fiqih yang hidup sesudah masa sahabat, melainkan juga di antara para sahabat. Seperti Utsman, Aisyah, dan Za’id bin Tsabit berpendapat tentang lafaz ‚ quru’in‛ quru’in‛ (Q.s. Al-Baqarah, Al -Baqarah, 2: 228) yang di artikan athahhar   = suci dari haid. Tetapi Umar dan Ibnu Mas’ud  berpendapat bahwa quru’in  quru’in  itu bermakna haidh. Kedua pendapat itu mempunyai alasan yang sama-sama kuat, baik dari hadis maupun lughat. Ijtihad berdasarkan bentuk karya ijtihadnya, menurut Abu Zahrah terbagi dalam dua jenis. a.

Ijtihad Istinbathi , , ijtihad yang berusaha menggali dan menemukan hukum dari dalil-dalil yang telah di tentukan. Jenis ijtihad ini disebut juga ijtihad paripurna dan secara khusus berlaku di kalangan sekelompok ulama untuk mencari hukum  furu’   furu’  amaliyah dari dalilnya yang terinci. Imam Mujtahid termasuk dalam kelompok ini.

 b. Ijtihad Tathbiqi, ijtihad yang bukan b ukan untuk menemukan dan menghasilkan menghasilkan hukum, melainkan untuk menerapkan hukum hasil temuan imam mujtahid terdahulu kepada kejadian yang muncul kemudian. Masalah hukum dalam kejadian yang muncul belakangan itu ditetapkan hukumnya dengan menghubungkan kepada hukum yang telah ditetapkan imam dahulu. Dalam hal ini, ada pengerahan daya 26

ijtihad meskipun tidak menghasilkan hukum yang baru (orisinal). Juga, tidak menggunakan menggunakan dalil syara’ mu’tabar sebagai mu’tabar sebagai bahan rujukan, tetapi hanya merujuk kepada hukum-hukum yang telah di temukan mujtahid-mujtahid terdahulu. 34 Menurut Ibnu Subqi, kegiatan ijtihad tathbiqi  (penerapan hasil ijtihad mujtahid terdahulu) terbagi menjadi dua. a.

Takhrij al-ahkam,  menetapkan hukum terhadap sesuatu kejadian yang baru dengan cara menghubungkannya kepada hukum yang pernah ditetapkan imam mujtahid terdahulu. Dalam kejadian yang baru itu terdapat kesebendingan dengan kejadian yang telah ditetapkan hukumnya sebelumnya. Dalam hal ini, pendapat imam mujtahid terdahulu direntangkan kepada kejadian yang baru, seolah-olah kasus baru yang telah ditetapkan melalui takhriju al-ahkam  tersebut  juga pendapat ( qaul) imam mujtahid terdahulu. Pendapat hasil perentangan ini disebut

qaulun

mukharrahun ,

sedangkan

pendapat

imam

mujtahid

(penemuannya) disebut qaulun manshushun. Melalui usaha takhrij , , hukum hasil temuan imam mujtahid menjadi berkembang di tangan para pengikutnya yang  juga melakukan ijtihad. Hukum dalam satu masalah yang pernah di temukan sebelumnya menjadi lebih bervariasi sehingga tidak sedikit yang akhrinya menimbulkan keraguan dikalangan pengikutnya tentang pendapat mana yang patut di ikuti. Dalam kondisi seperti inilah tarjih untuk mencari pendapat yang terkuat sangat diperlukan.  b. Tarjih,  usaha menemukan kejelasan sebagai pegangan di kemudian hari bagi para pengikutnya seorang imam mujtahid dengan memilih dan memilah mana yang terkuat di antara pendapat yang berkembang (pendapat ulama mujtahid) untuk di ikuti dan dijalankan. 35 Metodologi Ijtihad

Dalam membicarakan ijtihad berarti membicarakan Ushul al-Tasyri al-Islam, yaitu langkah-langkah metodologis dalam 34 35

menyelesaikan menyelesaikan hukum, baik melalui

Lihat, Ushul al-Fiqh, Hasbi Ashshiddieqy, Pokok-Pokok Sebab Perbedaan Faham Fuqoha, op. cit., halaman 6. 27

pendekatan istinbathi (deduktif) maupun istiqra’i (induktif), istiqra’i (induktif), walaupun dalam prinsipprinsip istidlal-nya mungkin ada kesamaan, tetapi produk hukum ada nuansanya. Adapun ushul al-Tasyri yang dimaksud adalah Alquran, sunnah, dan ijtihad. Alquran dan sunnah sebagai sumber primer dan ijtihad skunder (Alquran: 2: 59). Dari kedua sumber primer ini, maka persoalannya terletak pada  pemaknaan lafal  yang disebut dakhili), eksplisit, yang terdiri atas mujmal-mubayyan, mutlaqdalalat al-lafzhi (ma’na dakhili),

muqayyad, am-khash, amar-nahyu, zhahir- mu’awwal. Di samping itu , dalalat al-lafzhi dengan makna luar  (amrun kharijin), implisit, yaitu  dalalat al-iqtidha, dalalat al-isyarah,

dalalat al-mafhum.

Penggunaan qiyas dalam ijtihad dalam sumber skunder sulit

untuk tidak diterima sama sekali, walaupun dalam kasus-kasus tertentu qiyas tidak dapat diterapkan . Qiyas adalah salah satu metode yang digunakan dalam isjtihad, walaupun tak selamanya qias implementatif. Ketika berbicara qiyas , maka telaah masalah illah  adalah sesuatu yang amat mendasar karena pengembangan pemaknaan Alquran dan sunnah adakalanya memerlukan metode qiyas ini. Selain qiyas fukaha menempuh metode lain seperti ishtihsan, al-maslahah al-mursalah , dan ‘urf. Ishtihsan  adalah mengecualikan hukum suatu masalah dari hukum masalah lain yang sejenis dan kemudian menetapkan bagi masalah itu suatu hukum yang lain karena adanya alasan yang kuat bagi pengecualian itu. Ada dua macam istihsan yaitu istihsan qiyas yang di sebut juga dengan al-khafi , , dan ihtisan darurat. Istihsan qiyas atau al-khafi  ialah mengecualikan hukum suatu masalah yang telah di tetapkan dengan qiyas dan mencari qiyas yang lebih kuat atau yang paling kuat diantara  beberapa qiyas yang bertentangan mengenai suatu masalah. Ishtishan darurat adalah membuat hukum yang menyimpang dengan ketentuan qiyas karena alasan darurat. Hal ini dimungkinkan apabila pernerapan hukum yang ditetapkan secara qiyas akan menimbulkan kesulitan. Mijtahid yang dikenal banyak memakai ishtihsan  dalam meng-istinbath-kan hukum adalah Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi)

al-maslahah al-mursalah   adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nasnya di dalam Alquran dan sunah untuk mencapai maslahat (kebaikan). Mujtahid

28

yang dikenal banyak menggunakan cara al-maslahah al-mursalah adalah Imam Hanbali dan Imam Malik. Adapun yang dimaksud dengan ‘urf   adalah kebiasaan umum atau adat istiadat. Ditinjau dari pemakaiannya, ‘urf  terbagi  terbagi kepada dua, yaitu ‘ur f 'am (umum) dan ‘urf (khusus). ‘urf   umum adalah kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di khas  (khusus). semua negeri nege ri dalam suatu masalah, sedangkan ‘ urf  khusus   khusus adalah adala h ‘urf  yang   yang dipakai di negeri negeri tertentu atau dalam masyarakat tertentu. ‘ Urf  dapat   dapat berupa perkataan dan dapat pula berupa perbuatan. Perkembangan ijtihad.

Ijtihad dalam sejarah dan perkembangannya telah muncul sejak zaman Rasulullah saw. Rasulullah saw. sendiri adalah mujtahid (ahli ijtihad) pertama. Ijtihadnya terbatas dalam masalah-masalah yang belum ditetapkan hukumnya oleh wahyu (Alquran). Apabila hasil ijtihad Rasulullah saw. itu benar, maka turun wahyu membenarkannya, dan jika ijtihad Rasulullah saw. itu salah, turun wahyu untuk meluruskan kesalah itu. Sebagai contoh ijtihad Rasulullah saw. yang mendapat pembenaran wahyu adalah ijtihadnya tentang pembebasan tawanan perang Badar. Ketika itu umat Islam memenangkan pertempuran dan banyak tentara musuh yang tertawan. Rasulullah saw. bertanya kepada sahabat-sahabatnya mengenai tawanan perang tersebut. Umar bin Khatab menjawab: ‚Tawanan perang itu   hendaknya dibunuh.‛ Sedengkan Abu Bakar as-Siddiq menyatakan, agar tawanan itu dibebaskan dengan syarat membayar *fidyah (denda). Rasulullah saw. mengambil keputusan agar tawanan itu dibebaskan dengan membayar fidyah. Keputusan ini menupakan ijtihad Rasulullah saw. meskipun dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan sahabat-sahabatnya. Lalu turunlah surah

al-anfal  ayat 67-69 yang

membenarkan ijtihad Rasulullah saw. adapun contoh ijtihad Rasulullah saw. yang salah ialah tentang keputusannya pemberian izin orang-orang munafik untuk tidak ikut dalam peperangan. Lalu turun surah at-Taubah   ayat 43-45 yang menyatakan kekeliruan ijtihad Rasulullah saw. 29

Pada masa sahabat, ijtihad mulai banyak dipakai karena dengan wafatnya Rasulullah saw. wahyu dengan sendirinya tidak lagi diturunkan dan hadis juga tidak lagi bertambah. Sementara itu, masalah-masalah yang dihadapi umat Islam terus dan memerlukan ketentuan hukum. Pada masa Abu Bakar jika menghadapi persoalan dan tidak menemukan nashnya di dalam Alquran dan hadis, ia mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah dan menentukan hukum dari masalah-masalah itu. Demikian pula pada masa Umar bin Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mereka menggunakan ijtihad terhadap masalah-masalah yang tidak didapati nasnya di dalam Alquran dan sunah Rasulullah saw. akan tetapi, diantara keempat sahabat besar itu, hanya Umar yang banyak diketahui memakai ijtihad. Walaupun demikian demikian keempat sahabat itu sangat berhati-hati dalam mengeluarkan suatau pendapat yang merupakan hasil ijtihad. Abu Bakar apabila  berijtihad dengan pendapatnya, selalu berkata: ‚Ini adalah pendapatku. Jika benar, itu dari Allah A llah dan jika salah, itu dari saya. Saya memohon ampun atas kesalah itu.‛ Umar pernah mengatakan: ‚Ini pendapat Umar. Jika benar, itu dari Allah dan jika salah, itu dari Umar.‛ Selain dari keempat sahabat itu, adapula beberapa sahabat yang terkenal ijtihadnya, ijtihad nya, seperti Ibnu Mas’ud, Abu Musa alal -Asyari, Mu’az bin Jabal, Ubay bin Ka’b dan *Zaid bin Sabit. Sesudah masa sahabat, ijtihad semakin berkembang. Hal ini ditandai denga munculnya mujtahid besar, separti Abdullah bin Umar bin Khatab, Ibnu Syihad azZuhri, Abdullah bin Abbas, Alqamah bin Qais, Anas bin Malik, Umar bin Abdul Aziz, Abdullah bin Amr, dan Wahhab bin Munabbih. Ijtihad mengalami perkembangan yang paling pesat pada abad kedua sampai dengan abad keempat Hijriah. Masa itu dikenal dengan priode pembukuan sunah serta fikih dan munculnya mujtahid-mujtahid terkemuka yang kemudian dikenal sebagai Imam-imam Imam- imam mazhab, yaitu, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Hanbali).

