.,kfjkfhjfgfg
1.1.
Latar Belakang
Kota Bekasi merupakan salah satu kota satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Barat, Indonesia. Nama Bekasi berasal dari kata bagasasi yang artinya sama dengan candrabaga candrabaga yang tertulis dalam Prasasti Tugu Era Kerajaan Tarumanegara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Kota ini merupakan bagian dari megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. di Indonesia. Saat ini Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. 1 Kota Bekasi juga dijuluki sebagai Kota Patriot dan Kota Pejuang.
Dalam Buku Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2016, jumlah penduduk Kota Bekasi tahun 2016 yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bekasi Tahun 2017 adalah sebesar 2.803.283 juta jiwa yang tersebar di 12 kecamatan, seperti seperti terlihat dalam tabel berikut:
1
McGee, T.G.; Robinson, I.M., (1996). The mega-urban regions of Southeast Asia . UBC Press. Press. ISBN 0-77480548-X
Bab 1 - Pendahuluan | 1- 1
Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kota Bekasi Tahun 2016 No
Nama Sungai
Laki-Laki (jiwa)
Perempuan (jiwa)
Jumlah (jiwa)
Kepadatan jiwa/km2
1
Pondok Gede
149.141
148.934
298.075
16.374
2
Jatisampurna
70.232
71.247
141.479
7.200
3
Pondok Melati
77.748
77.659
155.407
6.537
4
Jatiasih
123.256
120.951
244.207
9.361
5
Bantargebang
62.550
56.680
119.230
5.656
6
Mustika Jaya
122.527
121.390
243.917
6.537
7
Bekasi Timur
132.053
127.826
259.879
19.691
8
Rawalumbu
127.107
129.515
256.622
13.862
9
Bekasi Selatan
113.935
113.311
227.246
13.256
10
Bekasi Barat
152.477
146.703
299.180
14.476
11
Medansatria
93.244
91.743
184.987
10.363
12
Bekasi Utara
189.154
183.900
373.054
16.334
1.415.440
1.389.859
2.803.283
21.049
Total
Sumber: BPS Kota Bekasi 2017 tentang Kependudukan
Berdasarkan publikasi tersebut di atas, jumlah penduduk tertinggi pada Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 13,46% (373.054 jiwa), Bekasi Barat 11,47% (299.180 jiwa), Pondok Gede 11,18% (298.075 jiwa) dan terendah di Kecamatan Bantargebang sebesar 4,04% (119.230 jiwa).
Sebagai kawasan hunian masyarakat urban dengan luas 210,49 hektar 2, Kota Bekasi banyak membangun kawasan perumahan yang sering disebut dengan kota mandiri, diantaranya adalah Perumahan Kota Harapan Indah, Kemang Pratama, dan Galaxi City. Selain itu perumahan-perumahan tersebut, pengembang Summarecon Agung juga telah dan sedang membangun kota mandiri Summarecon Bekasi seluas 240 hektar3 di Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medan Satria.4
2
BPS Kota Bekasi, 2017 http://summareconbekasi.com/sb/concept 4 Summarecon Investasi Rp5 Triliun Bangun Kota Mandiri Bekasi". www.kapanlagi.com. 8 Mei 2008. 3
Bab 1 - Pendahuluan | 1- 2
Perekonomian Bekasi ditunjang oleh kegiatan perdagangan, perhotelan, restoran dan industri. Pada awalnya pusat pertokoan di Bekasi hanya berkembang di sepanjang jalan Ir. H. Juanda yang membujur sepanjang 3 km dari alun-alun kota hingga terminal Bekasi. Di jalan ini terdapat berbagai pusat pertokoan yang dibangun sejak tahun 1978. Selanjutnya sejak tahun 1993, kawasan sepanjang Jl. Ahmad Yani berkembang menjadi kawasan perdagangan seiring dengan munculnya beberapa mal serta sentra niaga. Pertumbuhan kawasan perdagangan terus berkembang hingga jalan K. H. Noer Ali (Kalimalang), Kranji, dan Kota Harapan Indah. Selain itu keberadaan kawasan industri di kota ini, juga menjadi mesin pertumbuhan ekonominya, dengan menempatkan industri pengolahan sebagai yang utama. 5 Lokasi industri di Kota Bekasi terdapat di kawasan Rawa Lumbu dan Medan Satria.
