ANALISIS ANALISIS TERHADAP KASUS MALAPETAKA KOMPUTER RAKITAN DENGAN HARGA DISKON ( UNIVERSITAS MAJU MUNDUR VS BALI MEDIA KOMPUTER )
Oleh : I Gede Murdana 1514101001 Ilmu Hukum VI/ A Perlindungan Konsumen & konsultasi Bantuan Hukum
Berdasarkan kasus yang terjadi ada beberapa hak-hak dari UNMAMUD yang di langgar oleh BM komputer, yang dimana berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pada : 1. Ps. 4 huruf ( a ) dinyatakan bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan,
keamanan,
dan
keselamatan
dalam
mengkonsumsi
barangdan/atau jasa. Dimana dalam hal ini UNMAMUD merasa di rugikan oleh BM konputer karena barang/ komputer rakitan yang di beli dari BBM komputer saat dioprasikan meledak sehingga melukai salah satu satu pegawai dari UNMAMUD, ini artinya produk dari BM komputer tidan memberikan jaminan keselamatan dan kenyamanan terhadap konsumennya. 2. Ps. 4 pada huruf ( b ) menyatakan bahwa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan den gan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dimana UNMAMUD mempunyai hak untuk medapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan harga yang telah di perjanjikan dengan BM komputer, tetapi mengingat kasus ini pihak BM komputer tidak memberikan produk barang atau jasa yang sesuai dengan harga yang di jajikan. 3. Ps. 4 huruf ( h ) juga menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Ini artinya UNMAMUD berhak untuk mendapatkan ganti rugi karena produk atau jasa yang dibeli dari BM komputer merugikan UNMAMUD,
selain
ganti
rugi
kepada
UNMAMUD,
pegawai
dari
UNMAMUD yang terlukan karena mengoprasikan produk barang/ komputer rakitan dari BM komputer yang meledak, juga berhak mendapatkan ganti rugi. Hal tersebut di langgar oleh BM komputer dimana BM komputer tidak mau memberikan ganti rugi terhadap UNMAMUD yang menderita kerugian karena produk yang di belinya dari BM komputer. Selain hak dari konsumen itu sendiri ada beberapa kewajiban dari pihak BM komputer yang tidak di realisasikan, yang dimana BM komputer sebagai pelaku usaha/
produsen
berkewajiban
untuk
memberikan
ganti
kerugian
terhadap
konsumennya yang menderita kerugian karena produk/jasanya. Berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Terdapat pada pasal 7 dinyatakan bahwa : 1.
Dalam Ps. 7 huruf ( d ) dinyatakan bahwa pelaku usaha menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku.
2. Ps. 7 huruf (e ) juga dinyatakan bahwa pelaku usaha memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tert entu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. 3. Ps.7 huruf (f ) juga dinyatakan bahwa, pelaku usaha memberi konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasayang diperdagangkan. 4. Ps. 7 huruf ( g ) juga dinyatakan bahwa, pelaku usaha memberi konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau di manfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Berkaitan dengan kasus ini selain pihak UNMAMUD dan BM komputer ada pihak ketiga yang terlibat yaitu pihak stasiun TV ( Dewata TV ) yang dimana pihak dewata TV menayangkan iklan suatu produk ( komputer rakitan ) yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Berdasarkan UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terdapat pada Ps. 20 dinyatakan bahwa pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksiya dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Dalam hal ini pihak UNMAMUD merasa di rugikan, akiabat dari menonton iklan yang di tayangkan oleh Dewata TV sehingga UNMAMUD tertarik untuk membeli produk dari BM komputer. Terkait dengan kasus ini dapat saya simpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan dari pihak dewata TV maupun BM komputer terhadap konsumennya. Yang dimana pelanggaran yang dilakukan oleh BM komputer jika dilihat dari tanggung jawab pelaku usaha itu sendiri. Komputer jenis buil-up merupakan jenis komputer yang keseluruhan parangkat kerasnya ( hadwere) yang dibuat dan dirakit serta di berikan jaminan atau garansi oleh salah satu produsen pembuat komputer. Sedangkan Komputer rakitan yang mana semua perangkat kerasnya berasal dari berbagai merek yang dirakit oleh toko komputer yang menjual komputer rakitan tersebut, serta garansi atau jaminan di berikan oleh toko tersebut, ini berarti BM komputer sebagai penjual komputer rakitan wajib memberikan jaminan atau garansi terhadap produk barang yang di jualnya yang berupa komputer rakitan. dimana jika kita lihat berdasarka UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu dapat dilihat pada Ps. 19 pada ayat 1 & 2 menyatakan bahwa : 1. Ps. 19 ayat 1 Menyatakan Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, penc emaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2. Ps. 19 ayat 2 Menyatakan Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian u ang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, a
tau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ket entuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selain itu BM komputer juga melanggar ketentuan dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu pada pasal 8 ayat 1 yang menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/ atau jasa yang tertera pada huruf: a. Menyatakan bahwa “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan k etentuan peraturan perundang-undangan” e. Menyatakan bahwa “tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, m ode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keter angan barang dan/atau jasa tersebut” f.
