NAMA : LISTYA NINDITA NIND ITA NIM : 2015271115 2015271115 / PPAk PPAk 27 kelas B
UNREGULATED CORPORATE REPORTING DECISIONS : CONSIDERATION OF SYSTEMS ORIENTED TEORIES P!l"#"$al E$!%!&' T(e!)' Menurut Menurut Guthrie dan Parker (1990, hal 166): Perspektif Perspektif ekonomi ekonomi politik memandang memandang laporan akuntansi sebagai sosial, politik, dan dokumen ekonomi. ekonomi. Mereka berfungsi berfungsi sebagai alat untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi ekonomi dan politik pengaturan, lembaga, dan tematema ideologis !ang !ang berkontribusi untuk kepentingan kepentingan korporasi sendiri. Pengungkap Pengungkapan an memiliki kapasitas kapasitas untuk untuk mengirimkan mengirimkan makna makna sosial, sosial, politik, dan ekonomi untuk satu set penerima laporan !ang pluralistik. Guthrie dan Parker (1990, hal 166) men!atakan lebih lan"ut bah#a laporan perusahaan tidak dapat dianggap sebagai dokumen netral, tidak memihak (atau me#akili), ban!ak badan akuntansi profesional mungkin men!arankan, tetapi lebih merupakan $sebuah produk dari pertukaran antara perusahaan dan lingkungann!a lingkungann!a dan berusaha untuk menengahi dan mengakomodasi berbagai kepentingan bagian. Pandangan ini konsisten dengan. %ur&hell et al. (19'0, (19'0, hal 6) !ang menun"uk menun"ukkan kan akuntan akuntansi si !ang !ang tidak tidak dapat dapat diliha dilihatt semata semata sebaga sebagaii pertemuan kalkulasi rutin, fungsi kohesif dan pengaruh mekanisme ekonomi dan mana"emen so&ial. eori ekonomi politik telah dibagi (mungkin agak sederhana, namun demikian berguna) ke dalam dua bagian besar !ang abuabutidak "elas, *#en + adam (1996) telah memberi label klasik dan bor"uis. -konomi politik klasik adalah berkaitan dengan kar!a pilsuf seperti arl Mark dan kelas kelas kepentingan, konflik stru&tural, ketimpangan, dan peran /egara (*#en + dams, dams, 1996). ontras dengan dengan ber"ois ber"ois teori ekonomi politik menurut ouh! dan laers (1992) mengabaikan unsurunsur !ang lebih besar dan, sebagai hasiln!a, adalah konten untuk melihat dunia sebagai dasarn!a pluralistik. Le*"#"&a$' T(e!)' eori eori legiti legitimasi masi (3egit (3egitima ima&! &! theor! theor!)) berfok berfokus us pada pada intera interaksi ksi antara antara perusa perusahaa haan n dengan dengan mas!arakat. mas!arakat. eori eori ini men!atakan men!atakan bah#a organisasi organisasi adalah bagian bagian dari mas!arakat sehingga harus memperhatikan normanorma sosial mas!arakat karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate. 3egitimasi dapat dianggap sebagai men!amakan persepsi atau asumsi bah#a tindakan !ang !ang dilaku dilakukan kan oleh oleh suatu suatu entita entitass adalah adalah merupa merupakan kan tindak tindakan an !ang !ang diingi diinginka nkan, n, pantas pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, keper&a!aan. 3egitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi mas!arakat kepada perusahaan men"adi faktor !ang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan. 3egitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu !ang diberikan mas!arakat kepada perusahaan dan sesuatu !ang diinginkan atau di&ari perusahaan perusahaan dari mas!arakat. 4engan demikian legitimasi legitimasi memiliki memiliki manfaat manfaat untuk menduk mendukung ung keberla keberlangs ngsung ungan an hidup hidup suatu suatu perusa perusahaa haan. n. 3egiti 3egitimas masii merupa merupakan kan sistem sistem pengelolaan perusahaan !ang berorientasi pada keberpihakan terhadap mas!arakat ( society), society), pemerintah indiidu dan kelompok mas!arakat. 