Makalah Hukum Pajak
BAB I PENDAHULUAN Berbicara Berbicara mengenai pengenaan pajak, pada umumnya umumnya tidak terlepas dari subyek subyek pajak yaitu mereka (orang atau badan) yang memenuhi syarat subyektif, yaitu syarat yang melekat pada orang atau badan sesuai dengan apa yang ditentukan ditentukan oleh undang-undang. undang-undang. Sedangkan obyek pajak artinya mereka mempunyai potensi untuk dikenai pajak, tetapi belum tentu dikenai pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subyektif, juga harus memenuhi syarat obyektif. Jadi wajib pajak itu tidak hanya potensial untuk dikenakan pajak, melainkan lebih dari itu memang sudah dikenakan kewajiban untuk membayar utang pajak. Pengenaan pajak ini mencari jawaban atas permasalahan siapa saja yang dapat dikenai pajak, yaitu wajib pajak yang memiliki penghasilan atau memiliki bumi atau bangunan yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak dan sebagainya. Sedangkan asas pengenaan pajak itu sendiri tergantung pada negara tempat tinggal, negara asal, dan asas kebangsaan yang dianut negara yang bersangkutan. Bab mengenai pengenaan pajak itu meliputi : stelsel pajak, sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan perlawanan terhadap pajak. Dalam makalah ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai pengenaan pajak. Misalnya mengenai kaitan stelsel pajak dengan sistem pemungutan pajak, serta timbul dan berakhirnya utang pajak.
BAB II 1
Makalah Hukum Pajak
PEMBAHASAN
II.1 YURIDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK
Negara Negara yang melakukan pemungutan pemungutan pajak terkait pada yuridiksi dari negara yang bersangkutan bersangkutan.. Yuridik Yuridiksi si adalah adalah ruang ruang lingkup lingkup pen penggun ggunaan aan wewenan wewenang g untuk untu k memungu memungutt pajak pajak pada warganya warganya maupun maupun warga negara negara asing asing yang berte ber temp mpat at tingga tinggall atau atau ber berke kedud duduk ukan an di nega negara ra ter terse sebut but sehing sehingga ga tidak tidak menimbulkan pembebanan berat bagi yang kena pajak. Secara tegas maupun
seca secara ra ters tersir irat at dala dalam m hukum hukum pajak pajak diat diatur ur meng mengen enai ai peng pengel elom ompo poka kan n yuri yuridi diks ksii pemungutan pajak. Pengelompokan yuridiksi pemungutan pajak tersebut bertujuan untuk untuk menghi menghinda ndari ri pengenaa pengenaan n pajak pajak yang yang bersif bersifat at ganda, ganda, baik baik nasion nasional al maupun maupun internasional. 1. berdasarkan Asas Sumber Menur Menurut ut yuri yuridi diks ksii pemun pemungut gutan an paja pajak k berd berdas asar arka kan n asas asas sumb sumber er bahw bahwaa pemungutan pajak tidak dapat dilepaskan dengan sumber atau tempat objek pajak itu berad berada. a. Jika Jika objek objek pajak pajak itu berada berada di negara negara indone indonesia sia,, indones indonesia ia berwena berwenang ng memu memungu ngutt paja pajak k kepad kepadaa oran orang g prib pribadi adi atau atau badan badan yang yang memi memili liki ki obje objek k paja pajak k ters terseb ebut ut.. Misa Misaln lnya ya,, terh terhada adap p objek objek Paja Pajak k Bumi Bumi dan dan Bangu Banguna nan n yang yang bera berada da di Indonesia, negara indonesia memiliki kewenangan untuk mengenakan dan memungut Paja Pajak k Bumi Bumi dan dan Bangu Banguna nan n bagi bagi waji wajib b paja pajak k yang yang memi memili liki ki,, meng mengua uasa sai, i, atau atau memperoleh manfaat atas objek pajak yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal yang sama terjadi pula pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kerana Perolehan atas Tanah dan Bangunan terjadi di Indonesia sehingga Indonesia berhak memungut Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan. Jenis pajak ini bertujuan untuk mengatur perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh orang priba pribadi di atau atau badan, badan, baik baik sebaga sebagaii warga warga negara negara indones indonesia ia atau atau berkedu berkeduduka dukan n di indone indonesia sia.. Dengan Dengan demiki demikian, an, penerap penerapan an asas asas sumber sumber dalam dalam memungu memungutan tan pajak pajak sang sangat at meme memega gang ng pera peran n pent pentin ing g dala dalam m peng pengem emba banga ngan n hukum hukum pajak pajak di masa masa
2
