DOKUMEN AKREDITASI PUSKESMAS PAMEUNGPEUK
BAB HI: PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP) Standart 3.1.6 Peningkatan Kinerja Puskesmas dilakukan secara berkesinambungan jika hasil pelayanan atau hasil upaya/kegiatan yang tidak mencapai target maka dilakuakan upaya perbaikan berupa koreksi tindakan korektif maupun tindakan preventif
NO ELEMEN
DOKUMEN
KET Ada Tidak Ada
1.
E.P 1
- SK Kinerja Puskesmas tentang penetapan indicator mutu dan kinerja Puskesmas - SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota tentang indikator mutu dan kinerja puskesmas - SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota tentang SPM
2.
E.P 2
Bukti
Pelaksanaan
upaya
perbaikan
mutu
/kinerja
3.
E.P 3
- SOP/SPO tindakan korektif
4.
E.P 4
- SOP/SPO tindakan Preventif
5.
E.P 5
- Bukti pelaksanaan tuindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai -Bukti dilaksanakannya upaya preventif untuk mencegah timbulnya masalah yang diantisipasi
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PAMEUNGPEUK Jl. Raya Banjaran No. 550 Km 14 , Pameungpeuk Tlp :022- Kode Pos 40376 Email :
[email protected]
KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS PAMEUNGPEUK Nomor
:
Lampiran
:
440/ /ADMEN/SK/V/2017
1 (Satu)
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA PUSKESMAS
KEPALA PUSKESMAS PAMEUNGPEUK,
Menimbang
:
a. bahwa
dalam
rangka
peningkatan
mutu
dan
kinerja pada
Puskesmas Pameungpeuk, perlu disusun Indikator mutu dan kinerja Puskesmas Pameungpeuk; b. bahwa untuk memenuhi point a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Pameungpeuk.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008; 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan; 3. Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 75 tahun 2014, tentang
Puskesmas; 4. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada BLUD UPTD Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Bandung.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PAMEUNGPEUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA PUSKESMAS PAMEUNGPEUK
Kesatu
: Keputusan Kepala Puskesmas Pameungpeuk tentang penetapan Indikator dan Mutu Kinerja Puskesmas Pameungpeuk ;
Kedua
: Indikator Mutu dan Kinerja Puskesmas Pameungpeuk
sebagaimana
tercantum dalam lampirannya yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini; Ketiga
:
Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan;
Keempat
: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
: Pameungpeuk
Pada tanggal
: 2017
Kepala Puskesmas Pameungpeuk
Ailsa Novita
Lampiran 1
:
Keputusan Kepala Puskesmas Pameungpeuk
omor
:
440/ /ADMEN/SK/V/2017
Tentang
:
Penetapan Indikator Mutu dan Kinerja Puskesmas Pameungpeuk
INDIKATOR MUTU DI PUSKESMAS PAMEUNGPEUK 1. Indikator Mutu Administrasi Puskesmas No
1
Jenis Pelayanan
Administrasi
Indikator Jenis
dan Input
Uraian
Standar
1. Kelengkapan pengisian jabatan
manajemen
≥ 90
sesuai persyaratan jabatan
2. Adanya peraturan karyawan
Ada
3. Adanya daftar urutan
Ada
kepangkatan karyawan Proses
1. Tindak lanjut penyelesaian hasil
100%
pertemuan 2. Ketepatan waktu pengusulan
100%
kenaikan pangkat 3. Ketepatan waktu pengurusan gaji
100%
berkala 4. Ketepatan waktu penyusunan
100%
laporan keuangan Output
≥ 20%
1. Cost recovery
2. Indikator Mutu Perilaku Petugas Layanan Klinis Puskesmas PAMEUNGPEUK NO
1.
INDIKATOR
Melayani dengan sahabat (senyum, akrab, hangat, asri, bersih, aman, tertib)
TARGET
100%
2.
Petugas bersifat jujur/integritas dalam pemberian informasi
100%
3.
Menjalin kebersamaan diantara petugas
100%
4.
Keterbukaan dalam pemberian informasi
100%
5.
Menerapkan pelayanan yang berkualitas
100%
6.
Saling menghormati sesama karyawan
100%
3. INDIKATOR
STANDAR
NILAI
MUTU
PELAYANAN
PUSKESMAS
PAMEUNGPEUK A. Indikator Standar Nilai Mutu Pelayanan Klinis (UKP) Puskesmas PAMEUNGPEUK
No 1.
