Buku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan KB Dalam JKN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Jakarta, 2014

i

Judul Asli: PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Copyright © 2014 by DITJALPEM BKKBN Jl. Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 13650

Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia oleh Penerbit DITJALPEM BKKBN Jakarta, September 2014 ISBN 978-602-14745-3-2

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak Sebagian atau seluruh isi buku ini Tanpa izin tertulis dari penerbit

ii

Tim Penyusun Tim Penulis - dr. Irma Ardiana, M. Aps - dr. Fajar Firdawati - dr. Wiwit Ayu Wulandari - dr. Yuliana Slamet - dr. Putri Maulidiana Sari - dr. Umi Salamah - dr. Tuty Sahara, MSi - dr. Budi Utami Handajani - dr. Ari Widiastuti - M. Iqbal Apriansyah, MPH - Karnasih Tjiptaningrum, S.Kom, MPH

Kontributors - I Wayan Sundra, SH., MM (BKKBN) - Dra. Sri Rahayu, M.Si (BKKBN) - Drs. Ary Goedadi (BKKBN) - dr. Wicaksono, M.Kes (BKKBN) - dr. Ali Sujoko (BKKBN) - Lalu Rustam,SH, M.Si (BKKBN) - Drs. E. Agus Sapri, MM. (BKKBN) - Edi Purwoko, S.Sos, MPH (BKKBN) - Drs. Eli Kusnaeli, MMPd (BKKBN) - dr. Raymond Nadeak (BKKBN) - dr. Christina Manurung (Kemenkes) - dr. Arman (Kemenkes) - dr. Adi Pamungkas (Kemenkes) - dr. Diar Wahyu Indriarti, MARS (Kemenkes) - Dwi Desiawan (BPJS Kesehatam) - Windiarsih Madinda, S.Psi - Cicik Agustina, S.Farm.Apt.

Editor - Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D., Sp.GK - dr. Julianto Witjaksono, MGO.,Sp.OG., K.Fer - Ir. Ambar Rahayu, MNS

iii

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diluncurkan pada tanggal 1 Januari 2014 dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, sehingga tercapai jaminan kesehatan semesta atau universal health coverage. Untuk maksud tersebut, setiap penduduk Indonesia berkewajiban untuk menjadi peserta JKN agar terjadi subsidi silang sehingga hambatan finansial di masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan dapat dihilangkan. JKN juga dimaksudkan untuk mewujudkan kendali mutu dan kendali biaya dalam pelayanan kesehatan, memperkuat layanan kesehatan primer dan sistem rujukannya, serta mengutamakan upaya promotif-preventif. Upaya promotif-preventif yang efektif akan menekan kejadian penyakit dan berdampak pada berkurangnya jumlah orang sakit serta jumlah orang berobat sehingga pembiayaan kesehatan lebih efisien. Pelayanan keluarga berencana adalah bagian dari upaya promotif-preventif. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Jaminan Kesehatan Nasional ini diterbitkan untuk dijadikan acuan bagi para pengelola program keluarga berencana di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota; para pemangku kepentingan; serta tenaga kesehatan pelaksana program keluarga berencana di semua tingkat administrasi di seluruh Indonesia.

NT

ER

I A N KES

EH

v

BL

E

P

U

SI

RE

A

KE

M

AN AT

E

Saya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga dengan terbitnya buku ini, pelaksanaan pelayanan keluarga berencana yang bermutu di fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia dapat diakses oleh segenap peserta JKN dan seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, nyaman, dan tanpa hambatan apapun juga.

IK INDO

N

vi

SAMBUTAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan izin-Nya Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, pada tanggal 1 Januari 2014 telah dimulai pelaksanaannya di seluruh Indonesia serta Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB dan KR) merupakan bagian dari manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan dengan tujuan agar setiap peserta memperoleh pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB). Dalam pelaksanaannya Jaminan Kesehatan Nasional diharapkan memberi manfaat penguatan akses dan kualitas pelayanan KB dan KR yang lebih baik lagi. Untuk itu hal penting yang menjadi perhatian adalah: 1) menjamin ketersediaan tenaga pelayanan KB dan KR yang kompeten di seluruh fasilitas pelayanan KB, 2) menjamin ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB dan KR, 3) menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi untuk seluruh peserta Jaminan Kesehatan nasional, 4) serta penguatan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dan KR di fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan . Operasionalisasi BPJS untuk mengemban amanah Undang-Undang tentunya akan berimplikasi pada kebijakan teknis dan operasional program Keluarga Berencana di Indonesia yang diyakini dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB. Implikasi ini termasuk dalam hal menjamin agar setiap pasangan usia subur dapat secara mudah mendapatkan pelayanan kontrasepsi dan secara sukarela memilih alat dan obat kontrasepsi yang diinginkan. Upaya menjamin tersedianya pelayanan KB yang berkualitas, adil dan merata merupakan hal penting yang harus diperhatikan dengan memanfaatkan peluang pelayanan KB bagi peserta BPJS Kesehatan. Isu penting lainnya dalam pemenuhan jaminan pelayanan kontrasepsi dengan berlakunya program Jaminan Kesehatan Nasional adalah yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kontrasepsi yang ditanggung pemerintah, kemudahan pasangan usia subur terutama keluarga miskin untuk menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, tersedianya petugas kesehatan pelayanan KB yang kompeten secara merata di fasilitas kesehatan. Agar pelayanan KB yang berkualitas, adil dan merata bisa terwujud dengan memanfaatkan peluang Program Jaminan Kesehatan Nasional maka diperlukan buku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan KB dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional ini merupakan acuan dan panduan yang dapat digunakan bagi pengelola program KB di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, para pemangku kepentingan program KB, dan tenaga kesehatan di semua tingkatan wilayah. Selanjutnya diharapkan seluruh pasangan usia subur mendapatkan pelayanan KB dan

vii

KR yang mudah, terjangkau, dan berkualitas di era JKN, sehingga akhirnya setiap keluarga memiliki peluang untuk mengatur jarak kelahiran, mencegah kehamilan resiko tinggi dan sekaligus membentuk keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Amin. Jakarta, Juli 2014 KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Prof. dr. H. FASLI JALAL, PhD, Sp.GK

viii

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA BPJS KESEHATAN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan mengemban tugas untuk memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan yang terdiri dari Penerima Bantuan luran, Bukan Penerima Bantuan luran, serta orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Terhitung sejak BPJS Kesehatan beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014, setiap peserta BPJS Kesehatan berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan baik pelayanan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif, termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB). Pelayanan KB yang dijamin oleh BPJS Kesehatan meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, tubektomi, termasuk komplikasi KB yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. Kami menyambut gembira atas terbitnya buku Pedoman Penyelenggaraan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional ini. Buku Pedoman ini dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pengelola dan pelaksana Program KB tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota, Pemangku Kepentingan Program Keluarga Berencana serta tenaga kesehatan pelaksana Program KB di seluruh Indonesia. Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih atas upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang telah berpartisipasi dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan. Marilah kita ciptakan keluarga berencana yang sejahtera untuk menjadikan Indonesia lebih sehat.

ix

x

KATA PENGANTAR

Assalammu’alaikum Wr.Wb. Kami panjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan hidayah-Nya maka buku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional telah selesai disusun dengan baik. Proses penulisan buku pedoman ini memerlukan waktu yang cukup panjang karena serangkaian proses pembahasan, pengembangan konsep, keputusan strategik yang dilakukan oleh seluruh elemen yang tergabung dalam Tim Penyusun Buku dan seluruh prosesnya dilakukan dengan penuh dedikasi, ketekunan, keseriusan, keuletan serta komitmen yang tinggi. Buku pedoman ini akan dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi (KB dan KR) di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi pengelola dan pelaksanaan program KB di provinsi, kabupaten, kota diseluruh Indonesia. Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga selesainya buku pedoman ini, kami ucapkan banyak terimakasih. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini, untuk itu kami sangat terbuka terhadap segala masukan yang bermanfaat dan bersifat konstruktif guna penyempurnaan buku ini di kemudian hari Jakarta, Mei 2014 Deputi Bidang KB dan KR BKKBN

dr. Julianto Witjaksono.AS,MGO,Sp.OG (K-FER.)

xi

xii

DAFTAR AKRONIM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ABPK ADINKES AKBK AKDR ALOKON ANC ASKLIN APBN APBD BDT TNP2K

: : : : : : : : : :

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

BKB BKKBD BKKBN BKL BKR BP3K BPJS BPS CTU DINKES FASKES FEFO FIFO IBI IDI INA-CBG’s IUD JKN Ka UPT KB KIA KIE KIP/K LSM MKJP MOW MUPEN KB MUYAN KB PBI PRAKTIK BIDAN PERSI PKFI

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

43. PKS 44. PLKB 45. PNC

: : :

Alat Bantu Pengambilan Keputusan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia Alat Kontrasepsi Bawah Kulit Alat Kontrasepsi Dalam Rahim Alat dan Obat Kontrasepsi Ante Natal Care Asosiasi Klinik Indonesia Anggaran Pendapatan Belanja Negara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Bina Keluarga Balita Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Bina Keluarga Lansia Bina Keluarga Remaja Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Badan Pusat Statistik Contraceptive Technology Update Dinas Kesehatan Fasilitas Kesehatan First Expired First Out First In First Out Ikatan Bidan Indonesia Ikatan Dokter Indonesia Indonesian- Case Based Groups Intra Uterine Device Jaminan Kesehatan Nasional Kepala Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana Kesehatan Ibu dan Anak Komunikasi, Informasi dan Edukasi Komunikasi Inter Personal/Konseling Lembaga Swadaya Masyarakat Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Metode Operatif Wanita Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana Penerima Bantuan Iuran Praktik Bidan Mandiri Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia Perjanjian Kerja Sama Petugas Lapangan Keluarga Berencana Post Natal Care xiii

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

POKJA POKTAN POLINDES POSKESDES PP-IMS PPLS PSA PUS PUSTU R/R RS SIM SIP SISMADUR SJSN SKPD KB SOP SPP UGD UPPKS VTP

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Kelompok Kerja Kelompok Kegiatan Pondok Bersalin Desa Pos Kesehatan Desa Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual Pendataan Program Perlindungan Sosial Public Service Advertisement Pasangan Usia Subur Puskesmas Pembantu Recording/Reporting Rumah Sakit Sistem Informasi Manajemen Surat Ijin Praktik Sistem Pengaduan Masyarakat Sistem Jaminan Sosial Nasional Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluarga Berencana Standar Operasional Prosedur Survailan Pasca Pemasaran Unit Gawat Darurat Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Vasektomi Tanpa Pisau

xiv

DAFTAR ISI TIM Penusun ............................................................................................................................... iii Sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia .................................................................. v Sambutan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional .................................................................................................. vii Sambutan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ........................................................................................................ ix Kata Pengantar ........................................................................................................................... xi Daftar Akronim .......................................................................................................................... xiii Daftar Isi

................................................................................................................................ xv

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ................................................................................................ xvii Lampiran Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ................................................................................................. xxi

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1 A. Latar Belakang .................................................................................................................... 1 B. Tujuan .................................................................................................................................. 2 C. Sasaran Pengguna ............................................................................................................ .2 D. Ruang Lingkup .................................................................................................................... 2 E. Pengertian dan Batasan Operasional ................................................................................. 2

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI .......................................................................................... 6 A. Kebijakan ............................................................................................................................ 6 B. Strategi................................................................................................................................. 6

BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB DALAM JKN................................................. 7 A. Persiapan ............................................................................................................................. 7 B. Pengorganisasian ............................................................................................................... 12 C. Pelaksanaan ...................................................................................................................... 16 D. Pembiayaan ....................................................................................................................... 31 E. Pencatatan dan Pelaporan ................................................................................................ 34

xv

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI .................................................................................. 38 A. Tujuan dan Mekanisme ...................................................................................................... 38 B. Indikator Keberhasilan ....................................................................................................... 38 BAB V PENUTUP ....................................................................................................................... 41 Lampiran 1. Lampiran 2. Lampiran 3. Lampiran 4. Lampiran 5.

Perjanjian Kerjasama Antara BKKBN dengan PT Askes ........................................ 45 Contoh Perjanjian Kerjasama ................................................................................. 51 Kode ICD yang berhubungan dengan KB (ICD-9CM & ICD-10) ............................ 55 Tarif Pelayanan KB berdasarkan INA CBG’S ......................................................... 66 Daftar alamat kantor BPJS Kesehatan ................................................................... 69

xvi

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : 185/PER/E1/2014

TENTANG


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa pelayanan keluarga berencana dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; b. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

xvii

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Reprublik Indonesia Nomor 5372); 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

xviii

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/ VIII/2013 tentang Formularium Nasional; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 455/MENKES/SK/ XI/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan; 17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 19. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi; 20. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 246/PER/E1/2011 tentang Pembinaan Peserta Keluarga Berencana Aktif; 21. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 286/PER/B3/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Alat dan Obat Kontrasepsi; 22. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 120/PER/G4/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KESATU

: Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

xix

KEDUA

: Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai acuan dan panduan bagi pengelola program KB tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota, pemangku kepentingan program KB, dan tenaga kesehatan di semua tingkatan wilayah dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

KETIGA

: Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

AN

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

KEPENDUDU

K

xx

IO N

L

UA

AS

E NK

NA

DA

L

BA

AN

D

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : Juli 2014

RG

A BERENCAN

A

Prof. dr. H. FASLI JALAL, PhD, Sp.GK

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : 185/PER/E1/2014

TENTANG


xxi

xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan merupakan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1). Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan ini dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan termasuk didalamnya adalah pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang juga memperhatikan fungsi sosial, nilai, norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi. Untuk menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk termasuk penduduk miskin dan tidak mampu, Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sejalan dengan hal ini, Negara telah bersepakat dan berkomitmen dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memasukkan jaminan kesehatan sebagai salah satu program jaminan sosial selain 4 (empat) program jaminan sosial lainnya yaitu jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Didalam undang-undang ini diatur pula dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan KB. Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dikatakan bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk itu dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran sehingga terwujud pertumbuhan penduduk yang seimbang melalui diantaranya pengaturan kehamilan sebagai upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat dan obat kontrasepsi. Dengan telah diterapkannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhitung mulai 1 Januari 2014, telah terjadi beberapa perubahan pengaturan sistem pelayanan kesehatan nasional termasuk didalamnya adalah sub-sistem jaminan pembiayaan, sub-sistem pelayanan kesehatan dan pengelola pembiayaan pelayanan kesehatan. Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS maka BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Perubahan ini tentunya juga akan berimplikasi terhadap kebijakan, strategi dan program KB yang diyakini dapat mengurangi kesenjangan dan unmet need pasangan usia subur tehadap kebutuhan pelayanan KB.

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Jaminan Kesehatan Nasional

1

B. Tujuan 1. Umum : Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dalam JKN. 2. Khusus : a. Terlaksananya advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; b. Tersedianya data Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat Pertama dan Faskes Masukan Tingkat Lanjutan terkini dan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; c. Terbentuknya Kelompok Kerja KB JKN disemua tingkatan wilayah; d. Terlaksananya peningkatan pelayanan KB di Faskes Kesehatan Tingkat Pertama dan Faskes Kesehatan Tingkat Lanjutan; e. Terlaksananya mekanisme pembiayaan pelayanan KB; f. Terjaminnya ketersediaan alat dan obat kontraseps, di Faskes; g. Terlaksananya pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; h. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi. C. Sasaran Pengguna 1. Pengelola program KB tingkat pusat dan daerah; 2. Pemangku kepentingan program KB; 3. Tenaga Kesehatan; D. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN meliputi : 1. Penyiapan data sasaran ; a. Pendataan kepesertaan JKN b. Pendataan Faskes KB yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 2. Pengorganisasian; 3. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB dan kesehatan reproduksi; 4. Pembentukan Kelompok Kerja KB JKN di semua tingkatan wilayah; 5. Pelayanan KB di Faskes dan Pelayanan KB bergerak (mobile); 6. Tertib mekanisme pembiayaan pelayanan KB; 7. Penggerakan kesertaan ber-KB; 8. Jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi; 9. Pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; 10. Monitoring dan evaluasi pelayanan KB. E. Pengertian dan Batasan Operasional 1. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. 2. Pelayanan Keluarga Berencana adalah pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan Keluarga Berencana (KB) termasuk penanganan efek samping dan komplikasi bagi peserta JKN. 3. Kesehatan Reproduksi adalah suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental dan sosial serta bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi.

2


4. Pelayanan Keluarga Berencana bergerak (mobile) adalah pelayanan KB yang dilaksanakan di suatu daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan setempat atas pertimbangan BPJS Kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan dan lembaga yang membidangi Keluarga Berencana. 5. Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional. 6. Kontrasepsi dasar adalah jenis, metode alat dan obat kontrasepsi yang diberikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan atau jejaringnya yang meliputi Pil, Suntik, Kondom, Intra Uterine Device (IUD), dan Implan. 7. Alat dan Obat Kontrasepsi adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan formularium nasional. 8. Formularium Nasional adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional. 9. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah metode kontrasepsi yang masa efektifnya relatif lama dan terdiri dari Tubektomi/Metode Operasi Wanita (MOW) dan Vasektomi/Metode Operasi Pria (MOP); IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dengan masa berlaku 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) tahun dan Implan/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun. 10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan teregister dalam sistem BKKBN. 11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah fasilitas kesehatan yang termasuk didalamnya berupa Puskesmas atau yang setara, praktik dokter, klinik pratama atau yang setara dan rumah sakit kelas D pratama atau setara. 12. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah Fasilitas Kesehatan yang termasuk didalamnya berupa klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. 13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan didalam menjalankan pelayanan kesehatan. Dalam pedoman ini tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter, bidan, perawat dan tenaga promosi kesehatan. 14. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. 15. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang non spesialistik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. 16. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari. 17. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.


