Kebijakan K ebijakan
Amdal dan Izin Lingkungan Sesuai PP No. 27 Tahun 2012
Erik Teguh Teguh Primiantoro, MES Kabid Pengembangan Sistem KDL Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan
1999 1993
Perbaikan (PP Nomor 27 tahun 1999)
2010
2012
revitalisasi
PP Nomor 27 tahun 2012: Integrasi Izin Lingkungan dalam Proses Amdal & UKL-UPL & Streamlining
Pengembangan (PP Nomor 51 tahun 1993
1986
tonggak awal (PP Nomor 29 tahun 1986)
UU Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah tentang AMDAL
2009 UU 32/2009
1997
Inovasi Inovasi Kebijakan Kebijakan: PP No 27/2012 Merupa Merupakan kan PP Genera Generasi si Ke-4 Ke-4 (empat) yang yang mengatur mengatur tentang tentang
UU 23/1997
1982 UU 4/1982
2
1999 1993
Perbaikan (PP Nomor 27 tahun 1999)
2010
2012
revitalisasi
PP Nomor 27 tahun 2012: Integrasi Izin Lingkungan dalam Proses Amdal & UKL-UPL & Streamlining
Pengembangan (PP Nomor 51 tahun 1993
1986
tonggak awal (PP Nomor 29 tahun 1986)
UU Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah tentang AMDAL
2009 UU 32/2009
1997
Inovasi Inovasi Kebijakan Kebijakan: PP No 27/2012 Merupa Merupakan kan PP Genera Generasi si Ke-4 Ke-4 (empat) yang yang mengatur mengatur tentang tentang
UU 23/1997
1982 UU 4/1982
2
Semangat PP NO. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 1. Menghindari terjadinya birokrasi baru. Dal Dalam am PP ini, ini, Izin Izin ling lingku kung ngan an diin diinte tegr gras asik ikan an ke dala dalam m pros proses es Amda Amdall dan dan UKLUKL-UP UPL; L; 2. Pelak Pelaksan sanaa aan n Amda Amdal, l, UKL-U UKL-UPL PL dan dan Izin Izin Lingkun Lingkungan gan harus lebih streamlining dan bermutu, bermutu, serta menuntut profesionalisme, profesionalisme, akuntabilitas dan integritas semua pihak; 3. Kaidah Amdal sebagai Kaji Kajian an Ilmi Ilmiah ah;; 4. Penegakan hukum atas atas pela pelang ngga garr Amda Amdall-UK UK-U -UPL PL dan dan Izin Lingkungan; 5. Memperkuat Akse Akses s Part Partis isip ipas asii Masy Masyar arak akat at;; 6. Mengubah Mindset Selu Seluru ruh h Pema Pemang ngku ku Kepe Kepent ntin inga gan; n; 7. Izin Izin Lin Lingku gkung ngan an = Filter Filter Invest Investasi asi Hijau Hijau Pro-Lingkungan dan Pro-Investasi Hijau
Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) KLHS
a
Tata ruang
b
h
i PUU berbasis LH
Baku mutu LH c
j
Kriteria baku kerusakan LH d AMDAL UKL-UPL Perizinan
Anggaran berbasis LH
k Analisis risiko LH
e
l
f g
Instrumen ekonomi LH
Lingkungan
Audit LH
m Instrumen lain
sesuai kebutuhan
Amdal bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas amdal sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya
AMDAL, UKL-UPL & Izin Lingkungan kaitannya dengan Triple Bottom Line Ekonomi Menguntungkan secara ekonomi ( economically viable )
Sosial Diterima secara sosial s ( ocially acceptable )
AMDAL, UKLUPL & Izin Lingkungan serta Izin PPLH
Usaha dan/ atau Kegiatan
Lingkungan
Ramah lingkungan ( environmentally s ound )
Amdal, Izin lingkungan dan Izin PPLH : piranti (tools) atau instrumen untuk mewujudkan Usaha dan/atau Kegiatan yang menguntungkan secara ekonomi, ramah lingkungan serta memberikan
Izin Lingkungan: “ Filter” dan Pengendalian investasi hijau „Filter‟ Izin
Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Ramah Lingkungan
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak ramah lingkungan
Pengawasan Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan yg telah memiliki izin lingkungan
Pengawasan lingkungan dilakukan untuk memastikan agar kewajiban dan persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan dilaksanakan secara konsisten oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
Izin Lingkungan: Pro-Lingkungan dan Pro-Ivestasi Hijau Pelestarian lingkungan hidup pada dasarnya tidak menolak pembangunan, yang ditentang adalah cara-cara membangun yang tidak mengindahkan keberlanjutan fungsi
PBI 7/2005: Kualitas Kredit dan Lingkungan Hidup Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut: a. prospek usaha; b. kinerja ( performance) debitur; dan c. kemampuan membayar Sumber: Pasal 10 PBI No. 7 Tahun 2005
Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup
BANK Debitur Kualitas Kredit
Lingkungan Hidup
BARCLAYS ENVIRONMENTAL social risk assessment in lending : “We also believe that taking due account of
Menentukan Risiko Perbankan terkait dengan Risiko Lingkungan Hidup • How green or sustainable is the company? • How likely is it that a collateral is contaminated? • How likely is it that a company will not be able to
Debitur & Pemilik Usaha dan/atau kegiatan
meet its financial obligations due to environmental reasons?