Jenis Pelayanan
Indikator Jenis
Pelayanan Gawat Input Darurat
Standar
Uraian 1. Kemampuan
menangani
life
100%
saving 2. Pemberian pelayanan ke gawat daruratan
bersertifikat
100%
(ATLS/BTCLS/ACLS/PPGD/GEL S) yang masih berlaku Proses
1. Jam buka pelayanan gawat darurat
6 jam
2. Waktu tanggap pelayanan dokter
≤ 5 menit setelah
di Gawat Darurat 3. Tidak
pasien datang
adanya
keharusan
100%
membayar uang muka Outcome 2.
Pelayanan Rawat Input Jalan (Poliklinik)
≥ 70%
1. Kepuasan pasien 1. Pemberi pelayanan di poliklinik umum 2. Pemberi pelayanan di poliklinik gigi 3. Pemberi pelayanan di KIA
Proses
100% dokter
100% dokter gigi 100% bidan terlatih
1. Jam buka pelayanan sesuai dengan 08.00 s/d 14.00 ketentuan
setiap hari kerja Jumat 08.00 – 11.00
2. Kepatuhan hand hygiene
100%
3. Waktu tunggu rawat jalan
≤ 90 menit
4. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis 5. Pasien
rawat
jalan
TB
yang
ditangani dengan strategi DOTS Output
1. Peresepan obat sesuai formularium nasional
100%
100%
100%
2. Pencatatan dan pelaporan TB di Puskesmas
3.
Pelayanan Labolatorium Sederhana
Outcome
1. Kepuasan pasien
Input
1. Fasilitas dan peralatan
≥ 90
Sesuai standar Puskesmas (permenkes no. 75
th. 2014) Proses
1. Waktu tunggu hasil pelayanan
≤ 120 menit
laboratorium 2. Tidak adanya kejadian tertukar
100%
specimen 3. Kemampuan mikrosopis TB paru
Tersedia tenaga, peralatan, dan reagen
Output
1. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 2. Kesesuaian
hasil
pemeriksaan
baku mutu eksternal
4.
Pelayanan
100%
100% ≥ 80%
Outcome
1. Kepuasan pelanggan
Input
1. Pemberi pelayanan farmasi
Sesuai standar
farmasi/obat
Puskesmas (permenkes no. 75 th. 2014) 2. Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi
Sesuai standar Puskesmas (permenkes no. 75 th. 2014)
3. Ketersediaan formularium
Tersedia dan update paling lama 3 tahun
Proses
1. Waktu tunggu pelayanan obat jadi 2. Waktu
tunggu
pelayanan
obat
adanya
kejadian
salah
≤ 30% ≤ 60 menit
racikan Output
1. Tidak
pemberian obat
5.
Pelayanan Gizi
Outcome
1. Kepuasan pelanggan
Input
1. Pemberi pelayanan gizi
≥ 80%
Tenaga terlatih
2. Ketersediaan pelayanan konsultasi gizi 6.
Pelayanan rekam Input
100%
1. Pemberi pelayanan rekam medis
medik
Tersedia 100% tenaga terlatih
Proses
1. Waktu
penyediaan
dokumen
≤ 10 menit
rekam medis Output
3.2 Kelengkapan medik
24
pelayanan
pengisian jam
setelah
rekam selesai
100%
3.2 Kelengkapan setelah
infomed
mendapatkan
consent informasi
100%
yang jelas
7.
Pengelolaan
Outcome
1. Kepuasan pelanggan
Input
1. Adanya
limbah
≥ 80%
penanggungjawab
pengelola limbah Puskesmas 2. Ketersediaan fasilitas dan perlatan pengelolaan limbah Puskesmas : padat, cair.
Ada Sesuai peraturan perundangan (permenkes no. 13 tahun 2015)
Proses
1. Pengelolaan limbah cair
Sesuai peraturan perundangan (permenkes no. 13 tahun 2015)
2. Penglolaan limbah padat
Sesuai peraturan perundangan (permenkes no. 13 tahun 2015)
Ouput
1. Buku mutu limbah cair
a. BOD < 30mg/l b. COD < 80mg/l c. TSS < 30mg/l d. PH 6-9
8.
Pelayanan
mobil Input
Puskesmas keliling
1. Ketersediaan
pelayanan
mobil
Puskesmas keliling
sebagai
2. Penyedian
“ambulan”
pelayanan
mobil
Puskesmas keliling Proses
6 jam Supir ambulan terlatih
1. Kecepatan memberikan pelayanan
≤ 30 menit
“ambulan”
2. Waktu tanggap pelayanan ambulan kepada
masyarakat
yang
≤ 30 menit
membutuhkan Output
1. Tidak
terjadinya
kecelakaan
ambulan
9.
