BAB II ASEAN Economic Community (AEC) II.1 Sejarah Singkat ASEAN Economic Community (AEC

BAB II ASEAN Economic Community (AEC)

II.1

Sejarah Singkat ASEAN Economic Community (AEC) Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967,

negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan

pada

program-program

pemberian

preferensi

perdagangan

(preferential trade), usaha patungan (joint ventures), dan skema saling melengkapi (complementation scheme) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti ASEAN Industrial Projects Plan (1976), Preferential Trading Arrangement (1977), ASEAN Industrial Complementation scheme (1981), ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme (1983), dan Enhanced Preferential Trading arrangement (1987). Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Pada KTT ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 telah ditandatangani Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation sekaligus menandai dicanangkannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tanggal 1 Januari 1993 dengan Common Effective Preferential Tariff

(CEPT) sebagai

mekanisme utama. Pendirian AFTA memberikan impikasi dalam bentuk pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

perbaikan

terhadap

kebijakan-kebijakan

fasilitasi

perdagangan.

Dalam

perkembangannya, AFTA tidak hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa dan investasi. 22 KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. KTT juga menetapkan sektorsektor prioritas yang akan diintegrasikan, yaitu: produk-produk pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk-produk turunan dari karet, tekstil dan pakaian, produk-produk turunan dari kayu, transportasi udara, e-ASEAN (ITC), kesehatan, dan pariwisata. Dalam perkembangannya, pada tahun 2006 jasa logistik dijadikan sektor prioritas yang ke-12. KTT ke-10 ASEAN di Vientiene tahun 2004 antara lain menyepakati Vientiane Action Program (VAP) yang merupakan panduan untuk mendukung implementasi pencapaian AEC di tahun 2020. ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) di Kuala Lumpur bulan Agustus 2006 menyetujui untuk membuat suatu cetak biru (blueprint) untuk menindaklanjuti pembentukan AEC dengan mengindentifikasi sifat-sifat dan elemen-elemen AEC pada tahun 2015 yang konsisten dengan Bali Concord II dan dengan target-target dan timelines yang jelas serta pre-agreed flexibility untuk mengakomodir kepentingan negaranegara anggota ASEAN.

22

Dian Triansyah Djani, MA, “ASEAN Selayang Pandang”, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Jakarta, 2008., hal., 32.


KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 telah menyepakati ”Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015”. Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun ”Cetak Biru ASEAN Economic Community (AEC)”. Cetak Biru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu 23 : 1. Menuju single market dan production base (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal); 2. Menuju penciptaaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation, dan pengembangan UKM); 3. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (region of equitable economic development) melalui pengembangan UKM dan program-program Initiative for ASEAN Integration (IAI); dan 4. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam global supply network).

Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui priority

actions

yang

pencapaiannya

dievaluasi

dan

dimonitor

dengan

menggunakan score card. Disamping itu, diperlukan dukungan berupa kemauan politik, koordinasi dan mobilisasi sumber daya, pengaturan pelaksanaan,

23

Ibid., hal 33


peningkatan kemampuan (capacity building) dan penguatan institusi, serta peningkatan konsultasi antara pemerintah dan sektor swasta. Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut juga akan didukung dengan program pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan penelitian serta pengembangan di masingmasing negara. Pada KTT ASEAN Ke-13 di Singapura, bulan Nopember 2007, telah disepakati Blueprint for the ASEAN Economic Community (AEC Blueprint) yang akan digunakan sebagai peta kebijakan (roadmap) guna mentransformasikan ASEAN menjadi suatu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan yang kompetitif dan terintegrasi dengan ekonomi global. AEC Blueprint juga akan mendukung ASEAN menjadi kawasan yang berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang makin berkurang. Sebagai upaya untuk memfasilitasi perdagangan di tingkat nasional dan ASEAN sebagaimana tertuang dalam AEC Blueprint 2015, Indonesia telah melakukan peluncuran National Single Window (NSW) dalam kerangka ASEAN Single Window (ASW) pada tanggal 17 Desember 2007. Menurut rencana ASW akan diimplementasikan pada tahun 2009. Pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa Masyarakat ASEAN harus terbentuk pada tahun 2020. Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya menjadi tahun 2015. Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar yang terkait satu dengan yang lain: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.