3

18. Pelayanan kesehatan darurat medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecatatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan. 19. Sarana medis pelayanan Keluarga Berencana (KB) MKJP adalah sarana medis yang menunjang pelayanan KB MKJP termasuk IUD kit, implan kit, Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) kit, laparoskopi, obgyn bed, minilap kit dan dry sterilization; 20. Sarana non-medis pelayanan KB MKJP adalah sarana non medis yang menunjang pelayanan KB MKJP termasuk Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) dan Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (BP3K); 21. Informed choice adalah proses pemilihan metode kontrasepsi oleh klien yang didasari pada pemahaman tentang beberapa pilihan metode KB dan hal-hal yang terkait dengan metode yang dipilihnya; 22. Informed consent adalah suatu persetujuan tindakan medis tertulis yang menyatakan kesediaan dan kesiapan klien untuk ber-KB dengan metode suntik KB, IUD, implan, Tubektomi dan Vasektomi setelah mendapatkan informed choice; 23. KIP/Konseling atau Komunikasi Inter-Personal/Konseling adalah proses komunikasi dua arah antara konselor dengan klien yang bertujuan untuk membantu klien dalam mengambil keputusan secara sukarela untuk memilih dan menggunakan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhannya; 24. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah; 25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan; 26. Fasilitas Kesehatan KB Sederhana adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB yang meliputi: konseling, pemberian pil KB, suntik KB, kondom, penanggulangan efek samping dan komplikasi sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan serta upaya rujukan. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan KB sederhana ini adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. 27. Fasilitas Kesehatan KB lengkap adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB seperti pada fasilitas kesehatan KB sederhana ditambah dengan pemberian pelayanan KB: pemasangan/pencabutan Implan, pemasangan/pencabutan IUD dan atau pelayanan Vasektomi. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan KB lengkap ini adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. 28. Fasilitas Kesehatan KB Sempurna adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB seperti pada fasilitas kesehatan KB lengkap ditambah dengan pemberian pelayanan KB Tubektomi/MOW. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan KB sempurna ini adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. 29. Fasilitas Kesehatan KB Paripurna adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB seperti pada fasilitas kesehatan KB sempurna ditambah dengan pelayanan rekanalisasi dan penanggulangan infertilitas. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan KB paripurna ini adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. 30. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.

4


31. Asosiasi fasilitas kesehatan adalah asosiasi fasilitas kesehatan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 455/MENKES/SK/IX/2013 tentang asosiasi fasilitas kesehatan yaitu: 1) Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), 2) Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), 3) Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN), 4) Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI). 32. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. 33. Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. 34. Muyan (Mobil Unit Pelayanan) KB adalah fasilitas pelayanan KB bergerak yang di pergunakan oleh tim pelayanan KB yang terlatih, mencakup satu unit mobil guna mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat di daerah yang sulit atau tidak memiliki fasilitas kesehatan. 35. Stock out alat dan obat kontrasepsi adalah keadaan dimana terjadi kekosongan terhadap salah satu jenis alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai kewenangan pelayanan KB yang dimiliki. 36. Kredensialing adalah suatu kegiatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan untuk melakukan kualifikasi fasilitas kesehatan dan proses evaluasi untuk menyetujui atau menolak fasilitas kesehatan apakah dapat diikat dalam kerjasama dengan BPJS yang penilaiannya di dasarkan pada aspek administrasi, teknis pelayanan serta meliputi peninjauan dan penyimpanan data-data fasilitas kesehatan berkaitan dengan pelayanan profesinya yang mencakup lisensi, riwayat malpraktek, analisa pola praktek dan sertifikasi. 37. Keluarga sejahtera I (KS I) adalah keluarga dengan kategori 1). Dapat makan 2 kali atau lebih dalam sehari; 2). Memiliki beberapa lembar pakaian; 3). Rumah dengan kondisi ada atap, lantai dan dinding; 4). Jika salah satu anggota keluarga ada yang sakit maka ia dapat dibawa ke fasilitas kesehatan; 5). PUS bersedia untuk ber-KB di klinik KB; 6). Semua anak-anak yang berumur 7-15 tahun dapat bersekolah. 38. Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) adalah keluarga yang belum memenuhi satu atau lebih kategori dari keluarga sejahtera I.


5

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN ditetapkan kebijakan dan strategi program KB sebagai berikut. A. Kebijakan 1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dalam JKN yang merata; 2. Peningkatan kemitraan lintas sektor dan program dalam penyelenggaraan pelayanan KB melalui JKN; 3. Peningkatan dan penguatan jejaring pelayanan KB dalam JKN baik melalui sektor pemerintah maupun swasta; 4. Peningkatan dan penguatan jejaring tim jaga mutu dan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK); 5. Peningkatan kualitas rantai pasok alat dan kontrasepsinya (SCM). B. Strategi 1. Meningkatkan promosi, KIE, konseling dan kualitas pelayanan KB dalam JKN; 2. Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di seluruh Faskes atau titik layanan sesuai dengan ruang lingkup pelayanan KB, JKN; 3. Menjamin tersedianya tenaga penggerakan dan tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB; 4. Meningkatkan akses pelayanan KB dalam JKN di seluruh Faskes atau titik layanan sesuai dengan ruang lingkup pelayanan KB JKN; 5. Meningkatkan penggunaan Informed Choice dan informed consent ; 6. Meningkatkan kualitas pelayanan KB bergerak; 7. Meningkatkan pembinaan peserta KB yang berkesinambungan; 8. Meningkatkan koordinasi/kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembiayaan KB dalam JKN.

6


BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB DALAM JKN

A. Persiapan 1. Penyiapan Data Sasaran Peserta KB Data sasaran peserta KB dalam JKN mengacu pada data basis yang ada di Bank Data BPJS Kesehatan. Dari data basis yang ada di BPJS Kesehatan dipilah peserta yang berstatus Pasangan Usia Subur (PUS). Data sasaran peserta KB dalam JKN meliputi: a. Pasangan Usia Subur Peserta JKN 1) PUS Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN PUS PBI JKN meliputi PUS peserta JKN yang tergolong fakir miskin/tidak mampu. Data tersebut bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diperoleh melalui hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) secara berkala yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut mencakup 40% rumah tangga yang memiliki tingkat kesejahteraan paling rendah dari seluruh rumah tangga di Indonesia. Data PUS PBI JKN diperoleh dari indikator PPLS yaitu Wanita Usia Subur (usia 15-49 tahun) yang berstatus kawin. 2) PUS Bukan PBI JKN PUS Bukan PBI JKN meliputi PUS peserta JKN yang tidak tergolong fakir miskin dan tidak mampu. Data sasaran Peserta KB dalam JKN dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama meliputi: PUS PBI JKN, PUS anggota TNI/Polri, PUS peserta Askes, PUS peserta Jamsostek, PUS peserta Jamkesda, PUS peserta Jaminan Kesehatan Komersial, dan PUS peserta asuransi mandiri. Selanjutnya tahap kedua meliputi seluruh PUS yang belum masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019. b. PUS Bukan Peserta JKN PUS Bukan Peserta JKN meliputi : 1) PUS yang tidak tergolong fakir miskin dan tidak mampu serta belum mendaftar sebagai peserta JKN. Bagi PUS bukan peserta JKN dapat mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya paling lambat tanggal 1 Januari 2019 dengan cara : a) Mendaftar langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat sesuai dengan domisili, info lokasi BPJS terdekat dapat dilihat di http://www.bpjs-kesehatan.go.id atau melalui telepon 500400 (bebas pulsa) atau di Rumah Sakit Pemerintah yang menyediakan fasilitas pendaftaran kepesertaan JKN yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. b) Mendaftar secara online melalui http://www.bpjs-kesehatan.go.id. Informasi lebih lanjut mengenai tata cara/prosedur pendaftaran peserta JKN dapat dilihat pada web bkkbn (http://www.bkkbn.go.id). 2) PUS yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu atau keluarga prasejahtera atau sejahtera I agar dapat didaftarkan sebagai peserta JKN melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (Sismadur) yang dikoordinasikan antara SKPD KB Kab/Kota dan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kantor BPJS Kesehatan setempat.


7

c. Penyiapan Data Faskes KB Data Faskes KB mengacu pada Daftar Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Penyelenggara pelayanan KB dalam JKN meliputi semua Faskes yang telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Kesehatan serta telah teregistrasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN melalui Kartu Pendaftaran Fasilitas Kesehatan KB (K/0/KB/13). Ketentuan pendataan Faskes KB dalam SIM BKKBN: 1) Bagi Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan namun belum teregistrasi dalam SIM BKKBN maka BKKBN dan SKPD KB setempat berkewajiban untuk melakukan registrasi. 2) Bagi Faskes yang sudah teregistrasi oleh BKKBN tetapi belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maka BKKBN dan SKPD KB setempat dapat merekomendasikan Faskes tersebut untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan. 3) Salah satu persyaratan teknis Puskesmas bekerjasama dengan BPJS Kesehatan adalah kesanggupan untuk memiliki jejaring pelayanan bersama dengan Praktik Bidan. Pendataan Faskes yang melayani KB dalam JKN dilakukan dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Faskes KB (K/0/KB/13). Untuk Faskes KB yang sudah memiliki PKS dengan BPJS Kesehatan namun belum teregistrasi dalam SIM BKKBN maka Perwakilan BKKBN Provinsi dan atau SKPD KB tingkat Kabupaten dan Kota harus segera melakukan pemberian nomor registrasi kepada Faskes KB tersebut menggunakan Formulir K/0/ KB/13 dengan berkoordinasi dengan Dinkes setempat. Pemutakhiran data Faskes yang melayani KB dalam JKN dapat dilakukan setiap saat ada pembentukan Faskes KB baru yang telah memiliki PKS dengan BPJS Kesehatan yang akan dilaporkan setiap enam bulan. Pemuktahiran data Faskes yang bekerjasama degan BPJS Kesehatan dapat diakses melalui www.bpjs-kesehatan.go.id atau kantor BPJS kesehatan terdekat. Dalam hal penambahan atau pengurangan jumlah Faskes yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan maka BKKBN atau SKPD KB kabupaten dan kota melakukan koordinasi dengan kantor cabang BPJS Kesehatan dan Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan kabupaten dan kota. 2. Faskes KB Faskes KB adalah fasilitas yang mampu dan berwenang memberikan pelayanan Keluarga Berencana, berlokasi dan terintegrasi di Faskes tingkat pertama atau rujukan tingkat lanjutan, yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau swasta (termasuk masyarakat) meliputi : a. Faskes Tingkat Pertama Yang termasuk dalam Faskes Tingkat Pertama terdiri dari: 1) Puskesmas atau yang setara; 2) Praktik Dokter; 3) Klinik Pratama atau yang setara; 4) Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara.

8


b. Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Yang termasuk dalam Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan terdiri dari: 1) Klinik Utama atau yang setara; 2) Rumah Sakit Umum; 3) Rumah Sakit Khusus. c. Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Dokter berdasarkan penetapan Dinkes setempat, maka Faskes KB meliputi: 1) Praktik Bidan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 2) Praktik perawat yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam hal ini hanya untuk pelayanan KB sederhana. 3) Pelayanan KB Bergerak. 3. Jaringan / Jejaring Faskes KB Jaringan Faskes KB adalah Fasilitas kesehatan yang menginduk ke Puskesmas pembina sebagai berikut : a. Puskesmas Pembantu (Pustu); b. Bidan di desa c. Puskemas Keliling (Pusling); Jejaring Faskes KB adalah fasilitas kesehatan yang menginduk ke Puskesmas pembina setelah melakukan perjanjian kerjasama, yaitu : a. Praktek Bidan b. Pos Pelayanan Terpadu (Pustu) c. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) d. Pos Bersalin Desa ( Polindes) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Praktik Bidan sebagai jejaring puskesmas pembina, terdiri atas: a. Surat Ijin Praktik (SIP); b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. PKS antara Praktik Bidan dengan puskesmas pembinanya (terlampir); d. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan KB dalam JKN. Dalam menetapkan Praktik Bidan sebagai jejaring, puskesmas melakukan seleksi dan kredensialing dengan menggunakan kriteria teknis sebagai berikut : a. Lingkup Pelayanan KB Sederhana, meliputi: 1) Sumber daya manusia, memiliki sertifikat pelatihan :  Komunikasi Inter Personal/Konseling (KIP/Konseling) KB. 2) Kelengkapan sarana penunjang pelayanan KB, mempunyai :  Materi KIE;  Alat Bantu Pengambil Keputusan (ABPK);  Tensimeter;  Safety Box; Formulir, register, kartu pencatatan dan pelaporan Keluarga Berencana. 3) Komitmen pelayanan KB  Adanya jadwal pelayanan KB. b. Lingkup Pelayanan KB Lengkap, meliputi: 1) Sumber daya manusia, memiliki sertifikat pelatihan Komunikasi Inter Personal/Konseling (KIP/Konseling) KB  Contraceptive Technology Update (CTU) IUD dan Implan  Pelatihan Vasektomi


9

2) Kelengkapan sarana penunjang pelayanan KB, mempunyai :  Materi KIE;  Alat Bantu Pengambil Keputusan (ABPK);  Tensimeter;  Obgyn Bed;  Safety Box;  IUD Kit;  VTP Kit;  Implan Removal Kit;  Sterilisator; Formulir, register, kartu pencatatan dan pelaporan KB. 3) Komitmen pelayanan KB  Adanya jadwal pelayanan KB. Faskes KB dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori berdasarkan ruang lingkup pelayanan KB (Tabel 1). Faskes KB merupakan bagian dari Faskes Tingkat Pertama dan Tingkat Lanjutan dengan perincian sebagai berikut : a. Faskes Tingkat Pertama terdiri dari : 1) Faskes KB Sederhana. 2) Faskes KB Lengkap. b. Faskes Tingkat Lanjutan terdiri dari : 1) Faskes KB Sempurna. 2) Faskes KB Paripurna. Tabel 1. Klasifikasi Faskes KB Berdasarkan Lingkup Pelayanan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10

Lingkup Pelayanan Konseling Pemberian Kondom Pelayanan Pil KB Pelayanan Suntik KB Pelayanan IUD/Implan Pelayanan Vasektomi/ MOP Pelayanan Tubektomi/MOW Rekanalisasi dan penanggulangan Infertilitas Penanggulangan Efek Samping (sesuai kemampuan) dan upaya rujukan

Faskes KB Sederhana

Faskes KB Lengkap

Faskes KB Sempurna

Faskes KB Paripurna

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

-

¥

¥

¥

-

- ¥

¥

¥

-

-

¥

¥

-

-

-

¥

¥

¥

¥

¥


Dalam menyelenggarakan pelayanan KB, tenaga kesehatan yang diperlukan di Faskes tingkat pertama adalah Dokter atau Bidan terlatih yang melaksanakan pelayanan KB. Tenaga yang diperlukan untuk melayani KB di Faskes Tingkat Lanjutan:

Tabel 2. Tenaga Untuk Melayani KB di Faskes Tingkat Lanjutan No 1.

Pelayanan Tubektomi

2.

Vasektomi

3. 4.

IUD Implan

5.

Administrasi

Tenaga Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan, Dokter Spesialis Anestesi Dokter Spesialis Urologi/ Dokter Spesialis Bedah/ Dokter Umum yang mendapat pelatihan untuk melayani vasektomi Dokter/Bidan yang telah mendapat pelatihan CTU IUD Dokter/Bidan yang telah mendapat pelatihan CTU Implan Tenaga Administrasi peralatan dan pelaporan pelayanan KB

Tabel 3. Klasifikasi Faskes KB Berdasarkan Persyaratan Minimal Tenaga Kesehatan Klasifikasi Sederhana Lengkap Sempurna

Paripurna

V VV V/0

Tenaga Dokter/Bidan/Perawat Kesehatan Administrasi Dokter/Bidan/Perawat Kesehatan Administrasi Dokter Bidan Perawat Kesehatan Administrasi Dokter Bidan Perawat Kesehatan Administrasi

V V/0 V V/0 VV VV VV VV VV VV VV VV

: Boleh terisi salah satu atau keduanya : Harus terisi dan tidak bernilai nol “0” : Boleh terisi atau boleh bernilai nol “0”


11

Tabel 4. Klasifikasi Faskes KB Berdasarkan Persyaratan Minimal Sarana Faskes KB Sederhana

Lengkap

Sempurna

Paripurna

Konseling Kit

Konseling Kit

Konseling Kit

Konseling Kit

BP3K

BP3K

BP3K

BP3K

Tensimeter

Tensimeter

Tensimeter

Tensimeter

Timbangan

Timbangan Berat

Timbangan Berat

Berat Badan

Badan

Badan

Obgyn Bed

Obgyn Bed

Obgyn Bed

IUD KIT

IUD KIT

IUD KIT

Implant

Implant Removal

Implant Removal

Removal Kit

Kit

Kit

VTP Kit

VTP Kit

VTP Kit

Minilaparotomi

Minilaparotomi

Kit/Laparoskopi

Kit/Laparoskopi

B. Pengorganisasian Dalam rangka memantapkan Penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN maka diperlukan suatu pengorganisasian dalam bentuk Kelompok Kerja KB JKN secara berjenjang, yaitu Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. 1. Tugas dan Fungsi Pokja KB JKN a. Pusat 1) Menelaah usulan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB dalam rangka penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN. 2) Memberikan arahan agar peningkatan dan pengembangan program KB dalam JKN dapat terlaksana dengan baik. 3) Menyiapkan kebijakan, strategi dan pedoman program peningkatan dan pengembangan program KB dalam JKN. 4) Melakukan advokasi dan sosialisasi program peningkatan dan pengembangan program KB dalam JKN. 5) Melakukan kerjasama dengan unit sektor terkait/lembaga swadaya/organisasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan KB dalam JKN. 6) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pokja provinsi dalam bidang administrasi berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