31

Setelah abad keempat Hijriah, perkembangan ijtihad mengalami kemunduran,  bahkan muncul pendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Hal ini disebabkan antara lain karena umat Islam merasa cukup dengan pendapat-pendapat mujtahidsebelumnya. Umat Islam memandang bahwa semua masalah sudah ditentukan hukumnya oleh fukaha (ahli hukum Islam), sehingga mereka hanya  boleh menjelaskan dan menafsirkan ajaran-ajaran yang disepakati oleh fukaha terdahulu. Di samping itu, tidak ada lagi muncul mujtahid-mujtahid yang memiliki kemampuan dan keunggulan seperti yang dimiliki oleh para mujtahid sebelumnya sehingga tidak ada lagi yang disebut mujtahid mitlak ( mujtahid mustaqill). Yang ada hanya mujtahid fi al-Mazhab (mujtahid yang mengikuti pendapat para imam mazhab sebelumnya) atau mujtahid murajjih (mujtahid yang menerangkan dan memperkuat pendapat para imam-imam mazhab sebelumnya). Kemudian dalam perkembangan berikutnya, muncul ulama-ulama seperti Ibnu Taimiyyah yang menyerukan agar umat Islam membuka kembali pintu ijtihad. Pendapat Ibnu Taimiyah memperoleh dukungan dari ulama dan tokoh-tokoh pemikir serta tokoh-tokoh pembaharu sesudahnya, seperti Jamaludin al-Afgani, Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad bin Abduh, dan Muhammad Rasyid Rida. Kualifikasi Kualifikasi Mujtahid

Orang-orang yang mampu berijtihad disebut mujtahid. Agar ijtihadnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, seorang mujtahid harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: 1.

Bersifat adil dan takwa. 2.

Memahami Alquran dengan asbabun nuzul   (sebab-sebab turunnya ayat-ayat  Alquran), ayat-ayat nasikh   dan mansukh   (yang menghapus dan yang dihapus) “ Nasikh  dan  dan Mansukh ”

3.

Memahami hadis, ilmu hadis, hadis-hadis yang nasikh  dan   dan mansukh , dan sebabsebab wurud  (sebab  (sebab munculnya hadis-hadis)

4.

Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab dan ushul fiqih 3

5.

Memahami maqasidus syariah  (maksud-maksud  (maksud-maksud syariat) Di samping delapan syarat ini, beberapa ulama menambahkan tiga syarat lagi, yaitu: [1] Mendalami ilmu usuluddin, [2] Memahami ilmu mantik (logika), dan [3] Menguasai cabang-cabang fikih. Berdasarkan ijtihad yang dilakukan, ulama mengelompokkan mujtahid dalam beberapa tingkatan. Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya usul al-fiqh   menyebutkan enam tingkatan yaitu : 1. Mujtahid mustaqill , yaitu mujtahid yang mengeluarkan hukum-hkum dari Alquran dan sunah, melakukan kias, berfatwa, dan ber-ishtihsan.  Mereka menempuh segala cara ber-istidlal   (pengambilan dalil) yang di tentukan sendiri dan tidak mengikiti siapa pun. Mujtahid mustaqill  adalah  adalah tingkatan mujtahid yang paling tinggi; 2. Mujtahid muntasib , yaitu mujtahid yang memilih perkataan-perkataan imam pada halhal yang bersifat mendasar dan berbeda pendapat dengan mereka dalam hal-hal furu’ (cabang), walaupun pada akhirnya ia akan sampai pada hasil yang serupa

dengan yang telah di capai imam tersebut, 3. Mujtahid fi al-mazhab,  yaitu mujtahid yang mengikuti pendapat imam mazhab, baik dalam hal-hal usul (pokok) ataupun furu. Usahanya hanya terbatas dalam meng-kan atau menyimpulkan hukum-hukum bagi persoalan-persoalan yang istinbat -kan belum ditemui hukumnya dalam pendapat imam mazhab, 4. Mujtahid murajjih,  yaitu mujtahid yang meng-istinbat -kan -kan hukum-hukum yang tidak di ijtihadkan oleh para ulama sebelumnya. Sebenarnya, mujtahid pada tingkat ini tidak meng-istinbat -kan -kan hukum-hukum, tetapi mereka hanya melakukan tarjih   (mencari pendapat imam mazhab yang lebih kuat), 5. Mujtahid muhafiz,  yaitu mujtahid yang mengetahui hukum-hukum yang telah di-kan oleh para ulama sebelumnya, dan tahrij -kan 6. Mujtahid muqallid , yaitu mujtahid yang hanya sanggup memahami pandapat-pendapat mujtahid lain, tidak mampu melakukan tarjih .

32

II. KRITERIA MADZHAB FIQIH A. Pengertian Madzhab

Mazhab menurut bahasa Arab adalah isim makan  (keterangan tempat) dari akar kata dzahab (pergi). Jadi, mazhab itu secara bahasa artinya ‚tempat pergi‛, yaitu  jalan (ath-tharîq ).36 Sedangkan menurut istilah ushul fiqih, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah ( qawâ’id) qawâ’id) dan landasan ( ushûl) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. 37 Dengan demikian istilah mazhab mencakup dua hal: (1) fikih atau produk ijtihad, yakni sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali

seorang imam mujtahid, yang kami sebut dengan  Madzhab  Madzhab Qauli; (2) ushul fikih atau kerangka metodologis yang digunakan oleh mujtahid itu dalam

 berijtihad, yang kami kami sebut dengan dengan  Madzhab  Madzhab Manhaji.  Jadi, jika kita mengatakan mazhab Syafi’i, itu artinya adalah fikih dan ushul fikih menurut Imam Syafi’i. Karena itu ketika hendak memahami epistemologi fiqih yang dibangun dan dikembangkan oleh berbagai madzhab itu kita harus mengkaji melalui pendekatan madzhab manhaji, yakni kerangka metodologis fiqih, yang mencakup

qawaid ushul fiqih , qawaid ulumul hadis , dan thuruqul istinbath. Selanjutnya, pengertian madzhab berkembang menjadi komunitas atau kelompok umat Islam yang mengikuti metode ijtihad imam mujtahid tertentu; atau mengikuti pendapat (produk ijtihad) imam mujtahid tentang masalah hukum Islam. Dari sini kemudian muncul sebutan, misalnya madzhab syafi’iyyun dan syafi’iyyah Perkembangan makna ini dapat dilihat dari sejarah dan latar belakang lahirnya madzhab itu sendiri. Latar Belakang dan Perkembangan Mazhab Fiqih 36 37

-Thalibin , I/12 Lihat, al-Fiqhul Islami wa Adillatuh , I:28, I‘ânah ath -Thalibin  Syâfi‘i fî Mazhabayhi al -Qadîm -Qadîm wa al-Jadîd , hal. 208. Lihat, Al-Wadhîh fî Ushûl sl-Fiqh, hal. 197, Al-Imâm asy- Syâfi‘i 33

Hukum fiqih itu digali dan diperoleh melalui prosedur kerja dengan menggunakan qawaid (berbagai kaidah), yakni: a. Qawaid Usuliyyah Lughawiyyah (kaidah-kaidah ushul yang dipetik dari bahasa).  b. Qawaid Usuliyyah Tasri’iyyah Ijtihadiyyah  (kaidah-kaidah ushul fiqh yang disimpulkan dari nash). dalam berbagai hal menggunakan pula Qawaid Mantiqiyyah  (kaidah-kaidah logika). Dari prosedur kerja secara metodologis itu muncul suatu rangkaian yang mempola: Dalil , , Dalalah , dan  Madhlul. Ayat atau teks hadis sebagai dalil , , kandungan ayat dan atau teks hadis sebagai dalalah.  Mafhum  (pemahaman) dari kandungan itu sebagai madlul , , yang dirumuskan dirumuskan dalam al-ahkam al-khamsah   atau kualifikasi hukum yang lima (wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah). Meskipun demikian dalam prosedur kerja secara metodologis itu terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Perbedaan pendapat itu kemudian membentuk kelompok pendukung yang terdiri atas 1. Orang-orang yang mengikuti prosedur kerja secara metodologis imam tertentu meskipun dalam produk Ijtihad (fiqh, pemikiran) tidak selalu mengikuti atau sama dengan ulama itu. 2. Orang-orang yang mengikuti produk Ijtihad Ij tihad imam tersebut dalam suatu masalah tertentu atau pada setiap masalah. Selanjutnya berkembang menjadi komunitas atau kelompok umat Islam. Inilah asal muasal lahirnya madzhab dalam fiqh Perbedaan itu pada dasarnya disebabkan 4 faktor:

1. al-‘Ilmu bi al-nushush yaitu berkaitan dengan kelengkapan database hadis, karena perbedaan hadis tidak sama.

2. mashadir al-ahkam Yakni perbedaan dalam menetapkan sumber-sumber hukum, terutama taba’iyyah (selain al-Qur’an al-Qur’an dan as-Sunnah) as -Sunnah) 34

3. kaifiyyat fahmin nushush Yakni perbedaan dalam memahami nash karena berbeda dalam rumusan qawaid

lughawiyyah. 4.  fi ma la nasha fih Yakni persoalan-persoalan yang belum ditetapkan hukumnya didalam nash.

Al-Ilmu Binnusush

Contohnya adalah masalah <<<<<

Mashadir Al Ahkam

Mengenai perbedaan sumber hukum, hal itu terjadi karena ulama berbeda pendapat dalam 4 (empat) perkara berikut, yaitu: A. Tautsiqus Sunnah antara lain berkaitan dengan syariat kehujjahan kehujj ahan sunnah. Misalnya, 1.

Mazhab Malik menerima kehujjahan hadis ahad dengan syarat: A. tidak bertentangan dengan amal ahlu madinah (sahabat dan tabi’in yang tinggal di Madinah. B. Tidak bertentangan dengan qiyas.

2.

Mazhab Hanafi menerima kehujahan hadis ahad dengan syarat antara lain; para rawi tersebut tidak menyalahi dalalah hadis yang diriwayatkannya itu, baik dalam pengamalan maupun fatwa. Misalnya perintah mencuci bejana 7 kali yang dijilat anjing dalam hadis Abu Hurairah mereka tidak mengamalkan hadis itu karena menemukan fatwa Abu Hurairah yang bertentangan dengan riwayatnya sendiri. sendiri. Yakni cukup dicuci 7 kali.