Dengan demikian, para pemimpin sepakat untuk mentransformasi ASEAN menjadi suatu kawasan yang ditandai oleh pergerakan bebas barang, jasa,

investasi,

tenaga

kerja terampil, dan arus modal yang lebih bebas.

Selanjutnya Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN disusun dan disahkan pada tahun 2007. Cetak Biru MEA berfungsi sebagai rencana induk yang koheren

yang

mengarahkan pembentukan

MEA.

Cetak

mengidentifikasikan karakteristik dan elemen MEA dengan

Biru

tersebut

target dan batas

waktu yang jelas untuk pelaksanaan berbagai tindakan serta fleksibilitas yang disepakati untuk mengakomodasi kepentingan seluruh negara anggota ASEAN. Dengan mempertimbangkan pentingnya perdaganganeksternal bagi ASEAN dan

kebutuhan

Masyarakat

ASEANsecara

keseluruhan

untuk

tetap

berpandangan terbuka, MEAmemiliki karakteristik utama sebagai berikut: (a) pasar tunggaldan basis produksi; (b) kawasan ekonomi yang berdaya saingtinggi; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan(d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalamperekonomian global. Dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, pada awalnya kerjasama difokuskan dengan pemberian prefensi perdagangan (Predential trade), usaha patungan (Joint Venture) dan skema saling melengkapi (Complementation scheme) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti Industrial Project Plan (1976), Prefential Trading Area (1977), ASEAN Industrial Complement Scheme (1981), ASEAN Joint Venture Scheme (1981) dan Enhanched Prefential Trading Arengement (1987). Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika antar negara di berbagai belahan dunia melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negaranegara


ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Pada KTT ke-5 di Singapura tahun 1992 telah ditandatangani Framewok Agreement Enchanching ASEAN Economic Cooperation sekaligus menandai dicanangkannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tanggal 1 Januari 1993 dengan Common Efective Prefential Tariff (CEPT) sebagai mekanisme utama. Pendirian AFTA memberikan implementasi dalam bentuk pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan fasilitas pedagangan. Dalam perkembangannya, AFTA tidak hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga perdagangan, jasa dan investasi. Sejalan dengan perkembangan konstelasi global, ASEAN pun mengalami pengembangan pesat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang telah dikemukakan di atas, pada awal berdirnya, ASEAN mencurahkan perhatiannya untuk membangun rasa saling percaya (confidence Bulding Measure), itikad baik dan mengembangkan kebiasaan secara terbuka dan dinamis diantara sesama angotanya. Menjelang usianya yang ke-40, ASEAN telah mencapai tingkat koefisitas dan memiliki rasa saling percaya yang cukup tinggi dantara para anggotanya serta mulai menyentuh kerjasama di bidangbidang yang dianggap sensitif. Perkembangan ASEAN yang pesat tersebut tidak terlepas dari pengaruh lingkungan baik di dalam maupun luar kawasan yang turut membentuk dan memperkaya pola-pola kerjasama diantara negara anggota ASEAN. Pengalaman kawasan Asia Tenggara semasa krisis keuangan dan ekonomi Tahun 1997-1998 memicu kesadaran ASEAN mengenai pentingnya peningkatan dan perluasan kejasama intra kawasan.


