Ketua Karang Taruna Kota Bandung
Dicki Dir Dirmani mania a
Asep Rach Rachm mat Yohan Yoh anss yah
Tjetjep Koer Koern nia Finang Advertising
PD/ PR PRT T Karang Karang Tarun Taruna PO KT Na Nass ion onal al PO KA KARTA.b RTA.bdg dg
Forum Rapat Ker Forum Kerja ja Kota (Raker (Rakerk kot) Karang Taruna Kota Bandung 14 Novem November ber201 2015 5
KARANG TARUNA KARANG TARUNA KO KOTA TA BANDUNG
Rapat Kerja Karang Taruna Kota Bandung (Rakerkot) Tahun 2015 telah memberikan amanat kepada kepada Pengur P engurus us Karang Karang Tar T arun una a Kota Bandung Bandung (PKTK) (P KTK) untuk untuk melaks melaks anakan anakan hasil-hasil Temu Karya dan Rapat Kerja. Salah satu hasil Rapat Kerja Karang Taruna Kota Bandun Bandung g (Rakerk (Rakerkot) adalah adalah ditetapk ditetapkann annya ya Per Pe ratur aturan Orga Organ nisas isa s i (PO) ( PO) s ebagai s alah s atu landasan landasan kinerja erja dan dan ek ekss is tens tens i Karan Karang g Taru Taruna di s elu eluruh tin tingkatan. gkatan. Peratu Peraturran Menter enterii S osi os ial Nom Nomor 77/ HUK/ UK/ 2010 tentan tentang g Pedoman Pedoman Das Das ar Kar Karang ang Tarun Taruna a dan Peratur Peraturan Menter Menterii S osi os ial Nomor 23 Tahun Tahun 2013 20 13 tentan tentang g Pemb Pe mber erday dayaan aan Karang Karang Tarun Taruna a merup merupakan akan payun payung g orga organ nisas isa s i dan dis dis iapkan apkan dalam dalam bentu bentuk k umum umum,, s erta erta Hasi as il Temu Temu Karya Karya Nasional Nasional V tahu tahun 2005 2 005 tentan tentang g Pedoman Rumah Rumah Tangga Tangg a Karang Karang Tarun Taruna a belum belum menyen menyentu tuh h pers pers oalan-per oalan-perss oalan tekn teknis operas operasiional orga organ nis asi as i. Hal ini menjad enjadii tugas tugas Penguru Pengurus Karan Karang g Taru Taruna Kota Bandu Bandung Masa Bakti Bakti 2014-201 201 4-2019 9 untuk tuk meny enyus un Buk Buku Pedom Pedoman an Umu Umum Karan arang g Tar Taruna, s ehi ehingga dapat apat memud memudahk ahkan an pengur pengurus us dalam dalam melaksa melaksan nakan tuga tugass -tuga -tugass orga organ nis asi. as i. Buku ini terbit dari evaluasi terhadap dinamika organisasi pada periode sebelumnya dan melal elalu ui proses dis kus i s ecara ecara inten tens if oleh oleh Bid Bidang ang Organi ganis asi dan Anta Antarr Penguru Pengurus Hari arian, an, s elan elanju jutn tnya ya dis dis ahk ahkan dalam dalam Rapat Kerja Kerja Karan Karang g Taru Taruna Kota Kota Bandu Bandun ng, Pros Proses es ini memper memperti timb mban angkan gkan berbagai berbagai aspek as pek yang yang dipan dipandan dang g s angat angat penting terkait dengan gerak dan langkah Karang Taruna sebagai salah satu wadah dan dan s aran arana a pen pengemban gembangan gan gener generas asii muda di bida bidan ng Kes Kes ejah ejahteraan teraan S osi os ial yang ang berbas berbasiis kewi ewilayahan layahan dan dihar diharapk apkan an dapat terc terc ermi ermin n dalam dalam kiner inerja ja orga organ nis asi as i. Akhirrnya kami menyad Akhi menyadar arii bahw bahwa tidak tidak ada gadi ga din ng yang yang tak retak. etak. Oleh Oleh karena arena itu kekur ekurangan dan kelemahan elemahan dalam dalam Pen Pe nyus yus unan unan Buku Buku Pedom Pe doman an ini ini dapat menjadi menjadi pel pelajar ajaran dan dan bah bahan eval evalu uasi as i bagi bagi kta s emu emua untuk tuk menghasil enghasilk kan s is tem dan dan mekan mekaniis me organi organiss asi as i yang yang lebi lebih baik baik di masa yang yang akan datan datang. g. “Adhitya Karya Mahatva Yodha”
Ketua Karang Taruna Kota Bandung 20142019
Karang Taruna lahir pada tanggal 26 September 1960 di Kampung Melayu J akarta, melalui proses Experimental Project Karang Taruna, kerjasama masyarakat Kampung Melayu / Yayasan Perawatan Anak Yatim (YPAY) dengan J awatan Pekerjaan S osial/ Departemen Sosial. Pembentukan Karang Taruna dilatar belakangi oleh banyaknya anak-anak yang menyandang masalah sosial antara lain seperti anak yatim, putus sekolah, mencari nafkah membantu orang tua, dsb. Masalah tersebut tidak terlepas dari kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat kala itu.
Tahun 1960– 1969 adalah s aat awal dimana Bangs a Indonesia mulai melaksanakan pembangunan disegala bidang. Instansi-Instansi Sosial di DKI J akarta (J awatan Pekerjaan Sosial/ Departemen Sosial) berupaya menumbuhkan Karang Taruna– Karang Taruna baru di kelurahan melalui kegiatan penyuluhan sosial. Pertumbuhan Karang Taruna saat itu terbilang sangat lambat, tahun 1969 baru terbentuk 12 Karang Taruna, hal ini disebabkan peristiwa G 30 S/ PKI sehingga pemerintah memprioritaskan berkonsentrasi untuk mewujudkan stabilitas nasional.
Salah satu pihak yang berjasa mengembangkan Karang Taruna adalah Gubernur DKI J akarta H. Ali Sadikin (1966-1977). Pada saat menjabat Gubernur, Ali Sadikin mengeluarkan kebijakan untuk memberikan subsidi bagi tiap Karang Taruna dan membantu pembangunan Sasana Krida Karang Taruna (SKKT). Selain itu Ali Sadikin juga menginstruksikan Walikota, Camat, Lurah dan Dinas Sosial untuk memfungs ikan Karang Taruna. Tahun 1970 Karang Taruna DKI membentuk Mimbar Pengembangan Karang Taruna (MPKT) Kecamatan sebagai sarana komunikasi antar Karang Taruna Kelurahan. Sejak itu perkembangan Karang Taruna mulai terlihat marak, pada Tahun 1975 dilangs ungkanlah Musyawarah Kerja Karang Taruna, dan pada moment tersebut Lagu Mars Karang Taruna ciptaan Gunadi Said untuk pertama kalinya dikumandangkan.
Tahun 1980 dilangsungkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Karang Taruna di Malang, J awa Timur. Dan sebagai tindak lanjutnya, pada tahun 1981 Menteri Sosial mengeluarkan Keputusan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna dengan Surat Keputusan Nomor. 13/ HUK/ KEP/ I/ 1981 sehingga Karang Taruna mempunyai landasan hukum yang kuat. Tahun 1982 Lambang Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial RI nomor.65/ HUK/ KEP/ XII/ 1982, sebagai tindak lanjut hasil Mukernas di Garut tahun 1981. Dalam lambang tercantum tulisan Aditya Karya Mahatva Yodha (artinya: Pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan dan terampil) Pada tahun 1983 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan TAP MPR Nomor II/ MPR/ 1983 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang didalamnya menempatkan Karang Taruna sebagai wadah pengembangan generasi muda.
Tahun 1984 terbentuknya Direktorat Bina Karang Taruna; Tahun 1984-1987 sejumlah pengurus/ aktivis Karang Taruna mengikuti Program Nakasone menyongs ong abad 21 ke J epang dalam rangka menambah dan memperluas wawasan; Tahun 1985 Menteri Sosial menyatakan sebagai Tahun Penumbuhan Karang Taruna, sedangkan tahun 1987 sebagai Tahun KualitasKarang Taruna; Karang Taruna Teladan Tahun 1988 berhasil merumuskan: Pola Gerakan Keluarga Berencana Oleh Karang Taruna; Tahun 1988 Pedoman Dasar Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial RI no. 11/ HUK/ 1988; Kegiatan Studi Karya Bhakti, Pekan Bhakti dan Porseni Karang Taruna merupakan kegiatan dalam rangka mempererat hubungan antar Karang Taruna dari sejumlah daerah; Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) sebagai s arana tempat Karang Taruna berlatih dibidang-bidang pertanian dan peternakan. Bulan Bhakti Karang Taruna (BBKT) biasanya diselenggarakan dalam rangka ulang tahun Karang Taruna. Merupakan forum kegiatan bersama antar Karang Taruna dari sejumlah daerah bersama masyarakat setempat, kegiatannya berupa karya bhakti/pengabdian masyarakat; Tahun 1996 bekerjasama dengan Depnaker diberangkatkan 159 tenaga dari Karang Taruna untuk magang kerja ke J epang antara 1 s/ d 3 tahun, dalam upaya meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai bidang usaha; Pelibatan Karang Taruna dalam kesehatan reproduksi remaja diadakan agar Karang Taruna dapat berperan sebagai wahana Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi remaja warga karang Taruna;
Krisis moneter yang terjadi tahun 1997 berkembang menjadi krisis ekonomi, yang dengan cepat menjadi krisis multidimensi. Imbas dari krisis tersebut tak urung juga berdampak pada lambannya perkembangan Karang Taruna. Puncaknya pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Sosial, Karang Taruna pada umumnya mengalami stagnasi, bahkan mati suri. Konsolidasi organisasi terganggu ,aktivitas terhambat dan menurun bahkan cenderung terhenti. Hal tersebut menyebabkan Klasifikasi Karang Taruna menurun walaupun masih ada Karang Taruna yang tetap eksis. Tahun 2001 Temu Karya Nasional Karang Taruna dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara. Hasilnya antara lain menambah nama Karang Taruna menjadi Karang Taruna Indonesia, memilih Ketua Umum Pengurus Nasional KTI, serta menyusun Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga KTI. Hasil TKN tersebut memperoleh tanggapan yang berbeda-beda dari daerah.
Banten merupakan salah satu Provinsi yang ikut menorehkan sejarah ke-Karang Taruna-an. Pada tanggal 9-12 April 2005 digelar Temu Karya Nasional V Karang Taruna Indonesia (TKN V KTI) di Propinsi Banten. Beberapa hal yang dihasilkan pada TKN V tersebut antara lain: 1. Pemilihan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) periode 2005-2010; 2. Perubahan nama KTI menjadi Karang Taruna; 3. Merekomendasikan Pedoman Dasar Karang Taruna yang baru yang akan ditetapkan oleh MENSOS RI. Pada tanggal 29 J uni - 1 J uli 2005 diselenggaran Rapat Kerja Nasional Karang Taruna (Rakernas Karang Taruna) di J akarta dalam rangka menyusun program kerja. Pada tahun yang sama, Menteri Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/ HUK/ 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna (pengganti Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 11/ HUK/ 1988), sebagai tindak lanjut rekomendasi Temu Karya Nasional V di Banten. dan pada tanggal 23 – 27 September 2005 diselenggarakan BBKT dan SKBKT di Propinsi DIY dengan peserta lebih kurang 3.000 orang terdiri dari anggota dan pengurus Karang Taruna dari seluruh wilayah Indonesia. Pengakuan dan Perhatian para penentu kebijakan di negeri ini terhadap keberadaan Karang Taruna dibuktikan dengan masuknya nama Karang Taruna dalam beberapa regulasi atau perundang-undangan. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, PP No. 72 & 73 tentang Desa dan Kelurahan serta UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah beberapa produk hukum yang didalamnya menempatkan Karang Taruna dengan segala peran dan fungs inya.
1.
2.
3. 4.
5.
6. 7.
Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan s ebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah des a/ kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna adalah hukum dasar yang tertinggi di mana semua hukum dan peraturan organisasi lahir daripadanya, yang bersifat mengikat bagi seluruh anggota dan kelengkapan organisasi, yang selanjutnya disingkat PD/ PRT Karang Taruna; Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungs i sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, penguatan sosial, dan perlindungan sosial. Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan dan peningkatan kemampuan, kesempatan dan kewenangan kepada Karang Taruna untuk memecahkan masalah dan mengembangkan potensinya, melalui pemanfaatan berbagai sumber baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya sosial yang ada. Musyawarah Warga Karang Taruna adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Kelurahan yang diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali, yang selanjutnya disingkat MWKT; Temu Karya Karang Taruna adalah forum pengambilan keputusan tertinggi pada setiap tingkatan organisasi dari mulai Kecamatan sampau tingkat Nasional yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, yang selanjutnya disingkat TKKT;
Karang Taruna berasas kan Pancasila dan UUD 1945. Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan: a.
b. c. d.
pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda; kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/ kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan; pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.
Karang Taruna memiliki tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial. Karang Taruna mempunyai fungsi: a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan s osial, khususnya generasi muda; b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif; d. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan f. memelihara dan memperkuat semangat kebangs aan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada dasamya keanggotaan Karang Taruna bersifat stelsel pasif, akan tetapi agar pengembangan dan pengarahan kader dan aktivitas Karang Taruna bisa lebih efektif, maka dikenal juga jenis keanggotaan yang lain yakni Anggota Aktif. 1. 2.
Anggota Pasif adalah keanggotaan yang bersifat stelsel pasif (keanggotaan otomatis), yakni seluruh remaja dan pemuda yang berusia 13 sampai dengan 45 tahun; Anggota aktif adalah keanggotaan yang bersifat kader dan berusia 13 sampai dengan 45 tahun, karena potensi, bakat, dan produktivitasnya untuk mendukung pengembangan organisasi dan program- programnya.
Setiap anggota memiliki hak : a. Mendapatkan pelayanan yang sama dalam rangka penyelenggaraan progranprogram organisasi ; b. Menyampaikan pendapat, saran, bertanya, dan menyampaikan kritik baik secara lisan maupun tertulis kepada organisasi; c. Untuk menjadi pengurus Karang Taruna bagi setiap Anggota Aktif yang memenuhi persyaratan tertentu; d. Memilih dan dipilih bagi setiap Anggota Aktif sesuai dengan mekanisme organisasi; e. Memperoleh fasilitas keanggotaan. Setiap anggota memiliki kewajiban : a. Mematuhi Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya; b. Membayar Iuran; c. Menjaga nama baik organisasi; d. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi bagi Anggota Aktif.
Rekruitmen Anggota Aktif dapat dilakukan dalam 2 (dua) mekanisme: a. Warga Karang Taruna yang telah mengikuti kegiatan selama 6 (enam) bulan berturut-turut yang dibuktikan dalam catatan aktifitasnya kemudian diberikan Kartu Anggota;
b.
Warga Karang Taruna atas kesadaran sendiri, sukarela, dan permintaan sendiri menjadi Anggota Aktif dapat terlebih dahulu diberi Kartu Anggota melalui prosedur pendaftaran. Namun dapat dinyatakan s ebagai Anggota Aktif setelah mengikuti kegiatan selama 6 (enam) bulan berturut-turut:
Syarat-syarat untuk menjadi Anggota Aktif s ebagai berikut : a. Bersedia menerima Azas, Tujuan, dan menjalankan segala usaha organisasi; b. Mengikuti s ecara aktif s ekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut kegiatankegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi pada berbagai tingkatan yang ditandai dengan adanya surat rekomendasi dari pengurus yang bersangkutan; c. Bersedia dengan suka rela dan ikhlas mengundurkan diri (diberhentikan) sebagai Anggota Aktif apabila sudah tidak dapat memenuhi kewajibankewajibannya; d. Mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan tingkat I di Desa/ Kelurahan yang bersangkutan. Anggota Aktif dapat pindah dan diterima oleh wilayah lain dengan menunjukkan surat keterangan pindah dari pengurus asal dan/ atau melaporkan ke pengurus wilayah lain tersebut.
1. 2. 3. 4.
5.
Bukti Keanggotaan bagi Anggota Aktif adalah Kartu Tanda Anggota (KTA), Buku Saku Keanggotaan (BSK), dan Surat Keputusan Keanggotaan (SKK); Bentuk dan ukuran KTA dan BSK ditetapkan sebagaimana terdapat dalam lampiran Buku Pedoman ini; KTA dan BS K dikeluarkan oleh Pengurus Karang Taruna Kota Bandung untuk mengarahkan dan membentuk pengelolaan keanggotaan yang bersifat Idenfikasi Terpadu; Format KTA dalam bentuk Kartu Pengenal yang berisi data Anggota Aktif yang meliputi: a. Tampak Depan: Nomor Induk Anggota, Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Pekerjaan, Alamat, Golongan darah, Foto yang bersangkutan ukuran 2 x 3, dan otoritas dari Pengurus Karang Taruna Kota Bandung; b. Tampak Belakang: dapat dipergunakan untuk Kartu As uransi, Kartu Kredit; Catatan Pengurus atau dapat dikosongkan. Format BSK dalam bentuk buku kecil berisi data aktifitas Anggota Aktif dalam Karang Taruna dan Kegiatan Sosial lainnya dilingkungan Desa/ Kelurahan atau komunitas sosial sederajatnya, juga berisi ketentuan organisasi tentang keanggotaan secara umum yang diambil dari PD/ PRT, PO-PO dan ketentuan organisasi lainnya.
1. 2. 3. 4.
1. 2.
Keanggotaan organisasi terutama Anggota Aktif dikelola sebuah unit teknis tersendiri yang bersifat independen tanpa mengenal batas masa bhakti; Unit Teknis sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dibentuk oleh Pengurus Karang Taruna Kota Bandung melalui sebuah surat Keputusan yang sebelumnya dibahas, disetujui dalam RPP baik personalia maupun tata Kerjanya; Dalam menjalankan tugas nya Unit Teknis sebagaimana ayat 1 pasal ini dibantu oleh unsur sekretariat baik Tingkat Kota maupun hingga tingkatan Kelurahan; Pengelolaan Keanggotaan (Aktif) oleh Unit Teknis meliputi aktivitas: a. Penyusunan Rencana Kerja; b. Pengumpulan Data; c. Pengelolaan Data; d. Pembuatan KTA dan BSK; e. Distribusi KTA dan BSK hingga yang menerima yang bersangkutan berdasarkan data yang masuk; f. Updating Program.
Pemberhentian anggota hanya berlaku bagi Anggota Aktif; Keanggotaan (Aktif) berhenti karena: a. Meninggal Dunia; b. Atas permintaan sendiri dengan sukarela; c. Diberhentikan sementara karena adanya permasalahan tertentu yang mengganggu status keanggotaannya yang apabila temyata permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik maka status keanggotaan aktifnya dapat dikembalikan; d. Diberhentikan karena tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota Aktif; 3. Mekanisme pemberhentian sebagai Anggota Aktif atas permintam sendiri diatur sebagai berikut : a. Yang bersangkutan menyampaikan usulan untuk berhenti s ebagai anggota disertai dengan alasan-alasan yang logis dan rasional kepada pengurus yang bersangkutan; b. RPH pengurus yang bersangkutan membawanya ke dalam RPP dan mengundang anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan apabila penjelasannya dapat diterima, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat melalui surat keputusan pengurus dan harus menyerahkan kartu anggota dan menandatangani surat pernyataan tentang pemberhentian dimaksud yang ditandatangani yang bersangkutan dan pengurus; c. Apabila RPP menolak penjelasan dimaksud yang bersangkutan tetap sah menjadi Anggota Aktif;
d.
Surat Keputusan Pemberhentian dari pengurus dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini dibuat rangkap 2 (dua) yang 1 (satu) disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang 1 (satu) lagi sebagai dokumen organisasi; 4. Mekanisme pemberhentian sementara dan pemberhentian bagi Anggota Aktif diatur sebagal berikut ; a. RPH pengurus yang bersangkutan memandang bahwa Anggota Aktif yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban da/ atau melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku; b. RPH mengundang pengurus untuk hal tersebut disertai dengan alasanalasan yang logis dan rasional dalam RPP dan mengundang yang bersangkutan untuk membela diri dan apabila dapat diterima, yang bersangkutan tetap sah menjadi Anggota Aktif; c. Apabila RPP menolak pembelaannya, yang bersangkutan akan diberhentikan sementara, sampai dapat membuktikan pembelaannya dalam forum TK; d. Keputusan RPP yang menolak pembelaan s ebagaimana dimaksud dalam butir c pasal ini harus dilaporkan pada TKKT pada tingkatan yang bersangkutan dan apabila TKKT dimaksud menerima pembelaan tersebut, yang bersangkutan tetap sah menjadi Anggota Aktif; e. Apabila TKKT menolak pembelaannya, yang bersangkutan akan diberhentikan secara tidak hormat melalui surat keputusan pengurus yang mengembalikan Kartu Anggota; f. Surat Keputusan Pemberhentian dan pengurus dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam, butir b ayat ini dibuat rangkap 2 (dua), yang 1 (satu) disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang 1 (satu) lagi sebagai dokumen organisasi; 5. Anggota Aktif yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak diperkenankan untuk menduduki jabatan pengurus Karang Taruna dan/atau pengurus lembaga pada seluruh tingkatan.
Kader (yang berasal dari QUADRA , yang artinya kerangka, dan dalam bahasa Perancis disebut CADRE , yang artinya bingkai dari suatu gambar) adalah tenaga-tenaga inti dalam suatu organisasi yang selalu siap dalam kondisi apapun untuk menjalankan tugastugasnya guna mencapai tujuan bersama. Rangkaian kegiatan atau proses dalam mempersiapkan seseorang menjadi kader disebut dengan kaderisas i/pengkaderan.
Kaderisasi dilaksanakan mulai tingKat Kelurahan sampai dengan tingkat kota, Karang Taruna di tingkat Kelurahan menjadi basis utama pelaksanaan kaderisasi dan harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua Anggota Aktif dengan prinsip perjenjangan yang menunjukkan levelitas yang semakin meningkat secara Kualitatif serta harus berorientasi pada pembentukan kader dengan standar kompetensi yang dapat dipertanggung-jawabkan melalui pengukuran- pengukuran pelatihan yang jelas, terpadu, dan terarah. Penanggung J awab Kaderisasi adalah Pengurus pada tingkatan yang bersangkutan, dapat dilaksanakan oleh Unit Teknis yang khusus dibentuk untuk menyelenggarakannya atau oleh bidang yang memiliki fungsi di bidang keorganisasian, keanggotaan, dan kaderisasi. Kaderisasi diselenggarakan dengan tujuan: a. Membangun dan meningkatkan s istem dan mekanisme Kerja organisasi yang menjamin dan memberi kesempatan kepada setiap kader Karang Taruna yang mumpuni untuk dapat tampil memimpin dan mengelola organisasi secara demokratis dan elegan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakatnya; b. Menjaga kesinambungan organisasi ( sustainbility ) sekaligus mengembangkannya berdasarkan sistem yang dibangun yang memperlancar pergantian kepemimpinan; Kaderisasi diselenggarakan dengan sasaran: a. Terbentuknya Kader Karang Taruna yang berasal dari Keanggotaan Aktif, yang memiliki wawasan sosial kemasyarakatan, pemahaman organisasi dan pekerjaan sosial, dan jiwa kepemimpinan yang dapat diandalkan oleh organisasinya maupun masyarakat dilingkungannya; b. Terbangunnya sistem dan mekanisme kepemimpinan dan permusyawaratan organisasi s ecara demokratis yang mampu memberikan warna dan kontribusi bagi perjalanan organisasi menuju cita-cita dan visinya. Sesuai dengan tujuan dan sasarannya, maka bentuk pola kaderisasi terdiri dari : 1.
, yang meliputi : a. Pelatihan Kepemimpinan Berjenjang; b. Pelatihan Keterampilan Sosial;
2. a. b. 3. a. b. 4. a. b. c.
1.
, yang meliputi : Temu Ilmiah yang bersifat formal seperti S eminar, Simposium, dan Dialog Publik; Temu Ilmiah yang bersifat informal seperti Sarasehan, Penyuluhan, dan temu Wicara; , yang meliputi: Kampanye agenda-agenda sosial kemasyarakatan; Pemasaran sosial dan penyelenggaraan program-program sosial ekonomi. , yang meliputi : Penugasan keorganisasian; Pengiriman mengikuti pelatihan, seminar workshop dan sejenisnya yang diselenggarakan pihak lain; Pengiriman mengikuti kegiatan aksi seperti upacara hari besar, peringatan keagamaan, aksi sosial dan sejenisnya.
Pelatihan Kepemimpinan Berjenjang a. Nama, ditetapkan sebagai berikut : 1). Di tingkat Kelurahan diberi nama: Latihan Dasar Kepemimpinan Karang Taruna I (LDKKT I); 2). Di tingkat Kecamatan diberi nama : Latihan Dasar Kepemimpinan Karang Taruna II (LDKKT II); 3). Di tingkat Kota diberi nama : Latihan Lanjutan Kepemimpinan Karang Taruna (LLKKT); b. Kepesertaan, ditetapkan sebagai berikut : 1). LDKKT I, diikuti oleh Anggota Pasif ditingkat Kelurahan yang direkrut dari tingkat-tingkat Unit masing-masing; 2). LDKKT II, diikuti oleh Anggota Aktif yang telah mengikuti LDKKT I; 3). LLKKT, diikuti oleh Anggota Aktif yang telah mengikuti LDKKT II dan Anggota aktif yang belum mengikuti LDKKT II tetapi telah mengikuti kegiatan Karang Taruna di tingkat Kota dalam kurun waktu sekurangkurangnya 1 (satu) tahun; c. Silabus dan Pola Pelatihan/ J am Latihan, ditetapkan sebagai berikut : 1). Untuk LDKKT I, ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) jam latihan (J amlat) dengan materi sekurang-kurangnya terdiri dari: Kepemimpinan, Administrasi Organisasi, Kesejahteraan Sosial, Dinamika Kelompok, Dasar-dasar Komunikasi, Pengenalan Ke-Karang Taruna-an, Penugas an, dan Permainan; 2). Untuk LDKKT II, ditetapkan sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) J amlat dengan materi sekurang-kurangnya terdiri dari : Kepemimpinan, Administrasi Organisasi, Kesejahteraan Sosial, Dinamika Kelompok, Hubungan Masyarakat, Pengenalan Permasalahan Sosial, Pembuatan Proposal, Penugas an, dan Permainan;
2.
3). Untuk LLKKT, ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) J amlat dengan materi sekurang-kurangnya terdiri dari : Kepemimpinan, Administrasi Organisasi, Perencanaan dan Penyusunan Program, Penyusunan Anggaran, Tata Cara Rapat dan Persidangan, Teknik Publikasi, Pengambilan Keputusan, Pengenalan Bela Negara, Dinamika Kelompok, Penugas an, dan Permainan; d. Pelatih/ Instruktur/ Pemateri/ Narasumber, sekurang-kurangnya memiliki standard kompetensi sebagai berikut: 1). Mengusai Materi yang akan dilatihkan dengan menyerahkan materi tertulis; 2). Memiliki latar belakang pendidikan/ pendidikan yang berhubungan dengan materi yang akan dilatihnya; 3). Menyerahkan Biodata atau Curriculum Vitae yang bersangkutan; 4). Menyajikan materi sesuai dengan standard kepelatihan; 5). Mempunyai rekomendasi/ surat tugas dari institusi/ organisasi yang bersangkutan; 6). Menyajikan materi pelatihan dengan menggunakan metodologi dan teknologi kepelatihan yang standard dan sepadat mungkin tidak konvensional; e. Waktu Pelatihan, diatur sebagai berikut : 1). LDKKT I, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan; 2). LDKKT II, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (s atu) tahun; 3). LLKKT, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; Pelatihan Keterampilan Sosial a. Pada prinsipnya pelatihan ini hanya diselenggarakan di tingkat Kota dan Propinsi, karena keterampilan sosial tidak mengatur perjenjangan yang menuntut persyaratan bagi seorang kader dan hanya menjadi faktor pendukung penting bagi pembentukan kader yang paripurna. Tetapi jika memungkinan atau diinginkan dapat dilakukan di tingkat Kelurahan atau Kecamatan; b. Di tingkat Kota, Pelatihan Keterampilan Sosial dapat diikuti oleh peserta dari Anggota Aktif yang telah mengikuti LLKKT atau hanya telah mengikuti LDKKT I dan/ atau LDKKT II, dengan jam latihan sekurang-kurangnya 25 jam; c. Hal-hal yang mengatur tentang penamaan, materi, dan teknis pelaksanaan pelatihan keterampilan sosial ditentukan tersendiri dalam bentuk Petunjuk Teknis.
Penyelenggaraan Kaderisasi pada prinsipnya dilakukan oleh pengurus Karang Taruna yang bersangkutan melalui biro/ bidang/ bagian/ seksi yang berfungsi dibidang organisasi, keanggotaan, dan kaderisasi atau Unit Teknis yang dibentuk khusus untuk itu agar Penyelenggaraan kaderisasi lebih terkonsentrasi dan profesional Untuk dapat mengikuti kaderisasi seseorang harus: a. Sebagai Anggota Pasif atau Anggota Aktif; b. Bersedia memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kaderisasi; c. Belum pemah mengikuti kaderisasi pada tingkatan yang bersangkutan; d. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh penyelenggara;
Bukti Keikutsertaan bagi Warga Karang Taruna dalam program kaderisasi adalah sertifikat kelulusan sesuai dengan tingkatan/ jenjang program kaderisas i yang diikutinya yang ditandatangani oleh lembaga yang menyelenggarakannya dan disetujui pengurus yang bersangkutan. Bentuk dan ukuran sertifikat (tanda) kelulusan ditetapkan dengan format yang sama secara umum oleh Pengurus Karang Taruna Kota.
Format sertifikat kelulusan dalam bentuk piagam yang berisi data : a. Pernyataan Kelulusan; b. Biodata yang bersangkutan; c. Nama Program/ J enjang Kaderisasi; d. Nilai Akhir yang diperoleh; e. Otorisasi dari lembaga yang menyelenggarakan dan Pengurus Karang Taruna yang bersangkutan; Sertifikat kelulusan sebagai bukti kaderisasi diberikan diakhir kegiatan program kaderisasi sesuai dengan tingkatannya, baik dalam forum resmi tertentu yang diselenggarakan organisasi maupun diakhir acara program kaderisasi yang diikutinya. Sertifikat kelulusan yang diterima oleh seorang kader akan dapat menjadi salah satu syarat seseorang kader untuk : a. Mengikuti Program/ J enjang Pelatihan yang lebih tinggi; b. Promosi menjadi Pengurus Karang Taruna di tingkat yang lebih tinggi, apabila direkomendasikan oleh Pengurus Karang Taruna yang bersangkutan; c. Mengikuti Program lamaran Kerja di Perusahaan yang dituju atau mengikuti proses seleksi menjadi salah satu Anggota Lembaga Publik; Sertifikat kelulusan dari program kaderisasi bagi seorang kadertetap berlaku apabila yang bersangkutan pindah alamat/ domisili.
Pembentukan organisasi Karang Taruna diselenggarakan dalam forum Temu Karya Karang Taruna (TKKT) di wilayah tingkat masing-masing dan forum Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT) untuk di tingkat Desa/ Kelurahan yang pelaksanaannya tetap mengacu pada PD/ PRT Karang Taruna dan Peraturan Organisasi yang berlaku yang dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan dan kepemerintahan diwilayahnya masing-masing dengan tetap memperhatikan aspirasi yang berkembang baik di kalangan generasi muda maupun masyarakat pada umumnya.
