Apa itu Normalisasi ataukah Restorasi Sungai? Normalisasi sungai adalah menciptakan kondisi sungai dengan lebar dan kedalaman tertentu.Sungai mampu mengalirkan air sehingga tidak terjadi luapan dari sungai tersebut. Kegiatan normalisasi sungai berupa membersihkan sungai dari endapan lumpur dan memperdalamnya agar kapasitas sungai dalam menampung air dapat meningkat. Hal ini dilakukan dengan cara mengeruk sungai tersebut di titik-titik rawan tersembunyi aliran air upaya pemulihan lebar sungai merupakan bagian penting dari program normalisasi sungai karena meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan ke laut.
Menurut Maryono dalam Masyhuri (2007) pengembangan sungai-sungai di Indonesia dalam 30 tahun terakhir ini mengalami peningkatan pembangunan fisik yang relative cepat. Pembangunan fisik tersebut misalnya pembuatan sudetan, pelurusan, pembuatan tanggul sisi dan pembetonan tebing, baik sungai kecil maupun besar. Hal ini menyebabkan terjadinya percepatan aliran menuju hilir dan sungai bagaian hilir akan menanggung aliran yang lebih besar dalam waktu yang lebih cepat dibanding sebelumnya. Perbaikan sungai akan memberikan pengaruh maksimal sehingga empat kali lipat, itu pun jika proses pelebaran atau pengerukan sebesar dua kali lipatnya dapat berjalan lancar (Kodoatie dan Sjarief, 2008). Pelebaran sungai harus dipertahankan sampai ke lokasi sungai paling hilr. Sungai unus adalah salah satu sungai yang terbesar yang mengalir di lingkungan Pagutan. Sungai unus masih dimanfaatkan oleh masyarakat Pagutan khususnya masyarakat Peresak Timur, Gulinten dan warga pertigaan kali Sri Bhakti,
sedangkan Presak Timur terindikasi menjadi daerah rawan banjir. Menurut www. Portalmataram. Blogspot.com (28/09/2010) hal ini terungkap dari hasil pemetaan lingkungan permukiman yang dilakukan tim penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLP-BK). Badan keswadayaan masyarakat (BKM) Sami Karya PAgutan. Dikatakan Jayadi ketua Tim Ahli Pendamping Program (TAPP) BKM Sami Karya Pagutan bahwa penyebab dari banjir dikarenakan tingginya sedimen atau endapan di dasar aliran Sungai Unus yang membelah kampung Presak Timur. Drainase primer ini di beberapa titik terdapat pintu pembagi air yang berimbas terlintasnya semua wilayah Pagutan. Di kampung Presak Timur, saluran sungai ini mengalir di kedua sisi Utara dan Selatan kampung dengan ketinggian rata-rata saat ini 1,5 m dengan lebar rata-rata 3 m. Dibandingkan 20 tahun lalu kedua saluran sungai Unus masih cukup dalam dan bersih sehingga tidak terjadinya banjir di sekitar lingkungan Pagutan ketika musim hujan tiba.
berdasarkan hasil survei, sampah merupakan salah satu penyebab sedimentasi di Sungai Unus, sampah yang dominan terlihat di sungai Unus adalah sampah dari sampah plastik. Bahan plastik sudah lama mengendap di sungai, sehingga aliran sungai menjadi tidak lancar dan sungai terlihat kotor dan kumuh. Sampah diperoleh dari hasil aktivitas rumah tangga di lingkungan tersebut, misalkan kebanyakan ibu-ibu membuang sampah di sungai, selain itu sampah yang berada di sungai Unus adalah merupakan hasil kiriman sampah dari aliran sungai Unus di luar lingkungan Pagutan sendiri, misalkan kiriman sampah rumah tangga dari lingkungan Abian Tubuh. Untuk itu tujuan penulisan ini setidaknya dapat menggugah hati kita untuk bersama-sama mengadakan normalisasi di Sungai Unus.
Normalisasi sungai menjadi salah satu cara untuk mengendalikan banjir Jakarta. Namun, model ini sebetulnya hanya salah satu alternatif penyelesaian masalah jangka pendek. Proses peningkatan kapasitas sungai memang akan berkontribusi pada proses pengurangan genangan banjir. Namun, di sisi lain, normalisasi kini dianggap sebagai cara kuno dalam pembangunan sungai dan berdampak lingkungan alam dan sosial.
