Bab 9 Kekayaan Intelektual dan Kekuatan Hukum Lain Nama Anggota
: 1. Andita Rahma Putri / 7311415107
2. Enno Erniawati /7311415176 3. Desy Fahmawati /7311415179 Kekuatan Hukum Internasional ATURAN HUKUM Mendasarkannya suatu Negara pada suatu system hokum mendorong mudahnya investasi masuk sebab bisnis asing akan mengetahui bahwa kepentingan mereka akan terlindungi. Mengikuti aturan hokum juga memastikan perlindungan hak asasi masyarakat local. Di Cina Contohnya Hongkong memiliki keunggulan dibandingkan Shanghai dalam menarik investor asing sebab Hongkong memiliki tradisi hokum yang diadopsi dari masa penjajahan Inggris, sementara pengadilan pengadilan di Shanghai lebih memihak pada Cina. APA ITU HUKUM INTERNASIONAL ? Hukum Internasionaldibagi menjadi dua yaitu : Hukum Internasional Sektor Publik mencakup hubungan hokum antarpemerintahan public dan hokum internasional sector swasta. Hukum Internasional Sektor swasta mencakup hokum yang mengatur transaksi individu dan perusahaan yang melampaui batas internasional misalnya mengatur permasalahan kontrak antarbisnis di dua Negara yang berbeda. SUMBER HUKUM INTERNASIONAL Ada berbagai sumber dari hokum internasional yang paling terpenting yaitu perjanjian bilateral dan multilateral antarnegara. Perjanjian(treaty) adalah kesepakatan antarnegara yang bias disebut dengan convention,compact dllDalam PBB telah mensponsori banyak konferensi yang telah melahirkan banyak kesepakatanantarnegara dalam permasalahan yangberagam. Sumber hokum internasional lain adalah hokum adat internasional yang penggunaannya selama berabad abad, contohnya adalah pelarangan genosida. EKSTRATERITORIALITAS( Luar Batas Wilayah) Hukum ini ditetapkan Amerika dengan cara cara hokum tradisional. Penerapan hokum ini oleh Amerika Serikat telah dikembangkan ke banyak area lain termasuk hokum antimonopoly dan lingkungan. Penyelesaian Pertikaian Internasional LITIGASI Penyelesaian metode ini bias sangat mahal dan rumit karena selain melibatkan pengadilan itu sendiri, sebagian besar tuntutan hokum mencakup aktivitas pra pengadilan yang disebut penemuan dimana menemukan fakta fakta yang relevan untuk litigasi yang diketahui pihak lawan, termasuk memperoleh dokumen dokumen yang dimiliki oleh pihak lawan.
Satu masalah utama yang biasanya terjadi dalam litigasi antarnegara adalah pertanyaan mengenai hokum yurisdiksi mana yang harus diberlakukan dan di Negara mana litigasi harus dilakukan karena masing masing negara dan negara bagian Amerika Serikat memiliki hokum tersendri untuk menentukan hokum mana yang berlaku dan dimana litigasi harus berlangsung. Oleh sebab itu sangat bijaksana jika didalam kontrak disebutkan - klausul pilihan hokum adalah sebuah paragraf didalam kontrak yang sangat spesifik menyatakan hokum mana yang akan berlaku pada saat terjadi perselisihan. - Klausul pilihan forum adalah sebuah paragraph dalam kontrak yang menyatakan secara spesifik dimana perselisihan akan diselesaikan. PELAKSANAAN KONRAK Pengadilan tingkat dunia yang ada misalnya Mahkamah Internasional PBB , bergantung ketaatan dan sifatnya sukarela dari para pihak yang terlibat didalamnya.hukum disuatu negara akan mengatur pelaksanaan kontrakdan semua kemungkinan perselisihan yang timbul di antara kedua belah pihak . Solusi PBB : CISG menetapkan peraturan peraturan hukum yang seragam untuk mengatur pembentukan kontrak penjualan internasional dan hak serta kewajban antara pembeli dan