3.

Mazhab Syafi’i menerima kehujjahan hadis ahad dengan syarat sanadnya sahih dan muttasil.

B. Fatwa sahabat dan kedudukannya. Abu Hanifah, misalnya, mengambil fatwa sahabat dari sahabat siapa pun tanpa berpegang dengan seorang sahabat, serta tidak memperbolehkan menyimpang dari fatwa sahabat secara keseluruhan. 35

Sebaliknya, Syafi’i memandang fatwa sahabat sebagai ijtihad individual sehingga  boleh mengambilnya mengambilnya dan boleh pula berfatwa yang menyelisihi menyelisihi keseluruhannya (Ibid., 58-59). C.Kehujjahan Qiyas. Sebagian mujtahidin seperti ulama Zhahiriyah mengingkari kehujahan Qiyas sebagai sumber hukum, sedangkan mujtahidin lainnya menerima Qiyas sebagai sumber hukum sesudah al-Quran, as-Sunnah, dan Ijma (Ibid., 59). D.Subyek dan hakikat kehujjahan Ijma. Para mujtahidin berbeda pendapat mengenai subyek (pelaku) Ijma dan hakikat kehujjahannya. Sebagian memandang Ijma Sahabat sajalah yang menjadi hujjah. Yang lain berpendapat, Ijma Ahlul Bait-lah yang menjadi hujah. Yang lainnya lagi menyatakan, Ijma Ahlul Madinah saja yang menjadi hujah. Mengenai hakikat kehujjahan Ijma, sebagian menganggap Ijma menjadi hujjah karena merupakan titik temu pendapat ( ijtimâ‘ ar-ra‘yi); ra‘yi); yang lainnya menganggap hakikat hakikat kehujjahan Ijma bukan karena merupakan titik temu pendapat, tetapi karena dalilun ‘ala wujud dalilin  dalilin  (menyingkapkan adanya dalil dari as-Sunnah). Karena itu para ulama ushul fiqih Kaifiyyah fahminusush.

Mengenai perbedaan dalam cara memahami nash karena berbeda dengan rumusan kaidah lughawiyyah misalnya: A.

dilalah lafaz amm. Apakah dilalah lafaz amm itu qhat’i atau dhan’ni, dalam perkataan lain apakah cakupan lafaz amm kepada seluruh afrad (satuan- satuan) nya itu bersifat qhat’i (pasti) atau dhan’ni (dugaan kuat). Sebagian Hanafiyyah mayoritas Syafi’iyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa dilalah itu dhan’ni. Sedangkan mayoritas Hanafiyyah berpendapat qhat’i.

B.

Hukum lafaz mutlaq. Ulama mazhab sepakat bahwa lafaz mutlak itu selama tidak ditakyid berlaku atau diamalkan berdasarkan berdasar kan kemutlakannya sehingga lahir kaidah ‚ al muthlaqu 36

yabqa ala itlaqihi‛ demikian pula dalam hal

 



   



  namun

ulama berbeda pendapat dalam menetapkan faktor apa yang menyebabkan  bahwa ma’na mutlak mutlak itu harus dipahami dipahami muqayyad. muqayyad. 1.

yang mengharuskan demikian semata-mata faktor bahasa. Ini menurut sebagian mazhab Syafi’iyyah. Syaf i’iyyah.

2.

Yang mengharuskan demikian tidak semata-mata faktor bahasa namun tidak mutlak harus demikian, ini mazhab Syafi’iyyah.

3.

Yang mengharuskan demikian adalah qias shahih ini adalah mazhab ashabu Hanafi.

4.

Yang mengharuskan demikian adalah faktor logika ini adalah mazhab <

C.

Amr Berkaitan dengan shigah, dilalah, dan madlul

a.

dilalah sighah amr terhadap hukum pelaksanaan. Apakah setiap amr pasti menunjukan wajib? Dalam hal ini terjadi sembilan pendapat, khususnya di kalangan mazhab Syafi’iyyah. Antara lai n:

1.

imam Syafi’I sendiri berpendapat bahwa secara hakiki menunjukan wajib dan jika menunjukan mandub atau ibahah itu secara majazi (qiyasan). ( qiyasan).

2.

Sebagian syafi’iyyah (Abu al-Hasyim al -Hasyim al-Zuba’i) al- Zuba’i) berpendapat secara hakiki menunjukan mandub sedangkan selain mandub secara majazi.

3.

Sebagian ulama syafi’iyyah (Tajidin as -Subqi) berpendapat secara hakiki menunjukan ibahah selain ibahah secara majazi.

 b.

dilalah sighah amr terhadap jumlah j umlah pelaksanaan. Apakah suatu perintah itu sudah cukup jika hanya dikerjakan satu kali saja atau harus dikerjakan berulang kali?

1.

menurut syafi’iyyah dan malikiyyah 

2.

menurut hanafiyyah, hanbali, dan Zahiriyyah, 37

  



  

perbedaan ini menyebabkan ini perbedaan dalam istinbath hukum misalnya dalam masalah tayamum. Yang berpendapat 1.

   

beristinbath:

kewajiban tayamum harus dikerjakan setiap kali hendak shalat sekalipun belum berhadas.

2.

Tidak boleh menjama’ shalat dengan satu tayamum. Sedangkan yang berpendapat

 

 beristinbath: cukup dengan satukali

tayamum untuk beberapa kali shalat selama tidak berhadas. D.

penggunaan ma’na hakiki dan majazi. Apakah penggunaan kedua arti (hakiki dan majazi) dalam satu ucapan dibolehkan atau tidak misalnya kalimat:

      Di artikan suatu perintah

membunuh singa (arti hakiki) sekaligus membunuh seorang pemberani (arti majazi) dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. 1.

imam syafi’I dan sebagian mutakallimun membolehkan kerena tidak ada penghalang untuk hal itu.

2.

hanafiyah dan jumhur mutakallimun melarang penggunaan dua arti sekaligus dalam satu ucapan, karena penggunaan keduanya sekaligus itu  bertentangan dengan ketentuan bahwa pemakaian lafaz menurut arti hakiki tidak memrlukan qarinah sedangkan menurut arti majazi memerlukan qarinah.

E.

dilalah lafaz alal ma’na. Dalam hal ini penunjukan ma’na ulama berbeda pendapat.

1.

hanafiah membagi lafaz kepada empat macam; ibarah, isyarah, dilalah/nash dilalah/nash dan iqhtidha.

2.

Syafi’iyyah membagi lafaz kepada dua macam;

a.

dilalah mazhum dilalah ini disebut juga mantuq dan sharih.

 b.

Dilalah ghair mazhum Dilalah ini terbagi kepada dua macam: 38

1.

Maqsudal ma’na; Dilalah Iqtidha, Isyarah / Iima’, dan Mafhum.

Dilalah mafhum terbagi kepada dua: Muwafaqah (fahuwal khitab dan lahnah khitab) dan Mukhalafah (sifat, syarat, illat, hashr, ghayah, adad, dan laqab). 2.

Maqsudal ma’na

Faktor-faktor tersebut bersifat Manhajiyyah yang secara otomatis akan berdampak pada perbedaan dalam masail Furuiyyah. Disamping itu pada gilirannya melahirkan thariqah (aliran) pemikiran atau perspektif di bidang ushul fiqh. Secara umum terbagi menjadi dua thariqah, yaitu aliran syafi’iyyah/mutakallimun syafi’iyyah/mutakallimun dan  dan Hanafiyah a. Tharîqah al-syâfi‘iyyah/tharîqah al- syâfi‘iyyah/tharîqah al-mutakallimîn. al -mutakallimîn. Yaitu kaidah-kaidah yang dikembangkan dikembangkan oleh ulama Syafi‘iyah.  b. Tharîqah al-Hanafiyyah. al-Hanafiyyah. Yaitu kaidah-kaidah kaidah-kaidah yang dikembangkan dikembangkan oleh ulama Hanafiyah. a. Aliran Mutakallimun

Para ulama dalam aliran ini dalam pembahasannya dengan menggunakan cara-cara yang digunakan dalam ilmu kalam yakni menetapkan kaidah ditopang dengan dalil naqliy (dengan nash) maupun 'aqliy (dengan akal fikiran) tanpa terikat dengan hukum furu' yang telah ada dari madzhab manapun, sesuai atau tidak sesuai kaidah dengan hukum-hukum furu' tersebut tidak menjadi persoalan. Aliran ini diikuti oleh para ulama dari golongan  Mu'tazilah,  Mu'tazilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Di antara kitab-kitab Ushul Fiqh dalam aliran ini, yaitu : 1.

Kitab al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh karya Abdul Husain Muhammad bin Aliy alBashriy al-Mu'taziliy al-Mu'taziliy asy-Syafi'iy (w. 463 H/1070 M).

2.

Kitab al-Burhan fi al-Burhan  fi Ushul al-Fiqh karya Abdul Ma'aliy Abdul Malik bin Abdullah al-Juwainiy an-Naisaburiy asy-Syafi'iy yang terkenal dengan nama Imam AlHaramain (w. 487 H/1094 M).

39

3.

Kitab aI- Mushtashfa  Mushtashfa min ‘Ilm al-Ushul  karya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaliy as-Syafi’i as- Syafi’iy y (w. 505 H/1111 M). Dari tiga kitab tersebut hanya al-Mushtshfa yang beredar secara meluas,

sedangkan dua kitab lainnya banyak dijumpai dalam nukilan-nukilan kitab yang disusun oleh para ulama berikut, seperti nukilan kitab dari al-Burhan  oleh alAsnawiy dalam kitab Syarhul Minhaj . Kitab-kitab yang muncul berikutnya adalah al- Mahshul  Mahshul fi ‘Ilm al-Ushul  karya Fakhruddin Muhammad bin Umar ar-Raziy asy-Syafi'iy (w. 606 H/1209 M). Kitab ini merupakan ringkasan dari tiga kitab yang disebutkan di atas. Kemudian aI-Mahshul diringkas lagi oleh dua orang yaitu yaitu : 1.

Tajjuddin Muhammad bin Hasan al-Armawiy (w. 656 H/1258 M) dalam kitabnya al- Hashil.

2.