Pemeliharaan
Outcome
1. Kepuasan pelanggan
Input
1. Adanya penanggunngjawab sarana
sarana
pelayanan 2. Ketepatan waktu kalibrasi alat Ouput
1. Alat ukur alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu
10.
Pencegahan
dan
Input
1. Ketersediaan APD
100% ≥ 80%
SK Direktur 100% 100% ≥ 60%
pengendalian
Proses
1. Pengguna APD saat melaksanakan
infeksi
100%
tugas
B. Indikator Standar Nilai Mutu Pelayanan Untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas PAMEUNGPEUK NO
JENIS KEGIATAN
1.
UPAYA
INDIKATOR
NILAI STANDAR
PROMOSI 1.1 KIP/K (Komunikasi Interpersonal
KESEHATAN
≥ 5%
dan Konseling) 1.2 Pelaksanaan penyuluhan kelompok di dalam gedung Puskesmas
10x / bulan
1.3 Cakupan pembinaan pemberdayaan masyarakat dilihat melalui Desa
≥ 90%
siaga (%) Desa siaga aktif 1.4 Cakupan penyuluhan kelommpok oleh petugas di masyarakat 2.
UPAYA
6x / bulan
2.1 Kegiatan klinik sanitasi
KESEHATAN
1. Ada petugas (sanitarian)
LINGKUNGAN
2. Ada ruang konseling
Ada, item no 1, 2, 3, 4, 5
3. Ada pencatatan 4. Ada data yang dianalisis 5. Ada rencana tindak lanjut
≥ 75%
2.2 Pengawasan rumah sehat 2.3 Cakupan pengawasan sarana air
≥ 80%
bersih 2.4 Pengawasan jamban
≥ 75%
2.5 Pengawasan tempat – tempat umum
≥ 75%
2.6 Pengawasan
tempat
pegolahan
≥ 75%
makanan
3.
≥ 75%
2.8 Pengawasan SPAL rumah tangga
≥ 80%
3.1 Drop out pelayanan ANC (K1 –
UPAYA KESEHATAN DAN
2.7 Pengawasan industri
IBU
K4)
ANAK 3.2 Persalinan oleh tenaga kesehatan
TERMASUK KB
3.3 Pemeriksaan
antenatal
sesuai
standar (K4) 3.4 Kepatuhan pelayanan
terhadap bayi
baru
0 - 2,4% 100% 97%
standar lahir
(K4
97%
lengkap) 3.5 Akseptor KB MJP aktif dengan komplikasi
0 – 0,7 %
4.
UPAYA PERBAIKAN
4.1 Prosentase balita yang naik berat GIZI
MASYARAKAT
4.2 Prosentase balita BGM ditangani puskesmas (%BGM) tiap bulan
5.
UPAYA
≥ 72%
badannya (%/N/D) 90 – 100%
5.1 Kepatuhan tata laksana kasus TB
PENANGULANGAN
Paru
PENYAKIT
1. Diagnosa
TB
orang
dengan
TB
anak
dengan
BTA 2. Diagnosa
sistem skoring 3. Ada pendamping minum obat
Jika item no. 1 s.d 6 terpenuhi
(PMO) 4. Pencatatan pelaporan baku 5. Pelacakan penderita mangkir 6. Pemeriksaan kontak 5.2 Petugas mengetahui tata laksana ISPA balita 1. Klasifikasi ISPA berdasarkan umur < 2 bulan 2. Klasifikasi ISPA berdasarkan umur 2 bulan s.d < 5 tahun 3. Mengetahui nafas cepat usia < 2 bulan, 2 bulan - < 5 tahun 4. Mengetahui
Jika item no. 1 s.d 6 terpenuhi
pengobatan
pneumonia 5. Mengetahui tanda bahaya untuk anak < 2 tahun 6. Mengetahui tanda bahaya untuk anak 2 bulan – 5 tahun 5.3 Tata laksana Diare sesuai dengan Standar Operasional 1. Berikan oralit 2. Berikan tablet zinc selama 10 hari
Jika item no. 1 – 4 dilaksanakan
3. Konseling 4. Berikan antibiotic selektif 5.4 Suhu lemari es memenuhi syarat (2 – 8º) dan dicatat 2 kali dalam sehari
(Pencatatan suhu lemari es yang dapat diketahui dan grafik/buku sehari lemari es pada program
Suhu memenuhi syarat, dicatat 2 kali
imunisasi) 5.5 DO DPHTB1 – Campak
≤ 8%
5.6 DO BPHTB1 – DPHTB3
≤ 8%
5.7 DO BPHTB1 – Polio 4
≤ 8% ≥ 80% desa UCI
5.8 Universal Child Immunization 5.9 Sistem
kewaspadaan
dini
≥ 80% W2
mingguan 5.10Pengendalian KLB
Pengendalian < 24 jam 100%
Ditetapkan di
: Pameungpeuk
Pada tanggal
: Mei 2017
Kepala Puskesmas Pameungpeuk
Ailsa Novita
TINDAKAN PREVENTIF
No.Dokumen : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
No Revisi
:
Tanggal terbit : Halaman
: 1/1
PUSKESMAS PAMEUNGPEUK Jl.raya banjaran No.550 Pameungpeuk 14 Km Kab. Bandung
A. Pengertian
Kepala Puskesmas Pameungpeuk
Drg. Ailsa Novita Nip. 197411122009042006
Tindakan preventif adalah Tatacara dalam melakukan tindakan preventif dalam rangka pencegahan kejadian yang tidak diinginkan baik dalam kegiatan UKP, UKM dan kegiatan proses manajemen.
