BAGIAN I.doc

PENYEDIAAN AIR BERSIH DISTRIK MANDOBO

BAGIAN I PENDAHULUAN Latar Belakang Adanya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah membawa membawa dampak terhadap daerah-daerah untuk memekarkan memekarkan diri. Melalui pemekara pemekaran n akan mempersin mempersingkat gkat rentang rentang kendali kendali antara antara pemerinta pemerintah h dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasi fasilit litas as

pem pemerint erintah ahan an..

memp memperb erbaiki aiki

Peme Pemeka kara ran n

pemera pemerataa taan n

daer daerah ah

pemban pembangun gunan. an.

juga juga

diasp diaspir iras asik ikan an

Pemeka Pemekaran ran

untu untuk k

memu memungk ngkinka inkan n

sumber sumber daya mengalir mengalir ke daerah yang masih belum berkem berkembang bang.. Begitu Begitu juga dengan Kabupaten Kabupaten Boven Digoel Digoel yang merupakan merupakan daerah daerah pemekara pemekaran n

1

baru dari Kabupaten Merauke. Pasca pemekara pemekaran, n, pemerint pemerintah ah Kabupaten Kabupaten Boven Boven Digoel Digoel menetapk menetapkan an Kota Kota Tanah Tanah Merah Merah sebaga sebagaii ibukot ibukota a kabupa kabupaten ten,, yang yang terlet terletak ak di Distri Distrik k Mandobo. Namun hingga kini belum ada dokumen rencana pembangunan baik baik berupa berupa Renca Rencana na Pemban Pembangun gunan an Jangka Jangka Panjan Panjang g maupu maupun n Rencan Rencana a Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Boven Digoel, termasuk Distrik Mand Mandob obo. o.

Akiba kibatn tnya ya

tida tidak k

ada ada

pedo pedom man

past pastii

dala dalam m

pere perenc ncan anaa aan n

pemban pembangun gunan an Kabupa Kabupaten ten Boven Boven Digul Digul maupu maupun n Distri Distrik k Mandob Mandobo, o, yang yang merup merupaka akan n lokasi lokasi ibukot ibukota a kabupa kabupaten ten.. Maka Maka untuk untuk memp memperc ercepa epatt upaya upaya pemenuh pemenuhan an kebutuha kebutuhan n infrastrukt infrastruktur ur dasar perkotaan perkotaan di Distrik Distrik Mandobo Mandobo perlu dilakukan intervensi terhadap kegiatan perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Sken Skenar ario io dalam dalam inte interv rven ensi si pem pembang bangun unan an infra infrast stru rukt ktur ur di Dist Distri rik k Mandobo didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam pembangunan infrastruktur, sedangkan pemangku kepentingan lain sesungguhnya juga memiliki potensi untuk dilibatkan dalam pembangunan tersebut. Dalam tulisan ini, pengembangan skenario menjadi strategi dan


program program dilakukan dilakukan terhadap terhadap sektor sektor infrastrukt infrastruktur ur tertentu tertentu yang dianggap dianggap sebagai prioritas karena bersifat mendesak dan memiliki dampak luas dan penting dalam kehidupan masyarakat Distrik Mandobo.

Gambaran Distrik Mandobo Sebagai Daerah Strategis Kabupaten Boven Digoel 1. Konstelasi Distrik Mandobo dengan Kabupaten Boven Digoel Bove Boven n Digo Digoel el adala adalah h kabu kabupa pate ten n pem pemekar ekaran an baru baru dari dari Kabu Kabupa pate ten n Merauk Merauke e Provin Provinsi si Papua, Papua, melalu melaluii UU No. No. 22 Tahun Tahun 2002. 2002. Kabupa Kabupaten ten ini terletak 1.000 m diatas permukaan laut dengan luas wilayah 27.883,88 km². Sesuai dengan Perda Nomor 11 dan 13 Tahun 2008, Kabupaten Boven Digoel telah mengalami pemekaran menjadi 20 distrik dan 112 kampung. Ibukot Ibukota a Kabupa Kabupaten ten terlet terletak ak di Kota Kota Merah, Merah, Distri Distrik k Mandob Mandobo. o. Kabupa Kabupaten ten Mandobo kaya akan tambang seperi logam mulia seperti emas serta nikel, bijih besi, dan batubara. Kabupaten ini merupakan kawasan yang stragis untuk dikembangkan karena termasuk kawasan perbatasan dimana di mana sebelah timur Kabupaten ini adalah Negara Papuanugini. Sebagian besar wilayahnya masih asih huta hutan n bela belant ntar ara a dan dan su sum mber ber daya daya masya asyara raka katt masih asih sang sangat at terbelakang. Visii Kabupa Vis Kabupaten ten Boven Boven Digoel Digoel