Pembentukan organisasi Karang Taruna di seluruh tingkatan yang organisasi Karang Taruna-nya untuk jangka waktu minimal 2 (dua) tahun menunjukkan ketidak-aktifan (pasif) sama sekali atau pada wilayah baru hasil Pemekaran Wilayah, maka dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Penunjukan Pejabat sementara (Caretaker ) yang diusulkan oleh Pengurus Karang Taruna Wilayah Induk/ asalnya, yang kemudian diberi tugas/ mandat untuk melaksanakan TKKT/ MWKT di wilayah bersangkutan; 2. Apabila Pengurus Karang Taruna wilayah asalnya tidak mengusulkan Caretaker , maka Pengurus satu tingkat di atasnya dapat menunjuk personil dari kepengurusannya yang memiliki tugas dan fungs i organisasi; 3. Caretaker yang diberi mandat untuk mempersiapkan penyelenggaraan TKKT/ MWKT di wilayahnya bertanggung jawab untuk : a. Melakukan koordinasi dengan pengurus wilayah di atas nya. dan pemerintah wilayah yang bersangkutan; b. Memberikan Laporan kepada wilayah di atasnya baik laporan berkala dalam bentuk laporan kemajuan (Progress Report ) maupun laporan akhir pelaksanaan TKKT/ MWKT; c. Membentuk Kepanitiaan TKKT/ MWKT yang terdiri dari: 1). Panitia Pengarah (Steering Committee ) yang terdiri dari unsur-unsur pengurus wilayah di atasnya, pengurus wilayah 1 (satu) tingkat di bawahnya dan Caretaker sendiri bertugas mempersiapkan materi TKKT/MWKT, Rancangan Acara serta upaya dan strategi pendanaan kegiatan TKKT/ MWKT di wilayahnya; 2). Panitia Pelaksana ( Organizing Committee ) yang terdiri dan unsur-unsur pengurus wilayah 1 (satu) tingkat di bawahnya dan unsur lain yang memungkinkan atau direkomendasikan untuk membantu seperti instansi sosial dengan tugas mempersiapkan hal-hal teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan TKKT/ MWKT di wilayahnya;
d.
Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap keseluruhan proses mempersiapkan penyelenggaraan TKKT/MWKT di wilayah yang bersangkutan; 4. Pelaksanaan TKKT/ MWKT di wilayah yang bersangkutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan sebagai berikut: a. Sedapat mungkin penyelenggaraan TKKT/ MWKT dibuka dan ditutup secara resmi oleh pimpinan tertinggi daerah setempat. Dan jika tidak memungkinkan, maka dibuka oleh Ketua Pengurus Karang Taruna di wilayah atasnya; b. Pelaksanaan TKKT/ MWKT harus tetap berpedoman pada PRT-KT; c. Pelaksanaan TKKT/ MWKT harus juga berpedoman pada Agenda Acara dan Tata tertib yang disepakati seluruh peserta dengan tetap memperhatikan aspek demokratisasi dan permusyawaratan yang luhur, sehingga hasil-hasil TKKT/ MWKT merupakan kehendak seluruh WKT di wilayah yang bersangkutan; d. Selain mengagendakan pemilihan Pengurus Karang Taruna, TKKT/ MWKT juga dapat menyelenggarakan pembentukan Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) di wilayahnya; e. Khusus untuk wilayah pemekaran, Perlunya diagendakan penyerahan secara resmi wilayah hukum organisasi baru tersebut dari Pengurus Karang Taruna wilayah asal ke forum TKKT/ MWKT yang bersangkutan, karena itu Pengurus Karang Taruna dimaksud juga diundang dalam kapasitas sebagai peninjau dalam TKKT/ MWKT tersebut; f. TKKT/ MWKT sedapat mungkin dalam prosesnya menggunakan pendekatan hasil sehingga pertimbangan waktu tidak menjadi ukuran yang lebih penting; 5. TKKT/ MWKT mengeluarkan rekomendasi agar pengurus yang baru terbentuk dikukuhkan oleh Kepala Daerah setempat sebagai Pembina Umum; 6. Pada tahap akhir Panitia Pelaksana dengan diketahui oleh Caretaker menyampaikan laporan penyelenggaraan TKKT/ MWKT kepada Pengurus Karang Taruna di wilayah atasnya dan Pengurus Karang Taruna di wilayah yang baru saja terbentuk. Penunjukkan Caretaker juga dapat dilakukan di wilayah yang masa bhakti Pengurus Karang Taruna-nya telah habis tetapi belum juga menyelenggarakan TKKT/ MWKT selambatnya 3 (tiga) bulan dari tanggal masa bhaktinya berakhir;
Pembubaran Organisasi Karang Taruna berarti pembekuan sekaligus pembubaran terhadap kelembagaan kepengurusan dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna di wilayah tertentu yang disebabkan oleh ketidak-adaan wilayah hukum organisasinya karena beberapa sebab yakni: 1). Wilayah tersebut telah menjadi negara yang merdeka; 2). Wilayah tersebut telah melebur menjadi satu dengan wilayah lain yang dengan pertimbangan teknis strategis tertentu wilayah tersebutlah yang Organisas i Karang Taruna-nya perlu dibubarkan; Setiap pembubaran organisas i Karang Taruna disahkan dan dikukuhkan melalui Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna di wilayah atasnya,
Pembubaran Organisasi Karang Taruna, diselenggarakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah suatu wilayah dinyatakan berpisah dengan NKRI atau dinyatakan bergabung dengan wilayah lain, maka Pengurus Karang Taruna yang bersangkutan harus melaporkannya secara administratif kepada Pengurus Karang Taruna diwilayah atas ya; 2. Pengurus Karang Taruna di wilayah atasnya, setelah mempelajari dan mengkaji laporan tersebut, kemudian mengeluarkan Surat Keputusan resmi tentang Pembubaran Organisasi Karang Taruna tersebut; 3. Pembubaran Organisasi Karang Taruna tersebut kemudian harus diumumkan dalam lembaran berita resmi organisasi dan juga melalui forum-forum resmi Organisasi Karang Taruna di wilayah atasnya sebagai langkah sosialisasi; 4. Pengurus Karang Taruna di wilayah atasnya tersebut s elanjutnya juga berkewajiban melaporkan tindakan pembubaran tersebut kepada Pengurus Karang Taruna yang lebih tinggi s ebagai dokumen organisas i yang sah dan diakui sehingga wilayah yang bersangkutan tidak akan disertakan dalam forum-forum pertemuan organisas i; 5. Seiring dengan dibubarkannya Organisas i Karang Taruna diwilayah tertentu, maka Kepengurusan dan Majelis Pertimbangannya juga ikut dibubarkan dan dibekukan.
Lembaga pendukung Karang Taruna terdiri dari Unit Teknis dan Kepanitiaan. 1. Unit Teknis adalah lembaga yang dibentuk oleh Organisasi Karang Taruna untuk tujuan membantu pelaksanaan fungs i-fungs i organisasi yang telah ditetapkan baik dalam struktur dan uraian tugasnya maupun dalam pola umum kebijakan kerangka pokok program; 2. Kepanitiaan adalah lembaga sementara yang dibentuk Organisasi Karang Taruna untuk tujuan melaksanakan kegiatan atau event tertentu yang waktunya telah ditetapkan atau bersifat sementara agar penyelenggaraan program-program Kerja organisasi dapat berjalan efektif dan berhasil guna dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi.
1.
Untuk Pembentukan Unit Teknis (UT) Karang Taruna diatur sebagai berikut : a. Rencana dan Usulan Pembentukan UT disampaikan oleh bidang/ bagian/ seksi yang terkait dengan jenis UT yang akan dibentuk dan sesuai dengan wilayah hukum (domisili) berdasarkan tingkatan Organisasi Karang Taruna yang bersangkutan;
b. Rencana dan Usulan tersebut kemudian dibahas dan diputuskan dalam RPP dengan pertimbangan kebutuhan, signifikansi, kinerja/ daya hasil dan nilai strategis UT yang dimaksud; c. Setelah Rencana dan Usulan tersebut disetujui oleh forum RPP, maka pengurus Karang Taruna yang bersangkutan memberikan tugas kepada ketua bidang/ bagian/ seksi yang bersangkutan dalam koordinasi dengan salah satu wakil ketua dari unsur pengurus harian untuk mempersiapkan segi-segi administratif, hukum, maupun teknis yang terkait dengan Pembentukan UT; d. Ketua atau anggota bidang/ bagian/ seksi yang bersangkutan secara otomatis langs ung bertindak selaku koordinator/ ketua/pimpinan dari UT tersebut dengan keanggotaan kepengurusan/ tim ditentukan sebagai berikut : 1). Berasal dari luar kepengurusan sesuai dengan kapasitasnya; 2). Untuk kebutuhan akan keahlian tertentu harus berasal dari kalangan profes ional dibidangnya; 3). Untuk posisi tertentu berdasarkan pertimbangan teknis administratif diperbolehkan berasal dari kalangan Pengurus Karang Taruna yang bersangkutan dengan status ex Officio; 4). J angka waktu pembentukan UT disesuaikan dengan Masa Bhakti Pengurus Karang Taruna yang bersangkutan untuk kemudian keberadaannya dapat ditinjau kembali pada masa bhakti pengurus berikutnya, kecuali untuk UT tertentu, dimana pergantian kepengurusan justru akan menghambat kinerjanya yang bersifat permanen: e. Untuk Ketentuan sebagaimana dimaksud butir d diatas koordinator/ ketua/ pimpinan UT dapat berasal dari personil yang tidak sesuai dengan jabatannya dan fungs i/ sifat UT-nya dengan kondisi betul-betul dibutuhkan dan pertimbangan lain yang disepakati dalam RPP; f. UT yang telah disetujui pembentukannya kemudian disahkan melalui SK Pengurus Karang Taruna setelah terlebih dahulu kelengkapan administratif, kepengurusan dan kelengkapan teknisnya s udah terpenuhi; g. Untuk selanjutnya secara terinci, Organisasi Karang Taruna yang bersangkutan sesuai dengan lingkup wilayahnya dapat membuat petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pembentukan UT yang tetap berpedoman pada Peraturan Organisasi yang berlaku. 2.
Untuk Pembentukan Kepanitiaan Karang Taruna diatur sebagai berikut : a. Untuk melaksanakan event atau kegiatan tertentu, pengurus Karang Taruna menunjuk dan memberikan tugas kepada seorang personil pengurus yang bentindak sebagai Ketua Panitia Pengarah/ Ketua SC (apabila kegiatannya membutuhkan lembaga kepanitian tersebut) dan Ketua Panitia Pelaksana/ Ketua OC dari event atau kegiatan dimaksud; b. Ketua SC dan Ketua OC yang telah ditunjuk resmi tersebut kemudian diharuskan: 1). Menyusun personalia kepanitiaan lengkap yang diajukan kepada pengurus Karang Taruna yang bersangkutan untuk disahkan melalui Surat Keputusan;
2). Menyusun dan mempersiapkan proposal kegiatan lengkap yeng terdiri dan rencana umum kegiatan, jadwal Kerja kepanitiaan, rencana anggaran biaya kegiatan susunan kepanitiaan, jadwal (acara) kegiatan, untuk kemudian diajukan dan dipres entasikan kepada pengurus Karang Taruna yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan; c. Rekuitmen personalia kepanitiaan yang dilakukan oleh Ketua SC dan Ketua OC harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1). Harus memprioritaskan terlebih dahulu personalia dari unsur pengurus Karang Taruna yang bersangkutan; 2). Apabila karena pertimbangan kualifikasi tertentu, personalia kepanitiaan yang akan direkrut berasal dari luar unsurpengurus Karang Taruna yang bersangkutan maka prioritas berikutnya harus diberikan kepada unsur pengurus Karang Taruna satu hingga dua tingkat dibawahya setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari pengurus Karang Taruna -nya; d. Untuk melaksanakan kegiatan atau event tertentu, pengurus Karang Taruna dapat menunjuk pengurus Karang Taruna dibawahnya sebagai Panitia Pelaksana dengan keterlibatan pengurus Karang Taruna yang bersangkutan sebagai penanggung jawab dan panitia pengarah kegiatan/ event dimaksud.
1.
Mekanisme pertanggungjawaban/pelaporan dan pembubaran UT diatur sebagai berikut: a. UT Karang Taruna berada langsung di bawah koordinasi bidang/ bagian/ seksi yang terkait dengannya dan bertanggung jawab langs ung kepada Ketua Pengurus Karang Taruna melalui wakil ketua dari unsur pengurus harian yang membawahinya; b. Laporan (pertanggungjawaban) UT harus diberikan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali kepada pengurus Karang Taruna yang bersangkutan; c. Pengurus Karang Taruna yang bersangkutan berwenang membekukan dan membubarkan UT yang dianggap : 1). Kinerja dan arah kegiatannya sudah tidak sesuai lagi bahkan menyimpang dari tujuan pembentukkannya; 2). Keberadaannya tidak mampu lagi mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi Karang Taruna sesuai dengan amanat pembentukannya; 3). Keberadaannya sudah tidak lagi dibutuhkan oleh organisasi Karang Taruna; 4). Pembekuan dan pembubaran UT dilaksanakan dengan pencabutan terhadap SK pembentukannya oleh Pengurus Karang Taruna yang bersangkutan.
2.
Mekani Mekaniss me pertan pertangg ggun ungjawab gjawaban/ an/pel pelapor aporan an dan pembu pembubar baran an Kepanit Kepanitiiaan diatu diaturr s ebagai ebagai ber berikut : a. Kepan Kepaniitiaan tiaan yang yang diben dibentu tuk k untuk tuk kegiatan/ egiatan/ even eventt terten tertentu tu dalam dalam kerjan erjanya ya harus harus s enanti enantias asa a berk berkoordi oordin nasi as i dengan Ketua Ketua atau s alah s atu Waki Wakill Ketua Ketua dari dari uns uns ur Pengurus engurus Harian Harian,, baik sec s ecar ara a lis lis an maupun maupun dengan member memberik ikan an laporan kemajuan kegiatan ( progr progres esss rep epor ort t ) secara berkala yang waktunya dis dis esuai es uaik kan denga dengan n masa mas a kerja kerja kepani kepaniti tiaan; aan; b. S etelah etelah su s uatu kegiatan kegiatan selesai seles ai dila dilak ks anak anakan an mak maka a s elam elambat-l bat-lam ambat batn nya 1 (satu (s atu)) bulan bulan kepanit epanitiaan iaan bertan bertangg ggun ung g jawab jawab melapor melapork kan kepada kepada Pengurus Pengurus Karang Karang Taru Taruna yan yang bers bers angku angkutan tan dengan dengan komposis omposisii lapor laporan an lengkap lengkap s ebagai beri berikut : 1). Lapor aporan an umum pelak elakss anaan anaan kegiat egiatan an ter termasuk hamb ambatan atan dalam alam pelaks pelaks anaannya anaannya dan dan upaya-up upaya-upaya aya mengata mengatass inya; inya; 2). Lapor Laporan an hasil has il pelaks pelaks anaan kegiatan berik berikut ut anali analis is , rek ekomen omendas dasii, dan saran; 3). Laporan aporan keuan euangan gan kegiatan yang yang s tandar tandard, d, s esu es uai dengan dengan Peratu Peraturran Organi Organiss asi as i tentan tentang g S is tem Manajem Manajemen en Keuan Keuangan gan Karan Karang g Taru Taruna; c. Pengu Pengurrus Kar Karang ang Taru Taruna yang ang bers ers angk angku utan tan dapat apat menol enolak ak lapor aporan an kepani epanitiaan tiaan terten tertentu tu apabila apabila tidak tidak memenu memenuhi hi pers pers ayaratan ayaratan s eperti eperti dimak dimakss ud dalam alam ayat ayat 2 butir tir b diatas, atas, hingga kepan epaniitiaan tiaan yang ang bers ers angk angku utan tan memper memperbai baik kinya dengan dengan waktu aktu perbai perbaik kan s elambat elambat-l -lam ambat batn nya 2 (dua) (dua) minggu; d. Pani Panitia/ tia/ Team Team Kerja erja yang ang tel telah melap elapor ork kan keselur eseluruhan pelak elakss anaan anaan kegiatan egiatan// even eventt yang ang telah telah diam diaman anatk atkan an kepad epadan any ya, maka aka s ecara ecara resm es mi diny dinyatakan atakan dibu dibubar barkan kan yang ditandai ditandai dengan denga n pencabutan S urat urat Keputus Keputusanannya; e. Pem Pembubaran kepanitiaan juga dapat disele selenggar ggarakan dalam moment momentum um// forum forum khus hus us terten tertentu tu dan buk bukan mur murupakan upakan s uatu keharusa eharusan n.
Untu Untuk k kepenti epentin ngan ga n dan kemajuan emajuan orga organ nisas i khus hus usnya diti ditin ngkat desa/ des a/ kelur elurahan, ahan, Karang Taruna memiliki mekanisme penilaian untuk menetapkan kualifikasi (status) terten tertentu tu bagi Karan Karang g Taru Taruna s esu es uai dengan dengan tin tingkat perk perkemban embangan gan dan kemaju emajuan ann nya. P enilai enilaian an dan penetapan penetapan kualifi ualifik kasi as i pada dasar das arn nya dilak dilakuk ukan an denga dengan n penguk pengukur uran an terhadap kepengurusan, tingkat partisipasi, program kerja, administrasi organisasi, keangg eanggotaan otaan,, dan keuan euangan gan organi organiss asi as inya. Adapun Adapun klasif las ifik ikas asii Karang Karang Tarun Taruna a di desa/ des a/ kelur elurahan ditetapk ditetapkan an s ebagai beri berikut: ut: a. Karan Karang g Taru Taruna Pas if (Tum (Tumbuh buh); b. Karang Karang Tarun Taruna a Akti Aktiff (Berk (Berkembang); embang); c . Karang Karang Tarun Taruna a Ak Akti tiff dan Kreatif Kreatif (Maju); (Maju); d. Karan Karang g Taru Taruna Akti Aktif, f, Kreati Kreatif, f, dan Mandi Mandirri (Berpr (Berpres estas tasii/ Percontoh Percontohan an). ).
Peni Pe nilai laian an dan penetapan penetapan klasifikas lasifikasii Karang Karang Tarun Taruna a dis dis elengg elenggar arak akan an s etiap tahun tahun oleh pengur pengurus us Karang Karang Tarun Taruna a di tingk tingkat at kecamat ec amatan an hingga hingga tingk tingkat at nasional yang yang berlak berlaku u untu untuk k jangka jangka wak waktu tu 3 (tiga) (tiga) tahu tahun, untu untuk k kem kemu udian dian dil dilaku akukan peni penilaian aian dan dan peneta penetapa pan n kemba kemballi, yang yang mekani mekaniss menya menya dis dis usun dalam dalam ketentu ketentuan an organisas organisas i s ecar ec ara a ters ters endir endiri. i.
Unsur Unsur-un -unss ur yang melakuk melakukan an penilai penilaian an terdi terdirri dari dari pengurus pengurus Karang Karang Taruna Taruna yang yang ber bers angku angkutan tan,, Pembi Pembina Fun Fungs ional onal,, Pembi Pembina Wilayah ayah,, Pakar Pakar Pengemb Pengemban angan gan Masyar Mas yarakat, akat, Orga Organ nis asi as i Masyar Mas yarakat, akat, LSM, LS M, dan uns uns ur mas masyar yarakat akat langs langs ung ung melalu melaluii mekani mekaniss me polli polling dan peni penilaian laian s ecar ec ara a admin adminiis trati trative ve s erta erta kunju unjun ngan ga n langs langs ung ung ke lapangan.
Pengurus adalah mandataris MWKT dan TKKT pada wilayah organisasi yang bersangkutan, yang selanjutnya disingkat PNKT untuk tingkat nasional, PKTP untuk tingkat provinsi, PKTK untuk tingkat kota, PKTC untuk tingkat kecamatan, dan PKTL untuk tingkat kelurahan. Pada dasamya penetapan jabatan dan kedudukan seseorang dalam kepengurusan Karang Taruna dalam berbagai tingkatan ditetapkan oleh Tim Formatur yang dipilih pada Forum TKKT/ MWKT, berdasarkan Keputusan TKKT/ MWKT dengan Ketua terpilih sebagai Ketua Tim Formatur. Untuk menjabat posisi/ kedudukan dalam Kepengurusan Karang Taruna, seseorang harus membuat pernyataan kesediaan yang ditandatanganinya. Untuk menjamin dayaguna dan hasilguna dengan sebaik-baiknya, kepengurusan Karang Taruna dibagi menjadi Pengurus Harian dan Pengurus Pleno. a. Pengurus Pleno adalah semua pengurus yang secara definitif dikukuhkan dalam forum tertinggi organisasi Karang Taruna masing-masing wilayah; b. Pengurus Harian adalah pengurus yang hanya terdiri dari unsur Ketua, para Wakil Ketua, Sekretaris, para Wakil Sekretaris, serta Bendahara dan para Wakil Bendahara. Masa Bhakti/ periodisasi kepengurusan untuk tingkat nasional hingga kecamatan lima (5) tahun sedangkan untuk tingkat Kelurahan adalah tiga (3) tahun yang kemudian harus meminta rekomendasi dari pengurus satu tingkat diatasnya untuk disyahkan/dikukuhkan oleh Surat Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan, berlaku sejak pelaksanaan TKKT/ MWKT, bukan tanggal dikeluarkannya S K tersebut. J umlah kepengurusan untuk masing-masing tingkatan pada dasarnya ditentukan dalam Temu Karya masing-masing, namun setiap tingkatan memiliki batasan maximal atau sebanyak-banyaknya sebagai berikut: - Kota : orang; Kecamatan : orang; Kelurahan : orang; Untuk setiap kepengurusan harus terdapat kuota kepengurusan perempuan sekurang -kurangnya 20% (dua puluh prosen) dari jumlah pengurus yang ditetapkan oleh TKKT dimasing-masing tingkatan dan MWKT ditingkat Kelurahan.
Secara umum, untuk menjadi pengurus Karang Taruna seseorang harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945; c. Berdomisili di wilayah tingkatannya yang dibuktikan dengan identitas resmi; d. Memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat; e. Bertanggung jawab, berakhlak baik, dan mampu bekerja dengan timnya maupun dengan berbagai pihak; f. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 45 tahun; g. Mengetahui dan memahami aspek keorganisasian serta mengetahui ke- Karang Taruna-an; h. Peduli terhadap lingkungan masyarakatnya; i. Pernah duduk sebagai pengurus Karang Taruna minimal 2 (Dua) tingkat dibawahnya; j. Berpendidikan minimal SLTA/sederajat untuk kepengurusan tingkat Kabupaten/ Kota hingga nasional, minimal S LTP/ sederajat untuk kepengurusan tingkat kecamatan, dan minimal lulusan SD/ sederajat untuk tingkat Desa/ Kelurahan atau komunitas sosial sederajat;
Pengurus pada seluruh tingkatan mempunyai tugas dan wewenang s ebagai berikut: 1. Melaksanakan segala ketentuan dan peraturan yang tercantum dalam PD/PRT, Keputusan TKKT/ MWKT, Keputusan Raker, dan keputusan pengurus yang lebih tinggi; 2. Mempersiapkan dan melaksanakan TKKT/ MWKT; 3. Menyampaikan pertanggungjawaban kepada forum TKKT/ MWKT; 4. Merekomendasikan susunan pengurus satu tingkat di bawahnya untuk dikukuhkan oleh Pembina Umum; 5. Mewakili organisasi ke dalam dan ke luar yang dilaksanakan oleh Ketua dan Sekretaris; 6. Mengeluarkan sikap dan pernyataan ke luar sesuai dengan lingkup wilayah organisasinya yang tidak bertentangan dengan kebijakan organisasi dan dilaporkan ke pengurus satu tingkat di atasnya; 7. Menetapkan kebijaksanaan organisasi satu tingkat wilayahnya kecuali untuk tingkat Kelurahan apabila pengurus yang bersangkutan tidak dapat mengambil keputusan dengan meminta saran dari MPKT;
Setiap Pengurus berhak: a. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam manajemen profesional organisasi; b. Mendapatkan fasilitas yang sama baik berupa identitas, seragam maupun kesempatan; c. Menyampaikan pendapat, tanggapan, saran, kritik, dan pertanyaan dalam RPP; d. Mempunyai hak suara dalam RPP; Setiap Pengurus berkewajiban: a. Mematuhi Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya; b. Menjaga nama baik organisasi; c. Membayar Iuran Pengurus Karang Taruna; d. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi; e. Menjalankan tugas dan fungs i sesuai dengan jabatan atau bidangnya masingmasing.
Setelah diangkat dan disahkan, pengurus mengucapkan janji sebagai berikut: “Demi Allah/ Atas nama Tuhan/ Atas nama Sang Budha/ Demi Sang Hyang Widhi, saya berjanji: 1. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus Karang Taruna .............................. dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; 2. Taat pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna s erta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya; 3. Setia dan teguh pada amanah Temu Karya; 4. Memegang teguh rahasia jabatan dan bersedia mempertanggung jawabkan jabatan saya tersebut secara moral maupun organisasional.”
Setiap Karang Taruna mulai dari tingkat kecamatan hingga nasional memiliki kepengurusan dengan struktursekurang-kurangnya terdiri dari: a. Ketua (Ketua Umum untuk tingkat nasional); b. Wakil Ketua I (Ketua I untuk tingkat nasional); c. Wakil Ketua II (Ketua II untuk tingkat nasional); d. Sekretaris (Sekretaris Umum untuk tingkat nasional); e. Wakil Sekretaris I (Sekretaris I untuk tingkat nasional); f. Wakil Sekretaris II (Sekretaris II untuk tingkat nasional); g. Bendahara (Bendahara Umum untuk tingkat nasional); h. Wakil Bendahara I (Bendahara I untuk tingkat nasional); i. Wakil Bendahara II (Bendahara II untuk tingkat nasional);
j. k. l. m. n. o. p. q. r.
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial; Bidang Pengembangan Ekonomi Skala Kecil dan Koperasi; Bidang Pengembangan Kegiatan Kerohanian dan Pembinaan Mental; Bidang Pengembangan Kegiatan Olahraga dan Seni Budaya; Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata; Bidang Hukum, Advokasi dan HAM; Bidang Organisasi dan Pengembangan Hubungan Kerjasama Kemitraan; Bidang Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Pengembangan Komunikasi;
Karang Taruna di tingkat desa/ kelurahan memiliki kepengurusan dengan struktur sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretrais; d. Wakil Sekretaris; e. Bendahara; f. Wakil Bendahara; g. Bidang Pendidikan dan Pelatihan; h. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial; i. Bidang Kelompok Usaha Bersama; j. Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental; k. Bidang Olahraga dan Seni Budaya; l. Bidang Lingkungan Hidup; m. Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan. Istilah Bidang di tingkat nasional menjadi Departemen, istilah Bidang di tingkat provinsi menjadi Biro, istilah Bidang di tingkat kabupaten/ kota tetap Bidang, istilah Bidang di tingkat kecamatan menjadi Bagian, istilah Bidang di tingkat desa/ kelurahan menjadi Seksi.
1.
Seorang pengurus dinyatakan berhenti apabila: a. Meninggal dunia; b. Karena habis masa baktinya; c. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri; d. Diberhentikan untuk sementara waktu (non-aktif) karena kasus-kasus pidana tertentu yang melibatkannya, untuk kepentingan nama baik organisasi, yang apabila ternyata tidak terbukti bersalah namanya direhabilitasi dan diberikan haknya untuk menjadi pengurus kembali;
e. Diber Diberh henti entik kan
dengan dengan horm ormat apabi apabila s elama elama kurun waktu aktu s ek eku urangangkurangny angnya a 6 (enam) (enam) bul bulan dalam dalam masa as a bakti bakti berjal berjalan an,, s etelah etelah dilak dilaku ukan evaluas evaluasii dan diber diberik ikan an teguran teguran s ebanyak ebanyak-ban -banyak yakn nya 3 (tiga (tiga)) kali bertu berturrututtur turut, ut, nyata-nyata yata-nyata tidak tidak dapat menun menunju juk kkan keaktifan eaktifan dan kesun es ungg gguh uhan an dalam dalam menjalan menjalank kan tuga tugass dan kewaji ewajiban bann nya s ebagai pengur pengurus; us;
f.
Diber Diberhen henti tik kan denga dengan n hormat hormat apabila apabila s etelah diber diberii peri peringatan ga tan tertu tertuli liss nyata -nyata -nyata terbu terbuk kti melaku melakuk kan pelangga pelanggarran etik etika dan pros prosedu edurr beror berorga gan nis asi as i yang yang membu membuat at nama ama baik baik organi organiss asi as i men menjadi jadi tercemar tercemar dan mengancam engancam keberlan eberlangs gs unga ungan n roda orga organ nis asi; as i;
Diberh henti entik kan g. Diber
karen arena a keterl eterlibatan batann nya dalam dalam kasu as us -kas -kasu us pidan pidana a yang yang merusa merusak k nama baik baik orga organ nis asi as i dan dir dirinya inya s endi endiri yang yang nyata-nyata yata-nyata telah terbu terbuk kti di depan depan pengadi pengadilan lan,, dalam dalam masa as a bakti bakti berjal berjalan an..
2.
S eoran eorang g Ketu Ketua a din dinyatak yatakan an berh berhenti enti apabi apabila: a. Meni eninggal dunia; b. Kar Karena ena habi abis masa as a bak baktin tinya dan dan dis dis ahk ahkan (dem (demiis ioner oner)) dal dalam foru forum terti tertin ngg ggii KT s etelah menyam menyampai paik kan pertan pertangg ggun ungjawab gjawabann annya; ya; c. Meletak Meletakk kan jabatan jabatan (mengun (mengundu durrkan dir diri) karen arena a s atu dan lain lain hal yang yang tidak tidak memun memung g kink inkan untu untuk k menjabat menjabat lagi, yang yang dibu dibuat at s ecar ec ara a tertu tertuli liss ; d. Diber Diberhen henti tik kan untu untuk k s ementar ementara a (non-ak (non-akti tif) f) oleh RPP RP P karena karena keter keterli libatan batann nya dalam dalam kasu as us -kas -kasu us perdat perdata a dan pidan pidana a yang yang mengancam engancam baik baik dir dirinya maupu aupun n organ organiis asi as i, yang ang mana ana bil bila nyata-n ata-nyata tida tidak k terbu terbuk kti dapa dapatt dir direhabi ehabillitasi tas i namany amanya dan diper diperk kenan enank kan kembal embalii menjab menjabat at s ebagai Ketua; e. Diber Diberhen henti tik kan oleh RPP RP P jik jika tern ternyata yang yang bers bers angkut angkutan an terbu terbuk kti bers bers alah dengan keputusan hukum tetap (inkrah) di depan pengadilan dalam kasus pidan pidana a yang merusa merusak k nama baik baik orga organ nis asi as i dan dir dirinya send s endir iri; i; f. Dibe Diberrhenti entik kan den dengan horm ormat oleh oleh RPP Dipe Diperrluas (yan (yang g mengun engunda dan ng pimp pimpin inan an KT 1 (satu (s atu)) tin tingkat dibaw dibawahn ahnya, ya, kecual ec ualii tin tingkat kelur elurahan) ahan) jik jika tern ternyata dalam kurun urun waktu aktu s ekur ekurang-kur ang-kurangn angnya ya 1 (satu (s atu)) tahun tahun tidak tidak dapat menunjukkan keaktifan dan tangg ggu ung jawabnya sehi sehinga kepen epengu gurrusan/ san/ organ organiisasi sas i tidak berj erjalan alan sebaga sebagaiimana ana aman amanat at TKKT/ MWKT. MWKT.
P erg ergantian antian Antar Antarw waktu pengurus pengurus adalah perg pergantian antian pengurus pengurus yang yang tidak tidak dilak dilakuk ukan an melalu melaluii TK tetapi tetapi melalu melaluii Rapat Penguru Pengurus Pleno, Pleno, yang yang s elanju elanjutn tnya ya dis dis ingkat PAW. PAW. P AW akibat akibat ketidak etidakakt aktif ifan an dan/ dan/ atau kekoson ekoso ngan ga n pengur pengurus us dipr diprior iorit itas ask kan kepada Pengu Pengurrus Hari arian dan Ketu etua Bid Bidang/ ang/ Bagi Bagian an// S ek ekss i dari ari kepen epengu gurrus an yang ang ber bers angku angkutan tan,, itu pun pun den dengan per pertim timban bangan urgens gens i/ kebu ebutuh tuhan jabatan jabatan dan dan pers pers onalia onalia bagi orga organ nis asi as i.