Perkembangan ASEAN memasuki babak baru dengan diadopsinya Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997 yang mencita-citakan ASEAN sebagai Komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, sejahtera, saling perduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Selanjutnya ASEAN juga mengadopsi Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN. Pembentukan Komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu juga merupakan upaya evolutif ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak pada kawasan tanpa meninggalkan prinsp-prinsip utama ASEAN, yaitu: saling menghormati (Mutual Respect), tidak mencampuri urusan dalam negeri (Non-Interfence), konsensus, diaog dan konsultasi. Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar yang termasuk di dalamnya kerjasama di bidang ekonomi, yaitu: Komonitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Comunity/ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Sosio-Cultural Community/ASCC). Pencapaian Komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya ”Cebu Declaration on the Estabilishment of an ASEAN Community by 2015” oleh para pemumpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu Filiphina, 13 Januari 2007. Dengan ditandatanganinya deklarasi ini, para pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan Komunitas ASEAN/ASEAN Community dari tahun 2020 menjadi 2015.


Lalu komimen tersebut, khususnya di bidang ekonomi, dilanjutkan dengan penandatanganan ASEAN Charter/Piagam ASEAN beserta cetak biru AEC 2015 pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura, pada tanggal 20 November 2007. Penandatanganan Piagam ASEAN beserta cetak birunya AEC adalah merupakan babak baru dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi diusianya yang kempat puluh tahun. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa AEC adalah merupakan salah satu dari tiga pilar utama dalam ASEAN Community 2015, yang ingin membentuk integrasi ekonomi di kawasan ASEAN Tenggara. AEC memiliki lima plar utama, yakni: 1. Aliran bebas barang (free flow of goods), 2. Aliran bebas jasa (free flow of sevice), 3. Aliran bebas investasi (free flof of investment), 4. Aliran bebas tenaga kerja terampil (free flow of skilled labour), dan 5. Aliran bebas modal ( free flow of capital) Secara umum AEC memiliki 12 sektor prioritas, yakni: produk-produk berbasis pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, poduk berbasis karet, tekstil dan pakaian, produk berbasis kayu, perjalanan udara, e-ASEAN, kesehatan, pariwisata, dan logistik. Inilah sector-sektor yang paling diminati, anggota ASEAN, dan menjadi ajang mereka untuk bersaing satu sama lain. Gagasannya adalah jika sektor-sektor ini diliberalisasikan secara penuh, sektor-sektor ini akan berintegrasi (menyatu) anggota ASEAN akan mengembangkan keunggulan sektor-sektor ini dengan menarik investasi dan perdagangan di dalam ASEAN (contohnya

dengan

saling

melakukan

outsourching)

serta

membantu


mengembangkan

produk-poduk

buatan

ASEAN.

Selain

itu

dilakukan

pengembangan terhadap sektor prioritas pangan, pertanian dan kehutanan. Gambar II.1 AEC dalam piagam ASEAN ASEAN

ASEAN Economic Community

Jadwal t t i Pasar tunggal dan basis produksi Melalui aliran bebas di: • Barang • Jasa • Investasi • TK terampil • •

12 sektor prioritas Pengemban gan sector makanan Penelitian

Kawasan ekonomi yang berdaya saing •

•

• • •

Kebijakan Ekonomi yang berdaya saing Perlindungan konsumenintelectual proverty rights Pengembanga n infrastruktur Perpajakan E-Commerce

Pengembangan SDM

Cetak biru

Petumbuhan ekonomi yang merata • •

Pengemban gan UKM inisiatif integrasi

Integrasi ke perekonomian global •

•

Kerangka institusi regional (Sekretariat, Dispute l HAM)

Pendekatan koeheren hubungan ekonomi eksternal. Partisipasi di global supply

Political will dan implementasi

Sumber : www.kemenlu.go.id Secara umum AEC memiliki 12 sektor prioritas, yakni: produk-produk berbasis pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, poduk berbasis karet, tekstil dan pakaian, produk berbasis kayu, perjalanan udara, e-ASEAN, kesehatan, pariwisata, dan logistik. Inilah sector-sektor yang paling diminati, anggota ASEAN, dan menjadi ajang mereka untuk bersaing satu sama lain. Gagasannya


adalah jika sektor-sektor ini diliberalisasikan secara penuh, sektor-sektor ini akan berintegrasi (menyatu) anggota ASEAN akan mengembangkan keunggulan sektor-sektor ini dengan menarik investasi dan perdagangan di dalam ASEAN (contohnya

dengan

mengembangkan

saling

melakukan

produk-poduk

buatan

outsourching) ASEAN.