Mahmud bin Abu Bakar al-Amawiy (w. 672 H/1273 M) dalam kitabnya at-

Tahshil. Kemudian al-Qadhi Abdullah bin Umar al-Badhawiy (w. 675 H/1276 M) menyusun kitab  Minhajul Wushul ila 'Ilmil Ushul  sebagai intisari dari at-Tahshil . Namun karena ringkasnya isi kitab tersebut, maka sulit untuk dapat dipahami. Hal ini mendorong para ulama berikutnya untuk menjelaskannya, antara lain Abdur Rahim bin Hasan al-Asnawiy as-Syafi'iy (w. 772 H/1370 M) dengan menyusun sebuah kitab yang menjelaskan isi kitab al-Minhaj  tersebut. Selain kitab al-Mashul   terdapat kitab lain sebagai ringkasan dari kitab

al-

 Mu’tamad , al-Burhan dan al-Mushtashfa , yaitu al-Ihkam fi Ushulil Ahkam , karya Abdul Hasan Ali atau yang populer dengan nama Saifuddin al-Amidiy as-Syafi'i (w. 631 H/1233 M). Kitab ini kemudian diringkas oleh Abu Amr Utsman bin Umar yang terkenal dengan sebutan Ibnul Hajib al-Maliki (w. 646 H/1248 M) dalam kitabnya

 Muntahal Suli wal Amal fi Ilmil Ushul wal Jidal. Kemudian diringkas lagi dalam  Mukhtasharul  Mukhtasharul Muntaha . Kitab ini mirip dengan  Minhajul Wulshul ila Ilmil Ushul , , yang  juga sulit difahami karena ringkasnya. Hal ini mengundang minat para ulama  berikutnya untuk menjelaskannya, menjelaskannya, antara lain Adhuddin Adhuddin Abdur Rahman bin bin Ahmad 41

al-Ajjiy (w. 756 H/1355 M) dengan menyusun sebuah kitab yang menjelaskan kitab

 Mukhtasharul  Mukhtasharul Muntaha tersebut. b. Aliran Hanafiyah.

Para ulama dalam aliran ini, dalam pembahasannya, berangkat dari hukumhukum  furu'  yang diterima dari imam-imam (madzhab) mereka; yakni dalam menetapkan kaidah selalu berdasarkan kepada hukum-hukum furu ' yang diterima dari imam-imam mereka. Jika terdapat kaidah yang bertentangan dengan hukumhukum furu' yang diterima dari imam-imam mereka, maka kaidah itu diubah sedemikian rupa dan disesuaikan dengan hukum-hukum furu' tersebut. Jadi para ulama dalam aliran ini selalu menjaga persesuaian antara kaidah dengan hukum furu' yang diterima dari imam-imam mereka. Di antara kitab-kitab Ushul Fiqh  dalam aliran ini, yaitu kitab yang disusun oleh Abu Bakar Ahmad bin Ali atau yang lebih populer dengan sebutan al-Jashshash (w. 380 H/990 M), kitab yang disusun oleh Abu Zaid ' Ubaidillah bin 'Umar Al Qadliy Ad Dabusiy (w. 430 H/1038 M), kitab yang disusun oleh Syamsul Aimmah Muhammad bin Ahmad as-Sarkhasiy (w. 483 H/1090 M). Kitab yang disebut terakhir ini diberi penjelasan oleh Alauddin Abdul 'Aziz bin Ahmad al-Bukhari (w. 730 H/1329 M) dalam kitabnya Kasyful Asrar an Ushul Fakhril Islam   . Kemudian tampil Abdullah bin Ahmad an-Nasafiy (w. 790 H/1388 M) dengan judul al-Manar , dan syarahnya yang terbaik yaitu  Misykatul  Misykatul Anwar. Pada abad itu tampil pula para ulama yang memadukan kedua aliran tersebut, yakni dalam menetapkan kaidah, memperhatikan argumentasi yang arjah (paling kuat) dan memperhatikan pula munasabah (korelasi)nya dengan hukumhukum furu', antara lain Mudhafaruddin Ahmad bin 'Aliy As Sya'atiy al-Baghdadiy (w. 694 H/1295 M) dengan kitab Badi'un Nizham sebagai perpaduan antara karya alBazdawiy dengan al-Ihkam fi Ushulil Ahkam karya al-Amidiy; dan Syadrusiy Syari'ah 'Ubaidillah bin Mas'ud al-Bukhariy al-Hanafiy (w. 747 H/1346 M) menyusun kitab

Tanqihul Ushul  yang kemudian disyarahi dalam kitabnya at-Taudhih  .Kitab tersebut merupakan ringkasan karya al-Bazdawiy, 4

al-Mahshul   karya

ar-Raziy

dan

 Mukhtasharul  Mukhtasharul Muntaha karya Ibnul Hajib. Lalu tampil Tajuddin 'Abdul Wahhab bin' Aliy as-Subkiy as-Syafi'iy (w. 771 H/1369 M) dengan  Jam'ul Jawami' dan Kamaluddin Muhammad 'Abdul Wahid yang terkenal dengan Ibnul Hamam (w. 861 H/1456 M) dengan judul at-Tahrir . Selanjutnya Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy Syatibiy (w. 760 H/1358 M) dengan al-Muwafaqat . Muhammad bin' Aliy asy-Syaukaniy (w. 1255 H/1839 M) dengan Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haq min 'Ilmil Ushul. Syaikh Muhammad 'Abdur Rahman al-Mihlawiy (w. 1920 M) dengan Tashilul Wushul ila 'Ilmil Ushul. Syaikh Muhammad al-Khudlariy Bek (w. 1345 H/ 1927 Mi) dengan Ushul Fiqh. Dari catatan singkat di atas terlihat bahwa perkembangan berbagai madzhab itu, selain didukung oleh fuqaha (mujtahid), serta para pengikut mereka, juga mendapat pengaruh dan dukungan dari kekuasaan politik. Misalnya, Madzhab Hanafi mulai berkembang ketika Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, diangkat menjadi qadhi dalam pemerintahan tiga khalifah Abbasiyah: al-Mahdi bin Mansyur (berkuasa 158-169 H/755-785 M), al-Hadi bin Mahdi (berkuasa 169-170 H/785-786 M, dan Harun al-Rasyid (berkuasa 170-193 H/786-809 M.  Al-Kharaj  adalah kitab yang disusun atas permintaan al-Rasyid. Kitab ini adalah rujukan utama madzhab Hanafi. Madzhab Maliki berkembang di khilafah Timur atas dukungan al-Manshur (berkuasa 136-158 H/754-755 M) dan di khilafah Barat atas dukungan Yahya bin Yahya ketika diangkat menjadi qadhi oleh para khalifah Andalusia. Di Afrika, alMu'iz Badis mewajibkan seluruh penduduk untuk mengikuti madzhab Maliki. Madzhab Syafi'i membesar di Mesir ketika Shalahuddin al-Ayyubi merebut negeri itu (tahun 583 H/1187 M). Madzhab Hanbali menjadi kuat pada masa pemerintahan al-Mutawakkil (berkuasa 232-247 H/847-861 M). Waktu itu al-Mutawakkil tidak mengangkat seorang qadhi kecuali dengan persetujuan Imam Ahmad ibn Hanbal. Dalam menyimpulkan semua ini, Syah Wali al-Dahlawi menulis: "Bila pengikut suatu madzhab menjadi masyhur dan diberi wewenang untuk menetapkan keputusan hukum dan memberikan fatwa, dan tulisan mereka terkenal di masyarakat, lalu orang mempelajari madzhab itu terang-terangan. Dengan begitu, 42

tersebarlah madzhabnya di seluruh penjuru bumi. Bila para pengikut madzhab itu lemah dan tidak memperoleh posisi sebagai hakim dan tidak berwewenang memberi fatwa, maka orang tak ingin mempelajari mempelajari madzhabnya. Lalu madzhab itu pun hilang setelah beberapa lama." Karena itu dapat dimengerti apabila dari 13 madzhab itu yang masih  berkembang di antaranya antaranya empat madzhab, madzhab, yaitu (1) Madzhab Hanafi Dalam konteks aliran fikih berarti fikih dan ushul fiqh  Abu Hanifah. Namanya anNu’man bin Tsabit. Beliau lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M, dalam usia 70 tahun. Oleh Ibnu Hajar, beliau dikategorikan thabaqat (generasi ke-6), yaitu sezaman dengan salah seorang sahabat Rasul, namun tidak pernah bertemu. Menurut Imam Nawawi, sezaman dengan 4 shahabat Rasul yang paling akhir wafat, yaitu Anas bin Malik, Abdullah bin Abu Aufa, Sahl bin Sa’ad, dan Abut Thufail. 38 Setelah berkembangnya madzhab Abu Hanifah, beliau populer dengan sebutan Imam Hanafi. Abu Hanifah thalab al-ilm  dan hadis dari 76 ulama, di antaranya Atha bin Abu Rabbah, Amir as-Sya’bi, as- Sya’bi, ‘Ikrimah maula Ibnu A bbas. A bbas. Khusus dalam bidang fikih, Abu Hanifah berguru kepada Hammad bin Abu Sulaiman, ahli fikih di Kufah yang populer waktu itu, selama 18 tahun, hingga dipercaya menjadi asistennya. Dari Hammad beliau belajar fikih ulama Irak yang merujuk kepada fikih Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Mas’ud. Sedangkan murid (syafi’iyyun ( syafi’iyyun)) yang belajar kepada Abu Hanifah sebanyak 97 orang, namun yang paling paling dekat sarta dipercaya menjadi asistennya ada 4 orang,

(1)

Ya’qub bin Ibrahim al-Anshari, al -Anshari, yang populer disebut Abu Yusuf, serta peletak dasar usul fiqh Mazhab Hanafi (2) Muhamad bin b in Hasan as-Syaibani, (3) Zufar bin Hudzail, (4) Hasan bin Ziyad.

38

Lihat, Mukadimah Tuhfatul Ahwadzi , juz 1, hal. 171. 43

Kemudian tentang sumber dan metode yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah sebagai berikut: Sumber hukum: Alquran, sunnah, ijma’ sarta fatwa-fatwa sahabat. Namun jika tidak ditemukan dalam 4 sumber itu, beliau menetapkan dasar dan metode tersendiri yang terkenal disebut (1) istihsan, (2) qiyas, dan (3) urf, yaitu adat kebiasaan yang tidak  bertentangan dengan nash, nash, terutama dalam dalam masalah mas alah buyu’ (perdagangan) ..  Jadi, ketiga sumber inilah yang menjadi dasar lahirnya madzhab Hanafi serta membedakan dengan madzhab-madzhab yang lain. Sebagian pikiran, pendapat, dan metode Imam Hanafi ditulis oleh beliau sendiri, seperti al-Faraid , as-Syurut , , dan al-Fiqhul Akbar. Namun paling banyak ditulis oleh Hanafiyyun (murid-murid, para pelanjut) dan Hanafiyyah (penganut, pengamal), di antaranya  Musnad Abu Hanifah  disusun oleh Qasim bin Quthlubugha al-Hanafi,  berdasarkan periwayatan al-Haritsi dari 15 orang murid Abu Hanifah. Musnad Abu Hanifah dibukukan setelah al-Muwatha Imam Malik dan Musnad as- Syafi’i. Kemudian 6 kitab yang dihimpun oleh Abdul fadhl Muhamad bin Ahmad alMarwuzi dalam kitabnya al-Kafi  fi Fiqhil Imam al-Hanafi. Lalu diberi syarah (keterangan) oleh Muhamad as-Syarkhasi dalam kitabnya al-Mabsuth. Dilihat dari

aspek komunitas (Hanafiyyah) (Hanafiyyah ) Mazhab ini diamalkan terutama di

kalangan orang Islam Sunni Mesir, Turki, anak-benua India dan sebahagian Afrika Barat. 39 (2) Madzhab Maliki Dalam konteks aliran fikih berarti fikih dan ushul fiqh  Malik. Namanya Malik bin Anas bin Abu Amir. Beliau lahir di Madinah tahun 93 H/711 M dan wafat tahun 179 H/795 M. Malik thalab al-ilm  dan hadis dari lebih 50 ulama, di antaranya Abdurrahman bin Hurmuz, Nafi’ Maula Ibnu Umar, Ibnu Syihab az-Zuhri. Khusus dalam bidang fikih, Malik berguru kepada kepada Rabi’ah bin Abdurrahman. Dari Dari Rabi’ah beliau beliau belajar fikih fikih ulama Madinah yang merujuk kepada fikih Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar. 39