Sejalan dengan perkembangan Kota Bekasi yang dibarengi dengan pertumbuhan penduduk, perencanaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang memadai sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakatnya harus dilaksanakan.
Saat ini, Kota Bekasi memiliki 3 (tiga) TPU yang telah digunakan (TPU Perwira, TPU Pedurenan dan TPU Jatisari). Selain itu masih terdapat 2 (dua) lokasi TPU yang masih belum direncanakan pembangunan fisiknya (belum digunakan sebagai tempat pemakaman). Selain TPU, tempat pemakaman lain yang digunakan oleh masyarakat adalah berupa tanah wakaf yang tersebar di seluruh Kota Bekasi dengan luas 109,9 hektar6.
Perencanaan
TPU
Kota
Bekasi
salah
satunya
adalah
juga
untuk
memenuhi/mencapai proporsi 30% (tiga puluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bekasi. Saat ini kekurangan RTH Kota Bekasi seluas kurang lebih 6.700 Ha, yang terdiri dari: RTH Publik seluas kurang lebih 4.210 Ha (20%) dan RTH Privat seluas kurang lebih 2.105 Ha (10 %) 7.
5 6
7
Setyawan, T.B.; Oong A. (2002). Prospek ekonomi kota Bekasi . Lembaga Pemantau Reformasi. Pekerjaan Identifikasi dan Pembuatan Peta Tematik TPU Kota Bekasi, Dinas Pertamanan Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum – Kota Bekasi 2014 Pekerjaan Masterplan RTH Kota Bekasi 2014.
Bab 1 - Pendahuluan | 1- 3
Melalui pekerjaan penyusunan
rencana induk (masterplan) TPU Kota Bekasi ini,
diharapkan standar pelayanan minimum kebutuhan masyarakat akan makam dan pemakaman dapat terencana dengan baik.
1.2.
Maksud dan Tujuan Kegiatan
Maksud kegiatan ini adalah melakukan penyusunan Rencana Induk Tempat Pemakaman Umum Kota Bekasi sebagai perwujudan dari Visi dan Misi Kota Bekasi dalam membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya perencanaan yang komprehensif dan dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan pendanaan pengembangan TPU, yang dialokasikan dari APBD Kota Bekasi, APBD Propinsi, Pemerintah Pusat dan Sumber pendanaan lain non pemerintah.
1.3.
Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan ini terdiri dari ruang lingkup lokasi dan ruang lingkup materi. Berikut penjelasannya: 1. Lingkup Lokasi Lokasi berada di Kota Bekasi dengan letak geografis Kota Bekasi berada pada 106o48’28’’ – 107o27’29’’ Bujur Timur dan 6 o10’6’’ – 6o30’6’’ Lintang Selatan. Kondisi Topografi kota Bekasi dengan kemiringan antara 0 – 2 % dan terletak pada ketinggian antara 11 m – 81 m di atas permukaan air laut. a. Ketinggian >25 m terletak di Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur dan Pondok Gede. b. Ketinggian 25 – 100 m terletak di Kecamatan Bantargebang, Pondok Melati, Jatiasih. Wilayah dengan ketinggian dan kemiringan rendah yang menyebabkan daerah tersebut banyak genangan, terutama pada saat musim hujan yaitu di Kecamatan Jatiasih, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Kecamatan Pondok Melati.
Bab 1 - Pendahuluan | 1- 4
2. Lingkup Materi Adapun lingkup materi/pembahasan dalam penyusunan rencana induk TPU Kota Bekasi ini terdiri dari: a.
Melakukan kordinasi dengan pihak pemberi kerja dalam hal ini Bappeda Kota Bekasi cq. Bidang Fisik dan Prasarana.
b. Melakukan kordinasi dengan pihak UPTD Pemakaman di bawah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. c.
Melakukan survey baik sekunder maupun primer. Adapun survey primer mencakup semua TPU yang berada di Kota Bekasi.
d. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) kepada para stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan-masukan demi kesempurnaan laporan. e. Melakukan pembahasan laporan dengan tim teknis dan pihak yang berkepentingan. f.