serta

Selain

itu

membantu dilakukan

pengembangan terhadap sektor prioritas pangan, pertanian dan kehutanan.

II.2

ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint Pada pertemuan ke-39 ASEAN Economic Ministers (AEM) tahun 2007,

disepakati mengenai naskah ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint beserta Strategic Schedule-nya, yang mencakup inisiatif-inisiatif baru serta roadmap yang jelas untuk mencapai pembentukan ASEAN Economic Community tahun 2015. 24 Berkaitan dengan disepakatinya draft AEC Blueprint, pada pertemuan ke39 AEM juga disepakati mengenai Roadmap for ASEAN integration of the Logistics Services Sector sebagai priotitas ke-12 untuk integrasi ASEAN dan menandatangani “Protocol to Amend Article 3 of the ASEAN Framework (Amandment) Agreement for the Integration of the Priority Sectors”. Dengan demikian, ke-12 Priority sectors dimaksud adalah agro-based products, air-travel, automotivr, e-ASEAN, electronics, fisheries, healthcare, rubber-based products, textiles & apparels, tourism, wood-based products, logistics services. ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint tersebut kemudian disahkan pada Rangkaian Pertemuan KTT ASEAN ke-13. AEC Blueprint 24

http://www.scribd.com/doc/83165104/Kerjasama-Ekonomi-ASEAN. “Kerjasama Ekonomi ASEAN.” diakses pada 27 february 2012.


bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera dan sangat kompetitif, memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, investasi dan aliran modal. Selain itu, juga akan diupayakan kesetaraan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015. AEC Blueprint membentuk

Komunitas

merupakan suatu master plan bagi ASEAN untuk Ekonomi

ASEAN

pada

tahun

2015

dengan

mengidentifikasi langkah-langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi berbagai komitmen yang rinci, dengan sasaran dan jangka waktu yang jelas. Terkait dengan AEC Blueprint, ASEAN juga telah mengembangkan mekanisme Scorecard untuk mencatat implementasi dan komitmen-komitmen negara anggota sebagaimana yang telah disepakati di dalam AEC Blueprint. Scorecard dimaksud akan memberikan gambaran komprehensif bagaimana kemajuan ASEAN untuk mengimplementasikan AEC pada tahun 2015. Dalam kaitan ini negara-negara ASEAN telah menyepakati bahwa AEC Scorecard yang diusulkan akan dilaporkan pada KTT

ke-14 ASEAN, Desember 2008 di

Thailand. Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan “AEC awareness Year 2008”, para pertemuan ke-40 AEM, para Menteri Ekonomi ASEAN mengesahkan AEC Communication Plan dan menekankan pentingnya untuk melibatkan berbagai stakeholders dalam proses komunikasi, yaitu Badan-badan sektoral ASEAN, sektor swasta, otoritas di tingkat lokal dan nasional di negara-negara ASEAN, kalangan akademi serta tokoh-tokoh masyarakat.


Terkait dengan implmentasi AEC Bluepint, pada tahun 2007-2008, Ditjen Kerjasama ASEAN telah melakukan sosialisasi AEC Blueprint bersamaan dengan sosialisasi ASEAN Charter, baik di tingkat pusat, khususnya kepada asosiasiasosiasi bisnis maupun di daerah-daerah di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk seminar, workshop, lokakarya maupun Kuliah Umum, wawancara di media massa cetak dan elektronik lokal di pusat dan daerah. Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah untuk memicu kesiapan masyarakat serta menimbulkan mengenai “public awareness” mengenai ASEAN.