Air mengalir perlahan menjelang malam di Kanal Timur di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Minggu (27/1/2013). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Timur untuk mengurangi dampak banjir. Kata normalisasi sungai mencuat sejak penertiban kawasan Kampung Pulo, Agustus lalu. Sebanyak 300 orang di Kampung Pulo, yang rumahnya berlokasi di bantaran Sungai Ciliwung, direlokasi ke Rusun Jatinegara Barat, Cipinang Besar Selatan, dan ke rusun di Pulo Gebang. Pemprov DKI bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan melaksanakan proyek normalisasi sungai sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir Jakarta.
Secara umum, normalisasi sungai diketahui warga sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sungai dengan mengeruk sedimentasi yang ada. Sebenarnya, aktivitas normalisasi sungai tidak hanya itu. Agus Maryono (2003) dalam buku "Pembangunan Sungai dan Dampak Restorasi Sungai" menyebutkan, kegiatan normalisasi meliputi pengerasan dinding, pembangunan sudetan, tanggul, serta pengerukan sungai. Aktivitas koreksi sungai tersebut mirip dengan pembangunan sungai yang marak dilakukan pada abad 17 sampai 20. Sejarah normalisasi Normalisasi sungai sudah menjadi andalan model pengendalian banjir sejak jaman Kolonial Belanda. Sejak abad 16, Sungai Ciliwung yang disebut Sungai Besar sudah 'diiris-iris' menjadi kanal untuk menyediakan alur pelayaran, alur pembuangan air, dan sarana untuk pertahanan kota. Abad berikutnya, mulai dilakukan pembangunan pintu air di beberapa sungai untuk mengendalikan arus banjir dari wilayah selatan. Sistem koreksi sungai yang terkenal di era Belanda, yakni Rencana Van Breen (1920) untuk membuat Terusan Kanal Barat yang berfungsi untuk pengendalian banjir, pengadaan air, serta perbaikan sungai. Terusan ini dibangun mulai dari sungai CIliwung yang dipecah di kawasan Manggarai, selanjutnya memotong aliran sungai Krukut, Angke, dan Grogol. Jadi, aliran sungai Ciliwung yang masuk ke tengah kota Jakarta dipecah menjadi dua, serta aliran sungai Krukut, Angke dan Grogol dipotong dan dibelokkan masuk ke kanal baru tersebut. Setidaknya sistem normalisasi ini menurunkan risiko banjir di wilayah tengah Jakarta dengan mengurangi aliran 13 sungai dan mengalirkan aliran air secepatcepatnya dari selatan ke teluk Jakarta. Rencana Van Breen tidak hanya membuat Terusan Kanal Barat yang sekarang disebut Kanal Banjir Barat, namun juga merencanakan membuat Terusan Kanal Timur yang baru terwujud 2010 lalu. Sekitar abad 19, tidak hanya Van Breen yang mempunyai rencana normalisasi sungai-sungai di Jakarta. Sejumlah ahli tata air Belanda lain pernah mengusulkan membuat sodetan yakni membuat percabangan sungai pada satu bagian badan sungai yang dialirkan pada kanal baru lainnya. Sodetan yang diusulkan adalah sodetan di antara Sungai Ciliwung dan Cisadane dan Sungai Ciliwung-Kanal Banjir Timur. Di antara dua usulan tersebut, hanya sodetan Sungai CIliwungKanal Banjir Timur yang sekarang dalam proses pembangunan.