Materi yang dibahas adalah mencakup TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan kaidah-kaidah perencanaan, perancangan dan pengelolaan TPU sesuai standar dan peraturan yang berlaku.
1.4.
Keluaran Kegiatan
Keluaran kegiatan dalam penyusunan Rencana Induk (Masterplan) TPU Kota Bekasi adalah: 1. Tersedianya Identifikasi kondisi eksisting TPU di Kota Bekasi; 2. Tersedianya Perhitungan pelayanan pemakaman dan jumlah penduduk sebagai acuan dalam perencanaan kebutuhan TPU Kota Bekasi; 3. Tersedianya Analisis kebutuhan dan rencana pengembangan lokasi TPU; 4. Tersedianya Konsep dan disain pengembangan TPU 5. Tersusunnya Rencana Program Pembangunan Jangka Pendek (5 tahun) dan Menengah (10 tahun) 6. Tersusunnya Rencana Pembiayaan/Investasi 7. Tersusunnya Rencana Kelembagaan Pengelolaan TPU.
Bab 1 - Pendahuluan | 1- 5
1.5.
Metode
Secara umum, pola pikir yang digunakan dalam pekerjaan ini dapat digambarkan sebagai berikut:
BEST AND BAD PRACTISE Identifikasi pengalaman Negara lain dalam Penataan TPU
Analisis Komprehensif Terkait Keluaran Yang Diharapkan
Identifikasi pengalaman daerah lain (Kabupaten/ Kota) dalam merencanakan Penataan TPU
Pendekatan Normatif/ Kebijakan dan Pendekatan Eksploratif terkait TPU Kota Bekasi
Undang-Undang Tata Ruang
Peraturan Tentang RTH Perkotaan
Perumusan Konsep, Strategi dan Kebijakan terkait Masterplan TPU Kota Bekasi
FGD
REKOMENDASI MASTERPLAN TPU KOTA BEKASI SECARA KOMPREHENSIF (Desain, Rencana Aksi, Kelembagaan dan Pola Pembiayaan)
Identifikasi Isu Strategis Terkait Penataan TPU dari hasil survey
Peraturan Tentang Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan
Peraturan tentang TPU khususnya di Kota Bekasi
Gambar 1.1 Diagram Pola Pikir Penyusunan Pekerjaan Sumber: Hasil Analisis, 2017
Bab 1 - Pendahuluan | 1- 6
Berdasarkan keluaran yang hendak dihasilkan pada pekerjaan ini, maka pola pikir tersebut diturunkan ke dalam metode pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari: 1. Metode identifikasi kondisi eksisting TPU di Kota Bekasi; 2. Metode perhitungan pelayanan pemakaman dan jumlah penduduk sebagai acuan dalam perencanaan kebutuhan TPU Kota Bekasi; 3. Metode analisis kebutuhan dan rencana pengembangan lokasi TPU; 4. Metode dan disain pengembangan TPU; 5. Metode penyusunan Rencana Program Pembangunan; 6. Metode penyusunan Rencana Pembiayaan/Investasi; dan 7. Metode penyusunan Rencana Kelembagaan Pengelolaan TPU
Dalam laporan ini, metode-metode tersebut akan diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Metode identifikasi kondisi eksisting TPU di Kota Bekasi Identifikasi kondisi eksisting TPU di Kota Bekasi dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Melihat sebaran TPU berdasarkan peta RDTR Kota Bekasi baik eksisting maupun rencana b. Survey lokasi sebaran TPU untuk mendapatkan keterangan mengenai:
c.
status lahan,
luas tapak,
kondisi lingkungan sekitar termasuk prasarana dan sarana lingkungan
Membuat tabel potensi dan permasalahan sebaran TPU di K ota Bekasi.
2. Metode perhitungan pelayanan pemakaman dan jumlah penduduk sebagai acuan dalam perencanaan kebutuhan TPU Kota Bekasi a. Jumlah sarana pemakaman umum Untuk perhitungan standar pelayanan minimum jumlah pemakaman, digunakan acuan Permenpera Nomor 34/Permen/M/2006 tentang Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan serta SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Kedua peraturan tersebut menuliskan bahwa setiap unit Kecamatan ≈ kawasan berpenduduk
Bab 1 - Pendahuluan | 1- 7
120.000 jiwa, harus memiliki sekurangkurangnya 1 (satu) ruang terbuka yang berfungsi sebagai kuburan/pemakaman umum.
b. Perhitungan luas lahan pemakaman Luas lahan kuburan/pemakaman umum tergantung dari sistem penyempurnaan yang dianut sesuai agama dan kepercayaan masing-masing atau berdasarkan angka kematian setempat dan/atau sistem penyempurnaan pada lingkungan masing-masing.