Makalah Hukum Pajak mendatang. Disini Disini juga berarti bahwa Negara Negara berhak untuk memungut pajak dari seluruh penghasilan seseorang atau badan yang mendapatkan penghasilannya dari seluruh wilayah Negara tersebut tanpa melihat dimana si wajib pajak itu tinggal.Sehingga muncul dengan Subyek Pajak Luar Negeri yang diatur dalam UU No.17 thn 2000 tentang pajak penghasilan: 1) subj subjek ek pajak pajak oran orang g prib pribad adi, i, yait yaitu: u: oran orang g prib pribadi adi yang yang bert bertem empat pat tingg tinggal al atau atau berad beradaa di Indones Indonesia ia lebih lebih dari dari 183 hari dalam dalam 12 bulan bulan yang yang meneri menerima ma dan memperoleh penghasilan dari Indonesia meski bukan menjalankan usaha atau pekerjaan 2) subj subjek ek paja pajak k badan badan,, yait yaitu u bada badan n yang yang tidak tidak didiri didirika kan n atau atau berk berked edud uduka ukan n di Indonesia yang (a) menjalankan usaha melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indone Indonesia sia;; dan (b) meneri menerima/ ma/ memper memperoleh oleh penghas penghasil ilan an dari dari Indone Indonesia sia tidak tidak melalui BUT di Indonesia 2. berdasarkan Asas Kewarganegaraan Litera Literatur tur yang yang berkai berkaitan tan dengan dengan hukum hukum pajak pajak menggun menggunaka akan n istil istilah ah yang yang berbe berbeda-b da-beda eda,, tergant tergantung ung dari dari kontek kontekss yang yang lebih lebih baik baik dalam dalam penggun penggunaann aannya. ya. Yuri Yuridi diks ksii pemu pemung ngut utan an pajak pajak berd berdas asar arkan kan asas asas kewa kewarg rgan anega egara raan an dapat dapat pula pula menggunakan istilah yuridiksi pemungutan pajak berdasarkan asas kebangsaan. Akan teta tetapi pi,, dalam dalam pembah pembahas asan an ini ini digu digunak nakan an isti istila lah h asas asas kewar kewarga ganeg negar araan aan untuk untuk menunjukkan menunjukkan betapa pentingnya pentingnya asas kewarganegar kewarganegaraan aan daripada daripada asas kebangsaan dalam pemungutan pajak. Berdasarkan asas kewarganegaraan, yuridiksi pemungutan pajak dikenakan pajak bukan objek pajak, melalinkan status atau kedudukan warga negara dari setiap orang pribadi yang berasal dari negara yang mengenakan pajak. Walaupun orang pribadi yang bersangkutan tidak bertempat tinggal atau berkedudukan pada negara yang yang henda hendak k mela melaku kukan kan pemu pemungu nguta tan n paja pajak, k, terh terhada adap p oran orang g prib pribad adii itu itu yang yang meru merupa paka kan n
warg wargaa
nega negara rany nya, a,
dila dilaku kuka kan n
pemu pemung ngut utan an
paja pajak k
terh terhad adap ap
yang yang
3
Makalah Hukum Pajak bersangkuta bersangkutan. n. Misalnya, Misalnya, untuk indonesia yang menganut menganut asas kewarganegar kewarganegaraan, aan, pemungutan pajak yang dilakukan bukan hanya warga negara yang bertempat tinggal atau berkedudukan di indonesia, tetapi termasuk pula yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar indonesia. Asas kewarganegaraan ini diterapkan dalam UU PPh, yaitu pemungutan Pajak Penghasilan dilakukan kepada warga negara indonesia, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di indonesia maupun yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar luar indone indonesia sia.. Ini berart berarti, i, hukum hukum pajak pajak mengik mengikuti uti warga warga negaran negaranya ya dimanap dimanapun un berada untuk dapat dikenakan Pajak Penghasilan. 3. berdasar berdasarkan kan asas tempat tempat tingga tinggal l ini sering disebut juga asas domisili yang merupakan asas pemberlakuan pajak bagi pihak yang ditempat dia berdomisili. Dalam asas ini Negara berhak memungut pajak dari seseorang atau badan yang berdomisili diwilayahnya, baik penghasilan dari dalam maupun luar negeri. Sehingga memunculkan Subjek Pajak Dalam Negeri seperti diatur UU no.17 thn 2000 tentang penghasilan meliputi: (1) subjek pajak orang pribadi, yaitu: a. orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan b. orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesa dan punya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia (2). subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat di Indonesia (3). subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum terbagi
II.2 SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK A. Keterkaitan Stelsel Pajak dengan Sistem Pemungutan Pajak
Stels Stelsel el pajak pajak pada pada umumny umumnyaa berhub berhubunga ungan n dengan dengan sistem sistem pemungu pemungutan tan pajak. pajak.
4
Makalah Hukum Pajak Dalam konteks ini, sistem pemungutan pajak lebih menekankan masalah waktu di mana pada umumnya ada tiga sistem, yaitu : 1. Sistem pemungutan pajak di depan, 2. Sistem pemungutan pajak di tengah, 3. Sistem pemungutan pajak di belakang. Dianut Dianutnya nya suatu suatu stelse stelsell pajak pajak terten tertentu tu dalam dalam suatu suatu negara negara membaw membawaa adanya adanya sistem pemungutan tertentu juga di dalamnya. Ad a tiga macam stelsel pajak, yaitu : 1. Stelsel Nyata (Riil) Dalam stelsel nyata atau riil ini pengenaan pajak didasarkan pada keadaan dari obyek paj pajak ak yang yang sesu sesung nggu guhny hnya. a. Apab Apabil ilaa paja pajak k itu itu diken dikenak akan an terh terhad adap ap pengh penghas asil ilan an misaln misalnya, ya, maka maka pengena pengenaan an pajak pajak didasa didasarka rkan n pada penghas penghasila ilan n yang yang sunggu sungguhhsungguh diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Sehingga terhadap suatu jenis pajak pajak yang yang menggun menggunakan akan stelse stelsell riil, riil, maka maka sistem