Adala Ad alah h “Menja “Menjadik dikan an Masyarak Masyarakat at dan

Wilayah Boven Digoel yang Produktif, Mandiri dan Sejahtera”. Sedangkan Misi yang dicanangkan untuk mewujudkan visi antara lain : 1. Memb Memban angu gun n manus anusia ia Bove Boven n Digo Digoel el dalam dalam kebe kebers rsam amaa aan n menu menuju ju sebuah komunitas yang mempunyai kretifitas etos kerja membangun dalam nuansa damai dan mempunyai rasa solidaritas. 2. Membentu Membentuk k keluarga keluarga - keluarga keluarga yang sehat dan berpendidi berpendidikan kan serta menjadikan masyarakat lokal yang eksis dan sejahtera. 3. Membentuk pemerintah pemerintah lokal yang berkualitas, bersih, jujur, akuntabel akuntabel dan berwibawa. 4. Membangun

hubungan

yang

harmo rmonis

dan

sinergis

dengan

2


stakeholders dan berbagai level pemerintahan lainnya. 5. Memfasilitasi pembangunan sektor unggulan di wilayah Boven Digoel yang berwawasan lingkungan. 6. Menciptakan suasana wilayah Boven Digoel yang aman dan tertib. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Boven

Digoel

adalah

55.822

orang

(30.306

laki-laki

dan

25.516

perempuan). Distrik Jiar dan Distrik Mandobo merupakan distrik dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu masing-masing 17.359 orang dan 12.816 orang. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 4,65 % pertahun. Distrik yang laju pertumbuhan penduduknya tertinggi adalah Distrik Mandobo yakni 8,19 %. Tingkat kepadatan penduduk Boven Digoel adalah sebesar 2 jiwa/Km2. Distrik yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Distrik Mandobo yaitu sebesar 4 sampai 5 jiwa/Km2. Dari sekilas gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa fungsi strategis yang diemban Disrrik Mandopo sehingga perlu diperhatikan dalam pengembangan Distrik Mandobo, yaitu: • Sebagai ibukota kabupaten • Pusat administrasi • Memiliki jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk paling tinggi • Terletak di tengah Kabupaten Boven Digoel Batasan administrasi Distrik Mandobo terletak di sebelah barat bagian tengah Kabupaten Boven Digoel. Distrik Mandobo mempunyai luas 6.300 km² atau sekitar 24,17% dari luas wilayah Kabupaten Boven Digoel. Secara administrasi, Distrik Mandobo memiliki batas wilayah sebagai berikut : • Sebelah utara berbatasan dengan Distrik Kauh • Sebelah barat berbatasan dengan Distrik Obaa dan Distrik Adera • Sebelah timur berbatasan dengan Distrik Mindiptana dan Distrik Waropko • Sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Jair.

3


Kabupaten Boven Digoel Pulau Papua

4

Distrik Mandobo

Gambar 1. Peta Kabupaten Boven Digoel


2. Kondisi Fisik Dasar Kondisi fisik dasar yang dapat diidentifikasi di Distrik Mandobo meliputi kondisi topografi, hidrologi, jenis tanah dan batuan pembentuk. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi eksisting di Distrik Mandobo dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. TABEL 1. KONDISI EKSISTING DISTRIK MANDOBO KRITERIA KONDISI EKSISTING Topografi Terletak pada ketinggian antara 40-88 m •

•

Topografi lahan cenderung datar dengan

kemiringan antara 0-15% Terdapat Sungai Digoel,

Hidrologi

•

Sungai

Bening,

Sungai Wet •

Sungai terbesar adalah Sungai Digoel yang

memiliki lebar antara 215 m sampai dengan 1.209m dengan kecepatan arus 3,50 km/jam, dengan pH 7,4. •

Curah hujan rata-rata 4.720,8 mm/tahun.