1.
2.
3. 4.
PAW aki akibat ketidak etidakak akti tifan fan dan/ dan/ atau kek ekos oson ongan gan pengur penguru us diatu diaturr s ebagai beri berikut: a. Apabil Apabila a s eorang eorang pengurus pengurus berhal berhalangan angan dan tidak tidak dapat dapat menjal menjalank ankan an tugas tugas dan wewen ewenan angny gnya, a, penan penangg ggu ung jawab jawab lan langs ung dari dari yan yang bers bers angku angkutan tan dapat dapat mengus engusu ulkan lkan agar pengur penguru us yan yang bers bers angku angkutan tan diganti digantik kan, an, dalam dalam foru forum RPP; RPP ; b. Memint Meminta a pengganti pengg antiny nya a kepada pihak pihak yang yang mer merekomen ekomendas dasik ikann annya; ya; c. Mengusul engusulk kan s eseor es eoran ang g kepad epada a pih pihak yang ang merek erekom omen enda dass ikann annya dan dan kepada RPP pengurus yang bersangkutan; d. Mens ens ahk ahkan penggan engganti tin nya yang ang tel telah dis etu etujui jui melal elalu ui kepu eputus tus an RPP pengurus yang bersangkutan; e. Apabil Apabila a RPP RP P memut memutuskan uskan untu untuk k tidak tidak mener meneriima perga pergan ntian tian ters ters ebut, ebut, maka maka pengur penguru us yang yang ber berss angku angkutan tan masi as ih s ah s ebagai pengur penguru us . PAW aki akibat keti ketidakak dakakti tifan fan dan/ dan/ atau kek kekos oson ongan gan jabatan jabatan Ketu Ketua diatu diaturr sebagai s ebagai berikut: a. Para Para Waki akil Ketu Ketua/ a/ S ek ekrretar etaris ber bers ama ama Waki akil S ek ekrretar etaris mengun engunda dan ng PH untu untuk k mengik mengikut utii RPH RP H yang yang menyep menyepakat akatii s iapa iapa di antar antara a Wakil akil Ketua yang yang menj enjadi adi Pelak Pelaksan sana a Ketu etua yang ang bersam ersamaa-sam sama a dengan engan Sekr Sekretar etariis meng mengundang undang s eluruh eluruh pengurus pengurus untuk untuk meng mengikuti ikuti RPP RP P. Apabila Apabila terjadi terjadi dalam masa mas a bakti bakti berjalan berjalan,, RPP RP P menge mengelu luar ark kan keputu eputuss an untu untuk k menun menunju juk k atau membe emberri manda andatt kepad epada a s eoran eorang g Pelak Pelaks ana ana Ketu Ketua a untuk tuk melan elanju jutk tkan an hin hingg gga a habi habis nya masa mas a bakti bakti kepengur epengurusa usan n yang yang bers bers angkut angkutan; an; b. Kepu eputus tus an RPP mengen engenai ai penu enunjuk jukan Pelak Pelakss ana ana Ketu Ketua a s ebagai ebagaim mana ana dimak dimakss ud pada butir butir a diatas diatas harus harus dis dis ampaik ampaikan kepada s elur eluruh peng pengurus urus s atu tin tingkat bawah bawahn nya kecuali ting tingkat kelurahan; elurahan; c. Pelaks Pelaks ana ana Ketua Ketua yang yang diber diberii mandat mandat ters ters ebut ebut mem memiiliki tugas tugas dan wewen ewenan ang g yang yang s ama dengan Ketua Ketua yang yang telah diber diberhen henti tik kan; S us unan pengur penguru us s ebagai hasi has il dari dari PAW P AW diu dius ulkan kepada kepada Pemb P embiina Umu Umum untuk dikuku dikukuhkan; hkan; Penguru Pengurus s atu tin tingkat di atasn atas nya dapat dapat men menu unjuk juk care taker (karena (karena tidak tidak dipi dipili lih h dalam dalam Temu Karya/ Karya/Temu Temu Karya Karya Luar Luar Bias Biasa a tetapi ditu ditun njuk juk untu untuk k menghi menghind ndar arii kek ekoson osongan gan akti aktiv vitas tas dan ek ekss is ten tens i organ organiis asi atau atau melu elurus kan fun fungsi gs i pengur pengurus) us) bagi pengur pengurus us yang yang bers bers angkut angkutan an apabila: apabila: a. Masa jabatan jabatan telah telah berak berakh hir s edangkan edangkan TKKT/ TKKT/ MWKT belu belum dil dilaks aks anak anakan an;; b. Pengur Penguru us meny enyimpan pang dar dari PD/ PRT, Kepu Keputus tus an Temu Temu Kary Karya, Kepu Keputu tuss an Raker, Raker, dan keputu eputuss an pengur penguru us yang yang lebi lebih h tin tingg ggii; c. Terjad Terjadii rangkap angkap jabatan jabatan (ran (ranjab jab)) yang yang dapat dapat mengaki engakibat batk kan menu enurunnya kinerja pengurus.
Evaluas Evalu asii kepengur epengurusa usan n merup merupakan akan dasar das ar dari dari peni penilaian laian terhad terhadap ap perlu perlu tidak tidakn nya dilakukan Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap seorang pengurus. Pada dasarnya eval evalu uasi as i kepen epengur guru us an adal adalah ah pen pengkaji gkajian an organ organiis asi as i terh terhadap adap per perlu tida tidak knya s eseor es eoran ang g dil dilaku akukan PAW berdasar berdasark kan : a. Tin Tingk gkat at Keakti eaktifa fan n dan Parti Partiss ipasi;
b. c.
Pelangg Pelanggar aran an Eti Etika dan dan Pros Prosed edu ur Organ Organiis asi as i; Pelak Pelakss anaan anaan tugas tugas dan dan fun fungsi gs inya s ebagai ebagai pengu engurrus ;
Ting Tingkat keaktifan keaktifan dan partis partisip ipas asii bagi bagi pengurus pengurus diuk diukur ur berdas berdasar arkan kan kriter kriteria ia apabila apabila dalam dalam kurun urun waktu aktu s ekur ekurang-kur ang-kurangn angnya ya 6 (enam) (enam) bulan bulan yang yang bers bers angkut angkutan an tidak tidak dapat apat menja enjallank ankan kewaj ewajiibann annya s ebagai ebagai pengu engurrus dan/ an/ atau atau tid tidak dapat apat menun menunjuk jukkan kan kesun kes ung gguhann uhannya ya s ebagai ebag ai pengurus pengurus baik dalam meng menghadir hadiri rapat dan kegiatan organi organiss asi as i lain lainnya, dalam dalam berk berkomun omunikasi as i, maupu maupun n dalam dalam member emberiikan kontribusi, sebagaimana surat pernyataan kesediaan yang ditanda tangani pengurus yang bersangkutan. Evaluas Evalu asii kepengur epenguru us an untuk tuk menen enentu tuk kan perl perlunya PAW atau tidak tidak dil dilaku akukan s ekur ekurang-kur ang-kurangn angnya ya 1 (satu) (s atu) tahun tahun s ekali ekali dis dis etiap etiap tin tingkatan oleh Pengur P engurus us Harian arian untu untuk k kemudi emudian an diper dipertan tangg ggun ung-jawab g-jawabk kan dalam dalam forum forum RPP. RP P. S elain elain melip meliput utii PAW juga juga meny enyangku angkutt pem pemutasian (pem (pemiindah dahan) an) pen penguru gurus dar dari pos pos is i s ebel ebelu umnya ke posisi posis i lain lain (reposis (reposisii) yang yang dian diangg ggap ap tepat tepat s esu es uai dengan dengan pri prins ip posisi yang tepat untuk untuk orang orang yang tepat . Evaluas Evalu asii kepengur epenguru us an memun emungkin gkinkan adanya adanya penam penambah bahan an atau pengur penguran angan gan jum jumlah pengur penguru us s epan epanjan jang g dida didass ari ari oleh oleh kepen kepenti tin ngan efekti efektifi fitas tas dan dan efis efis iens ens i s erta erta tidak tidak berten bertentan tangan gan dengan dengan ketentu etentuan an kompos omposiis i minimal yang yang dis dis yahk yahkan oleh S idang ang Plen Pleno o dalam alam for forum TK dimasing-m asing-masin asing g tin tingk gkat atan ann nya dan MWKT di kelurahan.
1. 2. 3. 4.
5.
Setiap Setiap pengu engurrus hany anya boleh oleh memp empunyai satu satu jabat abatan an rangk angkap ap pada ada kepengur epenguru us an diw diwilayah layahn nya dengan dengan kepengur epenguru us an diti ditin ngkat atasn atas nya atau denga dengan n kepengur epengurusa usan n diti ditin ngkat bawahn bawahnya; ya; S eoran eorang g Ketu Ketua Penguru Pengurus Karan Karang g Taru Taruna hanya anya boleh mem mempu pun nyai satu s atu jabatan jabatan rangkap angkap pada kepengur kepengurusa usan n diw diwilayah ilayahn nya dan kepengur epengurusa usan n diti ditin ngkat atasn atas nya; S eoran eorang g Ketu Ketua Penguru Pengurus Karan Karang g Taru Taruna tidak tidak boleh boleh meran merangkap gkap jabatan jabatan juga s ebagai Ketua Ketua Pen Pe ngurus gurus Karang Karang Tarun Taruna a diti ditin ngkat kepengur epengurusa usan n diatasn diatas nya atau dibawahnya; Ketua/ Ketua/ pengur pengurus us yang yang masih mas ih akti aktiff dalam kepen kepengur gurusa usan n diw diwilayahn layahnya ya tidak tidak boleh boleh menjab menjabat at rangkap angkap s ebagai angg anggota/ ota/ pengur penguru us Majel Majeliis Perti Pertim mbangan bangan Karan Karang g Taru Taruna diw diwilayah layah tin tingkat atasn atas nya, guna guna menju enjun njun jung tin tingg ggii obyek obyekti tiv vitas dan meng menghilan hilang gkan kesim kes impangs pangsiu iurran; S etiap etiap pengurus pengurus Karang Karang Tarun Taruna a yang yang mempu mempun nyai jabatan jabatan rangk rangkap, ap, maka maka yang yang bers bers angkut angkutan an wajib ajib membu membuat at s urat urat pern pernyataan bermater bermaterai ai tentan tentang g kesanggupan es anggupan dan kesedi kes ediaan aan menjal enjalan ank kan tugas tugas dan wewen wewenan ang g organi organiss asi as i dengan dengan batas batasan an waktu aktu 1 (satu (s atu)) Bul Bulan, an, Apabi Apabilla hal ters ters ebut ebut tidak tidak dil dilaks aks anak anakan an,, maka maka s ecara ecara otom otomat atiis seoran seorang g pengu engurrus terseb ersebu ut menj enjadi adi gugu gugurr pada ada jabat abatan an di kepeng kepengurus urusan an yang yang baru. baru.
Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) adalah wadah penghimpun mantan pengurus Karang Taruna dan tokoh masyarakat lain yang berjasa dan bermanfaat bagi kemajuan Karang Taruna, yang tidak memiliki hubungan struktural dengan kepengurusan Karang Tarunanya yang selanjutnya disingkat MPKTK untuk tingkat Kota, MPKTC untuk tingkat Kecamatan, dan MPKTL untuk tingkat Kelurahan yang dikukuhkan oleh forum TKKT/ MWKT. MPKT memiliki fungsi: 1. Menampung aspirasi para alumni/ mantan pengurus/ aktivis Karang Taruna yang sudah tidak memiliki hak untuk menjadi pengurus karena persyaratan usia dan karena ketidaksediaannya menjadi pengurus; 2. Menjadi lembaga konsultasi bagi Karang Taruna dalam menyelenggarakan aktivitas organisasinya terutama melalui mekanisme Rapat Konsultasi; 3. Memberikan pertimbangan-pertimbangan s trategis bagi Karang Taruna dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan yangbersifat politis dan strategis; 4. Membangun dan memberikan akses (kemudahan) bagi Karang Taruna dalam mengembangkan aktivitas program dan tatanan kelembagaannya; 5. Memberikan dukungan material dan moril bagi Karang Taruna di wilayahnya; 6. Mengakomodir kepakaran dan kompetensi seseorang agar dapat dikembangkan dan disumbangkan bagi kemajuan Karang Taruna. MPKT dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota, beberapa orang Wakil Ketua (sesuai kebutuhan) merangkap anggota, seorang sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris (sesuai kebutuhan) merangkap anggota, dan para anggota yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan jumlah mantan aktivis Karang Taruna diwilayahnya masing-masing ditambah beberapa tokoh yang dianggap layak, apabila memungkinkan. Masa bhakti MPKT disesuaikan dengan masa bhakti Kepengurusan Karang Taruna pada tingkat yang bersangkutan.
1.
2.
Penetapan perlunya pembidangan dalam MPKT dimaksudkan untuk membantu dan mendukung MPKT dalam menjalankan fungs i-fungs inya terutama dalam hal konsultasi dan kemudahan ( accessibility) bagi pengurus Karang Taruna di tingkatannya; Penetapan pembidangan dalam MPKT diatur berdasarkan penyesuaian terhadap pembidangan yang ada dalam Pengurus Karang taruna di setiap tingkatannya, dengan standar minimal bidang sebagai berikut:
1). Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Hubungan Kerjasama Kemitraan; 2). Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan Lingkungan Hidup; 3). Bidang Pengembangan Usaha Ekonomis Produktif dan Koperasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Mental; 4). Bidang Olah Raga, Seni Budaya dan Kepariwisataan; 5). Bidang Hukum, Advokasi, HAM, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak; Keanggotaan MPKT terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni: 1. Anggota Biasa, adalah para mantan pengurus Karang Taruna disetiap tingkatan; 2. Anggota Kehormatan, adalah seseorang karena kedudukan, keahlian, ketokohan, dan kompetensinya serta karena persyaratan usia dan pengurusan sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjadi pengurus Karang Taruna di wilayah tingkatannya, namun dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan organisasi Karang Taruna.
Dalam menjalankan fungs inya MPKT dapat menyelenggarakan pertemuanpertemuan atau forum-forum sebagai berikut: 1. Pertemuan Internal, adalah jenis pertemuan/forum/ rapat yang diselenggarakan dilingkungan internal Karang Taruna, yang terdiri dari : a. Pertemuaan Pleno, adalah pertemuan/ forum/ rapat yang dihadiri oleh pengurus MPKT di wilayah kerjanya bersama seluruh anggotanya yang terdaftar resmi untuk membicarakan agenda-agenda strategis dan mengambil kebijakan penting yang berhubungan dengan sikap Karang Taruna di wilayahnya untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi pengurus Karang Taruna di wilayah kerjanya; b. Pertemuan Pengurus, adalah pertemuan/rapat yang dihadiri hanya pengurus MPKT di wilayah kerjanya untuk membicarakan agenda-agenda yang berkaitan dengan pelaksanaan fungs i-fungs i MPKT di wilayah kerjanya termasuk mekanisme kerja administratifnya; c. Pertemuan Interlembaga, adalah pertemuan/forum/ rapat yang dihadiri oleh pengurus MPKT (jika dibutuhkan dapat diperluas dengan anggota tertentu) bersama dengan pengurus Karang Taruna di wilayah Kerjanya dan atau lembaga-lembaga atau Unit Teknis Karang Taruna di wilayah Kerjanya untuk membahas agenda-agenda dan permasalahan tertentu yang strategis dan terkait dengan kepentingan anggota dan organisasi Karang Taruna; 2. Pertemuan Eksternal, adalah jenis pertemuan/ forum/rapat yang diselenggarakan di luar lingkungan Karang Taruna, yang terdiri dari : a. Pertemuan Ahli, adalah jenis pertemuan bersama dengan seorang/ sekelompok ahli tertentu dalam bidang tertentu guna meminta masukan yang terkait dengan sumbangan pemikiran MPKT terhadap program dan keberadaan organisasi Karang Taruna di wilayahnya;
b.
Pertemuan Fungs ional, adalah jenis pertemuan bersama dengan Instansi atau pihak tertentu di luar Karang Taruna yang dimaksudkan melakukan lobby, negoisasi, dan pendekatan lainnya guna membangun kemudahan/ akses bagi upaya mengembangkan program-program Karang Taruna di wilayah Kerjanya.
Dalam pertemuan interlembaga, MPKT dapat melaksanakannya dengan mekanisme: 1. Pertemuan Konsultasi, yang membahas program-program umum Karang Taruna diwilayah Kerjanya termasuk persoalan organisasi. Pertemuan ini dilaksanakan pada setiap tahun sekali oleh MPKT dengan seluruh komponen pengurus Karang Taruna di wilayah Kerjanya; 2. Pertemuan Konsultasi Khusus, yang membahas Program-program/ proyekproyek/ kegiatan tertentu yang karena keberadaanya dapat mempengaruhi kinerja dan nama baik Karang Taruna diwilayah Kerjanya. Pertemuan ini dilaksanakan sewaktu-waktu jika diperlukan oleh MPKT dengan lembaga/ Unit Teknis Karang Taruna melalui mekanisme hearing/ dengar pendapat.
Hubungan antar tingkatan MPKT diatur sebagai berikut: 1. Pada dasarnya antara MPKT yang berlainan tingkatan tidak memiliki hubungan struktural karena keberadaan MPKT di masing-masing tingkatan adalah perangkat organisasi ditingkatannya masing-masing dengan fungsi yang sudah dijelaskan di atas hanya untuk kepentingan organisasi Karang Taruna di tingkatannya masing-masing tersebut; 2. MPKT di semua tingkatan memiliki kewenangan untuk mengundang MPKT diatasnya atau dibawahnya, dalam hal : a. Memberikan dan meminta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungs i-fungs i MPKT s ecara umum; b. Membahas agenda-agenda kewilayahan yang berkaitan dengan pelaksanaan visi dan misi organisasi Karang Taruna untuk menjadi bahan masukan bagi Pengurus Karang Taruna; c. Memberikan konsultasi atau mengkonsultasikan agenda-agenda tertentu yang terkait dengan upaya pemecahan masalah-masalah organisasi Karang taruna.
Pembina Karang Taruna meliputi : a. Pembina Utama; b. Pembina Umum; c. Pembina Fungsional; dan d. Pembina Teknis. a. b.
Pembina Utama Karang Taruna adalah Presiden RI. Pembina Umum Karang Taruna meliputi : 1) Tingkat Pusat adalah Menteri Dalam Negeri; 2) Tingkat Provinsi adalah Gubernur; 3) Tingkat Kabupaten/ Kota adalah Bupati/ Walikota; 4) Tingkat Kecamatan adalah Camat; dan 5) Tingkat Desa/ Kelurahan adalah Kepala Desa/ Lurah. Pembina Umum berkewajiban melakukan Pengukuhan/ Pelantikan, Pembinaan dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di wilayahnya masing-masing
c.
Pembina Fungsional meliputi : 1) Tingkat Pusat adalah Menteri Sosial; 2) Tingkat Provinsi adalah Kepala Dinas/ Instansi Sosial Provinsi; 3) Tingkat Kabupaten/ Kota adalah Kepala Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten/ Kota; dan 4) Tingkat Kecamatan adalah Seksi Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan pada kantor Kecamatan. 5) Tingkat Desa/Kelurahan adalah Seksi Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan pada kantor Desa/ Kelurahan Pembina Fungs ional melakukan pembinaan : secara fungs ional; bimbingan keorganisasian Karang Taruna; dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan program pengembangan Karang Taruna selaku Orsos kemasyarakatan Kepemudaan di desa/ kelurahan; dan fungsional di dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, secara komunikasi, informasi, kolaborasi dan kerja sama pada Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi sampai Nasional.
d.
Pembina Teknis meliputi : 1) Tingkat Pusat adalah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen; 2) Tingkat Provinsi adalah Instansi/ Dinas Terkait tingkat Provinsi; dan
3) 4) 5)
Tingkat Kabupaten/ Kota adalah Instansi/ Dinas terkait tingkat Kabupaten/ Kota. Tingkat Kecamatan adalah UPTD/ Instansi terkait di tingkat Kecamatan Tingkat Desa/ Kelurahan adalah Instansi terkait di tingkat Desa/ Kelurahan
Pembina teknis bertugas memfasilitasi, memberikan bimbingan dan pengembangan terhadap Karang Taruna sesuai tugas pokok dan fungs inya dalam pelaksanaan program.
Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi Warga Karang Taruna ditingkat Kelurahan yang diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali. 1.
Peserta MWKT ditentukan oleh Pengurus Karang Taruna Kelurahan (PKTL) yang mempersiapkan MWKT tersebut yang terdiri dari unsur-unsur: a. Pes erta Penuh (perseorangan) yakni: Pengurus Karang Taruna Kelurahan (PKTL), Pengurus Karang Taruna Kecamatan (PKTC), utusan anggota aktif/ tokoh/ eksponen pemuda potensial tingkat RW; b. Peninjau yakni: MPKT, Pembina Fungs ional, Pembina Teknis dan Para Pejabat tingkat kelurahan; c. Undangan dari Lembaga/ Perorangan lainnya. 2. Hak Peserta: a. Hak Suara hanya diberikan kepada Peserta Penuh dengan format Satu Orang S atu Suara atau One Man One Vote ; b. Hak Bicara diberikan kepada Pes erta Penuh dan Pes erta Peninjau; c. Hak Bicara untuk Peserta Peninjau baru dapat disampaikan atas ijin dari Pimpinan Sidang dan seluruh Peserta MWKT. 3. Wewenang MWKT: a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ ) Pengurus Karang Taruna Kelurahan (PKTL). Sebelum ditetapkan menjadi dokumentasi organisas i dan/ atau sebagai bahan didalam MWKT itu sendiri, LPJ dimaksud harus melalui proses penilaian kinerja kepengurusan secara jujur dan objektif dengan mengacu dari keputusan MWKT dan/atau peraturan dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang pokok dimaksud, sehingga keputusan terhadap LPJ bukanlah pada pilihan menerima atau menolak tetapi merupakan rekomendasi perbaikan kinerja kepada pengurus periode berikutnya; b. Menetapkan Kerangka Pokok Program (KPP) Karang Taruna tingkat kelurahan yang bersangkutan yang mengacu dari KPP tingkat kecamatan dan menjadi dasar bagi pengurus dalam menyusun program kerja kongkrit; c. Menetapkan Struktur dan Uraian Tugas (S UT) Pengurus masa bakti berikutnya; d. Memilih Ketua Pengurus Karang Taruna Kelurahan (PKTL) dan MPKT masa bakti berikutnya; e. Menetapkan Pokok-pokok Pikiran sebagai Rekomendasi MWKT dan rekomendasi MWKT lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang harus dilaksanakan oleh Pengurus Karang Taruna Kelurahan (PKTL) masa bakti berikutnya;
4.
Pelaksanaan MWKT: a. MWKT berlangs ung atas panggilan Pengurus Karang Taruna Kelurahan (PKTL); b. Pengurus Karang Taruna Kelurahan (PKTL) dalam masa bakti berjalan membuka persidangan MWKT dengan syarat jumlah Peserta Penuh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah seluruh Peserta Penuh yang harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari Pes erta Penuh yang hadir; c. Peserta Penuh yang hadir adalah individu/ aktivis/ kader yang dalam kepengurusannya masih s ah s ebagai pengurus dan/ atau memenuhi s yarat sebagai Warga Karang Taruna diwilayah kelurahannya masing-masing; d. Pengurus Karang Taruna Kelurahan (PKTL) dalam masa bakti berjalan sebagai Pimpinan Sidang Sementara (PS S) memimpin pembahasan: Agenda Acara, Tata Tertib, dan Pemilihan Pimpinan Sidang Pleno (PSP) MWKT sesuai Tata Tertib dan menyerahkan palu persidangan kepada Pimpinan Sidang Pleno (PSP) MWKT; e. PS P berjumlah lima (5) orang yang berasal dari unsur PKTL 2 (dua) orang serta unsurdari Peserta Penuh lainnya 3 (tiga) orang; f. PS P berwewenang untuk menutup seluruh persidangan dan bertanggung jawab merumuskan hasil-hasil MWKT lalu diserahkan kepada PKTL yang terpilih; g. PKTL DEMISIONER atau Lurah menutup MWKT.
1.
MWKT dapat diselenggarakan dalam format Pemilihan Umum Langs ung oleh seluruh Warga Karang Taruna diwilayah kelurahan yang bersangkutan yang memiliki identitas resmi, yakni generasi muda yang berusia 17 tahun atau yang sudah menikah s/ d 45 tahun; Dalam hal MWKT yang diselenggarakan dengan format Pemilu langs ung, maka PKTL yang bersangkutan membentuk Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan PKTL yang bersangkutan; Tugas Panitia Pemilihan meliputi: a. Melakukan pendataan dan penetapan Calon Pemilih; b. Menyelenggarakan Pendaftaran Calon Ketua PKTL; c. Menyelenggarakan Agenda Kampanye berupa: Rapat Umum, Debat Kandidat, dan Publikasi Media Luar Ruang; d. Menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menyediakan Tempat Pemungutan Suara minimal di satu lokasi; e. Menyelenggarakan Penghitungan Suara, Pengumuman Hasil hingga Pelantikan/ Pengukuhan Ketua Terpilih; Ketua Terpilih kemudian bertindak selaku formatur tunggal guna menyusun kepengurusan dan MPKTL untuk masa bakti 3 (tiga) tahun kedepan;
2. 3.
4.
1.
2.
3. 4.
MWKTLB dapat dilaksanakan di antara dua MWKT (reguler) berdasarkan usulan PTKL dan/ atau atas usulan sekurang-kurangnya dua per tiga anggota aktif/ tokoh/ eksponen pemuda potensial tingkat RW, termasuk Unit Teknis Karang Taruna yang bersangkutan; MWKTLB yang diusulkan apabila Ketua PKTL yang bersangkutan dalam menjalankan roda organisasi telah menyimpang dari PD/ PRT, peraturan organisasi dan Keputusan Karang Taruna lainnya sehingga dapat merugikan dan membahayakan identitas dan eksistensi Karang Taruna; MWKTLB memutuskan tugas dan wewenang apa yang harus dilaksanakan oleh MWKTLB dan keputusan MWKTLB mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan MWKT; Pelaksanaan MWKTLB mengikuti mekanisme yang sama seperti MWKT.
Temu Karya Karang Taruna (TKKT) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi Pengurus Karang Taruna ditingkat Kecamatan s/ d tingkat Nasional yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
1.
Peserta TKKTK ditentukan oleh PKTK yang mempersiapkan TKKTK tersebut yang terdiri dari unsur-unsur: a. Peserta Penuh (utusan) yakni: PKTK, PKTP, dan Para PKTC; b. Peserta Peninjau yakni: MPKTK, Para PKTL (jika memungkinkan), Pembina Fungs ional dan para Pembina Teknis tingkat kota; c. Undangan dari Lembaga/ Perorangan lainnya. 2. Hak Peserta: a. Hak S uara hanya diberikan kepada Pes erta Penuh (utusan) dengan format Satu Utusan/ Delegasi Satu Suara atau One Delegation One Vote . b. Hak Bicara diberikan kepada Peserta Penuh (utusan) dan Pes erta Peninjau c. Hak Bicara untuk Peserta Peninjau baru dapat disampaikan atas ijin dari Pimpinan Sidang dan seluruh Pes erta TKKTK. 3. Wewenang TKKTK: a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ ) PKTK. S ebelum ditetapkan menjadi dokumentasi organisasi dan/ atau sebagai bahan didalam TKKTK itu sendiri, LPJ dimaksud harus melalui proses penilaian kinerja kepengurusan s ecara jujur dan objektif dengan mengacu dari keputusan TKKTK dan/ atau peraturan dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang pokok dimaksud, sehingga keputusan terhadap LPJ bukanlah pada pilihan menerima atau menolak tetapi
4.
1.
merupakan rekomendasi perbaikan kinerja kepada pengurus periode berikutnya; b. Menetapkan Kerangka Pokok Program (KPP) Karang Taruna tingkat kota yang bersangkutan yang mengacu dari KPP tingkat provinsi dan menjadi dasar bagi pengurus dalam menyusun program kerja konkrit; c. Menetapkan Struktur dan Uraian Tugas (SUT) PKTK masa bakti berikutnya; d. Memilih Ketua PKTK s ecara langs ung serta menyusun PKTK dan MPKTK melalui mekanisme formatur, untuk masa bakti berikutnya; e. Menetapkan Pokok-pokok Pikiran sebagai Rekomendasi TKKTK dan rekomendasi TKKTK lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang harus dilaksanakan oleh PKTK masa bakti berikutnya; Pelaksanaan TKKTK: a. TKKTK berlangsung atas panggilan PKTK dan/ atau atas sekurangkurangnya usulan dua per tiga (2/ 3) dari jumlah seluruh PKTC; b. PKTK dalam masa bakti berjalan membuka persidangan TKKTK dengan syarat jumlah Peserta Penuh (utusan) sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah seluruh Peserta Penuh (utusan) yang harus hadir (PKTK dan PKTC) dan disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari seluruh Pes erta Penuh (utusan) yang hadir; c. Peserta Penuh (utusan) yang hadir adalah pengurus yang kepengurusannya masih sah, dan harus membawa mandat dari organisasinya dan SK Kepengurusan bagi Peserta Penuh dari PKTC; d. PKTK dalam masa bakti berjalan sebagai Pimpinan Sidang S ementara (PSS) memimpin pembahasan: Agenda Acara, Tata Tertib, dan Pemilihan Pimpinan Sidang Pleno (PSP) TKKTK sesuai Tata Tertib dan menyerahkan palu persidangan kepada PS P TKKTK; e. PS P berjumlah lima (5) yang terdiri dari dua (2) orang dari unsur PKTK dan tiga (3) orang dari unsur PKTC; f. PS P berwewenang untuk menutup seluruh persidangan dan bertanggung jawab merumuskan hasil-hasil TKKTK lalu diserahkan kepada PKTK yang terpilih; g. PKTK DEMISIONER atau Pembina Fungs ional menutup TKKTK.
Peserta. Peserta TKKTC ditentukan oleh PKTC yang mempersiapkan TKKTC tersebut yang terdiri dari unsur-unsur: a. Peserta Penuh (utusan) yakni: PKTC, PKTK, dan para PKTL; b. Peserta Peninjau yakni: MPKTC, Pembina Fungsional dan Para Pembina Teknis tingkat kecamatan; c. Undangan dari Lembaga/ Perorangan lainnya. 2. Hak Peserta: a. Hak S uara hanya diberikan kepada Pes erta Penuh (utusan) dengan format Satu Utusan/ Delegasi Satu Suara atau One Delegation One Vote .
3.