12


b. Provinsi 1) Mengusulkan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB ke kantor BKKBN Pusat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN. 2) Memberi fasilitasi kepada kabupaten/kota agar peningkatan dan pengembangan program KB JKN dapat terlaksana dengan baik. 3) Menyiapkan dukungan pelaksanaan kebijakan, dan strategi operasional penyelenggaraan Pelayanan KB dalam JKN. 4) Melakukan upaya peningkatan komitmen operasional dan peran stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN. 5) Menyiapkan materi dan media KIE, tenaga, serta sarana pelayanan KB dalam JKN. 6) Memfasilitasi kegiatan KIE penyelenggaraan pelayanan KB JKN. 7) Melakukan kerjasama dengan unit sektor terkait/lembaga swadaya / organisasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan KB dalam JKN. 8) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pokja kabupaten / kota dalam bidang administrasi berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. c. Kabupaten dan Kota 1) Mengusulkan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB ke kantor perwakilan BKKBN provinsi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN. 2) Menyiapkan pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (dokter dan bidan) dalam penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN. 3) Melaksanakan kebijakan dan strategi operasional penyelenggaraan Pelayanan KB dalam JKN. 4) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pokja kabupaten dan kota dalam bidang administrasi berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. 5) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan unit/sektor terkait, LSM/LSOM untuk membangun komitmen dalam melaksanakan pelayanan KB dalam JKN. d. Kecamatan 1) Menyusun perencanaan operasional penggerakan dan pelayanan KB di tingkat Kecamatan. 2) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan unit/sektor terkait, LSM/LSOM dalam melaksanakan pelayanan KB dalam JKN. 3) Memberikan fasilitasi dan dukungan pelayanan KB dalam JKN kepada peserta termasuk pemantauan ketersediaan alokon dan sarana penunjang pelayanan KB di fasilitas kesehatan. 4) Mengendalikan operasional penggerakan lini lapangan. 5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KB. e. Desa/Kelurahan 1) Melakukan pemutahiran data keluarga (PUS PBI dan PUS Bukan PBI) dan peta PUS untuk sinkronisasi sasaran KB dalam JKN. 2) Melakukan pembinaan penggunaan R/I/PUS sebagai dasar pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pembinaan kesertaan ber-KB. 3) Menyusun perencanaan operasional penggerakan dan pelayanan KB. 4) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama/kemitraan dengan unit/sektor terkait, LSM/LSOM dalam melaksanakan pelayanan KB dan rujukan. 5) Menyelenggarakan operasional penggerakan lini lapangan (KIE, Pelayanan KB, dan Pembinaan Institusi Masyarakat). Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Jaminan Kesehatan Nasional

13

6) Memfasilitasi pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pelayanan KB. 7) Memfasilitasi masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta JKN. 2. Susunan Organisasi Kelompok Kerja KB JKN, terdiri dari : a. Pusat Pelindung : 1. Menteri Kesehatan RI 2. Kepala BKKBN 3. Direktur Utama BPJS Kesehatan Penasehat : 1. Deputi Bidang KB dan KR BKKBN 2. Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI 3 Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Ketua I : Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah, BKKBN Ketua II : Direktur Bina Kesehatan Ibu,Kemenkes RI Ketua III : Direktur Kepesertaan dan Pemasaran, BPJS Kesehatan Sekretaris I : Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta, BKKBN Sekretaris II : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI Sekretaris III : Kepala Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer BPJS Kesehatan Anggota : 1. Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus, BKKBN 2. Direktur Kesehatan Reproduksi, BKKBN 3. Direktur Advokasi dan KIE, BKKBN 4. Direktur Bina Lini Lapangan, BKKBN 5. Direktur Pelaporan dan Statistik, BKKBN 6. Kepala Biro Perencanaan, BKKBN 7. Kepala Biro Keuangan dan BMN, BKKBN 8. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Kemenkes RI 9. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan 10. Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan 11. Perwakilan Pengurus Besar IDI 12. Perwakilan Pengurus Besar IBI 13. Perwakilan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Pusat 14. Perwakilan Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) Pusat 15. Perwakilan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) pusat 16. Perwakilan Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) Pusat 17. Organisasi unsur mitra kerja pelayanan KB Kelompok kerja KB JKN di Tingkat Pusat akan ditetapkan oleh Menko Kesra. b. Provinsi Pelindung : Gubernur Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Provinsi 2. Kepala Divisi Regional BPJS Kesehatan

14


Ketua I Ketua II Ketua III

: : :

Kepala Perwakilan BKKBN provinsi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Asisten/Kepala Biro yang menangani bidang kesra Tingkat Provinsi Sekretaris I : Kepala Bidang KB-KR Perwakilan BKKBN Sekretaris II : Kepala Bidang di Biro Yansos SETDA Sekretaris III : Kepala Departemen Manajemen Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Anggota : 1. Kepala SKPD KB Provinsi 2. Eselon III Dinkes Provinsi 3. Eselon III Perwakilan BKKBN Provinsi 4. Eselon III Biro yang menangani Kesra 5. Kepala Departemen Pemasaran dan Kepesertaan BPJS Kesehatan 6. Unsur Perwakilan Bappeda 7. Perwakilan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (ERSI) Pusat 8. Perwakilan/Pengurus Daerah Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) 9. Perwakilan/Pengurus Daerah Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) 10. Perwakilan / Pengurus Daerah Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) 11. Unsur organisasi mitra kerja pelayanan KB Tk Prov (IBI, IDI, Persi, TP PKK, dll). Kelompok Kerja KB JKN di Tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur. c. Kabupaten dan Kota Pelindung : Bupati/Walikota Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota 2. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Ketua : Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Sekretaris I : Kepala Bidang KB SKPD KB Kabupaten dan Kota Sekretaris II : Kepala Bidang yang menangani KB di Dinkes Anggota : 1. Perwakilan dari SKPD Kabupaten dan Kota 2. Unsur Pemda (setda/Biro Kesra/Sosial) 3. Unsur organisasi mitra kerja pelayanan KB Tingkat Kabupaten dan Kota (IBI, IDI, Persi, TP PKK, dll). 4. Kepala Unit Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan atau Kepala Layanan Operasional Kabupaten dan Kota Kelompok Kerja KB JKN di Tingkat Kabupaten dan Kota ditetapkan oleh Bupati dan Walikota. d. Kecamatan Pelindung Penasehat Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota

: : : : : :

Camat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Kasi Kesos Kecamatan Kepala Puskesmas Kecamatan PPLKB/Ka.UPT KB/Koordinator KB 1. Unsur Kemenag 2. TP PKK


15

3. Bidan Koordinator 4. Unsur Toma/Toga. Kelompok kerja KB JKN di Tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat. e. Desa/Kelurahan Pelindung : Penasehat : Ketua : Wakil Ketua : Sekretaris : Anggota :

Kepala Desa/Lurah Ketua BPD, Ketua LPM Kaur Kesra Bidan Desa PLKB/PPKBD 1. Aparat terkait 2. IMP 3. TP PKK 4. Toma/Toga Dukungan pembiayaan rapat koordinasi kelompok Kerja JKN dibebankan pada anggaran Rakor Desa dan dilaksanakan setiap bulan sekali. Kelompok Kerja KB JKN di Tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

C. Pelaksanaan 1. Advokasi dan KIE Advokasi dan KIE merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN. Kegiatan Advokasi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan KB diperuntukkan bagi pembuat kebijakan untuk memastikan semua pemangku kepentingan (stakeholders), terkait pelayanan KB dalam sistem JKN, baik di pusat, provinsi dan kabupaten dan kota, memberikan dukungan kebijakan dan komitmen operasional untuk menunjang pelaksanaan, baik dalam aspek regulasi, infrastruktur, sarana prasarana, SDM, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta dukungan penganggaran yang memadai. Sementara komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN dilaksanakan dalam konteks untuk memastikan terjadinya peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat, memiliki kepedulian dan peran serta dalam program JKN pada umumnya. a. Advokasi Kegiatan advokasi diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan mempengaruhi praktek para pembuat kebijakan, (termasuk pemberi layanan kesehatan dan KB) badan legislatif, tokoh masyarakat, agama dan adat, sehingga mereka mampu menciptakan lingkungan yang kondusif. 1) Tujuan Tujuan advokasi penyelenggarakan pelayanan KB dalam JKN adalah : a) Meningkatkan dukungan dan komitmen pemangku kepentingan (eksekutif dan legislatif) dalam penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN. b) Meningkatkan sinergitas kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dan kota dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN. c) Meningkatkan partisipasi dan kerjasama semua institusi formal dan informal dalam penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN. d) Meningkatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi KB dalam JKN.

16


2) Sasaran a) Kementerian dan Lembaga di Pusat terkait penyelenggaraan Pelayanan KB. b) Kepala Pemerintahan dalam semua tingkatan: Gubernur dan Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah. c) Lembaga legislatif, baik DPR RI maupun DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota. d) Pimpinan organisasi massa/kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, universitas/perguruan tinggi serta tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam semua tingkatan. e) Pimpinan media massa cetak, media elekronik dan jejaring sosial media. f) Penyedia layanan kesehatan, baik perorangan maupun di fasilitas kesehatan yang sudah memberikan pelayanan KB maupun yang belum memberikan pelayanan KB. 3) Pelaksanaan Advokasi penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN dilaksanakan pada Tingkat Pusat dan Daerah. a) Pusat Advokasi diarahkan kepada pengambil kebijakan pemerintah pusat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, untuk mendapatkan dukungan terhadap implementasi penyelenggarakan pelayanan KB dalam JKN. b) Provinsi Advokasi diarahkan kepada pengambil kebijakan pemerintah provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mendapatkan dukungan terhadap implementasi penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN. c) Kabupaten dan Kota Advokasi diarahkan kepada pengambil kebijakan pemerintah kabupaten dan kota serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mendapatkan dukungan terhadap implementasi penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN yang terkait pelaksanaan di wilayah kabupaten dan kota, terutama untuk mendekatkan pelayanan KB ke masyarakat dan meningkatkan komitmen masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN. 4) Bentuk dan Media Advokasi Untuk menentukan bentuk dan media advokasi, terlebih dahulu dilakukan analisis situasi terkait dengan kebijakan dan regulasi penyelenggaraan pelayanan KB JKN. Selanjutnya memetakan stakeholders kunci yang terkait pelayanan KB, serta isu-isu yang berkembang terkait pelayanan KB. Bentuk-bentuk advokasi antara lain: a) Seminar eksekutif dengan sasaran Pemerintah Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, DPRD) b) Dialog interaktif c) Lokakarya d) Kunjungan kerja e) Audiensi dengan stakeholders, tokoh masyarakat-tokoh agama f) Kunjungan ke redaksi media dan konferensi pers g) Lobby h) Audiensi i) Pembentukan jaringan ahli dan pemerhati permasalahan pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana Selanjutnya, penggunaan media advokasi tergantung dengan permasalahan, hubungan sebab akibat munculnya masalah dan dimana permasalahan itu berada.


17

Ketajaman dalam merumuskan masalah mempermudah solusi pemecahan masalah penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN. Secara umum, media advokasi penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN adalah: a) Advokasi kit (berisi VCD multi media, film pendek, lembar paparan, lembar fakta (factsheet) terkait pelayanan KB, kependudukan dan keterkaitan dengan sektorsektor lain). b) Talkshow / Dialog Interaktif di televisi dan radio c) Advertorial di koran atau majalah d) Media luar ruang, seperti billboard atau baliho, untuk membangun kesadaran bersama dan kepekaan stakeholders e) TVC (TV Commercial) atau Iklan layanan Masyarakat (PSA) f) Roundtable discussion g) Dll b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KIE mengacu pada intervensi program yang komprehensif, yakni merupakan bagian integral dari program pembangunan suatu negara, yang bertujuan untuk mencapai perubahan. KIE menggunakan kombinasi teknologi komunikasi, pendekatan dan proses secara fleksibel dan partisipatif. Titik awal KIE adalah untuk memberikan kontribusi dalam pemecahan suatu masalah atau membangun dukungan dari sasaran terhadap sebuah isu yang terkait dengan sebuah program. 1) Tujuan Tujuan KIE Pelayanan KB dalam JKN sebagai berikut : a) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga dan masyarakat yang belum ber-KB sehingga tercapai penambahan peserta KB baru. b) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga dan masyarakat yang sudah ber-KB sehingga tercapai kelestarian kesertaan ber-KB c) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga dan masyarakat tentang kesehatan reproduksi 2) Sasaran Sasaran KIE dipilah menjadi sasaran langsung (penerima akhir) dan sasaran tidak langsung. Sasaran tidak langsung diharapkan dapat meneruskan pesan kepada sasaran langsung. Sasaran langsung meliputi : a) PUS yang belum ber-KB (ibu hamil, ingin anak segera, ingin anak ditunda, dan tidak ingin anak lagi) b) Peserta KB aktif Sasaran tidak langsung meliputi : a) Tokoh masyarakat, b) Tokoh agama c) Tokoh adat d) Tokoh partai politik 3) Pelaksanaan KIE penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN dilaksanakan pada Tingkat Pusat dan Daerah.

18


a) Tingkat pusat dan daerah lebih banyak memanfaatkan media above the line yang menempatkan seluruh individu, keluarga, dan masyarakat sebagai sasaran umum dengan pesan yang bersifat umum. b) Tingkat Kabupaten dan Kota dan lini lapangan, lebih banyak memanfaatkan media below the line dan komunikasi langsung yang memilah individu, keluarga dan masyarakat sebagai sasaran spesifik sesuai dengan isi pesan program yang disampaikan. 4) Bentuk dan Media KIE Bentuk dan media KIE yang dapat dilakukan dalam Pelayanan KB dalam JKN sebagai berikut : a) KIE Massa adalah KIE yang dilakukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak elektronik atau media tradisional (pentas seni dan budaya) sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak pada waktu yang bersamaan. b) KIE Kelompok, adalah KIE yang dilakukan kepada sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. c) KIE Perorangan, adalah KIE yang dilakukan kepada orang/individu langsung maupun tidak langsung dengan teknik komunikasi interpersonal. Media KIE yang digunakan dalam Pelayanan KB dalam JKN antara lain : a) Media Luar Ruang (Billboard, Poster, Mural) b) Media Massa Cetak (Koran, Majalah, Buku, Tabloid) c) Media Massa Elektronik (TV, Radio, Radio Komunitas, Internet) d) Media Jejaring Sosial e) Leaflet dan Brosur 2. Penggerakan Kesertaan Ber-KB Penggerakan adalah upaya peningkatan kepedulian individu, keluarga dan masyarakat dalam proses pembangunan menyangkut keikutsertaan dalam meningkatkan kepedulian individu, keluarga dan masyarakat untuk tahu, mau dan mampu melaksanakan program KB. 1) Tujuan penggerakan sumber daya program pembinaan kesertaan ber-KB dalam JKN adalah : a. untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan peran serta individu, keluarga dan masyarakat dalam setiap kegiatan keluarga berencana b. untuk meningkatkan partisipasi aktif dari individu, keluarga dan masyarakat itu sendiri, sehingga menjadi kelompok yang berdaya, bekerja secara mandiri dalam mengembangkan kapasitas dan sumber daya yang dimilikinya. 2) Sasaran penggerakan dipilah menjadi sasaran langsung (penerima akhir) dan sasaran tidak langsung. Sasaran tidak langsung diharapkan dapat meneruskan pesan kepada sasaran langsung. Sasaran langsung meliputi : a. PUS yang belum ber-KB (ibu hamil, ingin anak segera, ingin anak ditunda, dan tidak ingin anak lagi) b. Peserta KB aktif


19

Sasaran tidak langsung meliputi : a. Tokoh masyarakat, b. Tokoh agama c. Tokoh adat d. Tokoh partai politik 3) Pelaksanaan 1) Persiapan a) Pengumpulan Data dan Informasi, yang mencakup sumber daya, kelembagaan, berbagai kebijakan, sarana dan prasarana, dana sesuai dengan kebutuhan. b) Identifikasi masalah penggerakan adalah keterkaitan antara masalah satu dengan yang lain dan dampak pada pencapaian tujuan. c) Masalah dapat dianalisis berdasarkan kekuatan dan kelemahan, alternatif pemecahan masalah yang akan dihadapi sehingga dapat dirumuskan upaya pemecahan, cara mencapai tujuan serta waktu pelaksanaan. 2) Pelaksanaan a) Penggalangan Dukungan Penggalangan dukungan dalam melaksanakan penggerakan kesertaan ber-KB melalui komitmen yang tinggi di setiap tingkatan khususnya dari lembaga legislatif, eksekutif, LSOM, pihak swasta maupun perorangan. b) Keterpaduan Kegiatan Komitmen operasional yang menumbuhkan kesediaan untuk melaksanakan penggerakan kesertaan ber-KB dalam JKN yang dilanjutkan dengan kegiatan fisik operasional di lapangan. i) Melakukan Sosialisasi Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk orientasi, bimbingan, fasilitasi, pelatihan, penyebaran bahan informasi yang dilakukan secara terus menerus sehingga dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, sikap serta keterampilan individu, keluarga dan masyarakat. ii) Mobilisasi Penggerakan Melakukan mobilisasi penggerakan untuk meningkatkan pemahaman secara menyeluruh ke semua tempat diberbagai tingkatan. Dari hasil pemahaman dan kesadaran tersebut selanjutnya dilakukan pelayanan KB. Mobilisasi penggerakan perlu untuk menyediakan sarana yang dapat menunjang kegiatankegiatan yang dilaksanakan, seperti penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk pelayanan KB. Penggerakan dan mobilisasi kelompok masyarakat, dapat dilakukan dengan cara: 1) Melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama; 2) Mengidentifikasi norma masyarakat, adat dan kebiasaan kelompok masyarakat; 3) Mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan yang ada di masyarakat untuk penyebaran informasi; 4) Mengorganisasikan kelompok dalam membantu program KB; 5) Menggerakkan kelompok melalui pertemuan, diskusi kelompok, seni tradisional dan pertunjukan langsung. iii) Kegiatan Momentum Kegiatan momentum yang dapat dimanfaatkan untuk penggerakan antara lain kerjasama dengan mitra kerja seperti TNI, POLRI, PKK, Organisasi Profesi (IDI,POGI, IBI,PPNI, dll) dan organisasi keagamaan dan kegiatan lainnya. Untuk mengetahui hasil penggerakan dapat dievaluasi melalui hasil kegiatan

20


seperti kesertaan ber KB dan pencapaian peserta KB baru. iv) Pertemuan/Rapat Koordinasi Pertemuan/rapat koordinasi dimaksudkan untuk melakukan evaluasi koordinasi dan menyiapkan langkah-langkah untuk membina hasil penggerakan yang telah dicapai serta melanjutkan kegiatan yang tertunda. Jenis pembinaan meliputi: (1) Pembinaan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten dan Kota, Kecamatandan Tingkat Desa/Kelurahan. (a) Melalui pertemuan koordinasi pokja dengan komponen terkait yang dilakukan setiap periode tertentu sesuai rencana kerja (triwulan) (b) Melalui pertemuan sesuai mekanisme operasional, seperti : (i) Pertemuan rutin IMP/kader secara berjenjang, staf meeting, pembinaan dari Pusat ke Provinsi dan Kab/Kota, pertemuan UPT/Koordinator, pertemuan PLKB/PKB; (ii) Rakor Desa/Rakor Kecamatan; Rakor Kabupaten dan Kota. (2) Pembinaan Tidak Langsung dapat dilakukan melalui video conference, internet, umpan balik (feedback) laporan. (3) Pembinaan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten dan Kota, Kecamatandan Tingkat Desa/Kelurahan. (c) Melalui pertemuan koordinasi pokja dengan komponen terkait yang dilakukan setiap periode tertentu sesuai rencana kerja (triwulan) (d) Melalui pertemuan sesuai mekanisme operasional, seperti : (iii) Pertemuan rutin IMP/kader secara berjenjang, staf meeting, pembinaan dari Pusat ke Provinsi dan Kab/Kota, pertemuan UPT/ Koordinator, pertemuan PLKB/PKB; (iv) Rakor Desa/Rakor Kecamatan; Rakor Kabupaten dan Kota. (4) Pembinaan Tidak Langsung dapat dilakukan melalui video conference, internet, umpan balik (feedback) laporan. 3. Pelayanan KB a. Ruang Lingkup 1) Pelayanan KB di Faskes Pelayanan KB di Faskes disesuaikan dengan klasifikasi Faskes KB seperti tercantum di atas. (halaman 10) 2) Pelayanan KB oleh Praktik Bidan atau Praktik Perawat Apabila di suatu kecamatan tidak tersedia tenaga dokter dengan penetapan dari Kepala Dinkes setempat, maka Bidan maupun Perawat dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan KB. Ruang lingkup pelayanan : a) Praktik Bidan mencakup pelayanan KB yang diberikan di Faskes KB sederhana sampai dengan lengkap (tanpa Vasektomi) b) Praktik perawat mencakup pelayanan KB yang diberikan di Faskes KB sederhana 3) Pelayanan KB oleh jejaring Faskes KB Ruang lingkup pelayanan KB oleh jejaring Faskes KB mencakup pelayanan KB yang diberikan di Faskes KB sederhana sampai lengkap disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kesehatan terlatih dan sarana penunjang pelayanan KB.