sistem pemungu pemungutan tan pajakny pajaknyaa adalah adalah sistem sistem pemunguta pemungutan n pajak pajak di belakan belakang g (naheffing ). ). Pemungu Pemungutan tan pajak pajak dilakuk dilakukan an setelah masa atau tahun pajak berakhir. * Kelebihan : Baik Baik bagi bagi wajib wajib pajak pajak maupun maupun fiscus atau atau pemeri pemerinta ntah h tidak tidak merasa merasa dirugi dirugikan kan apabila terjadi perubahan terhadap keadaan obyek pajak selama masa pajak itu berlangsung berlangsung,, karena semua perubahan perubahan itu tetap dipertimban dipertimbangkan gkan dalam penentuan jumlah pajak. * Kelemahan : Terlambatnya uang pajak masuk ke dalam kas negara. Hal tersebut terjadi karena uang pajak baru dapat diterima oleh negara setelah masa atau tahun pajak itu berakhir. 2. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)
5
Makalah Hukum Pajak Stelsel anggapan pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan hukum fictie) (fictie) tertentu. Fictie hukum yang dipakai ini misalnya menganggap bahwa penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak adalah sama besarnya untuk setiap tahun pajak. Fictie lain yang digunakan, misalnya misalnya bagi wajib pajak yang menerima menerima gaji bulanan, penghasilan dalam satu tahun pajak adalah sama dengan penghasilan pada bulan pertama dikalikan dua belas. Dengan demikian, setelah bulan pertama berakhir dan dike diketa tahui hui semu semuaa peng penghas hasil ilan an bula bulan n itu, itu, maka maka suda sudah h dapat dapat digu digunak nakan an untu untuk k menent menentuka ukan n besarn besarnya ya penghas penghasila ilan n setahun setahun yang yang diguna digunakan kan sebaga sebagaii dasar dasar untuk untuk mene menent ntuk ukan an besa besarn rnya ya paja pajak k bagi bagi waji wajib b paja pajak k yang yang bersa bersang ngkut kutan an.. Stel Stelse sell ini ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan (voor (voor heffing heffing ). ). Terhadap perubahan yang terjadi selama masa atau tahun itu tidak mempengaruhi besarnya utang pajak pada masa atau tahun itu. * Kelebihan : Uang hasil pajak segera dapat masuk ke dalam kas negara. * Kelemahan : Merugikan wajip pajak apabila ternyata selama masa atau tahun pajak berjalan terjadi penurunan penghasilan dari wajib pajak. Sebaliknya juga akan merugikan negara apabila ternyata selama masa atau tahun pajak berlangsung terjadi kenaikan penghasilan dari wajib pajak. 3. Stelsel Campuran Stelse Stelsell ini merupa merupakan kan perpadu perpaduan an dari dari stelse stelsell yang yang telah telah diurai diuraikan kan di atas, atas, dan sekaligus sekaligus merupakan merupakan upaya untuk menghilangkan menghilangkan kelemahan-kelema kelemahan-kelemahan han dari kedua stelse stelsell sebelu sebelumny mnya. a. Dalam Dalam stelse stelsell campur campuran an ini, ini, utang utang pajak pajak dikena dikenakan kan dengan dengan mendasarkan stelsel fictie pada awal masa atau tahun pajak yang itu merupakan ketetapan ketetapan sementara, di mana setelah masa atau tahun pajak berakhir akan dikoreksi dikoreksi berdasarkan keadaan dari penghasilan yang sesungguhnya diterima oleh wajib pajak. Dengan demikian, ada dua ketetapan pajak yaitu di awal masa atau tahun pajak dikelu dikeluark arkan an keteta ketetapan pan sement sementara ara dan kemudi kemudian an setela setelah h masa masa atau atau tahun tahun pajak pajak
6
Makalah Hukum Pajak ber berak akhi hirr dike dikelu luar arka kan n kete keteta tapan pan yang yang final final.. Pengg Penggun unaa aan n stel stelse sell ini ini memb membawa awa konsekuensi digunakannya sistem pemungutan di depan dan di belakang sekaligus. Stelsel ini digunakan dalam pajak penghasilan. * Kelebihan : Pada awal masa atau tahun pajak uang hasil pajak sudah dapat masuk ke dalam kas negara sehingga dapat segera digunakan. Bagi fiscus Bagi fiscus dan wajib pajak tidak ada yang dirugikan apabila terjadi perubahan terhadap besarnya penghasilan, karena pada akhir masa atau tahun pajak ketetapan pajak yang didasarkan pada stelsel fictie tersebut masih dapat dikoreksi. * Kelemahan : Adanya ketetapan yang dilakukan dua kali selama masa atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini akan mengakibatkan adanya pekerjaan, biaya dan tenaga yang digunakan untuk menghitung dan menetapkan utang pajak itu menjadi dua kali lipat. Hal ini tentu tidak efisien. Untuk Untuk mengat mengatasi asi berbaga berbagaii kelema kelemahan han stelse stelsel-s l-stel telsel sel terseb tersebut, ut, harus harus dicari dicari terobosan terobosan baru untuk memperkecil memperkecil atau meniadakan meniadakan kelemahan kelemahan tersebut. tersebut. Dahulu pernah diterapkan sistem MPS (menghitung pajak sendiri) dan MPO (menghitung pajak orang lain) yang peran utamanya tidak dilakukan oleh fiscus oleh fiscus sendiri melainkan oleh oleh wajib wajib pajak. pajak. Sisite Sisitem m ini kemudi kemudian an mengar mengarah ah kepada kepada penera penerapan pan sistem sistem self self assessment.
B. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem Sistem pemungu pemungutan tan pajak pajak tidak tidak hanya hanya sebata sebatass pada pada masala masalah h waktu waktu saja, saja, melainkan juga mengenai kewenangan dan tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan besarnya utang pajak. Beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu : 1. Official Assessment System
7
Makalah Hukum Pajak Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah fiscus) (fiscus) untuk untuk menent menentuka ukan n besarn besarnya ya pajak pajak yang yang teruta terutang ng oleh oleh wajib wajib pajak. pajak. Ciri-c Ciri-ciri iri dari dari sistem ini adalah : a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiscus, pada fiscus, b. Wajib pajak bersifat pasif, c. Utang Utang pajak pajak timbul timbul setela setelah h dikelu dikeluark arkanny annyaa Surat Surat Keteta Ketetapan pan Pajak Pajak (beri (berisi si ketetapan mengenai jumlah utang pajak yang harus dibayar wajib pajak) oleh fiscus. fiscus. Dala Dalam m sist sistem em ini ini piha pihak k fiscus masi masih h cukup cukup domin dominan an untuk untuk mengh menghit itun ung g dan dan menetapkan utang pajak. Sistem ini umumnya diterapkan terhadap jenis pajak yang melibatkan masyarakat luas di mana masyarakat selaku subyek pajak atau wajib pajak dipa dipand ndan ang g belu belum m mamp mampu u dise disert rtah ahii tang tanggu gung ng jawa jawab b untu untuk k meng menghi hitu tung ng dan dan menetapkan pajak. Contoh pajak yang masih menggunakan sistem ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan. 2. Self Assessment System Suatu sistem pemungutan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari sistem ini adalah : a. Wewewnang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, c. Fiscus c. Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Sistem Sistem ini umumnya umumnya diterapkan diterapkan pada jenis pajak di mana wajib pajaknya dipandang cukup mampu untuk diserahi tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri. Dalam hal ini, subyek pajak atau wajib pajak relatif terbatas, contohny contohnyaa Pajak Pajak Pengha Penghasil silan an (PPh) (PPh),, Pajak Pajak Pertam Pertambaha bahan n Nilai Nilai (PPN) (PPN),, dan Pajak Pajak
8
Makalah Hukum Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPn. BM). Dengan diterapkannya sistem pemungutan yang seperti ini, diharapkan akan mengatasi kelemahan dari stelsel campuran. 3. With Holding System Sistem Sistem pemungu pemungutan tan pajak pajak yang yang member memberii wewenan wewenang g kepada kepada pihak pihak ketiga ketiga (bukan (bukan fiscus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri- ciri dari sistem ini adalah : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiscus dan wajib pajak, Tanggung jawab ada pada pihak ketiga (hal ini dapat dilihat dalam PPh dimana pembe pemberi ri kerja, kerja, bendahar bendaharawa awan n pemeri pemerinta ntah, h, dana pensiun pensiun,, dan sebaga sebagainy inyaa yang yang kepadanya diserahi tanggung jawab untuk memotong pajak terhadap penghasilan yang mereka bayarkan). II.3 DASAR HUKUM dan TEORI PEMUNGUTAN PAJAK A. Dasar Hukum Pemungutan Pajak
Pemungutan pajak yang hendak dilakukan agar tidak menimbulkan polemik hukum di kalangan wajib pajak dengan pejabat pajak, terlebih dahulu diketahui dan dipahami dipahami mengenai mengenai dasar hukum mengapa mengapa Negara berkehendak berkehendak memungut memungut pajak kepada kepada kepada kepada wargany warganya. a. Pemung Pemunguta utan n pajak pajak oleh oleh negara negara tanpa tanpa memili memiliki ki dasar dasar hukum yang sah, berarti negara melalui pejabat pajak melakukan perampasan dan bahkan bahkan merupak merupakan an peramp perampokan okan bagi kekayaa kekayaan n wargan warganya ya sebagai sebagai wajib wajib pajak. pajak. Sebenarnya pemungutan pajak tidak boleh dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya karena negara indonesia adalah negara hukum. Awalnya, pengaturan pajak diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undangundang. Ketentuan ini mengandung konsekuensi secara mendalam terhadap negara tatkala memerlukan pajak untuk membiayai tujuannya sebagaimana tercantum dalam alinea alinea keempat pembukaan pembukaan UUD 1945. pajak yang diperlukan itu harus berdasarkan berdasarkan
9
Makalah Hukum Pajak undang-u undang-unda ndang, ng, berart berartii pemungu pemungutan tan pajak pajak yang yang tidak tidak di dasark dasarkan an pada undangundangundan undang g tida tidak k boleh boleh dila dilaku kukan kan.. Sebe Sebenar narny nyaa pasal pasal 23 ayat ayat 2 UUD UUD 1945 1945 ters tersir irat at legalitas tidak membenarkan pemungutan pajak kalu belum ada undang-undang yang mengaturnya. Setelah UUD 1945 diamandemen, pasal 23 ayat 2 UUD 1945 diganti dengan pasal 23A UUD 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini secara tegas tegas memisa memisahkan hkan antara antara pajak pajak dengan dengan pungut pungutan an lain lain yang yang bersif bersifat at memaks memaksa. a. Termasuk dalam pengertian pungutan lain yang bersifat memaksa adalah retribusi, iuran, iuran, dan lain sebagainya. sebagainya. Disamping Disamping itu asas legalitas legalitas tetap ada bahkan dipertegas dipertegas keber keberad adaan aanny nyaa