4.
b. Hak Bicara diberikan kepada Peserta Penuh (utusan) dan Pes erta Peninjau c. Hak Bicara untuk Peserta Peninjau baru dapat disampaikan atas ijin dari Pimpinan Sidang dan seluruh Pes erta TKKTC. Wewenang TKKTC: a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ ) PKTC. Sebelum ditetapkan menjadi dokumentasi organisasi dan/ atau sebagai bahan didalam TKKTC itu sendiri, LPJ dimaksud harus melalui proses penilaian kinerja kepengurusan secara jujur dan obyektif dengan mengacu dari keputusan TKKTC dan/ atau peraturan dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang pokok dimaksud, sehingga keputusan terhadap LPJ bukanlah pada pilihan menerima atau menolak tetapi merupakan rekomendasi perbaikan kinerja kepada pengurus periode berikutnya; b. Menetapkan Kerangka Pokok Program (KPP) Karang Taruna tingkat kecamatan yang bersangkutan yang mengacu dari KPP tingkat kota dan menjadi dasar bagi pengurus dalam menyusun program kerja konkrit; c. Menetapkan Struktur dan Uraian Tugas (SUT) PKTC masa bakti berikutnya; d. Memilih Ketua PKTC secara langs ung serta menyusun PKTC dan MPKTC melalui mekanisme formatur, untuk masa bakti berikutnya; e. Menetapkan Pokok-pokok Pikiran sebagai Rekomendasi TKKTC dan rekomendasi TKKTC lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang harus dilaksanakan oleh PKTC masa bakti berikutnya; Pelaksanaan TKKTC: a. TKKTC berlangs ung atas panggilan PKTC dan/ atau atas usulan sekurangkurangnya dua pertiga (2/ 3) dari jumlah seluruh PKTL; b. PKTC dalam masa bakti berjalan membuka TKKTC dengan syarat jumlah Peserta Penuh (utusan) sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah seluruh Peserta Penuh (utusan) yang harus hadir (PKTC dan PKTL) dan disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari seluruh Peserta Penuh (utusan) yang hadir; c. Peserta Penuh (utusan) yang hadir adalah pengurus yang kepengurusannya masih sah, dan harus membawa mandat dari organisasinya dan SK Kepengurusan bagi Peserta Penuh dari PKTL; d. PKTC dalam masa bakti berjalan sebagai Pimpinan Sidang S ementara (PSS ) memimpin pembahasan: Agenda Acara, Tata Tertib, dan Pemilihan Pimpinan Sidang Pleno (PSP) TKKTC sesuai Tata Tertib dan menyerahkan palu persidangan kepada PSP TKKTC; e. PS P berjumlah lima (5) yang terdiri dari dua (2) orang dari unsur PKTC dan tiga (3) orang dari unsur PKTL; f. PS P berwewenang untuk menutup seluruh persidangan dan bertanggung jawab untuk merumuskan hasil-hasil TKKTC lalu diserahkan kepada PKTC yang terpilih; g. PKTC DEMISIONER atau Camat menutup TKKTC.
1.
2. 3. 4.
TKLB dapat dilaksanakan di antara dua Temu Karya (reguler) pada seluruh tingkatan organisasi berdasarkan usulan pengurus pada tingkatan yang bersangkutan dan/ atau atas usulan sekurang-kurangnya 2/ 3 (dua per tiga) pengurus satu tingkat di bawahnya; TKLB memiliki tugas dan wewenang yang tunggal yakni untuk kepentingan mengganti Ketua karena sebab tertentu; TKLB memutuskan tugas dan wewenang yang mempunyai kekuatan hukum yang s ama dengan Temu Karya; Pelaksanaan TKLB mengikuti mekanisme yang sama seperti Temu Karya.
1.
Untuk TKLB dengan agenda penggantian Ketua dalam masa bakti berjalan, dapat dilaksanakan karena alasan sebagai berikut: a. Ketua meninggal dunia; b. Ketua mengundurkan diri dengan sukarela; c. Ketua s ekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sama s ekali tidak aktif melakukan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua; d. Ketua dianggap melanggar PD/ PRT setelah melalui penilaian obyektif dalam forum serendah-rendahnya setingkat RPP, dengan kriteria pelanggaran sebagai berikut: 1) Mencemarkan nama baik organisasi, dengan bukti konkrit dan valid baik berupa material maupun saksi; 2) Merubah filosofi, prinsip dasar, watak dan kode etik organisasi; 3) Membuat keputusan strategis bagi organisasi tanpa melalui mekanisme pengambilan keputusan dan/ atau tanpa menyampaikan pertanggung jawaban dalam forum pengambilan keputusan yang setara dan proporsional; 4) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tanpa persetujuan dan/ atau tanpa menyampaikan pertanggungjawaban dalam forum pengambilan keputusan yang setara dan proporsional; e. Ketua sudah mendapatkan hukuman pidana tetap (inkrah) sekurangkurangnya 5 (lima) tahun dari pengadilan atas kasus yang menimpa dirinya baik internal maupun eksternal organisasi.
1.
Untuk TKLB dengan agenda pergantian Ketua, dapat dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut: a. Usulan pergantian Ketua yang datang dari pengurus yang bersangkutan harus disampaikan secara tertulis kepada pengurus s atu tingkat dibawahnya untuk
mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/ 3 (dua per tiga) dari pengurus satu tingkat dibawahnya tersebut; b. Setelah minimal 2/ 3 (dua per tiga) pengurus satu tingkat dibawahnya menyetujui pergantian Ketua dalam masa bakti berjalan, maka pengurus yang bersangkutan mempersiapkan rencana pelaksanaan TKLB dimaksud, dengan undangan/ pemanggilan peserta yang ditandatangani oleh salah satu unsur Wakil Ketua dan Sekretaris; c. Sedangkan jika usulan pergantian datang dari pengurus satu tingkat dibawahnya, maka harus disampaikan dalam bentuk tertulis dan/atau mosi tidak percaya (untuk kasus pelanggaran organisasi/ hukum) yang disampaikan kepada pengurus yang bersangkutan dengan tembusan kepada Pembina Umum dan Pembina Fungs ional; d. Pengurus yang bersangkutan yang menerima usulan pergantian secara tertulis dan/ atau mosi tidak percaya tersebut, kemudian mempelajari dan mengkonsultasikannya kepada pengurus satu tingkat diatasnya, MPKT yang bersangkutan dan unsur pembina untuk menindaklanjuti dan mengambil langkah yang diperlukan sampai disusunnya rencana pelaksanaan TKLB dimaksud.
1. 2.
3. 4. 5.
6.
Formatur adalah mekanisme yang digunakan untuk menyusun kepengurusan dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna disetiap tingkatan, dalam fórum Temu Karya dan MWKT; Mandat dari TK dan MWKT dalam penyusunan kepengurusan dan MPKT untuk masa bakti berikutnya pada prinsipnya diberikan kepada Ketua Terpilih (formatur tunggal), namun dalam kapasitas sebagai organisasi sosial Karang Taruna meniscayakan pembentukan formatur dalam sebuah tim untuk membantu Ketua Terpilih sekaligus mewujudkan cerminan perwakilan (representatif) kepengurusan dalam Karang Taruna yang bersifat collective colegial dengan dasar nilai kesetiakawanan sosial dan semangat musyawarah Karang Taruna; Keanggotaan formatur tidak dapat digantikan, dan setiap anggota formatur mempunyai tanggung jawab moral dan organisasional dalam penyusunan dan penempatan kepengurusan dan MPKT; Keputusan (hasil) Sidang Formatur adalah bersifat mutlak karena mendapatkan mandat/kewenangan penuh dari fórum pengambilan keputusan tertinggi organisasi; Waktu formatur bersidang adalah sesuai dengan kesepakatan yang diambil oleh fórum TK dan MWKT, sehingga apabila melebihi batas waktu yang ditentukan maka harus tetap melaporkan hasilnya yang apabila belum sempurna maka akan kembali menjadi kewenangan fórum TK dan MWKT untuk memutuskannya; Pelanggaran mekanisme kerja formatur akan menggugurkan keanggotaan formatur dan hasil kerjanya, sehingga akan menjadi tugas dan tanggungjawab Ketua Terpilih sebagai formatur tunggal.
1.
Peserta Rakerkot ditentukan oleh PKTK yang mempersiapkan Rakerkot tersebut yang terdiri dari unsur-unsur: a. Peserta Penuh (utusan) yakni: PKTK, PKTC dan Pembina Fungs ional; b. Peserta Peninjau yakni: PKTP, MPKTK, dan Para Pembina Teknis tingkat kota; c. Undangan dari Lembaga/ Perorangan lainnya. 2. Hak Peserta: a. Hak S uara hanya diberikan kepada Pes erta Penuh (utusan) dengan format Satu Utusan/ Delegasi Satu Suara atau One Delegation One Vote ; b. Hak Bicara diberikan kepada Peserta Penuh (utusan) dan Pes erta Peninjau; c. Hak Bicara untuk Peserta Peninjau baru dapat disampaikan atas ijin dari Pimpinan Sidang dan seluruh Peserta Rakerkot. 3. Wewenang Rakerkot: a. Menetapkan peraturan organisasi dan ketentuan lainnya pada tingkatan yang bersangkutan sesuai amanat PD/ PRT Karang Taruna, Keputusan TKN, Keputusan PNKT, Keputusan TKKTP, Keputusan TKKTK, dan Rakerprov; b. Mengevaluasi program kerja PKTK dan menetapkan program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang selanjutnya; c. Menetapkan Pokok-pokok Pikiran sebagai Rekomendasi Rakerkot dan Rekomendasi Rakerkot lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus dilaksanakan oleh PKTK. 4. Pelaksanaan Rakerkot: a. Rakerkot berlangs ung atas panggilan PKTK dan/ atau atas usulan sekurangkurangnya dua pertiga (2/ 3) dari jumlah seluruh PKTC; b. PKTK dalam masa bakti berjalan membuka Rakerkot dengan syarat jumlah utusan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah seluruh utusan yang harus hadir (PKTK dan PKTC) dan disetujui oleh sekurangkurangnya setengah ditambah satu dari seluruh utusan yang hadir; c. Utusan yang hadir adalah pengurus yang kepengurusannya masih sah, dan harus membawa mandat dari organisasinya; d. PKTK dalam masa bakti berjalan memimpin s eluruh agenda persidangan sebagai Pimpinan Sidang Pleno (PSP) Rakerkot sesuai Tata Tertib; e. PS P berjumlah tiga (3) orang yang terdiri dari s eorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan seorang anggota; f. PS P berwewenang untuk menutup seluruh persidangan dan bertanggung jawab merumuskan hasil-hasil Rakerkot lalu diserahkan kepada PKTK; g. PKTK atau Pembina Fungs ional menutup Rakerkot.
1.
Peserta. Peserta Rakercam ditentukan oleh PKTC yang mempersiapkan Rakercam tersebut yang terdiri dari unsur-unsur: a. Peserta Penuh (utusan) yakni: PKTC, PKTL dan Pembina Fungs ional; b. Peserta Peninjau yakni: PKTK, MPKTC, dan Para Pembina Teknis tingkat kecamatan; c. Undangan dari Lembaga/ Perorangan lainnya. 2. Hak Peserta: a. Hak S uara hanya diberikan kepada Pes erta Penuh (utusan) dengan format Satu Utusan/ Delegasi Satu Suara atau One Delegation One Vote ; b. Hak Bicara diberikan kepada Peserta Penuh (utusan) dan Pes erta Peninjau; c. Hak Bicara untuk Peserta Peninjau baru dapat disampaikan atas ijin dari Pimpinan Sidang dan seluruh Pes erta Rakercam. 3. Wewenang Rakercam: a. Menetapkan petunjuk teknis/ operasional dan prosedur lainnya pada tingkatan yang bersangkutan sesuai amanat PD/ PRT KT, Keputusan TKNKT, Keputusan PNKT, Keputusan TKKTP, Keputusan TKKTK, Rakerprov, Keputusan TKKTC, dan Rakerkot; b. Mengevaluasi program kerja PKTC dan menetapkan program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang selanjutnya; c. Menetapkan Pokok-pokok Pikiran sebagai Rekomendasi Rakercam dan Rekomendasi Rakercam lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus dilaksanakan oleh PKTC. 4. Pelaksanaan Rakercam: a. Rakercam berlangs ung atas panggilan PKTC dan/ atau atas usulan sekurang -kurangnya dua pertiga (2/ 3) dari jumlah seluruh PKTL; b. PKTC dalam masa bakti berjalan membuka Rakercam dengan syarat jumlah utusan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah seluruh utusan yang harus hadir (PKTC dan PKTL) dan disetujui oleh sekurangkurangnya setengah ditambah satu dari utusan yang hadir; c. Utusan yang hadir adalah pengurus yang kepengurusannya masih sah, dan harus membawa mandat dari organisasinya; d. PKTC dalam masa bakti berjalan memimpin s eluruh agenda persidangan Rakercam sebagai Pimpinan Sidang Pleno (PSP) Rakercam sesuai Tata Tertib; e. PS P berjumlah tiga (3) yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang s ekretaris merangkap anggota, dan seorang anggota; f. PS P berwewenang untuk menutup seluruh persidangan dan bertanggung jawab untuk merumuskan hasil-hasil Rakercam lalu diserahkan kepada PKTC; g. PKTC atau Camat menutup Rakercam.
1.
Peserta Rakerlur ditentukan oleh PKTL yang mempersiapkan Rakerlur tersebut yang terdiri dari unsur-unsur: a. Peserta Penuh yakni: PKTL, Unsur Unit Teknis Karang Taruna (apabila telah ada) serta Lurah; b. Peserta Peninjau yakni: PKTC, MPKTL, dan Pembina Teknis tingkat kelurahan; c. Undangan dari Lembaga/ Perorangan lainnya; 2. Hak Peserta: a. Hak Suara hanya diberikan kepada Peserta Penuh dengan format Satu Orang Satu Suara atau One Man One Vote ; b. Hak Bicara diberikan kepada Pes erta Penuh dan Pes erta Peninjau; c. Hak Bicara untuk Peserta Peninjau baru dapat disampaikan atas ijin dari Pimpinan Sidang dan seluruh Peserta Rakerlur; 3. Wewenang Rakerlur: a. Menetapkan pedoman pelaksanaan keorganisasian dan ketentuan lainnya pada tingkatan yang bersangkutan s esuai amanat PD/ PRT Karang Taruna, Keputusan TKNKT, Keputusan PNKT, Keputusan TKKTP, Keputusan TKKTK, Rakerprov, Keputusan TKKTC, Rakerkot, MWKT, dan Rakercam; b. Mengevaluasi program kerja PKTL dan menetapkan program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang selanjutnya; c. Menetapkan Pokok-pokok Pikiran sebagai Rekomendasi Rakerlur dan Rekomendasi Rakerlur lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus dilaksanakan oleh PKTL; 4. Pelaksanaan Rakerlur: a. Rakerlur berlangs ung atas panggilan PKTL; b. PKTL dalam masa bakti berjalan membuka Rakerlur dengan syarat jumlah peserta penuh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah seluruh peserta penuh yang harus hadir dan disetujui oleh sekurangkurangnya setengah ditambah satu dari peserta penuh yang hadir; c. Pes erta penuh yang hadir adalah individu yang kepengurusannya masih sah sebagai pengurus; d. PKTL dalam masa bakti berjalan memimpin seluruh agenda persidangan sebagai Pimpinan Sidang Pleno (PSP) Rakerlur sesuai Tata Tertib; e. PS P berjumlah sebanyak-banyaknya tiga (3) orang yakni seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan seorang anggota; f. PS P berwewenang untuk menutup seluruh persidangan dan bertanggung jawab merumuskan hasil-hasil Rakerlur lalu diserahkan kepada PKTL; g. PKTL atau Lurah menutup Rakerlur.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
Peserta Rakonkot ditentukan oleh PKTK yang mempersiapkan Rakonkot tersebut yang terdiri dari unsur-unsur: PKTK yang bersangkutan, Para PKTC, MPKTK, Pembina Fungs ional dan para Pembina Teknis tingkat Kota, para mitra kerja tingkat Kota, dan lembaga/ perorangan lainnya; Tugas: a. Membahas dan merumuskan bentuk dan program kerjasama antara PKTK dengan mitra kerja tingkat Kota dan PKTC; b. Membahas dan merumuskan program konsolidasi organisasi baik s ecara internal maupun eksternal tingkat Kota; c. Membahas dan merumuskan permasalahan yang bersifat aktual yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi tingkat Kota; Waktu Rakonkot dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu tahun yang disesuaikan dengan pelaksanaan Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT) tingkat Kota dalam rangka memperingati hari ulang tahun Karang Taruna pada tanggal 26 September; Pelaksanaan: a. Rakonkot berlangs ung atas panggilan PKTK dan/ atau atas usulan pihak lain yang berkompeten dengan pokok permasalahan; b. Pes erta yang hadir mewakili lembaga/ perorangan; c. PKTK memimpin Rakonkot; d. PKTK bertanggung jawab untuk merumuskan hasil-hasil Rakonkot lalu dikirim ke pihak-pihak yang terkait.
Peserta. Peserta Rakoncam ditentukan oleh PKTC yang mempersiapkan Rakoncam tersebut yang terdiri dari unsur-unsur: PKTC yang bersangkutan, Para PKTL, MPKTC, Pembina Fungs ional dan para Pembina Teknis tingkat kecamatan, para mitra kerja tingkat kecamatan, dan lembaga/ perorangan lainnya; Tugas: a. Membahas dan merumuskan bentuk dan program kerjasama antara PKTC dengan mitra kerja tingkat kecamatan dan PKTL; b. Membahas dan merumuskan program konsolidasi organisasi baik s ecara internal maupun eksternal tingkat kecamatan; c. Membahas dan merumuskan permasalahan yang bersifat aktual yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi tingkat kecamatan; Waktu. Rakoncam dilaksanakan s ekurang-kurangnya satu (1) kali dalam s atu tahun yang disesuaikan dengan pelaksanaan Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT) tingkat kecamatan, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Karang Taruna pada tanggal 26 September;
4.
Pelaksanaan: a. Rakoncam berlangs ung atas panggilan PKTC dan/ atau atas usulan pihak lain yang berkompeten dengan pokok permasalahan; b. Pes erta yang hadir mewakili lembaga/ perorangan; c. PKTC memimpin Rakoncam; d. PKTC bertanggung jawab untuk merumuskan hasil-hasil Rakoncam lalu dikirim ke pihak-pihak yang terkait.
1.
Berlangs ung atas panggilan Ketua dan Sekretaris dan/ atau atas usulan dua per tiga jumlah pengurus yang bersangkutan; Dihadiri oleh seluruh Pengurus Pleno Karang Taruna; Dipimpin oleh Ketua dan para Wakil Ketua; Sekurang-kurangnya dilaksanakan 4 (empat) bulan sekali bagi PNKT dan PKTP, 2 (dua) bulan sekali bagi PKTK dan PKTC, dan 1 (satu) bulan sekali bagi PKTL, atau sesuai dengan kebutuhan; Tugas: a. Membahas dan merumuskan program kerja pengurus sebagai penjabaran dari Keputusan Temu Karya (MWKT untuk tingkat Kelurahan) dan Raker di masing-masing tingkatannya; b. Membahas Strategi dan Kebijakan Program Kerja dan Keuangan Pengurus Karang Taruna yang bersangkutan; c. Membahas dan merumuskan mekanisme kerja pengurus yang bersangkutan; d. Mengevaluasi dinamika organisasi dan batas-batas tugas , tanggung jawab, dan wewenang pengurus yang bersangkutan; e. Membahas dan merumuskan hal-hal lain yang dianggap perlu.
2. 3. 4. 5.
1. 2.
3. 4. 5.
Berlangs ung atas panggilan Ketua dan Sekretaris, atau atas usulan 2/ 3 jumlah pengurus yang bersangkutan; Dihadiri oleh seluruh Pengurus Pleno Karang Taruna bersama pengurus satu tingkat dibawahnya atau MPKT yang bersangkutan atau Pembina dan/ atau pihak lain yang dianggap kompeten sesuai tingkatan organisasi, masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan agenda rapatnya; Dipimpin oleh Ketua dan para Wakil Ketua; Dilaksanakan sesuai kebutuhan; Tugas: a. Membahas/ merumuskan kerjasama/ dukungan bagi pelaksanaan program kerja;
b. c.
1. 2.
3. 4. 5.
1. 2. 3. 4. 5.
Membahas dan merumuskan konsep penanggulangan terhadap permasalahan aktual yang dihadapi organisasi; Membahas dan merumuskan hal-hal lain yang dianggap perlu dan mendesak.
Berlangs ung atas panggilan Ketua dan Sekretaris dan/ atau atas usulan dua per tiga jumlah Pengurus Harian yang bersangkutan; Dihadiri hanya oleh Pengurus Harian Karang Taruna sesuai tingkatan organisas inya; Dipimpin oleh Ketua dan para Wakil Ketua; Sekurang-kurangnya dilaksanakan sekali dalam sebulan dan/ atau sesuai kebutuhan; Tugas: a. Membahas dan merumuskan hal-hal yang lebih teknis (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) menyangkut program kerja pengurus sebagai penjabaran dari Keputusan Temu Karya masing-masing; b. Membahas kebijakan internal menyangkut pelaksanaan program kerja dan strategi penggalangan dan pengelolaan keuangan Pengurus yang bersangkutan; c. Mengambil sikap terhadap permasalahan yang membutuhkan keputusan secara cepat dan mendesak tetapi tetap dipertanggungjawabkan dalam RPP berikutnya; d. Mengevaluasi pendelegasian wewenang Pengurus Harian yang bersangkutan; e. Membahas dan merumuskan hal-hal lain yang dianggap perlu.
Berlangs ung atas panggilan Ketua dan Sekretaris, atau atas usulan dua per tiga jumlah Pengurus Harian yang bersangkutan; Dihadiri oleh Pengurus Harian Karang Taruna dan pihak lain yang berkompeten sesuai tingkatan organisasi; Dipimpin oleh Ketua dan para Wakil Ketua; Dilaksanakan sesuai kebutuhan; Tugas: a. Membahas dan merumuskan hal-hal yang lebih spesifik sesuai dengan pokok permasalahan yang aktual seuai tingkatan organisasi; b. Membahas kebijakan yang lebih spesifik menyangkut pelaksanaan program kerja dan strategi penggalangan dan pengelolaan keuangan pengurus; c. Mengambil sikap terhadap permasalahan spesifik yang membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat dan mendesak tetapi harus dipertanggungjawabkan dalam RPH dan/ atau RPP berikutnya; d. Membahas dan merumuskan hal-hal lain yang dianggap perlu.
1. 2. 3. 4. 5.
1. 2. 3. 4. 5.
1. 2. 3. 4. 5.
Berlangs ung atas panggilan Ketua, Sekretaris, atau Bendahara pengurus yang bersangkutan; Dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara; Dipimpin oleh Ketua; Dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dan/ atau sesuai kebutuhan; Tugas: a. Membahas/ merumuskan kebijakan keuangan operasional, program dan rutin; b. Membahas dan merumuskan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pengurus; c. Membahas dan merumuskan hal-hal lain yang dianggap perlu.
Berlangsung atas panggilan Sekretaris dan/ atau atas usulan para Wakil Sekretaris/ Sekretaris pengurus yang bersangkutan; Dihadiri oleh Sekretaris, para Wakil Sekretaris/ Sekretaris, dan staf kesekretariatan; Dipimpin oleh Sekretaris; Dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dan/ atau sesuai kebutuhan; Tugas: a. Membahas dan merumuskan agenda operasional, program, dan rutin pengurus; b. Mengkoordinasi berbagai kebutuhan kesekretariatan dan kerumahtanggaan; c. Mendokumentasikan seluruh dokumen dan inventaris organisasi; d. Membahas dan merumuskan hal-hal lain yang dianggap perlu.
Berlangsung atas panggilan Wakil Ketua dan/ atau Ketua Bidang yang membawahi bidang/bagian/ seksi dan/ atau atas usulan Anggota bidang/ bagian/ seksi pengurus yang bersangkutan; Dihadiri Wakil Ketua dan/ atau Ketua Bidang dan anggota bidang/ bagian/ seksi; Dipimpin oleh Wakil Ketua dan/ atau Ketua Bidang; Dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dan/ atau sesuai kebutuhan; Tugas: a. Membahas dan merumuskan program kerja bidang/ bagian / seksi yang bersangkutan; b. Merumuskan kebijakan interbidang/ bagian/ seksi; c. Membahas dan merumuskan hal-hal lain yang dianggap perlu.
Kesekretariatan adalah segala sesuatu yang terkait dengan sekretariat (kantor) organisasi atau kegiatan tertentu sebagai pusat penggeraknya dengan sistem tersendiri. Sistem Manajemen Kesekretariatan merupakan tatanan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dalam bidang kesekretariatan secara keseluruhan dan terpadu. Kesekretariatan Karang Taruna penyelenggaraannya meliputi kegiatan-kegiatan 1. Ketatausahaan, yakni segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan prosedur administrasi sekretariat yang meliputi kegiatan: a. Pembuatan dan Pembukuan Surat Keluar; b. Penerimaan dan Pembukuan Surat Masuk; c. Penyelenggaraan kearsipan dan dokumentasi; d. Pencetakan kertas dan konsep-konsep program dan kebijakan; 2. Korespondensi, yakni segala ses uatu yang menyangkut penyelenggaraan komunikasi tertulis yang dilakukan oleh organisas i dengan pihak luar yang meliputi : a. Pengiriman surat dengan bukti ekspedisi tercatat yang dilakukan dengan berbagai media baik langs ung, pos, fax maupun email; b. Otorisasi dan pengesahan surat oleh pejabat organisasi; c. Proses i tanggapan/ respon terhadap surat yang diterima baik langsung maupun melalui pos. fax, dan email; 3. Penataan Sekretariat yang meliputi kegiatan: a. Pendataan (Inventarisasi) dan penomoran barang-barang kantor; b. Penataletakan barang-barang sekretariat sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas tempatnya; c. Pemeliharaan dan perawatan s ekretariat dalam hal kebersihan, kerapian dan pemanfaatan alat-alat Kerja dan fasilitas lainnya.
1.
Untuk mendukung penyelenggaraan manajemen Kesekretariatan, Karang Taruna memiliki kelengkapan Administrasi yang meliputi : a. Kop Surat, yang secara nasional diberlakukan standar dengan ketentuan sebagaimana terlampir; b. Stempel Organisasi, yang secara Nasional diberlakukan standar dengan ketentuan sebagaimana terlampir; c. Amplop Surat dan Map, yang ketentuan penamaan dan logonya sama dengan Kop Surat; d. Kelengkapan Administrasi lainnya diatur dalam kebijakan tersendiri oleh masing-masing pengurus Karang Taruna;
2.
Kelengkapan Administrasi (Manajemen Kesekretariatan) juga dapat dibuat untuk kepentingan kepanitiaan dan/ atau Unit Teknis tertentu sebagaimana ketentuan terlampir; 3. Untuk stempel organisasi terdiri dari 2 (dua) bagian yakni: a. Stempel Ukuran besar dengan garis tengah 4 cm yang dipergunakan untuk surat-menyurat; b. Stempel ukuran kecil dengan garis tengah 2 cm yang dipergunakan untuk kartu anggota, Kartu Pengurus, Kartu Iuran, Tanda Kepanitiaan dan kepesertaan kegiatan tertentu, dan lembaran resmi organisas i lainnya yang berukuran kecil.
Dalam penyelenggaraan kegiatan surat-menyurat, Karang Taruna melakukan standarisasi dalam hal: 1. Penomoran surat, yang diatur dengan spesifikasi sebagai berikut: a. Untuk surat lingkup internal urutannya adalah Nomor.Periode Kepengurusan/ J enis Surat/ Kode Wilayah/KT/ I/Bulan/Tahun; b. Untuk surat lingkup eksternal urutannya adalah Nomor.Periode Kepengurusan/ J enis Surat/ Kode Wilayah/KT/ E/ Bulan/Tahun; c. Penomoran surat menganut prinsip menurut deret hitung berdasarkan jenis suratnya dan berlaku untuk jangka 1 (satu) tahun; 2. Pembuatan S urat dalam Administrasi Karang Taruna, harus memuat prinsipprinsip berikut: a. Menentukan tujuan dan maksud daripada penulisan surat; b. Menetapkan gagasan-gagasan yang menjadi isi dari surat itu dengan urutan-urutan yang baik, c. Menggunakan tata bahasa yang baik; d. Singkat dan jelas tanpa mengurangi kepatutan dan kelengkapan, 3. Maksud dan tujuan surat : Maksud surat memuat : pemberitahuan, pernyataan, permintaan dan lain-lain; a. Tujuan Umum surat adalah untuk menyampaikan s uatu maksud dalam bentuk tulisan agar tindakan yang dikehendaki dapat tercapai dengan cepat dan tepat; b. Tujuan Khusus terdiri dari : memberitahukan, menyatakan kehendak, menyampaikan perintah, instruksi-instruksi dan menyusun keputusankeputusan
Dalam Sistem Manajemen Kesekretariatan Karang Taruna jenis-jenis surat terbagi menjadi : 1. Surat Biasa dengan inisal kode B, yakni kelompok jenis surat yang s ecara umum berisi berita secara tertulis, pemberitahuan, pernyataan, permintaan/ permohonan, undangan acara/ kegiatan dan pengantar kepada pengurus/ anggota Karang Taruna atau pihak lain; 2. Surat Keputusan dengan inisial kode K. yakni kelompok jenis surat yang bersifat mengatur yang memuat suatu kebijakasanaan pokok, sifatnya umum berlaku, harus ditaati oleh/bagi seluruh/ sebagian anggota/ pengurus Karang Taruna. SK dibuat oleh Pengurus Karang Taruna berdasarkan hasil Rapat Pengurus Harian/ Rapat Pengurus Pleno dalam rangka mengambil langkah kebijaksanaan organisasi; 3. Surat Tugas / Mandat/ Perintah dengan inisial Kode T, yakni kelompok jenis surat yang bersifat penugasan, instruksi, dan pemberian kewenangan/ mandat dari pengurus yang mempunyai hak dan wewenang atas sesuatu kepada anggota/ pengurus Karang Taruna guna bertindak untuk dan atas namanya dan organisasi; 4. Surat Rekomendasi dengan insial kode R, yakni kelompok jenis surat yang bersifat khusus hanya dikeluarkan untuk memberikan rekomendasi, dukungan, usulan, dan dorongan kepada kepada anggota/ pengurus Karang Taruna atau pihak lain yang terkait untuk kepentingan pengembangan kader/ aktivis dan organisasi dalam berbagai sektor. Untuk surat biasa dalam bentuk surat undangan atau pemanggilan peserta suatu acara/ rapat/ kegiatan dapat juga diselenggarakan dalam bentuk/ mekanisme : teknologi/ radiogram/Telex/ Faksimili/ E-Mail/ Pes an Singkat dengan kondisi bahwa surat atau kabar dimaksud yang dibuat untuk menyampaikan berita yang segera membutuhkan penyelesaian dan disampaikan kepada atau diterima dari pihak lain dengan segera;
1.
Surat Keluar terdiri dari 2 (dua) macam : a. Surat Keluar Internal Organisasi, adalah surat organisasi yang dikirimkan atau disampaikan kepada Pengurus Karang Taruna atau kepada anggota karang Taruna. Surat Keluar Internal Organisasi ditanda-tangani oleh Ketua dan Sekretaris ditingkat Kota dan seterusnya dan atau pengurus yang diberi kewenangan untuk itu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; b. Surat Keluar Eksternal Organisasi adalah semua surat organisasi yang dikirim atau disampaikan kepada instansi/lembaga Pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan lainnya. J enis surat ini ditanda-tangani oleh Ketua dan Sekretaris ditingkat Kota dan seterusnya;
c. 2.
1. 2. 3. 4.
Apabila salah satu diantara Ketua dan Sekretaris berhalangan menandatangani surat keluar organisasi maka dapat salah satunya digantikan oleh unsur Wakil Ketua dan/ atau unsur Wakil Sekretaris; Penandatanganan dan stempel organisasi dalam surat keluar harus asli dan tidak boleh menggunakan photo copy terutama s urat keluar eksternal organisasi.
Yang dimaksud dengan Surat Masuk adalah s emua Surat/tulisan atau berita yang diterima oleh organisasi dari pihak lain maupun internal organisasi Karang Taruna atau Anggota Karang Taruna; Peneriman Surat-surat masuk dipusatkan pengurusannya di sekretariat organisasi Karang Taruna; Semua Surat/tulisan atau berita yang masuk harus dicatat s esuai dengan s ifat surat tersebut Kedalam Buku Agenda S urat Masuk; Lembaran Disposisi dipergunakan oleh Ketua atau Sekretaris kepada Pengurus yang diberi kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap keterangan dan untuk penyelesaian suatu masalah sesuai dengan isi surat masuk tersebut.
Yang dapat menggunakan stempel/ cap organisasi adalah pengurus Karang Taruna disemua tingkatan yang diberi wewenang dan hanya untuk kepentingan organisasi.