penjual . CISG secara otomatis berlaku terhadap seluruh kontrak penjualan barng antara pedagang dri negara negara yang telah meratifikasi CISG. Solusi Pribadi – Arbitrasi Banyaknya orang yang tidak suka dengan peradilan di Amerika Serikat dan orang Amerika merasa khawatir dan tidak menyukai terhadap litigasi di negara lain. Oleh karena itu setip permasalahan yang ada para pebisnis diselesaikan melalui arbitrasi,yaitu mekanisme penyelesaian masalah yang merupakan alternative dari litigasi yang biasanya lebih murah , cepat, dan lebih tertutup dan rahasia dari litigasi. Pelaksanaan Keputusan Abitrasi Asing Pelaksanaan arbitrasi bias menimbulkan masalah contohnya : Konferensi PBB yang akan mengikat seluruh negara yang meratifikasinya. MESKIPUN ADA KETIDAKPASTIAN HUKUM BISNIS INTERNASIONAL TETAP TUMBUH Tren diatas mengindikasikan bahwa aktivitas bisnis intrnasional akan mengalami peningkatan di masa depan. Lingkungan yang bervariasi secara signifikan antara satu negara dengan negara lainnya dan sangat penting untuk memahami perbedaan perbedaannya. Hak Kekayaan Intelektual Istilah yang termasuk ke dalam hak kekayaan intelektual adalah : -Hak Paten = Sebuah pengakuan yang diberikan oleh pemerintah dengan memberikan hak eksklusif kepada penemu produk atau proses untuk merakit, mengeksploitasi, menggunakan an menjual penemuan atau proses tersebut.
- Tanda Dagang dan merek dagang adalah desain dan nama, biasanya secara resmi mendaftar,yang diguanakan oleh pedagang dan dan perusahaaan manufaktur untuk menandai dan membedakan produk mereka - Hak Cipta = hak yang eksklusif secara hokum diberiakan bagi pengarang, composer dll untuk menerbitkan dan memusnahkan hasil pekerjaan mereka.
- Rahasia Dagang = segala informasi yang diingikan untuk tetap dirahasiakan oleh suatu bisnis . Rahasia ini dapat bernilai tinggi akan tetapi tiap negara menangani dan melindunginya dengan cara masing masing. Jangka waktunya beragam da nada produk yang boleh da nada yang tidak boleh dilindungi. Hukum Adat atau Hukum Sipil ? Ada perbedaan yang jelas antara hokum adat, yang dikembangkan di inggris dan kemudian menyebar ke koloni koloni inggris dan hokum sipil yang berasal dari benua eropa . Pengadilan membuat hokum adat ketika memutuskan kasus kasus individu dan memiliki kuasa lebih untuk mengembangkan peraturan untuk menyesuaikan kasus kasus tertentu. Hakim dalam yuridiksi hokum adat memiliki kuasa untuk mengartikan hokum, sementara hakim dalam yuridiksi sipil hanya memiliki kuasa untuk menjalankan hokum dan lebih kaku karena terikat kata kata didalam kitab undang undang sehingga lebih mudah diorediksi dari pada hokum adat. PRAKTIK DI EROPA Legislasi di eropa jarang diamandemen dan perturan juga jarang direvisi.Pengadilan tidak sering dimintai interprestasinya,dan jika dimintai keputusan yang dibuat jarang dibanding. Uni eropa adalah gabungan dari negara negara yang berdaulat.Meskipun anggota uni eropa memasrahkan sebagian kedaulatanya kedalam uni eropa. Uni eropa masih memiliki kekuasaan yang terbatas untuk menerapkan hokum yang komprehensif ke seluruh uni eropa.Institusi di uni eropa yang paling utama adalah Council of Ministers, yang dikontrol oleh pemerintah di negaranya masing masing. PRAKTIK DI AMERIKA SERIKAT Perseorangan dan bisnis di Amerika Serikat memiliki tradisi yang lebih lemah damam menaati pemerintahan dan tidak begitu takut. Hukum di Amerika serikat adalah produk dari permusuhan bukan