sehi sehing ngga ga nega negara ra dala dalam m mela melakuk kukan an pemung pemungut utan an paja pajak k
tida tidak k
bertentangan dengan dasar hukum. Dalam pemungutan pajak terdapat asas bahwa yang berwenang melakukan pemungutan pajak adalah negara yang tidak boleh dilimpahkan kepada pihak swasta. Hany Hanyaa peme pemeri rint ntah ah term termas asuk uk apar aparat atny nyaa sela selaku ku waki wakill negar negaraa yang yang berw berwen enag agng ng melakukan melakukan pemungutan pemungutan pajak, sedangkan sedangkan pihak swasta tidak diperkenanka diperkenankan n atau dilara dilarang ng melakuk melakukan an pemungu pemungutan tan pajak pajak karena karena masala masalah h pajak pajak meliba melibatka tkan n rakyat rakyat sebaga sebagaii wajib wajib pajak pajak pada pada umumny umumnyaa untuk untuk menyer menyerahka ahkan n sebagi sebagian an kekaya kekayaanny annyaa kepa kepada da nega negara ra sehi ehingga ngga tidak dak
ada ada
ket ketent entuan uan
huku hukum m
yang ang
berl berlak aku, u, yang ang
memperbolehkan pihak swasta melakukan pemungutan pajak. Maka, hal itu wajib pajak pajak diteta ditetapkan pkan terleb terlebih ih dahulu dahulu dalam dalam undangundang-unda undang ng pajak pajak dengan dengan berbaga berbagaii persyaratan untuk itu. B. Dasar Teori Pemungutan Pajak
Pertan Pertanyaa yaan n mendas mendasar ar yang yang sering sering kali kali timbul timbul saat saat dilaku dilakukan kan pemungu pemungutan tan pajak pajak adalah adalah mengapa mengapa atau atau apa dasarn dasarnya ya sehing sehingga ga dapat dapat dilakuk dilakukan an pemungu pemungutan tan pajak?. Pertanyaan demikian, sangat menarik karena mengingat tidak ada seorang pun yang yang rela rela membay membayar ar pajak pajak untuk untuk negara, negara, serta serta tidak tidak adanya adanya timbal timbal balik balik yang yang langsung dapat dirasakan. Menyadari hal yang demikian, pemahaman yang mendalam akan teori- teori
10
Makalah Hukum Pajak pemungutan pajak berikut ini diharapkan membawa suatu kesadaran akan pentingnya pemun pemungut gutan an pajak, pajak, yang yang bukan bukan lagi lagi menjad menjadii beban beban semata semata tetapi tetapi menjad menjadii suatu suatu kewajiban yang menyenangkan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Teoriteori pemungutan pajak yang dimaksud adalah : 1. teori eori asur asuran ansi si teori ini diartikan diartikan dengan suatu kepentingan kepentingan masyarakat masyarakat (seseorang) (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. negara. Masyrakat Masyrakat seakan mempertanggu mempertanggungkan ngkan keselamata keselamatan n dan keamanan jiwanya kepada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar “premi” kepada negara. Teori asuransi ini hanya memberi landasan saja, k arena pada dasarnya teori ini tidak tepat untuk melandasi adanya pemungutan pajak. Jika premi diartikan sama dengan pajak, kurang tepat, karena premi dalam teori ini seharusnya sama dengan retrib retribusi usi yang yang kontrakontra-pre presta stasin sinya ya dapat dapat dirasa dirasakan kan secara secara langsu langsung ng oleh oleh pember pemberii premi. premi. Sementara Sementara pengertian pengertian pajak tidak demikian. demikian. Premi yang diberikan kepada negara tidak sama dengan premi yang diberikan kepada perusahaan dalam arti premi yang sesungguhny sesungguhnya. a. Apabila Apabila masyarakat masyarakat mengalami suatu kerugian, kerugian, negara tidak dapat memberikan pengganti sebagaimana layaknya perusahaan asuransi dan jumlah premi yang diberikan tidak bisa dihitung dalam jumlah seimbang yang akan diberikan oleh negara. 2. teor teorii kep kepen enti ting ngan an teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembahagian beban pajak yang harus dipungut dari selluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan di keluar keluarkan kan oleh oleh negara negara dibeban dibebankan kan kepada kepada seluru seluruh h warga warga negara negara berdas berdasark arkan an kepentingan dari warga negara yang ada. Warga negara yang memiliki harta yang banyak, membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan dari warga negara yang bersngkutan. Demikian sebaliknya bagi warga negara yang memili memiliki ki harta harta benda benda sediki sedikitt membay membayar ar pajak pajak lebih lebih sediki sedikitt kepada kepada negara negara untuk untuk melindungi kepentingan warga negara tersebut.