Jenis

Tanah

•

Jumlah hari hujan adalah 214 hari per tahun Terbangun atas tanah latosol dan laterik.

dan

Batuan

•

Jenis tanah ini bersifat asam dengan lapisan

•

Pembentuk

atas yang agak liat dan lapisan tanah bawah

yang lebih liat. Sumber : Laporan Rencana Tindak PKPP Kabupaten Boven Digoel 3. Penggunaan Lahan Eksisting Luas lahan distrik Mandobo adalah 630.000 ha, dimana Lahan terbangun untuk aktivitas umum pada saat ini baru mencapai 18 ha. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan lahan eksisting di Distrik Mandobo dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini. TABEL 2. PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING DISTRIK MANDOBO JENIS PENGGUNAAN LUAS LAHAN Fasilitas

umum

dan 9 ha

5


perumahan Lapangan olahraga 2 ha Pekuburan 5 ha Sumber : Laporan Rencana Tindak PKPP Kabupaten Boven Digoel

4. Kependudukan Kondisi kependudukan di Distrik Mandobo dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator, yaitu jumlah penduduk, kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan struktur penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini. TABEL 3. KEPENDUDUKAN DI DISTRIK MANDOBO INDIKATOR Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Laju

KETERANGAN 12.816 jiwa 5 jiwa/km², sebagian besar di Kota Tanah

Merah Pertumbuhan 8,19 %, tertinggi di Kabupaten Boven

Penduduk Struktur Penduduk

Digoel Berdasarkan usia: •

6

Usia 6-16 tahun : 2.694 jiwa atau

(32%), dominan. •

Usia antara 0-5 tahun : 2.327 jiwa

(27,6%). Berdasarkan mata pencaharian: •

pegawai negeri sipil (74,68%).

•

pedagang (9,74%),

•

TNI (8,12%),

•

buruh pertambangan (3,90%),

•

pensiunan

pegawai

negeri

sipil

(3,57%). Berdasarkan suku: •

Mandobo (Wambon), Muyu, Auwyu,

dan pendatang •

Suku Mandobo memiliki hak ulayat,

hidup

berkelompok

sesuai

marga,


kerjasama dan musyawarah tinggi

Sumber : Laporan Rencana Tindak PKPP Kabupaten Boven Digoel 5. Infrastruktur Sarana dan prasarana dasar perkotaan di Distrik Mandobo perlu dikembangkan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan aktivitas di dalamnya. Saat ini sarana transportasi dan jaringan listrik sudah tersedia namun masih terbatas, sementara jaringan air bersih belum tersedia. Pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan salah satu misi Kabupaten Boven Digoel yaitu memfasilitasi pembangunan sektor unggulan yang berwawasan lingkungan. Selain pengembangan infrastruktur, partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu sasaran penting dalam misi pembangunan di Kabupaten Boven Digoel termasuk Distrik Mandobo. Namun yang menjadi masalah adalah kemampuan pemerintah dalam pembangunan tentu sangat terbatas, sedangkan pemenuhan infrastruktur dasar perkotaan merupakan hal yang bersifat penting dan mendesak. Apakah pilihan untuk bergantung sepenuhnya terhadap pemerintah dalam hal ini adalah pilihan yang realistis terkait dengan keterbatasan sumber daya dan waktu? Sedangkan hasil pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Boven Digoel hingga saat ini memperlihatkan adanya berbagai kekurangan jaringan jalan, listrik, dan air bersih. Kinerja Infrastruktur

Tingkat ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu indikator dari kualitas pembangunan. Infrastruktur merupakan factor penting karena infrastruktur memungkinkan efisiensi dan efektivitas dalam perekonomian melalui optimalisasi sumber daya sehingga pada gilirannya mendorong perekonomian. Infrastruktur bisa hadir melalui investasi barang publik. Infrastruktur merupakan fungsi dari investasi, sehingga bila investasi rendah, ketersediaan infrastruktur publik juga akan rendah, dan pada

