NAMA
: RIZKI ARIFANI
NIM
: 7103330037
JURUSAN
: AKUNTANSI PEMERINTAHAN
MATA KULIAH KULIAH : ACCOU ACCOUNTING NTING FR BAB 5 TATANAN KELEMBAGAAN Ada Ada bebe bebera rapa pa pend pendek ekat atan an untu untuk k memb membah ahas as tatan tatanan an kele kelemb mbaga agaan an di bida bidang ng pemberantasan korupsi. Pertama, membahas tatanan kelembagaan dari perkembangannya lintas waktu. Pendekatan Pendekatan ini menekankan menekankan check check and balance balance dalam sistem pemerintahan. Kedua, membahas tatanan kelembagaan yang khusus menangani pemberantasan korupsi,dari perkembangannya lintas waktu. Pendekatan ini menunjukkan apakah pemerintah secara historis mempunyai komitmen memberantas korupsi. Ketiga Ketiga,, mengka mengkaji ji bagaim bagaimana ana lembag lembaga-le a-lemba mbaga ga beruru berurusan san dengan dengan pember pemberant antasan asan korupsi, berinteraksi satu sama lain. Keempat, mengadakan studi banding lembaga-lembaga yang berurusan dengan pemberantasan korupsi di berbagai negara. TATANAN KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN
Di tingka tingkatt pusat pusat kit melihat melihat empat empat kelomp kelompok ok kelemb kelembaga agaan. an. Pertam Pertama, a, kelomp kelompok ok lembaga yang mencerminkan perwakilan rakyat. Kedua, adalah persiden dan wakil presiden yang mewakili kekuasaan pemerintahan negara. Ketiga, kelompok yang mewakili kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dna mahkamah konstitusi. Untuk pembahasan kelembagaan dalam bab ini, kita hanya akan melihat dua badan peradilan di bawah Mhakamah Agung, ykni Pengadilan egeri dan Pengadilan !inggi, baik yang berada di Pusat maupun di Daerah . badan peradilan lainnya terdiri atas badan-badan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Komisi yudisial bersi"at mandiri yang berwenang mengusulakan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Mahkamah kontitusi berwenag mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersi"at "inal untuk menguji undang-undang terhdap terhdap Undang Undang-Un -Undan dang g Dasar, Dasar, memutu memutuss sengket sengketaa kewena kewenanga ngan n lembag lembagaa negara negara yang yang kewenangan kewenangannya nya diberikan diberikan oleh Undang-Und Undang-Undang ang Dasar, memutuskan memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselihan tentang hasil pemilihan umum. umum. #A$ adalah adalah lembag lembaga-le a-lemba mbaga ga di tingka tingkatt nasion nasional al yang yang bertan bertanggu ggungj ngjawa awab b untuk untuk mengaudit penerimaan dan belanja negara. !ujuan utama #A$ adalah mengawasi pengelolaan keuang keuangan an negara negara dan kualit kualitas as serta serta kredib kredibilit ilitas as pelapo pelaporan ran keuang keuangan an pemeri pemerintah ntah.. #A$ menyampaikan in"ormasi yang dibutuhkan lembaga perwakilan rakyat dan masyarakat luas, dan membuat pemerintah akuntabel terhadap pengelolaan keuangan negara dan aset negara. LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI
Komisi Pemberantasan Korupsi %KPK& yang berdiri pada tanggal '( Desember tahun '))* bukanlah lembaga pemberantasan korupsi yang pertama di $ndonesia. KPK didirikan karena kelamahan aparat penegak hukum di bidang penyelidikan dan penyidikan %kepolisian dan kejaksaan&dalam menghadapi tuntutan kon+ensi pemberantasan korupsi P % United Nations Convention Againt Corruption Corruption - UA&. #esudah KPK berdiri, dalam era pemerintahan #usilo ambang udhoyono lahir !im Pemburu Koruptor dan !imtastipikor yang dikomandoi oleh pimpinan Kejaksaan Agung. !ugas !im Pemburu Koruptor selain memburu para koruptor yang kini bebas di luar negeri, juga berupaya mengembalikan aset-aset milik negara yang dibawa mereka kabur ke luar negeri. Tugas a! "#$#!ag KPK
KPK dibent dibentuk uk dengan dengan tujuan tujuan mening meningkat katkan kan daya daya guna guna dan hasil hasil guna guna terhad terhadap ap upaya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. !ugas-tugas KPK meliputi kegiatan/ 0. Koordinasi Koordinasi dengan dengan instansi instansi yang yang berwenag berwenag melakukan melakukan pemberan pemberantasan tasan tindak tindak pidana pidana korupsi. '. #uper+isi #uper+isi terhadap terhadap instansi instansi yang yang berwenang berwenang melakukan melakukan pembera pemberantasan ntasan tindak tindak pidana pidana korupsi. *. Penyelidik Penyelidikan, an, penyidika penyidikan, n, dan penuntu penuntutan tan terhadap terhadap tindak tindak pidana korupsi. korupsi.
