BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam memahami konsep perbankan di indonesia saat ini adanya suatu perbedaan antara bank islam dan bank konvensional, perbedaan mengenai operasi dan pandangannya yang berpedoman dengan nilai-nilai islam, untuk memahami konsep di dalam perbankan syari‘ah khususnya dalam akuntansi perbankan syari‘ah ataupun lembaga syari‘ah, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan perbankan syari‘ah yang tentunya memuat tentang karakteristik bank atau lembaga keuangan syari‘ah, pemakaian kebutuhan dalam informasi, dan tujuan akuntansi keuangan syari‘ah, yang telah berpedoman kepada nilai-nilai islam yang berlaku dalam suatu cita-cita syari‘ah islam yang saat ni sudah meluas perananya di dalam masyarakat. B. Rumusan Masalah. Adapun rumusan-rumusan yang akan di bahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Apa tujuan dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syari‘ah. 2. Apa saja unsur-unsur laporan keuangan. 3. Bagaimana konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan Pemikir Islam C. Tujuan Masalah. Makalah ini ditulis dengan tujuan: 1. Mengetahui tujuan dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syari‘ah. 2. Mengetahui unsur-unsur laporan keuangan 3. Mengetahui konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan Pemikir Islam D. Manfaat Penulisan Yang kami harapkan dari penulisan ini adalah agar masyarakat : 1. Mampu Memahami Ajaran Islam yang Sesungguhnya, salah satunya dalam hal akuntabilitas dalam lembaga keuangan Islam.
1
BAB II PEMBAHASAN A. KERANGKANG DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH (PSAK) 1. Tujuan Kerangka Dasar Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konversional baik sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi: a. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya. b. Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. c. Auditor, dalam memeberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. d. Para pemakai laporan keuangan, dalam menfsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan syariah. 2. Pemakai dan Kebutuhan Informasi Pemakai laporan keuanagn meliputi: a. Investor sekarang dan investor potensial, hal ini karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan atau menjual investasi atau penerimaan dividen; b. Pemilik dana qardh, untuk mengetahui apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo; c. Pemilik dana syariah temporer, untuk pengambilan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengambilan yang bersaing dan aman; d. Pemilik dana titipan, untuk memastikan bahwa titipan dan dapat diambil setiap saat; e. Pembayaran dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, untuk informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut; f. Pengawasan syariah, untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah terhadap prinsip syariah; g. Karyawan, untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah; h. Pemasok dan mitra usaha lainnya, untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo; i. Pelanggan, untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas syariah;
2
j. Pemerintah setra lembaga-lemabaganya, untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syariah, perpajakan serta kepentingan nasional lainnya; k. Masyarakat, untuk memeperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan Negara. 3. Paradigma Transaksi Syriah Transaksi syariah didasarkan pada paradigm dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan Ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara materi dan spiritual (al-falah). Sunstansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Dengan cara ini, akan terbentuk integrasi yang akhirnya akan membentuk karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. 4. Asas Transaksi Syariah Transaksi syariah berasaskan pada prinsip berikut: a. Persaudaraan (ukhuwah), yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memeroleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan kauntungan di atas kerugian orang lain. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (ta’aruf), saling memahami (tafahum), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan saling beraliansi (tahaluf). b. Keadilan (‗adalah), yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya. Realisasi prinsip ini dalam bingkai aturan adalah melarang adanya unsur berikut ini : (1) Riba/bunga dalam segala bentuk dan jenis, baik riba nasiah atau fadhl. Riba sendiri diterjemahkan sebagai tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-pinjaman serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, atau transaksi antarbarang, termasuk pertukaran uang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai. (2) Kezaliman, baik terhadap diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Kezaliman diterjemahkan memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas, dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai tempatnya/posisinya. (3) Judi atau bersikap spekulatif dan tidak berhubungan dengan produktivitas (maysir). (4) Unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitas informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad, seperti ketidakpastian penyerahan objek akad, tidak ada kepastian criteria kualitas, harga objek akad, atau eksploitas karena salah satu pihak tidak mengerti ini perjanjian (gharar) (5) Haram/segala unsur yang dilarang tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam barang/jasa atau pun aktivitas opersional terkait. 3