sebuah consensus, hokum ditulis oleh satu cabang independen pemerintah untuk dieksekusi oleh cabang lain dan diinterprestasikan oleh cabang ketiga. Partai politik dan orang orang yang memiliki perbedaan filosofi biasanya mengontrol tiga cabang yang berbeda tersebut. Hukum dan peraturan diamandemen secara konstan dan direvisi oleh legislative lembaga lembaga lain. Pengadilan bahkan bias menolak hokum dengan alas an yang tidak sesuai kontitusi.Kekuasaan legislative memiliki kewenangan untuk membuat hokum untuk seluruh negeri ,subjek veto dari presiden Standardisasi Hukum di Seluruh Indonesia Hal ini memiliki keuntungan yaitu arus bisnis biasa lebih baik jika ada peraturan yang seragam , harmonisasi di seluruh dunia berjalan lambat di beberapa daerah
dan untuk saat ini pebisnis menemui standar standar yang berbeda beda. Dibidang pajak ada konvensi / perjanjian dan negara negara berusaha sebisa mungkin membuat peraturan yang semirip mungkin dengan negara ain agar pola dan ketentuan umum dapat ditemukan di negara negara tersebut Dalam bidang antimonopoly negara negara uni erpo berada dibawah naungan pasal 81& 82 tearty of rome yang mirip dengan undang undang antimonopoly di Amerika.Ini adalah bentuk kerja sama dalam mengatasi permasalahan antimonopoly khususnya perusahaan yang beroprasi di kedua negara tersebut.
Keragaman Hukum Seseorang yang bekerja di luar negeri harus waspada untuk menghindari diri dari jeratan hukum. Sebuah lembaga hukum di Philadelphia, International Legal Defense Counsel (IlLDC), memperoleh reputasidengan menangani negara-negara yang tidak diberi banyak bantuan oleh kedutaan besar dan konsulat Amerika Serikat dan yang memiliki kondisi penjarayang mengenaskan sehingga kondisi hidup menjadi perhatian utama. Hukum Amerika Serikat yang Berdampak pada Bisnis Internasional Perusahaan – Perusahaan Amerika Serikat Beberapa hukum memerlukan perhatian khusus meskipun tiap hukum yang terkait bisnis memiliki dampak tersendiri dalam aktifitas internasional. Di Amerika Serikat, meski hukumnya memengaruhi aktifitas perusahaan internasional, belum ada usaha yang berhasil mengoordinasikan mereka. Beberapa hukum bahkan saling paham. Foreign Corrupt Practices Act Merupakan hukum Amerika Seikat untuk melarang pembayaran kepada pemerintah negara lain demi memperoleh perlakuan khusus. Pada tahun 1970, pengungkapan pembayaran yang dipertanyakan/mencurigakan oleh perusahaan Amerika Serikat kepada petugas pemerintah negara lain mengguncang pemeintah Belanda dan Jepang. Tahun 1977, kongres mengesahkan Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) dan ditandatangani Presiden. Ada ketidakpastian mengenai istilah yang digunakan FCPA, seperti “pelicin (grease). Menurut FCPA, UU ini tidak melarang uang pelicin, pembayaran dibuat semata-mata untuk mempercepat tindakan resmi. Seperti pelancaran bea cukai dan panggilan telepon telah terekam. Tidak ada perbedaan antara pembayaran pelicin dengan suap. Departmen Kehakiman Amerika Serikat mungkin akan menuntut pembayaran pelicin dibawah hukum
anti penyuapan. Keraguan lain yang disebabkan FCPA berkaitan dengan standar akuntansi yang disyaratkan untuk pemenuhannya. FCPA
menjadikan
penyuapan
mempertahankan/memperoleh bisnis yang
petugas
negara
lain
untuk
ilegal. Memfasilitasi pembayaran seperti
