Nama : Diki Ramdan NPM : 14.06.1.0108 14.06.1.0108
ANALISIS PENERAPAN GCG DI PT JAMSOSTEK
Kinerja keuangan merupakan ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi- fungsi keuangan dan hal ini sangat penting, baik bagi investor maupun bagi perusahaan yang bersangkutan. Pentingnya penilaian prestasi kinerja perusahaan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan telah memicu pemikiran para pemimpin perusahaan bahwa mengelola suatu perusahaan di era modern dengan perkembangan teknologi yang pesat menjadi hal yang sangat kompleks. Semakin kompleks aktivitas pengelolaan perusahaan maka akan meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan ( corporate governance) untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan berjalan dengan
baik (Wijayanti, 2012). Kebutuhan akan praktik corporate governance sebenarnya bukan fenomena yang baru. Berles dan Means (1932) dalam Berthelot et al., (2010) telah berpendapat bahwa para manajer harus dikontrol dan diawasi dalam rangka mencegah kerugian bagi perusahaan. Terungkapnya skandal keuangan berskala besar seperti Enron, Worldcom, Tyco, dan Global Crossing telah menyebabkan kajian
mengenai corporate governance meningkat pesat. Isu mengenai
corporate governance mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada
1998
ketika
Indonesia
mengalami
tahun
krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Hal ini berdampak pada banyaknya perusahaan yang tidak mampu bertahan, salah satu penyebabnya adalah karena pertumbuhan yang dicapai tidak dibangun diatas landasan yang kokoh sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Serta banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya corporate governance yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Ciri utama dari lemahnya corporate governance adalah adanya tindakan mementingkan diri sendiri di pihak para
manajer perusahaan. Jika para manajer perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor, maka akan menyebabkan jatuhnyaharapan para investor tentang pengembalian
Nama : Diki Ramdan NPM : 14.06.1.0108 14.06.1.0108
(return) atas investasi yang telah mereka tanamkan sehingga harga saham menjadi turun dan pasar modal tidak berkembang. Contoh kasus perusahaan yang menyimpang dari good corporate governance (GCG) adalah Badan Pemeriksa Keuangan menemukan beberapa
pelanggaran kepatuhan PT P T Jamsostek atas laporan keuangan 2011 dengan nilai di atas Rp7 triliun. Hal tersebut terungkap dalam makalah presentasi Bahrullah Akbar, anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan dalam diskusi Indonesia Menuju Era Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bahrullah mengatakan ada empat temuan BPK atas laporan keuangan 2011 Jamsostek yang menyimpang dari aturan. Pertama, Jamsostek membentuk Dana Pengembangan Progran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp7,24 triliun yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah 22/2004. Kedua, Jamsostek kehilangan potensi iuran karena terdapat penerapan tarif program yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada laporan keuangan 2011, potensi penerimaan Jamsostek yang hilang mencapai Rp36,5 miliar karena tidak menerapkan tarif jaminan kecelakaan kerja sesuai ketentuan. Ketiga, Jamsostek masih perlu membenahi sistem informasi dan teknologi informasi yang mendukung kehandalan data. Keempat, Jamsostek belum efektif melakukan perluasan dan pembinaan kepersertaan. Hal tersebut terlihat bahwa Jamsostek belum menjangkau seluruh potensi kepersertaan dan masih terdapatnya peserta perusahaan per usahaan yang tidak patuh, termasuk BUMN. Kelima, Jamsostek J amsostek tidak t idak efektif memberikan perlindungan dengan membayarkan JHT kepada 1,02 juta peserta tenaga kerja usia pensiun dengan total saldo Rp1,86 triliun. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility merupakan upaya agar tercipta
keseimbangan antar kepentingan dari para stakeholder yaitu pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas, kreditur, manajemen perusahaan, karyawan perusahaan, suppliers, pemerintah, konsumen, dan tentunya para anggota masyarakat yang merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan, sehingga benturan kepentingan yang terjadi dapat diarahkan dan dikontrol serta tidak menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak.
Nama : Diki Ramdan NPM : 14.06.1.0108 14.06.1.0108
Dengan melihat latar belakang diatas maka saya menganalisis beberapa hal yang harus diperbaiki sesuai dengan prinsif GCG. 1.
Jamsostek harus efektif mengevaluasi kebutuhan pegawai dan beban kerja untuk mendukung penyelenggaran program JHT.
2.
Jamsostek harus efektif dalam mengelola data peserta JHT.
3.
Jamsostek masih perlu membenahi sistem informasi dan teknologi informasi yang mendukung kehandalan data.
4.
Jamsostek harus efektif melakukan perluasan dan pembinaan kepersertaan.
Hal
tersebut
terlihat
bahwa
Jamsostek
belum
menjangkau seluruh potensi kepersertaan dan masih terdapatnya peserta perusahaan yang tidak patuh, termasuk BUMN. BUMN. 5.
Jamsostek
harus
efektif
memberikan
perlindungan
dengan
membayarkan JHT kepada 1,02 juta peserta tenaga kerja usia pensiun dengan total saldo Rp1,86 triliun. Dari contoh kasus diatas merupakan kasus penyimpangan laporan keuangan 2011 dan ketidakefektifan dalam kinerja Jamsostek. Oleh karena itu menurut saya kasus seperti ini harus lah segera diselesaikan tentunya dengan cara pembenahan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Peristiwa ini yang diakibatkan karena kurang baiknya sistem good corporate governance, harapan agar dapat segera teratasi dan tidak dapat terulang kembali. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) juga harus dapat menjaga kestabilan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sehingga tercipta ativitas pasar modal yang jujur,trasparan, aman dan sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku.