c. Kemashalatan (maslahah), yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yaitu: halal (patuh terhadap ketentuan syariah) dan thayib (membawa kebaikan dan bermanfaat). Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketepata syariah (maqasaid syariah) yang berupa pemeliharaan terhadap agama (di’en), intelektual (‘aql), keturunan (nasl), jiwa dan keselamatan (nafs) serta harta benda (mal). d. Keseimbangan (tawazun), yaitu keseimabngan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan sektor riil, antara bisnis dan sosial, serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya memperhatikan kepentingan pemilik semata tetapi memeprhatikan kepentingan semua pihak sehingga dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi tersebut. e. Universalisme (syumuliyah), di mana esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat keramahtan semesta (rahmatan lil alamin). 5. Karakteristik Transaksi Syariah Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan barikut: a. Transaksi yanta dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling rida b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui objeknya halal dan baik c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas d. Tidak mengandung unsur riba e. Tidak mengandung unsur kezaliman f. Tidak mengandung unsur maysir g. Tidak mengandung unsur gharar h. Tidak mengandung unsur haram i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi. j. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihal lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta’alluq) dalam satu akad k. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun malalui rekayasa penawaran (ihtikar) l. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap (riswah)
4
Karakteristik tersebut diterapkan pada transaksi bisnis yang bersifat komersial maupun yang bersifat nonkomersial. 6. Tujuan Laporan Keuangan Tujuan utama laporan keunagan adalah utnuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta parubahan posisi laporan keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomik. Beberapa tujuan lainnya adalah berikut: a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi asset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terahadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, ibfak, sedekah, dan wakaf. Lapaoran keuangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagai pangguna laporan keuangan, serta dapat digunakan sebagai bentuk laporan dan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daaya yang dipercayakan kepadanya. 7. Bentuk Lpaoran Keuangan Laporan keuanagn entitas syariah terdiri atas: a. Posisi Keuanagn Entitas Syariah disajikan sebagai neraca. Laporan ini menyajikan informasi tentang sunber daya yang dikendalikan, struktur, keuanganm likuiditas, dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Laporan berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan di masa yang akan datang. b. Informasi Kineja Entitas Syariah, disajikan dalam laporan laba rugi. Laporan ini dipelukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. c. Informasi Perubahan Posisi Keuangan Entitas Syariah, yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti sumber daya keuangan, modal kerja, asset likuid atau kas. Kerangka ini tidak mendefinisikan dana seperti spesifik. Akan tetapi, melalui laporan ini dapat diketahui aktivitas investasi, pendanan, dan opersi selama periode pelaporan. d. Informasi Lain, seperti Laporan Pejelasan tentang Pemenuhan Fungsi Sosial Entitas Syariah. Merupakan informasi yang tidak diatur secara khusus tetapi relevan bagi pengambilan keputusan sebagian besar pengguna laporan keuangan. 5