‘Arba’ah , hal. 5-20 Lihat, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah , hal. 329-352, Tarjamah al-Imam al- ‘Arba’ah  44

Sedangkan murid (syafi’iyyun ( syafi’iyyun)) yang belajar kepada Abu Hanifah sangat banyak, namun yang paling dekat dekat sarta dipercaya dipercaya menjadi menjadi asistennya asistennya adalah, adalah, (1) Yahya bin bin Yahya al-Laitsi, pengembang Mazhab Maliki di Andalusia (spanyol) (2) Muhamad  bin

Idris as-Syafi’i, as-Syafi’i, yang kemudian mengembangkan madzhab baru

(3)

Abdurrahman bin al-Qasim, pengembang Mazhab Maliki di Mesir (4) Ali bin Ziyad at-Tunisi, pengembang Mazhab Maliki di Maroko. Kemudian tentang sumber dan metode yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah sebagai berikut: Sumber hukum: Alquran, sunnah, ijma’, dan fatwa-fatwa fatwa -fatwa sahabat. Namun jika tidak ditemukan dalam 4 sumber itu, beliau menetapkan dasar dan metode tersendiri yang terkenal disebut (1) amal (tradisi) ahli Madinah (2) istishlah (maslahatul mursalah), (3) istihsan, (4) qiyas, dan (5) sadd ad- dzari’ah.  Jadi, perbedaan sumber hukum madzhab Maliki dengan madzhab Hanafi terletak pada amal (tradisi) ahli Madinah. Sedangkan secara metodologi adalah (1) istishlah (maslahatul mursalah) mursalah) dan (2) sadd ad- dzari’ah. Sebagian pikiran, pendapat, dan metode Imam Hanafi ditulis oleh beliau sendiri, seperti al-Muwatha . Namun paling banyak ditulis oleh Malikiyyun (murid-murid, para pelanjut) dan Malikiyya M alikiyyah h (penganut, pengamal), di antaranya al-Mujalasat  karya Abdullah bin Wahab bin Muslim. Dilihat dari aspek komunitas (Mlikiyyah) Mazhab ini dianut dan amalkan terutama di kalangan orang Islam Tunisia, Maroko, al-Jazair, Mesir Atas dan beberapa daerah Afrika 40 (3) Madzhab Syafi’i Dalam konteks aliran fikih berarti fikih dan ushul fiqh as-Syafi’i.  as-Syafi’i. Namanya Muhamad  bin Idris as-Syafi’i. as-Syafi’i. Beliau lahir di Gaza Palestina tahun 150 H/767 M, tahun kewafatan Abu Hanifah di Irak, dan wafat di Mesir tahun 204 H/819 M. As-Syfi’i As-Syfi’i thalab al-ilm dan hadis dari lebih 50 ulama, di antaranya Muslm bin Khalid az-Zanki, Imam Malik, Sufyan bin Uyainah. Khusus dalam bidang fikih, as- Syafi’i 40

Lihat, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah , hal. 336-405, al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu , I:31-35 45

 berguru kepada Imam Malik, belajar al-Muwatha   secara langsung darinya dalam waktu relatif singkat 9 malam. Dari Imam Malik beliau belajar fikih ulama Madinah. Ia juga belajar kepada as-Syaibani, murid Abu Hanifah. Dari as-Syaibani beliau  belajar fikih hanafi. hanafi. Dari sini tampak jelas bahwa beliau membuat kerangka metodologi baru dengan mengkombinasikan mengkombinasikan dua madzhab fikih Pendahulunya. Sedangkan murid (syafi’iyyun ( syafi’iyyun)) yang belajar kepada as-Syafi’i as- Syafi’i sangat banyak, bany ak, namun yang paling paling dekat sarta dipercaya dipercaya menjadi menjadi asistennya asistennya adalah, adalah, (1) Ismail Ismail bin Yahya al-Muzani, tokoh utama pengembang Mazhab Syafi’i di Khurasan, Irak, dan Syam, (2) ar-Rabi’ ar-Rabi’ bin Sulaiman, transmiter (rawi) utama karya -karya as-Syafi’I, as-Syafi’I, antara lain la in

al-Umm dan  ar-Risalah, (3) Ahmad bin Hanbal, yang kemudian mengembangkan madzhab baru (4) Muhamad bin Abdullah bin Abdul Hakam, yang kemudian pindah madzhab menjadi Madzhab Maliki. Kemudian tentang sumber dan metode yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah sebagai berikut: Sumber hukum: Alquran, sunnah, ijma’, dan qiyas. Tentang fatwa sahabat as -Syafi’i memandangnya sebagai ijtihad individual sehingga boleh mengambilnya dan boleh pula berfatwa yang menyelisihi keseluruhannya. Beliau tidak menggunakan pula istihsan, dan menolak al-mashalih serta amal ahli Madinah, namun menerima Qiyas. Di samping itu beliau b eliau menawarkan metodologi alternatif yang disebut istidlal. Dengan demikian tampak jelas perbedaan sumber hukum madzhab Syafi’i dengan dua madzhab pendahulunya. pendahulunya. Hampir seluruh pikiran, pendapat, dan metode Imam as- Syafi’I ditulis oleh beliau sendiri, seperti al-Umm dan ar-Risalah. Pada tahun 195 H/810 M.

di Baghdad beliau

menyusun madzhabnya dalam kitab al-Hujjah. Namun setelah pndah ke Mesir tahun 200 H/815 M. beliau menyusun lagi madzhabnya yang baru. Kitab pertama kemudian populer dengan sebutan ‚al -madzhab al-qadim‛ al-qadim‛ atau qaul qadim , yang kedua disebut ‚al-madzhab ‚al -madzhab al- jadid‛ atau qaul jadid.

46

Sebagian madzhabnya ditulis oleh syafi’iyyun (murid -murid, para pelanjut) dan syafi’iyyah (penganut, pengamal), di antaranya al-Tahdzib fi Fiqh al-Imam as-Syafi’i karya al-Husen al-Husen bin Mas’ud al-Farra. al -Farra. Dilihat dari aspek komunitas (Mlikiyyah) Mazhab ini dianut dan amalkan terutama di kalangan orang Islam Mesir Bawah, Arab bagian barat, Suriah, Indonesia, Semenanjung Malaya, Pantai Koromandel dan Malabar, Hadromaut, Bahroin, dan  beberapa daerah Asia Asia Tengah.  41 (4) Madzhab Hanbali Dalam konteks aliran fikih berarti fikih dan ushul fiqh Ahmad bin Hanbal. Namanya Ahmad bin Muhamad bin Hanbal as-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad tahun 164 H/780 M, dan wafat di tempat yang sama tahun 241 H/855 M. Setelah berkembangnya madzhab Ahmad, beliau populer dengan sebutan Imam Hanbali. Ahmad thalab al-ilm  dan hadis dari lebih 100 ulama, di antaranya Hammad bin Khalid, Ismail bin Ulayyah, Abu Yusuf al-Qadhi, Imam as- Syafi’I, dan Abdurrazaq  bin Hamam. Dari merekalah Ahmad mendalami ilmu fikih, ilmu hadis, lmu tafsir, ilmu ushul, ilmu kalam, dan bahasa Arab. Sedangkan murid ( hanabiyyun) yang belajar kepada Ahmad sangat banyak, namun yang paling paling dekat sarta sarta dipercaya dipercaya menjadi asistennya adalah, (1) Shalih Shalih bin Ahmad Ahmad  bin Hanbal, putra putra Ahmad yang tertua, dan dan banyak belajar fikih fikih darinya, (2) Abdullah  bin Ahmad bin Hanbal, putra Ahmad yang banyak belajar hadis darinya, bahkan ia menjadi transmiter (rawi) utama hadis-hadis riwayat Ahmad, antara lain al-Musnad, (3) Ahmad bin Muhamad bin al-Hajjaj Abu bakar al-Marudzi, teman sekaligus murid yang paling dekat, hingga bila disebut Abu Bakar dalam madzhab Hanabilah, maka dialah orangnya, (4) Muhamad bin Ismail al-Bukhari, murid Ahmad yang paling masyhur dalam bidang hadis. Kemudian tentang sumber dan metode yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah sebagai berikut: 41

Lihat, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah , hal. 407-681, al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu , I: 35-38 47

Sumber hukum: Alquran, sunnah shahihah, shah ihah, ijma’, fatwa sahabat, hadis mursal (putus di akhir sanadnya), hadis daif yang tidak parah daifnya, dan qiyas. Dengan demikian tampak jelas perbedaan sumber hukum madzhab Hanbali dengan ketiga madzhab pendahulunya. Hampir seluruh pikiran, pendapat, dan metode Imam Ahmad ditulis oleh beliau sendiri, seperti Tafsir al-Quran dan al-Musnad. Sebagian madzhabnya ditulis oleh hanabiyyun (murid-murid, para pelanjut) dan hnabilah (penganut, pengamal), di antaranya al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad karya Ibnu Qudamah dan al- Muharrar  Muharrar fil Fiqh ‘Ala Madzhab Madzhab al-Imam Ahmad , karya Ibnu Taimiyyah. Dilihat dari aspek komunitas (Hanabilah) Mazhab ini dianut dan amalkan terutama di kalangan orang Islam Arab Tengah (kaum Wahabi), di pedalaman Oman dan  beberapa tempat sepanjang sepanjang Teluk Persia Persia dan di beberapa kota Asia Tengah. Tengah.  42 Dilihat dari aspek kawasan Asia dan Afrika, madzhab Syafi’i merupakan madzhab yang paling banyak dianut secara resmi, yakni 12 negara. Disusul Maliki di 10 negara. Kemudian Hanfi di 8 negara, dan terakhir Hanbali hanya di 2 negara. (lihat, tabel Sebaran Penganut Madzhab). Tabel Sebaran Penganut Madzhab

42

Lihat, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah , hal. 451-504, al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu , I: 38-41 48