Pabrik/ Industri
Kredit
BANK Tingkat Resiko? Informasi dari Dokumen Lingkungan Hidup
Laporan dan Hasil Pengawasan
• Risiko Kredit • Risiko Hukum • Risiko Reputasi
Amdal, UKL-UPL dalam kaitannya dengan Sistem Perizinan: Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Izin Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan KRP
Usaha/ Kegiatan Tahap Perencanaan
Usaha/ Kegiatan Tahap PraKonstruksi, Konstruksi &Operasi
Usaha/ Kegiatan Tahap Pasca Operasi
Izin PPLH
Rencana Usaha dan/atau kegiatan
izin Usaha dan/atau kegiatan
Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan
Penutupan Usaha dan/atau Kegiatan
RTRW/RDTR Amdal atau UKL-UPL
Implementasi RKL-RPL/ Izin Lingkungan & Continuous Improvement
KLHS RPPLH ERA
Izin Lingkungan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Daya Dukung & Daya Tampung LH
ERA Keterangan = Instrumen
Hasil ERA merupakan bagian dari
Untuk rencana usaha/kegiatan strategis tertentu di kawasan hutan (HL
Audit LH
ERA
Tata Ruang Paska Usaha/ Kegiatan
ERA
Pengawasan Lingkungan Hidup
Pencana Penutupan Usaha dan/atau kegiatan serta Persetujuannya
Penaatan terhadap BML dan KBKL
Penegakan Hukum
Pemanfaatan Ruang Paska
Izin Lingkungan: „Jantungnya‟ Sistem Perizinan di Indonesia • Proses Penilaian Amdal oleh KPA; • Proses Pemeriksaan UKL-UPL oleh Instansi LH
Diterbitkan oleh MENLH, Gubernur, atau Bupati/Walikota
Diterbitkan oleh MENLH, Gubernur, atau Bupati/Walikota
Pemrakarsa Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Proses Amdal atau UKL-UPL
Proses Penyusunan Amdal atau UKL-UPL oleh Pemrakarsa
Izin Lingkungan
Pengawasan Lingkungan Hidup & Penegakan Hukum Lingkungan
Dilakukan oleh MENLH, Gubernur, atau Bupati/ Walikota
Izin PPLH
•
Izin Usaha dan/atau Kegiatan
•
Diterbitkan oleh Menteri terkait, Gubernur, atau Bupati/Walikota
•
IZIN LINGKUNGAN merupakan „Jantung-nya’ Sistem Perizinan di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan PUU PSDA dan LH, Izin lingkungan merupakan persyaratan bagi diperolehnya izin PPLH dan Izin Usaha dan/atau Kegiatan;
•
Secara legal, izin usaha dan/atau kegiatan tidak dapat diterbitkan tanpa adanya izin lingkungan. Izin Lingkungan merupakan hasil dari Proses Amdal atau UKL-UPL yang disusun oleh Pemrakarsa da dinilai oleh KPA at di riks oleh Inst si LH
Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan Pelaksanaan Izin Lingkungan & Izin PPLH
Penaatan terhadap BML & KBKL
Penurunan Beban Pencemarandan Laju Kerusakan LH
Izin Lingkungan & Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Persyaratan IUP Eksplorasi: a. administratif; b. teknis;
Kegiatan IUP Eksplorasi kondisi geologi Penyelidikan regional Umum & indikasi adanya mineralisasi
informasi secara terperinci dan teliti
c. lingkungan; dan d. finansial.
IUP Eksplorasi terdiri atas: a. mineral logam; b. batubara; c. mineral bukan logam; dan/atau d. batuan.
Clear & Clean (C&C) + Green Pernyataan untuk mematuhi ketentuan
PUU di bidang PPLH i.e. Izin Lingkungan
Eksplorasi
Kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk kelayakan lingkungan serta
Studi Kelayakan (FS) Sumber: Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2009 dan Pasal 22 Ayat (2), Pasal 23, Pasal 26,
Izin Lingkungan & Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan
operasi produksi Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi • konstruksi, • penambangan, • pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan • penjualan, serta • sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
Persyaratan IUP Operasi Produksi a. administratif; b. teknis; c. lingkungan; dan d. finansial.
Clear & Clean (C&C) + Green
1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan PUU di bidang PPLH; dan 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan PUU (IZIN LINGKUNGAN)
(Pasal 26 PP No. 23/2010)
Amdal dan Rencana Pengadaan Tanah Amdal dan Izin Lingkungan menjadi salah satu dasar penyusunan Dokumen Rencana Pengadaan Tanah (Tahap Perencanaan) dokumen perencanaan Pengadaan Tanah disusun berdasarkan studi kelayakan
Sumber: Pasal 6 aayat (1) dan ayat (4) Perpres 71/2012
Perencanaan
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pasal 2 Perpres 71 Tahun 2012
Persiapan
Amdal & Izin Lingkungan SHIA Rail Link
Bagian dari Tahap Pra-Konstruksi
Pelaksanaan
3
PENTING DIPERHATIKAN! Pengadaan Tanah hanya dapat dilakukan setelah pelaksanaan studi Amdal SHIA RAIL LINK selesai dilakukan (SKKL dan Izin Lingkungan SHIA Rail Link telah
4
Amdal dalam Tahapan Pelaksanaan Proyek KPS
Pasal 4 ayat( 3): Kajian Pendukung
Proses Penapisan Wajib Amdal atau UKLUPL, dan Penyusunan KA Pengadaan Konsultan Amdal
Penyusunan Dokumen AMDAL
IEE
KA
ANDAL
SKKLH & Izin Lingkungan sudah diterbitkan RKL-RPL
IEE = Initial Environmental Examination
Dilampiri dengan Dokumen AMDAL. Pada tahap ini sdh diperoleh SKKLH dan Izin Lingkungan
Pelaksanaan RKL-RPL/ Izin Lingkungan pada tahap: • Pra-kontruksi, • Konstruksi dan • operasi komersial
IEE dan AMDAL dalam Proyek KPS
Sumber: Peraturan Menteri Negara Perecanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. 03 Tahun 2012 tentang Panduan
Izin Lingkungan: Instrumen Utama Penurunan Beban Pencemaran dan Laju Lingkungan Hidup Jumlah POTENSI Beban Pencemaran dan Laju Kerusakan Lingkungan yang AKAN dikendalikan oleh setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (setiap Izin Lingkungan & Izin PPLH yang diterbitkan)
Pengawasan Lingkungan Hidup & Penegakan Hukum Lingkungan
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Proses Amdal atau UKL-UPL
Izin Lingkungan
Izin PPLH
•
Izin Usaha dan/atau Kegiatan