Menyatakan bahwa “tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”
Serta melanggar pasal 26 yang menyatakan bahwa: Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.
Berdasarkan kasus ini dewata TV selaku pengusaha periklanan jika dilihat Dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pada pasal 17 ayat 1 juga menyatakan bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang dinyatakan pada huruf : 1. Pada huruf ( a ) dinyatakan “Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/ atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/ atau jasa” 2. Pada huruf ( b ) dinyatakan “ mengelabui jamnan/ garansi terhadap barang dan/ atau jasa. 3. Pada huruf ( d ) dinyatakan “tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/ atau jasa.
4. Pada huruf ( f ) dinyatakan “ melanggar etika dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangngan mengenai periklanan. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut ini berarti pihak dewata TV selaku pelaku usaha periklanan juga melakukan pelanggaran karena iklan yang ditayangkan tidak sesuai dengan faktanya atau dapat dikatakan melebih-lebihkan. Maka dari kasus ini ada beberapa hal yang patut kita ketahui bahwa perlunya kesadaran dan kejelian konsumen dalam transaksi baik itu barang maupun jasa, serta kecerdasan konsumen dan ketelitian dalam memilih produsen sebagai tempat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Karena jika kita sebagai produsen lengah maka hal tersebut akan dijadikan peluang oleh produsen untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri demi keuntungan yang didapat produsen. Sehingga
kedepannya
perlu
ditingkatkan
ketelitian,
kejelian
dan
ketepatan
konseumen dalam memilih barang/ jasa serta memilih pelaku usaha penghasil barang atau jasa yang memang sudah terpercaya dan tidak terpengaruh dengan iming-iming harga yang murah atau diskon. Terkait dengan penyelesain sengketanya dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat ( non litigasi ) , sebelum kasus ini di selesaikan melalui jalur litigasi kedua belah pihak ( konsumen dan pelaku usaha ) dapat melakukan musyawarah mufakat untuk mencapai suatu kesepakatan dan perdamaian yang dimana BM komputer dituntut untuk memberikan ganti rugi kepada UNMAMUD karena produk yang di beli dari BM komputer merugikan UNMAMUD, pihak BM komputer harus melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha diaman produk barang/jasa yang di perdagangkan merugikan terhadap konsumennya. Sehingga dengan dilaksanakan kewajiban dan tanggug jawabnya sebagai pelaku usaha makan sengketa ini dapat di selesaikan. Jika BM komputer mengabaikan tanggung jawab atau tuntutan tersebut maka BM komputer dianggap tidak memiliki itikad baik. Dalam hal ini ketika musyawarah yang dilakukan tidak dapat menemukan titik terang untuk kedua belah pihak maka kasus ini dapat diselesaikan melalui jaluur litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.
Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dewata TV ( pelaku usaha periklanan) sebagai pihak 3 melanggar pasal 20 UU No. 8tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dikenakan sanksi administratif sebagaiman diatur dalam pasal 60 ayat 1 & 2, UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menyatakan bahwa, ayat 1 ”Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administrati f terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pas al 25 dan Pasal 26. “ dan ayat 2 ‘’ sanksi administratif berupa penetapan gati rugi paling banyak Rp 200.000.000.00 ( dua ratus juta rupiah ). Sedangkan terhadap pelaku usaha ( BM komputer ) dapat diberikan sanksi pidana berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dilihat dari pasal 61 yang menyatakan bahwa“Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusn ya “ dan pasal 62 pada ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, hu ruf c,huruf
e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (li
ma) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) .”