21

b. Prosedur pelayanan 1) Sistem Pelayanan KB Sistem pelayanan KB di Faskes meliputi: a) Pelayanan KB dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku serta menerapkan pilihan kontrasepsi secara cafetaria. b) Mengisi lembar informed consent untuk setiap pelayanan KB suntik, IUD/implan, vasektomi dan tubektomi. c) Pelayanan KB di Faskes dilakukan melalui pendekatan satu atap (one stop service) artinya setiap klien/calon klien potensial yang membutuhkan pelayanan KB, dapat dilayani kebutuhan KIEnya di beberapa unit terkait, dan setelah dilakukan promosi dan KIP/Konseling serta pengambilan keputusan mengenai metode kontrasepsi yang dipilih, maka dilakukan pelayanan medis KB di tempat yang telah ditetapkan. d) Pelayanan dilakukan secara terpadu dengan komponen kesehatan reproduksi lainnya, antara lain dengan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual (PP-IMS) dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja (dalam hal ini pemberian informasi tentang KB). e) SDM dan sarana prasana yang tersedia harus memenuhi ketentuan. f) Semua tindakan harus terdokumentasi dengan baik. g) Harus ada sistem monitoring, evaluasi dan umpan balik dari klien dalam rangka pengendalian kualitas pelayanan. h) Ayoman pasca pelayanan. 2) Sistem Rujukan Pelayanan KB Sistem rujukan diciptakan untuk mengendalikan mutu dan biaya secara terpadu dan berkesinambungan. Perhatian khusus terutama ditujukan untuk menunjang upaya penurunan angka kejadian efek samping dan komplikasi penggunaan kontrasepsi. Tata Laksana Pelayanan KB dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, sesuai kebutuhan medis. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan hanya dapat diberikan atas rujukan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan atau pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan lainnya. Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama. Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan pada keadaaan gawat darurat, kekhususan permasalahan kesehatan klien. Sistem rujukan dapat dilakukan secara vertikal dan horisontal : a) Rujukan Vertikal Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud merupakan rujukan antara pelayanan KB yang berbeda tingkatan, dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya (rujuk balik). Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi dilakukan apabila : i) Klien membutuhkan pelayanan KB spesialistik atau subspesialistik. ii) Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan KB sesuai dengan kebutuhan klien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan. Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan pelayanan yang lebih rendah dilakukan apabila : i) Pelayanan KB dapat ditangani oleh tingkatan Faskes yang lebih rendah sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya; ii) Klien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkatan

22


Faskes yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang, dan/atau; iii) Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan klien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan/atau ketenagaan. b) Rujukan Horizontal Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan. Rujukan horizontal dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan klien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap. Rujukan horizontal dapat berlangsung sebagai berikut : i) antara Faskes tingkat pertama dan Faskes tingkat pertama lainnya: (1) antar internal (antar petugas) di Faskes tingkat pertama; (2) antara puskesmas dan rumah sakit D Pratama atau laboratorium; (3) antara puskesmas dan klinik pratama; (4) antara puskesmas dan Praktik Bidan atau Praktik Perawat yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; (5) antara klinik pratama dan rumah sakit D pratama atau laboratorium; (6) antara rumah sakit D pratama dan Praktik Bidan atau Praktik Perawat yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; (7) antara klinik pratama dan Praktik Bidan atau Praktik Perawat yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. ii) antara Faskes tingkat lanjutan dan Faskes tingkat lanjutan lainnya. (1) antar internal (antar bagian/unit pelayanan) di suatu rumah sakit atau klinik utama; (2) antara rumah sakit umum dan klinik utama; (3) antara rumah sakit khusus dan klinik utama; (4) antara rumah sakit umum dan rumah sakit khusus; Pelaksanaan pelayanan rujukan didasarkan kriteria sebagai berikut : a) Pelayanan KB belum/tidak tersedia pada Faskes tersebut; b) Komplikasi yang tidak bisa ditangani oleh Faskes tersebut; c) Kasus-kasus yang membutuhkan penanganan dengan sarana/teknologi yang lebih canggih/memadai. Dalam melaksanakan rujukan harus diberikan : a) Konseling tentang kondisi klien yang menyebabkan perlu dirujuk b) Konseling tentang kondisi yang diharapkan/ diperoleh di tempat rujukan c) Informasi tentang Faskes tempat rujukan dituju d) Pengantar tertulis kepada Faskes yang dituju mengenai kondisi klien saat ini dan riwayat sebelumnya serta upaya/tindakan yang telah diberikan e) Bila perlu, berikan upaya stabilisasi klien selama di perjalanan f) Klien didampingi perawat/bidan selama menuju tempat rujukan karena kondisi klien. g) Menghubungi Faskes rujukan agar diberikan pertolongan segera saat klien tiba 3) Alur pelayanan KB Alur pelayanan KB digambarkan dalam bagan 1,2 dan 3 di bawah ini menurut Faskes KB yang melayani sebagai berikut : a) Alur Pelayanan KB di Praktik Dokter dan Praktik Bidan b) Alur Pelayanan KB di Faskes Tingkat Pertama c) Alur Pelayanan KB di Faskes Rujukan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Jaminan Kesehatan Nasional

23

Bagan 1 ALUR PELAYANAN KB DI PRAKTIK DOKTER DAN PRAKTIK BIDAN Peserta Datang

Pendaftaran

KIP/K dengan ABPK

Tidak Setuju

KIP/K

Ya Penapisan Klien/ Kelaikan Medis

Laik

Tidak Laik

Rujuk

Informed Consent

Dilakukan Pelayanan KB Pemantauan Medis & pemberian nasehat Pasca Tindakan Penjelasan : 1. Calon klien atau klien KB datang ke Praktik Dokter dan Bidan mendaftar ke petugas dengan menunjukkan kartu kepesertaan BPJS dan mendapat K/IV/KB. 2. Dokter dan Bidan memberikan KIP/K kepada klien untuk memilih pelayanan KB yang dikehendaki. 3. Setelah klien menyetujui untuk menggunakan salah satu metode kontrasepsi khusus untuk pelayanan Suntik, IUD, Implan dan vasektomi maka dilakukan penapisan klien/ kelaikan medis untuk mengetahui eligilibilitas metode kontrasepsi yang dipilih. 4. Jika tidak ditemukan kontraindikasi medis penggunaan metode kontrasepsi yang dipilih maka perlu persetujuan secara tertulis dengan menandatangani formulir infomed consent (Khusus suntik, IUD dan Implan). 24


5. Setelah Pelayanan KB diberikan, dokter atau bidan memantau hasil pelayanan KB dan memberikan nasehat pasca pelayanan KB sebelum klien pulang dan kontrol ulang. 6. Jika ditemui kontraindikasi medis penggunaan metode kontrasepsi yang dipilih maka klien perlu dirujuk ke Faskes yang mampu memberikan pelayanan kontrasepsi yang dipilih. Bagan 2 ALUR PELAYANAN KB DI FASKES TINGKAT PERTAMA (PUSKESMAS) Peserta Datang

Instalasi rawat jalan dan rawat inap

UGD

Poli KB dan KTA

KIP/K dengan ABPK

Tidak Rujukan

Setuju

KIP/K

Ya Pemeriksaan Fisik dan Penunjang (Jika diperlukan) Informed Consent Dilakukan Pelayanan KB Pemantauan Medis & pemberian nasehat Pasca Tindakan Penjelasan : 1. Calon klien atau klien KB datang ke IGD atau Instalasi Rawat Jalan dan Rawat Inap Praktik mendaftar ke petugas dengan menunjukkan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan dan mendapat K/IV/KB. 2. Dokter dan atau Bidan memberikan KIP/Konseling kepada klien untuk memilih pelayanan KB yang dikehendaki


25

3. Apabila Dokter dan atau Bidan menemukan kontraindikasi pelayanan KB yang dikehendaki klien maka perlu dirujuk ke Faskes KB yang lebih lengkap/sesuai dengan membuat surat rujukan. 4. Setelah klien menyetujui untuk menggunakan salah satu metode kontrasepsi khusus untuk pelayanan suntik, IUD, implan dan atau vasektomi perlu persetujuan secara tertulis dengan menandatangani formulir informed consent, apabila klien tidak setuju perlu diberikan KIP/Konseling ulang. 5. Setelah pelayanan KB, dokter dan bidan memantau hasil pelayanan KB dan memberikan nasehat pasca pelayanan kepada klien KB sebelum klien pulang dan kontrol kembali.

26


Penjelasan : 1. Calon klien atau klien KB datang ke IGD atau Instalasi Rawat Jalan dan Rawat Inap Praktik mendaftar ke petugas dengan menunjukkan surat pengantar rujukan, kartu kepesertaan BPJS Kesehatan dan mendapat K/IV/KB. 2. Dokter atau Bidan di UGD, Instalasi Rawat Jalan dan Rawat Inap memberikan KIP/ Konseling kepada klien untuk memilih pelayanan KB yang disarankan 3. Setelah klien menyetujui untuk menggunakan salah satu metode kontrasepsi khusus untuk pelayanan suntik, IUD, implan, vasektomi dan tubektomi, perlu persetujuan secara tertulis dengan menandatangani formulir informed consent, apabila klien tidak setuju perlu diberikan KIP/Konseling ulang 4. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik dan penunjang untuk menghindarkan kontraindikasi tindakan sebelum klien menyepakati informed consent yang telah dipahami. 5. Setelah pelayanan KB, dokter memantau hasil pelayanan KB dan memberikan nasehat pasca pelayanan kepada klien KB sebelum klien pulang dan kontrol kembali. 6. Dokter memberikan feedback rujukan pelayanan KB yang telah ditindaklanjuti untuk dipantau oleh Faskes perujuk. c. Pembinaan kesertaan ber-KB Pembinaan kesertaan ber-KB dilakukan oleh petugas lapangan KB/penyuluh KB atau petugas yang berfungsi sebagai PLKB. Pembinaan dilakukan terutama terkait dengan: 1) Merujuk jika terjadi efek samping, komplikasi dan kegagalan akibat pemakaian metode kontrasepsi. Upaya untuk memantau terhadap timbulnya efek samping, komplikasi dan kegagalan metode kontrasepsi serta penanganannya perlu dilakukan melalui optimalisasi “Survailan Pasca Pemasaran (SPP)” yang dilakukan oleh petugas lapangan KB. Kegiatan yang dilakukan adalah: a) Kunjungan rumah secara Intensif dalam rangka pembinaan kepada klien KB. b) Pemberian KIE kepada klien agar tetap patuh dalam menggunakan kontrasepsi secara benar dan patuh terhadap kunjungan ulang secara tepat waktu untuk mencegah risiko efek samping dan komplikasi serta kegagalan penggunaan kontrasepsi. Apabila terjadi komplikasi dan efek samping setelah tindakan atau pelayanan, klien disarankan untuk segera pergi ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Penanganan komplikasi dan efek samping dapat mengurangi angka ketidaklangsungan pemakaian kontrasepsi oleh karena itu penapisan kesehatan penting dilakukan. 2) Mengatasi rumor yang timbul akibat efek samping Dalam upaya mengatasi rumor tentang kontrasepsi yang ada di masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, individu atau kelompok (paguyuban) yang menggunakan metode kontrasepsi tertentu dapat diberdayakan. Selain itu peran serta provider sangat diperlukan untuk menepis rumor seputar penggunaan metode kontrasepsi. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai model komunikasi. Pembinaan kesertaan ber KB dapat juga dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat melalui kelompok kegiatan (poktan), sebagai berikut:


27

1) Program Bina Ketahanan Keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan memberikan KIE pada saat pertemuan kelompok kepada klien KB yang menjadi anggota kelompok Bina Keluarga balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) serta kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) untuk tetap menggunakan kontrasepsi. 2) Menyelenggarakan Lomba-Lomba seperti Lomba Peserta KB Lestari, Lomba Keluarga Harmonis, Lomba KB Perusahaan, Lomba Kelompok KB Pria, Lomba Kader BKB, BKR, BKL, UPPKS, dll untuk menjaga kelestarian penggunaan kontrasepsi. Pemenang atau Peserta Lomba dapat menjadi motivator yang handal dan potensial di lingkungan. 3) Pemberdayaan PA (Peserta KB Lestari 10, 15, 20 tahun) dan Pasangan Keluarga Harmonis untuk berperan serta sebagai Kader. 4) Pembentukan paguyuban Peserta KB, dalam memantapkan perilaku penggunaan alokon. 5) Memberdayakan kader BKB, BKR, BKL, UPPKS, Posyandu dan Poskesdes untuk melakukan Pembinaan kesertaan ber KB. Dalam melaksanakan pembinaan kesertaan ber-KB, Kader/Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB/Petugas yang berfungsi sebagai PLKB dapat memanfaatkan register PUS (R/I/PUS). 4 Jaminan Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Jaminan Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (alokon) adalah untuk mewujudkan kondisi agar setiap PUS dapat dengan mudah dan aman memilih, memperoleh dan menggunakan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan pilihannya kapanpun dibutuhkan. Penyediaan alokon program untuk menjamin kelangsungan kesertaan ber-KB dan kelangsungan Program Kependudukan dan KB, terutama yang menyangkut penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terkait dengan pelayanan dasar program Keluarga Berencana. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi ini juga terkait langsung dengan Fungsi BKKBN atas nama pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan bahwa penyediaan alat dan obat kontrasepsi menjadi tanggung jawab pemerintah dan atau pemerintah daerah. Oleh karena itu, BKKBN sebagai instansi yang membidangi KB berkewajiban memenuhi alat dan obat kontrasepsi bagi PUS peserta JKN. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi diperuntukkan bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik PBI maupun non PBI mengikuti sub sistem distribusi baku yang telah ditetapkan oleh BKKBN berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 286/ PER/B3/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Penyimpanan dan Penyaluran alat/obat Kontrasepsi dan non kontrasepsi Program KB Nasional. Penyediaannya dilakukan berdasarkan perhitungan rencana kebutuhan sasaran pelayanan KB. Adapun jenis alat/ obat kontrasepsi yang disediakan BKKBN bagi peserta JKN adalah sistem cafetaria: a. Kondom b. Pil Kombinasi c. Suntikan 3 bulanan d. Implan/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK)/Susuk KB e. IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) f. Alat & obat kontrasepsi baru sesuai kebijakan Pemerintah

28


Alokon merupakan barang persediaan yang memiliki nilai sangat strategis, baik dalam menunjang operasional Program Kependudukan dan KB maupun dalam hal anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan/pembeliannya sangat besar yang bersumber dari APBN. Untuk itu alokon tersebut harus dikelola dan dicatat dalam akuntansi barang persediaan dengan baik, dengan memperhatikan prosedur/ketentuan-ketentuan tentang penerimaan, penyimpanan dan pendistribusiannya. a. Perencanaan Kebutuhan Alkon Perencanaan kebutuhan alkon dilakukan secara berjenjang mulai tingkat Pusat sampai ke Kabupaten/Kota dengan menggunakan basis data kepesertaan JKN serta mempertimbangkan pola method mix kontrasepsi dan stock alkon. Perencanaan di tingkat lapangan dapat menggunakan R/I/PUS yang memuat informasi mengenai PUS dan metode kontrasepsi yang digunakan. Register ini diisi oleh kader bersama dengan PLKB sebagai bagian dari pengendalian di lapangan. b. Penerimaan dan Penyimpanan Termasuk Pemeliharaan dan Pengamanan Alokon Penerimaan alokon dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memeriksa kelengkapan administrasi. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk meyakinkan bahwa barang yang dikirim telah sesuai dengan jumlah pesanan, kualitas dan persyaratannya. Untuk itu hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk berita acara penerimaan barang. Penyimpanan merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penerimaan barang yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan melalui standarisasi penataan barang berdasarkan pada sistem First In First Out (FIFO) dan First Expired First Out (FEFO). Dalam penyimpanan barang khususnya alokon mengikuti standarisasi penyimpanan dari pabrik.