1. Penceg Pencegaha ahan n tinda tindak k pidan pidanaa korup korupsi. si. 2. Pemantauan %monitoring %monitoring & penyelenggaraan pemerintahan negara. Tugas K%%&'!as'
Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang/ 0. Mengoordin Mengoordinasikan asikan penyelid penyelidikan, ikan, penyidi penyidikan kan , dan penututa penututan n terhadap terhadap tindak pidana pidana korupsi. '. Meletakkan Meletakkan sistem sistem pelaporan pelaporan dalam dalam kegiatan kegiatan pembera pemberantasan ntasan tindak tindak pidana pidana korupsi korupsi.. *. Memint Memintaa in"orm in"ormasi asi tentang tentang kegiat kegiatan an pemberan pemberantasa tasan n tindak tindak pidana pidana korups korupsii kepada kepada instansi terkait. 1. Melaks Melaksana anakan kan dengar dengar pendapat pendapat atau pertemuan pertemuan dengan dengan instansi instansi yang yang berwen berwenang ang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Meminta Meminta laporan laporan instansi instansi terkait terkait mengen mengenai ai pencegaha pencegahan n tindak tindak pidana. pidana. Tugas Su(#&)'s'
Dalam melaksanakan tugas super+isi, KPK berwenang/ 0. Melk Melkuk ukan an peng pengaw awas asan ana, a, pene peneli liti tian an,, atau atau pene penela laah ahan an terh terhad adap ap inst instan ansi si yang yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan melaksanakan pelayanan publik. '. Mengam Mengambil bil ahli penyidik penyidikan an atau penunt penuntuta utan n terhad terhadap ap pelaku pelaku tindak tindak pidana pidana korups korupsii yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Tugas P#!*#+'',a!- P#!*'',a!- a! P#!u!.u.a!
KPK berwenang untuk/ 0. Melaku Melakukan kan penyad penyadapa apan n dan merekam merekam pembic pembicaraa araan. n. '. Memeri Memerinta ntahka hkan n seseoran seseorang g pergi pergi ke luar luar negeri. negeri. *. Memint Memintaa keteran keterangan gan kepada kepada bank atau lembaga lembaga keuangan keuangan lainnya lainnya tentang tentang keadaan keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
1. Meme Memeri rint ntah ahka kan n kepa kepada da bank bank atau atau lemb lembag agaa keua keuang ngan an lain lainny nyaa untu untuk k memb memblo loki kirr rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihk lain yang terkait. 2. Meme Memeri rint ntah ahka kan n kepa kepada da pimp pimpin inan an atau atau atasa atasan n tersan tersangk gkaa untu untuk k memb member erhe hent ntik ikan an sementara tersangka dari jabatannya. 3. Memint Memintaa data data kekaya kekayaan an dan data perpajak perpajakan an tesangka tesangka atau terdakwa terdakwa kepada kepada instansi instansi yang terkait. 4. Meng Menghe hent ntik ikan an seme sement ntar araa suat suatu u trans transak aksi si keua keuang ngan an,, tran transa saks ksii perd perdag agan anga gan, n, dan dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara peri5inan, lisensi, serta konsesi yang dilakukan dilakukan atau dimiliki dimiliki oleh tersangka atau terdakwa terdakwa yang diduga berdasarkan berdasarkan bukti bukti awal awal yang yang cukup cukup ada hubung hubungann annya ya dengan dengan tindak tindak pidana pidana korup korupsi si yang yang sedang sedang diperiksa. 6. Memint Memintaa bantua bantuan n $nterpol $nterpol $ndonesia $ndonesia atau instans instansii penega penegak k hukum hukum negara negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. (. Memi Memint ntaa bant bantua uank nkep epol olis isia ian n atau atau inst instan ansi si lain lain yang yang terk terkai aitt untu untuk k mela melaku kuka kan n penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Tugas P#!/#gaa!