7


akhirnya

peningkatan

potensi sumber daya akan terhambat. Listrik

Kebutuhan listrik di Distrik Mandobo dilayani oleh PLN Ranting I Tanah Merah. Jumlah tenaga Ilistrik yang diproduksi adalah 222.458 KWh. Sedangkan daya listrik yang dikonsumsi penduduk adalah 203.825 KWh, dengan jumlah penyusutan 18.723 KWh. jumlah pelanggan listrik yang tercatat adalah 416 pelanggan. Sejumlah kantor pemerintah Kabupaten Boven Digoel menggunakan generator set untuk memenuhi kebutuhan listrik pada siang hari. Pada tahun 2004 sudah diprogramkan penambahan daya listrik sebesar 150 KVA, penambahan mesin listrik tenaga diesel ini maksudkan untuk mensuplai kebutuhan pemerintah Kabupaten Boven Digoel khususnya pada jam kantor siang hari. Karena kondisi yang ada pada saat ini PLN baru mampu menyediakan listrik pada malam hari mulai dari pukul 17.30 hingga pukul 01.30 WIT. Disamping itu kebutuhan listrik lainnya dilakukan secara individual dengan pengadaan Genset oleh masyarakat. Transportasi •

Transportasi Darat Prasarana jalan yang ada di Distrik Mandobo saat ini adalah jalan

negara sepanjang 124 km dengan kelas jalan IV sepanjang 3 km. Jalan ini dalam keadaan rusak. Sedangkan jalan desa di wilayah Distrik Mandobo memiliki panjang 22 km dalam keadaan baik.

Prasarana transportasi darat lainnya adalah

jembatan yang terbuat dari

besi dengan panjang 130 m sebanyak satu buah, dan jembatan kayu Gambar 2. dengan panjang 129 m sebanyak 3 buah. Jembatan dari batang pohon Jaringan jalan di Kota Tanah Merah terdiri atas jaringan jalan lokal dan jalan antar kota sebagai berikut:

8


Jaringan

•

jalan lokal yang merupakan jalan dalam kota yang

menghubungkan pusat-pusat permukiman dengan pusat kegiatan penduduk. Kondisi jaringan jalan sebagian besar sudah diperkeras dan sebagian lagi masih merupakan jalan tanah. Jaringan jalan antar kota yang menghubungkan dengan wilayah di

•

sekitarnya yaitu jaringan jalan antar kota Tanah Merah dan Muting dengan permukaan perkerasan dan sebagian lagi masih berupa jalan tanah. Demikian pula dengan jalan trans Tanah Merah-Waropko masih berupa jalan tanah. Sarana transportasi darat yang digunakan oleh masyarakat di Kota Tanah Merah didominasi oleh kendaraan roda dua (motor dan sepeda). Seiring dengan berjalannya roda pemerintahan Kabupaten Boven Digoel di Kota Tanah Merah, maka sarana angkutan darat semakin banyak, kendaraan

roda empat sudah

mulai

banyak beroperasi

baik

milik

perorangan maupun kendaraan angkutan umum ( Hi-line dan Hardtop) yang beroperasi melayani transportasi Tanah Merah ke Merauke maupun Tanah Merah ke Mindiptanah. Sarana angkutan umum untuk melayani pergerakan penduduk ke pusat¬ pusat kegiatan seperti pasar, kantor dan sekolah sampai saat ini belum tersedia. Kondisi jalan kota sebagian sudah diaspal, dan beberapa ruas jalan masih jalan tanah yang telah mengalami pengerasan. Sedangkan jalan Trans Papua yang merupakan ujung tombak pergerakan hubungan dalam kabupaten maupun antar kabupaten telah mengalami piengerasan. Akibat perubahan iklim yang cukup ekstrim khususnya hujan dan aktifitas kendaraan, maka banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan. Demikian juga jembatan jembatan yang ada mengalami nasib yang sama. •

Transportasi Sungai

Transportasi sungai adalah unsur penting pendukung pergerakan penduduk di Distrik Mandobo. Prasarana transportasi air mencakup dua buah dermaga sungai yang berada di Kota Tanah Merah yaitu dermaga lama dan dermaga baru. Dermaga baru merupakan dermaga pengganti dermaga lama yang berfungsi untuk melayani pergerakan penduduk dari

9


dan keluar Kota Tanah Merah melalui Sungai Digoel. Sedangkan dermaga lama lebih banyak digunakan untuk tempat berjualan ikan dan terminal penumpang perahu motor (belang).

Gambar 3. Kondisi Jalan di Distrik Mandobo

10

Gambar 4 Kondisi Jalan di Kota Tanah Merah

Jenis transportasi darat dan sungai sangat diminati penduduk setempat dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut karena harganya lebih murah dibandingkan dengan transportasi udara. •

Transportasi Udara Distrik Mandobo memiliki satu buah bandar udara yang terletak di

sebelah utara jalan Mandala. Bandar udara ini melayani penerbangan dari dan keluar Kabupaten Boven Digoel. Pesawat yang dapat mendarat adalah pesawat jenis kecil dengan jumlah penumpang terbatas.