Tabel 4. Ratio Kecukupan Stock Alat dan Obat Kontrasepsi No. 1. 2. 3. 4. 5.

LOKASI Pusat Provinsi Kabupaten/Kota Faskes KB Akseptor (khusus akseptor Pil KB dan kondom)

MINIMUM 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 1 Bulan

MAXIMUM 24 Bulan 24 Bulan 24 Bulan 24 Bulan 1 Bulan

c. Pendistribusian Penyaluran atau pendistribusian merupakan rangkaian kegiatan perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Alokon dapat didistribusikan ke Faskes tingkat pertama dan tingkat lanjutan dengan syarat telah memiliki PKS dengan BPJS Kesehatan dan telah teregistrasi dalam SIM BKKBN melalui Kartu Pendaftaran Faskes KB (K/0/KB/14). Penyaluran alokon dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan pelayanan KB.


29

Bagan 4. Mekanisme Distribusi Alokon Program KB Nasional

MEKANISME DISTRIBUSI ALOKON PROGRAM KB F/V/KB

BKKBN PUSAT INFORMATION : Gudang

= Dropping = Tembusan

F/V/KB

= koordinasi

BKKBN PROVINSI Gudang

F/V/KB

SKPD KB Kab/Kota Gudang

F/II/KB

DINKES KAB/KOTA

PUSKESMAS INDUK

LSM/ RS PEMERINTAH/SWASTA PPLKB/UPTD

PUSTU KLINIK SWASTA

Faskes KB

PUSKESDES/POLINDES AKSEPTOR

Bagan 4 di atas menunjukkan mekanisme distribusi alokon program KB Nasional dari tingkat pusat hingga kepada akseptor/klien (end user). BKKBN Pusat akan mendistribusikan alokon ke perwakilan BKKBN provinsi berdasarkan telaah/evaluasi dari F/V/KB tentang persediaan barang di gudang provinsi. Demikian pula halnya pendistribusian alokon dari provinsi ke SKPD KB kabupaten dan kota. Penyerahan alokon dari Perwakilan BKKBN Provinsi ke SKPD KB Kabupaten dan Kota dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Barang Persediaan, sehingga kewenangan dan tanggung jawab menjadi berada pada SKPDKB Kabupaten/Kota. Di tingkat kabupaten dan kota, pendistribusian alokon ke puskesmas induk dilakukan berdasarkan telaah/evaluasi F/II/KB tentang laporan bulanan Faskes KB dengan tembusan kepada PPLKB/UPTD. Hasil telah penyaluran alokon dari Puskesmas induk alokon kemudian didistribusikan ke beberapa titik pelayanan, yaitu ke pustu, poskesdes/ polindes atau klinik swasta selain langsung ke akseptor. Selain ke Puskesmas Induk,

30


kabupaten dan kota dapat juga men-drop alokon langsung ke LSM/RS pemerintah/ RS swasta berdasarkan telaah/evaluasi F/II/KB tentang laporan bulanan Faskes KB. Pendistribusian alokon dari kabupaten/kota ke Faskes tingkat pertama maupun tingkat lanjutan harus melalui koordinasi dengan Dinkes kabupaten dan kota setempat. SKPD KB dapat mendistribusikan alokon langsung kepada praktik Dokter atau Praktik Bidan serta praktik perawat yang langsung bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregister dalam SIM BKKBN sesuai kewenangan pelayanan KB. d. Pemantauan Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Pemantauan ketersediaan alokon harus dilakukan secara berjenjang dengan memperhatikan rasio kecukupan stock alokon sebagaimana tercantum dalam tabel 4. Pemantauan alokon di gudang dapat menggunakan formulir F/V/KB yang dilaporkan secara berjenjang sampai ke tingkat pusat, sedangkan pemantauan alokon di tingkat Faskes menggunakan F/II/KB. Pemantauan alokon di tingkat Faskes ini dapat menggunakan forum minilokakarya antara Puskesmas dan PLKB. Pemantauan alokon di Faskes lainnya dapat menggunakan forum-forum koordinasi seperti pertemuan tim Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi/Pokja KB dalam JKN. D. Pembiayaan 1. Iuran Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan. Besarnya iuran JKN ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar hidup yang layak. Bagi Peserta PBI, iuran dibayar oleh Pemerintah; bagi Peserta Pekerja Penerima Upah, iurannya dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja dan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja iuran dibayar oleh Peserta yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, setiap Peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah (untuk pekerja penerima upah) atau suatu jumlah nominal tertentu (bukan penerima upah, PBI dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah). Setiap Pemberi Kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran peserta yang menjadi tanggung jawabnya, dan membayarkan iuran tersebut setiap bulan kepada BPJS Kesehatan secara berkala (paling lambat tanggal 10 setiap bulan). Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja wajib membayar iuran pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran dapat dilakukan diawal. BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran sesuai dengan Gaji atau Upah Peserta. Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran, BPJS Kesehatan memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi kerja dan/atau Peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima iuran dan dapat diperhitungkan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.


31

2. Cara Pembayaran Pelayanan KB a. Standar Tarif Besaran pembayaran yang dilakukan BPJS Kesehatan kepada Faskes berdasarkan pada kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah fasilitas kesehatan tersebut (di setiap provinsi) berada serta mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 1) Faskes Tingkat Pertama Tarif pelayanan KB pada Faskes Tingkat Pertama menggunakan tarif kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan setiap bulannya. Pelayanan KB konseling, pemberian kondom dan pelayanan pil masuk dalam komponen pembiayaan kapitasi pada FKTP. sedangkan untuk pelayanan KB berupa pemasangan/pencabutan suntik KB, pelayanan IUD/implan, dan pelayanan sterilisasi (tubektomi dan vasektomi) pembayarannya sesuai ketentuan dalam lampiran Permenkes 59 tahun 2014. Dengan adanya pengaturan tarif kapitasi dan pembayaran kapitasi untuk 1000 jiwa di wilayah FKTP berada maka semua peserta JKN akan mempuyai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, sehingga tidak diperlukan lagi adanya pembayaran kompensasi. (Permenkes 59 tahun 2014 pasal 12). 2) Praktik Bidan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di kecamatan yang tidak memiliki dokter. Tarif pelayanan keluarga berencana pada Praktik Bidan disuatu kecamatan yang tidak memiliki dokter berdasarkan ketetapan dari Dinas Kesehatan setempat menggunakan tarif non kapitasi pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan setiap bulannya. (tabel no.5) 3) Praktik Perawat yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di suatu kecamatan tanpa ada tenaga dokter dengan penetapan Kepala Dinas Kesehatan setempat. Tarif pelayanan keluarga berencana di Praktik Perawat ini belum diatur. 4) Jejaring fasilitas kesehatan KB Tarif pelayanan KB di jejaring fasilitas kesehatan KB (Praktik Bidan) menggunakan tarif kapitasi dan non kapitasi yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Besaran tarif berdasarkan kesepakatan antara pimpinan fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES). Tabel 5 Tarif Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Kebidanan dan Neonatal (Permenkes No. 59 tahun 2014 )

32

No.

Pelayanan KB

Besaran Tarif Non Kapitasi

1. 2. 3.

Pemasangan atau pencabutan IUD/implan Pelayanan KB suntik Penanganan komplikasi KB

4.

pelayanan KB MOP/vasektomi

Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).


5) Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, BPJS Kesehatan membayar dengan sistem paket Indonesian - Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG’s, yaitu besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit. Pelayanan vasektomi dan tubektomi merupakan pelayanan KB yang dibayar dengan sistem INA-CBG’s. (terlampir) b. Prosedur Pengajuan Klaim 1) Prosedur pengajuan klaim di Faskes Tingkat Pertama dan Tingkat Lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Praktik Bidan diluar Faskes Tingkat Pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maupun Faskes Tingkat Pertama yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan. a) Kelengkapan administrasi klaim umum pada Faskes Tingkat Pertama antara lain: • Formulir pengajuan klaim (FPK) rangkap 3 (tiga); • Softcopy data pelayanan bagi Fasilitas Kesehatan yang telah menggunakan aplikasi P-Care/aplikasi BPJS Kesehatan lain (untuk PMI/UTD) atau rekapitulasi pelayanan secara manual untuk Fasilitas Kesehatan yang belum menggunakan aplikasi P-Care; • Kuitansi asli bermaterai cukup; • Bukti pelayanan yang sudah ditandatangani oleh peserta atau anggota keluarga; • Kelengkapan lain yang dipersyaratkan oleh masing-masing tagihan klaim. b) Kelengkapan administrasi klaim umum pada Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan antara lain: • Formulir pengajuan klaim (FPK) rangkap 3 (tiga); • Softcopy luaran aplikasi; • Kuitansi asli bermaterai cukup; • Bukti pelayanan yang sudah ditandatangani oleh peserta atau anggota keluarga. • Kelengkapan lain yang dipersyaratkan oleh masing-masing tagihan klaim 2) Prosedur pengajuan klaim bagi jejaring Faskes KB (Praktik Bidan, Praktik Dokter yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan) sebagai berikut: Pengajuan klaim pelayanan KB satu bulan sebelumnya dilakukan setiap tanggal 3 (tiga) bulan berjalan dengan mempertimbangkan jadual pelaporan hasil pelayanan KB yang dilakukan dari Faskes ke Kabupaten/Kota yang jatuh pada tanggal 7 (tujuh) bulan berjalan dan waktu yang dibutuhkan oleh fasilitas kesehatan untuk melakukan rekapitulasi dan verifikasi klaim yang diajukan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kepesertaan JKN dan kesesuaian besaran nominal yang diklaimkan dengan jumlah pelayanan. Fasilitas kesehatan tingkat pertama membayarkan pelayanan KB ke jejaring yang diberikan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah pengajuan klaim lengkap diterima ke fasilitas kesehatan tempat menginduk. Pengajuan klaim pelayanan KB dari jejaring ke Faskes tingkat pertama menyertakan berkas pertanggungjawaban klaim berupa:


33

a) Formulir Pencatatan Pelayanan KB (F/II/KB/14) b) Foto Kopi Kartu Peserta KB (K/I/KB/14)

Bagan 5 BAGAN PENGAJUAN KLAIM BPJS Kesehatan/Kantor Cabang, Kantor Layanan Operasional Kab./Kota

Keterangan : = pembayaran kapitasi / Non Kapita = pengajuan klaim = pembayaran non kapitasi

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Praktik Bidan yg Bekerjasama dg BPJS Kesehatan

Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan

= pembayaran Klaim INA CBG

PRAKTIK BIDAN

E. Pencatatan dan Pelaporan 1. Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB dalam JKN Data dan informasi hasil pelayanan KB dalam JKN merupakan bahan pengambilan keputusan, perencanaan, pemantauan, dan penilaian serta pengendalian program KB dalam JKN. Oleh karena itu data dan informasi yang dihasilkan harus akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya. Hasil pelayanan KB yang dilakukan oleh Faskes wajib dilaporkan, selain kepada BPJS Kesehatan, tembusan juga dikirim kepada SKPD KB di Kabupaten dan Kota, BKKBN Perwakilan Provinsi, serta Dinkes Kabupaten dan Kota, diberikan secara berkala, selambat-lambatnya pada minggu pertama setiap bulan dengan menggunakan formulir serta mekanisme pengelolaan data pencatatan dan pelaporan BKKBN secara manual atau berbasis teknologi informasi. Kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dalam JKN meliputi pengumpulan, pencatatan serta pengolahan dan pelaporan data dan informasi tentang kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan KB di Faskes KB yang telah memiliki PKS dengan BPJS Kesehatan dan telah teregistrasi dalam SIM BKKBN. Kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan Keluarga Berencana dalam JKN dilaksanakan sesuai dengan sistem dan tata cara pencatatan dan pelaporan Program KB Nasional berbasis teknologi informasi yang telah diperbaharui pada tahun 2014. Kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dalam JKN meliputi: a. Kegiatan Pelayanan KB di Faskes KB

34


b. Hasil Kegiatan Pelayanan KB di Faskes KB c. Persediaan Alokon di Faskes KB 2. Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB dalam JKN Kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dalam JKN diharapkan dapat menyediakan berbagai data dan informasi hasil pelayanan KB di seluruh Faskes KB yang telah memiliki PKS dengan BPJS Kesehatan serta telah teregistrasi dalam SIM BKKBN. Adapun mekanisme dan alur pencatatan dan pelaporan Pelayanan KB dalam JKN adalah sebagai berikut: a. Seluruh Faskes KB yang telah dan akan melakukan PKS dengan BPJS Kesehatan, baik yang sudah maupun yang belum teregistrasi dalam SIM BKKBN, harus segera dilakukan registrasi dengan menggunakan formulir pendaftaran Faskes KB yang telah diperbaharui (K/0/KB/13). b. Untuk pembukaan atau peresmian Faskes KB baru harus dibuat kartu pendaftaran Faskes KB (K/0/KB/13) dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dikirim ke SKPD KB Kabupaten/Kota dan arsip. c. Setiap bulan Januari pada awal tahun anggaran dilakukan pendaftaran ulang untuk setiap Faskes KB yang telah teregistrasi, dengan mengisi kartu pendaftaran Faskes KB (K/0/KB/13). Hal ini dimaksudkan untuk melakukan perbaikan/penyesuaian data dan informasi mengenai Faskes KB yang bersangkutan. Kartu Pendaftaran Faskes KB (K/0/ KB/14) tersebut harus dikirim ke SKPD KB Kabupaten/ Kota dan Dinkes Kab/Kota dengan tembusan Camat paling lambat tanggal 7 Januari secara manual (pos/kurir) atau elektronik (fax/email/web online http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/). d. Setiap peserta KB baru dan peserta KB pindahan dari Faskes KB atau pelayanan lain dibuatkan kartu status peserta KB (K/IV/KB/13), yang antara lain memuat anamnesa dan pemeriksaan fisik peserta KB yang bersangkutan, kartu ini disimpan di Faskes KB yang bersangkutan dan digunakan kembali sewaktu peserta KB melakukan kunjungan ulang di Faskes KB tersebut. e. Setiap peserta KB baru dibuatkan kartu peserta KB (K/I/KB/13), yang antara lain memuat identitas dan riwayat peserta KB yang bersangkutan, kartu ini disimpan oleh peserta KB yang bersangkutan dan digunakan kembali sewaktu peserta KB melakukan kunjungan ulang pelayanan KB. f. Setiap hari pelayanan KB yang dilakukan oleh Faskes KB harus dicatat dalam register Faskes KB (R/I/KB/13), dan pada setiap akhir bulan dilakukan penjumlahan hasil pelayanan KB. Register ini merupakan sumber data untuk pengisian laporan bulanan Faskes KB (F/II/KB/13). g. Setiap penerimaan dan pengeluaran jenis alat kontrasepsi oleh Faskes KB dicatat dalam register alat kontrasepsi Faskes KB (R/II/KB/13), dan pada setiap akhir bulan dilakukan penjumlahan. Register alat kontrasepsi Faskes KB (R/II/ KB/13) merupakan sumber data untuk pengisian laporan bulanan Faskes KB (F/II/KB/13). h. Setiap pelayanan KB bergerak harus dicatat dalam register pelayanan Faskes KB (R/I/ KB/13) dan register alat kontrasepsi (R/II/KB/13) Faskes KB terdekat yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregistrasi dalam SIM BKKBN. i. Setiap pelayanan KB yang dilakukan oleh Jejaring Faskes KB harus dicatat dalam Buku Bantu, setiap akhir bulan dilakukan penjumlahan hasil pelayanan KB dan hasilnya dilaporkan ke Faskes KB terdekat yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregistrasi dalam SIM BKKBN paling lambat tanggal 5 setiap bulan. j. Setiap bulan, petugas Faskes KB membuat laporan bulanan Faskes KB (F/II/KB/13) yang sumber datanya diambil dari register pelayanan Faskes KB (R/I/KB/13) dan register alat Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Jaminan Kesehatan Nasional

35

kontrasepsi Faskes KB (R/II/KB/13). Laporan bulanan hasil pelayanan KB (F/II/KB/13) di Faskes KB dan laporan bulanan format dari Dinkes Kab/Kota (laporan Kohort KB) harus dikirim ke SKPD KB Kabupaten/ Kota dan Dinkes Kab/Kota dengan tembusan Camat paling lambat tanggal 7 setiap bulan secara manual (pos/kurir) atau elektronik (fax/ email/ web online http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/). k. Setiap bulan SKPD KB Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi laporan bulanan Faskes KB tingkat kabupaten/ kota dengan menggunakan formulir Rek.Kab.F/II/KB/13. Data untuk membuat laporan ini diambil dari laporan bulanan Faskes KB (F/II/KB/13) yang diterima dari Faskes KB yang berada di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Laporan Rek.Kab.F/II/KB/13 harus dikirim ke Perwakilan BKKBN Provinsi dengan tembusan Walikota/Bupati paling lambat tanggal 10 setiap bulan secara manual (pos/ kurir) atau elektronik (fax/email/web online http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/). l. Setiap bulan Perwakilan BKKBN Provinsi membuat Rekapitulasi laporan Bulanan Faskes KB tingkat provinsi dengan menggunakan formulir Rek. Prov.F/II/KB/13. Data untuk membuat laporan ini diambil dari rekapitulasi laporan bulanan Faskes KB tingkat kabupaten/kota (Rek.Kab.F/II/KB/13) yang diterima dari SKPD KB Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan. Laporan Rek.Prov.F/II/KB/13 harus dikirim ke BKKBN Pusat c.q. Direktorat Pelaporan dan Statistik, dengan tembusan Gubernur paling lambat tanggal 15 setiap bulan secara manual (pos/kurir) atau elektronik (fax/ email/web online http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/). m. Satu tahun sekali SKPD KB Kabupaten/kota membuat rekapitulasi kartu pendaftaran Faskes KB tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan formulir Rek.Kab.K/0/KB/13. Data untuk membuat laporan ini diambil dari semua K/0/KB/13 yang diterima dari Faskes KB yang berada di wilayah kerja SKPD KB Kabupaten/Kota. Laporan Rek.Kab.K/0/ KB/13 harus dikirim ke Perwakilan BKKBN Provinsi dengan tembusan Walikota/Bupati setempat paling lambat tanggal 21 Januari secara manual (pos/kurir) atau elektronik (fax/email/web online http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/). n. Satu tahun sekali Perwakilan BKKBN Provinsi membuat rekapitulasi pendaftaran Faskes KB tingkat provinsi dengan menggunakan formulir Rek.Prov.K/0/KB/13. Data untuk membuat laporan ini diambil dari semua Rek.Kab.K/0/KB/13 yang diterima dari SKPD KB Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja BKKBN Provinsi. Laporan Rek. Prov.K/0/KB/13 harus dikirim ke BKKBN Pusat c.q. Direktorat Pelaporan dan Statistik, dengan tembusan Gubernur setempat paling lambat tanggal 7 Februari secara manual (pos/kurir) atau elektronik (fax/email/web online http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/).

