BENDAHARA KEUANGAN BOK
SOP
No. Dokumen
: 445/TU -
No. Revisi
: 00
Tanggal Terbit Terbit Halaman
/2018
: 04 Januari 2018 2018 : 1/5
UPTD Puskesmas Langsa Baro 1.Pengertian
SAFRITA, SKM NIP.19730813 199301 2 001
Bantuan
operasinal
kesehatan
adalah bantuan
dana dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk percepatan pencapaian target program proiritas nasional khususnya MDGS bidang kesehatan tahun 2016, melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes/Polindes, Posyandu dan UKBM lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. 2. Tujuan
Tujuan Umum 1. Mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif promotif dan preventif preventif dalam mencapai mencapai target program kesehatan proiritas nasional khususnya MDGS bidang kesehatan. Tujuan Khusus Khusus 1. Menyediakan dukungan dana oprasional program bagi Puskesmas,
untuk
pencapaian
program
kesehatan
prioritas nasional. 2. Menyediakan
dukungan
dana
bagi
penyelenggaraan
managemen Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan provinsi dalam pelaksanaan program kesehatan prioritas nasional. 3. Mengaktifkan penyelanggaraan manangemen Puskesmas mulai
dari
perencanaan,
penggerakan/pelaksanaan
lokakarya mini sampai dengan evaluasi. 3.kebijakan
Surat Keputusan Kepala UPTD Puskemmas Langsa Baro No. 445/ 007 /2018 Tentang Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Pengelola Keuangan.
4.Referensi
1. Undang – undang undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47,
Tambahan
Indonesia Nomor 4286)
Lembaran
Negara
Republik
2. Undang – undang Perbendaharaan Indonesia
Nomor
Negara
tahun
1
Tahun
(Lembaga
2004
2004
tentang
Negara
Nomor
5,
Republik Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355) 3. Undang – undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4400) 4. Undang – undang
Nomor
36
Tahun
2009
tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 5. Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5072) 6. Undang – undang Pemerintahan
Nomor
daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 7. Undang – undang Anggaran
Nomor
Pendapatan
27
dan
Tahun
Belanja
2014
tentang
Negara
Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
103,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5423) 10.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan
Organisasi,
Tugas,
dan
Fungsi
Eselon
I
Kementrian Negara. 11.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional tahun 2015 – 2019 12.
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
1144/Memkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementrian
Kesehatan
(Berita
Negara
Republik
Indonesia tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 741) 13.
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 14.
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015 15.
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kemeterian Kesehatan tahun 2015 – 2019 5. Alat Dan Bahan
1. Menjalankan kegiatan sesuai dengan RPK Tahunan yang dituangkan ke dalam RPK bulanan 2. Mengambil Dana BOK sesuai dengan amprahan 3. Mendokumentasikan kegiatan BOK dalm Bentu SPTJB 4. Mencatat penerimaan dan pengeluaran Dana BOK ke BKU ( Buku Kas Umum ) 5. Mengirim
SPTJB
BOK,
Laporan
Bulanan
Ke
Kesehatan 6. Membuat Realisasi Keuangan BOK setiap bulan 7. Membuat Buku Bantu Keuangan BANK Triwulan
Dinas
6. Bagan Alir Menjalankan kegiatan sesuai dengan RPK Tahunan yang dituangkan ke dalam RPK bulanan
Mengambil Dana BOK sesuai dengan amprahan
Mendokumentasikan kegiatan BOK dalm Bentu SPTJB
Mencatat penerimaan dan pengeluaran Dana BOK ke BKU ( Buku Kas Umum )
Mengirim SPTJB BOK, Laporan Bulanan Ke Dinas Kesehatan
Membuat Realisasi Keuangan BOK setiap bulan
Membuat Buku Bantu Keuangan BANK Triwulan
7.Unit terkait
Kepegawaian,
Pengelola
program,
staf
puskesmas,
Dinas
Kesehatan, inspektorat 8.Dokumen
Surat tugas, absensi, laporan pelaksanaan tugas, instrument
terkait
kegiatan, dokumentasi kegiatan
9.Hal – hal
1. Ketelitian dan ketepatan pencairan dan kegiatan badan
Yang
2. Kebenaran dan ketelitian menyusun bukti penerimaan dan
harus
diperhatikan
pengeluaran 3. Kebenaran membuat SPJ
10.Rekam histori
No
Yang di Ubah
Isi Perubahan
Tgl Diberlakukan