Adapun beberapa madzhab lainnya yang tidak berkembang, bahkan hilang ditelan zaman, antara lain sebagai berikut: 1. Madzhab al-Tsawri. Tokoh madzhab ini adalah Abu Abd Allah Sufyan bin Masruq al-Tsawry. Lahir di Kufah tahun 65 H dan wafat di Bashrah tahun 161 H. Imam Ahmad menyebutnya sebagai seorang faqih, ketika Ahmad menyebut dirinya hanya sebagai ahli hadis. Ia  berguru pada Ja'far al-Shadiq dan meriwayatkan banyak hadis. Ayahnya termasuk perawi hadis yang ditsiqatkan Ibn Ma'in. Berkali-kali al- Manshur mau membunuhnya, tetapi ia berhasil lolos. Ketika ia diminta menjadi qadhi, ia melarikan diri dan meninggal di tempat pelarian. Pahamnya diikuti orang sampai abad IV Hijrah; 2. Madzhab Ibn 'Uyaiynah. Nama lengkapnya Abu Muhammad Sufyan ibn 'Uyaiynah wafat tahun 198 H. Ia mengambil ilmu dari Imam Ja'far, al-Zuhry, Ibn Dinar, Abu Ishaq dan lain-lain. Di antara yang mengambil riwayat dari padanya adalah Syafi'i. Ia memberi komentar: "Seandainya tidak ada Malik dan Ibn 'Uyaiynah, hilanglah ilmu Hijaz. Madzhabnya diamalkan orang sampai abad IV, tetapi setelah itu hilang karena tidak ada dukungan penguasa. 3. Madzhab al-Awza'iy. Pendirinya Abd al-Rahman bin Amr al-Awza'iy adalah imam penduduk Syam. Ia sangat dekatdengan Bani Umayyah dan juga Bani Abbas. Madzhabnya tersisihkan hanya ketika Muhammad bin Utsman dijadikan qadhi di Damaskus dan memutuskan hukum menurut Madzhab Syafi'i. Ketika Malik ditanya tentang siapa di antara yang empat (Abu Hanifah, al-Awza'iy, Malik dan al-Tsawry) yang paling  benar? Malik berkata: "Al-Awza'iy." Mazhabnya diamalkan orang sampai tahun 302 H; 4. Madzhab al-Thabary. Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Khalid ibn Ghalib al-Thabary lahir di Thabaristan 224 H dan wafat di Baghdad 310 H. Ia termasuk mujtahid ahl al sunnah 49

yang tidak bertaklid kepada siapa pun. Kata Ibn Khuzaymah: Ia hafal dan paham alQur'an; mengetahui betul makna Alquran. Ia faqih, mengetahui sunnah dan jalan jalannya; dapat membedakan yang sahih dan yang lemah, yang nasikh dan yang mansukh dan paham akan pendapat para sahabat. Tidak diketahui sampai kapan madzhabnya diikuti orang. 5. Madzhab al-Zhahiry. Abu Sulayman Dawud ibn 'Ali dilahirkan di Kufah tahun 202 H dan hidup di Baghdad sampai tahun 270 H. Madzhabnya berkembang sampai abad VII. Salah seorang muridnya yang masyhur adalah Ibn Hazm. Ia diberi gelar al-Zhahiry karena  berpegang secara harfiah pada teks-teks nash. Ia berkembang di daerah Maroko, ketika Ya'qub ibn Yusuf ibn Abd al-Mu'min meninggalkan mazhab Maliki dan mengumumkan perpindahannya ke madzhab al-Zhahiry. Inilah sebagian di antara tokoh-tokoh madzhab yang tidak lagi dianut secara resmi sekarang ini.

51

Eksistensi Dan Pendekatan Antar Mazhab Pada Zaman Modern

5

52

53

54

Persis dan Mazhab Fikih

Sebagai negara dengan mayoritas mayoritas penduduknya beragama Islam, sekaligus menjadikannya sebagai jumlah terbesar di dunia, hampir seluruhnya bermazhab sunni (baca: ahlussunnah waljama.ah) kecuali beberapa ribu saja yang menganut Syi.ah.43 Meski mereka mereka mengaku sebagai pengikut pengikut sunni, sunni, namun namun secara de de facto, kesunnian mereka berbeda-beda dan malah saling bertentangan. Indonesia  barangkali negara Islam sunni yang paling unik di bandingkan negara-negara negara -negara Islam sunni

lainnya,

pemahaman

seperti

keislaman keislaman

Saudi Arabia, Mesir, Pakistan, dan lainnya, karena mereka

beragam. Keberagaman dan perbedaan

pemahaman ini berangkali lantaran dipengaruhi perbedaan latar belakang kultur dan etnis. etnis. Ada aliran yang hanya hanya mengacu pada al-Quran al-Quran dan sunah saja seperti Persis, Muhammadiyah, al-Irsyad, Islam jama.ah, dan kelompok-kelompok harakah.44  Dan ada pula aliran yang di samping berpegangan pada al-Quran dan sunah, juga membatasi pemahaman keagamaan mereka di seputar fiqih kepada salah satu dari dar i empat imam mazhab mazh ab saja (Hanafi, ( Hanafi, Maliki, Mal iki, Syafi.i, dan d an Hambali) seperti kaum nahdhiyyin. Kehadiran dan perkembangan Islam di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kehadiran Wali Songo dan para pendakwah lain. Apa mazhab dan aliran mereka? Sulit mendapatkan mendapatkan jawaban pasti. Tapi dengan dengan melihat cara-cara ibadahnya, ibadahnya, maka diduga kuat para penyebar Islam itu, atau mayoritas mereka, beraliran Ahlus Sunnah wal Jama.ah dalam berbagai perspektif, seperti terlihat pada kalangan nahdhiyyin. nahdhiyyin. Namun menurut menurut K.H. Siradjuddin Abbas, sultan-sultan Pasai di Aceh

43

Secara global kaum muslimin dibagi menjadi menjadi dua golongan besar; Sunni Sunni dan Syi.ah. Sunni adalah golongan yang meyakini empat khalifah khalifah (Abu Bakar, Umar, Utsman, Utsman, dan Ali) sebagai penerus Nabi Muhammad Muhammad saww. Mereka menganggap bahwa lewat empat khalifah dan para sahabat nabi yang lain sampai kepada kaum muslimin. Syi.ah adalah golongan yang meyakini bahwa setelah nabi Muhammad saww, Ahlul Bait sebagai pengganti beliau dan dari mereka lah golongan Syi.ah menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia yang berbeda-beda berbeda-beda tidak keluar dari golongan golongan sunni. Meskipun sesama sesama mereka mereka merasa lebih sunni sunni dari yang lain. 44   Mereka adalah kelompok-kelompok kelompok-kelompok kecil, eksklusif, eksklusif, dan bergerak bergerak secara secara sembunyi-sembunyi sembunyi-sembunyi yang banyak banyak digandrungi kalangan aktivis kampus di kota-kota kota-kota besar; Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Kelompok ini satu satu sama lain berkompetisi mencari pengikut dan jama’ah. Tuju an mereka sama, melaksanakan ajaran Islam secara kaffah. Termasuk dalam kelompok ini adalah DI/TII, Ikhwanul Muslimin, dan Komando Jihad. Dalam memahami agama, mereka cenderung merujuk langsung pada al-Quran dan sunah. 55

sekitar abad ke-13 dan 14 masehi serta Wali Songo di Jawa sekitar abad ke-15 dan 16 masehi, demikian pula para ulama pada abad

ke-18 dan 19 masehi, semuanya

adalah bermadzhab syafi’i dalam syariat dan ibadah dan ahlus sunnah wal jama’ah dalam i’tiqad45 Gerakan Muhammadiyah (1912) atau Persis (1920) yang dikenal sebagai kaum pembaharu, muncul belakangan pada paruh pertama abad kedua puluh. Gerakan pembaharu ini muncul karena terilhami oleh gerakan gerakan pembaharuan pembaharuan yang diprakarsai Muhammad Abduh (1849-1905) di Mesir. Memang secara kelembagaan, NU yang berdiri (1926) lebih muda dari Muhammadiyah dan Persis, tetapi tradisi dan corak keagamaan di Indonesia belum ada sebelum munculnya kaum pembaharu  bercirikan nahdhiyyin. nahdhiyyin. 46  Di beberapa tempat ditemukan adanya upacara-upacara seremonial yang mirip atau sama dengan yang biasa dilakukan kaum Syi’ah, tapi kemiripan atau kesamaan upacara-apacara tersebut tidak bisa dijadikan petunjuk kuat bahwa kuat bahwa para penyebar Islam di Indonesia adalah Syi’ah. Kalaupun ada di antara mereka yang beraliran Syi’ah, pada masa kemudian pengaruhnya lenyap dan hanya meninggalkan meninggalkan hal-hal yang yang non fiqih dan non aqidah, seperti seperti upacara tabut pada sepuluh pertama bulan Muharram di Sumatera dan bubur Syuro di Jawa. Tulisan ini tidak akan

memperdebatkan memperdeba tkan

masalah

mazhab

dan

aliran

para

penyebar Islam di Indonesia. 47 Dengan jumlah kaum muslimin di Indonesia yang cukup besar, akan tetapi terlalu sedikit yang secara teologis terikat dengan kelompok organisasi tersebut, kecuali sekadar terikat terikat secara emosional. emosional. Kebanyakan mereka melakukan upacara upacara ritual keagamaan hanya lantaran ikut-ikutan tanpa pengetahuan mendalam. Mereka 45 46

Lihat, 40 Masalah Agama , 1, hal. 8

Dr. Deliar Noer dalam disertasinya disertasinya pada dengan judul, Gerakan Moderen Islam di  pembaharuan di Sumatera dan Jawa, serta kalangan nasionalis yang netral agama.