36


BAGAN 6

ALUR PENCATATAN DAN PELAPORAN PELAYANAN KONTRASEPSI PROGRAM KKB NASIONAL

BKKBN PUSAT Rek.Prov.K/O/KB/13 Tgl. 7 Februari

Rek.Prov.K/O/KB/13 Tgl. 7 Februari

Rek.Prov.F/II/KB/13 Bulanan Tgl. 15

Rek.Prov.F/II/KB/13 Bulanan Tgl. 15

BKKBN PROPINSI Rek.Kab.F/II/KB/13 Bulanan Tgl. 10 Rek.Kab.F/II/KB/13 Bulanan Tgl. 10

Rek.Kab.K/O/KB/13 Tgl. 21 Januari

Rek.Kab.K/O/KB/13 Tgl. 21 Januari

SKPD KB Kab/Kota K/O/KB/13 Tgl. 7 Januari F/II/KB/13 Bulanan Tgl. 7

KA UPT. PPLKB K/O/KB/13 Tgl. 7 Januari

K/O/KB/13 Tgl. 7 Januari

F/II/KB/13 Bulanan Tgl. 7

F/II/KB/13 Bulanan Tgl. 7

FASKES KB R/I/KB/13

R/III/KB/13

K/I/KB/13

K/IV/KB/13

F/I/PH/DBM/13

KETERANGAN LAPORAN MANUAL LAPORAN ONLINE LAPORAN UMPAN BALIK KOORDINASI


37

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Tujuan dan Mekanisme 1. Tujuan a. Pemantauan Pelayanan KB bertujuan untuk mengamati perkembangan penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN dan melihat kesesuaian antara perencanaan program dan pelaksanaan dilapangan. b. Evaluasi pelayanan KB bertujuan untuk melihat pencapaian indikator keberhasilan sebagai mana yang telah ditetapkan. 2. Mekanisme Mekanisme pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh kelompok kerja KB dalam JKN melalui kegiatan: a. Pertemuan koordinasi b. Kunjungan lapangan/Supervisi fasilitatif c. Survei. B. Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan penyelenggaraan pelayanan KB dalam era JKN memperhatikan beberapa indikator keberhasilan yang meliputi: 1. Indikator Input a. Tersedianya regulasi atau pedoman yang terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan KB dalam JKN; b. Tersedianya peta PUS yang memberikan informasi mengenai sasaran Program KB dalam JKN; c. Tersedianya data peserta JKN (PUS) dan Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregister dalam SIM BKKBN; d. Terbentuknya kelompok kerja KB dalam JKN di berbagai tingkatan wilayah hingga desa; e. Tersedianya bahan advokasi tentang penyelenggaraan KB dalam JKN; f. Tersedianya jenis dan jumlah materi KIE yang mendukung implementasi penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN di Faskes; g. Tersedianya alokon di seluruh Faskes yang bekerjasama dengan BPJS dan teregistrasi dalam SIM BKKBN; h. Tersedianya sarana penunjang pelayanan KB dan formulir pencatatan dan pelaporan di seluruh Faskes yang bekerjasama dengan BPJS dan teregistrasi dalam SIM BKKBN sesuai dengan ruang lingkup pelayanan yang diberikan; i. Tersedianya tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan KB di seluruh Faskes; j. Tersedianya pendanaan upaya penggerakkan PUS untuk ber KB dan pendanaan atas pelayanan KB yang diberikan. 2. Indikator Proses a. Terlaksananya pertemuan berkala kelompok kerja KB dalam JKN di berbagai tingkatan wilayah hingga desa; b. Terlaksananya advokasi, promosi dan sosialisasi tentang penyelenggaraan KB dalam JKN;

38


c. Terdistribusinya alokon di seluruh Faskes yang bekerjasama dengan BPJS dan teregistrasi dalam SIM BKKBN; d. Terdistribusinya sarana penunjang pelayanan KB dan formulir pencatatan dan pelaporan di seluruh Faskes yang bekerjasama dengan BPJS dan teregistrasi dalam SIM BKKBN sesuai dengan ruang lingkup pelayanan yang diberikan; e. Terselenggaranya proses klaim pelayanan KB dalam JKN yang terbuka, efisien dan akuntabel; f. Terlaksananya pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dalam JKN secara berjenjang; g. Terselenggaranya sistem rujukan pelayanan KB secara terstruktur dan berjenjang dalam JKN. 3. Indikator Output a. Indeks kepuasan peserta terhadap pelayanan KB dalam JKN; b. Indeks kepuasan tenaga dan Faskes terhadap pelayanan KB dalam JKN; c. Dukungan pemerintah daerah dan stakeholder terhadap penyelenggaraan KB dalam JKN; d. Meningkatnya cakupan kesertaan ber KB. e. Penanganan Keluhan Pelayanan KB Jika dalam pemberian pelayanan kesehatan khususnya KB di dalam JKN, ditemui beberapa kendala khususnya keluhan dalam pelayanan KB, maka Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah harus memberikan jawaban terhadap keluhan tersebut, Untuk lebih memudahkan pengaduan tersebut, maka perlu diatur tata mekanisme pengaduan, meliputi: 1. Penanganan keluhan untuk menyelesaikan masalah pelayanan KB baik bersifat administratif maupun medis dilakukan pada tingkat terdekat dan dilakukan secara berjenjang. 2. Permasalahan dapat terjadi antara : a. Peserta dan Faskes b. Peserta dan BPJS Kesehatan c. BPJS Kesehatan dan Faskes d. BPJS Kesehatan dan asosiasi fasilitas kesehatan e. BPJS Kesehatan dengan lembaga yang membidangi program KB 4. Penyelesaian keluhan a. Jika peserta dan/atau Faskes tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari BPJS Kesehatan maka dapat menyampaikan pengaduan kepada Menteri Kesehatan. b. Jika peserta tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, peserta dapat mengajukan pengaduan kepada Faskes yang bekerja sama dengan BPJS dan atau kepada BPJS Kesehatan. c. Jika terjadi sengketa antara pihak-pihak tersebut diatas maka sebaiknya di selesaikan secara musyawarah. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah diselesaikan secara mediasi atau pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pengaduan dan keluhan terhadap layanan KB harus segera ditindaklanjuti. Prinsip Penanganan Keluhan adalah: a. Berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai sesuai dengan kriteria tertentu yang di tetapkan; b. Ditangani/ditanggapi secara cepat dan tepat. Penanganan dan penyelesaian pengaduan diselesaikan pada tingkat yang terdekat dengan lokasi timbulnya masalah;


39

c. Efektif dan efisien (tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya); d. Akuntabel (dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat); e. Transparan (berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka). d. Rekredensialing Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN, rekredensialing dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum masa PKS berakhir. Secara berkala Faskes akan dievaluasi oleh BPJS Kesehatan untuk rekredensialing. Dalam menetapkan Faskes, BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan rekredensialing dengan menggunakan kriteria teknis yang meliputi : 1. Sumber Daya Manusia 2. Kelengkapan sarana dan prasarana 3. Lingkup Pelayanan dan 4. Komitmen Pelayanan Selain menggunakan kriteria teknis tersebut di atas, BPJS Kesehatan juga menggunakan penilaian kinerja yang disepakati bersama dalam melakukan seleksi dan rekredensialing. Perpanjangan kerjasama antara Faskes dengan BPJS Kesehatan dilakukan setelah dilakukan rekredensialing. Kriteria Teknis dimaksud untuk penetapan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, jenis dan luasnya pelayanan, besaran kapitasi, dan jumlah peserta yang dilayani. BPJS Kesehatan dalam menetapkan kriteria teknis berpedoman pada peraturan Menteri Kesehatan. Penilaian kinerja Faskes menggunakan indikator kinerja sebagai berikut : 1. Cakupan pelayanan KB 2. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB 3. Minimalnya angka komplikasi atau efek samping 4. Minimalnya keluhan peserta terhadap pelayanan yang diberikan oleh Faskes Tim Pokja dapat memberikan rekomendasi untuk Rekredensialing.

40


BAB V PENUTUP

Secara garis besar pedoman ini memuat pokok-pokok mekanisme pelaksanaan program KB yang meliputi pelayanan KB statis baik di fasilitas tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan serta pelayanan KB jalur pemerintah maupun swasta. Dengan tersusunnya pedoman ini diharapkan dapat terjadi keseragaman pemahaman tentang pelaksanaan program KB dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Pedoman ini berlaku dan ditetapkan sejak diterbitkan dan bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur dan belum tercantum dalam pedoman ini, dapat diatur kemudian dengan melakukan revisi atas buku pedoman ini. Jika ada saran dan masukan terhadap buku pedoman ini mohon dapat dikirimkan melalui e-mail [email protected]


41

42


Lampiran


43

44


Lampiran 1 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAN PT ASKES (PERSERO) TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL NOMOR : 363/KSM/G2/2013 NOMOR : 0487/KTR/1213 Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Tangerang, Provinsi Banten, kami yang bertanda tangan dibawah ini: I. Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D., Sp.GK., selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/M Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang berkedudukan di Jl. Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; II. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes., selaku Direktur Utama PT Askes (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor SK09/MBU/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan serta Perubahan Nomenklatur Jabatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kesehatan Indonesia, mewakili Direksi untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Akta Notaris Muhani Salim, SH Nomor 104 Tahun 1992, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., Nomor 24, tanggal 13 Agustus 2012, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

disebut PARA PIHAK. PARA

1. PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas di Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana. Memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional dalam penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, pelaksanaan advokasi, dan koordinasi, penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi; 2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perusahaan Perseroan (Persero) yang menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya serta pihak lain yang ikut serta dalam Program Pemeliharaan Kesehatan;

Lampiran Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Dan PT Askes (Persero)

45

3. Bahwa PIHAK KEDUA pada tanggal 1 Januari tahun 2014 dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan, sehingga semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PIHAK KEDUA menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan. Berdasarkan: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahufi 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90); 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 235/JP005/E3/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat; 12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 47/HK010/D5/2010 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/ B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

46


15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/ B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana untuk peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan. (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya kerjasama dan sinergi antara PARA PIHAK untuk peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan agar terjamin akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana. Pasal 2 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi: 1. Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta, baik Tingkat Pertama maupun Rujukan Tingkat Lanjutan yang memberikan pelayanan KB bagi peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan. 2. Pelayanan KB meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi. 3. Mekanisme pemberian pelayanan KB bagi peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan. 4. Peningkatan kompetensi dokter dan bidan dalam pelayanan KB. 5. Sosialisasi pelayanan KB dalam JKN. 6. Pencatatan dan pelaporan pelayanan KB. 7. Monitoring dan evaluasi. 8. Pelayanan KB pada daerah yang tidak ada fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat. Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Memberikan informasi dan rekomendasi kepada PIHAK KEDUA tentang Fasilitas Kesehatan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk memberikan pelayanan KB di fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta kepada yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan. b. Menggerakkan secara berjenjang mulai dari perwakilan BKKBN Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Keluarga Berencana Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Puskesmas di wilayah kerjanya dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana melalui pertemuan berkala, bimbingan teknis dan supervisi terpadu.


47

c. Menyediakan dan mendistribusikan: 1) Materi komunikasi, informasi dan edukasi untuk penggerakan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) ke fasilitas pelayanan yang berkerja sama dengan BPJS Kesehatan. 2) Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi ke fasilitas pelayanan yang berkerja sama dengan BPJS Kesehatan. 3) Menjamin ketersediaan alat dan Obat Kontrasepsi (alokon) sesuai dengan kebutuhan pelayanan KB ke seluruh fasilitas pelayanan yang teregistrasi dan berkerja sama dengan BPJS Kesehatan. d. Merencanakan lokus penggerakan pelayanan KB mobile sesuai dengan penetapan PUS, yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. e. Melakukan pelatihan teknis medis pelayanan KB bagi dokter dan bidan serta pelatihan non teknis medis bagi petugas di fasilitas pelayanan yang berkerja sama dengan BPJS Kesehatan. f. Melakukan sosialisasi pelayanan KB dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). g. Melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, pengawasan dan evaluasi Program Keluarga Berencana dalam JKN. (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA tentang Fasilitas Kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. b. Menyediakan anggaran pelayanan KB pada setiap fasilitas kesehatan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. c. Melakukan sosialisasi pelayanan KB dalam JKN. d. Melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, pengawasan dan evaluasi Program Keluarga Berencana dalam JKN. Pasal 4 PELAKSANAAN Pelaksanaan lebih lanjut dari Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam bentuk Pedoman secara bersama-sama oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Pasal 5 PEMBIAYAAN Segala pembiayaan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 6 JANGKA WAKTU (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani. Dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK. (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

48


berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK latnnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya. (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati. Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila PARA PIHAK terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Pasal 8 PENGALIHAN Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 60 ayat (3) huruf a UU BPJS Nomor 24 tahun 2011 maka PARA PIHAK sepakat bahwa sejak 1 Januari 2014 hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA yang timbul berdasarkan perjanjian ini akan dialihkan seluruhnya kepada BPJS Kesehatan. Pasal 9 LAIN-LAIN Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dan atau perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. Pasal 10 PENUTUP (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk PARA PIHAK. (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik • untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.


49

50


Lampiran 2 CONTOH PERJANJIAN KERJASAMA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PUSKESMAS SUKA MAJU DENGAN PRAKTIK BIDAN RINTA NOMOR : ......./…… /Thn….. TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Pada hari ini ….. tanggal …. bulan …. tahun ……, yang bertanda-tangan dibawah ini: I. dr. Arista Julian, Jabatan Kepala Puskesmas Suka Maju, berkedudukan di Jakarta, Jalan Belanak No. 1 Suka Maju, Jakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dan oleh karenanya berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Puskesmas Suka Maju, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. II. Bidan Rinta, Jabatan Praktik Bidan Mandiri (PRAKTIK BIDAN), berkedudukan di Jakarta, Jalan Gabus, Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan oleh karenanya berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Praktik Bidan Mandiri (PRAKTIK BIDAN) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Penanggung Jawab Penyelenggara pelayanan kesehatan dan KB ; b. bahwa PIHAK PERTAMA, melakukan penguatan kemitraan dengan berbagai lembaga/ organisasi kemasyarakatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional; c. bahwa PIHAK KEDUA sebagai Praktik Bidan Mandiri (PRAKTIK BIDAN), bergerak dalam bidang melaksanakan salah satu bagian tugas Pemerintahan di bidang Keluarga Berencana dalam upaya mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera; d. bahwa PARA PIHAK secara bersama-sama menjalankan dan/atau mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional. (2) Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 ); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256 );

Lampiran Perjanjian Kerjasama Antara Puskesmas Suka Maju Dengan Praktik Bidan Rinta

51

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/149/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggara Praktik Bidan; 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; 9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 120/ PER/G4/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Berdasarkan beberapa hal di atas, PARA PIHAK sepakat bekerjasama untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Maksud dan Tujuan 1) Maksud perjanjian ini adalah meningkatkan cakupan pelayanan KB dalam JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama. 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah: a. Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di PIHAK KEDUA b. Menjamin pencatatan dan pelaporan pelayanan KB oleh PARA PIHAK c. Meningkatkan koordinasi manfaat oleh PARA PIHAK dalam penyelenggaraan KB d. Menjamin ketepatan waktu dalam pengajuan dan pembayaran klaim oleh PARA PIHAK e. Meningkatkan pembinaan keberlangsungan pelayanan KB kepada PIHAK KEDUA Pasal 2 Ruang Lingkup Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi : a. Pelayanan Keluarga Berencana yang berkualitas. b. Pencatatan dan Pelaporan pelayanan KB c. Pembiayaan d. Pemantauan dan Evaluasi Pasal 3 Hak dan Kewajiban (1) Hak PIHAK PERTAMA, paling sedikit terdiri atas: a. Membuat dan menghentikan Perjanjian kerjasama dengan PIHAK KEDUA b. Menerima laporan pelayanan KB yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA c. Menerima pengajuan klaim atas pelayanan KB yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA d. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan koordinasi manfaat penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional ; (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA, paling sedikit terdiri atas: a. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA berkaitan dengan kepesertaan, prosedur pelayanan dan pembayaran b. Melakukan pembayaran klaim kepada PIHAK KEDUA atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 30 hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap 52


(3) Hak PIHAK KEDUA, paling sedikit terdiri atas: a. Mendapatkan informasi dari PIHAK PERTAMA berkaitan dengan kepesertaan, prosedur pelayanan, pembayaran dan pembinaan b. Mendapatkan pembayaran klaim atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 30 hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap c. Bersama PIHAK PERTAMA melaksanakan koordinasi manfaat penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional ; (4) Kewajiban PIHAK KEDUA, paling sedikit terdiri atas: a. Memberikan pelayanan KB kepada peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Memberikan pelaporan atas pelayanan KB yang diberikan c. Mengajukan klaim atas pelayanan yang diberikan kepada peserta d. Bersama PIHAK PERTAMA melaksanakan pemantauan dan evaluasi mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Pasal 4 Jangka Waktu (1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan KEDUA PIHAK. Pasal 5 Penutup (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur didalam perjanjian kerjasama ini akan di atur kemudian dalam addendum (2) Naskah kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. (3) Kerja sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh KEDUA PIHAK. PIHAK PERTAMA Kepala Puskesmas Suka Maju