•
• Dalam dokumen LH yang disusun dan diajukan dalam permohonan izin lingkungan oleh pemraksarsa dapat dihitung potensi beban pencemar dan/atau laju kerusakan lingkungan yang akan dikendalikan oleh setiap Pemrakarsa • Komisi Penilai /Instansi LH menilai/memeriksa dokumen lingkungan tersebut terkait dengan
Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan Pelaksanaan Izin Lingkungan & Izin PPLH
Penaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan (BML) & Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan (KBKL)
Jumlah AKTUAL Beban Pencemaran dan Laju Kerusakan Lingkungan yang TELAH dikendalikan oleh setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
Penurunan Beban Pencemaran dan
Contoh Penghitungan Potensi Beban Pencemaran Air dalam Prakiraan Dampak Lingkungan (Dok. Andal) Hulu
Volume Limbah = 102.000 x 7.3 m 3/orang/thn = 744.6 x 103m3/tahun Projeksi jumlah penduduk thn 1995: 102.000 orang Volume Limbah Daerah Proyek
Tanpa Proyek (tp) = 10.000 x 7.3 = 73 x 103m3/tahun Pabrik Kertas (Rencana Pembangun 1985)
Daerah Proyek Projeksi jumlah penduduk thn 1995: TANPA PROYEK (TP) 10.000 orang Projeksi jumlah penduduk tahun 1995 DENGAN PROJECT (DP) 12.000 orang
Dengan Proyek (dp): Penduduk = (6.000 x 7.3) + (6 x 73) = 481.8 x 103m3/tahun Industri Kertas = 15.000 ton x 54 m 3/ton = 810 x 103m3/tahun BPtp = 817,6 x 10 3m3/thn
Hilir
BPdp = 2036,4 x 103m3/thn BP = 128,7 x 10 3m3/tahun
Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL
Proses penyusunan dan Penilaian Amdal
Wajib Memiliki Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL/UPL
Izin lingkungan = persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
IZIN LINGKUNGAN
Proses penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL
Catatan: Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL tidak wajib memiliki izin lingkungan
IZIN Usaha dan/atau Kegiatan
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Amdal dan Izin Lingkungan 1. PP 27 Tahun 2012 telah mengintegrasikan Proses izin lingkungan ke dalam proses Amdal dan proses UKL-UPL; 2. Sesuai dengan ketentuan PP No. 27 Tahun 2012, proses Amdal tersebut menghasilkan 2 (dua) keputusan jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan, yaitu a. keputusan kelayakan lingkungan hidup dan b. izin lingkungan. 3. Izin lingkungan diterbitkan bersamaan dengan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan Pemrakarsa 1 Pengumuman dan Konsultasi Publik 2 Penyusunan Kerangka Acuan (KA)
Biaya Penyusunan Amdal oleh Pemrakarsa
SPT dari Pengumuman = 10 hari Kerja
Sekretariat KPA, Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
Jasa Penilaian Amdal dibebankan kepada Pemrakarsa – sesuai SBU/PNBP
Biaya Adm Penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai PNBP
Penilaian Kerangka Acuan
Paling lambat 5 hari kerja setelah diterbitkan
30 hari kerja
3
4
Pengajuan Penilaian Kerangka Acuan
Penilaian KA oleh Sekretariat KPA
Penyusunan 7 ANDAL dan RKL-RPL
6
Penilaian KA oleh Tim Teknis
Penerbitan Persetujuan KA oleh Ketua KPA
15
14a
Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
8 Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
75 hari kerja, termasuk 10 hari kerja SPT Pengumuman
Penilaian ANDAL & RKL-RPL Sekretariat KPA
Satu surat permohonan
Catatan : Waktu penilaian tidak termasuk waktu perbaikan
5
10
9
11
Penilaian ANDAL & RKL oleh Tim Teknis
Pengumuman Permohonan
12
Penilaian ANDAL & RKL-RPL oleh KPA Rekomendasi
Pengumuman Izin Lingkungan
Penerbitan: 1. Keputusan Kelayakan Lingkungan; dan 2. izin Lingkungan
Layak Lingkungan 14b
10 hari kerja
Keputusan Ketidaklayakan LH Tidak Layak Lingkungan
Esensi Dasar Amdal & UKL-UPL dalam PP 27/2012 Amdal dan UKL:-UPL: Dokumen LH yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan (i.e. Penerbitan Izin Lingkungan, Kredit Perbankan, dokumen lelang untuk Proyek KPS dalam kaitannya dengan Penjaminan Investasi, Due Diligence, pengawasan lingkungan)
Pengambil Keputusan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
AMDAL atau UKL-UPL = Menyediakan Informasi
Izin Lingkungan
Informasi yang disajikan dalam Amdal atau UKL-UPL: • •
Dampak lingkungan yang terjadi akibat rencana usaha dan/atau kegiatan, dan Langkah-langkah pengendaliannya dari aspek teknologi,sosial dan institusi ant lingku ta komitm rak
10 Krit Kriter eria ia Ke Kela laya yaka kan n Li Ling ngku kung ngan an (1 (1)) 1. Rencana tata ruang sesuai sesuai ketent ketentuan uan peratu peraturan ran perun perundan dang-u g-unda ndanga ngan; n; 2. Kebijakan di bida bidang ng perl perlin indu dung ngan an dan dan peng pengel elol olaa aan n ling lingku kung ngan an hidu hidup p sert serta a sumb sumber er daya daya alam alam (PPLH & PSDA) yang yang diatur diatur dalam dalam peratu peraturan ran perundang-undangan; 3. Kepentin tingan pertah pertahana anan n keama keamanan nan;; 4. Prak Prakir iraa aan n se seca carra ce cerm rma at me men ngen ena ai be besa sara ran n da dan n si sifa fatt pe pent ntin ing g da damp mpak ak dari da ri asp aspek ek bio bioge geofi ofisik sik kim kimia, ia, sosi sosial, al, eko ekonom nomi, i, buday budaya, a, tata tata rua ruang, ng, dan dan keseha kes ehatan tan mas masya yarak rakat at pad pada a tah tahap ap pra prakon konstr struksi uksi,, konstruk konstruksi, si, opera operasi, si, dan dan pasc pa sca a op oper eras asii Us Usah aha a da dan/ n/at atau au Ke Kegi giat atan an (dat data a dan inf inform ormasi asi val valid id dan realible)) realible 5. Hasil evaluasi secara holi lis stik te terh rhad adap ap se selu luru ruh h da damp mpak ak pe pent ntin ing g se seba baga gaii sebu se buah ah ke kesa satu tuan an ya yang ng sa saliling ng te terk rkai aitt da dan n sa saliling ng me memp mpen enga garu ruhi hi se sehi hing ngga ga dike di keta tahu huii pe peri rimb mban anga gan n da damp mpak ak pe pent ntin ing g ya yang ng be bers rsif ifat at po posi sitif tif de deng ngan an ya yang ng bersi be rsifat fat neg negati atif; f; 6. Kema Kemamp mpua uan n pe pemr mrak akar arsa sa da dan/ n/at atau au pi piha hak k te terk rkai aitt yan ang g ber berta tang nggu gung ng jawab da dala lam m me mena nang nggu gula lang nggi gi da damp mpak ak pe pent ntin ing g ne nega gatif tif ya yang ng ak akan an ditimb dit imbulk ulkan an dar darii Usa Usaha ha dan dan/ata /atau u Keg Kegiat iatan an ya yang ng dir direnc encana anakan kan den dengan gan
