Materi Penyuluhan Kehutanan Seri :14/2012
ISBN. 978-602-1853-8-5
Model Desa Konservasi (MDK) Pengarah Penan Pen anggu ggung ng Jawa Jawab b Penyusun
Design Cover
: Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan : Ke Kepa pala la Bid Bidan ang g Penge Pengemba mbang ngan an Pen Penyu yulu luha han n Kehu Kehutan tanan an : Ir. Ryke Lilik S Siswari Ir. Endang Dwi Hastuti, MM Drs. R. Haniriyanto, M.Si : Jaya Suhendi
Catatan : Tulisan ini sebagian bukan hasil karya sendiri, melainkan diambil dari berbagai tulisan dan hasil pengamatan lapangan, selanjutnya diperuntukkan bagi Penyuluh Kehutanan
ii
KATA PENGANTAR
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan - RI Nomor : P.40/Menhut-II/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, tercantum bahwa Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan (BP2SDMK) berkedudukan sebagai unsur pendukung dengan tugas melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan dan salah satu fungsinya adalah penyiapan bahan materi penyuluhan kehutanan. Penyiapan materi penyuluhan dilakukan dalam rangka membekali Penyuluh Kehutanan dengan berbagai informasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kehutanan serta meningkatkan kompetensi yang bersangkutan. Salah satu Materi Penyuluhan Kehutanan yang disusun dalam tahun 2012 adalah model desa konservasi. Buku ini disusun dengan mengambil bahan dari berbagai sumber utamanya Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, serta pengalaman di beberapa tempat. Diharapkan buku ini dapat menjadi acuan dan referensi sehingga pelaksanaan penyuluhan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pada kesempatan kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak sehingga buku ini dapat tersusun. Semoga bermanfaat.
Kepala Pusat,
Ir. Erni Mayana, MM NIP. 19580521 198403 2 001
i iii
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................
iii
DAFTAR ISI ......................................................................................
V
DAFTAR GAMBAR .............................................................................
VI
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... A. Latar Belakang ................................................................ B. Maksud dan Tujuan ......................................................... C. Sasaran ..........................................................................
1 1 2 3
BAB II PENGERTIAN DAN KRITERIA ................................................. A. Pengertian Model Desa Konservasi ................................... B. Kriteria Model Desa Konservasi ........................................
4 4 5
BAB III KEBIJ AKAN DAN P OLA PE MBAN GUNA N MOD EL DE SA KONSERVASI ....................................................................... 6 A. Kebijakan Pembangunan Model Desa Konservasi .............. 6 B. Pola Pembangunan Model Desa Konservasi ...................... 8 BAB IV PERAN PENYULUHAN KEHUTANAN DALAM PEMBAGUNAN MODEL DESA KONSERVASI ...................................................
10
BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN MODEL DESA KONSERVASI ........
15
V
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1 Situ Patenggang, Kawasan Konservasi Di Jawa Barat ........
2
Gambar 2 Masyarakat Di Sekitar Kawasan Konservasi .......................
5
Gambar 3 Kegiatan Wisata Alam Di Kawasan Konservasi ..................
7
Gambar 4 Penyuluh Kehutanan difungsikan sebagai Pendamping Kegiatan MDK .................................................................
11
Gambar 5 Kelompok Masyarakat Yang Melakukan Kegiatan Dalam Model Desa Konservasi ....................................................