Setelah Indonesia merdeka, upaya normalisasi sungai dilakukan dengan pengerukan sedimentasi serta pembuatan tanggul sungai. Upaya tersebut relatif tidak memerlukan biaya tinggi dibandingkan harus membuat kanal baru ataupun sodetan. Sudah ditinggalkan
, 1 2 Normalisasi sungai yang banyak dilakukan di Indonesia sekarang ini menurut Maryono (2003), merupakan tahap paling awal dari sejarah pembangunan sungai. Sejarah pembangunan sungai terdiri atas tiga tahap, yakni, tahap "Pembangunan Sungai" (abad 17 - 20), "Dampak Pembangunan Sungai" (pertengahan abad 20 akhir abad 20), serta "Tahap Restorasi atau Naturalisasi Sungai" (abad 20sekarang). Bagi negara maju di Eropa dan Amerika, tahap "Pembangunan dan Dampak Pembangunan Sungai" sudah mulai ditinggalkan. Negara-negara tersebut sedang giat-giatnya mengadakan renaturalisasi atau restorasi sungai. Sebaliknya, negara berkembang justru masih berkutat pada tahap "Pembangunan Sungai." Negara Eropa dan Amerika mengubah sistem pembangunan sungainya karena sistem normalisasi malah menimbulkan banjir, sedimentasi, erosi dan merusak ekologi lingkungan setempat. Sistem normalisasi telah mengubah penampang sungai yang berkelok-kelok menjadi alur yang lurus. Akibatnya, morfologi sungai berubah, yang disusul oleh peningkatan debit air di hilir. Peningkatan debit aliran akan meningkatkan risiko terjadinya sedimentasi dan banjir di daerah hilir. Selesainya proses normalisasi sungai, bukan berarti seluruh pekerjaan penanggulangan banjir selesai. Namun, pembangunan tersebut mengawali suatu pekerjaan yang akan terus-menerus dilakukan untuk pemeliharaan sarana bangunan. Misalnya, pengerukan sedimentasi dan memeriksa ketahanan tanggul supaya tidak bocor. Ada kecenderungan, sungai yang tadinya berkelok-kelok kemudian diluruskan akan kembali pada kondisi semula. Selain berdampak fisik pada kondisi badan sungai, sistem normalisasi sungai juga akan mengganggu keseimbangan ekosistem sungai. Habitat sungai akan berubah total dan tidak lagi sesuai dengan syarat hidup flora dan fauna yang ada. Otomatis jumlah flora dan fauna sungai akan menurun. Identik dengan penertiban
Proses normalisasi di Jakarta, tak semudah membalik telapak tangan. Meski hanya melakukan aktivitas pelebaran dan mengeruk sedimentasi sungai, tapi harus bersinggungan dengan masalah sosial. Penyebabnya di sepanjang bantaran sungai sudah penuh oleh permukiman penduduk. Jadi proses normalisasi sungai di Jakarta akan identik dengan proses penertiban permukiman. Terkadang, normalisasi sungai di Jakarta prosesnya bisa menjadi lama hanya karena penduduk tidak mau ditertibkan ataupun jika sudah ditertibkan, mereka akan balik lagi ke lokasi semula. Sebelum pemerintahan Gubernur Joko Widodo, proses normalisasi hanya berhenti pada pengerukan sedimentasi saja, tidak melakukan upaya pelebaran sungai karena ada permukiman penduduk di bantaran sungai. Penduduk tidak segera direlokasi karena saat itu pemerintah belum mempunyai kebijakan relokasi penduduk. Setelah pemerintahan Gubernur Joko Widodo yang dilanjutkan oleh pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, upaya normalisasi sungai menjadi penting sebagai salah satu usaha pengendalian banjir. Oleh karena itu keluar kebijakan untuk merelokasi penduduk hasil penertiban bantaran sungai ke Rusunawa.
KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, di bantaran sungai Ciliwung yang tengah dinormalisasi, Kamis (21/1/2016). Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak tuntutan warga Kampung Pulo terhadap Pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait pembongkaran permukiman Kampung Pulo untuk proyek normalisasi sungai Ciliwung. Setelah program relokasi penduduk dari bantaran Waduk Pluit dan Ria Rio ke rusunawa berhasil, Pemprov DKI beralih pada relokasi penduduk di bantaran sungai. Penduduk di bantaran Kali Sentiong, Februari 2014 dipindah ke Rusunawa Komaruddin, Pulo Gebang, Jakarta Timur. Selanjutnya, Kali Sentiong akan dinormalisasi sepanjang 1,5 kilometer. Berdasarkan penelusuran Litbang Kompas, terdapat 9 kasus penertiban bantaran sungai yang akan terkena proyek normalisasi sungai.
