PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS GAYAMAN Jln. Raya Gayaman No. 7 Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto, Jawa Timur Kode Pos 61364 Telp.(0321)394041 Email : :
[email protected]
KERANGKA ACUAN KEGIATAN BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
I.
PENDAHULUAN Sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Namun, upaya tersebut masih terus ditingkatkan. Untuk mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan kesehatan di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah melakukan terobosan melalui berbagai upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan. berkesinambungan. Satu di antaranya antaranya adalah Bantuan Operasional Operasional Kesehatan (BOK). BOK diharapkan dapat berkontribusi meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat, utamanya melalui kegiatan promotif dan preventif, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kese hatan dengan fokus pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. Penyediaan BOK bagi Puskesmas dan jaringannya, Poskesdes dan Posyandu, telah memasuki tahun kedua. Disadari Disadari bahwa dalam pelaksanaan BOK tahun 2010 masih masih ditemui berbagai kendala. Oleh karena itu, pada tahun 2011 dilakukan perubahan mekanisme penyaluran dana, yaitu yang semula melalui mekanisme Bantuan Sosial diubah menjadi melalui mekanisme Tugas Pembantuan. Di samping itu, pengelolaan BOK di provinsi dan kabupaten/kota tahun 2011 diintegrasikan dengan pengelolaan Jamkesmas dan Jampersal agar pemanfaatan dananya memberikan daya ungkit besar dalam pencapaian MDGs. Petunjuk teknis ini diterbitkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dengan pengelolaan BOK. Dengan harapan agar mereka dapat melakukan peran dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, supaya pelaksanaan BOK berjalan dengan efektif dan efisien. Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini bermanfaat dalam mendukung upaya kita untuk mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.
II. LATAR BELAKANG BOK adalah bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan menuju Millenium Development Goals
(MDGs), dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Ponkesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif.
Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas yang diselenggarakan secara rutin, periodik bulanan/ tribulanan sesuai kondisi di wilayah Puskesmas. Pemanfaatan dana BOK digunakan untuk Belanja Barang (ATK, Penggandaan, Konsumsi Rapat, Biaya Transportasi, Pembelian Bahan Kontak dan Pemeliharaan Ringan). Pengelola Keuangan Penatausahaan Dana Tugas Pembantuan BOK di Puskesmas dilakukan oleh Bendahara BOK.
III. TUJUAN a. Tujuan Umum Pengelola Keuangan/Bendahara diharapkan mampu memahami tentang Pengelolaan Keuangan Penatausahaan Dana Tugas Pembantuan BOK b. Tujuan Khusus 1. Melaksanakan pembukuan dengan baik dan benar 2. Menyusun pertanggungjawaban keuangan 3. Menyusun laporan pemanfaatan dana
IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN NO 1
KEGIATAN POKOK Mengelola keuangan Bantuan Operasional Kesehatan
RINCIAN KEGIATAN 1. Menyusun POA kegiatan tahunan 2. Menyusun POA bulanan dan membuat surat permintaan dana 3. Mengantarkan POA tahunan dan bulanan ke Dinas Kesehatan 4. Mengambil dana BOK 5. Menyusun SPJ dan melakukan cek ulang SPJ 6. Membuat surat pertanggungjawaban belanja 7. Mengirim SPJ BOK, laporan bulanan ke Dinas 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan lokakarya mini bulanan, tiga bulanan dan tahunan program BOK 9. Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana dalam BKU 10. Membuat setoran pajak 11. Membayar pajak 12. Membuat buku pengawasan pajak
13. Membuat laporan penerimaan realisasi bulanan keuangan BOK 14. Rapat koordinasi BOK di Dinas
V.
dan
PELAKSANAAN Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dana BOK di Puskesmas, pengelola dana BOK melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Mencatat dan membukukan dalam buku kas tunai, mempertanggungjawabkan dan melaporkan dalam format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB). 2. Tata cara dan syarat pengajuan dana: a. Menyampaikan rencana kegiatan sesuai POA hasil Lokakarya Mini. b. Dalam pengajuan dana, atasan langsung pengelola dana BOK dalam hal ini kepala Puskesmas mengajukan surat permohonan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja atau Term of Reference (TOR). c. Dana diberikan kepada pengelola dana paling cepat 2 (dua) hari sebelum kegiatan dimulai. d. Pertanggungjawaban Dana BOK Dalam rangka pelaksana` kegiatan di masing -masing Puskesmas, pengelola keuangan wajib membukukan dalam buku kas tunai atas semua transaksi yang terjadi. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di tingkat Puskesmas adalah sebagai berikut: 1. Biaya perjalanan dinas yang tidak menginap (transportasi, uang harian) Bentuk pertanggungjawabannya berupa kuitansi dengan lampiran bukti transportasi, bon pembelian bensin, surat pernyataan riil yang ditandatangani petugas yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala Puskesmas, serta laporan perjalanan dinas.
VI.
SASARAN Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Pembantuan BOK di Puskesmas Gayaman
VII.
Penata usahaan
Dana Tugas
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN Tahun 2017
NO
KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Penyusunan anggaran dana BOK
√
2
Penyusunan anggaran Kas BOK
√
3
Penyusunan SPJ BOK
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
4
Pelaporan SPJ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
VIII.
MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN Evaluasi kegiatan dilakukan pada saat persiapan proses dan akhir kegiatan, dengan pelaporan pertanggungjawaban/SPJ BOK.
IX.
PENCATATAN PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN Dilakukan pencatatan terhadap hasil-hasil atau setiap pengeluaran kegiatan. Dilakukan pelaporan hasil analisa pengelolaan keuangan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten.