15
VI
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Dari pengalaman di masa lalu, pengelolaan hutan tanpa melibatkan masyarakat ternyata tidak memberikan hasil yang optimal. Gangguan terhadap hutan tidak hanya terjadi di hutan produksi dan hutan lindung tetapi juga di kawasan konservasi. Meski bukan penyebab utama, salah satu penyebab gangguan tersebut timbul dari masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Saat ini, sekitar 6 juta jiwa hidup di dalam dan sekitar kawasan konservasi yang kehidupannya sangat tergantung terhadap keberadaan kawasan konservasi. Untuk itu, pengelolaan kawasan hutan konservasi yang dapat berfungsi optimal perlu melibatkan masyarakat setempat melalui upaya pembangunan dan pengembangan kawasan secara menyeluruh dan terpadu, termasuk pembinaan daerah penyangga di sekitar kawasan hutan konservasi. Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan konservasi merupakan bagian dari ekosistem kawasan yang sangat menentukan dalam pengelolaan kawasan agar dapat berfungsi sebagai penyangga kehidupan. Untuk mensinergikan antara pengelolaan kawasan hutan konservasi dengan pemenuhan ekonomi masyarakat desa di sekitar kawasan hutan konservasi, perlu dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait melalui program pembangunan Model Desa Konservasi (MDK). Dalam rangka pembangunan Model Desa Konservasi kegiatan utamanya adalah bagaimana melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pembentukan dan penguatan kelompok tani serta meningkatkan peran dan strategi penyuluh dalam pendampingan kegiatan kehutanan di sekitar kawasan konservasi.
1
Gambar 1
: Situ patenggang, Kawasan Konservasi Di Jawa Barat
B. Maksud dan Tujuan
Maksud pembangunan Model Desa Konservasi Alam terlaksananya pembangunan wilayah disekitar kawasan hutan konservasi yang berwawasan lingkungan, yang dapat mendukung perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan hutan konservasi secara lestari. Tujuan pembangunan Model Desa Konservasi meliputi 3 aspek, yaitu: 1. Aspek Lingkungan dapat menyangga kawasan hutan konservasi dari berbagai gangguan; dapat memperluas habitat flora dan fauna yang ada di kawasan hutan konservasi; dapat menambah areal serapan air jika terletak di bagian hulu sungai; dapat menangkal bencana alam berupa banjir, erosi, angin dan bencana alam lainnya. 2. Aspek Sosial meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat; masyarakat dapat bersikap positif dan mendukung pengelolaan kawasan hutan konservasi; kesehatan masyarakat
2
meningkat; berkurang.
ketergantungan
masyarakat
terhadap
kawasan
3. Aspek Ekonomi meningkatkan pendapatan masyarakat; terciptanya berbagai aktifitas masyarakat untuk menambah pendapatan; potensi SDA yang ada dapat bernilai ekonomi melalui pengelolaan dengan teknologi yang sesuai, adanya modal/investasi yang masuk sehingga roda perekonomian pedesaan dapat berjalan. C. Sasaran :
Sasaran dari pembangunan Model Desa Konservasi adalah : 1. Desa yang sudah ada dan penduduknya telah turun temurun ada sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi. 2. Desa yang berada di dalam kawasan hutan konservasi dan masyarakat sydah diakui sebagai masyarakat adat. 3. Desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan konservasi.
3
II. PENGERTIAN DAN KRITERIA A. Pengertian Model Desa Konservasi Model Desa Konservasi adalah desa yang dijadikan model/contoh bagi desa lain di sekitar kawasan hutan konservasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi, dengan memperhatikan aspek konservasi, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat serta akan menjadi contoh dalam pemberdayaan masyarakat di tempat lainnya.
Kegiatan Model Desa Konservasi meliputi : 1. Pemberdayaan Masyarakat. Pembanguan Model Desa Konservasi diawali dengan pemberdayaan masyarakat melalui sembilan tahapan yaitu : Membangun Kesepahaman dengan pihak terkait Membangun/mengembangkan kelembagaan di tingkat desa. Menyiapkan fasilitator/pendamping. Pelatihan PRA perangkat desa. Melaksanakan PRA di lokasi desa dan sekitarnya. Peningkatan kapasitas SDM (masyarakat)/pelatihan ketrampilan produktif. Pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat. Membangun kemitraan dan jejaring usaha produktif. Monitoring dan evaluasi.