e. Catatn dan Skedul Tambahan, merupakan penampungan dari informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang memepengaruhi entitas. Informasi tentang segmen industri dan geografi serta pengaruh perubahan harga terhadap entitas juga dapat disajikan. 8. Asumsi Dasar a. Dasar Akrual Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa pengaruh transaksidan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatn akuntansi serta laporan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melinatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Namun dalam perhitungan pendapat untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunaan dasar kas. Hal ini disebabkan bahwa pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto. b. Kelangsungan Usaha Laporan keuanagan disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan. 9. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Karanteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membantu informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dipebandingkan. a. Dapat dipahami Kualitas penting informasi yang tampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang mamadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemampuan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuanagan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. b. Relevan 6
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Relevan berarti juga harus berguna untuk peramalan (peridictive) dan penegasan (confirmatory) atas transaksi yang berkaitan satu sama lain. Relevan juga dipengaruhi oleh hakikat dan tingkat matrialitasnya. Tingkat materialitas yang diambil atas dasar laporan keuangan. Oleh karena itu, materialitas dipengaruhi oleh besarnya kesalahan dalam mencantumkan atau pencatatan. Sementara itu, dasar penerapan dalam bagi hasil harus mencerminkan jumlah yang sebenarnya tanpa mempetimbangkan konsep materialitas. c. Keandalan Andal artinya sebagai bebas dari yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tuluts atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hokum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi entitas syariah untuk mengakui jumlah seluruh tuntuan tersebut dalam neraca, meskipun tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut. Agar dapat diandalkan maka informasi harus memenuhi hal berikut: (1) Menggambarkan dengan jujur transaksi (penyajian jujur) serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan untuk disajikan. Misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk asset, kewajiban, dan syariah temporer, serta ekuitas entitas syariah pada tanggal pelaporan. Penggambaran tersebut harus memenuhi kriteria pengakuan, walaupun terkadang mengalami kesulitan yang melekat pada transaksi atau oleh penerapan ukuran dan tnik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi atau peristiwa tersebut. (2) Dicatat dan disajikan sesai dengan substansi dan realitas ekonomi yang sesuai dengan pronsi syariah dan bukan hanya bentuk hukumnya. (3) Harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai dan bukan pihak tertentu saja (nertal). (4) Didasarkan atas pertimbangan yang sehat dalam hal menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Pertimbangan ini mengandung unsure kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan atas ketidakpastian tersebut. 7
(5) Lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Ketidaksengajaan untuk tidak mengungkapkan akan berakibat informasi menjadi tidak benar sehingga tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna. d. Dapat dibandingkan Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus membandingkan laporan keuangan antar-entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relative. Oleh karena itu, pembandingan berupa pengkuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakuan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut, antar periode entitas syariah yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda, maupun dengan entitas lain. Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut juga harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang berlaku. Bila pemakai ingin membandingkan posisi laporan keuangan, kinerja serta perubahan posisi laporan keuangan antarpeiode, maka entitas syariah perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan kauangan. 10. Kendala Informasi yang Relevan dan Anda Kendala informasi yang relevan dan andal terdapat dalam hal sebagai berikut: a. Tepat Waktu Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilanganyan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relefatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Dalam usaha mancapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambilan keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan. b. Keseimbangan antara biaya dan manfaat Keseimbangan antara biaya dan menafaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi (pervasive) dari suatu karakteristik kuantitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, secara substansi, evaluasi biaya dan manfaat merupakan suatu pertimbangan (judgment process). Biaya tidak harus dipikul oleh mereka yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain di samping oleh mereka yang menjadi tujuan (target) penyampaian informasi. Oleh karena itu, kita akan sulit mengaplikasikan uji biaya-manfaat pada kasus tertentu, sehingga perlu disadari dan dijadikan pertimbangan oleh juga para penyusun dan pemakai laporan keuangan. Dalam praktik, keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kuanlitatif sering diperlukan. Pada umumnya, tujuan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di 8