Pencegahan Banjir Antara normalisasi sungai untuk pencegahan banjir dengan dampak yang ditimbulkan, bagai buah simalakama. Normalisasi sungai harus tetap diteruskan
karena hal tersebut dianggap Pemprov DKI upaya paling efektif untuk mencegah banjir. Hal tersebut berarti akan ada ribuan keluarga yang harus direlokasi ke rusunawa. Padahal, rusunawa yang tersedia pun belum bisa menampung penduduk korban gusuran. Persoalan relokasi ini bisa menjadi kendala terbesar bagi normalisasi. Hingga pertengahan Februari 2016, pekerjaan sodetan Kali Ciliwung masih terhambat pembebasan lahan dan relokasi warga Bidaracina, Kecamatan Jatinegara yang berjalan alot. Sejak pengeboran dua pipa sodetan paruh pertama selesai pada Oktober 2015, hampir lima bulan hingga saat ini pengeboran sodetan berhenti (Kompas, 19 Februari 2016). Kesulitan itu di luar dampak lingkungan yang diperkirakan bakal muncul karena selama ini hal tersebut belum dirasakan langsung oleh warga. Pemerintah beranggapan bahwa salah satu penyebab banjir Jakarta adalah menurunnya kapasitas sungai. Sehingga normalisasi sungai menjadi salah satu pegangan untuk mencegah banjir Jakarta. Jika kapasitas sungai telah dikembalikan seperti semula banjir akan berkurang. Namun, sebenarnya upaya tersebut bukan upaya preventif dari akar permasalahan banjir. Upaya tersebut hanya bersifat 'mengobati luka sesaat' yang jika tidak dilakukan pemeliharaan akan berdampak lebih besar di kemudian hari. Pemerintah melupakan prinsip utama pengendalian banjir, menyerapkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah untuk mengurangi air limpasan yang akan menjadi pengisi badan air seperti sungai, drainase, dan danau. Jika air hujan yang jatuh ke tanah bisa terserap lebih banyak (sekitar 80 persen), otomatis debit air di badan sungai akan berkurang. Akibat lebih jauhnya, potensi genangan akan berkurang bahkan cadangan air tanah akan semakin banyak. Namun, untuk meresapkan air hujan sebanyak-banyaknya dengan kondisi wilayah Jabodetabek yang hampir 90 persen tertutup bangunan cukup sulit. Lagi-lagi, upaya yang dipilih adalah upaya instan yakni meningkatkan kapasitas sungai dengan normalisasi sungai. Teuku Iskandar, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, dalam wawancara Maret lalu mengungkapkan, normalisasi sungai harus tetap dilakukan karena sekaligus untuk menata kawasan sekitarnya yang telah berubah fungsi serta melakukan proses pengerukan. Bertahun-tahun, proses normalisasi sungai
yang dilakukan tak bisa maksimal. Alat berat tidak bisa bebas melakukan proses pengerukan sedimentasi karena di samping kanan kiri sungai masih terdapat permukiman padat penduduk. Sekarang, setelah penduduk direlokasi, pengerjaan normalisasi bisa leluasa dilakukan. Normalisasi yang dilakukan tetap menggunakan sheet pile (tembok beton di kanan kiri sungai) karena untuk mencegah longsor. Setelah tembok beton jadi, sungai baru dikeruk. Tembok beton pun menurut Iskandar tidak bisa dibuat dengan kemiringan yang landai supaya bisa digunakan sebagai ruang publik warga. "Lahan di sekitar sungai sudah padat, gak mungkin untuk membuat dinding yang landai", katanya. Namun demikian, menurut Iskandar, ada sekitar 13 titik arah Condet ke hulu yang dibikin landai. Normalisasi sungai bukan satu-satunya model pengendali banjir, meski dipercaya mengurangi luasan banjir. Upaya untuk meresapkan sebanyak-banyaknya air hujan harus tetap dilakukan, seperti meningkatkan luasan ruang terbuka hijau, membangun sumur resapan dan biopori, mengembalikan fungsi kawasan konservasi serta menegakkan aturan tata ruang. Hendaknya, Pemprov DKI mulai beranjak pada sistem restorasi sungai, tidak hanya berfokus pada normalisasi yang risikonya cukup banyak. TUJUAN DARI KEBIJAKAN ? Penggusuran sering dilakukan Pemerintah dengan berbagai tujuan, biasanya untuk mewujudkan tata kota menjadi lebih menarik, jauh dari kesan kumuh. akan tetapi keputusan ini menjadi sebuah hal yang paling tidak disukai Si penguasa, meski hal itu mau tidak mau dilaksanakan juga. Konsekuensi nya publik menjadi marah, rakyat tidak lagi menaruh kepercayaan untuk memilihnya lagi dalam pesta demokrasi yang diikutinya alias PEMILU. Kebijakan simalakama ini pun kerap terjadi usai pemilu, dan perlu dihindari saat menjelang pemilu agar si petahana tidak kehilangan simpati masyarakat. so nuansa politik dalam penggusuran itu dipastikan tetap ada. Lalu, bagaimana solusi agar penggusuran menjadi kebijakan yang pro rakyat, sebagai warga kita menginginkan tata kota yang menarik, bersih dan nyaman. disisi lain kita miris melihat penggusuran yang diwarnai bentrok antar alat pemerintah dengan warga korban penggusuran.