Sekretariat Karang Taruna adalah bagian penting yang mendukung kelancaran pekerjaan pekerjaan ketata-usahaan/ administrasi organisasi Karang Taruna yang meliputi segala tugas-tugas koordinasi dalam penyampaian kebijaksanaan organisasi melalui saluran administrasi yang dibakukan termasuk tugas jasa-jasa yang meliputi penyampaian informasi, reproduksi, pencetakan, distibusi surat dan lain-lain.
1.
2.
Sekretariat Karang Taruna dalam menjalankan fungs inya wajib menjamin dan bertanggungjawab atas keberhasilan misi organisasi Karang Taruna melalui saluran administrasi dan oleh karenanya wajib bertanggungjawab atas segala keberhasilan organisasi sesuai dengan ketentuan berlaku; Fungs i Sekretariat Karang Taruna berada dibawah kendali Sekretaris Karang Taruna atau Wakil Sekretaris yang ditunjuk untuk itu, adapun proyeksi tugastugas Sekretariat Karang Taruna meliputi :
a.
Pengorganisasian yang dilaksanakan oleh Sekretariat merupakan fungs i koordinasi dalam penyampaian kebijakan yang akan diteruskan kesemua lini sesuai dengan keinginan organisasi melalui saluran administrasi; b. Membantu kelancaran kegiatan organisasi secara keseluruhan. Keputusan kebijaksanaan yang telah diambil oleh organisasi disebarkan dengan cepat dan tepat oleh sekretariat sebagai saluran informasi; c. Distribusi s urat dari organisasi keseluruh jajaran dan pihak lain yang terkait dengan maksud surat dan program.
Untuk memberikan informasi yang diperlukan pengurus organisasi, sekretariat harus pula menyusun laporan organisasi, meneliti dan mengolah data, baik yang bersumber dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi dengan sepengetahuan Sekretaris dan selanjutnya hasil-hasil itu disusun dalam berbagai bentuk laporan, yang dapat dipergunakan sebagai bahan informasi.
J Laporan adalah suatu pertanggungjawaban dari seorang pengurus / anggota Karang Taruna sebagai hasil pengolahan/ penilaian data/ catatan/ kejadian/ kegiatan yang sehubungan dengan fungsi dan tugasnya dan/ atau sesuai dengan tugas yang diberikan. Karena itu laporan terdiri dari: 1. Laporan Berkala/ Rutin, yang meliputi: a. Laporan Tahunan, adalah laporan yang dibuat 1 (satu) tahun sekali oleh pengurus Karang Taruna diberbagai tingkatan yang berisi pelaksanaan kebijakan dan program kerja selama setahun perjalanan kepengurusan, yang sangat penting menjadi dokumen organisasi dan menjadi bahan bagi penyusunan laporan Pertanggung jawaban (LPJ ); b. Laporan Tiga Bulanan, adalah laporan yang dibuat 3 (tiga) bulan sekali oleh pengurus Karang Taruna diberbagai tinggkatan yang berisi pelaksanaan kebijakan dan program kerja selama 3 (tiga) bulan perjalanan Kepengurusan yang sangat penting menjadi dokumen organisasi dan menjadi bahan bagi penyusunan laporan Tahunan; c. Laporan Bulanan, adalah laporan yang dibuat 1 (satu) bulan sekali oleh pengurus Karang Taruna diberbagai tinggkatan yang berisi pelaksanaan operasionalisasi kebijakan dan program kerja rutin selama sebulan, yang penting menjadi dokumen organisasi dan menjadi bahan bagi penyusunan laporan Triwulanan; d. Laporan Mingguan adalah laporan yang dibuat format tetap berupa progress/ kemajuan bagi perkembangan suatu kebijakan atau kegiatan yang dijalankan organisasi;
e.
Laporan harian adalah laporan yang dibuat dalam format buku sebagai alat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja harian Pengurus Karang Taruna; 2. Laporan Khusus, yang meliputi: a. Laporan Kepanitiaan, adalah laporan yang dibuat oleh panitia sebuah acara/ kegiatan yang dibentuk oleh Pengurus Karang Taruna yang bersangkutan yang menjadi bahan penting bagi penyusunan laporan berkala/ rutin dan LPJ organisasi; b. Laporan Unit Teknis, adalah laporan yang dibuat oleh Unit Teknis yang dibentuk oleh Pengurus Karang Taruna yang bersangkutan yang disampaikan secara berkala/ rutin, yang menjadi bahan penting bagi penyusunan laporan berkala/ rutin dan LPJ organisasi; c. Laporan Penugasan, adalah laporan yang dibuat oleh seseorang atau sebuah tim yang diberi Tugas / Mandat/ Perintah untuk melaksanakan sesuatu atas nama organisasi untuk menadi bahan masukan dan dokumen penting bagi organisasi. Format laporan dibuat standarsebagaimana PO ini; 3. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ ), adalah laporan yang disusun secara komprehensif yang mencakup seluruh pelaksanaan kebijakan dan program Kerja organisasi selama 1 (satu) periode Kepengurusan yang harus disampaikan dalam Forum TKKT/ MWKT.
Secara umum penyusunan laporan harus memuat sekurang-kurangnya s istematika di bawah ini, yakni: 1. Pendahuluan a. Latar Belakang; b. Dasar; c. Maksud dan Tujuan; 2. Rencana Kerja: a. Program/ Kegiatan; b. Personalia; c. Keuangan; 3. Realisasi Rencana Kerja a. Program/ Kegiatan; b. Personalia; c. Keuangan; 4. Hambatan dan Upaya Mengatasinya a. Hambatan-hambatan; b. Upaya-upaya Mengatasi Hambatan; c. Lain-lain; 5. Penutup a. Kesimpulan; b. Saran dan Rekomendasi; 6. Lampiran-lampiran.
1. Contoh Kop Surat a. Tingkat Kota
Sekretariat: ……………………………. b. Tingkat Kecamatan
Sekretariat: …………………………….
c. Tingkat Kelurahan
Sekretariat: …………………………….
2.
Contoh Stempel
3.
Matriks Kode Wilayah, Nama Kota
Karta.Bdg. 73.01.001 Karta.Bdg. 73.01.002 Karta.Bdg. 73.01.003 Karta.Bdg. 73.01.004
Isola Gegerkalong Sukarasa Sarijadi
Karta.Bdg. 73.02.005 Karta.Bdg. 73.02.006 Karta.Bdg. 73.02.007 Karta.Bdg. 73.02.008 Karta.Bdg. 73.02.009
Pasteur Cipedes Sukawarna Sukagalih Sukabungah
Karta.Bdg. 73.03.010 Karta.Bdg. 73.03.011 Karta.Bdg. 73.03.012 Karta.Bdg. 73.03.013 Karta.Bdg. 73.03.014 Karta.Bdg. 73.03.015
Pasirkaliki Pajajaran Arjuna Husein Sastranegara Pamoyanan Sukaraja
Karta.Bdg. 73.04.016 Karta.Bdg. 73.04.017 Karta.Bdg. 73.04.018 Karta.Bdg. 73.04.019 Karta.Bdg. 73.04.020 Karta.Bdg. 73.04.021
Kebonjeruk Ciroyom Dunguscariang Maleber Garuda Campaka
Karta.Bdg. 73.05.022 Karta.Bdg. 73.05.023 Karta.Bdg. 73.05.024
Ledeng Ciumbuleuit Hegarmanah
Karta.Bdg. 73.06.025 Karta.Bdg. 73.06.026 Karta.Bdg. 73.06.027 Karta.Bdg. 73.06.028 Karta.Bdg. 73.06.029 Karta.Bdg. 73.06.030
Dago Cipaganti Lebakgede Lebaksiliwangi Sadangserang Sekeloa
Karta.Bdg. 73.07.031 Karta.Bdg. 73.07.032 Karta.Bdg. 73.07.033
Tamansari Citarum Cihapit
Karta.Bdg. 73.08.034 Karta.Bdg. 73.08.035 Karta.Bdg. 73.08.036 Karta.Bdg. 73.08.037
Babakanciamis Merdeka Kebonpisang Braga
Karta.Bdg. 73.09.038 Karta.Bdg. 73.09.039 Karta.Bdg. 73.09.040 Karta.Bdg. 73.09.041
Cihaurgeulis Sukaluyu Neglasari Cigadung
Karta.Bdg. 73.10.042 Karta.Bdg. 73.10.043 Karta.Bdg. 73.10.044 Karta.Bdg. 73.10.045 Karta.Bdg. 73.10.046 Karta.Bdg. 73.10.047
Sukamaju Cicadas Padasuka Cikutra Sukapada Pasirlayung
Karta.Bdg. 73.11.048 Karta.Bdg. 73.11.049 Karta.Bdg. 73.11.050 Karta.Bdg. 73.11.051 Karta.Bdg. 73.11.052 Karta.Bdg.01.11.053
Cibadak Karanganyar Nyengseret Panjunan Karasak Pelindunghewan
Karta.Bdg.73.12.054 Karta.Bdg.73.12.055 Karta.Bdg.73.12.056 Karta.Bdg.73.12.057 Karta.Bdg.73.12.058
J amika Babakantarogong Babakanasih Kopo Sukaasih
Karta.Bdg.73.13.059 Karta.Bdg.73.13.060 Karta.Bdg.73.13.061 Karta.Bdg.73.13.062 Karta.Bdg.73.13.063 Karta.Bdg.73.13.064
Babakanciparay Babakan Sukahaji Margahayu Utara Margasuka Cirangrang
Karta.Bdg.73.14.065 Karta.Bdg.73.14.066 Karta.Bdg.73.14.067 Karta.Bdg.73.14.068 Karta.Bdg.73.14.069 Karta.Bdg.73.14.070
Situsaeur Kebonlega Cibaduyut Cibaduyut Kidul Cibaduyut Wetan Mekarwangi
Karta.Bdg.73.15.071 Karta.Bdg.73.15.072 Karta.Bdg.73.15.073 Karta.Bdg.73.15.074 Karta.Bdg.73.15.075 Karta.Bdg.73.15.076 Karta.Bdg.73.15.077 Karta.Bdg.73.15.078
Cibuntu Caringin Cijerah Warungmuncang Gempolsari Cigondewah Kaler Cigondewah Kidul Cigondewah Rahayu
Karta.Bdg.73.16.079 Karta.Bdg.73.16.080 Karta.Bdg.73.16.081 Karta.Bdg.73.16.082 Karta.Bdg.73.16.083 Karta.Bdg.73.16.084 Karta.Bdg.73.16.085
Cigereleng Balonggede Pungkur Ancol Ciseureuh Pasirluyu Ciateul
Karta.Bdg. 73.17.086 Karta.Bdg. 73.17.087 Karta.Bdg. 73.17.088 Karta.Bdg. 73.17.089 Karta.Bdg. 73.17.090 Karta.Bdg. 73.17.091 Karta.Bdg. 73.17.092
Paledang Burangrang LingkarS elatan Cijagra Turangga Malabar Cikawao
Karta.Bdg. 73.18.093 Karta.Bdg. 73.18.094 Karta.Bdg. 73.18.095 Karta.Bdg. 73.18.096 Karta.Bdg. 73.18.097 Karta.Bdg. 73.18.098 Karta.Bdg. 73.18.099 Karta.Bdg. 73.18.100
Cibangkong Gumuruh Kebonwaru Maleer Kebongedang Binong Samoja Kacapiring
Karta.Bdg. 73.19.101 Karta.Bdg. 73.19.102 Karta.Bdg. 73.19.103 Karta.Bdg. 73.19.104 Karta.Bdg. 73.19.105 Karta.Bdg. 73.19.106
Cicaheum Babakan Surabaya Babakansari Kebonjayanti Sukapura Kebonkangkung
Karta.Bdg. 73.20.107 Karta.Bdg. 73.20.108 Karta.Bdg. 73.20.109 Karta.Bdg. 73.20.110
Sukamiskin Cisaranten Bina Harapan Cisaranten Kulon Cisaranten Endah
Karta.Bdg. 73.21.111 Karta.Bdg. 73.21.112 Karta.Bdg. 73.21.113 Karta.Bdg. 73.21.114
Antapani Kulon Antapani Wetan Antapani Tengah Antapani Kidul
Karta.Bdg. 73.22.115 Karta.Bdg. 73.22.116 Karta.Bdg. 73.22.117 Karta.Bdg. 73.22.118
J atihandap Karang Pamulang Pasir Impun Sindangjaya
Karta.Bdg. 73.23.119 Karta.Bdg. 73.23.120 Karta.Bdg. 73.23.121 Karta.Bdg. 73.23.122 Karta.Bdg. 73.23.123
Pasirendah Cigending Pasirwangi Pasirjati Pasangrahan
3.
Karta.Bdg. 73.24.124 Karta.Bdg. 73.24.125 Karta.Bdg. 73.24.126 Karta.Bdg. 73.24.127
Palasari Cipadung Pasirbiru Cisurupan
Karta.Bdg. 73.25.128 Karta.Bdg. 73.25.129 Karta.Bdg. 73.25.130 Karta.Bdg. 73.25.131
Cipadung Kulon Cipadung Wetan Cipadung Kidul Mekarmulya
Karta.Bdg. 73.26.132 Karta.Bdg. 73.26.133 Karta.Bdg. 73.26.134 Karta.Bdg. 73.26.135
Pakemitan Sukamulya Cisaranten Wetan Babakan Penghulu
Karta.Bdg. 73.27.136 Karta.Bdg. 73.27.137 Karta.Bdg. 73.27.138 Karta.Bdg. 73.27.139
Batununggal Wates Mengger Kujangsari
Karta.Bdg. 73.28.140 Karta.Bdg. 73.28.141 Karta.Bdg. 73.28.142 Karta.Bdg. 73.28.143
Sekejati Margasari Cijaura J atisari
Karta.Bdg. 73.29.144 Karta.Bdg. 73.29.145 Karta.Bdg. 73.29.146 Karta.Bdg. 73.29.147
Cipamokolan Derwati Manjahlega Mekarjaya
Karta.Bdg. 73.30.148 Karta.Bdg. 73.30.149 Karta.Bdg. 73.30.150 Karta.Bdg. 73.30.151
Cimincrang Cisaranten Kidul Rancabolang Rancanumpang
Contoh Penomoran Surat Nomor : 023.20142019/ T/ Karta.Bdg.73.16.084/ KT/ E/XI/ 2015 Keterangan : No urut Surat.Masa Bhakti/ J enis Surat/ Kode Wilayah/ KT/Tujuan/ Bulan/ Tahun
4.
Prosedur Pengurusan Surat
SURAT MASUK/ KEGIATAN INTERNAL
SEKRETARIS DAN WK SEKRETARIS (Penanggung J awab)
KETUA
J ADWAL KEGIATAN
PENDELELEGASIAN PENGURUS YANG MEWAKILI KETUA (Surat Tugas / Kartu Penerus-Disposisi Yang Ditandantangani Oleh Ketua Dan Terlebih Dahulu Di Paraf Oleh Sekretaris)
ARSIP 1. SURAT 2. DOKUMENTASI 3. OUTPUT KEGIATAN (SEKRETARIS DAN WK SEKRETARIS)
J ADWAL KEGIATA N
KETUA
Sistem Manajemen Informasi adalah segala aturan yang mengatur tata cara Pengumpulan, pengolahan dan publikasi data dan informasi sebagai bagian dari manajemen kesekretariatan untuk mendukung proses perencanaan, sosialisasi, promosi organisasi dan agenda konsolidasi organisasi yang lebih solid.
Manajemen Data Karang Taruna meliputi kegiatan-kegiatan : a. Pengumpulan Data, yakni segala Kegiatan yang terkait dengan pencarian dan pengumpulan dari sumber-sumberdata yang sesuai dengan sasaran pendataan, dengan kegiatan yang meliputi : 1). Perencanaan dan Kategorisasi; 2). Pembuatan Angket atau Questionare; 3). Penyebaran Angket; 4). Pengumpulan Data (Data Colecting); b. Pemasukan Data, yakni segala kegiatan yang menyangkut pemasukan data (data entry) pada sistem/ template yang telah disiapkan; c. Pengolahan Data, yakni segala kegiatan yang terkait dengan pengolahan data dan informasi untuk menjadi bahan yang digunakan bagi kebutuhan organisasi; d. Penggunaan Data, yakni segala kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan data bagi kepentingan pengembangan organisasi dan program-programnya; Mekanisme Pengolahan Data Karang Taruna diselenggarakan berdasarkan prinsip bottom up, yakni data berasal dari Pengurus Karang Taruna mulai tingkat Kelurahan yang dikumpulkan secara berjenjang ke tingkat Kecamatan sampai Kota.
Pengolahan dan Pengelolaan Data yang dilakukan Karang Taruna meliputi data-data sebagai berikut: 1. Data Keanggotaan yang meliputi : Anggota Pasif dan Anggota Aktif; 2. Data Organisasi dan Kelembagaan yang meliputi : Kepengurusan dan Program Kerja; 3. Data Sosial yang meliputi: Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Permasalahan Kesejahteraari Sosial, dan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS) di masing-masing wilayah di berbagai tingkatan; 4. Data Ekonomi yang meliputi: Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Alam serta Permasalahan Ekonomi dimasing-masing wilayah di berbagai tingkatan.
Dalam mengelola data dan informasi, Karang Taruna menggunakan teknologi sebagai berikut: 1. Teknologi Konvensional yang terdiri dari : a. Korespondensi dalam kegiatan surat menyurat untuk kepentingan memberikan dan menerima informasi dari kalangan internal maupun eksternal Karang Taruna; b. Komunikasi melalui pesawat telepon, fax, radiogram, telex, dan mobilephone untuk memberikan dan menerima informasi; 2. Teknologi Komputerisasi, yang terdiri dari: a. Surat Elektronik atau E-mail, sebagai cara memberikan dan menerima informasi melalui Komputer; b. Situs Website / Blog Organisasi, yang merupakan teknologi memperkenalkan dan menginformasikan organisasi kepada kalangan sendiri, masyarakat dan pihak lain.
Dalam Sistem Manajemen Informasi Karang Taruna, Pengemasan informasi yang menjadi konsumsi kalangan sendiri, Pemerintah, dan masyarakat dapat dilakukan dalam media-media s ebagai berikut: 1. Media Cetak, yang dapat dibuat oleh Pengurus Karang Taruna di berbagai tingkatan dalam format majalah, tabloid, maupun koran; 2. Media Elektronik, yang dapat dilakukan oleh Pengurus Karang Taruna di berbagai tingkatan dalam bentuk: a. Peliputan/ reportase di radio dan televisi; b. Realease di radio dan televisi; c. In House TV; d. Paket Program di media elektronik tertentu; 3. Media Luar Ruang, yang dapat dilakukan oleh Pengurus Karang Taruna di berbagai tingkatan dalam bentuk: a. Pemasangan Spanduk, Umbul-umbul, baliho, bilboard, dan sejenisnya; b. Penyebaran pamflet, leatflet, brosur, dan sejenisnya; 4. Media Sosial, yang dapat dilakukan oleh Pengurus Karang Taruna di berbagai tingkatan dalam bentuk: a. Facebook, Twitter, Instagram b. Grup BBM
5.
6.
1.
2.
3.
Buk Buku. yang yang dapat dapat dibu dibuat at oleh Pengurus Pengurus Karan Karang g Taru Taruna di berbagai berbagai tingkatan tingkatan dalam dalam bentu bentuk k s eperti eperti:: a. Buk Buku Profi Profill Organ Organiis asi; b. Buk Buku-bu -buku Peratu Peraturran Organi Organiss asi as i; c. Buk Buku Modu odul untuk tuk Pelati Pelatih han Organ Organiis asi as i; d. Buk Buku-bu -buku Biogr Biografl afl dan dan S ejarah ejarah yang ang terk terkait ait den dengan Organ Organiis asi as i; e. Buk Buku-bu -buku lain ain yang yang terk terkait ait dengan dengan inform formasi as i tentan tentang g Organi Organiss asi as i kepada epada kalanga alangan n s endi endiri, Pemer Pe merin intah tah,, dan Masyar Mas yarakat; akat; Foru Forum Perte Pertem muan, an, adal adalah ah medi edia infor formasi yang ang dapat apat dis elen elenggar ggarak akan an Pen Pe ngurus gurus Karang Karang Tarun Taruna a di berbagai berbagai tin tingkatan s esuai es uai dengan ketentu etentuan an dalam dalam PD/PRT PD/ PRT KT. KT.
Per Pe rpus pus takaan takaan yang ideal ideal bagi Karang Karang Tarun Taruna a adalah meli meliputi puti buk buku-bu u-buk ku yang diper diperlu lukan kan bagi bag i Pengur P engurus us dan angg anggotanya. otanya. Oleh Oleh karena karena itu mini minimal mal yang harus harus dimi dimili liki ki menc menc akup akup buku-b buku-buk uku u yang yang diper diperlu lukan kan dalam kelengkapan kelengkapan kur kurikul ikulum um pelati pelatihan han Karang Karang Tar T arun una, a, yang yang meli meliputi puti antar antara a lain lain : a. Wawasa awasan n PMK PMKS/ PSKS; PSKS; b. Wawas awasan an Pemban Pembangun gunan an Nasion Nasional; al; c. Wawas awasan an Ideol deologi ogi Nus Nus antar antara a dan dan Ketah Ketahan anan an Nasion Nasional; al; d. Wawas awasan an Kepemi Kepemimp mpiinan dan Manajem Manajemen en;; e. Wawas awasan an Ek Ekon onomi omi,, Bis Bis nis dan Kewi Kewiraus aus ahaan ahaan;; f. Wawasan awasan S osial osial Bud Budaya; aya; g. Dan sebaga sebagaiinya. Khu Khus us untuk tuk Karan Karang g Taru Taruna Kelu Kelurahan ahan,, Perpu Perpuss takaan takaan yang yang ideal min minimal memil memilik ikii buk buku-bu u-buk ku wajib ajib yang yang diper diperlu luk kan dalam dalam kelengkapan elengkapan Admin Adminiis tras trasii Karang Karang Tarun Taruna, a, yang yang melip meliput utii antar antara a lain lain : a. Buku Tam Tamu b. Buk Buku Induk duk (Pengur (Penguru us & Angg Anggota ota)) c. Buk Buku Agend Agenda Kegiat egiatan an / Progr Program am Kerja erja d. Buk Buku Notu otulen e. Buk Buku Dafta aftarr Hadi adir f. Buk Buku PMK PMKS (Bi (Biasan asany ya dalam alam Bentu Bentuk k Tabel Tabel Dan Diagram agram)) g. Buk Buku UEP / Kube / Kelom elomp pok Usaha Usaha Ber Bers ama ama (Ku (Kube unggul ggulan, an, Kube Rinti Rintiss an, Kube Kube Rekanan) Rekanan) h. Buk Buku Inventar entariis i. Buk Buku Agenda Agenda S urat Meny enyurat j. Buk Buku Kas Kas / Keu Keuangan angan (Kas (Kas Kecil Kecil & Kas Kas Umu Umum) Dalam Dalam upaya paya mener enerbi bitk tkan an dan mengemb engemban angkan gkan perpu perpuss takaan takaan organi organiss asi as i, maka aka perlu diatur dalam Administrasi Perpustakaan dan diserahkan pengelolanya kepada pengur pengurus us yang bertan bertangg ggun ung g jawab jawab dan memaham memahamii s eluk eluk beluk beluk perpu perpuss takaan. takaan.
1. 2. 3.
4. 5.
S istem Manajemen Manajemen Infor Informas masii Karang Karang Tar T arun una a dis dis elengg elenggar arakan akan oleh oleh Unit Unit Tekn Teknis yang yang khus hus us diben dibentu tuk k untu untuk k itu yang yang dis dis ebut ebut Pusat Pus at Data dan Infor Informas masii Karang Karang Tarun Taruna a (Pusdati (Pus datin n KT); Pusdat Pus datiin KT wajib ajib diben dibentu tuk k dik dikepengur epenguru us an Karan Karang g Taru Taruna di tin tingkat Kota; Kota; Untu Untuk k Tin Tingk gkat at Kelu elurahan ahan dan tin tingk gkat at Kecamat ecamatan an pelak elakss ana ana manaj anajem emen en infor informas masii adalah s ekretar ekretariiat/ kantor antor masi mas ing-masi g-mas ing pengur pengurus us Karang Karang Tarun Taruna a yang ada dibawah koordinasi Sekretariat atau Pejabat Sekretariat yang ditunjuk untuk untuk itu; itu; Pusdati Pus datin n KT harus harus dik dikelola elola oleh pers pers onil onil yang yang memi memilik liki kompeten kompetenss i/ pendi pendidi dik kan dibi dibidan dang g tekn teknologi inform formasi as i atau s ek eku urang-k ang-ku urangny angnya a pern pernah men mengiku gikuti pelatihan pelatihan dibi dibidang dang teknolog teknologii infor informas masi; i; Mekan Mekaniis me Kerja Kerja Pusdat Pus datiin KT pada pada pri prins ipnya pnya mengik mengiku uti mekan mekaniis me Kerja Kerja organisasi.
1. 2.
3.
4.
5. 6.
1.
2.
Sistem Manajemen Keuangan Karang Taruna adalah tatanan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi organisasi Karang Taruna dalam bidang keuangan secara keseluruhan dan terpadu; Sumber-sumber Keuangan Organisasi adalah segala sesuatu yang terkait dengan asal dan potensi diperolehnya keuangan organisasi yang diperuntukan untuk pemberdayaan dan pengembangan program Kerja organisasi dan bagi upaya menggerakkan roda organisasi; luran organisasi adalah kewajiban setiap Anggota Aktif termasuk dan terutama Pengurus Karang Taruna untuk memberikan dukungan pembiayaan organisasi secara rutin baik bulanan maupun tahunan dengan besar yang sama untuk setiap orangnya. Pengelolaan Keuangan Organisasi Karang Taruna berarti s etiap penyelenggaraan kegiatan administrasi keuangan yang timbul akibat adanya transaksi penerimaan/ pendapatan keuangan dan perbelanjaannya agar dapat menjadi bahan pemeriksaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawaban secara accountable. Laporan Keuangan Organisasi adalah setiap langkah pertanggungjawaban administratif terhadap penggunaan Keuangan Organisasi dan informasi terhadap keadaan Keuangan Organisasi; Pemeriksaan Keuangan Organisasi adalah setiap kegiatan untuk menguji kebenaran dalam pengelolaan Keuangan Organisasi termasuk penerimaan dan pengeluaran/ penggunaannya yang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan (standar).
Sumberdaya Internal, yang terdiri dari a. luran Anggota Aktif, b. Keuntungan Usaha, baik usaha bentuk koperasi maupun usaha ekonomis produktif yang dikelola sendiri oleh pengurus/ anggota Karang Taruna; c. Sumbangan Pengurus dan/ atau anggota Aktif Karang Taruna baik yang bersifat terikat maupun tidak terikat; Sumberdaya Ekstemal, yang terdiri dari: a. Sumbangan donasi pihak luar baik yang bersifat terikat maupun tidak terikat; b. Keuntungan dari hasil kerjasama atau usaha dengan mitra yang terikat berdasarkan perjanjian Kerjasama usaha tertentu; c. Keuntungan sponsorship dari kegiatan tertentu yang bekerjasama dengan pihak sponsor tertentu, dengan besaran jumlah yang diatur sendiri;
d.
1.
2.
3.
4.
Subsidi dari Pihak Pemerintah berdasarkan pos anggaran tertentu baik untuk kegiatan kesejahteraan sosial, maupun untuk kegiatan kepemudaan umumnya.
Pada dasarnya upaya penggalian sumberdaya keuangan organisas i Karang Taruna diselenggarakan dalam s ebuah perencanaan bersama dengan pemegang otoritas keuangan Organisas i Karang Taruna yakni Ketua, Sekretaris, dan Bendahara; Perencanaan Keuangan Organisas i terproyeksi pada jumlah keseluruhan kebutuhan berdasarkan pos pembelanjaan utama/penting yang telah ditetapkan bersarannya dalam rangka menjalankan roda organisas i dan program-program kerjanya;
Perencanaan Keuangan Organisasi seperti dimaksud pada ayat 2 diatas diselenggarakan berdasarkan prinsip berimbang antara kekuatan yang dimiliki organisasi berikut potensi sumberdaya Keuangan yang mungkin dapat diserap, dengan jumlah kebutuhan keuangan yang diproyeksikan; Perkiraan Pemasukan Keuangan Organisasi harus diproyeksikan bersama dengan perkiraan anggaran belanja organisasi baik dalam masing-masing satuan 1 (satu) tahun anggaran dalam satu periode kepengurusan Karang Taruna yang bersangkutan.
Karang Taruna secara umum menetapkan kebijakan penggalian sumberdaya Keuangan organisasi sebagai berikut: 1. Kebijakan Internal berupa: a. Penarikan luran Anggota Aktif, termasuk didalamnya Pengurus; b. Penetapan Pengurus tertentu sebagai donatur tetap; c. Penetapan J asa Organisasi (Institutional Fee ) untuk setiap keuntungan usaha yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Karang Taruna; 2.
Kebijakan Eksternal berupa: a. Penetapan Program Kerja bidang kesejahteraan sosial maupun lintas sektoral yang diproyeksikan mendapat alokasi pembiayaan dari pos anggaran instansi terkait; b. Penetapan program-program unggulan yang dapat bekerjasama dengan instansi terkait maupun pihak swasta secara lebih proposional dan profesional dalam konsep donasi maupun sponsorship; c. Penetapan proyek-proyek unggulan ekonomi yang dapat bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu dalam suatu ikatan kerjasama usaha yang prospektif dan saling menguntungkan.
3.
Kebijakan Khusus berupa: a. Penggalangan Dana Abadi Karang Taruna, baik yang bersumber dari sumberdaya internal seperti luran Anggota Aktif maupun Sumberdaya eksternal seperti subsidi Pemerintah, Keuntungan usaha dan Institutional Fee ; b. Penyertaan modal kerja bagi usaha-usaha strategis terutama yang dikelola oleh Warga Karang Taruna dengan skema kerjasama yang menguntungkan; c. Akuisisi perusahaan atau usaha strategis tertentu terutama yang dikelola oleh Warga Karang Taruna yang prospektif dan menguntungkan.
1.
luran Anggota Karang Taruna pada dasarnya adalah bagi Anggota Aktif, termasuk didalamnya Pengurus Karang Taruna; luran Anggota Aktif merupakan kontribusi tetap bagi organisasi Karang Taruna di tingkat Kelurahan termasuk pengurusnya, karena pembinaan keanggotaan aktif berbasis di tingkat Kelurahan, dan dikelola oleh Wakil Bendahara Pengurus Kelurahan Karang Taruna mas ing-masing; luran Anggota Aktif bagi Pengurus Karang Taruna di tingkat Kecamatan hingga Kota dikelola oleh Bendahara/ Wakil Bendahara Pengurus Karang Taruna masingmasing yang ditunjuk untuk itu; Besamya luran Anggota Aktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000,(Dua Ribu Rupiah) perorang setiap bulannya.
2.
3. 4.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Setiap penerimaan iuran dilakukan melalui Kartu luran yang telah disiapkan oleh Pengurus Karang Taruna yang bersangkutan dengan bentuk dan format Kartu luran yang sama diseluruh Indonesia (model Kartu terlampir); Pembayaran iuran dilakukan oleh yang bersangkutan atau dapat diwakili dengan bukti paraf yang dibubuhkan pada Kartu luran yang bersangkutan; Pada setiap kali pembayaran iuran, pejabat bendahara yang memiliki otoritas mengelola iuran juga membutuhkan parafnya di Kartu Iuran Pengurus/ Anggota Aktif yang bersangkutan; Pada prinsipnya pembayaran iuran dilakukan sebulan sekali pada minggu pertama namun pembayaran dapat pula dilakukan dalam jangka selambatlambatnya 3 (tiga) bulan untuk 3 (tiga) kali pembayaran berturut-turut; Pada prinsipnya penerimaan organisasi dari iuran Pengurus/ Anggota Aktif diperuntukkan bagi pembelanjaan biaya rutin organisasi yang meliputi sekretariat, hubungan masyarakat, komunikasi dan transportasi; Apabila Penerimaan organisasi dari iuran diperuntukkan bukan untuk pembelanjaan seperti dimaksud ayat 5 pasal ini, maka harus mendapat persetujuan dari pemegang otoritas keuangan yakni Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
1.