Gambar 5 Sarana Transportasi Udara di Distrik Mandobo

Pada saat ini, penerbangan reguler dilayani oleh PT Merpati, dengan frekuensi empat kali seminggu. Jalur penerbangan yang dilayani adalah Tanah Merah - Jayapura Merauke - Tanah Merah. Penerbangan non reguler dilakukan melalui perre terlebih dahulu. Perusahaan yang melayani sewa pesawat adalah MAF Merauke dan Yajasi dari Jayapura.

Air Bersih Secara umum kinerja infrastruktur air bersih sangat buruk karena: • Tidak ada jaringan air bersih. • Penyediaan air bersih dilakukan dengan mengambil air bersih dari sumber air permukaan dan air tanah, serta tadah hujan. • Kondisi air bersih yang bersumber dari air permukaan berwarna coklat. Kelembagaan dalam Pengelolaan Infrastruktur • Dukungan aparat pemerintah tidak optimal aparatur daerah banyak yang berdomisili di daerah Merauke, sedangkan waktu tempuh antara Merauke dan Distrik Mandobo dengan jalan darat adalah 15 jam, dengan sewa mobil 8 juta rupiah, melewati 10 pos keamanan. • Belum ada dokumen yang terkait dengan rencana pembangunan, baik RPJP maupun RPJM • Dokumen rencana pembangunan yang dapat dijadikan referensi baru pada tingkat provinsi, yaitu RPJP Provinsi Papua. • Isu strategis pengadaan infrastruktur dalam RPJP Provinsi Papua adalah (1).Perlunya percepatan pembangunan prasarana transportasi jalan, laut,

11


ASDP, dan udara sebagai penghubung antar wilayah maju dan tertinggal di wilayah Papua. (2).Perlunya peningkatan ketersediaan energi listrik dan telekomunikasi

untuk

mendukung

pengembangan

wilayah

dan

mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. (3).Rendahnya jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan regional. • Penyediaan air bersih tidak termasuk isu strategis bidang infrastruktur RPJP Provinsi Papua. Konsep Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat Air Bersih Sebagai Kebutuhan Dasar Penyediaan air bersih merupakan salah satu sasaran dalam Milenium Development Goals (MDGs), yaitu penurunan sebesar separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitasi sanitasi dasar pada tahun 2015 (UNDP

dalam

Masduki,

et

al,

2007).

Kendala

terkait

keberhasilan

penyediaan air bersih di dunia ketiga politis, finansial, institusional dan teknis (Lenton dan Wrigth dalam Masduki et al, 2007). Persoalan penyediaan infrastruktur air bersih, sebagai kebutuhan dasar manusia, juga masih menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia. Sesuai kesepakatan dari Millenium Development Goals (MDG) dan Sidang Umum PBB mengenai kebutuhan air bersih, Indonesia membutuhkan Rp 4 triliun per tahun untuk memenuhi kekurangan air bersih mulai tahun 2000 hingga 2015 mendatang. Secara nasional, jika tahun 2000 masyarakat yang membutuhkan air bersih baru tercapai 41 juta jiwa atau 20 persen maka tahun 2015 mendatang ditargetkan 150 juta jiwa atau 60 persen. Program penyediaan infrastruktur air bersih pada tahun 2015 yaitu, jumlah penduduk yang sudah mendapatkan pelayanan air minum mencapai 80 persen di perkotaan dan 60 persen di pedesaan (www.d.yimg.com/kq/groups). Penyediaan infrastruktur air bersih menjadi sangat penting karena air memiliki peranan yang luas dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia, oleh sebab itu sistem penyediaan air untuk suatu komunitas masyarakat haruslah hygienis, dapat dikonsumsi, tersedia dalam jumlah yang cukup,