antara berbagai karakteristik adalah untuk memenuhi laporan keuangan. Pada akhirnya, kepentingan relatif dan begrbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda, akan diselesaikan melalui pertimbangan professional (professional judgment). Dalam cirri karakteristik kuantitatif, tidak diperjelas mengenai konsep khusus tentang penyajian wajar. Namun, dalam penerapan, muara dari karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya akan terlihat pada laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari atau menyajkan dengan wajar. 11. Unsur-unsur Laporan Keuangan Sesuai karakteristik, laporan keuangan entitas syariah, antara lain meliputu: a. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. (1) Posisi Keuangan Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana syirkah temporer dan entitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut: (a) Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. (b) Kewajuban merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. (c) Dana syirkah kontemporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dari jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Dana syirkah kontemporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban, karena entitas syariah tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana awal dari pemilik dan ketika mengalami kerugian kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Namun demikian, dia juga tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai jatuh tempo dan tidak memiliki hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham. (d) Ekuitas adalah hak residu atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah kontemporer. Ekuitas dapat disubklasifikasikan menjadi setiran modal pemegang saham, saldo laba, penyisihan saldo laba, dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal. 9
(2) Kinerja Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersuh (laba) adalah penghasilan dan beban. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan berikut ini: (a) Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan entitas yang tidak berasal dari konrtibusi penanam modal. Pengkasilan meliputi pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gain). (b) Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal, termasuk di dalamnya beban untuk pelaksanaan ektivitas entitas syariah maupun kerugian yang timbul,. (c) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dan dan syirkah kontemporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bias dikelompokkan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak keiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah. b. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dan kebajikan. c. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. 12. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai ndasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut: a. Biaya historis (historical cost) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau serata kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam prelaksanaan usaha yang normal. Dasar ini adalah dasar pengukuran yang lazim digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan. b. Biaya kini (current cost) 10
Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidk didiskontokan (undiscounted) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang. c. Nilai realisasi/penyelesaian (realizable/settlement value) Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (orderly disposal). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Dasar pengukuran ini walaupun dapat digunakan tetapi tidak mudah untuk diterapkan dalam kondisi saat ini. Mengingat manajemen informasi yang disajikan adalah andal serta dapat dibandingkan. 13. Laporan Keuangan Entitas Syariah (ED PSAK 101 (Revisi 2014)) Sesuai dengan ED PSAK 101 (Revisi 2014), laporan keuangan disajikan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah pad anggaran dasarnya. Terminologi dalam PSAK ini dapat digunakan oleh entitas yang berorientasi laba, sedangkan untuk entitas yang tidak berorientasi laba atau memilih untuk entitas yang berbeda perlu menyesuaikan deskripsi pada beberapa pos keuangan. Komponen laporan keuangan entitas syariah terdiri atas: a. Laporan posisi keuangan akhir periode; b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; c. Laporan perubahan ekuitas selama periode; d. Laporan arus kas selama periode; e. Laporan sumber dan panyaluran dana zakat selama periode; f. Laporan sember dan penggunaan dana kebajikan selama periode; g. Laporan atas laporan keuangan; berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; h. Informasi komperatif mengenai periode sebelumnya. Informasi ini bersifat naratif dan deskriptif dari lapran keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Informasi komparatif minimum terdiri dari: 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain, 2 laporan perubahan modal, 2 laporan arus kas, 2 laporan sumber dan penggunaan zakat, 2 laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan 2 catatan atas laporan keuanagan; i. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebajikan akuntansi secara retrospektif, atau melakukan penyajian kembali pos laporan keuangan atau ketika entitas syariah mereklasifikasikan pos dalam laporan keuanagan. Dengan hal ini, maka laporan keuangan akan terdiri dari 3 periode yaitu: akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode sebelumnya. 11