B. Tujuan
Menjadi acuan dalam melakukan tindakan korektif dan preventif dalam rangka pencegahan kejadian yang tidak diinginkan baik kegiatan UKP, UKM
dan
kegiatan proses manajemen. C. Kebijakan
SK
Kepala
Puskesmas
No.
440/76/ADMEN/SK/II/2016
tentang
Penanggungjawab UKP dan UKM D. Referensi
Standar Akreditasi Puskesmas
E. Prosedur
1.
Penanggung jawab program maupun koordinator pelayanan membuat rencana tindakan yang bersifat preventif kurun waktu 6 bulan sekali.
2.
Perencanaan tindakan yang bersifat preventif dalam kurun waktu 6 bulan ditulis dan dibicarakan dalam bentuk: a. Evaluasi protap dan kejadian yang tidak diinginkan dengan RCD, MTP, JAGA MUTU dan Audit Pelayanan, MONEV b. Kegiatan pencegahan ditulis dan dibuat SPO baru atau RTL
F. Unit Terkait
Semua
Koordinator
pelayanan
koordinator upaya Puskesmas,
klinis,
administrasi
dan
manajemen
dan
PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN Kepala Puskesmas Pameungpeuk
PUSKESMAS PAMEUNGPEUK, Jl. Raya banjaran no 550,Pameungpeuk 14 Km Kab. Bandung
G. Pengertian
Ttd Kepala Puskesmas Drg.Ailsa Novita 197411122009042006
Pertemuan tinjauan manajemen adalah proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu yang dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan operasional kegiatan organisasi.
H. Tujuan
Agar pendelegasian wewenang disesuaikan dengan kompetensi petugas sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tata nilai, visi, misi, tujuan puskesmas.
I. Kebijakan
Pendelegasian wewenang adalah proses penyerahan sebagian/beberapa tugas kepada petugas lain yang disesuaikan dengan kompetensi petugas untuk dilaksanakan karena alasan tertentu.
J. Referensi
Kesepakatan bersama 1.
K. Prosedur
Rapat tinjauan manajemen dilaksanakan secara berkala setelah dilakukan audit internal dan penilaian indikator mutu dengan interval waktu pertribulan.
2.
Rapat tinjauan manajemen direncanakan dengan baik dengan kejelasan tujuan, agenda, dan penjadwalan.
3.
Pada RTM membahas hasil audit internal, pembahasan umpan balik/keluhan pelanggan, hasil penilaian kepuasan pelanggan, hasil penilaian kinerja
4.
Pada RTM mengidentifikasi masalah – masalah operasional yang terkait dengan penerapan sistem manajemen mutu, penyelenggaraan pelayanan (klinis dan umum)
5.
Pada RTM melakukan tindak lanjut dalam bentuk koreksi tindakan korektif, tindakan preventif maupun perubahan pada sistem manajemen mutu maupun sistem pelayanan (klinis dan umum)
6.
Pada agenda rapat tinjauan manajemen mencakup: a. Pembahasan hasil dan tindak lanjut rapat tinjauan manajemen sebelumnya b. Hasil audit internal c. Umpan balik/keluhan pelanggan d. Kepuasan pelanggan e. Hasil penilaian mutu dan kinerja admen, UKM dan UKP
7.
Pada RTM menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan mutu administrasi manajemen, mutu UKM dan mutu UKP.
6.
Unit Terkait
Tim manajemen mutu Puskesmas