12


dan dapat diperoleh dengan harga yang ekonomis. Sumber air yang dapat dimanfaatkan dalam penyediaan air bersih secara umum dapat dipenuhi dari sumber air yang berasal dari air permukaan, air tanah dangkal dan air hujan. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat Air Bersih, Ditjen Cipta Karya, Dep. Pekerjaan Umum, perkiraan pemakaian air berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten/Kota untuk kebutuhan domestik dapat dilihat pada tabel berikut : TABEL 4. JUMLAH KEBUTUHAN AIR BERSIH UNTUK DOMESTIK BERDASARKAN KATEGORI KOTA KATEGORI KOTA JUMLAH KEBUTUHAN AIR PENDUDUK (LTR/ORG/HARI) Metropolitan > 1.000.000 170-190 Kota besar 500.000 – 150-170 1.000.000 Kota sedang 100.000 – 500.000 130-150 Kota kecil 20.000 – 100.000 100-130 Kota kecamatan < 20.000 90-100 Sumber : Ditjen Cipta Karya Dep. PU, 1997

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Air Beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan air adalah sebagai berikut (Linsley dalam Wirdanaf, 2006): 1. Iklim. 2. Ciri-ciri penduduk, taraf hidup dan kondisi sosial ekonomi penduduk mempunyai korelasi positif dengan jumlah kebutuhan air. 3. Harga air dan meteran. 4. Ukuran kota. Penyediaan Air Bersih Oleh Komunitas Pola Pendekatan Penyediaan air bersih yang dilakukan oleh masyarakat ini dilakukan dengan pola pendekatan Tribina (Parahita dalam Wirdanaf, 2006) :

13


1.

Bina Manusia Unsur

ini

merupakan upaya

yang dilakukan

untuk

menyiapkan

masyarakat setempat, dengan metode yang digunakan adalah : •

Informasi

•

Komunikasi

•

Edukasi

2. Bina Lingkungan Unsur ini merupakan upaya bagi masyarakat untuk menemukenali kebutuhan dan permasalahan yang dihadapinya sebagai individu, kepala keluarga,

dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air

bersih. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah melakukan Survei Kampung Sendiri (SKS) atau Mawas Diri yang antara lain mencakup aspek : a) sosial budaya; b) ekonomi; c) teknis; d) lingkungan; e) hukum; f) kelembagaan; g) dan aspek lain yang terkait. 3. Bina Usaha Unsur ini merupakan upaya bagi masyarakat untuk belajar membentuk kelompok

swadaya

sesuai

dengan

kebutuhan

dan

kemampuan

masyarakat setempat. Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan pula agar masyarakat mampu mengelola organisasi/lembaga yang dibentuk baik secara manajemen, keuangan, hukum, maupun aspek lain yang diperlukan bagi suatu lembaga yang mengelola prasarana dan sarana air bersih di lingkungannya. Metode Pelaksanaan Penyediaan air bersih oleh komunitas ini menggunakan konsep Advocacy dan Communications. Konsep yang dikembangkan oleh McKee (1992) tersebut merupakan pendekatan yang didasarkan pada peoplebased dan people driven. Konsep advokasi sendiri merupakan upaya penyampaian pesan untuk memperoleh kesepakatan dari unsur-unsur masyarakat sekaligus menyiapkan masyarakat (society ) untuk masalah tertentu melalui penyampaian pesan ke berbagai media komunikasi baik perorangan maupun non perorangan atau media.

14


Hal ini termasuk adanya proses penyusunan dan pembentukan organisasi/lembaga dengan berbagai pelaku (stakeholders). Adapun tujuan utama dari konsep ini antara lain untuk meningkatkan kemampuan civil society , masyarakat grass roots, dan organisasi di dalam bertindak untuk melakukan perubahan. Mekanisme Pelaksanaan 1) Penyiapan Masyarakat

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan sosialisasi mengenai penyediaan air bersih, yang dilakukan terdiri atas dua tahap yaitu : sosialisasi yang dilakukan kepada unsur-unsur yang

a.

terdapat di lingkungan masyarakat seperti : tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, dll), aparat pemerintah lokal/setempat, pemuda/pemudi, serta unsur lain. kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tenaga motivator

b.

kepada masyarakat setempat agar masyarakat mau dan mampu menemukenali

kebutuhan

dan

permasalahan

yang

dihadapinya

sekaligus mencari upaya penanganannya. 2) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat

Pada tahap ini, masyarakat membentuk organisasi baik yang akan melakukan pembangunan maupun pengelolaan prasarana dan sarana air bersih, dengan cara merumuskan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang diperlukan termasuk struktur organisasi serta tanggung jawab individu yang terdapat dalam organisasi tersebut. 3) Perencanaan Teknis Bidang Air Bersih