2. Penataan Ruang/Wilayah Pedesaan Berbasis Konservasi. 3. Pengembangan Ekonomi Pedesaan Berbasis Konservasi.
4
Gambar 2 : Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi
B. Kriteria Model Desa Konservasi
Kriteria desa yang dapat ditetapkan sebagai Model Desa Konservasi meliputi : 1. Desa yang secara fisik berbatasan langsung dengan kawasan hutan konservasi/daerah penyangga ataupun desa enclave dan masyarakatnya mempunyai interaksi langsung dengan kawasan hutan konservasi; 2. Desa yang letaknya strategis, mudah dilihat oleh masyarakat dari desa lain; 3. Desa yang berada di tengah-tengah kawasan hutan konservasi, diakui sebagai masyarakat adat dan penduduknya bermukim di lokasi tersebut sudah lama sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi; 4. Desa yang kehidupan masyarakatnya mempunyai ketergantungan kuat dengan keberadaan kawasan hutan konservasi; 5. Desa yang mempunyai potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan; 6. Desa yang secara umum mempunyai permasalahan yang sama dengan desa-desa lainnya di sekitar kawasan hutan konservasi; 7. Telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah setempat.
5
III.
KEBIJAKAN DAN POLA PEMBANGUNAN MODEL DESA KONSERVASI
A. Kebijakan Pembangunan Model Desa Konservasi
Dasar Hukum Pembangunan Model Desa Konservasi adalah Peraturan Menteri Kehutanan No.19/Menhut-II/2004 Tentang Model Desa Konservasi. Kebijakan yang ditempuh dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi melalui pembangunan Model Desa Konservasi, meliputi : 1. Pembangunan kawasan hutan konservasi harus tetap memperhatikan pembangunan masyarakat didalam dan sekitar hutan; 2. Pembangunan Model Desa Konservasi sebagai upaya kongkrit pemberian contoh kepada masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat; 3. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi/daerah penyangga dilakukan secara terintegrasi dalam pengelolaan kawasan secara partisipatif melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan unit management Balai Besar/Balai TN dan Balai Besar/Balai KSDA dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah setempat; 4. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi/daerah penyangga dilakukan melalui optimalisasi potensi pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL (hasil hutan non kayu); 5. Pembangunan masyarakat dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya yang dilakukan melalui pembangunan desa model di sekitar kawasan hutan konservasi; 6. Pemberdayaan masyarakat harus mengarah kepada kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian sumber daya hutan;
6
7. Pemberdayaan masyarakat di arahkan pada desa-desa di sekitar kawasan hutan konservasi/daerah penyangga yang masyarakatnya mempunyai interaksi langsung dengan kawasan hutan konservasi dan berpotensi mengancam kelestarian kawasan.
Gambar 3 : Kegiatan Wisata Alam di Kawasan Konservasi
Kebijakan tersebut dikembangkan melalui strategi sebagai berikut : 1. Pengembangan aspirasi dan partisipasi masyarakat Memahami permasalahan dan potensi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarkat yang perlu dikembangkan sesuai aspirasi dan partisipasi masyarakat. 2. Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Dilakukan melalui pendampingan, penyuluhan, pembinaan dan pelatihan untuk mendorong peran serta masyarakat agar mampu memahami, merencanakan dan melaksanakan serta memecahkan permasalahannya sendiri dengan membangun kelembagaan yang mampu mendorong terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi. 3. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dilakukan antara lain melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mendapatkan modal yang diperlukan untuk menjalankan dan
7
mengembangkan usahanya dari lembaga keuangan formal, kemampuan menjual hasilnya dengan lancar dengan harga yang layak serta berkelanjutan, dll. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat tetap memperhatikan potensi, lokasi, aspirasi dan tuntutan masyarakat setempat. 4. Pendekatan lintas sektoral (koordinasi) Dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait yang meliputi Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Masyarakat, LSM, Kalangan swasta dan stake holders lainnya 5. Menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan Dilakukan dengan sistem budidaya atau cara kerja yang bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan sehingga dapat memberikan nilai tambah dengan tetap memperhatikan lingkungan. B. Pola Pembangunan Model Desa Konservasi
Pola Pembangunan Model Desa Konservasi harus mengacu pada : 1. Pedoman Penyusunan Master plan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar kawasan konservasi; 2. Rencana pengelolaan kawasan dan program pembangunan daerah setempat; 3. Ruang kelola Model Desa Konservasi merupakan desa di sekitar konservasi yang letaknya di dalam daerah penyangga atau desa enclave dan desa-desa adat yang ditetapkan dengan peraturan daerah; 4. Rencana program Model Desa Konservasi sudah dikoordinasikan dengan instansi teknis terkait dan pemerintah daerah setempat. Berdasarkan pola tersebut, pembangunan Model Desa Konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat menganut beberapa prinsip meliputi :
8
1. Pendekatan Kelompok; 2. Keserasian; 3. Kepemimpinan dari mereka sendiri; 4. Pendekatan Kemitraan; 5. Swadaya; 6. Belajar sambil bekerja; 7. Pendekatan keluarga.