5ntuk itu, sebagai suatu sistem !ang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan mas!arakat. *per *peras asii peru perusa saha haan an haru haruss sesu sesuai ai deng dengan an hara harapa pan n dari dari mas! mas!ar arak akat at.. 4eeg 4eegan an,, men!at men!ataka akan n legiti legitimasi masi dapat dapat dipero diperoleh leh manaka manakala la terdapa terdapatt kesesua kesesuaian ian antara antara kebera keberadaa daan n perusahaan tidak mengganggu atau sesuai ( congruent ) dengan eksistensi sistem nilai !ang ada ada dala dalam m mas! mas!ar arak akat at dan dan ling lingku kung ngan an.. eti etika ka ter" ter"ad adii perg perges eser eran an !ang ang menu menu"u "u ketidaksesua ketidaksesuaian, ian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan perusahaan dapat teran&am. teran&am. 4asar pemikiran teor teorii ini ini adal adalah ah orga organi nisas sasii atau atau peru perusa saha haan an akan akan teru teruss berla berlan" n"ut ut kebe keberad radaan aann! n!aa "ika "ika mas!arakat men!adari bah#a organisasi beroperasi untuk sistem nilai !ang sepadan dengan
sistem nilai mas!arakat itu sendiri. eori legitimasi mengan"urkan perusahaan untuk me!akinkan bah#a aktiitas dan kiner"an!a dapat diterima oleh mas!arakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung "a#ab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh mas!arakat. S#ake(!l+e) T(e!)' eori stakeholder berkaitan dengan dua elemen !aitu: 1. -tika (moral) atau &abang normatie (dimana "uga dieptimbangkan sebagai sbeuah perspektif), dan . 7abang positif (mana"erial) 4ari kedua elemen diatas se&ara eksplisit mempertimbangkan berbagai kelompok (dari stakeholder) !ang ada dalam mas!arakat, bagaimana harapan dari kelompok stakeholder tertentu dapat mempun!ai lebih (kurang) pengaruh pada strategi perusahaan. hal ini dapat mempun!ai implikasi bagaimana harapan stakeholder dipertimbangkan dan dikelola oleh perusahaan. erdapat kesamaan antara teori legitimasi dengan teori stakeholder, maka tidak tepat untuk membedabedakan, membuat satu teori rialn!a. Perspektif moral (dan normatie) dari stakeholder teori men!atakan bah#a semua stakeholder mempun!ai hak untuk diperlakukan se&ara #a"ar oleh sebuah organisasi, dan bah#a isu stakeholder po#er tidak se&ara langsung relean. 4efinsi hak stakehokder oleh 8reedman dan eed (19', p.91) !aitu apapun kelompok !ang dapat diidentifikasi atau indiidu !ang dapat mempengaruhi pen&apaian sebuah tu"uan organisasi, atau dipengaruhi oleh pen&apaian dari sebuah tu"uan organisasi. 7larkson (1992) membagi stakeholder kedalam stakeholder utama dan stakeholder pendukung. ;eluruh stakeholder (primar! dan pendukung) mempun!ai hak minimum tertentu !ang tidak dapat dilanggar atau diabaikan. 4engan kata lain perspe&tie etika tersebut men!atakan bah#a semua stakeholder "uga mempun!ai hak untuk diberikan informasi tentang bagaimana organisasi mempengaruhi stakeholder (mungkin melalui polusi, beasis#a komunitas, proisi kar!a#an, inisiatif keselematan, dll) meskipun stakeholder sendiri memilih untuk tidak menggunkaan informasi ersebut, dan meskipun mereka tidak dapat mempun!ai pengaruh langsung pada kelangsungan hidup organisasi. %erkaitan dengan hak terhadap informasi dapat mempertimbangkan penelitian Gra!, *#en an dams< (1996) perspektif dari akuntabilitas !ang digunakan dalam model akuntabilitas. kuntabilitas berhubungan dengan tanggung"a#ab atau tugas: anggung"a#ab untuk men"alankan tindakan tertentu (atau menahan diri dari melakukan tindakan tertentu), dan anggung"a#ab untuk men!ediakan laporan dari tindakan tersebut. I%s#"#,s"!