Pada tahap ini, Masyarakat bersama dengan organisasi yang telah dibentuk merencanakan aspek teknis antara lain meliputi : a. Sumber air baku; · Kebutuhan akan air bersih dan luas daerah pelayanan; · Teknologi

tepat

guna

yang

akan

digunakan

pengolahan air; · Jaringan distribusi yang akan digunakan; dan

untuk

instalasi

15


· Elemen lain yang diperlukan dalam perencanaan teknis ini. b. Perencanaan pengelolaan prasarana dan sarana air bersih Masyarakat

bersama

dengan

organisasi

yang

terbentuk

merencanakanbagaimana mengelola prasarana dan sarana air bersih baik dari segi manajemen, pendanaan, dll. c.

Pembangunan prasarana dan sarana air bersih Masyarakat

bersama

dengan

organisasi

yang

terbentuk

akan

melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana air bersih. Selain itu, masyarakat dan organisasi yang terbentuk juga merumuskan mekanisme untuk monitoring pelaksanaan pembangunan, mekanisme serah terima apabila pembangunan telah selesai dilakukan, serta mekanisme pengoperasian dari prasarana dan sarana air bersih yang dibangun. Mekanisme Pendanaan Dalam mekanisme

pendanaan

ini

perlu dirumuskan

kontribusi

masing-masing pihak di dalam penyediaan air bersih oleh komunitas baik dalam bentuk uang maupun bentuk lain. Adapun mekanisme pendanaan ini juga perlu memasukan kontribusi : 1. Masyarakat setempat; 2. Pemerintah Pusat/Daerah/Lokal; 3. PDAM atau badan pengelola air lainnya; 4. Pihak swasta, khususnya yang berada di lingkungan itu; 5. Pihak perguruan tinggi; 6. Dan pihak lain.

Konsep Perencanaan Strategis Djunaedi

(2002)

mengatakan

bahwa

pendekatan

strategis

memfokuskan secara efisien pada tujuan yang spesifik dengan meniru cara

16


perusahaan swasta yang diterapkan pada gaya perencanaan publik, tanpa menswastakan kepemilikan publik. Menurut Boseman dan Phatak (1989) dalam Djunaedi (1995), proses perencanaan strategis mencakup tujuh bagian yang saling berkaitan sebagai berikut : 1.

Penilaian

terhadap organisasi, dalam

peluang dan tantangan

hal kekuatan,

kelemahan,

(Analisa SWOT atau Analisa Lingkungan

Eksternal dan Internal) 2.

Perumusan misi organisasi

3.

Perumusan falsafah dan kebijakan organisasi

4.

Penetapan sasaran-sasaran strategis

5.

Penetapan strategi organisasi

6.

Implementasi strategi organisasi

7.

Pengendalian (kontrol) strategi organisasi.

Analisis SWOT Analisis SWOT adalah suatu

identifikasi faktor

strategis

secara

sistematis untuk merumuskan strategi. Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai tujuan (Porter : 1985). Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Model-model yang digunakan dalam analisis SWOT (Rangkuti, 2008) antara lain : A. Analisis Faktor-faktor Strategis Internal dan Eksternal (IFAS – EFAS) Analisis faktor strategi internal dan eksternal adalah pengolahan faktorfaktor strategis pada lingkungan internal dan eksternal dengan memberikan pembobotan dan rating pada setiap faktor strategis. lingkungan internal (IFAS) untuk

mengetahui

Menganalisis

berbagai kemungkinan

kekuatan dan kelemahan. Menganalisis lingkungan eksternal (EFAS) untuk mengetahui berbagai kemungkinan peluang dan ancaman.

17


Tabel 5. Model Analisis Faktor Strategis Internal (IFAS) Faktor-Faktor

Bobot

Strategis Kekuatan : (faktor-faktor

yang

menjadi kekuatan)

al Judgement )

Jumlah Kelemahan : (faktor-faktor

(Profession

yang

menjadi kelemahan)

Bobot x Nilai

(Professio

( Jumlah

nal

bobot

Judgemen pada

( Jumlah

t ) ( Jumlah

bobot

nilai

kekuatan)

kekuatan) (Professio

(Profession al Judgement ) ( Jumlah

Jumlah

Nilai

bobot kelemahan)

nal

perkalian dengan nilai

setiap

faktor

dari kekuatan) ( Jumlah bobot X nilai kekuatan) ( Jumlah bobot

Judgemen pada

perkalian dengan nilai

setiap

faktor

t ) ( Jumlah

dari kelemahan)

nilai

( Jumlah bobot X nilai

kelemaha

kelemahan)