Dalam penyusunan Rencana Induk TPU Kota Bekasi ini, perencanaan dihitung dalam jangka waktu 10 tahun. Sehingga perhitungan proyeksi penduduk akan dihitung 10 tahun ke depan menggunakan rumus:
Pn
=
P0 (1 + r)n
dimana:
Pn
=
Penduduk tahun yang diproyeksikan
P0
=
Jumlah penduduk tahun awal perencanaan
1
=
angka koefisien
r
=
laju pertumbuhan penduduk
n
=
tahun yang diproyeksikan
Setelah diketahui jumlah penduduk pada tahun yang akan diproyeksikan maka dihitung pula angka mortalitas yaitu ukuran jumlah kematian (umumnya, atau karena akibat yang spesifik) pada suatu populasi, skala besar suatu populasi, per dikali satuan. Mortalitas khusus mengekspresikan pada jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun.
Jika sudah diketahui angka kematian pada suatu wilayah maka luas lahan pemakaman yang dibutuhkan 10 (sepuluh) tahun mendatang adalah:
Bab 1 - Pendahuluan | 1- 8
Angka Mortalitas
X
Standar Minimal Luas Lahan Untuk Jenasah
*)
Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang, baik pada pemakaman jenazah di Tempat Pemakaman Umum maupun di Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan tidak lebih dari 21/2 (dua setengah) meter x 11/2(satu setengah) meter (PP Nomor 9 Tahun 1987 pasal 4 ayat 3) *) Perhitungan luas lahan pemakaman juga dapat dihitung berdasarkan agama yang dianut.
c.
Kebutuhan luas lahan pemakaman Perhitungan luas lahan pemakaman 10 tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:
Hasil overlay sebaran tanah makam yang sudah fix dihitung luasnya. Hasil ini akan terbagi 2 (dua) macam yaitu luas lahan eksisting yang masih kosong dan luas lahan yang direncanakan dengan status tanah clear and clean.
Menghitung daya tampung masing-masing luas lahan yang tersedia maupun yang direncanakan. Daya tampung lahan eksisting = (Y) dan daya tampung lahan yang direncanakan = (Z)
Mengalikan angka kematian dengan standar ukuran jenasah yang ditetapkan (X)
Jika Y + Z < X, maka kebutuhan lahan untuk pemakaman masih kurang
Jika Y + Z > X, maka kebutuhan lahan untuk pemakaman sudah cukup
Perhitungan kekurangan lahan adalah X – (Y + Z)
Untuk sebaran TPU per kecamatan maka proyeksi penduduk dapat dilakukan per kecamatan dan dapat dibuatkan tabel per kecamatannya.
3. Metode analisis kebutuhan dan rencana pengembangan lokasi TPU Apabila lahan TPU sampai dengan tahun yang direncanakan masih kurang maka langkah-langkah pemenuhan kebutuhannya adalah sebagai berikut: a. Penetapan Lokasi Dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, disebutkan bahwa penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan tempat pemakaman umum dilaksanakan oleh kepala daerah, untuk masing-masing
Bab 1 - Pendahuluan | 1- 9
daerah tingkat II di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah dan untuk Daerah Khusus Ibukoya Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk Kota Bekasi ditetapkan oleh Walikota seperti yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi 469/Kep.422Tnh/VIII/2016 tentang lahan Tempat Pemakaman Umum. Dalam hal peruntukan lahan untuk TPU sudah habis, maka perlu dibuat Surat Keputusan Walikota untuk penetapan lahan TPU lagi.
b. Lahan yang harus disediakan pengembang: Dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyerahan PSU Pada Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Kepada Pemerintah Daerah mengatur tentang mekanisme penyediaan sarana TPU oleh pengembang.