Jika teman-teman memiliki masukan tentang bagaimana penggusuran itu dilakukan lebih humanis atau tanpa adanya kerugian diantara kedua belah pihak. dan bangunan yang bagaiamana nanti sebaiknya didirikan di lahan bekas penggusuran sebagai fasilitas umum dengan tetap melibatkan para korban penggusuran untuk tetap berlokasi disitu atau merasa memiliki lokasi tersebut. silahkan komentar pada rubrik wcana dibawah ini. Sebagai pandangan akan saya jelaskan sedikit mengenai penggusuran. jadi check it out!!! Jakarta-Upaya pemerintah untuk melakukan normalisasi sungai dalam mengatasi banjir yang terjadi di Jakarta misalnya, masih banyak meninggalkan persoalan. Belakangan ini, pemprov memang sering menertibkan bangunan yang berdiri di bantaran sungai atau waduk. Aksi represif itu dilakukan untuk mengembalikan fungsi bantaran sebagai jalur inspeksi dan ruang terbuka hijau. Namun, sikap tegas tersebut mendapat perlawanan dari warga bantaran. Mereka bahkan beberapa kali berunjuk rasa ke balai kota. Aksi terakhir dilakukan warga Kali Apuran Kapuk, Jakarta Barat, kemarin. Mereka mendatangi balai kota untuk memprotes penggusuran. Pemprov beberapa kali diancam akan dilaporkan ke Komnas HAM karena merelokasi paksa warga ke flat. sumber : Kaltimpost Gresik-Banjir yang melanda di sejumlah kecamatan di Kabupaten Gresik, dipastikan akan menjadi "tamu" tahunan. Hal ini karena pemerintah selalu kesulitan membangun tanggul di sekitar sungai Kali Lamong. Kesulitan yang dimaksud, kata Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul), karena warga terus menaikkan harga tanah yang akan dijadikan lokasi tanggul. Untuk membangun tanggul penahan sungai Kali Lamong diperlukan sekitar 650 hektar lahan di sekitar sungai. Saat ini, upaya yang bisa dilakukan hanya menguruk sungai agar tidak terlalu dangkal. sumber : Kompas Dari dua informasi diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa warga enggan untuk
meninggalkan lokasi semula atau memberikan lahannya begitu saja dengan harga normal kepada pemerintah meski tujuan kebijakan pemerintah sebenarnya untuk kepentingan orang banyak. Warga pun menaikkan harga jual lahan diatas kewajaran. otomatis ini menghambat upaya pemerintah dalam mengatasi banjir atau hal-hal positif lainnya. Jika masalah tersebut berlarut-larut tanpa ada persetujuan ganti rugi yang sesuai dengan kemampuan pemerintah dan warga, dapat dipastikan akan dilakukan penggusuran paksa. muncullah masalah baru dari segi kemanusiaan. Lalu jika solusinya seperti ini, setujuhkah anda?
Pro dan Kontra Normalisasi Sungai Ciliwung
Program Normalisasi Sungai Ciliwung
Normalisasi Sungai Ciliwung adalah salah satu upaya Pemprov DKI dalam menyelamatkan sungai yang membelah kota Jakarta. Proyek ini mendapat tanggapan positif dan negatif dari berbagai kalangan. Sungai Ciliwung yang membelah kota Jakarta dianggap menjadi sebuah masalah bagi kota Jakarta karena ketika hujan lebat, air sungai akan meluap dan menyebabkan banjir bagi kota Jakarta. Pemerintah DKI sudah sejak lama ingin melebarkan dan menormalisasi Sungai Ciliwung. Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) berencana melebarkan bantaran Ciliwung khususnya di wilayah Kampung Pulo, Jakarta Timur, menjadi 50 meter dari panjang sekarang yang berkisar 10 meter.