10 Krit Kriter eria ia Ke Kela laya yaka kan n Li Ling ngku kung ngan an (2 (2)) 7.
Renc Rencan ana a usah usaha a dan/ dan/at atau au kegi kegiat atan an tida tidak k menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic ( emic view ); );
8.
Ren Rencan cana usa usaha dan/ dan/a atau tau keg kegiata iatan n tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
9.
•
entitas dan/atau spesies kunci (key (key species); species);
•
memiliki nilai penting secara ekologis (ecological ( ecological importance); importance);
•
memi memili liki ki nila nilaii pent pentin ing g seca secara ra ekon ekonom omii (economic importance) importance); dan/atau
•
memi memili liki ki nila nilaii pent pentin ing g seca secara ra ilmi ilmiah ah (scientific (scientific importance). importance).
Ren Rencan cana usa usaha dan/ dan/a atau tau keg kegiata iatan n tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan;
10. 10. Tida idak dila dilamp mpa auiny uinya a day daya dukun dukung g dan dan day daya tamp ampung ung ling lingku kung ngan an hidup dari lokasi lokasi rencana usaha dan/atau dan/atau kegiatan, kegiatan, dalam hal terd terdap apat at perh perhit itun unga gan n day daya duku dukung ng dan dan daya daya tamp tampun ung g ling lingku kung ngan an dimaksud; dan
Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup MENTERI
Jang Jangka ka wakt waktu u pene peneta tapa pan n
GUBERNUR Bupati/Walikota
10 Hari Kerja
Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Ketidaklayakan
Muatan Keputusan Kelayakan Lingkungan
Rekomendasi Hasil Penilai an Andal & RKLRPL dari Komisi Penilai Amdal
1. Dasar pertimb pertimbang angan an dikelu dikeluark arkann annya ya 1 Dasar penetapan; dan 2. Pernya yata taan an kel kelay ayak akan an lingk lingkun unga gan n usa usaha ha 2 Pern dan/atau kegiatan; 3. Persyar arat atan an dan dan kewaj kewajib iban an pemra pemraka karsa rsa sesu sesuai ai 3 Persy dengan yang tercantum dalam RKL-RPL.
Sumber : Pasal Pasal 32-33 PP 27/2012 27/2012 Izin Lingkungan
4. Kewajiban an yang yang haru harus s dilaku dilakukan kan oleh oleh piha pihak k 4 Kewajib terkait
Dalam PP 27/1999 27/1999:: tid tidak ak datu daturr sede sedeti till atau atau seri serinc ncii ini. ini. SKKL SKKL suda sudah h term termas asuk uk 75 hari hari penila penilaian ian Andal Andal dan RKL-RP RKL-RPL. L. Muatan Muatan SKKL SKKL
1. jumlah dan jenis jenis izin izin PPLH PPLH yang yang 5 jumlah diwajibka diwajibkan n (Jika wajib wajib memiliki memiliki izin
Penerbitan Izin Lingkungan Hidup Untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal AMDAL SK Kelayakan LH dari Menteri
Izin lingkungan dari Menteri
SK Kelayakan LH dari gubernur
Izin lingkungan dari gubernur
SK Kelayakan LH dari bupati/ walikota
Izin lingkungan dari bupati/ walikota
Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup
Sumber : Pasal 47 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Muatan Izin Lingkungan Sumber: Pasal 48 PP No. 27 Tahun 2012 Izin lingkungan hidup paling sedikit memuat: 1. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; 2. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan 3. Berakhirnya izin lingkungan. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin PPLH, izin lingkungan tersebut mencantumkan jumlah dan jenis izin PPLH. Izin lingkungan hidup berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan maksudnya adalah: Izin Lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan tetap berlangsung sepanjang tidak ada perubahan dan tidak Sumber : Pasal 48 PP 27/2012 Izin Lingkungan dicabut;
Konsep Muatan Izin Lingkungan
Konsep dasar muatan izin, termasuk izin lingkungan pada dasarnya harus memuat butir-butir sebagai berikut:
❶ Identitas Pemrakarsa/Pemegang Izin; ❷ Persyaratan ❸ Kewajiban ❹ Hal-hal Lain ❺ Masa berlakunya Izin Lingkungan
SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL, Izin Lingkungan & Izin PPLH, serta Izin Usaha dan/atau kegiatan SKKLH
Izin Lingkungan
(Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup)
Ber-transformasi menjadi
Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL
Integrasi Izin PPLH ke dalam Izin Lingkungan (Pasal 123 UU 32/2009)
• Persyaratan dan kewajiban dalam SKKLH dan Rek. UKL-UPL • Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, Gub, atau bupati/walikota
persyaratan
Tidak semua rencana usaha dan/atau kegiatan memerlukan izin PPLH
• JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH • Berakhirnya Izin Lingkungan
Izin Pembuangan Air Limbah
Izin Pemanfaatan LB3
Izin Usaha dan/atau kegiatan
Izin PPLH lainnya
Detailing dari Izin PPLH yang sudah disebutkan dalam Izin Lingkungan
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Izin PPLH) •
Izin PPLH diterbitkan pada tahap operasional.