9
IV. PERAN PENYULUHAN KEHUTANAN DALAM PEMBANGUNAN MODEL DESA KONSERVASI
Pengembangan Model Desa Konservasi tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan penyuluhan kehutanan. Pendampingan Model Desa Konservasi jelas memerlukan penyuluh sebagai pendamping. Disamping itu, mensinergikan pembangunan Model Desa Konservasi dengan kegiatan penyuluhan kehutanan diharapkan akan mampu meningkatkan keberhasilan pembangunan Model Desa Konservasi. Peran penyuluhan kehutanan dalam pembangunan kehutanan telah diwujudkan pada saat kelembagaan penyuluhan kehutanan ditangani oleh Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan (Pusbinluh), berupa fasilitasi pelatihan pembentukan fasilitator/pendamping Model Desa Konservasi di tingkat pusat, UPT dan desa, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, LSM serta fasilitasi pembentukan SPKP. Dengan berdirinya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan diharapkan peran tersebut dapat lebih ditingkatkan. Dalam hal ini Penyuluhan diharapkan berperan dalam : 1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan para pihak, terkait dengan : Pengembangan kebijakan Model Desa Konservasi; Pembentukan fasilitator/pendamping di tingkat pusat dan daerah; Penyiapan pendidikan dan pelatihan untuk fasilitator/pendamping maupun masyarakat sasaran. x x x
2. Memberdayakan Penyuluh Sebagai Pendamping Pengembangan Model Desa Konservasi memerlukan pendampingan oleh penyuluh kehutanan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kegiatan pendampingan tersebut dapat dilakukan oleh penyuluh kehutanan baik yang berada di Badan Pelaksana penyuluhan maupun penyuluh di UPT Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
10
Gambar 4
: Penyuluh Kehutanan difungsikan sebagai Pendamping Kegiatan MDK
3. Memfasilitasi Materi Penyuluhan Penyuluh Kehutanan dapat memfasilitasi materi penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Materi tersebut dapat berupa kebijakan atau peraturan perundangan serta materi teknis bidang kehutanan antara lain: Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, Kebun Bibit Rakyat dan Hasil Hutan Bukan Kayu maupun materi lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pendampingan kegiatan Model Desa Konservasi. Materi Pendampingan Model Desa Konservasi antara lain : a. Pengembangan Kelembagaan Masyarakat/Kelompok Tani b. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan Kehutanan (SPKP) di Model Desa Konservasi.
Sentra
Penyuluhan
5. Fasilitasi sarana prasarana bagi penyuluh kehutanan pendamping Model Desa Konservasi.
11
Penyuluh kehutanan mendampingi masyarakat di setiap kegiatan Model Desa Konservasi, yaitu Pemberdayaan masyarakat, penataan ruang/wilayah pedesaan berbasis konservasi dan pengembangan ekonomi pedesaan. Dalam hal ini penyuluh diharapkan dapat berperan sebagai educator, motivator, fasilitataor, dinamisator, inspirator, konselor, mediator, serta advocator. Penyuluh harus bisa memposisikan diri dalam perannya itu sesuai situasi dan kebutuhan, antara lain : 1. Pemberdayaan Masyarakat Sesuai dengan tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Model Desa Konservasi maka peran penyuluh dalam : a. Membangun kesepahaman dengan pihak terkait Penyuluh berperan sebagai fasilitator dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan kelompok dan pihak terkait guna memberikan informasi tentang Model Desa Konservasi dan kegiatannya. b. Perencanaan : Penyuluh berperan dalam : Membantu kelompok tani mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat setempat; Menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan dan tujuannya; Merancang kegiatan secara keseluruhan. x
x
x
c. Pelaksanaan kegiatan Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluh berperan dalam proses pengembangan kelompok agar terwujud : Perbaikan struktur dan mekanisme kerja; Terpenuhinya kelengkapan administrasi kelembagaan; x x x x
x x
12
Modal kelompok berkembang; Penumbuhan minat usaha dan pengembangan orientasi kelompok pada usaha produktif; Pengakaran anggota terhadap berbagai aktifitas kelompok; Perwujudan eksistensi kelompok yang mampu memberi manfaat bagi pembangunan desa secara keseluruhan.