II.3

Struktur Kelembagaan ASEAN Economic Community Dalam melaksanakan proses intergrasi ekonomi ASEAN menuju AEC

2015, sesuai dengan Piagam ASEAN, dibentuk struktur kelembagan ASEAN yang terdiri dari ASEAN Summit, ASEAN Coordinating Council, ASEAN Community Council, ASEAN Economic Ministers, ASEAN Free Trade Area Council, ASEAN Investment Area Council, Senior Economic Officials Meeting, dan Coordinating Committee. 25 Langkah awal kesiapan ASEAN dalam menjalankan integrasi ekonominya setelah diberlakukannya Piagam ASEAN (ASEAN Charter) adalah dengan ditetapkannya Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN bidang ASEAN Economic Community/AEC dengan tugas mengawasi implementasi AEC Blueprint, memantau dan menfasilitasi proses kesiapan kawasan menghadapi perekonomian global, serta mendukung pelaksanaan inisiatif lainnya dalam rangka integrasi ekonomi ASEAN. 25

Outline Book, Menuju ASEAN Economic Commonity 2015, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, www.ditjenkpi.depdag.go.id., hal. 11


ASEAN Summit. ASEAN Summit merupakan pertemuan tingkat Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN, yang berlangsung 2 (dua) kali dalam setahun dan diselenggarakan secara bergilir berdasarkan alfabet di Negara yang sedang menjabat sebagai Ketua ASEAN. Secara rinci dijelaskan dalam Piagam ASEANPasal 7 bahwa ASEAN Summit adalah: a) Merupakan badan pengambil kebijakan tertinggi ASEAN b) Membahas, memberikan arah kebijakan dan mengambil keptusan atas isuisuutama yang menyangkut realisasi tujuan-tujuan ASEAN, hal-hal pokok yangmenjadi kepentingan Negara-Negara Anggota dan segala isu yang dirujukkepadanya oleh ASEAN Coordinating Council (Dewan Koordinasi ASEAN),ASEAN Community Council (Dewan Komunitas ASEAN) dan ASEAN SectoralMinisterial Bodies (Badan Kementerian Sektoral ASEAN). c) Menginstruksikan para Menteri yang relevan di tiap-tiap Dewan Terkait untukmenyelenggarakan pertemuan-pertemuan antar-Menteri yang bersifat ad hoc,dan membahas isu-isu penting ASEAN yang bersifat lintas Dewan Komunitas.Aturan pelaksanaan pertemuan dimaksud diadopsi oleh Dewan KoordinasiASEAN,

dalam

hal

di

Indonesia,

koordinasikan

oleh

Departemen Luar Negeridengan mengundang departemen terkait dibidang masing-masing. d) Menangani situasi darurat yang berdampak pada ASEAN dengan mengambiltindakan yang tepat e) Memutuskan hal-hal yang dirujuk kepadanya berdasarkan Bab VII dan VIII diPiagam ASEAN


f) Mengesahkan pembentukan dan pembubaran Badan-badan Kementerian Sektoral dan lembaga-lembaga ASEAN g) Mengangkat Sekretaris Jenderal ASEAN, dengan pangkat dan status setingkatMenteri, yang akan bertugas atas kepercayaan dan persetujuan para Kepala Negara/Pemerintahan berdasarkan rekomendasi pertemuan para Menteri LuarNegeri ASEAN. ASEAN Coordinating Council (ACC). ASEAN Coordinating Council adalah dewan yang dibentuk untuk mengkoordinasikan seluruh pertemuan tingkat Menteri ASEAN yang membawahi ketiga ASEAN Community Council yaitu ASEAN Political Security Community Council, ASEAN Economic Community Council, dan ASEAN Socio-cultural Community Council. ACC melakukan pertemuan sekurang-kurangnya dua kali setahun sebelum ASEAN Summit berlangsung. Berdasarkan amanat Piagam ASEAN Pasal 8 tugas dan fungsi ASEAN Coordinating Council adalah untuk: a) menyiapkan pertemuan ASEAN Summit; b) mengkoordinasikan pelaksanaan perjanjian dan keputusan ASEAN Summit; c) berkoodinasi dengan ASEANCommunity Council untuk meningkatkan keterpaduan kebijakan, efisiensi dan kerjasama antar mereka; d) mengkoordinasikan