•
Izin PPLH diterbitkan berdasarkan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan yang harus ditaati oleh perusahaan
•
Izin PPLH, antara lain: – pembuangan air limbah ke air atau sumber air; – pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah – penyimpanan sementara limbah B3; – pengumpulan limbah B3; – pemanfaatan limbah B3; – pengolahan limbah B3; – penimbunan limbah B3; – pembuangan air limbah ke laut; – dumping ke media lingkungan; – pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi; dan
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan •
Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk: a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan; b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU; - (diberlakukan jika sudah ada PP yang mengatur tentang dana penjaminan)
•
Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan Dalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal
NSPK & Instrumen PPLH pada Tahap Eksplorasi dan Operasi Produksi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan
Izin LH & Izin PPLH + IUP
Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan
Audit LH • KepMenLH No. 42 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit LH • KepMenLH No. 30 Tahun 2001 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan • PerMenLH No. 17 Tahun 2010
Dampak Penting & Dampak LH lainnya
Implementasi Persyaratan Izin Lingkungan & Izin PPLH serta Continuous Improvement
Pengawasan Lingkungan Hidup
Penaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan (BML) & Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan (KBKL)
• KepMenLH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL (LAPORAN PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN) • KepMenLH No.07 Th 2001 tentang PPLH dan PPLHD • KepMenLH No.56 Th 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan LH • KepMenLH No.57 Th 2002 tentang Tata Kerja PPLH • KepMenLH No.58 Th 2002 tentang
Dampaknya Lingkungan Hidup dari Produksi Tembaga dan Kewajiban Pemegang IUP Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah (Pasal 97 UU 4/2009);
Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 98 UU 4/2009)
Pemegang IUP dan IUPK wajib: a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik b. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan
Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan: pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan • pascatambang; upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; • pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, • cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan
TATA LAKSANA RENCANA REKLAMASI Pasal 2 Ayat (1) PP 78/2010: Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi
IUP EKSPLORASI Penyelidikan Umum
Pengajuan
Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi
Eksplorasi
FS
IUP OPERASI PRODUKSI
Pengajuan Bersamaan dgn Pengajuan IUP Operasi Produksi
Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi
Pasal 5 PP 78/2010: Disusun berdasarkan
DOKUMEN LH Yang telah disetujui
Rencana reklamasi paling sedikit memuat: 1. Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang 2. Rencana bukaan lahan 3. Program Reklamasi terhadap lahan terganggu 4. Kriteria Keberhasilan 5. Rencara biaya
Reklamasi oleh Pemegang IUP(K) Ekplorasi •
•
Lahan yang tidak digunakan padatahap operasi produksi.
•
lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau sarana penunjang
•
Lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi
Reklamasi Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi
•
Wajib memenuhi prinsip:
• •
a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan ; dan
•
b. keselamatan dan kesehatan kerja
•
Kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan BML dan KBKL Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati ; Penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya; pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan perlindungan terhadap kuantitas air tanah
TATA LAKSANA RENCANA PASCATAMBANG
IUP EKSPLORASI Penyelidikan Umum
Eksplorasi
FS
Pengajuan Bersamaan dgn Pengajuan IUP OP
Disusun berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL Yang telah disetujui
IUP OPERASI PRODUKSI Rencana pascatambang memuat: 1. Profil wilayah 2. Deskripsi kegiatan pertambangan 3. Rona Lingkungan akhir 4. Program pascatambang 5. Kriteria keberhasilan 6. Rencana biaya
Reklamasi & Pasca Tambang oleh Pemegang IUP(K) Operasi Produksi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang (Pasal 2 ayat (2) PP 78/2010)
•
•
Reklamasi dan pascatambang dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode: a. penambangan terbuka; dan b. penambangan bawah tanah (Pasal 2 ayat (4) PP 78/2010) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip: a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan ; b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan c. konservasi mineral dan batubara Pasal 3 ayat 2 PP 78/2010
•
• •
•
•
Kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan BML dan KBKL Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati ; Penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing , lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya; pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan perlindungan terhadap kuantitas air tanah
Mekanisme dan Frekuensi Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, termasuk RKL-RPL dalam Dokumen Amdal dan dalam Formulir UKLUPL
Pemrakarsa
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Masyarakat/Publik
• Instansi yang membidangi usaha/kegiatan ybs. • Instansi yang ditugasi mengelola LH di Pusat, Provinsi, Kab/Kota Frekuensi • 6 (enam) bulan sekali
Pelaporan: • Buku • File elektronik i.e. CD Buku Laporan atau sistem informasi elektronik i.e. Website
Pasal 68 UU 32/2009: “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban (a) memberikan informasi yang terkait dengan PPLH secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu...” Pasal 65 ayat (2) UU 32/2009: setiap orang berhak mendapatkan ....akses informasi ...atas
Sistematika Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan 1 BAB I PENDAHULUAN A. Identitas Perusahaan/Pemegang Izin Lingkungan B. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan C. Deskripsi Kegiatan D. Perkembangan Lingkungan Sekitar
3 BAB III KESIMPULAN •
•
Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kendala-kendala yang dihadapi; Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen RKL-RPL atau dalam Formulir
2
BAB II PELAKSANAAN DAN EVALUASI A. Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan; B. Evaluasi 1. Evaluasi Kecendrungan 2. Evaluasi Tingkat Kritis 3. Eval si P ta
Pengawasan Lingkungan Hidup a
Pengawasan
Menteri Gubernur Bupati/Walikota (sesuai kewenangannya)
PENANGGUNG JAWAB USAHA dan/atau KEGIATAN (PROPONEN)
b
dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Tingkat Ketaatan Implementasi Izin Lingkungan & Izin PPLH serta Continuous Improvement oleh
c
1. Menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
2.