2.
Pengurus/ Anggota Aktif yang memberikan iuran melebihi jumiah yang telah ditentukan, maka kelebihan jumlah iuran tersebut diperlakukan sebagai sumbangan sukarela yang pencatatannya tetap dilakukan di Kartu luran yang bersangkutan;
Penerimaan organisasi diluar iuran Anggota Aktif tetapi masih berasal dari Pengurus/ Anggota Aktif selain diperlakukan sebagai sumbangan s ukarela yang tidak mengikat juga dapat diperlakukan sebagai sumbangan sukarela yang bersifat mengikat dengan ketentuan: a. Pengurus/ Anggota Aktif yang bersangkutan harus mengisi formulir kesediaan menjadi Donatur Tetap; b. Donasi yang diberikan dapat bersifat bulanan, 3 (tiga) bulanan, 6 (enam) bulanan, atau tahunan; c. Pengelolaan Donasi dari donatur tetap harus dilakukan oleh Bendahara yang memiliki fungs i pengelolaan Akuntansi keuangan organisasi Karang Taruna; d. Pengelolaan Donasi dimaksud dilakukan dalam pembukuan/ pencatatan khusus tentang penerimaan keuangan organisasi dari donasi, termasuk donasi eksternal; e. Pengurus/ Anggota Aktif yang menjadi donatur tetap organisasi Karang Taruna berhak menerima laporan penggunaan keuangan setiap 3 (tiga) bulan sekali (bagi mereka yang memberikan donasi bulanan), dan laporan keuangan setiap 6 (enam) bulan sekali; 3. Ketentuan-ketentuan seperti tertuang dalam ayat 2 juga berlaku bagi donatur tetap organisasi Karang Taruna diluar Pengurus/ Anggota Aktif; 4. Penerimaan bukan iuran juga dapat diperoleh organisasi Karang Taruna dari: a. J asa Organisasi (Institutional Fee ) yang berasal dari keuntungan yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Karang Taruna dengan ketentuan sebagai berikut : 1). Besarnya Institutional Fee ditentukan minimal sebesar 10 % dari nilai keuntungan yang diperoleh; 2). Institutional Fee adalah murni bagian untuk organisasi yang disisihkan diluar dari jasa perseorangan pengurus organisasi atau jasa yang ditimbulkan karena jabatan seseorang dalam organisasi; 3). Institutional Fee yang diberikan harus diserahkan langs ung kepada Bendahara Organisasi dengan sepengetahuan Ketua dan Sekretaris; 4). Pada dasarnya Institutional Fee yang masuk ke kas organisasi pembelanjaannya diperuntukkan bagi modal Kerja organisasi terhadap kegiatan proyek tertentu; b. J asa Organisasi (Institutional Fee ) yang berasal dari keuntungan bagi hasil atas dasar kesepakatan Kerjasama dalam pengelolaan/ pengerjaan proyek/ program tertentu dengan pihak lain, dengan ketentuan yang pada dasamya sama dengan butir a ayat ini; c. J asa Organisasi (Institutional Fee ) yang berasal dari keuntungan atas dasar kerjasama sponsorship kegiatan/program tertentu, dengan ketentuan yang pada dasanya sama dengan butir a ayat ini.
1. 2.
3. 4. 5. 6.
7.
1.
Pengelolaan Keuangan Organisasi diselenggarakan oleh seorang Bendahara organisasi yang bertindak selaku akuntan dan kasir organisasi; Pengelolaan Keuangan Organisasi Karang Taruna diselenggarakan dalam sebuah pembukuan yang s ederhana dan standar yang terdiri dari: a. Buku J urnal yang memuat pencatatan penerimaan dan pengeluaran Keuangan yang diselenggarakan secara harian; b. Neraca Keuangan yang memuat kondisi keuangan berimbang antara penerimaan dan pengeluaran Keuangan Organisasi dan dibuat setiap bulan sekali; c. Kas, yang memuat pencatatan tentang kondisi kas organisasi baik yang tunai ditangan (Petty Cash ) maupun yang tersimpan dalam Tabungan dan/ atau Deposito; Pada prinsipnya setiap peneriman (pemasukan) dan pengeluaran Keuangan Organisasi Karang Taruna adalah suatu transaksi yang harus dibuktikan dengan bukti penerimaan/pengeluaran dalam bentuk kuitansi; Kuitansi s eperti dimaksud dalam ayat 3 pasal ini selain diketahui oleh pembuat transaksi juga harus diketahui oleh Bendaharawan organisasi dalam bentuk pembubuhan paraf dan stempel organisasi; Setiap transaksi peneriman dan pengeluaran Keuangan Organisasi harus dibukukan dalam buku jumal Keuangan Organisasi oleh Bendaharawan organisasi sesuai dengan tanggal dan tempat transaksi; Bendaharawan organisasi dapat memenuhi permintaan pengeluaran Keuangan Organisas i untuk kepertuan rutin organisasi maupun keperluan pelaksanaan program Kerja organisasi, setelah mendapat persetujuan dari Ketua sebagai pemegang otoritas keuangan organisasi tertinggi; Setiap permintaan pengeluaran Keuangan Organisasi Karang Taruna harus disertai persyaratan sebagai berikut: a. Proposal kegiatan yang bersangkutan, untuk permintaan pengeluaran Keuangan Organisasi bagi pelaksanaan program kegiatan tertentu; b. Uraian perkiraan anggaran yang dibutuhkan; c. Mengisi Formulir permintaan pengeluaran Keuangan Organisasi ( Cash Advance ).
Pengelolaan Keuangan Organisasi diselenggarakan secara terpusat oteh seorang Bendahara yang ditunjuk untuk itu;
2. 3.
4.
1. 2. 3. 4.
Untuk kelancaran penyelenggaraan roda organisasi, ditetapkan sistem Petty Cash yang secara tetap s etiap bulannya berjumlah sama dan dikelola (dipegang) Bendahara organisasi yang ditunjuk sebagai kasir; Besarnya Petty Cash ditentukan berdasarkan kebijakan Pengurus Harian Karang Taruna yang bersangkutan dengan pertimbangan kemampuan dan kapasitas pekerjaan dan kebutuhan sekretariat Pengurus Karang Taruna yang bersangkutan; Dalam keadaan tertentu dan jika memungkinkan, Pengurus Karang Taruna dapat merekrut seorang profesional sebagai akuntan dan kasir organisasi yang mengelola keuangan organisasi dengan kompensasi yang memadai.
Dana Abadi Karang Taruna pada dasarnya disimpan dalam bentuk Deposito atau sekurang-kurangnya Tabungan yang representatif dan kondusif; Karang Taruna di setiap tingkatan dimungkinkan memiliki dana abadi yang besarnya sesuai dengan kemampuan dan potensi sumberdaya yang dimilikinya; Dana Abadi Karang Taruna dikelola dengan kewenangan pemegang otoritas Keuangan Organisasi; Penggunaan Dana Abadi Karang Taruna pada prinsipnya untuk kepentingan operasional rutin organisas i dan program-program kegiatan tertentu yang bersifat mendesak, karena itu sedapat mungkin penggunaannya bersifat efektif dan efisien.
Laporan Keuangan Organisasi berdasarkan ketentuan dalam Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PS AK), terdiri dari: 1. Neraca, adalah penggambaran posisi keuangan yang berupa aktiva, kewajiban dan ekuitas keuangan organisasi pada setiap bulannya; 2. Laporan Rugi Laba, disajikan sedemikian rupa sehingga dapat menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan organisasi yang diperlukan agar dapat disajikan secara wajar; 3. Laporan Arus Kas, menggambarkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan kebutuhan organisasi dalam memfaatkan dana tersebut, yang diklasifikasikan sebagai aktivitas donasi, investasi, dan pendanaan.
Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dan merupakan kunci untuk memahami secara mendalam sehingga harus mengungkapkan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, informasi yang diwajibkan dalam PS AK dan informasi tambahan.
Pengeluaran Keuangan Organisasi yang disetujui harus dilaporkan kepada Bendaharawan organisasi oleh yang mengajukan permintaan pengeluaran keuangan organisasi dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pengeluaran Keuangan Organisasi untuk keperluan rutin langs ung dilaporkan kepada Bendaharawan Organisasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah penggunaan; 2. Pengeluaran Keuangan Organisasi untuk keperluan pelaksanaan program kegiatan (kepanitiaan tertentu) laporan dikelola secara intemal oleh Bendaharawan Panitia/ Tim kerja yang bersangkutan dengan jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah penggunaan, kemudian panitia melalui bendaharanya akan melaporkan kepada Bendaharawan Organisasi bersamaan dengan laporan akhir Panitia/ Tim Kerja tertentu dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan program kegiatan yang bersangkutan; 3. Laporan penggunaan Keuangan Organisasi harus berisikan uraian penggunaan, tanggal transaksi, dan bukti kuitansi. Laporan terhadap pengelolaan iuran organisasi harus disampaikan oleh bendahara pengelola iuran organisas i yang ditunjuk dihadapan forum Rapat Pengurus Pleno yang waktunya disesuaikan menurut ketentuan pelaksanaan RPP di Kepengurusan Karang Taruna masing-masing tingkatan.
1.
Laporan Keuangan adalah produk dari manajemen organisasi dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan sumberdaya dan sumberdana yang dipercayakan kepadanya; 2. Laporan Keuangan yang disajikan harus memenuhi persyaratan umum dan kualitatif sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PS AK), yakni; a. Dapat dipahami; b. Periode laporannya jelas; c. Dapat dibandingkan; d. Penyajiannya konsisten; e. Keandalannya dapat diuji; f. Relevan; g. Saling Hapus (Off Setting); h. Materialitas dan Agregasi; i. Tepat Waktu.
1. 2.
3.
4.
Pemeriksaan Keuangan Organisasi dilakukan dalam 2 (dua) kategori, yakni: a. Pemeriksaan Internal, yang dilakukan oleh Auditor Internal; b. Peneriksaan oleh Akuntan Publik (AP); Pemeriksaan Internal yag selanjutnya disebut Audit Internal dilakukan oleh Bendaharawan Organisasi yang ditunjuk sebagai Auditor Internal Organisas i dengan ketentuan sebagai berikut : a. J adwal Pemeriksaan ditentukan minimal 3 (tiga) bulan sekali; b. Pemeriksaan Keuangan Organisasi meliputi bagian-bagian seperti yang tertuang dalam Sistem Laporan Keuangan Organisasi diatas; c. J angka waktu Pemeriksaan Keuangan Organisasi oleh Auditor Internal ditentukan selama-lamanya 1 (satu) minggu; d. Auditor Internal selanjutnya menyampaikan laporan hasil pemeriksaan keuangan organisasi kepada Pengurus Harian melalui Ketua, Sekretaris dan Bendahara Organisasi Karang Taruna yang bersangkutan, sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan keuangan organisasi berikutnya serta bahan audit keuangan organisasi tahunan oleh AP; Pemeriksaan Eksternal adalah pemeriksaan (audit) keuangan organisasi oleh AP, dengan ketentuan sebgai berikut: a. Audit dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali; b. Penunjukan AP dilakukan oleh Pengurus Harian setelah sebelumnya Bendahara Organisasi mengusulkan AP yang s esuai dengan Kualifikasi yang ditentukan oleh Pengurus Harian; c. AP yang diusulkan oleh Bendahara Organisasi adalah AP yang memenuhi persyaratan baik kesediaan dari segi waktu pekerjaan maupun biaya audit yang sesuai dengan kemampuan Pengurus Karang Taruna yang bersangkutan; d. J angka waktu lamanya pekerjaan Audit keuangan organisasi oleh AP selama -lamanya 1 (satu) bulan; e. Selanjutnya AP yang ditunjuk diberi Surat Perintah Kerja (SPK) dengan komitmen pembayaran jasa audit yang disepakati oleh kedua belah pihak; f. Setelah audit dilakukan, maka AP yang diperintahkan tersebut berkewajiban menyampaikan hasil auditnya kepada Pengurus Harian Karang Taruna yang bersangkutan; g. Hasil Audit oleh AP akan menjadi dokumen penting bagi Pengurus Karang Taruna yang bersangkutan dalam rangka mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak lain dan dalam rangka pengajuan program tertentu kepada lembaga donor; Audit Keuangan Organisasi Karang Taruna oleh Akuntan Publik hanya diwajibkan bagi; a. Pengurus Karang Taruna Kota; b. Unit Teknis dan/ atau Unit Usaha/Badan Usaha Milik Karang Taruna yang memiliki modal Kerja/ modal usaha sekurang-kurangnya Pp. 10.000.000,00 (Sepuluh J uta Rupiah).
1.
2.
Dalam kondisi tidak normal/ force maejeure/ darurat yang menyebabkan penyelenggaraan organisasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestimya maka penyelenggaraan (pengelolaan) Keuangan Organisasi dilaksanakan oleh Tim Keuangan yang ditunjuk oleh Pengurus Karang Taruna yang memiliki kewenangan menjalankan roda organisasi saat itu; Apabila Organisasi Karang Taruna dibubarkan, maka tim 11 (sebelas) yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur pembubarannya juga memiliki kewenangan untuk mengatur penyerahan Keuangan Organisasi kepada, Lembaga Sosial tertentu yang disepakati;
1.
2. 3.
4.
5.
6.
7.
Usulan Kerjasama dapat berasal dari Organisasi/ Lembaga lain dan/ atau atas inisiatif satu atau beberapa pengurus yang diputuskan dalam RABid/ RABag/ RASi, atau keputusan Rapat Pleno Lembaga dan harus dituangkan dalam risalah rapat tersebut; Setiap perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pengurus/ unit teknis/ lembaga dengan organisasi/ lembaga lain tidak boleh bertentangan dengan PD/ PRT, Keputusan Temu Karya, Keputusan Raker, dan Kebijakan organisasi lainnya; Keputusan untuk Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat diatas, untuk pengurus harus dilaporkan kepada RPP terdekat berikutnya dan untuk lembaga harus disampaikan kepada pengurus pada tingkatan yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan; Setiap hubungan kerjasama bersifat mengikat pihak-pihak yang terlibat sehingga harus dibuat dalam bentuk piagam kerjasama (Memorandum Of Understanding/ MoU) yang berisi batas-batas tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan apresiasi yang akan diperoleh. Setelah MoU ditandatangani, Pengurus Bidang/ Bagian/ Seksi yang sesuai uraian tugas bertanggung jawab terhadap pokok dimaksud harus memantau pelaksanaan kerjasama tersebut dan apabila ditemukan penyimpangan dan ternyata dianggap sangat merugikan Organisasi/ Unit Teknis/ Lembaga., maka yang bersangkutan dapat mengusulkan agar Kerjasama ditinjau kembali apakah diperbaiki sebagian atau dibatalkan; Setelah kerjasama selesai dilaksanakan, pengurus yang bersangkutan harus melaporkan kepada pengurus satu tingkat di atasnya dan lembaga kepada pengurus yang bersangkutan yang berisi apresiasi yang diperoleh dan evaluasi kritis yang harus dicermati untuk kerjas ama berikutnya; Pembubaran Kerjasama diputuskan dalam RPP untuk pengurus dan Rapat Pleno untuk lembaga dan harus dituangkan dalam risalah rapat tersebut.
Yang berhak mewakili Pengurus/ unit teknis/ lembaga dalam penandatangan piagam kerjasama adalah Ketua Pengurus/ unit teknis/ lembaga yang bersangkutan yang diberi mandat sesuai dengan bidangnya dengan Ketua Organisasi/ Lembaga lain tersebut.
1. 2.
J angka waktu kerjasama disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus/ Unit Teknis/ Lembaga yang bersangkutan kecuali diputuskan lain dalam RPP atau Rapat Pleno Lembaga; Apabila telah habis jangka waktu kerjasama dan ingin diperpanjang kembali, maka syarat-syarat Kerjasama juga harus diperbaharui dengan memperhatikan kondisi pada s aat Kerjasama itu akan diperpanjang.
Dalam piagam kerjasama harus dicantumkan tentang klausul keadaan memaksa (Force Maejure ) yang sulit dihindari, seperti gempa, banjir, epidemi, huru-hara, perang, dan Peraturan Pemerintah yang berhubungan langs ung dengan pelaksanaan Kerjasama dan peristiwa lain yang berada di luar kekuasaan yang wajar. Dalam piagam Kerjasama perlu diatur tentang pembatalan perjanjian, tata cara, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pembatalan Kerjasama dan akibat-akibatnya. Dalam piagam Kerjasama harus diatur secara tegas apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi Kerjasama dengan mengutamakan penyelesaian s ecara musyawarah, dan penyelesaian melalui pengadilan merupakan alternatif terakhir apabila musyawarah tidak tercapai, selain itu dalam piagam kerjasama juga perlu mencantumkan mengenai pilihan domisili hukum tetap yang disepakati oleh pihak-pihak yang bekerjasama.
Dalam pembuatan piagam Kerjasama harus dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing pihak memegang 1 (satu) rangkap untuk disimpan sebagai dasar untuk memantau pelaksanaan Kerjasama agar sesuai dengan isinya, dan apabila diperlukan atas kesepakatan pihak-pihak yang terlibat, kerjasama dapat dilaksanakan melalui kantor notaris.
1.
2.
Penggunaan Lambang Karang Taruna diatur sebagai berikut : a. Lambang Karang Taruna digunakan utamanya pada identitas resmi organisasi, yakni: Bendera karang Taruna, Panji Karang Taruna dan Seragam Karang Taruna; b. Lambang Karang Taruna, juga dapat digunakan pada kelengkapan administrasi organisasi, yakni: Kop Surat, Stempel, Kartu Tanda Anggota (KTA), Buku Saku Keanggotaan (BSK), Kartu Iuran Anggota Aktif (KIAA), Amplop, Map, Papan Nama Organisasi, Kuitansi dan Formulir Res mi Organisasi lainnya; c. Selain ltu untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna atau Unit Teknis tertentu, Lambang Karang Taruna dapat pula digunakan pada media-media penting, yakni: Kop Surat/ Map/ Amplop/ Proposal Kepanitiaan/ unit Teknis, Stempel Kepanitiaan/ Unit Teknis, Lencana, Spanduk, Umbu-umbul, baliho, Block Note, Tanda Panitia/ Peserta, kaos Kegiatan/ Kepanitiaan atau Unit Teknis, Souvenir, Sticker, dan media lain yang memungkinkan atau sesuai dengan kebutuhan; Penempatan dan Peletakan Lambang Karang Taruna diatur sebagai berikut; a. Untuk Penempatan pada Identitas Resmi Organisasi Karang Taruna diatur pada halaman selanjutnya; b. Untuk Penempatan pada Kelengkapan Organisasi diatur sebagai berikut: 1). Untuk kop surat, amplop, block note/ memo, map, kuitansi, formulirformulir resmi organisasi lainnya, kartu pengenal pengurus/ anggota aktif, dan kartu iuran pengurus/ anggota aktif, ditempatkan pada pojok atas sebelah kiri dari tampak depan; 2). Untuk Stempel Organisasi ditempatkan di tengah-tengah dengan ukuran yang disesuaikan dengan besamya s tempel; 3). Untuk Penempatan pada papan nama organisasi (Sekretariat dan Unit Usaha Organisasi) diletakkan disebelah kiri tampak muka dengan papan nama berwarna dasar putih dan tulisan pada papan nama berwarna hitam; c. Untuk Penempatan pada media-media tertentu dalam event atau kegiatan tertentu dan/ atau Unit Teknis tertentu, diatur sebagai berikut: 1). Untuk kop surat, amplop, block note/ memo, map, kuitansi, formulirformulir resmi tertentu, Kartu Tanda Panitia/ Peserta, ditempatkan pada pojok atas sebelah kiri dari tampak depan;
3.
1. 2.
3. 4. 5.
2). Untuk Stempel Kepanitiaan/ Unit Teknis dan S panduk, ditempatkan pada sisi sebelah kiri dari tampak depan; 3). Untuk umbul-umbul ditempatkan di bagian bawah atau bagian atas apabila pada bagian bawah sudah dialokasikan untuk logo sponsor kegiatan tertentu; 4). Untuk Kaos kegiatan baik kaos panitia maupun peserta, ditempatkan pada dada sebelah kiri atau penyesuaian sesuai dengan kepantasan pertimbangan sponsor atau pertimbangan promosi; 5). Untuk baliho, Sticker, Souvenir/ Merchandise, proposal dan media lain penempatannya menyesuaikan dengan pertimbangan kepantasan dan penghormatan terhadap Lambang Karang Taruna; Lambang Karang Taruna tidak boleh: a. Menjadi Atribut atau salah satu atribut pada seragam di luar s eragam Karang Taruna yang telah diatur; b. Ditempatkan pada Bendera dan Panji yang bukan Bendera dan Panji Karang Taruna; c. Dirubah formatnya (ditambah atau dikurangi beberapa bagian dan unsurnya) secara sengaja untuk kepentingan apapun tanpa melalui persetujuan dalam forum TKN;
Karang Taruna Kota Bandung memiliki Logo khusus dalam rangka propaganda eksistensi peran dan fungs inya yaitu .bdg .bdg merupakan s ingkatan dari Karang Taruna Kota Bandung, dengan makna dan spesifikasi penulisan sbb : a. KARTA singkatan dari Karang Taruna dengan penulisan huruf kapital dengan jenis font Arial Black dengan bentuk tulisan yang jelas dan tegas; b. .bdg dengan bentuk penulisan huruf kecil berjenis font custom Frutiger Linotype dengan tanda dot (.) didepan yang berarti pusat lokasi (kewilayahan) dan kode s ingkatan dari Kota Bandung; Dengan arti lain bahwa .bdg berarti Karang Taruna dengan visi yang jelas dan tegas harus menjadi garda terdepan dalam pembangunan di Kota Bandung, khususnya generasi muda di bidang kesejahteraan sosial; Penggunaan Logo / Tulisan ini dapat dipasang pada media-media yang strategis dalam rangka promosi dan propaganda; Warna dan bentuk serta keterangan logo / tulisan yang dimaksud pada ayat 1 terlampir pada Peraturan Organisasi ini.
Pembuatan 1.
Pembuatan Logo Karang taruna secara utuh harus sesuai dengan ketentuan dalam PO ini baik dalam hal kelengkapan unsur-unsurnya maupun ketepatan warnanya;
2.
Pembuatan Logo Karang Taruna dan ukurannya disesuaikan berdasarkan media, kebutuhan dan penempatannya.
Penggunaan dan Penempatan Logo Karang Taruna 4.
5.
Penggunaan Logo Karang Taruna diatur sebagai berikut: a. Logo Karang Taruna dapat digunakan pada identitas resmi organisasi, yakni: Bendera karang Taruna, Panji Karang Taruna dan Seragam Karang Taruna; b. Logo Karang Taruna, juga dapat digunakan pada kelengkapan administrasi organisasi, yakni: Kop Surat, Stempel, Kartu Tanda Anggota (KTA), Buku Saku Keanggotaan (BSK), Kartu Iuran Anggota Aktif (KIAA), Amplop, Map, Papan Nama Organisasi, Kuitansi dan Formulir Resmi Organisasi lainnya; c. Selain itu untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna atau Unit Teknis tertentu, Logo Karang Taruna dapat pula digunakan pada media-media penting, yakni: Kop Surat/ Map/ Amplop/ Proposal Kepanitiaan/ unit Teknis, Stempel Kepanitiaan/ Unit Teknis, Lencana, Spanduk, Umbu-umbul, baliho, Block Note, Tanda Panitia/ Pes erta, kaos Kegiatan/ Kepanitiaan atau Unit Teknis, Souvenir, Sticker, dan media lain yang memungkinkan atau sesuai dengan kebutuhan; Penempatan dan Peletakan Logo Karang Taruna diatur sebagai berikut : a. Untuk Penempatan pada Seragam Resmi Karang Taruna diatur sebagai berikut : 1) Pada Seragam resmi Karang Taruna ditempatkan pada Lidah saku depan bagian kiri J as Karang Taruna dan pada bagian kiri topi karang Taruna, dengan ukuran disesuaikan dengan tidak melebihi ukuran Lambang Res mi Karang Taruna; 2) Pada Seragam Operasional Karang Taruna juga ditempatkan pada pada Lidah saku depan bagian kiri J as/ J aket dan pada bagian kiri topi karang Taruna, dengan ukuran disesuaikan dengan tidak melebihi ukuran Lambang Res mi Karang Taruna; 3) Pada seragam tambahan Karang Taruna (Kaos berkerah maupun tidak berkerah) ditempatkan pada lengan sebelah kiri dengan ukuran disesuaikan serta tidak berbentuk emblem tetapi langs ung disablon pada s eragam tambahan tersebut; b. Untuk Penempatan pada Kelengkapan Organisasi diatur sebagai berikut: 1). Untuk kop surat, amplop, block note/ memo, map, kuitansi, formulirformulir resmi organisasi lainnya, kartu pengenal pengurus/ anggota aktif, dan kartu iuran pengurus/ anggota aktif, ditempatkan dimana saja dengan tidak mengganti posisi Lambang Karang Taruna;
c.
6.
2). Untuk Penempatan pada papan nama organisasi (Sekretariat dan Unit Usaha Organisasi) diletakkan disebelah kiri tampak muka dibawah Lambang Resmi Karang Taruna dengan papan nama berwarna dasar putih dan tulisan pada papan nama berwarna hitam; Untuk Penempatan pada media-media tertentu dalam event atau kegiatan tertentu dan/ atau Unit Teknis tertentu, ditempatkan dimana saja dengan tidak mengganti posisi Lambang Karang Taruna;
Logo Karang Taruna tidak boleh: a. Ditempatkan pada Bendera dan Panji Karang Taruna; b. Dirubah formatnya (ditambah atau dikurangi beberapa bagian dan unsurnya) secara sengaja untuk kepentingan apapun tanpa melalui persetujuan dalam forum TKKT Kota Bandung dan/ atau Rakerkot Karang Taruna Kota Bandung;
Pembuatan 1. 2. 3.
Pembuatan Bendera Karang Taruna secara utuh harus sesuai dengan ketentuan dalam PRT Karang Taruna pasal 46 baik dalam ukuran maupun ketepatan warnanya; Pembuatan Bendera Karang Taruna dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan baik dalam hal jumlah maupun penempatannya; Untuk kebutuhan dan penempatan dalam ruangan atau pada panggung upacara tertentu, Bendera Karang Taruna harus dibuat dari bahan beludru, sedangkan untuk penempatan diruang terbuka jalan-jalan) Bendera Karang Taruna harus dibuat dari bahan kain (katun) biasa.
Penggunaan dan Penempatan Bendera Karang Taruna 1.
Penggunaan Bendera Karang Taruna diatur sebagai berikut: a. Untuk Kegiatan-kegiatan Forum pertemuan Karang Taruna, yakni: Temu Karya, Rapat Kerja, Rapat Pimpinan, RPP, dan Rapat Konsultasi; b. Untuk Kegiatan-kegiatan memperingati Hari-hari Besar Nasional; c. Untuk Kegiatan-kegiatan memperingati Hari-hari Besar Keagamaan; d. Untuk Kegiatan-kegiatan Karang Taruna lainnya baik yang bersifat pengumpulan/ mobilisasi massa, rekretif, seni dan budaya, olah raga, dan bhakti sosial; 2. Penempatan Bendera Karang Taruna diatur sebagai berikut: a. Untuk Kegiatan di dalam ruangan, penempatan Bendera Karang Taruna diatursebagai berikut: 1). Bendera Karang Taruna ditempatkan di bagian muka/ depan ruangan; 2). J ika jumlahnya lebih dari satu, Bendera Karang Taruna harus ditempatkan dalam posisi mengapit Bendera Merah Putih dan Panji Karang Taruna; 3). J ika tidak ada Panji Karang Taruna, maka Bendera Karang Taruna hanya mengapit Bendera Merah Putih; 4). J ika J umlahnya hanya 1, Bendera Karang Taruna harus diletakkan di sebelah kanan Bendera Kota dari tampak muka, dan jika ada Panji Karang Taruna harus diletakkan berurutan setelah Bendera Merah Putih dan Panji Karang Taruna dari kiri ke kanan pada tampak depan/ muka; 5). Bendera Karang Taruna baik yang ditempatkan berurutan maupun mengapit harus memiliki ketinggian lebih rendah 20 cm; 6). Dalam keadaan tertentu, jika tidak ada tiang, Bendera Karang Taruna boleh ditempatkan di dinding bagian muka dari ruangan pertemuan tersebut; 7). Tinggi tiang untuk Bendera Karang Taruna yang ditempatkan di dalam ruangan adalah minimal 180 cm jika tinggi tiang untuk Panji Karang Taruna 2 m, dan diatur seterusnya diaturdemikian; 8). Pemasangan Bendera Karang Taruna di dalam ruangan adalah selama kegiatan berlangs ung, kecuali pemasangan di kantor/ Sekretariat Karang Taruna yang terus menerus sepanjang organisasi Karang Taruna belum dibubarkan; b. Untuk Kegiatan di luar ruangan, penempatan Bendera Karang Taruna diatur sebagai berikut: 1). Bendera Karang Taruna yang di tempatkan di luar ruangan harus minimal berjumlah 2 (dua) buah; 2). Bendera Karang Taruna yang ditempatkan di luar gedung pertemuan atau kantor/ sekretariat diletakkan di antara pintu masuk bagian luar (gerbang) luar dari gedung tersebut, sedangkan jika jumlahnya lebih dari 2 (dua) selain ditempatkan di antara pintu masuk bagian tersebut juga ditempatkan di sepanjang pagar gedung tersebut dengan pengaturan peletakan yang menyesuaikan dengan kepantasan dan penghormatan terhadapnya;
3). Bendera Karang Taruna yang di tempatkan di jalanan dapat diletakkan di sepanjang jalan yang bersangkutan baik di sisi kanan dan kirinya maupun di bagian tengah jalan tersebut jika memungkinkan, dengan jumlah minimal 3 (tiga) buah; 4). Bendera Karang Taruna yang di tempatkan di halaman gedung pertemuan atau kantor/ sekretariat dapat berada dalam posisi tegak lurus maupun miring (minimal 45') sesuai dengan kepantasan dan penghormatan terhadapnya; 5). Bendera Karang Taruna yang di tempatkan di jalanan harus berada dalam posisi tegak lurus dengan tinggi tiang berkisar 2-3 m; 6). Pemasangan Bendera Karang Taruna di luar ruangan dilakukan minimal 1 (satu) minggu menjelang hari "H" dan diturunkan kembali selambat -lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan/ acara; 7). Apabila Karang Taruna ikut serta dalam kegiatan upacara hari-hari besar Kota, dianjurkan membawa Bendera Karang Taruna untuk diletakkan/dibawa oleh bagian depan barisan (komandan) pasukan Karang Taruna saat itu; 3.
Bendera Karang Taruna tidak boleh: a. Digunakan untuk mengelap sesuatu yang kotor dan basah atau mengepel lantai; b. Menjadi alas tidur dan dipergunakan untuk penutup kepala; c. Dicorat-coret, dikotori, dirobek dan/ atau dibakar di depan umum; d. Dikibarkan setengah tiang, sampai adanya ketentuan yang mengatur tentang itu; 4. Ketentuan perlakuan lainnya adalah sebagai berikut: a. Apabila tidak digunakan, harus dilipat dan disimpan dengan baik di tempat yang layak; b. Apabila hendak dimusnahkan, harus dibakar atau dirombak sehingga bentuknya tidak lagi berwujud Bendera Karang Taruna; c. Bendera Karang Taruna juga dapat digunakan untuk kepentingan ekspedisi, kegiatan perkemahan/ J ambore dengan penempatan yang sesuai dengan kepantasan dan penghormatan terhadapnya; d. Bendera Karang Taruna juga dapat digunakan di kendaraan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut: 1). Dalam Ukuran sebenarnya dapat diletakkan di badan mobil bagian muka, belakang, samping kiri maupun kanan sesuai dengan kepantasan; 2). Dalam Ukuran kecil dapat diletakkan pada tiang mobil atau kaca spion yang memungkinkan untuk itu.