14. Laporan Keuangan Bank Syariah (ED PSAK 101 (Revisi 2014)) Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas: a. Laporan posisi keuangan; b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; c. Laporan perubahan ekuitas; d. Laporan arus kas; e. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil; f. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; g. Laporan sumber dan penggunaan dana kabajikan; dan h. Catatan atas laporan keuangan. Ilustrasi laporan keuangan bank syariah (ED PSAK 101 (Revisi 2014)) Ilustrasi 1 BANK SYARIAH “X” LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 20XI ASET Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Investasi pada surat berharga Piutang: Murabahah Istishna' Ijarah Pembiayaan: Mudharabah Musyarakah Tagihan ekspektasi Persediaan Aset ijarah Aset istishna‘ dalam penyelesaian Piutang saham Investasi pada entitas lain Aset tetap
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
LIABILITAS xxx Liabilitas segera xxx Bagi hasil yang belum dibagikan Simpanan Simpanan dari bank lain Utang: Salam Istishna‘ Liabilitas kepada bank lain Pembayaran yang diterima Utang pajak Pinjaman yang diterima Pinjaman subordinasi Jumlah
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
DANA SYIRKAH TEMPORER Dana syirkah temporer dari bukan bank: Tabungan mudharabah xxx Depisito mudharabah xxx Dana syirkah temporer dari bank: Tabungan mudharanah xxx Depisito mudharabah xxx Musyarakah xxx Jumlah xxx EKUITAS 12
Jumlah Aset
xxx
Ekuitas pemilik entitas induk xxx Modal disetor xxx Tambahan modal disetor xxx Penghasilan komp. Lain xxx Saldo laba xxx Kepentingan non pengendali xxx Jumlah xxx Jumlah liabilitas xxx Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas xxx
Ilustrasi 2 BANK SYARIAH “X” LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1 PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB Pendapatan dari jual beli: Pendapatan margin murabahah xxx Pendapatan neto salam paralel xxx Pendapatan neto istishna‘ paralel xxx Pendapatan dari sewa: Pendapatan neto ijarah xxx Pendapatan dari bagi hasil: Pendapatan bagi hasil mudharabah xxx Pendapatan bagi hasil musyarakah xxx Pendapatan usaha utama lain xxx Jumlah xxx Hak pihak ketiga atas bagi hasil (xxx) Hak bagi hasil milik bank xxx PENDAPATAN USAHA LAIN Pendapatan imbalan jasa perbankan Pendapatan imbalan investasi terikat Jumlah
xxx xxx xxx
BEBAN USAHA Beban kepegawaian Beban administrasi Beban penyusustan dan administrasi Beban usaha lain Jumlah
(xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 13
LABA USAHA PENDAPATAN DAN BEBAN NONUSAHA Penghasilan nonusaha Beban nonusaha Jumlah
xxx (xxx) xxx
LABA SEBELUM PAJAK Beban pajak penghasilan
xxx xxx
PENGHASILAN NETO Penghasilan neto yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali
xxx xxx xxx
PENGHASILAN KOMPEREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Surplus revaluasi Pengukuran kembali atas program imbalan pasti Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
xxx xxx xxx
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Penyesuaian nilai wajar aset keuangan ―tersedia untuk dijual‖ Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direkasifikasi ke laba rugi
xxx xxx xxx
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF Jumlah penghasilankomprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali
xxx xxx xxx
Ilustrasi 3 BANK SYARIAH “X” LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 PENDAPATAN USAHA UTAMA PENGURANG Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima: Pendapatan margin murabahah Pendapatan istishna‘ Hak bagi hasil:
xxx (xxx) (xxx)
14
Pembiayaan mudharabah Pembiayaan musyarakah Pendapatan sewa Jumlah PENAMBAHAN Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan: Penerimaan pelunasan piutang: Margin murabahah Istishna‘ Pendapatan sewa Penerimaan piutang bagi hasil: Pembiayaan mudharabah Pembiayaan musyarakah Jumlah PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah Bagi hasil yang menjadi pemilik dana Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didisribusikan Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan
(xxx) (xxx) (xxx) (xxx)