Dalam melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang/ 0. Mela Melaku kuka kan n
pen penda"t da"tar aran an dan dan
pemer emerik iksa saan an terh terhad adap ap lapo lapora ran n
harta arta kek kekayaa ayaan n
penyelanggara negara. '. Menerima Menerima laporan laporan dan dan menetapkan menetapkan status grati"ikasi. grati"ikasi. *. Menyelengg Menyelenggarakan arakan program program pendidik pendidikan an antikorupsi antikorupsi pada pada setiap jenjang jenjang pendidik pendidikan. an. 1. Meranc Merancang ang dan mendoron mendorong g terlaks terlaksana ananya nya program program sosial sosialisas isasii pember pemberant antasan asan tindak tindak pidana korupsi. 2. Melakukan Melakukan kampan kampanye ye antikor antikorupsi upsi kepada kepada masyarakat masyarakat umum. umum.
3. Melakukan Melakukan kerja kerja sama bilateral bilateral ataun multilat multilateral eral dalam pembera pemberantasan ntasan tindak tindak pidana pidana korupsi. Tugas P#a!.aua! 2M%!'.%&'!g 2M%!'.%&'!g
Dalam melaksanakan tugas monitor, KPK berwenang/ 0. Melaku Melakukan kan pengkaj pengkajian ian terhadap terhadap istem pengelol pengelolaan aan administr administrasi asi di semua lembaga lembaga negara dan pemerintah. '. Member Memberii saran saran kepada kepada pimpin pimpinan an lembaga lembaga negara negara dan pemerin pemerintah tah untuk untuk melaku melakukan kan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi. *. Melapo Melaporka rkan n kepada kepada Presiden Presiden 7epubli 7epublik k $ndone $ndonesia, sia, Dewan Dewan Perwaki Perwakilan lan 7akyat 7akyat dan adan Pemeriksa Keuangan, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. K#$a4'a! a! La&a!ga!
KPK berkewajiban untuk / 0. member memberika ikan n perlin perlindun dungan gan terhadap terhadap saksi atau pelapo pelaporr yang yang menyam menyampai paikan kan laporan laporan taupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. '. Memb Memberi erika kan n in"o in"orm rmas asii kepa kepada da masy masyar arak akat at yang yang meme memelu luka kan n atau atau memb memberi erika kan n bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditandatanganinya. ditandatanganinya. *. Meny Menyus usun un lapo laporan ran tahu tahuna nan n dan dan meny menyam ampa paik ikan annn nnya ya kepa kepada da Pres Presid iden en 7epu 7epubl blik ik $ndonesia, Dewan Perwakilan 7akyat $ndonesia, dan dan Pemeriksa Keungan. 1. Mene Menega gakk kkan an sump sumpah ah jaba jabata tan. n. 2. Menj Menjal alan anka kan n tuga tugas, s, tang tanggu gung ng jawa jawab, b, dan dan wewe wewena nang ngny nyaa berd berdasa asark rkan an asas-a asas-asas sas tersebut di atas. Pimpinan, tim penasihat, dan pegawai pegawai KPK dilarang dilarang /
0. Mengadakan Mengadakan hubung hubungan an langsung langsung atau tidak tidak langsung langsung dengan dengan tersangka tersangka atau pihak pihak lain lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun. '. Menang Menangani ani perkara perkara tindak tindak pidana pidana korups korupsii yang yang pelaku pelakunya nya mempunya mempunyaii hubung hubungan an keluarga sedsarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan. *. Menj Menjab abat at komi komisar saris is atau atau dire direks ksii suat suatu u peser peseroa oan, n, orga organ n yaya yayasa san, n, peng pengaw awas as atau atau pengurus koperasi, dan jabatan pro"esi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut. ANTI6CORRUPTION ANTI6CORRUPTION AGENCIES