%al T(e!)' eori institusional ( Institutional Theory)atau teori kelembagaan dasar pikirann!a adalah terbentukn!a organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional !ang men!ebabkan ter"adin!a institusionalisasi. =ukler (19'>) dalam 4onaldson (1992), men!atakan bah#a ide atau gagasan pada lingkungan institusional !ang membentuk bahasa dan simbol !ang men"elaskan keberadaan organisasi dan diterima ( taken for granted ) sebagai normanorma dalam konsep organisasi. eori kelembagaan dalam administrasi publik berkaitan dengan organisasi dan mana"emen institusi publik, men&akup hubungan antara struktur organisasi, peraturan terkait serta norma norma, dan proses organisasi, perilaku, hasil, dan akuntabilitas lembaga publik. 4alam administrasi publik, istilah lembaga biasan!a menga&u pada sebuah organisasi publik !ang dapat memanggil otoritas negara untuk menegakkan keputusann!a. 4alam konteks ini,
lembagalembaga umum didefinisikan sebagai konstruksi sosial, aturan dan normanorma !ang membatasi perilaku indiidu dan kelompok. eori kelembagaan baru (ne# institutional theor!), "uga dikenal sebagai paham neo kelembagaan (neoinstitutinalism). Para ilmu#an menelusuri mun&uln!a teori kelembagaan mengenai reaksi terhadap mun&uln!a paham perilaku ilmu sosial. 4alam suatu peristi#a, teori kelembagaan !ang mungkin merupakan pendekatan teoritis tunggal !ang terpopuler de#asa ini di dalam administrasi publik, sebagaimana diendors oleh ? George 8rederi&son (1999) !ang merupakan salah satu figur terkemuka di bidang teori administrasi publik. ?all + a!lor (1996), membedakan tiga tradisi pada paham kelembagaan: 1. Pilihan rasional (rational &hoi&e). . Paham kelembagaan historis (histori&al institutionalism). . Paham kelembagaan sosial (sosiologi&al institutionalism). onsep utama dan s!arat: 3embagalembaga (institutional), merupakan strukturstruktur pemerintahan • berdasarkan aturan, norma, nilai, dan sistemsistem makna kultural. epemerintahan sebagai "e"aring ker"a (goernan&e as • net#orking) , merangkulmen&akup intitusi ke dalam seluruh sektor dan bagian dari konstribusin!a mengenai isuisu administrasi publik di dalam dunia kepartneran antar sektor !ang lebih besar, kebersamaanker"asama, dan saling memberi. epemimpinan transformasi (transformation leadership), adalah analisis kelembagaan • !ang mengandalkan peranperan baru para pemimpin agensi di dalam kepemerintahan, melalui "aringan"aringan, merekonstruksi simbol dan maknamakna. Pengandungan dan legitimasi (embeddedness and legitimation), melakukan asumsi • asumsi tentang indiidu !ang men"adi rasional, dan aktoraktor !ang memaksimalkan manfaat. Prilaku men"adi sesuatu !ang berakar dan relektif terhadap kontekskonteks gandamuti !ang meliputi kultur, kerangka hukum, kepentingan agensi. 3egitimasi organisasi, keper&a!aan !ang #a"ar men!atakan bah#a legitimasi memba#a • kepada konstinuasi arus sumber atas nama organisasi, sehingga me#u"udkan efektifitas organisasi dalam men&apai efisiensi agensi. Pengimplementasian teknologi, teori pengundangan teknologi adalah sebuah &ontoh • dari teori institusional kelembagaan !ang menekankan penanamanpelekatan (embeddedness), bagi isi adopsi terhadap teknologi informasi. etekunan kultural (&ultural persisten&e), tiga langkah tentang pembangunan kultur • kelembagaan: habitkebiasaan, keob"etifan, sedimentasi.