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Ilusrtasi 4 BANK SYARIAH “X” LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN ZAKAT Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 SUMBER DANA ZAKAT Zakat dari internal bank syariah Zakat dari ekternal bank syariah Jumlah PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT
(xxx)
KENAIKAN
xxx
SALDO AWAL
xxx
SALDO AKHIR
xxx
xxx xxx xxx
15
Ilustrasi 5 BANK SYARIAH “X” LAPORAN SUMBER DANA PENGGUNAAN DANA KABAJIKAN Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 SUMBER DANA KEBAJIKAN Infak dari bank syariah Sedekah Hasil pengelolaan wakaf Pengembalian dana kebajikan produktif Denda Pendapatan nonhalal Jumlah PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN Dana kebajikan produktif Sumbangan Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum Jumlah
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
(xxx) (xxx) (xxx) ( xxx)
KENAIKAN
xxx
SALDO AWAL
xxx
SALDO AKHIR
xxx
15. Laporan Keuangan Asuransi Syariah (ED PSAK 101 (Revisi 2014)) Laporan keuangan asuransi yang lengkap terdiri dari: a. Laporan posisi keuangan b. Laporan surplus defisit underwriting dana tabarru‘ c. Laporan perubahan dana tabarru‘ d. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain e. Laporan perubahan ekuitas f. Laporan arus kas g. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat h. Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan i. Catatan atas laporan keuangan.
16
Ilustrasi Laporan Keuangan Asuransi Syariah (Ed Psak 101 (Revisi 2014)) Ilustrasi 1 ASURANSI SYARIAH "X" LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 20X1 ASSET LIABILITAS Kas dan setara xxx penyisihan kontribusi yang Piutang kontribusi xxx belum menjadi hak Piutang reasuransi xxx uang klaim Piutang klaim dalam proses Murabahah xxx klaim yang sudah terjadi Istishna' xxx tetapi belum dilaporkan Aset ijarah xxx bagian asuransi dari pihak lain Investasi pada surat berharga xxx atas klaim yang masih harus dibayar Investasi bagian peserta atas surplus Mudharabah xxx underwriting dana tabarru' Musyarakah xxx yang masih harus dibayar Piutang salam xxx utang reasuransi Investasi pada entitas lain xxx utang deviden Property investasi xxx utang pajak Asset tetap xxx jumlah DANA PESERTA Dana syirkah temporer Dana tabarru' Jumlah
Jumlah asset
EKUITAS Ekuitas pemilik entitas induk Modal disetor Tambahan modal disetor Penghasilan komprehensif lain Saldo laba Kepentingan non pengendali Jumlah Jumlah liabilitas, dana peserta dan ekuitas
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
17
Ilustri 2 ASURANSI SYARIAH "X" LAPORAN SURPLUS DEFISIT UNDERWRITING DANA TABARRU Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1 Pendapatan Asuransi Kontribusi bruto Ujrah pengelola Bagian reasuransi Peubahan kontribusi yang belum menjadi hak Jumlah Beban asuransi Pembayaran klaim Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain Klaim yang masih harus dibayar Klaim yang masih harus dibayar yang Ditanggung reasuransi dan pihak lain Penyisihan teknis Jumlah
xxx (xxx) (xxx) (xxx) xxx
xxx (xxx) xxx
(xxx) xxx
Surplus neto asuransi
xxx
Pendatan investasi Total pendapatan investasi Beban pengelolaan portofolio investasi Jumlah
xxx xxx xxx
SURPLUS UNDERWRITING DANA TABARRU'
xxx
Ilustri 3 ASURANSI SYARIAH "X" LAPORAN PERUBAHAN DANA TABARRU Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1 SURPLUS UNDERWRITING DANA TABARRU'
xxx
Distribusi ke peserta Distribusi pengelola
xxx xxx
Surplus underwriting yang tersedia untuk dana tabarru' SALDO AWAL SALDO AKHIR
xxx xxx xxx 18
Ilustri 4
ASURANSI SYARIAH "X" LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode 1 Januari S.D 31 Januari 20X1 PENDAPATAN USAHA Pendapatan pengelolaan operasi asuransi Pendapatan pengelolaan portofolio investasi dana peserta Pendapatan pembagian surplus underwriting Pendapatan investasi Jumlah
xxx xxx xxx xxx xxx
BEBAN USAHA Beban komisi Ujrah dibayar Beban umum dan administrasi Beban pemasaran Beban pengembangan Jumlah
(xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx)
LABA USAHA PENGHASILAN DAN BEBAN NONUSAHA Penghasilan nonusaha Beban usaha Jumlah
xxx (xxx) xxx
LABA SEBELUM PAJAK Beban pajak penghasilan
xxx (xxx)
PENGHASILAN NETO Penghasilan neto yang dapat didistribusiakn kepada : Kepentingan non pengendali
xxx xxx
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Surplus revolusi Pengukuran kembali atas program imbalan pasti Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
xxx xxx xxx
Pos-pos akan direklasifikasi ke laba rugi Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Penyesuaian nilai wajar asset keuangan "tersedia untuk dijual"
xxx xxx 19
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Jumlah Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali
xxx
xxx xxx xxx