PUU Bidang PPLH Izin Lingkungan
Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Pengawasan Penaatan LH
Keputusan MENLH No. 56 Tahun 2002
Memantau Data dan informasi secara umum berupa faktafakta
kinerja atau status ketaatan
Mengevaluasi Menetatpkan Status Ketaatan
Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan
Ruang Lingkup Pengawasan
• • •
Aspek PUU PPLH Aspek Perizinan Aspek Kesiagaan dan Tanggap Darurat,
1. Kewajiban yang tercantum dalam PUU PPLH. 2. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin yang terkait
PP Izin Lingkungan dalam PROPER Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal atau UKL-UPL (PROPONEN)
• Melaksanakan Persyaratan dan Kewajiban dalam Izin Lingkungan & Izin PPLH • Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin Lingkungan (Pasal 53 PP 27 Tahun 2012)
Amdal/ UKL-UPL
Izin Lingkungan
Kriteria Pelaksanaan Izin Lingkungan
Pelaksanaan Izin Lingkungan
• • •
Kriteria Pengendalian Pencemaran Lingkungan; Kriteria Pengelolaan LB3 Kriteria Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
Kinerja PROPENEN dalam PPLH
Kriteria PROPER & Ketentuan-Ketentuan dalam PP 27/2012 Kriteria PROPER BIRU, MERAH dan HITAM terkait Pelaksanaan AMDAL atau UKL-UPL
PROPONEN Memiliki Amdal/UKL-UPL dan Izin Lingkungan serta Izin PPLH
Pelaksanaan Izin Lingkungan & Izin PPLH
= tidak memiliki izin lingkungan
PENAATAN terhadap Ketentuan Pasal 53 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
PELANGGARAN terhadap Ketentuan Pasal 53 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dikenakan sanksi Administrasi Pasal 71 PP No. 27/2012
Pelanggaran terhadap Pasal 109 UU No. 32/2009
• Melaksanakan Persyaratan dan Kewajiban dalam Izin Lingkungan & Izin PPLH • Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin Lingkungan
PP 27/2012
Sanksi Administratif Pasal 53: Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan: (a) menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, (b) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan (c) Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
1
Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: • teguran tertulis; • paksaan pemerintah; • pembekuan izin lingkungan; atau • pencabutan izin lingkungan
2
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Perubahan Izin LIngkungan
1
Pasal 40 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH
1
Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Memperbarui Izin Lingkungan
Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU PPLH diterjemahkan dalam pasal 50 dan Pasal 51 PP Izin Lingkungan dan akan dijabarkan secara rinci dalam Peraturan MENLH tentang Pedoman Perubahan Izin Lingkungan
2 Pasal 50 dan 51 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
1. Lima jenis perubahan usaha dan/atau kegiatan secara umum; 2. Mekanisme perubahan Izin
3
Peraturan MENLH Tentang Pedoman Perubahan Izin Lingkungan
1. jenis-jenis perubahan; 2. kriteria perubahan dan jenis dokumen LH 3. Muatan dokumen LH 4 Tata cara
Perubahan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/Kegiatan Wajib Amdal Penerbitan Perubahan Izin Lingkungan Laporan Perubahan
Perubahan Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan
Perubahan Kepemilikan
1
Perubahan SKKL
Perubahan yang Berpengaruh terhadap LH (9 Kriteria)
2
Amdal Baru
Adendum Andal & RKL-RPL
3 4
Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk
5
Perubahan Dampak/ Resiko LH (ERA/Audit LH]
Rencana Usaha/Kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3 Tahun Izin Lingkungan diterbitkan Sumber : Pasal 50-51 PP No. 27 Tahun 2012
Perubahan Berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup Usaha dan/Kegiatan Wajib Amdal Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
Alat-alat Produksi Kapasitas Produksi Spesifikasi teknik Sarana Usaha dan/atau kegiatan Perluasan Lahan dan Bangunan Waktu dan Durasi Operasi Usaha dan/atau Kegiatan dalam Kawasan yang belum dilingkup Perubahan Kebijakan Pemerintah Perubahan LH yang mendasar akibat peristiwa
Kata kunci “ BERPENGARUH” Hanya rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang BERPENGARUH terhadap lingkungan yang wajib mengajukan perubahan izin lingkungan.