11
Makalah Hukum Pajak Apabila demikian halnya, maka landasan teori ini pun seakan sama dengan pengertian retribusi dan bukan pajak, karena barkaitan dengan adanya kontra-prestasi yang lansung dapat dirasakan oleh warga yang mempunyai kepentinngan. Teori kepentingan sebagai landasan teori untuk pemungutan pajak kurang tepat, sebab seharusnya kepentingan warga yang memiliki harta yang sedikit sedikit secara sosial kepentingannya lebih banyak dan seharusnya membayar pajak juga seharusnya lebih banyak, namun hal yang demikian ini tentunya tidak mungkin sehingga sebagai landasan pemunggutan pajak kurang tepat. 3. teori gaya pikul Dasar teori ini adalah keadilan yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukuranya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan. Mr. A. J. Caren Stuart menyamakan asas gaya pikul dengan sebuah jembatan dengan menjelaskan bahwa yang pertama harus dipikul adalah bobot jembatan itu sendiri bar baru u kemu kemudi dian an dibeb dibeban anii denga dengan n beba beban n yang yang lain lain.. Arti Artiny nyaa bahw bahwaa yang yang haru haruss diperl diperluka ukan n dalam dalam kehidupa kehidupan n seseor seseorang ang tidak tidak dimasu dimasukkan kkan dalam dalam pengert pengertian ian gaya gaya pikul. pikul. Kekuatan Kekuatan untuk membayar pajak baru dilakukan dilakukan setelah setelah kebutuhan kebutuhan primer primer seseor seseorang ang telah telah terpen terpenuhi uhi.. Kebutuh Kebutuhan an primer primer ini merupak merupakan an asas asas minim minimun un bagi bagi kehidupa kehidupan n seseor seseorang ang.. Jika Jika telah telah terpenu terpenuhi hi barula barulah h pembay pembayara aran n pajak pajak dilaku dilakukan. kan. Dala Dalam m kont kontek ekss Unda Undangng-und undan ang g PPh PPh asas asas mini minimu mum m kehi kehidu dupa pan n sebag sebagai aima mana na dimaks dimaksud ud si atas atas bisa bisa disebu disebutt dengan dengan Pengha Penghasil silan an Tidak Tidak Kena Kena Pajak Pajak ( PTKP PTKP ). Apabila seseorang punya penghasilan di bawah batas PTKP berarti orang tersebut tidak perlu membayar pajak, atau gaya pikulnya untuk membayar pajak adalah nihil. Sebali Sebalikny knyaa jika jika penghs penghsail ailanny annyaa di atas atas PTKP PTKP barula barulah h terkena terkena gaya gaya pikul pikul untuk untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan berdasarkan asas keadilan yang ditentukan dalam undang-undang PPh. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sinninghe Damste bahwa gaya pikul ditent ditentuka ukan n berdas berdasark arkan an bebera beberapa pa kompon komponen en yaitu yaitu penghas penghasila ilan, n, kekaya kekayaan, an, dan susunan keluarga wajib pajak. Sama dengan pengertian di atas Prof. De Langen
12
Makalah Hukum Pajak menj menjel elas aska kan n gaya gaya piku pikull dala dalam m penge pengert rtia ian n bahw bahwaa kekua kekuata tan n sese seseor oran ang g untu untuk k membayar uang kepada negara adalah setelah dikurangi dengan minimum kehidupan. Teori Teori gaya gaya pikul pikul ini ternyata ternyata diakui dan diikut diikutii oleh oleh para para sarjan sarjanaa karena karena lebih lebih menekankan pada unsur kemampuan seseorang dan rasa keadilan. 4. teori gaya beli Teori Teori ini menekan menekankan kan bahwa bahwa pembay pembayara aran n pajak pajak yang yang dilakuk dilakukan an kepada kepada nega negara ra
dima dimaks ksud udnk nkan an
untu untuk k
meme memeli liha hara ra
masy masyar arak akat at
dala dalam m
nega negara ra
yang yang
bersangkuta bersangkutan. n. Gaya beli suatu rumah tangga dalam masyarakat masyarakat adalah sama dengan gaya beli suatu rumah tangga negara. Pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur (regulerent) dari pajak agar masyarakat tetap eksis. Menurut Prof. Adriani, teori gaya beli ini akan berlaku sepanjang masa baik terhadap terhadap masyarakat masyarakat yang menganut menganut sistem sistem sosialism sosialismee (sosiali (sosialistis) stis) maupun masyarakat masyarakat yang menganut menganut sistem sistem liberalisme. liberalisme. Teori ini dapat juga disebut teori universal dan dapat berlaku diseluruh negara. Dengan kata lain kemaslahatan suatu masyarakat akan terjamin dengan pembayaran pajak berdasarkan teori gaya beli ini. 5. teori bakti Teori ini menekankan pada paham organische staatsleer yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi organisasi (perkumpula (perkumpulan) n) dari individuindividu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Melihat sejarah terbentuknya suatu negara, maka teori ba kti ini bisa dikatakan sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat (tiap-tiap individu) untuk membentuk negara dan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara untuk memimpin masyarakat. Karena adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada negara, maka maka pemb pembay ayar aran an pajak pajak yang yang dila dilaku kukan kan kepad kepadaa negar negaraa meru merupa paka kan n bakt baktii dari dari masyar masyarakat akat kepada kepada negara, negara, karena karena negaral negaralah ah yang yang bertug bertugas as menyel menyeleng enggara garakan kan kepenti kepentinga ngan n masyar masyaraka akatny tnya. a. Teori Teori bakti bakti ini disebut disebut juga juga teori teori kewaji kewajiban ban pajak pajak mutlak. II.4 ADANYA UTANG PAJAK