Ada dua model model AA, yakni yakni multi-agenc multi-agencyy model dan single-agency model. egara yang menerapkan multi-agency model meman"aatkan lembaga-lembaga penegak hukum yang sudah ada %seperti %seperti kepolisian, kepolisian, kejaksaan, pengawas pasar modal, modal, pengawas pengawas perbankan8b perbankan8bank ank sentral, lembaga ombudsman, dan lain-lain& dan membangun satu lembaga khusus. $ndonesia adalah contoh negara yang menerapkan multi-agency model. Kebanyakan negara 9ropa arat dan Amerika #erikat juga menerapkan multi-agency model. Pengalaman $ndonesia dan #ingapura juga menunjukkan adanya dua pola kelahiran AA. Ada AA yang lahir karena kesadaran bernegara yang sehat. :uga ada AA yang lahir kare karena na nega negara ra yang yang bers bersan angk gkut utan an mera merati ti"i "ika kasi si Unit United ed Nati Nation onss Conv Conven enti tion on Agai Agains nstt Corruption %UA&. LANSKAP AUIT PEMERINTAHAN
!idak da istilah generik untuk ;audit< dalam kosa kata pemerintahan %administrasi nega negara& ra&.. ang ang ada ada adala adalah h ;pem ;pemer erik iksaa saan< n< untu untuk k audi auditt dalam dalam kosa kosa kata kata peme pemeri rint ntah ahan an %adm %admin inis istr tras asii
nega negara ra&. &. ang ang ada ada adal adalah ah ;pem ;pemei eirk rksa saan an<<
untu untuk k audi auditt ekst ekster ern, n, dan dan
;pen ;penga gawa wasan san<< untu untuk k audi auditt inte intern rn.. =leh =leh kare karena na itu, itu, judu judull bagi bagian an ini ini adal adalah ah >and >andsk skap ap Pemeriksaan Pemerintahan %?o+erment Audit >andscape& dan bukan >andskap Pemeriksaan Keuangan egara atau >andskap Pengawasan Keuangan egara. eberapa "aktor yang melemahkan proses audit. Pertama, PK menghadapi Kendalakendala sumber daya yang parah. Kedua, tidak adanya undang-undang audit negara modern meyebabkan bnayak kerancuan di balik mana orgnisasi-organisasi yang ingin menghindari
audi auditt bisa bisa berse bersemb mbun unyi yi.. Keti Ketiga ga,, Parl Parlem emen en,, Depa Depart rtem emen en Keua Keuang ngan an,, dan dan depa depart rtem emen en-depa depart rtem emen en
tekn teknis is
tida tidak k
memp mempun unya yaii
pros proses es yang yang diga digari risk skan an seca secara ra jela jelass
untu untuk k
menindaklanjuti temuan-temuan audit dan mengambil alih langkah perbaikan, dan sebagai akib akibat atny nyaa tida tidak k terja terjadi di tind tindak ak lanj lanjut ut sist sistem emati atis. s. Keem Keempa pat, t, sepert sepertii dicat dicatat, at, PK PK tida tidak k berwenang mengumumkan temuan-temuannya. temuan-temuannya. LSM a! P#&s s#aga' K#+%(%, P#!#,a!
>embaga #wadaya Masyarakat %>#M& atau on-?o+ernmental =rgani5ation %?=& bersama pers bukan bagian dari tatanan kelembagaan pemerintahan. amun, >#M dan pers memain memainkan kan peran peran pentin penting g dalam dalam proses proses check and balance; peran mereka adalah sebagai kelompok kelompok penekan atau pressure group. >#M dan pers menyuarakan rasa ketidakadilan di dalam masyarakat, misalnya penuntutan oleh kejaksaan terhdapa Prita Mulyasari yang di dala dalam m e-mail @nya mengeluhkan mengeluhkan perlakuan 7umah #akit =mni $nternation $nternational al %!angerang %!angerang anten&. 7umah #akit =mni $nternational mengadukan kasus ini ke kepolisian.
PENGAILAN TIPIKOR
Pada Pada tangga tanggall '( =ktobe =ktoberr '))(, '))(, Undang Undang-Un -Undan dang g omor omor 13 !ahun !ahun '))( '))( tentan tentang g Pengad Pengadila ilan n !indak !indak Pidana Pidana Korup Korupsi si diunda diundangk ngkan. an. Pengad Pengadila ilan n !indak !indak Pidana Pidana Korup Korupsi si merupakn pengadilan khusus yang berada di dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan !indak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten8kota di $ndonesia, yang jumlahnya hampir 2)). Mahkamah Agung memastikan pengadilan tindak pidana korupsi terbentuk di tujuh pro+insi dalam tahun ')0). Di pengadilan !ipikor keadaaannya berbeda. Pada semester $-'))(, dari '( perkara dengan *' terdakwa yang diperiksa dan diputus, tidak ada satu pun yang di+onis bebas. #emua terdakwa di+onis bersalah. Pengadilan !ipikor juga tak pernah menjatuhkan +onis percobaan atau dibawah satu tahun penjara. 7ata-rata di+onis di atas empat tahun. Demikian kata ebri Diansyah, peneliti $B.