Setiap pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan wajib menyediakan sarana TPU dengan rumusan sebagai berikut:
TPU perumahan horisontal =
2% x luas lahan yang dimohon
TPU perumahan vertikal
=
2 – 3,5 m2 per unit sarusun
TPU ruko dan atau rukan
=
2 m2 per unit, ketentuan ini untuk jumlah
ruko/rukan minimal 5 unit.
Penyediaan TPU dapat dilakukan dengan cara:
Membangun atau mengembangkan TPU di dalam pembangunan perumahan untuk luasan TPU minimal 5.000 m 2; atau
Membangun atau mengembangkan TPU di luar lokasi pembangunan perumahan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai lahan TPU;
Ketentuan mengenai daftar lokasi yang dapat dijadikan TPU sebagaimana yang dimaksud di atas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
Bab 1 - Pendahuluan | 1- 10
4. Metode disain pengembangan TPU Untuk disain pengembangan TPU, metode yang digunakan setelah dilakukan pengukuran adalah membuat disain tipologi TPU Kota Bekasi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
Membuat Konsep Disain
Membuat Desain Skematik
Pengembangan Rancangan
5. Metode penyusunan Rencana Program Pembangunan Penyusunan
rencana
program
pembangunan
dilakukan
setelah
konsep
pengembangan berhasil dibuat dan didiskusikan bersama stakeholder terkait. Penyusunan rencana program menggunakan prinsip SMART, yang oleh konsultan diartikan sebagai berikut:
S
:
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
M
:
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed ”)
A
:
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method )
R
:
RELEVANT (information needs of the people who will use the data)
T
:
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)
Penyusunan rencana program dalam pekerjaan ini juga dilakukan melalui proses FGD dan koordinasi dengan instansi terkait agar perencanaan dapat berkelanjutan, efektif, efisien dengan memperhatikan kekuatan sumber daya yang ada di Pemerintahan Kota Bekasi.
6. Metode penyusunan Rencana Pembiayaan/Investasi Metode penyusunan rencana pembiayaan/investasi dilakukan dengan melakukan survey data primer dan sekunder. Studi kasus/studi banding pekerjaan sejenis. Pelibatan stakeholder dan penyusunan rumusan.
Bab 1 - Pendahuluan | 1- 11
Proses analisis
Partisipasi masyarakat Gambar 1.2. Ilustrasi penyusunan konsep investasi/pembiayaan Sumber: Hasil Analisis, 2017
7. Metode penyusunan Rencana Kelembagaan Pengelolaan TPU Metode penyusunan rencana kelembagaan dilakukan dengan melakukan survey data primer dan sekunder. Studi kasus/studi banding kelembagaan yang baik ( best practice). Pelibatan masyarakat dan kemudian perumusan konsep.
1.6.
Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Laporan Akhir ini terdiri dari: Bab 1
:
Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, keluaran, metode dan tahapan pekerjaan, sumber pendanaan, waktu pelaksanaan kegiatan dan sistematika penulisan usulan teknis yang merupakan pengantar dari penyusunan usulan teknis ini.
Bab 2
:
Tinjauan Pustaka Berisi mengenai kebijakan terkait TPU serta teori-teori yang membantu penyelesaian pekerjaan masterplan TPU ini.
Bab 1 - Pendahuluan | 1- 12
Bab 3
:
Gambaran Umum Kota Bekasi Bab ini berisi data sekunder tentang Kota Bekasi beserta potensi dan permasalahan TPU Kota Bekasi secara umum.
Bab 4
:
Identifikasi TPU Kota Bekasi Bab ini berisi hasil survey primer mengenai kondisi eksisting TPU Kota Bekasi beserta kelengkapannya.
Bab 5
:
Analisis Bab analisis akan menjabarkan tentang kebutuhan TPU Kota Bekasi berdasarkan jumlah penduduk dan angka kematian, ketersediaan lahan, kebutuhan pengembangan berdasarkan permasalahan eksisting serta pengembangan mengenai pengelolaan dan pembiayaan.
Bab 6
:
Konsep Pengembangan TPU Bab ini berisi konsep pengembangan TPU yang merupakan hasil sintesa dari analisis yang didapat.
Bab 7
:
Rencana Program Pengembangan Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang.
Bab 1 - Pendahuluan | 1- 13