Pemprov DKI membuat proyek normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 19 km mulai dari Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan sampai dengan Kampung Melayu, Jakarta Timur yang telah dimulai pada Desember 2013 silam. Dengan adanya program pemerintah untuk melakukan normalisasi sungai Ciliwung tidak lantas mendapat reaksi positif dari warga yang tinggal di bantaran sungai. Reaksi penokan juga muncul dari sebagian warga masyarakat di pinggiran sungai. Seperti warga yang terhimpun dalam Komunitas Ciliwung Condet (KCC) yang menggugat Gubernur DKI Jakarta terkait Proyek Normalisasi Sungai Ciliwung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Ketua KCC, Abdul Kodir dalam surat gugatannya mengatakan proyek normalisasi tersebut justru mengancam usaha konservasi keanekaragaman hayati sepanjang sungai yang mereka lakukan sepanjang aliran Sungai Ciliwung dari Condet sampai Kalibata. Proyek normalisasi dapat merusak ekosistem Sungai Ciliwung, hilangnya flora dan fauna khas setempat dan hilangnya budaya masyarakat Condet. Pemprov DKI juga belum melakukan penyelesaian submer masalah penyebab banjir, salah satunya yaitu penetapan sempadan sungai yang berpengaruh terhadap kegaitan KCC di sempadan Sungai Ciliwung.
KCC sendiri mempunyai kegiatan utama yaitu pelestarian Sungai Ciliwung dan perlindungan keanekaragaman hayati melalui pembibitan, penanaman dan pemeliharaan berbagai tanaman lokal seperti salak, duku dan pucung yang statusnya hampir punah. Mereka juga melakukan kegiatan seperti pembuatan lubang resapan biopori, sumur resapan, taman resapan, dan pembuatan sekat rumput.
Masih menurut Abdul Kodir, upaya untuk mengatasi banjir di Jakarta, bukan dengan melakukan betonisasi Sungai Ciliwung. Normalisasi dengan cara betonisasi bantaran sungai ditengarai akan mempercepat air sampai ke hilir. “Kita khawatir ekosistem yang ada selama ini di kawasan Sungai Ciliwung akan terusik dan berpindah tempat”, kata Abdul Kodir.
Proyek normalisasi Sungai Ciliwung diharapkan dapat mengatasi permasalahan banjir kota Jakarta. Apa yang dilakukan DKI Jakarta, sesungguhnya bisa menjadi salah satu contoh bagi daerah lainnya yang memiliki sungai dan membelah kotanya. Untuk menyelamatkan sungai dan ekosistem yang telah terbangun di dalamnya harus dilakukan dengan banyak pertimbangan agar tidak sampai mengganggu atau menghapus biota yang ada di sekitar aliran sungai. Permasalahan banjir dan sungai dipenuhi sampah sudah menjadi pemandangan sehari-hari bagi warga ibukota Jakarta. Kesadaran dari masyarakat dan padatnya penduduk sering menjadi masalah dalam upaya untuk mengatasinya. mes
Tata bangunan atau pemukiman warga seharusnya menghadap kesungai secara langsung, hal ini dimungkinkan adanya rasa kesadaran warga untuk mempertahankan kebersihan lebih besar daripada membelakanginya. anda coba perhatikan apa yang terjadi dibelakang rumah dengan yang ada didepan rumah. sebagian besar masyarakat kita cenderung menghias bagian depan rumah ketimbang bagian belakang rumahnya. Dan pemerintah sebaiknya tidak membangun akses jalan dibelakanya agar warga pada lokasi tersebut menggunakan sungai sebagai akses transportasi. mau tidak mau warga akan menciptakan kelancaran sungai melalui kebersihan bebas dari sampah. atau membangun jalan sepanjang sungai dengan menutup akses jalan
yang biasa ada dibelakang pemukiman. Pemukiman diubah posisinya lebih mundur kebelakang dari jalan yang ditutup, diganti jalan yang ada di pinggir bantaran. Hal ini selain menambah keindahan sungai juga memudahkan pemerintah saat melakukan normalisasi sungai (pengerukan). Membangun fasilitas umum disepanjang sungai seperti taman dengan segala retributor dari warga bantaran, memperkerjakan petugas kebersihan dari warga bantaran tersebut akan memberi ruang rasa memiliki sungai.
Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Untuk Melakukan Normalisasi Sungai Provinsi DKI Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km. Di sebelah utara membentang pantai sepanjang 35 km, yang menjadi tempat bermuaranya 13 buah sungai dan 2 buah kanal. Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa. Letak geografis Jakarta yang seperti ini, erat kaitannya dengan keberadaan sungai-sungai yang perlu di normalisasi. Sungai-sungai yang mengalir, khususnya di DKI Jakarta, hanya memiliki daya tampung sekitar sepertiga dari total curah hujan yang masuk. Hal ini tentu saja, dapat membuat sungai-sungai meluap apabila curah hujan yang turun sudah melewati batas normal. Mengecilnya kapasitas sungai seperti ini juga memperkuat alasan dilakukannya normalisasi sungai. Normalisasi Sungai adalah usaha untuk mengembalikan sungai ke fungsi awalnya. Normalisasi dilakukan saat kondisi sungai sudah terlalu dangkal sehingga membutuhkan pengerukan, banyaknya dinding sungai yang rawan longsor, adanya sistem aliran yang belum terbangun dengan baik, dan banyaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) yang disalahgunakan untuk pemukiman penduduk. Untuk mengoptimalkan proses normalisasi sungai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa usaha, diantaranya adalah; pengerukan sungai untuk
memperlebar dan memperdalam sungai, pemasangan sheet pile atau batu kali untuk pengerasan dinding sungai, pembangunan sudetan berupa sungai baru yang lurus dengan lintasan terpendek, dan membangun tanggul dengan timbunan tanah atau dinding beton memanjang di daerah-daerah rawan banjir. Program normalisasi sungai di Jakarta merupakan sepenuhnya tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peran-peran penting yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diantaranya adalah melaksanakan pembebasan dan penertiban lahan yang merupakan bagian dari sungai, membangun sheet pile dan turap batu kali pada tebing-tebing sungai yang rawan longsor, melakukan pengerukan untuk menambah kapasitas sungai, dan menyediakan rumah susun untuk warga yang berada di bantaran sungai yang terkena penertiban. Sungaisungai di Jakarta yang menjadi prioritas program normalisasi diantaranya adalah Sungai Ciliwung, Sungai Cipinang, Sungai Sunter, dan Sungai Cakung. Langkah kongkrit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk program normalisasi sungai antara lain dengan melakukan penertiban bangunan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) atau bantaran sungai, seperti yang sudah dilakukan pada lokasi Kali Apuran Bawah, dan Kali Ciliwung Lama segmen Mangga Besar. Selain itu Pemprov DKI Jakarta juga melakukan sheet pile di Kali Sekertaris, dan Kali Apuran Bawah. Pemprov DKI Jakarta juga melakukan pengerukan di Kali Ciliwung, Kali Uangan, Kali Utan Kayu, Kali Cipinang, Kali Lodan Ancol, Kali Mati, dan Kali Sentiong Paru. DAMPAK POSITIF MENURUT PENDAPAT WARGA
Saya sangat Bangga menjadi warga ibukota jakarta,karena begitu pesatnya pembangunan,terutama di kawasan sekitar rumah saya,bisa di bayangkan kawasan yang dulunya "terkesan" kumuh kini di sulap menjadi kawasan yang sangat indah dan juga memberikan ruang terbuka kepada masyarakat umum untuk menikmatinya. Selain kawasan yang bersih,di sini juga terdapat danau yang berguna untuk menampung air hujan,Banyak juga yang memanfaatkan danau ini untuk kegiatan memancing atau hanya sekedar untuk duduk santai melepas lelah,sungguh tak terbayangkan sebelumnya suasana yang dulu terkenal kumuh dan banjir kini berubah menjadi kawasan "wisata"untuk masyarakat umum berkat adanya program normalisai sungai dan juga pembangunan jalan serta di bangunnya dua buah Danau yang kesemuanya itu bermanfaat bagi semua orang.
Hampir setiap sore hari di kawasan ini banyak di kunjungi warga sekitar untuk melakukan berbagai aktifitas,bahkan banyak pedagang yang memanfaatkan situasi ini untuk menjual aneka barang dagangannya,sehingga menurut saya kawasan ini layak di sebut tempat rekreasi murah meriah,Bagaimana menurut Anda?