Pembuatan Panji Karang Taruna 1.
Pembuatan Panji Karang Taruna secara utuh harus sesuai dengan ketentuan dalam PRT Karang Taruna pasal 47 baik dalam ukuran maupun ketepatan wamanya;
2.
Panji Karang Taruna harus dibuat dari bahan beludru halus dengan besar ukuran yang disesuaikan dengan kapasitas ruang kegiatan/ acara.
Penggunaan dan Penempatan Panji Karang Taruna 1.
2.
Penggunaan Panji Karang Taruna diatur sebagi berikut: a. Untuk Kegiatan-kegiatan Forum pertemuan Karang Taruna, yakni : Temu Karya, Rapat Kerja, Rapat Pimpinan, RPP, dan Rapat Konsultasi; b. Untuk kegiatan pelantikan Pengurus Karang Taruna; c. Untuk Kegiatan Hari-hari Besar Kota; Penempatan Panji Karang Taruna diatur sebagi berikut: a. Untuk Kegiatan Forum pertemuan, penempatannya diatur sebagai berikut: 1). Bendera Karang Taruna ditempatkan di bagian muka/depan ruangan; 2). J ika bersama dengan Bendera Merah Putih, maka diletakkan disebelah kanan Bendera Merah Putih dari tampak muka; 3). J ika bersama dengan Bendera Merah Putih dan 1 (satu) Bendera Karang Taruna, maka diletakan di tengah-tengahnya dengan Bendera Karang Taruna disebelah kanannya dari tampak muka; 4). Pemasangan Panji Karang Taruna dilakukan hanya selain kegiatankegiatan Forum pertemuan Karang Taruna berlangs ung;
3. 4.
5). Dalam satu ruangan pertemuan dan kantor/ sekretariat, Panji Karang Taruna digunakan hanya 1 (satu) buah saja; 6). Ketentuan lainnya tentang penempatan Panji Karang Taruna juga dapat dilihat dalam ketentuan tentang penempatan Bendera Karang Taruna di dalam ruangan pertemuan; b. Untuk Kegiatan Pelantikan Pengurus Karang Taruna, penempatannya diatur sebagai berikut : 1). Sebelum pengambilan sumpah Ketua dibawa oleh seorang petugas yang berdiri di sebelah kanan depan ruangan dengan mengenakan drahrim, kemudian baru disorongkan untuk dipegang ujungnya bersama-sama dengan Bendera Merah Putih diletakkan di dada sebelah kanan Ketua pada saat pengambilan sumpah; 2). Sebelum pengucapan janji pengurus, dipegang oleh seorang petugas yang berdiri di sebelah kanan depan ruangan dengan mengenakan drahrim, kemudian baru disorongkan untuk dipegang ujungnya oleh Bendahara Pengurus Karang Taruna yang bersangkutan dan diletakkan di dada sebelah kanannya pada s aat pengucapan janji pengurus, karena Ketua memegang Bendera Merah Putih; c. Untuk Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Nasional. Panji Karang Taruna dapat disertakan dengan penempatan sebagal berikut: 1). Diletakkan bersama dengan Panji-Panji dari Organisasi lainnya, apabila kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama/bekerjasama; 2). Diletakkan di muka Upacara Hari Besar Nasional yang bersangkutan apabila, karang Taruna menyelenggarakan Upacara Hari Besar Nasional tersebut secara resmi; Ketentuan larangan perlakuan terhadap Panji Karang Taruna sama seperti ketentuan larangan perlakuan terhadap Bendera Karang Taruna; Ketentuan perlakuan lainnya terhadap Panji Karang Taruna adalah : a. Apabila tidak digunakan, harus dilipat dan disimpan dengan baik di tempat yang layak; b. Apabila hendak dimusnahkan, harus dibakar atau dirombak sehingga bentuknya tidak lagi berwujud Bendera Karang Taruna;
Penggunaan Mars Karang Taruna diatur sebagai berikut: 1. Mars Karang Taruna digunakan untuk kegiatan Forum pertemuan Karang Taruna, yakni Temu Karya, Rapat Kerja, Rapat Pimpinan, RPP, dan Rapat Konsultasi; 2. Mars Karang Taruna juga dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna lainnya, seperti: a. Pendidikan dan Pelatihan; b. Bulan Bhakti Karang Taruna atau Peringatan HUT Karang Taruna; c. J ambore atau kegiatan perkemahan lainnya; d. Apel besar/ siaga atau kegiatan pengumpulan/ mobilisasi massa lainnya; e. Kegiatan Olah Raga dan Seni Budaya; 3. Untuk mensosialisasikan dan mempopulerkannya, Mars Karang Taruna dapat dilombakan.
Tata cara menyanyikan Mars Karang Taruna diatur sebagai berikut : 1. Dalam upacara-upacara resmi, Mars Karang Taruna dapat dinyanyikan secara bersarmaan oleh seluruh peserta yang hadir dengan atau tanpa teks, dengan mempertimbangkan penguasaan terhadapnya, dan/ atau dinyanyikan secara khusus oleh sekelompok paduan suara yang dilatih untuk itu; 2. Mars Karang Taruna yang dinyanyikan dalam kegiatan upacara-upacara resmi tersebut, harus dipimpin oleh seorang dirigen yang menguasai betul cara menyanyikannya; 3. Mars Karang Taruna dapat dilombakan dengan formulasi kelompok vokal atau paduan suara yang diiringi musik dengan berbagai variasi; 4. Untuk lebih membangkitkan s emangat, dalam menyanyikan lagu Mars Karang Taruna dapat diiringi dengan musik minimal akustik; 5. Dalam keadaan tertentu apabila tidak memungkinkan mengunakan kelompok paduan suara atau menyanyikan bersama-sama pada upacara-upacara tertentu, maka dapat diperdengarkan lagu Mars Karang Taruna melalui Kaset/ CD; 6. Mars Karang Taruna dalam tata urutan upacara resmi dinyanyikan setelah pembacaan doa upacara pembukaan.
Penggunaan Hymne Karang Taruna diatur sebagai berikut: 1. Hymne Karang Taruna digunakan untuk kegiatan Forum pertemuan Karang Taruna, yakni Temu Karya, Rapat Kerja, Rapat Pimpinan, RPP, dan Rapat Konsultasi;
2.
Hymne Karang Taruna juga dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna lainnya, seperti: a. Pendidikan dan Pelatihan; b. Bulan Bhakti Karang Taruna atau Peringatan HUT Karang Taruna; c. J ambore atau kegiatan perkemahan lainnya; d. Apel besar/ siaga atau kegiatan pengumpulan/ mobilisasi massa lainnya; e. Kegiatan Olah Raga dan Seni Budaya;
Tatacara menyanyikan Hymne Karang Taruna diatur sebagai berikut: 1. Dalam upacara-upacara resmi, Hymne Karang Taruna dapat dinyanyikan secara bersamaan oleh s eluruh peserta yang hadir dengan atau tanpa teks, dengan mempertimbangkan penguasaan terhadapnya, dan/ atau dinyanyikan secara khusus oleh sekelompok paduan suara yang dilatih untuk itu; 2. Hymne Karang Taruna yang dinyanyikan dalam kegiatan upacara-upacara resmi tersebut, harus dipimpin oleh seorang dirigen yang menguasai betul cara menyanyikannya; 3. Untuk lebih menciptakan kesyahduan dan rasa khidmat, dalam menyanyikan lagu Hymne Karang Taruna dapat diiringi dengan musik minimal akustik; 4. Dalam keadaan tertentu apabila tidak memungkinkan mengunakan kelompok paduan suara atau menyanyikan bersama-sama pada upacara-upacara tertentu, maka dapat diperdengarkan lagu Hymne, Karang Taruna melalui Kaset/ CD; 5. Hymne Karang Taruna dalam tata urutan upacara resmi dinyanyikan setelah menyanyikan Lagu Indonesia Raya atau Mengheningkan Cipta.
1.
Pembuatan Seragam Karang Taruna secara utuh harus s esuai dengan ketentuan dalam PRT Karang Taruna pasal 49 s/ d 54 baik dalam ketepatan warna maupun tata letak atributnya; 2. Pembuatan Seragam Karang Taruna diusahakan sedapat mungkin menggunakan bahan yang sama dan bersifat kolektif yang dikoordinasikan oleh Bendahara Pengurus Karang Taruna yang bersangkutan; 3. Secara spesifik Pembuatan Seragam Karang Taruna harus memenuhi ketentuan model dan ketentuan lainnya sebagai berikut:
a. UntuK Seragam Resmi Karang Taruna diatur sebagai berikut: 1). Kemeja lengan panjang harus berwarna putih polos dengan model yang standard; 2). J as (lengan panjang) berwarna biru dongker polos dengan model standar tidak memakai lidah pada bagian kedua bahu atasnya, berkantung atas di dada sebelah kiri tanpa penutup dan dibagian bawah kiri-kanan dengan penutup, tanpa hiasan kancing pada sisi depan kiri-kanan tetapi berhiasan kancing pada ujung lengan kirikanan, dan kerah yang tidak menutupi nama pemakai pada dada sebelah kanan dan Tulisan Karang Taruna pada dada sebelah kiri (di atas kantung);
3). Untuk Lambang Karang Taruna tetap di s isi bahu sebelah kiri dengan peletakan 5 cm dari batas jahitan bahu atas, dan nama Tingkatan Karang Taruna di sisi bahu sebelah kanan dengan peletakan 5 cm dari batas jahitan bahu atas ditambah Logo Daerah masing-masing sesuai tingkatan (kecuali Propinsi) dengan peletakan 3 cm dari atribut nama Tingkatan Karang Taruna; 4). Celana panjang berwarna biru dongker polos dengan model tanpa lipatan bagian depan, berkantung pada bagian samping kiri-kanan, dan memiliki satu kantung pada bagian kanan belakang yang berpenutup; 5). Sepatu resmi (pantofel) berwarna hitam polos dengan kaus kaki yang warnanya menyesuaikan; b. Untuk Seragam Operasional Karang Taruna diatur sebagai berikut: 1). Kemeja lengan pendek berwarna bebas dengan model yang standar; 2). J aket lengan pendek berwarna biru benhur dengan model standarkemeja memakai lidah pada bagian kedua bahu atasnya, berkantung atas di dada sebelah kiri-kanan dengan penutup berkancing sedang dan dibagian bawah kiri-kanan dengan penutup berkancing sedang, dan kelengkapan nama pemakai pada dada sebelah kanan (di atas kantung) dan Tulisan Karang Taruna pada dada sebelah kiri (di atas kantung); 3). Untuk Lambang Karang Taruna tetap di s isi bahu sebelah kiri dengan peletakan 5 cm dari batas jahitan bahu atas, dan nama Tingkatan Karang Taruna di sisi bahu sebelah kanan dengan peletakan 5 cm dari batas jahitan bahu atas ditambah Logo Daerah masing-masing sesuai tingkatan dengan peletakan 3 cm dari atribut nama Tingkatan Karang Taruna; 4). Celana panjang yang terbuat dari bahan bukan jeans dengan warna bebas dan model bebas namun sesuai dengan kepantasan; 5). Sepatu sedapat mungkin model kasual dengan warna bebas dan ditambah kelengkapan kaus kaki yang warnanya menyesuaikan; 6). Topi Karang Taruna berwarna dasar biru dongker dengan model standar dengan pengatur besaran di bagian belakang; c. Untuk Seragam Tambahan Karang Taruna diatur sebagai berikut: 1). Kaus berkerah dan tidak berkerah berwarna dasar biru benhur dengan bahan standar minimal TC, berlogo Karang Taruna di saku atau dada sebelah kiri yang disablon/ dicetak langs ung pada kaos tersebut; 2). Celana panjang berbahan bebas dengan wama dan model bebas namun sesuai dengan kepantasan; 3). Sepatu bebas dapat berbentuk cats/ sporty atau kasual sesuai dengan kepantasan dan diusahakan ditambah kelangkapan kaus kaki yang warnanya menyesuaikan; 4). Seragam tambahan Karang Taruna pada prinsipnya dibuat berdasarkan kebutuhan baik dalam jumlah maupun modelnya; d. Seragam Tambahan lainnya adalah dalam bentuk: 1). Rompi yang perlakuan penggunaannya sama dengan seragam operasional, dengan kelengkapan atribut yang disesuaikan peletakkannya sesuai
dengan kepantasan kecuali untuk Lambang Karang Taruna yang diletakkan di dada sebelah kiri dari si pemakai; 2). Loreng perlakuan penggunaannya sama dengan seragam operasional namun dikhususkan untuk Satuan Khusus Karang Taruna.
Penggunaan Seragam Karang Taruna, diatur sebagai berikut: 1. Untuk Seragam Resmi Karang Taruna diatur sebagai berikut: a. Seragam Resmi Karang Taruna harus digunakan secara lengkap untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1). Untuk Kegiatan-kegiatan Upacara resmi baik upacara pembukaan maupun penutupan dalam Forum pertemuan Karang Taruna di berbagai tingkatan; 2). Untuk Kegiatan-kegiatan Upacara resmi baik upacara pembukaan maupun penutupan dalam peringatan hari-hari besar dan Upacara Keagamaan; 3). Untuk Kegiatan-kegiatan Upacara resmi lainnya, yakni: a). Pelantikan pengurus Karang Taruna; b). Penyambutan Tamu-tamu Penting; c). Apel besar/ apel siaga untuK maksud tertentu; d). Menghadiri undangan jamuan dari pejabat tertentu; e). Melakukan audiensi dengan pejabat tertentu; f). Menghadiri undangan upacara pembukaan kegiatan kongres/ musyawarah atau kegiatan resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi sosial atau kepemudaan lainnya; g). Maupun untuk kegiatan yang dianggap memiliki penghormatan yang tinggi, b. Seragam Resmi Karang Taruna dapat digunakan secara tidak lengkap untuk kondisi-kondisi berikut: 1). Apabila digunakan untuk mengikuti kegiatan persidangan dalam Forum pertemuan Karang Taruna di luar dari upacara pembukaan/ penutupan, misaInya yang sesuai hanya penggunaan jas, kemeja dan dasi saja, atau jasnya s aja; 2). Apabila digunakan untuk mengikuti acara-acara formal tertentu yang nilai penghormatannya tidak terlalu dikedepankan misaInya memberikan ceramah/ materi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan tertentu, menghadiri upacara, pembukaan/ penutupannya, dan melakukan penilaian dalam kegiatan penetapan kualifikasi Karang Taruna; c. Seragam Resmi Karang Taruna tidak boleh digunakan untuk diperlakukan lain selain yang diatur dalam ketentuan penggunaannya pada ayat ini; d. Seragam Resmi Karang Taruna hendaknya dirawat dan disimpan dengan baik apabila tidak dipergunakan sesuai dengan tempat yang memadai; 2. Untuk Seragam Operasional Karang Taruna diatur sebagai berikut : a. Seragam Operasional Karang Taruna digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
3.
1). Menghadiri Upacara peringatan had-hari besar Kota di lapangan terbuka yang hanya digunakan oleh Anggota Aktif; 2). Melakukan kunjungan ke lapangan baik untuk peninjauan kegiatan ekonomi, sosial, olah raga dan seni budaya, maupun kegiatan rekreatif lainnya; 3). Menghadiri Upacam peringatan hari-hari besar keagamaan yang hanya digunakan oleh Anggota Aktif; 4). Mengikuti kegiatan study banding atau kegiatan S tudy Karang Bhakti Karang Taruna, yang saat upacara pembukaannya tetap mengenakan Seragam Resmi Karang Taruna; 5). Melakukan kegiatan pendampingan dan advokasi untuk kelompok masyarakat tertentu baik yang memiliki permasalahan sosial tertentu maupun dalam kegiatan pengembangan masyarakat terutama dibidang sosial dan ekonomi; 6). Untuk kelengkapan seragam bagi petugas tertentu dalam pelaksanaan upacara resmi misalnya upacara pengibaran Bendera dalam peringatan hari-hari besar Nasional, dan lain-lain; b. Seragam Operasional Karang Taruna tidak boleh digunakan untuk diperlakukan lain selain yang diatur dalam, ketentuan penggunaannya pada ayat ini; c. Seragam Operasional Karang Taruna hendaknya dirawat dan disimpan dengan baik apabila tidak dipergunakan sesuai dengan tempat yang memadai; Untuk Seragam Tambahan Karang Taruna diatur sebagai berikut : a. Seragam Tambahan Karang Taruna, pada prinsipnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan atau event tertentu dalam rangka penyelenggaraan program-program Karang Taruna; b. Untuk kepentingan propaganda, selain digunkan dalam rangka kegiatan/event terkait juga diperbolehkan untuk digunakan sehari-hari.
Penentuan seragam untuk satuan khusus/ satuan tugas (satgas) akan diatur kemudian dalam kebijakan tersendiri sehingga keberadaan satuan tersebut disepakati oleh forum yang berwenang untuk mengambil keputusan tentang itu, karena itu pembentukan satgas dengan kelengkapan seragam yang sudah ditentukan oleh kewilayahan yang masih diakui keberadaannya sampai kebijakan yang mengatur secara Nasional ditetapkan. Aturan pelaksanaannya dibuat tersendiri dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Nas ional Karang Taruna.
Penggunaan Salam dan Motto J uang Karang Taruna Kota Bandung diatur sebagai berikut : 1. Salam dan Motto J uang disampaikan dalam suara lantang dan bersemangat, pada setiap acara : a. pembukaan/penutupan pidato-pidato, s ambutan-sambutan dan berbicara didepan publik lainnya; b. penyemangat tim pada event/event atau pelaksanaan prgogram/ kegiatan; 2.
Maksud dan tujuan: a. Membangkitkan semangat juang Warga Karang Taruna dalam mengemban tugas nya; b. Memupuk rasa solidaritas antarsesama Warga Karang Taruna; c. Membangun kekuatan, kesetiaan Warganya kepada Karang Taruna; d. Membangkitkan semangat kecintaan terhadap organisasi dan wilayah serta; e. Membangun komitmen tujuan organisasi dan Kota Bandung dalam mencapai visinya. 3. Bentuk Salam dan Motto J uang Karang Taruna Kota Bandung adalah s atu orang menyampaikan kalimat “Adhitiya Karya Mahatva Yodha”, maka dijawab dengan serentak “Karang Taruna”, kembali satu orang tersebut menyampaikan kalimat “Karang Taruna”, dan dijawab kembali dengan serentak “Bandung J uara”.
Disiplin Organisasi Karang Taruna Kota Bandung merupakan suatu tata aturan, sistem nilai dan norma yang berlaku, baik yang tersurat maupun yang tersirat baik PD/ PRT, Peraturan Organisasi dan Perundang-undangan yang wajib ditaati dan dijalankan oleh s eluruh Pengurus dan Anggota Karang Taruna Kota Bandung yang dengan itikad tidak baik telah sengaja melanggar Disiplin Organisasi; Sanksi Organisasi Karang Taruna Kota Bandung merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diambil Organisasi baik langs ung maupun tidak langs ung yang dijatuhkan kepada personil Pengurus Karang Taruna Kota Bandung yang dengan itikad tidak baik telah sengaja melanggar Disiplin Organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja Pengurus demi kemajuan dan nama baik Organisasi; Pembelaan Diri Pengurus Karang Taruna Kota Bandung adalah suatu kesempatan yang diberikan kepada Pengurus untuk melakukan pembelaan atas adanya Sanksi Organisasi yang dijatuhkan kepadanya.
Yang termasuk sebagai pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi adalah: 1. Mengganti statusKewarganegaraanRepublikIndonesia dengan Kewarganegaraan lain; 2. Pelanggaran terhadap Perundang – Undangan serta Peraturan Pemerintah yang berlaku melakukan tindakan-tindakan Hukum dan Kriminal yang berakibat jatuhnya Vonis Pidana oleh Pengadilan dan sudah mendapatkan kekuatan Hukum tetap; 3. Dengan itikad tidak baik, sengaja untuk : a. Melanggar PD/PRT, Keputusan Hasil Temu Karya Karang Taruna, dan Peraturan Organisasi Karang Taruna yang berlaku; b. Melanggar Keputusan dan atau Kebijakan Organisasi yang telah diputuskan dan atau ditetapkan oleh Pengurus Karang Taruna; c. Merusak, Mencemarkan dan atau Merendahkan Nama Baik, Wibawa dan Martabat Karang Taruna; d. Tidak Menandatangani Surat Pernyataan/ Pakta Integritas Pengurus Karang Taruna. 4. Tidak memenuhi Panggilan dan atau Undangan Rapat-Rapat dan kegiatan yang wajib dihadiri oleh Personil Pengurus Karang Taruna di semua tingkatan dalam waktu 3 (Tiga) Bulan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan atau tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara Organisasi.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Sanksi Organisasi didasarkan kepada : a. J enis Pelanggaran b. Frekuensi Pelanggaran c. Unsur Kesengajaan Bentuk Sanksi Organisasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran Disiplin Organisasi adalah : a. Teguran atau Peringatan Tertulis b. Diberhentikan Sementara Sebagai Pengurus c. Diberhentikan atau Pemecatan Wewenang Pemberian Sanksi, masing-masing : a. Teguran atau Peringatan tertulis diberikan oleh Pengurus Karang Taruna sesuai tingkatannnya dalam sebuah Rapat Bidang Organisasi (Rabid); b. Diberhentikan Sementara sebagai Pengurus diberikan oleh Pengurus Karang Taruna sesuai tingkatannya dalam sebuah Rapat Pengurus Harian (RPH); c. Diberhentikan atau Pemecatan diberikan oleh Pengurus Karang Taruna sesuai tingkatannya dalam sebuah Rapat Pengurus Pleno (RPP).
Mekanisme Pemberian Sanksi Organisasi yang diberikan oleh Pengurus Karang Taruna sesuai tingkatannya terhadap pelaku pelanggaran adalah: a. Pemberian Peringatan Tertulis Pertama; b. Pemberian Peringatan Tertulis Kedua, apabila dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari pelaku pelanggaran mengabaikan dan atau tidak mengindahkan peringatan tertulis pertama; c. Apabila dalam jangka waktu 15 (Lima Belas) hari sejak peringatan tertulis kedua pelaku pelanggaran mengabaikan dan atau tidak mengindahkan, maka masalah ini akan dibahas dalam Rapat Pengurus Harian (RPH) sesuai tingkatannya; Khusus untuk pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi yang terkait perbuatan atau pelanggaran yang merugikan organisasi secara permanen dapat dijatuhkan Sanksi tanpa mekanisme peringatan dengan tetap memberi hak jawab dan Sanksi yang diberikan sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2). J ika dalam jangka waktu 3 (Tiga) Bulan seorang Pengurus yang diberhentikan sementara dari kepengurusan tidak memperlihatkan itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya atau tidak melakukan upaya perbaikan diri, maka organisasi dapat mengambil keputusan untuk memberhentikan atau memecat sebagai Pengurus Karang Taruna.
1. 2. 3.
Setiap Pengurus Karang Taruna yang dikenakan Sanksi Organisasi dapat melakukan Pembelaan Diri. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh Pengurus yang dikenakan Sanksi Organisasi kepada RPP selambatlambatnya 15 (Lima Belas) Hari setelah menerima sanksi. Penerimaan atau Penolakan Pengurus Karang Taruna atas permohonan Pembelaan Diri yang disampaikan oleh Pengurus ditetapkan dalam Rapat Pleno yang diadakan khusus untuk itu selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) Hari.
1.
2.
3.
Peserta MWKT ditentukan oleh Pengurus Karang Taruna Kelurahan (PKTL) yang mempersiapkan MWKT tersebut yang terdiri dari unsur-unsur: a. Pes erta Penuh (perseorangan) yakni: Pengurus Karang Taruna Kelurahan (PKTL), Pengurus Karang Taruna Kecamatan (PKTC), Unsur Unit Teknis Karang Taruna sebagai utusan (apabila telah dilakukan pembentukan Unit Teknis Karang Taruna tiap RW), pengurus organisasi/kelembagaan generasi muda (kepemudaan) ditingkat kelurahan dan para tokoh/ eksponen generasi muda/pemuda potensial sebagai utusan (apabila belum ada Unit Teknis Karang Taruna di kelurahan yang bersangkutan); b. Peninjau yakni: MPKT, Pembina Fungs ional, Pembina Teknis dan Para Pejabat tingkat kelurahan; c. Undangan dari Lembaga/ Perorangan lainnya. Wewenang MWKT: a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ ) Pengurus Karang Taruna Kelurahan (PKTL). Sebelum ditetapkan menjadi dokumentasi organisas i dan/ atau sebagai bahan didalam MWKT itu sendiri, LPJ dimaksud harus melalui proses penilaian kinerja kepengurusan secara jujur dan objektif dengan mengacu dari keputusan MWKT dan/atau peraturan dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang pokok dimaksud, sehingga keputusan terhadap LPJ bukanlah pada pilihan menerima atau menolak tetapi merupakan rekomendasi perbaikan kinerja kepada pengurus periode berikutnya; b. Menetapkan Kerangka Pokok Program (KPP) Karang Taruna tingkat kelurahan yang bersangkutan yang mengacu dari KPP tingkat kecamatan dan menjadi dasar bagi pengurus dalam menyusun program kerja konkrit; c. Menetapkan Struktur dan Uraian Tugas (S UT) Pengurus masa bakti berikutnya; d. Memilih Ketua Pengurus Karang Taruna Kelurahan (PKTL) dan MPKT masa bakti berikutnya; e. Menetapkan Pokok-pokok Pikiran sebagai Rekomendasi MWKT dan rekomendasi MWKT lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang harus dilaksanakan oleh Pengurus Karang Taruna Kelurahan (PKTL) masa bakti berikutnya; Pelaksanaan MWKT: a. MWKT berlangs ung atas panggilan Pengurus Karang Taruna Kelurahan (PKTL); b. Pengurus Karang Taruna Kelurahan (PKTL) dalam masa bakti berjalan membuka persidangan MWKT dengan syarat jumlah Peserta Penuh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah seluruh Peserta Penuh yang
c. d.
e. f. g. a.
b.
c. d. e. f. g. h. i.
1.
2.
harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari Peserta Penuh yang hadir; Peserta Penuh yang hadir adalah individu/ aktivis/ kader yang dalam kepengurusannya masih s ah s ebagai pengurus dan/ atau memenuhi s yarat sebagai Warga Karang Taruna diwilayah kelurahannya masing-masing; Pengurus Karang Taruna Kelurahan (PKTL) dalam masa bakti berjalan sebagai Pimpinan Sidang Sementara (PS S) memimpin pembahasan: Agenda Acara, Tata Tertib, dan Pemilihan Pimpinan Sidang Pleno (PSP) MWKT sesuai Tata Tertib dan menyerahkan palu persidangan kepada PSP MWKT; PS P berjumlah lima (5) yang berasal dari unsur PKTL 2 (dua) orang serta unsur dari Pes erta Penuh lainnya 3 (tiga) orang; PS P berwewenang untuk menutup seluruh persidangan dan bertanggung jawab merumuskan hasil-hasil MWKT lalu diserahkan kepada PKTL yang terpilih; PKTL DEMISIONER atau Lurah menutup MWKT. 4. Pemilihan Langsung MWKT dapat diselenggarakan dalam format Pemilihan Umum Langs ung oleh seluruh Warga Karang Taruna diwilayah kelurahan yang bersangkutan yang memiliki identitas resmi, yakni generasi muda yang berusia 17 tahun atau yang s udah menikah s/ d. 45 tahun; Dalam hal MWKT yang diselenggarakan dengan format Pemilu langsung, maka PKTL yang bersangkutan membentuk Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan PKTL yang bersangkutan; Tugas Panitia Pemilihan meliputi: Melakukan pendataan dan penetapan Calon Pemilih; Menyelenggarakan Pendaftaran Calon Ketua PKTL; Menyelenggarakan Agenda Kampanye berupa: Rapat Umum, Debat Kandidat, dan Publikasi Media Luar Ruang; Menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menyediakan Tempat Pemungutan Suara minimal di satu lokasi; Menyelenggarakan Penghitungan Suara, Pengumuman Hasil hingga Pelantikan/ Pengukuhan Ketua Terpilih; Ketua Terpilih kemudian bertindak selaku formatur tunggal guna menyusun kepengurusan dan MPKTL untuk masa bakti 3 (tiga) tahun kedepan;
MWKTLB dapat dilaksanakan di antara dua MWKT (reguler) berdasarkan usulan PTKL dan/ atau atas usulan sekurang-kurangnya dua per tiga komponen organisasi/ kelembagaan generasi muda (kepemudaan), termasuk Unit Teknis Karang Taruna ditingkat yang bersangkutan; MWKTLB yang diusulkan apabila Ketua PKTL yang bersangkutan dalam menjalankan roda organisasi telah menyimpang dari PD/ PRT, peraturan organisasi
3. 4.
1.
2.
3.
dan Keputusan Karang Taruna lainnya sehingga dapat merugikan dan membahayakan identitas dan eksistensi Karang Taruna; MWKTLB memutuskan tugas dan wewenang apa yang harus dilaksanakan oleh MWKTLB dan keputusan MWKTLB mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan MWKT; Pelaksanaan MWKTLB mengikuti mekanisme yang sama seperti MWKT.
Peserta TKKTK ditentukan oleh PKTK yang mempersiapkan TKKTK tersebut yang terdiri dari unsur-unsur: a. Peserta Penuh (utusan) yakni: PKTK, PKTP, dan Para PKTC; b. Peserta Peninjau yakni: MPKTK, Para PKTL (jika memungkinkan), Pembina Fungs ional dan para Pembina Teknis tingkat kota; c. Undangan dari Lembaga/ Perorangan lainnya. Wewenang TKKTK: a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ ) PKTK. Sebelum ditetapkan menjadi dokumentasi organisasi dan/ atau sebagai bahan didalam TKKTK itu sendiri, LPJ dimaksud harus melalui proses penilaian kinerja kepengurusan secara jujur dan objektif dengan mengacu dari keputusan TKKTK dan/ atau peraturan dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang pokok dimaksud, sehingga keputusan terhadap LPJ bukanlah pada pilihan menerima atau menolak tetapi merupakan rekomendasi perbaikan kinerja kepada pengurus periode berikutnya; b. Menetapkan Kerangka Pokok Program (KPP) Karang Taruna tingkat kota yang bersangkutan yang mengacu dari KPP tingkat provinsi dan menjadi dasar bagi pengurus dalam menyusun program kerja konkrit; c. Menetapkan Struktur dan Uraian Tugas (SUT) PKTK masa bakti berikutnya; d. Memilih Ketua PKTK s ecara langs ung serta menyusun PKTK dan MPKTK melalui mekanisme formatur, untuk masa bakti berikutnya; e. Menetapkan Pokok-pokok Pikiran sebagai Rekomendasi TKKTK dan rekomendasi TKKTK lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang harus dilaksanakan oleh PKTK masa bakti berikutnya; Pelaksanaan TKKTK: a. TKKTK berlangsung atas panggilan PKTK dan/ atau atas sekurangkurangnya usulan dua per tiga (2/ 3) dari jumlah seluruh PKTC; b. PKTK dalam masa bakti berjalan membuka persidangan TKKTK dengan syarat jumlah Peserta Penuh (utusan) sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah seluruh Peserta Penuh (utusan) yang harus hadir (PKTK dan PKTC) dan disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari seluruh Pes erta Penuh (utusan) yang hadir;
c.
Peserta Penuh (utusan) yang hadir adalah pengurus yang kepengurusannya masih sah, dan harus membawa mandat dari organisasinya dan SK Kepengurusan bagi Peserta Penuh dari PKTC; d. PKTK dalam masa bakti berjalan sebagai Pimpinan Sidang S ementara (PSS) memimpin pembahasan: Agenda Acara, Tata Tertib, dan Pemilihan Pimpinan Sidang Pleno (PSP) TKKTK sesuai Tata Tertib dan menyerahkan palu persidangan kepada PS P TKKTK; e. PS P berjumlah lima (5) yang terdiri dari dua (2) orang dari unsur PKTK dan tiga (3) orang dari unsur PKTC; f. PS P berwewenang untuk menutup seluruh persidangan dan bertanggung jawab merumuskan hasil-hasil TKKTK lalu diserahkan kepada PKTK yang terpilih; g. PKTK DEMISIONER atau Pembina Fungs ional menutup TKKTK.