13
Makalah Hukum Pajak Terhadap setiap utang yang timbul, sudah pasti dimaksudkan supaya pada waktu yang telah telah ditentukan ditentukan berakhirlah berakhirlah perikatanny perikatannya. a. Saat timbul dan berakhirny berakhirnyaa hutang pajak ini merupakan saat yang penting dalam hukum pajak. Di antara kedua saat tersebut terdapat suatu keadaan yang perlu juga ditinjau, yaitu waktu sedang adanya utang utang pajak. pajak. Sebabn Sebabnya ya adalah adalah karena karena dalam dalam kebany kebanyaka akan n hal, hal, waktu waktu ini melipu meliputi ti jangka yang panjang, yang sengaja diadakan karena pada umumnya dapat diduga, bahw bahwaa pada pada saat saat timb timbul ulny nyaa utan utang, g, si waji wajib b paja pajak k belu belum m memp mempun unya yaii cukup cukup kemampuan untuk melunasi seluruhnya sekaligus. Keadaan semacam ini memang umum umumny nyaa
terd terdap apat at pada pada paja pajakk-pa paja jak k
lang langsu sung ng seper eperti ti,,
dala dalam m PPd PPd
deng dengan an
ketetapannya. A. Timbulnya Utang Pajak
Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang penting karena berkaitan dengan:
Pembayaran pajak
Misaln Misalnya ya dalam dalam pembay pembayara aran n utang utang pajak pajak pendapa pendapatan tan dalam dalam undangundang-unda undangn ngnya ya diperkenankan untuk dilakukan dengan angsuran. Rasionya terletak dalam kenyataan bahwa, ketetapannya dikeluarkan untuk keadaan yang (menurut anggapan undangundang) akan terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan bersangkutan,, dengan maksud, supaya utang pajaknya dapat dilunasi dari pendapatan selama tahun pajak itu pula. Maka suda sudah h
sewa sewaja jarn rnya yala lah h
bahw bahwaa
unda undang ng-u -und ndan ang g
haru haruss
pula pula
memp memper erke kena nank nkan an
kemungk kemungkina inan n itu, itu, yaitu yaitu dengan dengan jalan jalan membay membayarn arnya ya mengang mengangsur sur.. Bahwas Bahwasany anyaa memang memang terdap terdapat at peratu peraturan ran-pe -perat ratura uran n yang yang menent menentukan ukan,, bahwa bahwa dalam dalam hal-ha hal-hall tertentu utang pajak itu harus dilunasi sekaligus, hal-hal demikian dapat dimengerti kare karena na pemb pembua uatt unda undangng-und undan ang g harus harus menj menjag aga, a, jang jangan an samp sampai ai Negar Negaraa dapat dapat dirugikan. Sedangkan mengenai pajak perseroan dapat ditegaskan, bahwa pembayaran secara angsuran seperti dimaksudkan diatas tidaklah diatur dalam undang-undangnya karena pembu pembuat at undangundang-unda undang ng percay percayaa bahwa bahwa dari dari badan-ba badan-badan dan yang yang dikenak dikenakan an pajak pajak perseroan ini dapat diharapkan mereka yang dapat cadangan yang diperuntukkan bagi
14
Makalah Hukum Pajak pelunasan utang pajaknya dengan sekaligus ( menurut pasal 36 ayat 2 Ord. PPs, dalam hal-hal tertentu dapat diberikan diberikan penundaan penundaan pembayaran pembayaran dengan dikenakan dikenakan bunga sebesar 5 % setiap bulan )
Memasukkan surat keberatan
Penti Pentingny ngnyaa penent penentuan uan waktu waktu pencici pencicilan lan pembay pembayara aran n terlet terletak ak dalam dalam keharus keharusan an diturutiny diturutinya, a, yang berarti pula, bahwa keharusan itu tidak berubah sekalipun oleh wajib pajak dimasukkan permohonan menunda ataupun surat keberatan. Selain dari menjamin menjamin kepentingan kepentingan Fiskus, peraturan ini diadakan diadakan untuk menghindarkan menghindarkan atau seti setida dakk-ti tida dakny knyaa untu untuk k mengu mengura rangi ngi juml jumlah ah perm permoho ohona nan n menu menunda nda atau atau sura suratt keberatan yang dimasukkan oleh wajib pajak, sekedar supaya mendapat penundaan pembayaran yang menguntungkannya saja. Keharusan memenuhi (angsuran-angsuran dari) pembayaran ini barulah dapat berubah jika Fiskus telah memperbolehkannya dengan nyata. Dalam hubungan ini sudah tentu ia tidak dapat bertindak sesuka hati, melainkan melainkan harus mempertimbangka mempertimbangkannya nnya dengan tepat. tepat. Dalam prakteknya prakteknya terkadang terkadang fisk fiskus us memb member erii penun penunda daan an berda berdasa sark rkan an keti ketida dak k mamp mampua uan n seme sement ntar araa untuk untuk membayar atau berdasarkan kemungkinan, bahwa ketetapan yang telah dikeluarkan itu tidak akan dapat dipertahankan seluruhnya. Pemberian penundaan oleh fiskus bukan saja mengikat wajib pajak, melainkan juga mengikat diri fiskus sendiri. Ia tidak akan berhasil ( dengan kekuatan apapun yang ada padanya) untuk memaksakan dilakukannya pembayaran yang terletak di luar lingkun lingkungan gan ataupun ataupun pembay pembayara aran n terseb tersebut, ut, baik baik yang yang harus harus ditaat ditaatii maupun maupun diluar diluar perjanjian yang telah dibuatnya dengan wajib pajak berdasarkan kebijaksanaannya. Fisk Fiskus us hanya hanya daoa daoatt
mena menari rik k
kembal kembalii
perse persetu tuju juan anny nyaa
tent tentan annng nng penun penundaa daan n
pem pemba baya yara ran n itu itu jika jika syar syarat at ini ini deng dengan an nyat nyataa tela telah h dica dicant ntum umka kan n dala dalam m nask naskah ah perjanjiannya, dan hal inilah yang terjadi dalam prakteknya.
Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa
Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan lain-lain
15
Makalah Hukum Pajak
Menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya
B. Ajaran yang Mengatur Timbulnya Utang Pajak
Ada 2 ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak ( saat pengakuan adanya utang pajak ) yaitu ajaran materiil dan ajaran formil. 1. Ajar Ajaran an mat materi eril Ajaran Ajaran materi materill menyat menyataka akan n bahwa bahwa utang utang pajak pajak timbu timbull karena karena diberl diberlakun akunya ya undang-undang pekerjaan. Dalamajaran ini seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self penerapan self assessment system. 2. Ajar Ajaran an form formiil Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena di keluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah seseorang di kenakan pajah ataukah tidak, beberapah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam ketetapan pajak tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerpan official assessment sytem. II.5 BERAKHIRNYA UTANG PAJAK
Utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal berikut: 1. Pemb Pembay ayara aran n / peluna pelunasan san
Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotong / pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pengkreditan pajak luar negri, maupun pembayaran sendiri oleh wajib pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos). Pembayaran dilakukan dengan uang baik uang Negara itu sendiri maupun mata uang Negara yang memungut pajak pajak ini. ini. Contoh Contohnya nya:: jika jika pemungu pemungutan tan pajak pajak itu dilakuk dilakukan an di Negara Negara Indone Indonesia sia pemab pemabaya ayaran ran dilaku dilakukan kan dengan dengan Rupiah Rupiah Indone Indonesia sia karena karena jumlah jumlah utang utang pajakn pajaknya ya ditent ditentuka ukan n dalam dalam uang uang kita kita pula, pula, akan tetapi tetapi jika jika ada utang utang pajak pajak yang yang dibaya dibayar r dengan uang asing, hal ini harus ditafsirkan bahwa fiskus telah berkenan mengizinkan
16
Makalah Hukum Pajak demikian. Perlu ditekankan bahwa pembayaran untuk melunasi utang pajak ini harus dilakukan di kas Negara. 2. Kompen pensasi sasi
Kompensasi dapat di artikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak. a. Cont Contoh oh pene penera rapa pan n komp kompen ensa sasi si karena karena kerugi kerugian an yang yang dapat menyebabkan terhapusnya atau berakhirnya utang pajak: Pada awal kepemimpinan tahun 2006 wajib pajak A menderita kerugian sebesar Rp 10.000.000,00. Pada tahun 2007 memperoleh laba sebesar Rp 5.000.000,00. Seharusnya Seharusnya pada tahun 2007 , Wajib Wajib pajak A terutang terutang pajak penghasilan penghasilan sebesar persentase tertentu dari laba tahun 2007. Akan tetapi utang pajak tahun 3007 terhapus karena jumlah kerugian pada tahun 2006 dapat di konfensasikan atau dapat dikurangkan dari laba tahun 2007. Kerugian suatu usaha dapat di konfinsasikan pada tahun –tahun setelah dengan jangka waktu palinh lama adalah 5 (lima) tahun setelah tahun terjadinya kerugian tersebut. b. Conto ntoh
penerapan
pem pembayarab
paj pajak
konfensasi yang
kar karena kelebihan
dapat
menyeba ebabkan
terhapusnya atau berakhirnya utang pajak:
Wajib pajak B pad pada tahun 2007 membayar
pajak
sebesar
8.00 8.000. 0.00 000, 0,00 00.S .Set etel elah ah pen pengh ghit itun unga gan n 2007
di
dil dilakuk akukan an
kemb kembal alii
temukan
Rp
pada pada
bahwa
tahu tahun n pajak
sebenarnya terutang oleh wajib pajak B adalah Rp 5.000.000,00. Kelebihan pembayaran pembayaran sebesar sebesar Rp 3.000.000,00 3.000.000,00
17
Makalah Hukum Pajak di
tahun
2007
tersebut
dapat
dikonfensasikan atau dikurangkan dari total pajak pada tahun 2008.
Wajib Wajib pajak pajak C kelebi kelebihan han membay membayar ar PPh
tahun
2007
sebesar
Rp
1.000.00 1.000.000,0 0,00; 0; sedangk sedangkan an untuk untuk jenis jenis PPN PPN
terha erhada dap p
keku kekurranga angan n
paj pajak
sebesa sebesarr Rp 1.500.0 1.500.000,0 00,00. 0. Kelebi Kelebihan han pembay pembayara aran n PPh PPh tahun tahun 2007 2007 sebesa sebesar r Rp 1.00 1.000. 0.00 000, 0,00 00 ters terseb ebut ut dapa dapatt di konfe konfens nsas asik ikan an pada pada keku kekura rang ng PPN PPN dita ditahun hun yang yang sama sama sehi sehingg nggaa utang utang PPN PPN yang yang sebe sebesa sarr Rp 1.00 1.000.0 0.000 00,00 ,00 pada pada tahun tahun 2007 2007 menj menjad adii terh terhap apus us.. Sisa
utang
PPN
menjadi
Rp
500.000,00. 3. Daluwarsa
Daluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu. Jika dalam waktu tertentu, suatu suatu utang utang pajak pajak tidak tidak ditagi ditagih h oleh oleh pemungu pemungutan tannya nya maka maka utang utang pajak pajak terseb tersebut ut dianggap telah lunas/dihapus/berakhir dan tidak dapat di tagih lagi. Dalam UU No.17 Tahun 2000 ,utang pajak akan daluwarsa setelah melewati waktu 10(sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan . 4. Pemb Pembeb ebasa asan n / pen pengha ghapu pusan san
Kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setela setelah h dilaku dilakukan kan penyid penyidika ikan n ternya ternyata ta wajib wajib pajak pajak tidak tidak mampu mampu lagi lagi memenuh memenuhii kewajibannya kewajibannya.. Hal ini biasanya biasanya terjadi karena wajib wajib pajak mengalami kebangkrutan kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.
18
Makalah Hukum Pajak
BAB III KESIMPULAN
Kesimpulan
Saran
19
Makalah Hukum Pajak
Brotodihardjo, R.Santoso.2008. Pengantar R.Santoso.2008. Pengantar Ilmu Hukum Pajak . Bandung: Refika Aditama Resmi, Siti. 2008. Perpajakan: 2008. Perpajakan: Teori dan Kasus. Kasus. Jakarta: Salemba Empat
20