Universitas Universitas Cornell di Ithaca, New York, yang telah dibukukan dibukukan Indonesia 1900-1942, menjelaskan panjang lebar tentang gerakan reaksi terhadap gerakan ini dari kalangan Islam tradisional dan

Ciri-ciri kaum Muslimin tradisional adalah dalam masalah fiqih bermazhab Syafi.i, pengaruh kiyai sangat kuat, mereka suka berziarah, tahlilan, wiridan dengan kitab dalail khairaat, bertawasul dengan para wali, dan mereka sangat butuh pada keberadaan para kiyai 47 Untuk lebih lengkap lihat makalah makalah Hamka, Abdullah bin Nuh, Abu Bakar Aceh, Dhiya. Shahab, dan lainnya, lainnya, yang disampaikan disampaikan pada seminar seminar masuknya masuknya Islam di Indonesia di Medan 1962 1962 56

tidak tahu siapa imam Syafi’i, dan apa mazh ab sunni itu. Apa perbedaan perbedaan mendasar antara setiap lembaga dan organisasi, organisasi, dan lain sebagainya. Keberagamaan mereka hanya dihayati dan dipraktikan secara sangat simpel sekali; melakukan salat lima kali sehari, saum, haji, dan mereka meyakini bahwa zina, khamar, dan babi diharamkan, serta lain sebagainya. Semua itu mereka terima dan lakukan begitu saja berdasarkan apa yang dipahami dan dilakukan para pendahulu. Kenyataan ini memberikan indikasi kuat bahwa pemikiran dan dakwah dari kelompok-kelompok diatas belum banyak menyentuh masyarakat luas, apalagi mengakar. Pemikiran mereka hanya berpengaruh kepada para aktivis aktivis dan orang-orang .dalam. .dalam. saja. Yang sangat memprihatinkan adalah rendahnya rendahny a pemahaman mayoritas kaum muslimin terhadap masalah fiqih. Hal itu dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari mereka; dari masalah ubudiyyah mahdhah  seperti thaharah   (istinja atau bersuci dari  buang air besar, wudhu, mandi wajib) dan salat, sampai dengan masalah mu’amalah , seperti makanan, pernikahan, dan jual beli. Masih sering kita lihat, orang Islam  buang

air

kecil

di sembarang tempat tanpa memperhatikan memperhatikan kesucian, dan

melakukan sholat dengan keliru. Belum diketahui jawaban yang pasti mengenai penyebab kelonggaran dan ketiadaan pengertian terhadap fiqih. Apakah lantaran para tokoh dan ulama dari kelompok-kelompok di atas tidak concern terhadap masalah fiqih, atau karena mereka memprioritaskan memprioritaskan dakwah tentang masalah akhlak dan sosial saja? Atau ada alasan lain? Berkenaan dengan perkembangan pemikiran tentang ijtihad ijtihad di Indonesia, Indonesia, seperti yang telah disebutkan disebutkan sebelumnya sebelumnya tentang adanya dua aliran yang berbeda dalam mengambil hukum syariat. Pertama, kaum pembaharu yang cenderung mengambil hukum langsung dari Alquran dan sunah, pengharaman pengharaman terhadap konsep taqlid, taqlid, serta meyakini meyakini bahwa pintu ijtihad ijtihad terus terbuka sampai hari kiamat. Kedua kaum tradisional tradisional yang mengharuskan taqlid kepada salah satu dari empat mazhab yang mu.tabar - menurut mereka - yang  berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah ditutup. Dua

sikap

berbeda ini, baik

langsung atau tidak, tak bisa dipisahkan dari perkembangan perkemba ngan ijtihad di dunia sunni.

57

Sebelum kehadiran kaum pembaharu, kaum muslimin secara umum di Indonesia adalah

pengikut

Mazhab

Syafi’i, karena kehadiran Islam d i Asia

Tenggara berkat interaksi mereka dengan pendatang - sebagai sebagai pedagang maupun sebagai pendakwah - dari dari Yaman Yaman dan dan Hijaz Hijaz 48  bermazhab Syafi’i.49  Kepengikutan terhadap mazhab Imam Syafi’i inilah yang tetap dipertahankan oleh kaum nahdhiyyin. Dan dalam anggaran dasar NU disebutkan bahwa mereka mengikuti mazhab Syafi.i atau salah satu dari tiga mazhab lainnya (Hanafi, Maliki, dan Hanbali).50  Mereka berpendapat bahwa pintu ijtihad telah ditutup, yang diperbolehkan adalah ijtihad dalam mazhab atau intern mazha b mazha b Syafi’i belaka, seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi’i. Oleh karena itu, perkembangan fiqih di kalangan nahdhiyyin nahdhiyyin tidak akan keluar dari koridor mazhab Syafi’i. Untuk memecahkan masalah -masalah kontemporer, mereka seringkali mengadakan apa yang mereka sebut bahtsul

masaail .. Kegiatan tersebut merupakan pertemuan Kyai NU dari berbagai daerah untuk membahas masalah-masalah masalah-masalah baru, dan yang menjadi bahan referensi referensi mereka mereka adalah kitab-kitab fiqih klasik (kitab kuning). regional ataupun

  Pertemuan diadakan dalam skala

51

nasional, tergantung besaran

isu

yang

dijadikan subyek

pembahasan. Kyai atau pemimpin pesantren dalam tradisi mereka mempunyai pengaruh yang sangat kuat sekali. Kaum awam, santri, dan masyarakat biasa akan mengikuti secara patuh apa yang difatwakan, karena merekalah yang dapat  bersentuhan langsung dengan kitab-kitab rujukan yang nota bene kesemuanya  berbahasa

Arab.

Menarik

bahwa para Kyai NU sangat fanatik dengan kitab

 berbahasa Arab. Mereka bersikap sinis dan curiga terhadap buku-buku berbahasa Indonesia, baik karya langsung maupun terjemahan dari bahasa Arab. Dalam 48

Hijaz adalah nama lama dari semenanjung semenanjung Arab. Sebelum tahun tahun 1924 dipimpin oleh Syarif Husein. Setelah dikalahkan kabilah Ibnu Sa.ud yang mendapat bantuan dari Inggris, nama Hijaz dirubah menjadi Kerajaan Saudi  Arabia (mamlakah al-A.rabiyyah al-Saudiyyah). Dalam hal ini, ibnu Sa.ud beraliran Wahabi. Lihat, Dr. Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia Indonesia 1900-1942, hal. 242-243, dan Tarikh Aali Sa ’ud 49 Lihat, Andree Feillard,  NU vis-à-vis Negara  50 Lihat, Qonun Asasi atau AD/ART NU 51 Dikatakan kitab kuning karena kertas kitab-kitab ini pada umumnya berwarna berwarna kuning, meskipun sekarang sudah dicetak dengan kertas putih. Kitab-kitab ini membahas masalah fiqih, teologi, dan tasawwuf  58

pandangan mereka, buku-buku

agama

berbahasa Indonesia tidak orisinil dan

muatan ilmiahnya ilmiahnya tidak tidak dapat dapat dipertanggungjawabkan. dipertanggungjawabkan.

Pelajaran bahasa Arab

seperti nahwu  dan sharf   , di pesantren-pesantren NU menjadi prioritas utama. Seseorang bagaimanapun bagaimanapun pandainya tentang ilmu agama,

tidak

berarti

bagi

mereka selagi tidak menguasai bahasa Arab atau tidak bisa membaca kitab-kitab kuning. Santri dan masyarakat biasa bertaqlid kepada para kyai. Apa yang dikatakan kyai yang berkenaan dengan agama adalah benar belaka. Mereka tidak berani  bertanya soal dasar dan dalil pendapatnya. Demikian pula para kyai sendiri dalam memahami masalah fiqih bertaqli bertaq lid d pada Imam Syafi’’i dan ulama Syafi’iyyah 52 , karena mereka mujtahid. Merujuk langsung pada Alquran dan sunah tidak umum di kalangan mereka, masalah inilah yang ingin dirombak oleh kaum pembaharu, yang nanti akan akan dibahas. dibahas. Sekedar melengkapi melengkapi keterangan ini, ini, simak penjelasan pengamat nahdhiyyin, nahdhiyyin, Andree Feillard, .Para santri belajar pada guru-guru mereka, para kyai yang kadang-kadang juga merupakan merupakan syeikh sebuah tarekat. Sekolah-sekolah Sekolah-sekolah itu hidup terutama dari hasil pengelolaan tanah mereka dan sumbangansumbangan, bukan dari uang sekolah para santri. Biasanya para santri berasal dari pedesaan. Para kyai memegang kekuasaan yang sangat besar. Otoritasnya hanya dapat disangkal disangkal oleh seorang kyai lain yang lebih lebih berpengaruh. Di masyarakat masyarakat pedesaan ini, ini, peran mereka sangat sangat banyak; menjadi menjadi anutan dibidang dibidang keagamaan, memimpin memimpin upacara-upacara keagamaan, dan bahkan juga menjadi penasehat pribadi para anggota masyarakatnya.  53 Seperti telah disebutkan disebutkan bahwa tradisi tradisi kepatuhan kepatuhan dan taqlid taqlid kepada kyai  berlangsung jauh sebelum terbentuknya NU. Tradisi inilah yang ingin dirombak kalangan pembaharu; Muhammadiyah dan Persis. Muhammadiyah yang didirikan KH Ahmad Dahlan pada pada tahun 1912 setelah setelah pulang belajar dari Mekkah pada pada tahun 1895. Selama di Mekkah, ia banyak dipengaruhi gurunya, Syekh Akhmad Khatib 52

Syafi’iyyah adalah fatwa- fatwa yang tidak langsung langsung dari Imam Syafi’i, yang diupayakan para ulama ulama atau mujtahid mazhab yang tidak keluar dari koridor mazhab Syafi’i. 53  Andree Fillard, NU vis-à-vis Negara, hal. hal. 4. 59

yang bermazhab Syafi’i. Namun ia sendiri pengagum pemikiran Syekh Muhammad Abduh. Muhammadiyah sejak didirikannya sampai sekarang banyak terlibat dalam gerakan pembaharuan dalam bidang pendidikan dan sosial. Barangkali pada perkembangan berikutnya, Muhammadiyah telah dipengaruhi gerakan Wahabi, menyusul berkuasanya keluarga keluarga Sa’ud yang menjadi menjadi raja di Semenanjung Arabia. Meski mereka dalam beragama menekankan agar kaum Muslim merujuk pada Alquran dan dan sunah secara langsung, tapi mereka tidak begitu keras menentang

taqlid kepada Imam Syafi;i. Itu lantaran sikap toleransi yang ditunjukkan KH Ahmad Dahlan yang diteruskan para tokoh lainnya.

Berbeda dengan Muhammadiyah, Muhammadiyah,

Persis banyak melibatkan diri pada perdebatan dengan kaum tradisional. Pengaruh Wahabiyah yang sangat kental membuat Persis membid’ahkan membid’ahkan beberapa praktek keagamaan yang dilakukan kaum nahdhiyyin seperti ziarah, tahlil, talqin, qunut, dan lainnya. Termasuk yang diserang adalah taqlid. Mereka mengharuskan ijtihad atau paling tidak ittiba.  54

Satu persoalan yang juga menarik adalah, apakah Persis itu suatu mazhab atau pelanjut, bahkan penganut madzhab tertentu? Hal itu dapat kita lihat dari dua aspek; Pertama, madzhab qauli (produk ijtihad). Dilihat dari aspek ini, Persis dapat dikatakan sebagai madzhab mustaqil  (mandiri), karena tidak berdasarkan kepada salah satu madzhab di atas. Bagi Persatuan Islam, produk ijtihad ijtihad imam atau guru tidak tidak dijadikan dijadikan sumber hukum, hukum, tetapi menjadi  bahan perbandingan dalam mengambil ketentuan hukum,. Dan umat yang belum mampu berijtihad diwajibkan ittiba’ terhadap keputusan itu sepanjang jelas dalil dalilnya (Alquran dan sunah). Karena itu keputusan hukum di Persis bisa jadi mengalami perkembangan bahkan perubahan dari satu generasi kepada generasi  berikutnya. Kedua, madzhab manhaji (kerangka metodologis) Dilihat dari aspek ini, Persis dapat dikatakan sebagai madzhab fil madzhab dalam qawaid ushul  dan ulum al-hadis , karena berdasarkan kepada metodologi yang dikembangkan oleh berbagai madzhab di atas, dengan pendekatan muqaran (komparatif) dan tarjih (memilih yang lebih kuat). 54