laporan

ASEAN

Community

laporan

tahunan

Sekretaris

Council

kepada

ASEANSummit; e) mempertimbangkan

Jenderal

ASEAN

mengenai hasilkerja ASEAN;


f) mempertimbangkan laporan Sekretaris Jenderal ASEAN mengenai fungsifungsidan kegiatan Sekretariat ASEAN serta badan relevan lainnya; g) menyetujui pengangkatan dan pengakhiran para Deputi Sekretaris JenderalASEAN berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal; dan h) menjalankan tugas lain yang diatur dalam Piagam ASEAN atau fungsi lain yangditetapkan oleh ASEAN Summit. ASEAN Economic Community Council (AEC Council). ASEAN Economic Community Council merupakan Dewan yang mengkoordinasikan semua economicsectoral ministers seperti bidang perdagangan, keuangan, pertanian dan kehutanan, energi, perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi dan lain-lain. Pertemuan AEC Council berlangsung sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun yang dirangkaikan dengan pertemuan ASEAN Summit.Wakil Indonesia untuk pertemuan AEC Council adalah Menteri Koordinator BidangPerekonomian dengan Menteri Perdagangan sebagai alternate. AEC Councilbertugas untuk melaporkan kemajuan di bidang kerjasama ekonomi kepada KepalaPemerintahan/ Negara ASEAN. ASEAN Economic Ministers (AEM). ASEAN Economic Ministers (AEM) merupakan dewan Menteri yang mengkoordinasikan negosiasi dan proses implementasi integrasi ekonomi. Para AEM melakukan pertemuan AEM, AEM Retreat, dan dalam rangkaian ASEAN Summit. AEM menyampaikan laporannya kepada AEC Council, dan selanjutnya AEC Council melaporkan semua hasil-hasil implementasi ASEAN Blueprint kepada ASEAN Summit. Di bawah koordinasi AEM, terdapat AFTA Council dan AIA Council, masing-masing dewan Menteri yang membidangi bidang barang dan investasi. AEM dalam setiap pertemuannya


menerima laporan serta membahas isu-isu yang masih pending di tingkat SEOM. AEM selanjutnya menyampaikan laporan secara komprehensif implementasi ASEAN Blueprint kepada AEC Council pada pertemuan ASEAN Summit. Menteri Ekonomi yang mewakili Indonesia dalam AEM adalah Menteri Perdagangan. ASEAN Free Trade Area Council (AFTA Council). AFTA Council adalah dewan menteri ASEAN yang pada umumnya diwakili oleh Menteri Ekonomi masing-masing Negara Anggota bertanggungjawab atas proses negosiasi dan implementasi komitmen di bidang perdagangan barang ASEAN. AFTA Council melakukan pertemuan tahunan para Menteri Ekonomi ASEAN dalam rangkaian pertemuan sebelum AEM. Dalam pertemuannya, AFTA Council pada umumnya menerima laporan dari Coordinating Committee on the Implementation on the CEPT Scheme for AFTA (CCCA) dan membahas isu-isu yang masih pending di tingkat SEOM. Koordinator AFTA Council untuk Indonesia adalah Menteri Perdagangan. ASEAN Investment Area Council (AIA Council). AIA Council adalah dewan menteri ASEAN yang bertanggungjawab atas proses negosiasi dan implementasi komitmen di bidang investasi ASEAN. Pada umumnya, AIA Council mengadakan pertemuan tahunan dalam rangkaian dengan pertemuan AEM. AIA Council menerima laporan dari pertemuan Coordinating Committee on Investment (CCI) dan membahas isu-isu yang masih pending di tingkat SEOM. Koordinator Indonesia untuk AIA Council adalah Kepala BKPM yang didampingi oleh Menteri Perdagangan pada setiap pertemuan.