Kriteria Perubahan yang lebih detail
a
AMDAL BARU
b Adendum Andal & RKL-RPL
Sumber : Pasal 50 ayat (2) huruf (c), ayat (4) dan
Konsep Rancangan Peraturan MENLH tentang Pedoman Perubahan Izin Lingkungan Pedoman perubahan izin lingkungan ini bertujuan untuk menjabarkan lebih rinci mengenai:
1
2
3
4
Jenis-jenis perubahan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan izin lingkungan (5 Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan)
Kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan dan jenis dokumen lingkungan hidup yang wajib disusun
Muatan dokumen lingkungan hidup untuk Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Tata cara perubahan keputusan kelayakan lingkungan, perubahan rekomendasi UKLUPL dan penerbitan perubahan izin lingkungan
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
Perubahan Kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan Pemilik/ Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan
“A”
Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan Perubahan Izin Lingkungan dari Pemegang izin “A” ke “B” [Tanpa Mekanisme Amdal/UKL-UPL]
Pemilik/ Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan
“B”
Usaha dan/atau Kegiatan
Permohonan Perubahan Izin Lingkungan
Perubahan Izin Lingkungan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kereta Api Ekspres Bandara (SHIA Rail Link) 1. Pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan SHIA Rail Link adalah Kementerian Perhubungan Amdal dan Izin Lingkungan a.n. Kemenhub;
2. Implementasi SHIA Rail Link oleh Unit Management Badan Usaha Perubahan Izin Lingkungan Pasal 50 ayat (1), ayat (2) huruf a dan Pasal 51 ayat (1) PP 27/2012
Kementerian Perhubungan
Unit Management Badan Usaha
Perubahan Izin Lingkungan karena terjadi
Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan
Laporan Perubahan yang akan direncanakan
MENTERI GUBERNUR Bupati/Walikota
Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baru
Berpengaruh terhadap Lingkungan [sesuai mekanisme Pasal 50 ayat (2) huruf (c) ]
Penerbitan Perubahan Izin Lingkungan
Evaluasi/ Telaahan Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang bertujuan perbaikan (continual improvement ) dan tidak menimbulkan
Jenis perubahan dan kriteria perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup No 1.
Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Kriteria Perubahan
Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup
Perubahan mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif lingkungan: a. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah bahan baku dan bahan penolong; b. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan; dan/atau c. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara dampak lingkungan baru dengan bentuk pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan
2. Penambahan kapasitas produksi;
Penambahan jumlah produk yang dihasilkan dari proses produksi suatu usaha dan/atau kegiatan
3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
Perubahan yang antara lain meliputi perubahan desain; proses produksi; perubahan bahan baku; perubahan bahan penolong; dan/atau perubahan penggunaan jenis sumber daya yang digunakan; yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan i.e. Perubahan jenis dan/atau karakteristik bahan baku, bahan
Lanjutan - Jenis perubahan dan kriteria perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup No
Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Kriteria Perubahan
4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
perubahan sarana pendukung yang membantu proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan i.e. penambahan instalasi pengolahan air bersih; penambahan sumber air bawah tanah;
5. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan
Penambahan luasan lahan dan/atau bangunan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
6. Perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
Perubahan berupa pengurangan atau penambahan waktu dan/atau durasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
Lanjutan - Jenis perubahan dan kriteria perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup No
Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
7. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;
8. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
9. Terjadi perubahan lingkungan
Kriteria Perubahan Penambahan usaha dan/atau kegiatan baru dalam sebuah kawasan, yang belum dikaji dalam dokumen lingkungan sebelumnya Perubahan antara lain mencakup perubahan peraturan dan/atau NSPK yang diterbitkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup i.e. Perubahan baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan
Terjadi perubahan rona lingkungan yang sangat hidup yang sangat mendasar mendasar akibat terjadinya bencana alam atau akibat peristiwa alam atau karena akibat lain yang menyebabkan pengelolaan akibat lain, sebelum dan pada lingkungan hidup dalam kajian sebelumnya waktu Usaha dan/atau Kegiatan menjadi tidak relevan dengan kondisi lingkungan yang bersangkutan dilaksanakan pascabencana dan pasca perubahan atas akibat
Perubahan Dampak Dan/Atau Risiko Lingkungan Hidup Berdasarkan Hasil Kajian Analisis Risiko Lingkungan Hidup (ARLH) Dan/Atau Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan Ketentuan tentang ARLH masih berupa ketentuan yang tercantum dalam UU 32/2009. PP tentang ARLH belum diterbitkan (masih dalam draft RPP ARLH)
MENLH telah Menerbitkan Peraturan MENLH No. 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup
Tidak Dilaksanakannya Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Dalam Jangka Waktu 3 (Tiga) Tahun Sejak Diterbitkannya Izin Lingkungan Jenis perubahan yang dimaksud dalam kategori ini adalah tidak adanya pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan deskripsi kegiatan yang tercantum dalam: 1. dokumen lingkungan hidup yang telah dinilai atau diperiksa, 2. keputusan kelayakan lingkungan hidup/rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan izin lingkungannya yang telah diterbitkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah izin lingkungan diterbitkan
Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan serta ruang terjadinya perubahan usaha dan/atau kegiatan
No
Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup 2. Penambahan kapasitas produksi; 3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan; 4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan; 5. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan. 6. Perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan/atau kegiatan; 7. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan; 8. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 9. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan
Ruang Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Di dalam Di dan/atau dalam berbatasan wilayah dengan batas studi** proyek*
√
x
√ √
x x
√ √ √
X x x
√
x
√
√
√
x
√
√
Kriteria Perubahan Usaha dan/Atau Kegiatan dan Jenis Dokumen LH yang Wajib Disusun untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal No
Kriteria Perubahan
AMDAL BARU
ANDENDUM ANDAL dan RKL-RPL
1. Skala/Besaran Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
skala besaran rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut sama dengan atau lebih besar dari skala besaran jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal seperti tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara LingkunganHidup Nomor 05 Tahun 2012
skala besaran rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut lebih kecil dari skala besaran jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal seperti tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012
2. Dampak penting yang ditimbulkan akibat rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan
Rencana perubahan akan berpotensi menimbulkan dampak penting baru
Tidak terdapat dampak penting baru atau dampak penting yang timbul akibat perubahan tersebut sudah dikaji dalam Amdal sebelumnya
3. Batas wilayah studi Amdal
Rencana perubahan akan berpotensi mengubah batas wilayah studi
Rencana perubahan dimaksud tidak mengubah batas wilayah studi
Konsep Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Dokumen addendum andal dan RKL-RPL terdiri atas 2 (dua) tipe:
Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe A Dokumen addendum yang memerlukan analisis dampak lingkungan yang mendalam (mengkaji perubahan besaran dampak penting*)
Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe B Dokumen addendum yang tidak memerlukan analisis dampak lingkungan yang mendalam (tidak ada kajian perubahan besaran dampak penting)
Keterangan: *) rencana perubahan tidak menimbulkan dampak penting baru, melainkan hanya merubah besaran dampak penting yang sudah dikaji sebelumnya saja
Lanjutan - Konsep Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe A 1.