Ittiba adalah menerima pendapat orang lain atas dasar al-Quran dan hadis. hadis. Berdasarkan, Dr. Deliar Noer, Noer, Gerakan Moderen di Indonesia, hal. 109 61

Kemudian tentang sumber dan metode yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah sebagai berikut: Sumber hukum: Alquran dan sunnah Sedangkan manhaj yang dipergunakan dalam hal ini oleh Dewan Hisbah dalam  beristidlal (menetapkan (menetapkan dalil) dalil) dengan sunnah adalah adalah sebagai berikut berikut : [a] Dilihat dari status Menggunakan hadis shahih dan hasan dalam mengambil keputusan hukum.  Tidak menerima kaidah: k aidah: ‚Hadis daif dapat diamalkan dalam masalah  fadhailul A’mal‛ Karena yang menunjukan fadailul amal dalam hadis shahihpun cukup banyak . Menerima hadis shahih sebagai tasyri yang mandiri, sekalipun tidak  merupakan bayan dari Alquran. Menerima hadis ahad sebagai dasar akidah dan hukum selama hadis tersebut  shahih . Hadis mursal sahabi dan mauquf bi hukmil marfu   dipakai sebagai hujah selama  sanad hadis tersebut shahih dan tidak bertentangan dengan hadis lain yang shahih . Had5s mursal Tabi’i djjadikan huj ah apabila hadis tersebut disertai qorinah  yang menunjukan ittishalnya hadis tersebut . Menerima qaidah: Al- jarhu Al- jarhu Muqqdamun a’lat ta’dil dengan ketentuan sebagai   berikut a.  Jika yang menjarah menjelaskan jarahnya maka yang didahulukan didahulukan jarah daripada ta’dil .  b.  Jika yang menjarah tidak tidak menjelaskan sebab jarahnya maka maka didahulukan didahulukan ta’dil daripada jarah c. Bila yang menjarah tidak menjelaskan sebab jarahnya, tapi tidak ada seorangpun yang menyatakan tsiqat, maka jarah nya bisa diterima . Menerima kaidah tentang shahabat: ‚Kullu Shahabah ‘Udul‛  Riwayat orang yang suka melakukan tadlis diterima jika ia menerangkan   bahwa yang ia riwayatkan itu jelas shighat tahamulnya menunjukan ittishal, ittishal, seperti menggunakan kata ‚Hadzdzatsani‛ ‚Hadzdzatsani‛ [b] Dilihat dari fiqhul hadis Dalam memahami matan hadis, Dewan Hisbah menggunakan kaidah-kaidah  Ushul Fiqih sebagaimana lazimnya para Fuqaha. Dewan hisbah tidak mengikatkan diri pada satu madzhab, tapi pendapat Imam  madzhab menjadi bahan pretimbangan dalam mengambil ketentuan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa Alquran dan As-Sunnah. Demikianlah Demikianlah manhaj yang dipergunakan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam memahami sunah. Dewan Hisbah pun menyadari bahwa sekalipun para ulama telah sepakat dengan rumusan yang sama belum tentu hasil ijtihadnya sama, karena masih bergantung kepada ketepatan, keahlian, kejelian ketelitian, dalam mengambil satu keputusan 6

dan meninjau dari seginya. Untuk itu diperlukan sekali jiwa yang terbuka, berani mengoreksi pendapat orang lain dan rela menerimanya andaikata hasil ijtihadnya keliru.

62

63

Daftar Pustaka

1. Abdullah, M. Husain. 1995. Al-Wadhîh fî Ushûl sl-Fiqh. Beirut: Darul Bayariq. 2. Ad-Dahlawi, Syah Waliyullah. 1989. Lahirnya Mazhab-Mazhab Fiqh (Al-Inshâf fî Bayân Asbâb al-Ikhtilâf). Terjemahan oleh Mujiyo Nurkholis. Bandung: CV Rosda.

3. Al-‘Alwani, Al-‘Alwani, Thaha Jabir. 1987. Adâb Al -Ikhtilâf fî al-Islâm. Washington: Al- Ma’had Al-‘Alami Al-‘Alami li Al-Fikr Al -Fikr Al-Islami (IIIT). 4. Al-Bakri, As-Sayyid. As- Sayyid. T.t. I‘ânah ath-Thâlibîn. ath -Thâlibîn. Jld. I. Semarang: Maktabah wa Mathba’ah Toha Putera. 5. Al-Bayanuni, M. Abul Fath. 1994. Studi Tentang Sebab-Sebab Perbedaan Mazhab (Dirâsât fî al-Ikhtilâfât al-Fiqhiyah). Terjemahan oleh Zaid Husein Al-Hamid. Surabaya: Mutiara Ilmu. 6. Al-Dimasyqi, Abdul Qadir bin Badran. Al-Madkhal Ila Madzhab al-Imam Ahmad  bin Hanbal. Beirut: Beirut: Muassasah ar-Risalah, ar-Risalah, 1401 H.

6. Al-Hashari, Ahmad. 1991. Târîkh al-Fiqh al- Islami Nasy’atuhu, Mashâdiruhu, Adwâruhu, Madârisuhu. Beirut: Darul Jil. 7. An-Nabhani, Taqiyuddin. 1994. Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyah. Jld. I. Beirut: Darul Ummah 8. As-Sayis, M. Ali. 1997. Fiqih Ijtihad Pertumbuhan dan Perkemban gannya (Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtihâdi wa Athwâruhu). Terjemahan oleh M. Muzamil. Solo: CV Pustaka Mantiq. 9. Az-Zuhaili, Wahbah. 1996. Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu. Jld. II. Beirut: Darul Fikr. 10. Bik, M. Al-Hudhari. Al- Hudhari. 1981. Târîkh Tasyrî‘ al -Islâmi. T.tp.: T.t p.: Maktabah Dar Ihya’ alal Kutub al-‘Arabiyah. al-‘Arabiyah. 11. Ibn Humaid, Shalih Abdullah. 1995. Adab Berselisih Pendapat (Adab al-Khilâf). Terjemahan oleh Abdul Rosyad Shiddiq. Solo: Khazanah Ilmu. 12. Isa, Abdul Jalil. 1982. Masalah-Masalah Keagamaan Yang Tidak Boleh Diperselisihkan Antar Sesama Umat Islam (Mâ Lâ Yajûzu fîhi al-Khilâf bayna al64

Muslimîn). Terjemahan oleh M. Tolchah Mansoer & Masyhur Amin. Bandung: PT Alma’arif. 13. Khallaf, Abdul Wahhab. 1985. Ikhtisar Sejarah Hukum Islam (Khulâshah Târîkh at-Tasyr î‘ al-Islâmî). al-Islâmî). Terjemahan oleh Zahri Hamid & Parto Djumeno. Yogyakarta: Dua Dimensi.

14. Mahmashani, Subhi. 1981. Filsafat Hukum Dalam Islam (Falsafah at- Tasyrî‘ fî alal Islâm). Terjemahan oleh Ahmad Sudjono. Bandung: PT Alma’arif. 15. Nahrawi, Ahmad. 1994. Al-Imâm asy- Syâfi‘i fî Mazhabayhi al-Qadîm al -Qadîm wa al-Jadîd. Kairo: Darul Kutub. 16. Sammarah, Ihsan. 1991. Mafhûm al- ’Adalah alal -Ijtimâ‘yah fî al-Fikri al -Fikri al-Islâmî alMu‘âshir. Beirut: Dar An-Nahdhah An -Nahdhah Al-Islamiyah Al-Islamiyah  

:

:

     

– :

:

   

: : :

1405 -

 

1404 -

:

)

:

: (

 

:

 

:  

–

:

:

–

:

 

:

–

     

:

:

 

:

 

:

 

:

:

1994 -

-

:

 

– :

 

1393 -

-

: :

 

:

 

 

:

1355 -

-

:

:  

1403 -

-

:

: : –

:

:

 

: :

:

 

1991 –

1411  

65

: -

:

–

 

:

2000 -

:

-

:

:

:

:

     

: – :

1406 -

-

1407 -

:

-

:

:

: :

:

:

 

: -

:

1413 -

:

 

: :

–

:

:

:

: :

:

1379 : 1399 -

: : :

:

-

:

1973 – :

-

: .

1402 -

-

:

 

:

1985 -

:

:

. :             



:  



    :     -   

1421 -

 :  

 

 :   



 : 

  :





 

  

 

  :

66

   :    :   )

(    1998 – 

     

   

1418 -

Bagi Persatuan Persatuan Islam, Islam, produk ijtihad ijtihad imam imam atau guru tidak dijadikan dijadikan sumber sumber hukum, tetapi menjadi bahan perbandingan dalam mengambil ketentuan hukum,. Dan umat yang belum mampu berijtihad diwajibkan ittiba’ terhadap keputusan itu sepanjang jelas dalil-dalilnya (Alquran dan sunah). Karena itu keputusan hukum di Persis bisa jadi mengalami perkembangan bahkan perubahan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.  Jawabnya, Persis bukanlah sebuah mazhab, melainkan sebuah harakah yang  berideologi Islam. Islam. Persis adalah sebuah kelompok yang berdiri di atas dasar ideologi Islam yang diyakini para anggotanya, yang diperjuangkan untuk menjadi pengatur interaksi masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Disebutkan dalam kitab Hizbut Tahrir (1995: 22) bab Keanggotaan Hizbut Tahrir,  bahwa Hizbut Tahrir adalah partai bagi seluruh kaum Muslim tanpa melihat lagi faktor kebangsaan, warna kulit, dan mazhab mereka, karena Hizbut Tahrir memandang mereka semua dengan pandangan Islam (lihat: ( lihat:  Hizbut Tahrir   , 1995: 22). Namun demikian, jika umat Islam menaruh kepercayaan ( tsiqah) kepada kualitas keilmuan para ulama Persis secara fardiah (individual) atau jama’ah (kolektif) dimungkinkan akan dapat terwujud mazhab dalam hal ini Dewan Hisbah , maka dimungkinkan Hasani, —  bukan mazhab Hizbut Tahrir— Tahrir —  pada masa mendatang. Sebab, beliau adalah mujtahid mutlak yang memiliki metode istinbâth (ushul fikih) tersendiri dan meng-istinbâth hukum-hukum syariat berdasarkan ushul fikih tersebut. Ihsan Sammarah  dalam kitabnya  Mafhûm Al-‘Adalah Al-‘Adalah AlAl-Ijtima’iyah  (1991: 267) berkata, ‚Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang mujtahid yang mengikuti metode para  fukaha dan mujtahidin, namun beliau tidak mengikuti satu mazhab dari mazhab-mazhab mazhab-mazhab  yang telah dikenal. Sebaliknya, beliau mengadopsi ushul fikih yang khas bagi beliau dan menggali hukum-hukum syariat berdasarkan ushul fikih tersebut. ‛

67

68