1.
2.
3.
Peserta. Peserta TKKTC ditentukan oleh PKTC yang mempersiapkan TKKTC tersebut yang terdiri dari unsur-unsur: a. Peserta Penuh (utusan) yakni: PKTC, PKTK, dan para PKTL; b. Peserta Peninjau yakni: MPKTC, Pembina Fungs ional dan Para Pembina Teknis tingkat kecamatan; c. Undangan dari Lembaga/ Perorangan lainnya. Wewenang TKKTC: a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ ) PKTC. Sebelum ditetapkan menjadi dokumentasi organisasi dan/ atau sebagai bahan didalam TKKTC itu sendiri, LPJ dimaksud harus melalui proses penilaian kinerja kepengurusan secara jujur dan obyektif dengan mengacu dari keputusan TKKTC dan/ atau peraturan dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang pokok dimaksud, sehingga keputusan terhadap LPJ bukanlah pada pilihan menerima atau menolak tetapi merupakan rekomendasi perbaikan kinerja kepada pengurus periode berikutnya; b. Menetapkan Kerangka Pokok Program (KPP) Karang Taruna tingkat kecamatan yang bersangkutan yang mengacu dari KPP tingkat kota dan menjadi dasar bagi pengurus dalam menyusun program kerja konkrit; c. Menetapkan Struktur dan Uraian Tugas (SUT) PKTC masa bakti berikutnya; d. Memilih Ketua PKTC secara langs ung serta menyusun PKTC dan MPKTC melalui mekanisme formatur, untuk masa bakti berikutnya; e. Menetapkan Pokok-pokok Pikiran sebagai Rekomendasi TKKTC dan rekomendasi TKKTC lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang harus dilaksanakan oleh PKTC masa bakti berikutnya; Pelaksanaan TKKTC: a. TKKTC berlangs ung atas panggilan PKTC dan/ atau atas usulan sekurangkurangnya dua pertiga (2/ 3) dari jumlah seluruh PKTL;
b. PKTC dalam masa bakti berjalan membuka TKKTC dengan syarat jumlah Peserta Penuh (utusan) sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah seluruh Peserta Penuh (utusan) yang harus hadir (PKTC dan PKTL) dan disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari seluruh Peserta Penuh (utusan) yang hadir; c. Peserta Penuh (utusan) yang hadir adalah pengurus yang kepengurusannya masih sah, dan harus membawa mandat dari organisasinya dan SK Kepengurusan bagi Peserta Penuh dari PKTL; d. PKTC dalam masa bakti berjalan sebagai Pimpinan Sidang S ementara (PSS ) memimpin pembahasan: Agenda Acara, Tata Tertib, dan Pemilihan Pimpinan Sidang Pleno (PSP) TKKTC sesuai Tata Tertib dan menyerahkan palu persidangan kepada PSP TKKTC; e. PS P berjumlah lima (5) yang terdiri dari dua (2) orang dari unsur PKTC dan tiga (3) orang dari unsur PKTL; f. PS P berwewenang untuk menutup seluruh persidangan dan bertanggung jawab untuk merumuskan hasil-hasil TKKTC lalu diserahkan kepada PKTC yang terpilih; g. PKTC DEMISIONER atau Camat menutup TKKTC.
1.
2. 3. 4.
1.
TKLB dapat dilaksanakan di antara dua Temu Karya (reguler) pada seluruh tingkatan organisasi berdasarkan usulan pengurus pada tingkatan yang bersangkutan dan/ atau atas usulan sekurang-kurangnya 2/ 3 (dua per tiga) pengurus satu tingkat di bawahnya; TKLB memiliki tugas dan wewenang yang tunggal yakni untuk kepentingan mengganti Ketua karena sebab tertentu; TKLB memutuskan tugas dan wewenang yang mempunyai kekuatan hukum yang s ama dengan Temu Karya; Pelaksanaan TKLB mengikuti mekanisme yang sama seperti Temu Karya.
Untuk TKLB dengan agenda penggantian Ketua dalam masa bakti berjalan, dapat dilaksanakan karena alasan sebagai berikut: a. Ketua meninggal dunia; b. Ketua mengundurkan diri dengan sukarela; c. Ketua s ekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sama s ekali tidak aktif melakukan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua; d. Ketua dianggap melanggar PD/ PRT setelah melalui penilaian obyektif dalam forum serendah-rendahnya setingkat RPP, dengan kriteria pelanggaran sebagai berikut:
e.
1) Mencemarkan nama baik organisasi, dengan bukti konkrit dan valid baik berupa material maupun saksi; 2) Merubah filosofi, prinsip dasar, watak dan kode etik organisasi; 3) Membuat keputusan strategis bagi organisasi tanpa melalui mekanisme pengambilan keputusan dan/ atau tanpa menyampaikan pertanggung jawaban dalam forum pengambilan keputusan yang setara dan proporsional; 4) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tanpa persetujuan dan/ atau tanpa menyampaikan pertanggungjawaban dalam forum pengambilan keputusan yang setara dan proporsional. Ketua sudah mendapatkan hukuman pidana tetap (inkrah) sekurangkurangnya 5 (lima) tahun dari pengadilan atas kasus yang menimpa dirinya baik internal maupun eksternal organisasi.
Untuk TKLB dengan agenda pergantian Ketua, dapat dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut: a. Usulan pergantian Ketua yang datang dari pengurus yang bersangkutan harus disampaikan secara tertulis kepada pengurus satu tingkat dibawahnya untuk mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/ 3 (dua per tiga) dari pengurus satu tingkat dibawahnya tersebut; b. Setelah minimal 2/ 3 (dua per tiga) pengurus satu tingkat dibawahnya menyetujui pergantian Ketua dalam masa bakti berjalan, maka pengurus yang bersangkutan mempersiapkan rencana pelaksanaan TKLB dimaksud, dengan undangan/ pemanggilan peserta yang ditandatangani oleh salah satu unsur Wakil Ketua dan Sekretaris; c. Sedangkan jika usulan pergantian datang dari pengurus satu tingkat dibawahnya, maka harus disampaikan dalam bentuk tertulis dan/atau mosi tidak percaya (untuk kasus pelanggaran organisas i/hukum) yang disampaikan kepada pengurus yang bersangkutan dengan tembusan kepada Pembina Umum dan Pembina Fungsional; d. Pengurus yang bersangkutan yang menerima usulan pergantian secara tertulis dan/ atau mosi tidak percaya tersebut, kemudian mempelajari dan mengkonsultasikannya kepada pengurus satu tingkat diatasnya, MPKT yang bersangkutan dan unsur pembina untuk menindaklanjuti dan mengambil langkah yang diperlukan sampai disusunnya rencana pelaksanaan TKLB dimaksud.
1. 2.
3. 4. 5.
6. 7.
8. 9.
Formatur adalah mekanisme yang digunakan untuk menyusun kepengurusan dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna disetiap tingkatan, dalam fórum Temu Karya dan MWKT. Mandat dari TK dan MWKT dalam penyusunan kepengurusan dan MPKT untuk masa bakti berikutnya pada prinsipnya diberikan kepada Ketua Terpilih (formatur tunggal), namun dalam kapasitas sebagai organisasi sosial Karang Taruna meniscayakan pembentukan formatur dalam sebuah tim untuk membantu Ketua Terpilih sekaligus mewujudkan cerminan perwakilan (representatif) kepengurusan dalam Karang Taruna yang bersifat collective colegial dengan dasar nilai kesetiakawanan sosial dan semangat musyawarah Karang Taruna; Keanggotaan formatur tidak dapat digantikan, dan setiap anggota formatur mempunyai tanggung jawab moral dan organisasional dalam penyusunan dan penempatan kepengurusan dan MPKT; Keputusan (hasil) Sidang Formatur adalah bersifat mutlak karena mendapatkan mandat/kewenangan penuh dari fórum pengambilan keputusan tertinggi organisasi; Waktu formatur bersidang adalah sesuai dengan kesepakatan yang diambil oleh fórum TK dan MWKT, sehingga apabila melebihi batas waktu yang ditentukan maka harus tetap melaporkan hasilnya yang apabila belum sempurna maka akan kembali menjadi kewenangan fórum TK dan MWKT untuk memutuskannya. Pelanggaran mekanisme kerja formatur akan menggugurkan keanggotaan formatur dan hasil kerjanya, sehingga akan menjadi tugas dan tanggungjawab Ketua Terpilih sebagai formatur tunggal. Formatur MWKT dan TKKT sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari : a. Ketua Terpilih; b. Ketua Pengurus Karang Taruna Demisioner; c. 1 Orang Unsur Pengurus Karang Taruna setingkat diatasnya yang mendapatkan mandat: d. 2-6 Orang unsur peserta yang disetujui dan ditetapkan oleh peserta; Komposisi Formatur terdiri dari s eorang Ketua Merangkap Anggota, Seorang Sekretaris Merangkap Anggota dan Anggota-Anggota. Ketua Formatur untuk MWKT dan TKKT secara ex-officio adalah Ketua Terpilih.
Dalam pelaksanaan MWKT/ TKKT, sekurang-kurangya memiliki jadwal acara sebagai berikut : 1. Heregistrasi / Daftar Ulang Peserta 2. Pembukaan : a. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya c. Mengheningkan Cipta d. Menyanyikan Mars Karang Taruna e. Pembacaan Dasa Sakti Karang Taruna f. Laporan Ketua Panitia g. Sambutan Ketua Karang Taruna h. Pengarahan Pembina umum s ekaligus membuka Acara MWKT/TKKT secara resmi. 3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sidang Pleno I a. Penetapan Peserta / Peninjau b. Pengesahan J adwal Acara dan Tata Tertib c. Pemilihan Pimpinan Sidang Pleno. Sidang Pleno II a. Laporan Keterangan Pertanggung J awaban Karang Taruna b. Pengesahan Laporan Keterangan Pertanggung J awaban. c. Penyataan Demisioner Pengurus Karang Taruna Sidang Pleno III a. Pembentukan komisi – komisi b. Sidang-sidang komisi c. Laporan / Pengesahan hasil rapat komisi Sidang Pleno IV a. Pendaftaran dan pengesahan bakal calon b. Penetapan calon ketua c. Penyampaian Visi Misi Calon Ketua d. Pemilihan Calon Ketua dan ; e. Pengesahan Ketua Terpilih Sidang Pleno V a. Pembentukan formatur b. Pengesahan formatur c. Sidang Pleno V Ditunda Menunggu Hasil Sidang Formatur Selanjutnya Sidang Pleno V Ditutup Sementara (Maksimal 30 hari) Lanjutan Sidang Pleno V a. Penyampaian Hasil Sidang Formatur oleh Ketua Tim Formatur b. Penyerahan Hasil Sidang formatur kepada Pimpinan Sidang Pleno c. Pengesahan Hasil Sidang Formatur oleh Pimpinan Sidang Formatur d. Penutupan siding Pleno V
1. 2.
3.
4.
5.
6. 7.
Materi MWKT dan TKKT disiapkan melalui Rapat Pimpinan Karang Taruna di masing-masing tingkatan. Sidang-sidang dan Rapat MWKT dan TKKT terdiri : a. Sidang Pleno b. Sidang Komisi c. Sidang Komisi Khusus dan atau Sub Komisi bila dianggap perlu. Materi Persidangan terdiri dari : a. Pokok-pokok Program Kerja Karang Taruna b. Rekomendasi c. Tata Tertib Pemilihan d. Hal lain yang dipandang perlu
Tugas dan Wewenang Sidang Pleno : a. Mendengarkan pengarahan dan ceramah sesuai dengan ketentuan MWKT dan TKKT; b. Mendengar dan memberikan penilaian atas Laporan Pertanggung J awaban Pengurus Karang Taruna; c. Menges ahkan Laporan Pertanggung J awaban Pengurus Karang Taruna; d. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja Karang Taruna yang berpedoman kepada Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan Organisas i Karang Taruna; e. Membentuk Komisi-Komisi menurut kebutuhan; f. Mendengarkan Laporan Komisi untuk mendapatkan penilaian dan penges ahan Sidang Pleno; g. Memilih dan Menges ahkan Ketua Pengurus Karang Taruna; h. Memilih Formatur; i. Menges ahkan Pengurus Karang Taruna s erta Majelis Permusyawaratan Karaang Taruna (MPKT) untuk Masa Bakti berikutnya. Tugas dan Wewenang Sidang Komisi : a. Melakukan Musyawarah dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang menjadi lingkup tugasnya; b. Melaporkan hasil-hasil Sidang Komisi kepada Sidang Pleno MWKT dan TKKT setelah ditanda tangani oleh Ketua dan S ekretaris Sidang Komisi yang bersangkutan. Sidang-Sidang MWKT dan TKKT dipandu oleh Pengurus Karang Taruna dan Pimpinan Sidang terpilih. Pimpinan Sidang MWKT dan TKKT dipilih dari dan oleh utusan MWKT dan TKKT dan komposisinya diatur sebagai berikut : a. Pimpinan Sidang Pleno terdiri dari Seorang Ketua, seorang Sekretaris dan 3 (Dua) Orang Anggota; b. Pimpinan Sidang Komisi terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan Anggota-Anggota.
8.
Pimpinan Sidang merangkum seluruh pembicaraan, mendudukkan persoalan, meluruskan pembicaraan serta berusaha mempertemukan pendapat sesuai acara persidangan.
1.
Peserta Berhak : a. Mendapatkan satu hak suara yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan dengan format Satu Utusan/ Delegasi Satu Suara atau One Delegation One Vote .; b. Mengajukan pertanyaan, usul, s aran dan atau pendapat baik lisan maupun tertulis; c. Mendapatkan kesempatan dan kebebasan yang sama untuk mengeluarkan Pendapat/Kritik yang bersifat membangun; d. Dipilih dan Memilih. Peninjau Berhak : a. Mengajukan pertanyaan, usul dan atau pendapat baik lisan maupun tertulis atas seijin Pimpinan Sidang; b. Mendapatkan kesempatan dan kebebasan yang sama untuk mengeluarkan Pendapat/Kritik yang bersifat membangun. Setiap Pes erta dan Peninjau berhak untuk menjadi anggota salah satu Komisi MWKT dan TKKT. J umlah anggota masing-masing komisi disusun secara proporsional. Penggunaan hak bicara dan hak s uara dalam Musyawarah dan Rapat-Rapat diatur dalam Tata Tertib Musyawarah dan Rapat-Rapat.
2.
3. 4. 5.
1. 2.
3. 4.
MWKT/ MWKTLB/ TKKT/ TKKTLB dinyatakan sah apabila dihadiri sekurangkurangnya ½ (Setengah) ditambah 1 (Satu) jumlah utusan peserta; Apabila ketentuan dalam ayat 1 ini tidak dapat dipenuhi, maka semua jenjang dan semua permusyawaratan dapat ditunda selama 2 x 60 menit, dan jika dalam tenggang waktu tersebut Quorum belum dapat terpenuhi, maka atas persetujuan peserta s idang s elanjutnya dinyatakan sah; Permusyawaratan dan rapat-rapat dinyatakan syah apabila dihadiri sekurangkurangnya ½ (Setengah) ditambah 1 (S atu) jumlah peserta; Apabila ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 1 (Satu) tidak dapat dipenuhi, maka semua jenjang permusyawaratan di atas dapat di tunda selama 2 x 60 menit, dan jika dalam tenggang waktu tersebut belum terpenuhi maka atas persetujuan peserta yang hadir sidang s elanjutnya dinyatakan syah;
5.
6. 7.
1.
2. 3.
Pengambilan keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-Rapat Karang Taruna adalah sebagai berikut : a. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; b. Proses pengambilan suara dilakukan oleh peserta dengan menyatakan sikap setuju atau menolak atau abstain yang dilaksanakan secara lisan atau tertulis atau mengacungkan tangan. c. Apabila yang diinginkan pada ayat (1) Pas al ini tidak dimungkinkan, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak oleh peserta dalam suasana dan semangat kebersamaan untuk menunjang kebersamaan warga Karang Taruna. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dinyatakan sah, apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir. Apabila keputusan diambil berdasarkan s uara terbanyak dan hasilnya sama maka dilakukan pemungutan suara ulang.
Pemilihan Ketua Karang Taruna dan pembentukan Pengurus Karang Taruna dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : a. Pencalonan Ketua; b. Pemilihan Ketua; c. Pemilihan Anggota Formatur; d. Pembentukan Pengurus. Calon Ketua di pilih oleh peserta dari Bakal Calon yang sudah ditetapkan oleh Sterring Commite (SC). Persyaratan Calon Ketua adalah : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat s epenuhnya kepada Pancas ila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memiliki pengalaman dan aktif dalam kegiatan Karang Taruna; d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan, kemampuan, dan pengabdian dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun. f. Tidak melebihi 2 (Dua) Periode sebagai Ketua; g. Mendapatkan Rekomendasi dari Pengurus Karang Taruna di tingkatan masing-masing; h. Berprestasi, Berdedikasi, Loyal terhadap Organisasi/ Negara, tak tercela dan bebas Narkoba serta bersedia bertanggung J awab untuk melaksanakan Amanat Organisasi hingga akhir masa jabatan.
4.
5.
6. 7.
Persyaratan Pengurus Karang Taruna : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat s epenuhnya kepada Pancas ila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memiliki pengalaman dan aktif dalam kegiatan Karang Taruna; d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan, kemampuan, dan pengabdian dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun. Pemilihan Ketua dan Pengurus dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : a. Calon-calon Ketua mendaftarkan diri dan ditetapkan oleh Peserta; b. Apabila hanya satu calon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan ayat 3 diatas, maka selanjutnya ditetapkan sebagai Ketua terpilih; c. Apabila terdapat lebih dari satu calon, maka pemilihan dilanjutkan ke tahap berikutnya, dan calon yang mendapat suara terbanyak langs ung ditetapkan sebagai Ketua terpilih; d. Ketua dipilih dari Calon Ketua yang telah memenuhi persyaratan dan disahkan oleh peserta di dalam Sidang Pleno; e. Pengurus Karang Taruna dipilih oleh Formatur. Nama-nama Calon Pengurus yang direkomendasikan wajib melampirkan Daftar Riwayat Hidup. Rekomendasi Calon Pengurus selambat-lambatnya disampaikan pada saat pendaftaran peserta MWKT dan TKKT.
Pelantikan Pengurus Karang Taruna dilaksanakan setelah berakhirnya penyelenggaraan MWKT / TKKT yang dilaksanakan oleh Panitia Pelantikan yang dibentuk oleh pengurus terpilih dan disyahkan oleh Pembina Umum sesuai dengan tingkatannya.
Setelah Pengurus Karang Taruna Kota atau Kecamatan atau Kelurahan terpilih dan dilantik, dilanjutkan dengan dilaksanakan Orientasi Pengurus yang Waktu, J adwal dan Tempatnya ditetapkan oleh masing-masing Pengurus di kewilayahnnya masing-masing.
1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 7.
Ucapan selamat datang oleh MC; Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an; Menyanyikan Lagu Indonesia Raya; Menyanyikan Mars Karang Taruna; Pembacaan Dasa Sakti Karang Taruna; Laporan Ketua Panitia; Sambutan dari Ketua Karang Taruna; Sambutan dari Ketua Karang Taruna setingkat diatasnya (atau yang mewakilinya); 8. Sambutan Pejabat Pemerintah : Walikota/Camat/Lurah/ yang mewakili sekaligus membuka secara resmi acara; 9. Penyerahan Cindera Mata (Kalau Ada); 10. Do’a Penutup; 11. Selesai/ Ramah Tamah.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pengantaroleh MC; Menyanyikan Lagu Indonesia Raya; Menyanyikan Mars Karang Taruna; Pembacaan Hasil Keputusan Acara; Laporan dari Ketua Panitia; Sambutan Ketua Karang Taruna (Sekaligus Menutup Acara); Sambutan dari Pemerintah setempat (Kalau Ada); Do’a Penutup; Ramah Tamah.
: Seremonial Pembukaan dan Penutupan Permusyawaratan dan Rapat-Rapat Karang Taruna atau Acara Seremonial lainnya seyogyanya mengacu urutan acara diatas dan disesuaikan dengan kebutuhan.
Alur keprotokoleran dan pendelegasian
SURAT MASUK/ KEGIATAN INTERNAL
SEKRETARIS DAN WK
KETUA
SEKRETARIS (Penanggung J awab)
J ADWAL KEGIATAN J ADWAL KEGIATA N KETUA
PENDELELEGASIAN PENGURUS YANG MEWAKILI KETUA (Surat Tugas / Kartu Penerus-Disposisi Yang
Ditandantangani Oleh Ketua Dan Terlebih Dahulu Di Paraf Oleh Sekretaris)
ARSIP 1. SURAT 2. DOKUMENTA SI 3. OUTPUT KEGIATAN (SEKRETARIS DAN WK
SEKRETARIS)
Prosesi Pelantikan/ Pengukuhan PKTK/ PKTC/ PKTL agar dilaksanakan dengan waktu tersendiri sehingga memiliki nilai politis dan s trategis bagi organisas i terhadap Pengurus, Instansi terkait serta masyarakat luas.
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s.
Pembukaan oleh MC; Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an; Menyanyikan Lagu Indonesia Raya; Menyanyikan Mars Karang Taruna; Pembacaan Dasa Sakti Karang Taruna; Laporan Ketua Panitia Pelantikan; Pembacaan SK Pengurus Karang Taruna oleh Kadis/ Kabid/Kasie social; Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Oleh Pembina Umum; Pengucapan J anji Pengurus dipimpin oleh Ketua Terpilih; Penyerahan Pataka dari Pembina umum kepada Ketua terpilih; Penandatanganan Berita Acara Pelantikan; Foto Bersama Pengurus dengan Pembina dan Undangan penting lainnya; Ucapan selamat dari para undangan; Sambutan dari Ketua Karang Taruna terpilih; Sambutan Pembina Umum; Sambutan dari Ketua Karang Taruna setingkat diatasnya (atau yang mewakilinya); Penyerahan Cindera Mata (Kalau Ada); Do’a Penutup; Selesai/ Ramah Tamah;
1.
KARANG TARUNA BERWATAK SOSIAL YANG MENJ ADIKANNYA SEBAGAI SATU-SATUNYA ORGANISASI SOSIAL WADAH PENGEMBANGAN GENERASI MUDA;
2.
KARANG TARUNA BERKEDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN, YANG MEMPOSISIKANNYA SEBAGAI ORGANISASI YANG PALING MENGAKAR;
3.
KARANG TARUNA BERSIFAT LOKAL YANG DILANDASI OLEH NILAINILAI KEARIFAN BUDAYA SETEMPAT, PENGETAHUAN SERTA KESADARAN DAN TANGGUNGJ AWAB S OSIALNYA TERHADAP WILAYAH LOKALNYA;
4.
KARANG TARUNA BERBENTUK OTONOM DALAM ARTI BERKAPASITAS MENYELENGGARAKAN KEGIATAN KESEJ AHTERAAN SOSIAL UNTUK MASYARAKATNYA TANPA INTERVENSI DARI PIHAK MANAPUN;
5.
KARANG TARUNA BERSIFAT NON-PARTISAN (INDEPENDEN) TERUTAMA DALAM PENDIRIAN POLITIKNYA YANG HANYA UNTUK KEPENTINGAN KESEJ AHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT;
6.
SUMBERDAYA MANUSIA KARANG TARUNA ADALAH PEJ UANG YANG DENGAN PENGETAHUANNYA DAN INTEGRITAS KEPRIBADIANNYA SELALU MELAHIRKAN KARYA NYATA BAGI MASYARAKATNYA;
7.
TUGAS POKOK KARANG TARUNA ADALAH SEBAGAI KOMPONEN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PERMASALAHAN SOSIAL DAN PENGEMBANGAN POTENSI SOSIAL-EKONOMI DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN KESEJ AHTERAAN SOSIAL;
8.
KARANG TARUNA MEMILIKI WARGA TERBESAR DITANAH AIR DENGAN KEANGGOTAAN YANG BERSIFAT TERBUKA BAGI SELURUH WARGA MASYARAKAT TANPA MEMANDANG J ENIS KELAMIN, STATUS
SOSIAL EKONOMI, AGAMA, SUKU DAN PENDIRIAN POLITIK; 9.
PEMBERDAYAANDANPENGEMBANGANKARANGTARUNA DISELENGGARAKAN MELALUI J EJ ARING KEPENGURUSAN MULAI TINGKAT NASIONAL HINGGA KECAMATAN YANG BERSIFAT HORISONTAL;
10. KARANG TARUNA ADALAH KOMPONEN UTAMA BANGSA DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PEMBANGUNAN KESEJ AHTERAAN SOSIAL DAN SEBAGAI PEREKAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA.
BERDASARKAN HASIL MUSYAWARAH WARGA/ TEMU KARYA KARANG TARUNA KE …… KOTA/ KECAMATAN/ KELURAHAN …………………… YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL …………….20.. DI ……………, DAN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA/ CAMAT/ LURAH ………………………..………Nomor ……….……………………, SAYA ATAS NAMA WALIKOTA/ CAMAT/ LURAH ………………………..……… DENGAN INI SAYA MELANTIK SAUDARASAUDARA MENJ ADI PENGURUS KARANG TARUNA KOTA / KECAMATAN/KELURAHAN ………………………MASA BHAKTI ………………….. S EMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA MEMBERIKAN KEKUATAN LAHIR DAN BATHIN KEPADA SAUDARA-SAUDARA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN AMANAH YANG DIBERIKAN
“ Demi Allah/ Atas nama Tuhan/ Atas nama Sang Budha/ Demi S ang Hyang Widhi, saya berjanji : 1. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus Karang Taruna .............................. dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; 2. Taat pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya; 3. Setia dan teguh pada amanah Temu Karya; 4. Memegang teguh rahasia jabatan dan bersedia mempertanggung jawabkan jabatan saya tersebut secara moral maupun organisasional.”
“ WAHAI ANAK MUDA KIBARKANLAH PANJ I-PANJ I KARANG TARUNA DISELURUH PENJ URU KOTA/ KECAMATAN/ KELURAHAN …………………….. YANG KITA CINTAI INI, BERKARYA DAN BERJ UANGLAH DENGAN HATI. SELAMAT BERTUGAS ANAK MUDA !!!“
Contoh SK Pengurus Kecamatan
J l. ……………………………………………………………………………
Menimbang sosial
:
a.
Bahwa Karang Taruna adalah organisasi
kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. b. bahwa Pengurus Karang Taruna Kecamatan adalah mandataris Temu Karya pada wilayah organisasi yang bersangkutan, yang selanjutnya disingkat PKTC sebagai wadah atau sarana kerjasama Pengurus Karang Taruna, dalam melakukan komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi, sebagai jejaring sosial Pengurus Karang Taruna; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Camat tentang Pengukuhan Pengurus
Karang Taruna Kecamatan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039]; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 8. Nomor 77/ HUK/ 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9. 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94); Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 10. 2002 Tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2002 Nomor 60). Memperhatika n
Menetapkan
:
:
Has il Temu Karya Karang Taruna (TKKT) Kecamatan ……………………. Kota Bandung, yang dilaksanakan pada tanggal …….…………………….;
PERTAMA
Mengukuhka : n dan Mengesahkan Pengurus Karang Taruna Kecamatan ……………………. Kota Bandung dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA
: Pengurus Karang Taruna Sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Melaksanakan fungs i – fungs i Operasional di bidang kesejahteraan sosial sebagai tugas pokok dan fungsi Karang Taruna, serta program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah Kecamatan dan Komponen terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. Pengurus Karang Taruna Kecamatan melaksanakan program kerja baik secara mandiri maupun program kerja sama dengan pemerintah Kecamatan meliputi bidang UKS, UEP, dan ROK. Mekanisme Kerja sebagai langkah-langkah dalam 2. proses penyelenggaraan suatu tugas dan fungs i serta program kerja Karang Taruna yang perlu ditempuh oleh pengurus Karang Taruna, Mencakup antara lain kegiatankegiatan : 1. Menginventarisir PMKS dan PS KS. 2. Perencanaan program, Sosialisa 3. si program – program yang direncanakan, 4. Pelaksanaan program, Pemantauan dan 5. evaluasi, 6. Pencatatan dan pelaporan.
KETIGA
: Dalam melaksanakan fungsi – fungsi operasional di bidang kesejahteraan sosial, maka Karang Taruna mempunyai fungs i yaitu: a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda; b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif; d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara
e.
kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
f.
memelihara dan memperkuat semangat kebangs aan,
Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. KEEMPAT
:
Masa Bhakti Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan adalah 5
(lima) Tahun. KELIMA akan
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan dalam penetapannya.
Ditetapkan di Pada Tanggal
:
BANDUNG
:
………………………….
Tembusan disampaikan kepada Yth. : 1. Bapak Walikota Bandung (sebagai Laporan); 2. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung 3. Ketua Karang Taruna Kota Bandung; 4. Pengurus Karang Taruna yang bersangkutan; 5. Arsip
CONTOH SK KELURAHAN
J l. ……………………………………………………………………………
Menimbang sosial
:
a.
Bahwa Karang Taruna adalah organisasi
kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. b. bahwa Pengurus Karang Taruna Kelurahan adalah mandataris MWKT pada wilayah organisasi yang bersangkutan, yang selanjutnya disingkat PKTL; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat
Keputusan Lurah tentang Karang Taruna.
Pengukuhan Pengurus
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039]; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 8. Nomor 77/ HUK/ 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9. 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94); Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 10. 2002 Tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 60).
Memperhatika n
Menetapkan
:
:
Hasil Musyawarah Warga Karang Tarun (MWKT) Kelurahan ……………………. Kecamatan ……………………. Kota Bandung, yang dilaksanakan pada tanggal …….…………………….;
PERTAMA
Mengukuhka : n dan Mengesahkan Pengurus Karang Taruna Kelurahan ……………………. Kecamatan ……………………. Kota Bandung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA
: Pengurus Karang Taruna Sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Melaksanakan fungs i – fungs i Operasional di bidang kesejahteraan sosial sebagai tugas pokok dan fungsi Karang Taruna, serta program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah Kelurahan dan Komponen terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pengurus Karang Taruna Kelurahan melaksanakan program kerja baik secara mandiri maupun program kerja sama dengan pemerintah Kelurahan meliputi bidang UKS, UEP, dan ROK. Mekanisme Kerja sebagai langkah-langkah dalam 4. proses penyelenggaraan suatu tugas dan fungs i serta program kerja Karang Taruna yang perlu ditempuh oleh pengurus Karang Taruna, Mencakup antara lain kegiatankegiatan : 1. Pendataan PMKS dan PSKS. 2. Perencanaan program, Sosialisa 3. si program – program yang direncanakan, 4. Pelaksanaan program, Pemantauan dan 5. evaluasi, 6. Pencatatan dan pelaporan.
KETIGA
: Dalam melaksanakan fungsi – fungsi operasional di bidang kesejahteraan sosial, maka Karang Taruna mempunyai fungs i yaitu: g. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda; h. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; i. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
j.
k.
menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
l.
memelihara dan memperkuat semangat kebangs aan,
Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. KEEMPAT 3
:
Masa Bhakti Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan adalah (tiga) Tahun.
KELIMA akan
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan dalam penetapannya.
Ditetapkan di Pada Tanggal
:
BANDUNG
:
………………………….
Tembusan disampaikan kepada Yth. : 1. Bapak Walikota Bandung (sebagai Laporan); 2. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung 3. Ketua Karang Taruna Kota Bandung; 4. Bapak Camat ………………..; 5. Ketua Karang Taruna Kecamatan ………………..; 6. Pengurus Karang Taruna yang bersangkutan; 7. Arsip