Pendahuluan; (latar belakang, tujuan dan pelaksana studi) 2. Deskripsi kegiatan (kegiatan eksisting, rincian dampak yang dikelola sesuai dengan dokumen yang sebelumnya, evaluasi pelaksanaan RKL-RPL sebelumnya, dan rincian rencana perubahan) 3. Rona lingkungan hidup yang terkait dengan perubahan besaran dampak penting yang telah dikaji sebelumnya 4. Analisis perubahan dampak: 1. analisis perubahan besaran dampak penting yang telah dikaji sebelumnya dengan menggunakan metode sesuai yang telah disepakati pada dokumen amdal sebelumnya 2. Timbul tidaknya “dampak lainnya” yang baru, sebutkan; 3. Ada tidaknya perubahan besaran “dampak lainnya ”, sebutkan dampak apa saja yang berubah besarannya, seberapa besar perubahannya; 5. RKL-RPL 6. Daftar pustaka; dan
Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe B 1. Pendahuluan; (latar belakang, tujuan dan pelaksana studi) 2. Deskripsi kegiatan (kegiatan eksisting, rincian dampak yang dikelola sesuai dengan dokumen yang sebelumnya, evaluasi pelaksanaan RKL-RPL sebelumnya, dan rincian rencana perubahan) 3. Analisis perubahan dampak: 1. Timbul tidaknya “dampak lainnya ” yang baru, sebutkan; 2. Ada tidaknya perubahan besaran “dampak lainnya”, sebutkan dampak apa saja yang berubah besarannya, seberapa besar perubahannya; 4. RKL-RPL 5. Daftar pustaka; dan 6. Lampiran
Format Adendum ANDAL dan RKL-RPL Saat Ini Contoh: Adendum ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Pengembangan Lapangan Migas Berupa Penambahan Sumur-Sumur Baru di Wiayah Perairan Lepas Pantai Tenggara Sumatera Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta BAB I PENDAHULUAN 1. Latar belakang: i.e. alasan penambahan kegiatan, arahan dari instansi lingkungan hidup, jenis dokumen LH yang telah dimiliki, kegiatan eksisting dan rencana penambahan sumur baru; 2. Tujuan dan Manfaat 3. Peraturan Perudang-Undangan BAB II RENCANA KEGIATAN 1. Identitas Pemrakasrasa dan Penyusun Adendum ANDAL dan RKL-RPL; 2. Lokasi usaha dan/atau kegiatan; 3. Sejarah Pengembangan dan Kegiatan yang Telah Berjalan; 4. Kegiatan yang sedang berjalan (Eksisting) a. Produksi Lapangan b. Proses Produksi Migas dan penyalurannya c. dst d. Pengelolaan dan pemantauan LH yang sudah dilakukan e. Perizinan 5 Rencana Kegiatan Tambahan
BAB III RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL 1. Komponen Geofisik-Kimia 2. Komponen Sosekbud BAB IV RUANG LINGKUP STUDI (Hanya pada dampak dari rencana penambahan) 1. Dampak Penting yang Ditelaah; 2. Proses Pelingkupan 3. Identifikasi DampakPotensial 4. Evaluasi Dampak Potensial 5. Batas Wilayah Studi: Batas Andal dan RKl-RPL tambahan saja. 6. Batas Waktu Kajian BAB V PRAKIRAAN DAN EVALUASI DAMPAK PENTING 1. Prakiraan Dampak penting (Dampak pemboran terhadap penurunan kualitas air dan biota perairan, serta dampak kegiatan operasi produksi terhadap penurunan kualitas air dan dampak turunnya gangguan biota; 2. Evaluasi Dampak Penting 3. Telaahan Sebagai Dasar Pengelolaan 4. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan BAB VII RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Jenis Dampak Penting Sama Seperti Pada Dokumen Lingkungan sebelumnya; 2. Rencana Pengelolaan LH 3. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
Konsep Dasar Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal 1. Permohonan Arahan Perubahan Izin Lingkungan: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan arahan tindak lanjut perubahan izin lingkungan terkait dengan rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; 2. Proses Penapisan dan Pemberian Arahan Tindak Lanjut Perubahan Izin Lingkungan: Instansi lingkungan hidup dengan bantuan tim teknis KPA atau pakar terkait melakukan telaahan terhadap rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan serta memberikan arahan tindak lanjut proses perubahan izin lingkungan*) 3. Penyusunan Amdal Baru atau ADENDUM ANDAL dan RKL-RPL: Penangggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyusun dokumen lingkungan (Amdal Baru atau Adendum Andal dan RKLRPL) sesuai dengan arahan tindak lanjut proses perubahan izin lingkungan 4. Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian Dokumen LH : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan perubahan izin lingkungan dan penilaian Amdal Baru atau Adendum Andal dan RKL-RPL; 5. Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup: Tim Teknis dan/atau KPA melakukan penilaian Amdal Baru atau Adendum ANDAL dan RKL-RPL; 6. Penerbitkan Keputusan Perubahan SKKL dan Perubahan Izin Lingkungan : Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenanganya menerbitkan perubahan keputusan kelayakan lingkungan dan perubahan izin lingkungan Catatan : *) Arahan tindak lanjut dapat berupa arahan perubahan izin lingkungan tanpa melakukan perubahan
