Umum Pengelolaan Sungai dapat berupa operasi, pemeliharaan dan normalisasi agar dapat memanfaatkan sungai secara optimal, maka perlu menjaga dan mengamankan jaringan sungai agar selalu berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan memperhatikan kelestariannya. Melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan II berupaya untuk melakukan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Manual Operasi dan Pemeliharaan Sungai Kalimantan Tengah yang dilakukan pada lokasi sungai tersebar di Kalimantan Tengah yang menjadi Kewenangan Pusat. Kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan acuan yang dipergunakan dalam kegiatan lebih lanjut.
1.1.2.
Maksud dan Tujuan Kegiatan Maksud dari Kegiatan ini adalah untuk membuat suatu uraian penjelasan mengenal pedoman-pedoman dalam Pengelolaan operasi dan pemeliharaan jaringan sungai dan tata cara pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai, serta acuan tentang menghitung angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan jaringan sungai.
Tujuan dari kegiatan ini adalah membuat pedoman/manual operasi dan pemeliharaan sungai tersebar di Kalimantan Tengah.
Lap. Pendahuluan | 1 - 1
Walkthrough Sungai Kalimantan Tengah
1.1.3.
Sasaran Untuk mencapai tujuan diatas maka sasaran kegiatan ini meliputi : 1. Tersusunnya manual pelaksanaan OP sungai di Kalimantan Tengah 2. Tersusunnya pedoman untuk menghitung angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sungai di kalimantan tengah Tersusunnya buku pintar Pengairan dalam pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan operasi dan pemeliharaan sungai di Kalimantan Tengah.
1.1.4.
Penerima Manfaat Penerima manfaat hasil pekerjaan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang menaungi kegiatan terkait prasarana air tanah dan air baku.
1.1.5.
Lokasi Kegiatan Adapun lokasi legiatan pembuatan manual operasi dan pemeliharaan sungai Kalimantan Tengah ini pada jaringan sungai tersebar di Kalimantan Tengah. Lebih spesifik lagi lokasi kegiatan adalah Sungai Barito Kab. Barito Timur, Kab. Barito Selatan, Kab.Utara.
1.1.6.
Sumber Pendanaan Pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya kurang Iebih Rp. 460.000.000,00,(E mpat R atus E nam Puluh J uta R upiah). Termasuk PPN dibiayai APBN Tahun Anggaran 2017.
1.1.7.
Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama PPK OP SDA III : Prawitasari, ST. Organisasi PPK: Satuan Kerja (Satker) OP SDA Kalimantan II.
Lap. Pendahuluan | 1 - 2
Walkthrough Sungai Kalimantan Tengah
1.1.8.
Lingkup Pekerjaan Lingkup pekerjaan Fasilitasi Penyusunan Manual OP Sungai Provinsi Kalimantan Tengah mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Persiapan a. Menyusun Program Kerja, Alokasi Tenaga Kerja dan Konsepsi Pekerjaan. b. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data-data Bangunan Sungai yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat. c. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan sungai. 2. Kegiatan Survey Lapangan. 3. Kegiatan Pembuatan Manual Operasi dan Pemeliharaan sungai tersebar di Kalimantan Tengah. a. Menyusun kriteria kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai. b. Menyusun tata cara pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai. c. Membuat form/blanko- blanko operasi dan pemeliharaan serta petunjukpetunjuk pengisiannya. d. Membuat bagan alur pelaporan blanko operasi dan pemeliharaan sungai e. Menyusun Struktur organisasi pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai. f.
Membuat Pedoman/acuan untuk perhitungan angka kebutuhan nyata (Aknop) operasi dan Pemeliharaan sungai.
1.1.9.
Keluaran Keluaran pekerjaan terdiri dari : a)
Laporan RMK (5 rangkap);
b)
Laporan Pendahuluan (5 rangkap);
c)
Laporan Bulanan (4 x 5 rangkap);
d)
Laporan Antara (5 rangkap);
e)
Laporan Draf Akhir (5 rangkap)
f)
Laporan Akhir (10 rangkap);
Lap. Pendahuluan | 1 - 3
Walkthrough Sungai Kalimantan Tengah
g)
Laporan Topografi (5 rangkap)
h)
Laporan Penunjang Sosio Agro Ekonomi (4 rangkap)
i)
Laporan Inventarisasi dan Permasalahan Lainnya (4 rangkap)
j)
Buku Manual OP Sungai Provinsi Kalimantan Tengah dengan rincian Satker 10 (sepuluh) rangkap.
k)
Harddisk (1 buah).
1.1.10. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender atau 4 (empat bulan) bulan terhitung sejak penerbitan SPMK.