pengeluaran visa, persetujuan impor, dan pemrosesan surat-surat pemerintah diizinkan dibawah FCPA. Pengritik percaya bahwa FCPA akan membahayakan daya saing perusahaan Amerika diluar negeri. Kongres memutuskan kerugian ekonomi yang potensial terhadap ekspor akan cenderung kecil dan perusahaan yang rugi hanyalah
perusahaan yang bersaing melalui
penyuapan. Tahun 1997, Amerika melobi komunitas Internasional guna memperkenalkan hukum yang seperti Konvensi OEGD mengenai penyuapan yang ditandatangani 30 negara. Ada konvensi PBB Menentang Korupsi ditandatangani lebih dari 100 negara di tahun 2008. Hukum Akuntansi Keyakinan investor terhadap integritas pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan telah diguncang oleh skandal keuangan Amerika Serikat sehingga mengakibatkan kerugian cukup besar terhadap prospek ekonomi. Untuk menghadapi masalah ini, bulan Juli 2002 Kongres Amerika Serikat mengesahkan Sarbanes Oxley Act yang membawa perubahan besar terhadap peraturan tata kelola perusahaan dan praktik keuangan. Undang-undang ini berlaku untuk semua perusahaan, juga mengatur dan membentuk Public Company Accounting Oversight Board untuk mengawasi audit perusahaan publik dan menetapka peraturan konflik kepentingan analis sekuritas. Undang-undang ini melarang auditor di luar perusahaan untuk berperan dala konsultasi dan pemberian saran pada perusahaan. Undang-undang ini menghauskan CEO dan CFO menandatangani laporan keuangan, mengharuskan pelaporan tiap transaksi diluar laporan posisi keuangan dan mengharuskan analis sekuritas untuk mandiri.
Perpajakan Tujuan utama perpajakan yaitu meningkatkan penghasilan pemerintah, yang mungkin mengejutkan bagi beberapa orang yang tidak mempelajari perpajakan. Tujuan lainnya yaitu mendistribusi ulang pendapatan dari suatu kelompok di sebuah negara, untuk menurukan konsumsi barang domestik daripada barang impor, dan untuk mengurangi investasi luar negeri. Perbedaan dalam sistem perpajakan: Perbedaan
Keterangan Level pajak bervariasi di setiap negara.
Level Pajak
Beberapa negara menerapkan capital gain. Dimana mereka menginginkan pajak capital gain yang lebih tinggi sebab pengurangan yang terjadi akan menguntungkan orang kaya. Mereka yang menentang berpendapat bahwa pajak capital gain akan membatasi uang Kerumitan
Hukum
dan
yang diinvestasikan. Peraturan AS memiliki kitab perpajakan yang
Perpajakan
rumit. Internal Revenue Service bawah
Treasury
Amerika
di
Serikat
merupakan lembaga yang membuat Siapa yang Mematuhi Hukum?
kitab tersebut. Jerman dan AS menerapkan pajak yang sangat ketat. Italia 83% penduduknya melaporkan pendapatan di bawah 4000 euro.
Selain
pendapatan
membayar Italia
juga
pajak harus
melaporkan pajak kamar dagang, pajak lisensi, dan pajak asosiasi perdagangan. Perbadaan lain yang terjadi meliputi
Perbedaan lain
intensif pajak untuk berinvestasi di kawasan tertentu, dispensasi, biaya, dan keringanan memberikan
depresiasi. keringanan
Hukum
AS
bagi
para
pembayar pajak AS dari kemungkinan pajak ganda oleh lebih dari satu yuridiski. Konvensi atau Perjanjian Perpajakan Perjanjian pajak mengatur pendapatan, sumber, tempat tinggal, dan aktivitas yang terkena pajak di setiap negara. Sebagian besar negara OECD menganggap perjanjian sebagai penyedia kerangka kerja baku bagi seluruh negara dalam mengalokasikan yurisdiksi pajak. Pembayar Pajak yang Menghilang E-commerce dapat digunakan perusahaan dan perseorangan untuk mengubah lokasi operasional dan tempat tinggal mereka dan mempermudah orang untuk meninggalkan negara yang mempunyai pajak tinggi dengan melakukan bisnis lewat internet. Tetapi tidak semua perusahaa dan