Dalam hal ini peran penyuluh adalah : Memberikan bimbingan teknis; x x
x
x
Memberikan motivasi kepada kelompok tani agar melaksanakan kegiatan dengan baik sesuai rencana yang telah ditetapkan; Membantu kelompok tani dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi; Membantu mengembangkan jaringan kerjasama dalam kelompok tani dan antar kelompok, dengan instansi terkait, lembaga keuangan dan mitra usaha.
d. Monitoring dan Evaluasi : Penyuluh berperan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai aspek yaitu : perkembangan kelembagaan kelompok tani, peran serta anggota kelompok dalam berbagai kegiatan MDK, perkembangan usaha kelompok, kemitraan, serta progres seluruh kegiatan kelompok dan pembiayaan. 2. Penataan Ruang/Wilayah pedesaan Berbasis Konservasi Penyuluh kehutanan melaksanakan penyuluhan mengenai konservasi dan Model Desa Konservasi kepada kelompok tani sasaran dan para pihak terkait, dalam kaitannya dengan penataan wilayah pedesaan berbasis konservasi. Penyuluh memfasilitasi tercapainya kesepakatan-kesepakatan penentuan lokasi kegiatan/ usaha, fasilitas umum dan lainnya sesuai dengan situasi dan kebutuhan. 3. Pengembangan Ekonomi Pedesaan Berbasis Konservasi Penyuluh berperan dalam memotivasi, memfasilitasi, serta memediasi kelompok untuk mengembangkan usaha produktif berbasis konservasi sesuai dengan potensi lokasi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Usaha produktif kelompok berbasis konservasi dapat berbentuk antara lain : pemanfaatan jasa lingkungan, budi daya atau penangkaran flora dan fauna.
13
Disamping itu, Penyuluh mendampingi kelompok dalam meningkatan kemampuannya untuk mendapatkan modal yang diperlukan guna menjalankan dan mengembangkan usahanya dari lembaga keuangan formal. Penyuluh juga memfasilitasi kemitraan dan meningkatkan kemampuan kelompok untuk menjual hasilnya dengan lancar dan harga yang layak serta berkelanjutan.
14
V. INDIKATOR KEBERHASILAN MODEL DESA KONSERVASI
Rumusan keberhasilan Model Desa Konservasi sangat penting untuk menetukan pengendalian pembangunan. Indikator keberhasilan Model Desa Konservasi : 1. Adanya pendampingan/fasilitator bagi masyarakat yang memadai; 2. Masyarakat mulai berpartisipasi dalam pembangunan kelembagaan; 3. Terjadi interaksi positif antar kelompok dan antar desa; 4. Meningkatnya roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; 5. Berkurangnya gangguan terhadap kawasan konservasi; 6. Meningkatnya peran dan fungsi kawasan konservasi; 7. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem; 8. Intensitas berkumpul masyarakat untuk berembug/berdiskusi cukup tinggi; 9. Mulai berfungsinya kelembagaan masyarakat yang ada; 10. Meningkatnya kesehatan masyarakat dan menurunnya jumlah orang sakit; 11. Mulai terjalinnya hubungan dengan dunia luar untuk kepentingan bisnis.
Gambar 5
: Kelompok Masyarakat Yang Melakukan Kegiatan Dalam Model Desa Konservasi Alam
15