PIHAK KEDUA Praktik Bidan Mandiri

(dr. Arista Julian)

(Bidan Rinta)

Mengetahui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta,

( ………………………………………………)


53

54


Lampiran 3

KODE ICD BERHUBUNGAN DGN KB ICD - 10 Z30 Contraceptive management Z30.0 General counselling and advice on contraception Family planning advice NOS Initial prescription of contraceptives Z30.1 Insertion of (intrauterine) contraceptive device Z30.2 Sterilization Admission for interruption of fallopian tubes or vasa deferentia Z30.3 Menstrual extraction Interception of pregnancy Menstrual regulation Z30.4 Surveillance of contraceptive drugs Repeat prescription for contraceptive pill or other contraceptive drugs Routine examination for contraceptive maintenance Z30.5 Surveillance of (intrauterine) contraceptive device Checking, reinsertion or removal of (intrauterine) contraceptive device Z30.8 Other contraceptive management Postvasectomy sperm count Z30.9 Contraceptive management, unspecified ICD-9CM 63.73 Vasektomy 63.72 Ligation of spermatic cord 63.71 Ligation of vas deferens 63.70 Male sterization prosedur, NOS 66.39 Other bilateral destruction or occlussion of fallopian tube 69.7 Insertion of intrauterine contraceptive device 97.71 Removal of intrauterine contraceptive device

Lampiran kode ICD yang berhubungan dengan KB (ICD - 9 CM & ICD - 10)

55

56



57

58



59

60


PERMENKES NO 59 TAHUN 2014 Tarif INA-CBG 2014 Rawat Inap

61

574

No

Kode INA-CBG O-6-10-I

PROSEDUR OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR RINGAN

Deskripsi Kode INA-CBG

Tarif INA-CBG 2014 Rawat Inap

PERMENKES NO 59 TAHUN 2014

Lampiran 4

4.424.300 4.022.100 3.656.500 5.285.100 4.463.700 4.057.900 3.689.000 5.300.400 4.476.700 4.069.700 3.699.700 5.378.800 4.542.900 4.129.900 3.754.500 5.425.600 4.582.400 4.165.900 3.787.100 6.905.000 7.444.400

KELAS B KELAS C KELAS D 2 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D 3 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D 4 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D 5 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D RSU Rujukan Nasional RSK Rujukan Nasional

1

Tarif Kelas 3 5.237.900

Rumah Sakit KELAS A

Regional

5.309.200 4.826.600 4.387.800 6.342.100 5.357.000 4.869.500 4.426.800 6.360.500 5.372.500 4.883.600 4.439.700 6.454.600 5.452.000 4.955.900 4.505.400 6.510.700 5.499.500 4.999.000 4.544.600 8.286.000 8.933.300


6.194.100 5.631.000 5.119.100 7.399.100 6.249.200 5.681.700 5.165.200 7.420.500 6.267.300 5.698.100 5.180.100 7.530.400 6.360.100 5.782.500 5.256.800 7.595.900 6.415.400 5.832.800 5.302.500 9.667.000 10.422.100


62


578

577

O-6-11-II

O-6-11-I

PROSEDUR PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET SEDANG

PROSEDUR PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET RINGAN

3

2

4.683.600 3.534.000 2.721.300 2.090.100 4.725.300 3.565.900 2.745.800 2.109.000 4.739.000

KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D KELAS A

2.498.900 2.048.400 1.726.400 4.252.100 2.521.100 2.066.800 1.741.800 4.264.500 2.528.500 2.072.800 1.746.900 4.327.600 2.565.900 2.103.500 1.772.700 4.365.200 2.588.200 2.121.800 1.788.100 5.827.800 5.162.900

KELAS B KELAS C KELAS D 2 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D 3 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D 4 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D 5 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D RSU Rujukan Nasional RSK Rujukan Nasional 1

4.412.200

KELAS A

1

4.240.900 3.265.600 2.508.200 5.670.300 4.278.600 3.295.000 2.530.500 5.686.700

5.620.300

2.998.700 2.458.000 2.071.700 5.102.600 3.025.700 2.480.200 2.090.200 5.117.400 3.034.500 2.487.400 2.096.200 5.193.100 3.079.400 2.524.200 2.127.200 5.238.300 3.106.200 2.546.100 2.145.800 6.993.400 6.195.400

5.507.100

4.947.700 3.809.800 2.926.200 6.616.000 4.992.200 3.844.100 2.952.500 6.635.200

6.557.000

3.498.500 2.867.700 2.417.000 5.952.400 3.530.000 2.893.200 2.438.500 5.969.700 3.540.200 2.901.600 2.445.600 6.058.000 3.592.600 2.944.600 2.481.800 6.110.700 3.623.800 2.970.200 2.503.400 8.158.900 7.228.000

5.899.900


63

579

O-6-11-III

PROSEDUR PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET BERAT

5

4

3

2

1

8.416.000 6.001.500 4.621.300 3.539.000 8.490.900 6.054.900 4.662.900 3.570.500 8.515.500 6.072.500 4.676.400 3.580.900 8.641.500 6.162.300 4.745.700 3.633.900 8.716.700

KELAS B KELAS C KELAS D KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D KELAS A

3.576.200 2.753.800 2.115.100 4.809.100 3.629.100 2.794.500 2.146.400 4.850.900 3.660.700 2.818.800 2.165.100 7.708.900 6.656.400

KELAS A

KELAS B KELAS C KELAS D 4 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D 5 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D RSU Rujukan Nasional RSK Rujukan Nasional

7.201.800 5.545.600 4.246.800 10.189.000 7.266.600 5.595.500 4.285.000 10.218.600 7.287.700 5.611.700 4.297.500 10.369.800 7.395.500 5.694.800 4.361.100 10.460.000

10.099.100

4.291.000 3.304.500 2.537.800 5.770.900 4.354.500 3.353.400 2.575.400 5.821.100 4.392.400 3.382.600 2.597.800 9.250.700 7.987.700

8.402.100 6.469.900 4.954.600 11.887.200 8.477.700 6.528.100 4.998.700 11.921.700 8.502.300 6.547.000 5.013.200 12.098.100 8.628.100 6.643.900 5.087.400 12.203.400

11.782.300

5.006.700 3.855.300 2.961.100 6.733.400 5.080.800 3.912.300 3.004.900 6.792.000 5.125.000 3.946.400 3.031.100 10.792.500 9.318.900

64


O-6-13-I

W-1-13-I

583

748

PROSEDUR INTERUPSI TUBA DENGAN ENDOSKOP RINGAN

PERSALINAN VAGINAL RINGAN

1

3.935.200 2.249.600

KELAS B

2.622.300 2.215.000 2.013.600 1.830.600 2.645.900 2.234.900 2.031.800 1.846.900 2.653.600 2.241.400 2.037.600 1.852.200 2.692.800 2.274.600 2.067.800 1.879.600 2.716.300 2.294.400 2.085.800 1.896.000 3.032.700 2.686.300

6.216.000 4.786.900 3.665.500 13.150.500 11.605.300

KELAS A

KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D 2 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D 3 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D 4 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D 5 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D RSU Rujukan Nasional RSK Rujukan Nasional

1

KELAS B KELAS C KELAS D RSU Rujukan Nasional RSK Rujukan Nasional

2.699.500

4.722.200

3.146.800 2.658.000 2.416.400 2.196.700 3.174.800 2.681.700 2.438.100 2.216.200 3.184.000 2.689.400 2.445.200 2.222.700 3.231.100 2.729.200 2.481.400 2.255.600 3.259.200 2.753.000 2.503.000 2.275.200 3.639.200 3.223.500

7.459.900 5.744.300 4.399.000 15.780.600 13.926.300

3.149.500

5.509.300

3.671.200 3.101.000 2.819.100 2.562.800 3.704.300 3.128.600 2.844.500 2.585.900 3.715.000 3.137.700 2.852.700 2.593.400 3.770.000 3.184.100 2.894.900 2.631.800 3.802.800 3.211.800 2.920.100 2.654.600 4.245.800 3.760.800

8.703.200 6.701.700 5.131.700 18.410.700 16.247.400


65

KELAS C KELAS D 2 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D 3 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D 4 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D 5 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D RSU Rujukan Nasional RSK Rujukan Nasional

1.834.800 1.530.900 3.970.600 2.269.900 1.851.100 1.544.500 3.982.100 2.276.500 1.856.500 1.549.000 4.041.100 2.310.100 1.884.000 1.571.900 4.076.200 2.330.200 1.900.400 1.585.600 5.861.900 4.989.000

2.201.800 1.837.100 4.764.300 2.723.800 2.221.600 1.853.600 4.778.100 2.731.700 2.228.000 1.859.000 4.848.800 2.772.200 2.261.000 1.886.500 4.891.000 2.796.300 2.280.700 1.902.900 7.034.300 5.986.800

2.568.700 2.143.300 5.558.300 3.177.800 2.591.900 2.162.500 5.574.400 3.187.000 2.599.400 2.168.800 5.656.900 3.234.200 2.637.800 2.200.900 5.706.200 3.262.300 2.660.800 2.220.100 8.206.700 6.984.600

66


Kode INA-CBG O-7-11-0

O-7-13-0

178

180

No

PROSEDUR PERSALINAN MELALUI VAGINAL/JALAN LAHIR

PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI DAN ATAU PELEBARAN DAN KURETASE

Deskripsi Kode INA-CBG

Tarif INA-CBG 2014 Rawat Jalan

1

1.573.400 1.329.000 1.208.200

KELAS A KELAS B KELAS C

2.135.800 1.941.600 1.765.100 2.551.300 2.155.000 1.959.100 1.781.000 2.558.900 2.161.400 1.964.900 1.786.300 2.596.800 2.193.500 1.994.100 1.812.800 2.619.600 2.212.700 2.011.500 1.828.700 3.496.700 3.059.500

KELAS B KELAS C KELAS D 2 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D 3 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D 4 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D 5 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D RSU Rujukan Nasional RSK Rujukan Nasional

Tarif INA-CBG 2.528.500

Rumah Sakit KELAS A

1

Regional


67

251

V-3-10-0

PROSEDUR STERILISASI PADA LAKI-LAKI

3

2

1

KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D

KELAS D KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D 3 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D 4 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D 5 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D RSU Rujukan Nasional RSK Rujukan Nasional 2

835.700 382.400 369.900 356.600 843.200 385.800 373.200 359.800 845.700 387.000 374.300 360.900

1.098.300 1.587.500 1.341.000 1.219.100 1.108.200 1.592.300 1.344.900 1.222.700 1.111.500 1.615.900 1.364.900 1.240.800 1.128.000 1.630.000 1.376.800 1.251.700 1.137.900 1.819.600 1.903.800

68


858.300 392.700 379.900 366.200 865.800 396.200 383.200 369.400 1.166.200 1.211.800

Catatan : 1. Pelayanan IUD post placenta / pelayanan tubektomi post pembedahan caesar diklamkan satu paket. 2. Prosedur anestesi lokal / umum menentukan deskripsi INA CBG ringan / sedang.

KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D 5 KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D RSU Rujukan Nasional RSK Rujukan Nasional

4

Lampiran 5 Daftar Alamat Kantor BPJS Kesehatan

69

KANTOR PUSAT

KANTOR

Langsa

Lhokseumawe

Meulaboh

Padang Sidempuan

8

9

10

11

Sibolga

5

Banda Aceh

Kabanjahhe

4

7

Pematang Siantar

3

Tanjung Balai

Medan

2

6

Kantor Divisi Regional I

1

DIVISI REGIONAL I

1

NO

Lampiran Lampiran 4 5

Jl. Perintis Kemerdekaan No.7 Pematang Siantar 21116

Jl. Karya No.135 Kel.Sei Agul Kec. Medan Barat Jl. Karya No.135 Kel.Sei Agul Kec. Medan Barat

Jl. Letjend. Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat

ALAMAT

08116131899

(0631) 24015

(0645) 631091

(0634) 21132

-

085260312800

08126447220

(0641) 23048

(655) 7000192, 7551126

081361701610

(0651)46705

Jl. Cut Nyak Dhien No.403 Lanteumen Banda Aceh Jl. Prof. A. Majid Ibrahim (Sei Pauh) No.5 Sungai Pauh Langsa 24412 Jl. Iskandar Muda No.2 Lhokseumawe Jl. Teuku Dirundeng No.38 Ujung Baroh, Meulaboh Aceh Barat 23615

081360629990

(0623) 93063

08116281320

08126448675

08163100911

08126436711

-

Fax: 021-4212940

HOTLINE

(0628) 21860, 22958

(0622) 21088

(061) 6613317, 6624132, 6613191 (061) 6613317, 6624132, 6613191

021-4212938

TELEPON

Jl. Jend. Sudirman No.459 Kel. Pahang, Tanjung Balai 21361

Kod. Padang Sidempuan, Kab. Mandailing Natal, Jl. Raja Inal Siregar KM 5,7 No.24 Kab. Padang Lawas, Kab. Padang Lawas Utara, Batunadua Padang Sidempuan Kab. Tapanuli Selatan

Kod. Tanjung Balai, Kab. Labuhan Batu, Kota Asahan, Kab. Batu Bara, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Labuhan Batu Selatan Kod. Banda Aceh, Kota Sabang, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Pidie Jaya Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Tengah, Kab. Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kab. Bener Meriah

Jl. Letnan Rata Perangin-angin No.14 A Kabanjahe Kod. Sibolga, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Nias, Jl. DR. F. L. Tobing No.5 Sibolga Kab. Tapanuli Utara, Kota Gunung Sitoli, Kab. 22412 Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan

Kab. Karo, Kab. Dairi, Kab. Pakpak Bharat

Kota Pematang Siantar, Kab. Simalungun, Kab. Toba Samosir, Kab. Samosir

Kod. Medan, Kab. Langkat, Kota Binjai

Aceh dan Sumatera Utara

-

WILAYAH

DAFTAR ALAMAT KANTOR BPJS KESEHATAN

70


KANTOR

Lubuk Pakam

Pekanbaru

Dumai

Batam

Padang

Bukit Tinggi

Solok

Jambi

Bungo

Tanjung Pinang

14

15

16

17

18

19

20

21

22

DIVISI REGIONAL III

Kantor Divisi Regional II

13

DIVISI REGIONAL II

12

NO

WILAYAH

ALAMAT

TELEPON

(0741) 443516

(0747) 21139

Jl. H. Zainir Havis No.5 Kota Baru Jambi 36144 Jl. Teuku Umar Rimbo Tengah Muara Bungo 37214

(0771) 21097, 7008635

(0755) 21094

Jl. Dt. Sepatih Nan Sabatang No.32A-B Solok 27322

Kab. Bintan, Kota Tanjung Pinang, Kab. Natuna, Jl. H. Agus Salim No.8 RT.01/05 Kab. Anambas Tanjung Pinang

(0752) 22907

Jl. Prof DR. Hamka No.21 Tarok Dipo Bukittinggi 26112

(0751) 7051180

081378040402

(0765) 595988, 438018

Kod. Padang, Kab. Kep. Mentawai, Kab. Padang Jl. Khatib Sulaiman No.52 PO BOX Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pariaman 226 Padang 25137

08127522553

(0761) 32004, 862878

0811701047

08117459436

08127305145

08126746230

08126746229

08126746227

08127798637

-

(0778) 450985

Kota Bukit Tinggi, Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Limapuluh Kota, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kab. Pasaman Barat Kota Solok, Kab. Solok, Kota Sawahlunto, Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan Kota Jambi, Kab. Batang Hari, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muara Jambi Kab. Bungo, Kab. Merangin, Kab. Tebo, Kab. Sungai Penuh, Kab. Sarolangun, Kab. Kerinci

HOTLINE 081333041822

(0761) 26980, 7053539

(061) 79555278

Kota Batam, Kab. Lingga, Kab. Tj. Balai Karimun Komp. Regency Park Blok IV/45 Pelita, Batam 29432

Jl. Jend. Sudirman No.3 Tangkerang Utara Pekanbaru 28282 Kod. Pekanbaru, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Jl. Jend. Sudirman No.3 Indragiri Hilir, Kab. Kampar, Kab. Kuantan Tangkerang Utara Pekanbaru Singingi, Kab. Rokan Hulu, Kab. Pelalawan 28282 Kota Duri, Kab. Siak Sri Indrapura, Kab. Meranti, Jl. Jend. Sudirman No.391 Depan Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir Polres Kota Dumai Kode Pos 28811

RIAU, KEP. RIAU, SUMATERA BARAT DAN JAMBI

Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kota Jl. Diponegoro No.111B 20512 Tebing Tinggi Lubuk Pakam


71

Pangkalpinang

Lubuk Linggau

Kota Bumi

Metro

Bengkulu

Bandar Lampung

Prabumulih

25

26

27

28

29

30

31

Kantor Divisi Regional IV

Jakarta Selatan

32

33

DIVISI REGIONAL IV

Palembang

24

KANTOR

Kantor Divisi Regional III

23

NO

WILAYAH

-

DKI JAKARTA, BANTEN DAN KALIMANTAN BARAT

Jl. Raya Pasar Minggu No.17 Jakarta Selatan 12780 Kotak Pos 8114 Jl. Raya Pasar Minggu No.17 Jakarta Selatan 12780 Kotak Pos 8114

08117965100

08127308045

(0721) 700444

(0713) 3300216, 7001031

08128415147

08117307696

(0736) 341406

(021) 7946321

08127963224

(0725) 45276

-

08127965323

(0724) 22658, 25274, 7471099

(021) 7943239, 7943240

08117337171

08127172879

08127308042

-

HOTLINE

(0733) 451848

(0717) 421174

Jl. Taman Ican Saleh No.73 Pangkal Pinang 33121

TELEPON (0711) 373720, 373721, 364224 (0711) 355700, 355772

ALAMAT Jl. R. Sukamto 8 Ilir Kotak Pos 1128 Palembang 30114 Jl. R. Sukamto 8 Ilir Kotak Pos 1128 Palembang 30114