pekerja bisa melakukan pencarian pajak yang lebih rendah. Karenanya,
pemerintah harus menurunkan pajak terhadap faktor produksi yang paling aktif. Dampak Pajak di AS Ekspansi yang terjadi di AS akibat adanya perusahaan baru akan menciptakan lapangna kerja. Selain keuntungan tersebut, saat eksekutif perusahaan melihat hukum pajak AS, mereka ragu karena terdapat bagian yang berkaitan dengan pengeluaran bunga. Hukum Antimonopoli Ditujukan untuk mencegah konsentrasi luas kekuatan ekonomi yang tidak sesuai seperti monopoli. Biasanya melibatkan tindakan pemerintah terhadap bisnis, tetapi juga melibatkan tindakan bisnis terhadap bisnis lain. Hukum dan Perilaku AS Berbeda tetapi Perbedaannya Makin Menyempit
Lebih dari 80 negara memiliki hukum antimonopoli, di Uni Eropa sering disebut kebijakan persaingan. Komisi Uni Eropa memiliki kekuasaan untuk memaksa pemerintah membubarkan perusahaan monopoli milik negara. Perbedaan antimonopoli dan praktik antara AS dengan negara lainnya yaitu hakikat konsep hukum AS, seperti penetapan harga dianggap ilegal. Artimya mereka ilegal meskipun tidak ada kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat penerapannya. Penerapan Hukum Antimonopoli Amerika Serikat di Selutuh Dunia Pemerintah As sering menerapkan hukum antimonopoli di luar batas yurisdiksinya. Contohnya Washington D.C mendakwa tiga perusahaan perkapalan asing dengan tuntutan menetapkan harga tanpa persetujuan dari Federal Maritime Commission AS. Penerapan Ekstrateritorial Kebijakan Persaingan Uni Eropa Komisi Uni Eropa adalah lembaga yang bertuga suntuk menerepkan kebijakan persaingan Uni Eropa. Komisi Uni Eropa telah berusaha menerapkan kebijakan persaingannya di luar negeri apabila ada dampak yang muncul terhadap kegiatan perdagangan di dalam Uni Eropa. Kasus Pidana Keputusan oleh pengadilan banding federal AS menegaskan bahwa hukum kriminal antimonopoli berlaku untuk perusahaan asing. Sementara keputusan yang lebih awal mengizinkan hukum antimonopoli digunakan oleh perusahaan asing dalam kasus perdata. “Toothless Tiger” Jepang Japan Fair Trade Commission bertugas untuk menerapkan hukum antimonopoli di negara tersebut disebut “toothless tiger”. Target FTC adalah perusahaan kecil, asing, atau lemah, saat lembaga ini menyelidiki perusahaan yang kuat hanya akan menghukum dengan rekomendasi. Pengajuan Persetujuan Antimonopoli Global Contohnya pemerintah AS melakukan aksi antimonopoli terhadap microsoft yang berakhir dengan denda 2,5 miliar dolar. Tarif, Kuota, dan Hambatan Perdagangan Lain Tujuan pengenaan tarif adalah untuk meningkatkan oenghasilan pemerintah, tetapi bisa digunakan untuk menghalangi masuknya produk tertentu ke dalam negeri. Hambatan
perdagangan dalam hukum nasional contohnya persyaratan menegnai kesehatan atau pengemasan.
Kerugian Kerugian adalah kerugian yang dibebankan pada orang lain, baik secara sengaja atau karena kelalaian. Pertanggungjawaban Produk Hukum pertanggungjawaban produk mengharuskan perusahaan dan pegawai serta direkturnya untuk bertanggungjawab dan kemungkinan menjadi subjek dari denda atau penjara saat produknya mengakibatkan kematian, luka, atau kerusakan. Dampak Ganti Rugi Hukuman terhadap Obat-obatan Setiap perusahaan obat jika mengetahui seseorang menggunakan obatnya setelah itu menjadi sakit, ada kemungkinan bahwa dewan juri akan menuntut pertanggungjawaban dari perusahaan tersebut.