Senior Economic Official Meeting (SEOM). SEOM merupakan pertemuan ASEAN di tingkat pejabat Eselon 1 yang menangani bidang ekonomi. Pertemuan diadakan 4 (empat) kali dalam setahun, SEOM 1, 2, 3, dan 4. Dalam 2 (dua) pertemuan SEOM (1 dan 3), pertemuan fokus pada isu intra ASEAN sedangkan pada 2 (dua) pertemuan SEOM lainnya (2 dan 4), ASEAN mengundang Negara Mitra Dialog yaitu China, Jepang, Korea, India, Australia & New Zealand untuk melakukan konsultasi dengan SEOM ASEAN. SEOM dalam pertemuannya menerima laporan hasil pertemuan dari dan membahas isu yang masih pending di tingkat Coordinating Committee/ Working Group. Selain SEOM, ASEAN membentuk task force tingkat pejabat Eselon 1, High Level Task Force (HLTF). HLTF dalam pertemuannya membahas isu-isu penting yang masih pending dan memerlukan pertimbangan khusus untuk dilaporkan ke tingkat Menteri. Pertemuan HLTF biasanya hanya dihadiri oleh SEOM+1. Coodinating Commitees / Working Groups. Coordinating Committee / Working Groups merupakan pertemuan teknis setingkat pejabat Eselon 2 atau Pejabat Eselon 3 di instansi terkait masing-masing Negara Anggota ASEAN. Pertemuan ini diadakan 4 (empat) kali dalam setahun, dimana hasil pertemuannya akan dilaporkan kepada SEOM untuk diteruskan kepada AEM, AEC Council, ASEAN Coordinating Council dan ASEAN Summit. Saat ini, ada 22 (dua puluh dua) Coordinating Committee/Working Groups di bidang ekonomi yaitu 26: 1. ACCCQ

: ASEAN Consultative Committee on Standards and

Quality

26

Ibid.,hal. 15


2. ACCCP

:

ASEAN

Coordinating

Protection

Committee

On

Consumer 3. AEGC

: ASEAN Experts Group on Competition

4. AFDM

: Finance Ministers and Deputies Meeting

5. AHSOM

: ASEAN Heads of Statistical Office Meeting

6. ASOMM

: ASEAN Senior Official Meeting on Minerals

7. ASOF

: ASEAN Senior Officials on Forestry

8. CCC

: Coordinating Committee on Customs

9. CCCA

: Coordinating Committee on the Implementation on the CEPT Scheme for AFTA

10. CCI

: Coordinating Committee on Investment

11. CCS

: Coordinating Committee on Services

12. COST

: ASEAN Committee on Science and Technology

13. DG of Customs

: ASEAN Directors General of Customs Meeting

14. IAI Task Force

: Initiative for ASEAN Integration Task Force

15. NTOs

: National Tourism Organizations

16. SLOM

: Senior Labour Officials Meeting

17. SMEWG

: ASEAN SME Working Group

18. SOM AMAF

:

Senior

Official

Meeting-ASEAN

Ministries

on

Agriculture and Forestry 19. SOME

: Senior Officials Meeting on Energy

20. STOM

: Senior Transport Officials Meeting

21. TELSOM

: Telecommunications and IT Senior Officials Meeting

22. WGIPC

: Working Group on Intellectual Property Cooperation


BAB II ASEAN Economic Community (AEC) II.1 Sejarah Singkat ASEAN Economic Community (AEC

Recommend Documents