18

n)

Tabel 6. Model Analisis Faktor Strategis Eksternal (EFAS) No

Faktor-Faktor

Bobot

Strategis Peluang : (faktor-faktor

yang

menjadi peluang)

(Professiona

(Professiona

l

l

Judgement ) ( Jumlah

Jumlah

bobot peluang)

Ancaman : (faktor-faktor

yang

menjadi ancaman) Jumlah

Nilai

Judgement )

( Jumlah

perkalian

bobot dengan nilai pada

setiap

faktor

dari peluang)

( Jumlah nilai ( Jumlah bobot X nilai peluang)

(Professiona

(Professiona

l

l

Judgement )

Bobot x Nilai

Judgement )

peluang) ( Jumlah

perkalian

bobot dengan nilai pada

setiap

faktor

( Jumlah

dari ancaman) ( Jumlah nilai ( Jumlah bobot X nilai

bobot

ancaman)

ancaman)


ancaman)

Rencana Tindak Merupakan

suatu

rencana

yang bersifat

operasional,

praktis

dan

berorientasi pada pemecahan masalah. Menurut Nabeel Hamdi dan Goethert, karakteristik Rencana Tindak (Action Planning) adalah sebagai berikut : 1. Didasarkan pada problem dan peluang penggerak 2. Didasarkan pada aksi yang mungkin dicapai 3. Bersifat partisipatif dan kemitraan 4. Kepercayaan pada kearifan lokal, ketrampilan dan kebijaksanaan tradisional 5. Skala kecil , dalam waktu cepat dan berbasis pada komunitas 6. Bersifat inkremental 7. Berpandangan kedepan dengan hasil keluaran yang terukur Proses penyusunan rencana tindak menurut Pal Baross, Chapter 3 dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Identifikasi permasalahan 2. Identifikasi kelembagaan 3. Menentukan tujuan dan sasaran 4. Identifikasi sumberdaya 5. Menentukan Proyek /aksi-aksi potensial 6. Melakukan analisa terhadap permasalahan, kelembagaan, tujuan dan sasaran, sumberdaya dan aksi-aksi potensial 7. Menentukan prioritas tindakan 8. Operasionalisasi 9. Implementasi Proses Perencanaan pada Perencanaan Analitik menurut Pal Baross, Chapter3 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

19


a. Mengumpulkan data b. Analisa data c. Menentukan alternative d. Melakukan evaluasi e. Membuat perencanaan

Perencanaan Skenario Skenario adalah alat untuk menentukan persepsi mengenai alternatif kondisi masa depan dimana keputusan mungkin akan diberlakukan. Alternatif disini diartikan sebagai cara terorganisir untuk menyusun visi kita tentang masa depan dengan lebih efektif (Thomas J.Chermarck, Improving Decision Making with scenario planning) Tujuan penyusunan perencanaan skenario adalah : a. Mensintesiskan informasi yang penting bagi suatu organisasi dengan tujuan memahami ketidakpastian masa depan b. Mengembangkan gagasan masa depan yang mungkin dan konsisten c. Mengevaluasi implikasi skenario tertentu terhadap organisasi Monitoring Dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi adalah alat manajemen publik yang dapat digunakan untuk meningkatkan pencapaian organisasi (Jody Zall Kusek dan Ray C. Rist , Ten Step to a Result Based). Monitoring (pengendalian) dan evaluasi adalah ‘alat’ manajemen yang berguna untuk: 1. memperbaiki efisiensi proyek yang sedang berjalan 2. menyeleksi dan merancang proyek yang akan datang Substansi monitoring dan evaluasi monitoring umumnya mencakup : 1.

monitoring kinerja à berkaitan dengan masukan dan keluaran

2.

monitoring proses

à

sistem delivery proyek

Khusus untuk kegiatan evaluasi, evaluasi biasanya mencakup : 1.

evaluasi dampak à pengaruh proyek terhadap target populasi

analisis keefektifan biaya à perbandingan biaya dengan alternatif lain

20


21

BAGIAN I.doc

Recommend Documents