Jl. Pembangunan Komplek Perkantoran Pemda Taba Pingin Lubuk Linggau 31626 Kab. Lampung Utara, Kab. Lampung Barat, Kab. Jl. Dahlia No.117A Kel. Kota Way kanan Gapura, Kota Bumi Lampung Utara 34512 Kota Metro, Kab. Lampung Timur, Kab. Jl. AH. Nasution No.123D Yosorejo Lampung Tengah, Kab. Tulang Bawang, Kab. Metro Timur Tulang Bawang Barat, Kab. Mesuji Kota Bengkulu, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Jl. Pembangunan No.14 Bengkulu Rejang Lebong, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. 36224 Muko-muko, Kab. Seluma, Kab. Kaur, Kab. Kepahiang, Kab. Lebong, Kab. Bengkulu Kod. Bandar Lampung, Kab. Lampung Selatang, Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.35 Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus, Kab. Rajabasa Bandar Lampung 35144 Pesawaran Kod. Prabumulih, Kab. Muara Enim, Kab. Ogan Jl. Jend. Sudirman KM.6 Kel. Gunung Ibul Prabumulih Timur, Komering Ulu, Kab. Oku Timur, Kab. Oku Prabumulih 31113 Selatan,

Kota Lubuk Linggau, Kab. Musi Rawas, Kab. Lahat, Kota Pagar Alam, Kab. Empat Lawang

SUMATERA SELATAN, BANGKA BELITUNG, BENGKULU DAN LAMPUNG Kod. Palembang, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Kumiring Ilir, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Banyuasin Kota Pangkal Pinang, Kab. Bangka, Kab. Belitung, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Belitung Timur

72


Jakarta Barat

Jakarta Utara

Tangerang

Pontianak

Singkawang

Sintang

Serang

Khusus

36

37

38

39

40

41

42

43

Kantor Divisi Regional V

Bandung

Bogor

Sukabumi

44

45

46

47

DIVISI REGIONAL V

Jakarta Timur

Jakarta Pusat

KANTOR

35

34

NO

Jl. A. Yani No.62E Bogor Jl. Siliwangi No.120-122 Sukabumi

Kota Bandung, Kab. Cimahi, Kab. Bandung Barat Kod. Bogor, Kota Depok, Kab. Bogor Kod. Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur

Jl. Firdaus H. Rais No.58 Singkawang 79123 Jl. PKP Mujahidin Lingkar Tugu BI No.8 Sintang 78612 Jl. Raya Serang Pandeglang KM 3 (depan BBLKI) Karundang Kota Serang Jl. Jend. Suprapto Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510

08128571582 08128582704

(021) 4302457 (021) 5527163, 5579076, 5532709 (0561) 733076

(0266) 218650

(022) 2005892, 2013174 (022) 7317058, 7307734, 7305693, 7315572 (0251) 8356538, 8356539

(021) 4212938

(0254) 229114

(0565) 22076

(0562) 631992

08128415124

(021) 5322630

08156309037

08128582703

081220444445

-

081383790900, 082110006550

08111221070

08125722154

08129949417

081345173858

08128415149

08128415148

HOTLINE

(021) 47862347, 47869778

(021) 3912586

Jl. Proklamasi No.94 A Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat 10320 Jl. Balai Pustaka Timur No.39 Blok B-10 Rawamangun Jakarta Timur 13450 Jl. Palmerah Barat 353 Blok B no.4 Komplek Kampus Widuri Jakarta Barat 11220 Jl. Enggano No.94 C Tanjung Priok Jakarta Utara 14310 Jl. Perintis Kemerdekaan II No.2 Cikokol Tangerang 15118 Jl. Sultan A. Rachman No.135 PO BOX 1089 Pontianak 78010

TELEPON

ALAMAT

Jl. Dr. Djundjunan No.141 PO BOX 1617 Bandung 40163 Jl. Pelajar Pejuang 45 No.66 Bandung 40263

JAWA BARAT

-

Kota Tangerang, kab. Tangerang, Kota tangerang Selatan Kota Pontianak, Kab. Pontianak, Kab. Landak, Kab. Katapang, Kab. Kayang Utara, Kab. Kubu Raya Kota Singkawang, Kab. Sambas, Kab. Bengkayang Kab. Sintang, Kab. Sanggau, Kab. Sakadau. Kab. Melawi, Kab. Kapuas Hulu Kota Serang, Kab. Serang, Kota Cilegon, Kab. Pandeglang, Kab. Lebak

-

-

-

-

WILAYAH


73

Sumedang

Cirebon

Tasikmalaya

Bekasi

Soreang

49

50

51

52

53

Kantor Divisi Regional VI

Semarang

Pekalongan

Purwokerto

Magelang

Boyolali

Surakarta

Kudus

Yogyakarta

54

55

56

57

58

59

60

61

62

DIVISI REGIONAL VI

Karawang

KANTOR

48

NO

08122168475 08128582705

(0265) 332314 (021) 8847071

08156579760

(0281) 630217 (0293) 363985

Jl. Singosari No.1 Pekalongan 51111 Jl. Jendral Sudirman No.925 Purwokerto 53148 Jl. Gatot Subroto No.2 Magelang 56172

Jl. Randu Asri Siswodipuran Boyolali 57311 Kota Surakarta, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Jl. KH. Agus Salim No.2 Surakarta Kab. Wonogiri, Kab. Sukoharjo Kab. Rembang, Kab. Blora, Kab. Pati, Kab. Jl. Bhakti No.50 Kudus 59300 Kudus, Kab. Jepara Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Jl. Gedong Kuning No.130 A Kab. Kulonprogo, Kab. Gunung Kidul Yogyakarta

0816697429

(0285)433077, 435276

Jl. Sultan Agung No.144 Semarang

Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kab. Gerobogan, Kab. Demak Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan, Kab. Batang Kab. Banyumas, Kab. Cilacap, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara Kota Magelang, Kab. Magelang, Kab. Temanggung, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Kebumen Kab. Boyolali, Kota Salatiga, Kab. Klaten

082135485050 08156579754 08156579258 08156579780

(0276) 321288 (0271) 722593 (0291) 435587 (0274) 372712, 370477

0811291924

08156579791

(024) 8501429, 8501430 (024) 8447698

-

08112001504

0818417261

(0231) 206097

(022) 88886276, 88886277

08112200329

081315598890

HOTLINE

(0267) 402573, 412606 (0261) 203580

TELEPON

Jl. Teuku Umar No.43 Semarang

Jl. Jend. A. Yani No.8B (By Pass) Karawang 41315 Jl. R.A. Kartini No.07 Sumedang PO BOX 101 Jl. DR. Sudarsono No.43 Kotak Pos 119, Cirebon 45134 Jl. Tanuwijaya No.9 Tasikmalaya 46113 Jl. A. Yani (Ruko Bekasi Mas Blok C No.2) Bekasi 17141 Jl. Terusan alfathu No.6 Soreang Kab. Bandung

ALAMAT

JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

Kab. Bandung

Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang Kod. Cirebon, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Kuningan Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, Kota Banjar, Kab. Garut, Kab. Ciamis Kota Bekasi, Kab. Bekasi

Kab. Karawang, Kab. Purwakarta

WILAYAH

74


KANTOR

Malang

Pasuruan

69

70

Kantor Divisi Regional VIII

Samarinda

Balikpapan

74

75

76

DIVISI REGIONAL VIII

Pamekasan

Mojokerto

68

73

Kediri

67

Jember

Madiun

66

Banyuwangi

Bojonegoro

65

71

Surabaya

64

72

Kantor Divisi Regional VII

63

DIVISI REGIONAL VII

NO

(0354) 690306

(0351) 463324

(0353) 884908

(031) 5947747

(031) 8432541

TELEPON

(0542) 731864

(0541) 736417

(0542) 7218682

Jl. Gajah Mada No.51 - 53 (0321) 330505 Balongsari Mojokerto Jl. Tumenggung Suryo No.44 Kota (0341) 493026, 486044 Malang Jl. Sultan Agung II No.1 Kota (0343) 427454 Pasuruan 67118 Jl. Jawa No.55 Kab. Jember 68121 (0331) 330268 Jl. Letkol. Istiglah No.93 Kab. (0333) 410644 Banyuwangi 68422 Jl. Raya Panglegur KM.02 Kab. (0324) 334450 Pamekasan

Jl. Mayjen Sungkono No.91 Kota Kediri 64121

Jl. Raya Jemursari 234 Kota Surabaya Jl. Raya Dharmahusada Indah No.2 Kota Surabaya 60285 Jl. Basuki Rahmat 65 A Kab. Bojonegoro 62116 Jl. Timor No.6 Kota Madiun 63113

ALAMAT

KALIMANTAN TIMUR, KALIMANTAN SELATAN Jl. Ruhui Rahayu No.8 RT.25 DAN KALIMANTAN TENGAH Sepinggan Baru, Balikpapan Kalimantan Timur Kota Samarinda, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Jl. Sentosa No.16 Samarinda Kutai Timur, Kab. Kutai Barat, Kota Bontang 75117 Kalimantan Timur Kota Balikpapan, Kab. Pasir, Kab. Penajam Jl. Blora I No.3 Balikpapan 76113 Paser Utara Kalimantan Timur

Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang

Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo Kab. Jember, Kab. Lumajang

Kota Malang, Kab. Malang, Kab. Batu

Kota Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Pacitan Kota Kediri, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kota Blitar, Kab. Blitar, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Jombang

Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan

Kota Surabaya, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo

JAWA TIMUR

WILAYAH

08125874704

08125391537

-

082140004500

081336745464

08123478139

08155907177

08155516665

-

08125905194

08125914682

085232581302

081331819776

-

HOTLINE


75

Banjarmasin

Barabai

Palangkaraya

Sampit

Muara Teweh

78

79

80

81

82

Kantor Divisi Regional IX

Makassar

Bulukumba

Watampone

Pare-Pare

Polewali Mandar

Palopo

Kendari

83

84

85

86

87

88

89

90

DIVISI REGIONAL IX

Tarakan

KANTOR

77

NO

ALAMAT

(0519) 21259, 23899

Jl. A. Yani No.57 Muara Teweh 73811 Kalimantan Tengah

08114207996

481) 22784, 23716, 223 (0428) 21294

Jl. Mayjen. S. Parman No.74 Kendari Sulawesi Tenggara (RS Bahteramas)

081241158776

(0481) 22784

Jl. HOS Cokroaminoto No.34 Watampone 92733 Jl. Jend. Sudirman No.105 ParePare 91122 Jl. Dr. Ratulangi Poros Mamasa Polewali Mandar Jl. Andi Mas Jaya No.23 Kota Palopo

0401) 3122050, 312490

(0471) 22223

08124115774

(0413) 81313

Jl. Kenari Kab. Bulukumba 92411

081341828928

081355625000

08124115773

08124115771

Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Selayar Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Wajo Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Enrekang Kab. Polewali Mandar, Kab. Majene, Kab. Mamasa Kota Palopo, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara Kota Kendari, Kab. Konawe, Kab. Konawe Selatan, Kab. Konawe Utara, Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Utara, Kab. Bombana

-

08124853520

08164503496

081349755392

0811509100

081351886000

08115410639

HOTLINE

Jl. Andi Pangerang Pettarani No.78 Makassar 90013 Jl. Andi Pangerang Pettarani No.78 Makassar 90013 (Lantai 1)

(0411) 452416, 450439, 444442 (0411) 456057, 432804, 5075730

(0531) 32432, 24966

(0536) 3222781

(0517) 41147

3251204, 3263980, 32

Jl. MT Haryono Barat No.199 Sampit Kalimantan Tengah

Jl. Diponegoro No.27 Palangkaraya Kalimantan Tengah

Jl. A. Yani KM 3 No.139 Banjarmasin 70249 Kalimantan Selatan Jl. Murakata No.3 Barabai Kalimantan Selatan 71313

(0551) 22777

TELEPON

SULAWESI SELATAN, SULAWESI BARAT DAN SULAWESI TENGGARA Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Pangkajene, Kab. Gowa, Kab. Takalar

Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Murung Raya

Kota Banjarmasin, Kab. Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Tanah Laut, Kab. Kotabaru, Kab. Tanah Bumbu Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Tabalong, Kab. Balangan Kota Palangkaraya, Kab. Kapuas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Gunung Mas, Kab. Katingan

Kota Tarakan, Kab. Berau, Kab. Bulungan, Kab. Jl. Pangeran Diponegoro No.06 Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung Tarakan Kalimantan Timur 77114

WILAYAH

76


Mamuju

93

KANTOR

Kantor Divisi Regional X

Manado

Gorontalo

Palu

Luwuk

Ternate

Tondano

93

94

95

96

97

98

99

DIVISI REGIONAL X

Ambon

Bau-Bau

92

91

NO

WILAYAH

ALAMAT

TELEPON

Jl. Cempaka Maliaro Komplek RSUD Ternate 97711

Jl. Walanda Maramis No.154, Kendis Tondano Timur Minahasa 95613

(0921) 3122289

Jl. Imam Bonjol No. 135 KM 2 Luwuk 94714

Kab. Luwuk, Kab. Banggai, Kab. Morowali, Kab. Tojo Una-una, Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Poso Kota Ternate, Kab. Kep. Sula, Kab. Morotai, Kab. Halmahera Utara, Kota Tidore Kepualuan, Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Timur Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Tenggara, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kab. Bolaan Mongondow Utara

(0461) 21706

Jl. Sultan Botutihe (ex. Jl. Nani Wartabone) No.58 Kota Gorontalo 96112 Jl. Prof. Moh. Yamin No.31 Palu

Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo Utara, Kab. Bone Bolango, Kab. Pahuwato, Kab. Boalemo, Kab. Gorontalo Kota Palu, Kab. Sigi Biromaru, Kab. Tolitoli, Kab. Parigi Moutong, Kab. Buol, Kab. Donggala

(0431) 321235

(0451) 482394

(0435) 823000

(0431) 867214

Jl. Tololiu Supit No. 11 Kel. Tingkulu, Manado 95119

Kota Manado, Kota Bitung, Kab. Minahasa Utara, Kab. Kep. Talaud, Kab. Sangihe

-

(0431) 863565

Jl. Pangeran Diponegoro (Depan Matahari Mas)

Jl. Sultan Dayanu Ikhsanuddin 0402) 2826897, 282689 BauBau Jl. IR. M. Putuhena Wailela Ambon (0911) 3825199

SULAWESI UTARA, GORONTALO, SULAWESI Jl. Tololiu Supit No. 11 Kel. TENGAH DAN MALUKU UTARA Tingkulu, Manado 95119

Kota Bau-bau, Kab. Wakatobi, Kab. Muna, Kab. Buton, Kab. Buton Utara Kota Ambon, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Maluku Tengah, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Buru Selatan, Kab. Seram Bagian Barat, Kota Tual, Kab. Maluku Barat Daya Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Utara, Kab. Mamuju Tengah

HOTLINE

08114308834

081356876876

081341141700

081341369094

08124422767

081340471000

-

08124190501

085354191111

085241741695


77

KANTOR

Jl. D. I. Panjaitan No.6 Niti Mandala Renon Denpasar 80232

Kota Denpasar, Kab. Buleleng, Kab. Badung, Kab. Tabanan Kab. Klungkung, Kab. Gianyar, Kab. Bangli, Kab. Jl. Gajah Mada No.55 A Karangasem Semarapura 80711 Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Jl. Bung Karno Kotak Pos 1019 Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, Kab. Mataram 83231 Lombok Utara Kod. Kupang, Kab. Kupang, Kab. Timor Tengah Jl. WJ. Lalamentik Kupang Selatan, Kab. Alor, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Belu, Kab. Rotendao, Kab. Sabu Raijua

101 Denpasar

102 Klungkung

103 Mataram

107 Waingapu

(0967) 581638, 587268, 587864 (0967) 587331, 589172, 581246

Jl. Raya Kotaraja No.46 PO BOX 152 Abepura Jayapura 99225

Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Jayawijaya, Jl. Raya Kotaraja No.46 PO BOX Kab. Mimika, Kab. Keerom, Kab. Sarmi, Kab. 152 Abepura Jayapura 99225 Puncak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Yahukimo, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Bouven Digoel, Kab. Yalimo, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Puncak, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Tolikara

111 Jayapura

(0362) 3437000

081527061888

-

085237844364

081339992302

(0374) 646615

MALUKU DAN PAPUA

Jl. Ngurah Rai No.64 Kota Singaraja Kab. Buleleng

081553998349

-

-

(0380) 8205401

081339967777

08123655206

08123656531

-

HOTLINE

(0387) 61512

(0381) 21168

(0382) 23747, 23748

(0380) 831308

(0370) 638313

(0366) 22767. 29014

(0361) 225057

(0361)222206

TELEPON

110 Kantor Divisi Regional XII

DIVISI REGIONAL XII

109 Singaraja

108 Bima

Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Tengah Kod. Bima, Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat Kab. Jembrana

106 Ende

Jl. Jend. Soeharto, Waingapu Kotak Pos 152 Waingapu 87112 Jl. Kesehatan No.2

Jl. Wairkalu, Maumere 86113 Jl. Melati Bawah, Ende

Kab. Sikka, Kab. Lembata, Kab. Folres Timur Kab. Ende, Kab. Ngada, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai Timur

105 Maumere

104 Kupang

Jl. Raya Puputan Komplek Niti Mandala Renon Denpasar 80232

ALAMAT

BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR

WILAYAH

100 Kantor Divisi Regional XI

DIVISI REGIONAL XI

NO

78


NO

KANTOR

115 Manokwari

114 Merauke

113 Biak Numfor

112 Sorong

WILAYAH

Kab. Manokwari, Kab. Fakfak, Kab. Kaimana, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama

Kab. Sorong, Kota Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong Selatan Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori, Kab. Nabire, Kab. Yapen, Kab. Waropen, Kab. Memberamo Raya, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai Kab. Merauke

ALAMAT

Jl. Barwijaya Samping Toko Matahari Merauke Papua Jl. Drs. Esau Sesa Komplek Ruko Persada Wosi, Manokwari - Papua Barat

Jl. Sungai Maruni KM.10 Masuk Samping Ruko Yupiter Jl. Sriwijaya Kelurahan Mandouw, Biak Numfor 98117

(0986) 211416

(0971) 325459

08114828822

082198199991

08114904162

(0981) 21466

HOTLINE 0811485934

TELEPON (0951) 329753

Buku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan KB Dalam JKN

Recommend Documents