16. Laporan Keuangan Amil (ED PSAK 101 (Revisi 2014)) Lapotan keuangan amil yang lengkap terdiri atas : a. Laporan posisi keuangan b. Laporan perubahan dana c. Laporan perubahan asset kelolaan d. Laporan arus kas, dan e. Catatan atas laporan keuangan Ilustrasi laporan keuangan Amil (ED PSAK 101 (Revisi 2014)) Ilustri 1 Entitas Amil "X" Laporan Posisi Keuangan Periode 1 Januari S.D 31 Desember 20x1 ASET Asset lancer Kas dan setara kas Piutang Surga berharga Asset tidak lancar Asset tetap Akumulas penyusutan
Jumlah Aset
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx
LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek biaya yang masih harus dibayar Liabilitas Jangka Panjang liabilitas imbalan kinerja jumlah SALDO DANA Dana zakat Dana infak/sedekah Dana Amil Jumlah Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
20
Ilustri 2 ENTITAS AMIL "X" LAPORAN PERUBAHAN DANA Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1 DANA ZAKAT Penerimaan Penerimaan dari Muzaki Muzaki entitas Muzaki individual Hasil penempatan Jumlah Penyaluran Amil Fakir miskin Riqab Gharim Muallaf Sabilillah Ibnu sabil Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan) Jumlah Surplus (defisit) Saldo awal Saldo akhir DANA INFAK/SEDEKAH Penerimaan Infak/sedekah terikat Infak/sedekah tidak terikat Hasil pengelolaan Jumlah Penyaluran Amil Infak/sedekah terikat Infak/sedekah tidak terikat Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan) Jumlah Surplus (defisit) Saldo awal Saldo akhir
xxx xxx xxx xxx (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) xxx xxx xxx
21
DANA AMIL Penerimaan Bagian amil dari dana zakat Bagian amil dari dana infak/sedekah Penerimaan lain Jumlah Penggunaan beban pegawai beban penyusutan beban umum dan administrasi lain jumlah surplus (defisit) saldo awal saldo akhir
(xxx) (xxx) (xxx) (xxx) xxx xxx xxx
Jumlah Dana Zakat, dan Infak/Sedekah dan Dana Ami
xxx
xxx xxx xxx xxx
Ilustrasi 3 ENTITAS AMIL "X" LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN Periode 1 Januari S.D Desember 20X1 Saldo penambahan pengurangan akumulasi Awal penyusutan Dana infak/ Sedekah -aset lancar Kelolaan xxx (misal piutang Bergulir) Dana infak/ Sedekah -aset tidak Lancar Kelolaan xxx (misal rumah Sakit atau Sekolah) Dana zakat -aset kelolaam xxx (misal rumah Sakit atau Sekolah)
akumulasi penyisihan
saldo akhir
xxx
(xxx)
(xxx)
xxx
xxx
(xxx)
(xxx)
xxx
xxx
(xxx)
(xxx)
xxx
22
B. KONSEP DASAR AKUNTANSI MENURUT AAOIFI DAN PEMIKIRAN ISLAM 1. Tujuan Akuntansi Keuangan dan Laporan Keuangan Kerangka dasar akuntansi disadari merupakan hal penting dan untuk itu, AAOIFI telah menegeluarkan Pernyataan No. 1 dan No. 2. Manfaat dengan ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AAOIFI yaitu sebagai berikut : a. Dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. b. Tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai aternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur c. Tujuan akan membantu utnuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan/judgement pada saat akan menyusun laporan keuangan. d. Tujuan jika diungkapakan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman infomasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah e. Penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten.ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan Pendekatan yang digunakan oleh para pemikir islam dalam AAOIFI untuk menyusun tujuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah adalah dengan cara mengambil seluruh pemikiran akuntansi kontemporer yang berlaku kemudian melakukan tes dan analisis apakah pemikiran tersebut sejalan atau bertentangan dengan syariat islam. Jika diketahui konsisten atau sesuai, maka akan diterima sedangkan jika diketahui tidak sesuai maka akan ditolak. Hal ini didasarkan atas kemudahan dan tingkat penerima oleh masyarakat luas atau konsep kontemporer tersebut. a. Tujuan kauntansi keuangan. 1) Untuk menetukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariat tersebut, termasuk hak dan kewajiaban dari transaksi yang belum selesai, terkait dengan penerapan, kewajaran dan ketaatan atas prinsip dan etika syariah islam. 2) Untuk menjaga asset dan hak-hak lembaga keuangan syariah 3) Untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. 4) Untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan b. Tujuan laporan keuangan kepada pengguna informasi luar 1) Memberikan informasi tentang kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap syariat islam, termasuk informasi tentang pemisahaan antara pendapatan dan pengeluaran yang boleh dan tidak menurut syariat islam. 23
2) Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban lembaga keuangan syariah. 3) Memberikan informasi kepada pihak yang terkait dengan penerimaan dan penyaluran zakat pada lembaga keuangan syariah 4) Memberikan informasi untuk mengestimasi arus kas yang dapat direalisasikan, waktu realisasi dan resiko yang mungkin timbul dari transaksi dengan lembaga keuangan syariah. 5) Memberikan informasi agar pengguna laporan keuangan dapat menilai dan mengevaluasi laporan keuangan syariah apakah telah menjaga dana serta melakukan investasi dengan tepat termasuk memperoleh imbal hasil yang memuaskan. 6) Memberikan informasi tentang pelaksanaan tanggung jawan sosial dari lembaga keuangan syariah Akuntansi syariah memberikan penekanan kepada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin melalui tauhid bahwa segala sesuatu didalam dunia ini harus berjalan sesuai dengan aturan Allah SWT, dan melalui fungsi manusia sebagai khalifah Allah dibumi, pada saat yang sama, akuntansi merupakan bentuk oertnaggung jawaban manusia kepada Allah dimana seluruh aturan dalam melakukan kegiatan bisnis dan personal harus sesuai dengan aturan Allah SWT (Naper, 2007). 2. Pemakai dan Kebutuhan Informasi Pemakai laporan keuangan menurut AAOIFI antara lain sebagai berikut : a. Pemegang saham b. Pemegang investasi c. Pemilik dana (bagi deposan bank) d. Pemilik dan tabungan e. Pihak yang melakukan transaksi bisnis f. Pengelola zakat g. Pihak yang mengatur 3. Paradigma, Asas, Karakterisktik Transaksi Syariah Paradigma, Asas, Karakterisktik Transaksi Syariah tidak dapat dipisahkan dari ekonomi islam, karena ekonomi islam merupakan pelaksanaan syariah islam dalam konteks mualamah. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi syariah seharusnya didasarkan atas prinsip dasar ekonomi islam dan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan syariah (maqashidus shariah). Prinsip dasar dalam ekonomi islam menurut ibnu Al-A'rabi adalah sebagai berikut : a. Tidak boleh adanya bunga dan perdangan tersebut adalah halal b. Tidak boleh dilkaukan secara tidak adil c. Tidak boleh memasukkan hal-hal yang bekum pasti atau keadaan yang tidak jelas. 24
d. Harus mempertimbangkan AL Maqasid dan Al Masalih. Di mana AL Maqasid adalah tujuan baru seslalu disesuaikan dengan tuntunan islam, sedangkan Al Masalih adalah kesejahteraan/perbaikan dimuka bumi. 4. Bentuk Laporan Keuangan Bentuk laporan keuangan yang dimita oleh AAOIFI pada prinsipny sama dengan yang terdapat dalam PSAK, tetapi AAOIFI secara tegas menyatakan bahwa laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan untuk perbankan syariah. Laporan keuangan yang diminta oleh AAOIFI antara lain sebagai berikut. a. Laporan perubahan posisi keuangan b. Laporan laporan keuangan c. Laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba d. Laporan arus kas e. Laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya f. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan g. Laporan sumber dan penggunaan dana Qard Hasan 5. Syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIFI a. Relevan. Syarat ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan sebagai alasan utama disusunnya laporan keuangan. Oleh karena itu, agar relevan laporan keuangan harus memiliki nilai prediksi dan nilai umpan balik serta harus disajikan tepat waktu, baik untuk laporan interim maupun untuk laporan tahunan. b. Dapat diandalkan. Syarat ini berhubungan dengan tingkat keandalan informasi yang dihasilkan. Hal ini tidak berarti harus akurat secara absolut, tetapi dapat diandalkan sesuai dengan kondisi yang melekat pada transaksi termasuk penggunaan cara/metode untuk perhitungan dan/atau pengungkapan dari suatu transaksi. Walaupun estimasi dan judgement tidak konsisten dengan prinsip syariah tetapi hal ini diperbolehkan jika tidak adanya bukti yang memadai. Dalam syarat ini, harus memiliki penyajian yang wajar, objektif, dan netral sesuai dengan perintah Allah pada Q.S 5:8 c. Dapat dibandingkan. Informasi keuangan dapat dibandingkan antara lembaga keuangan syariah dan diantara dua periode akuntansi yang berbeda bagi lembaga keuangan yang sama. d. Konsisten. Metode yang akan digunakan untuk perhitungan dan pengungkapan akuntansi yang sama untuk dua periode penyajian laporan keuangan. e. Dapat dimengerti. Informasi yang disajikan dapat dimengerti dengan mudah bagi rata-rata pengguna laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW bahwa muslim harus memberikan informasi kepada orang lain sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti.
25
6. Perdebatan Para Pemikir Akuntansi mengenai Kerangka Akuntansi Pada bagian ini pembahasan kerangka akuntansi syariah langsung dijelaskan pada konsep masing-masing sehingga tidak dikelompokkan kembali sebagai asumsi. Karakteristik kualitatif, dan sebagainya : a. Entitas unit Akuntansi Konsep ini diartikan bahwa setiap perusahaan adalah suatu unit akuntansi yang terpisah dan harus dibedakan dengan pemiliknya atau dengan perusahaan lain (Belkoui, 2000) terdapat beberapa teori tentang kepemilikan diantaranya adalah sebagai berikut. (1) Proprietary, theory, dimana kepemilikan terhadap perusahaan tercermin pada akun ekuitas sehingga persamaannya Aset – Liabilitas = Ekuitas. (2) Entity Theory, dimana pemilik hanya memiliki ha katas sebagian dari kepemilikan perusahaan karena pemilik adalah hanya salah satu yang berhak atas perusahaan, sehingga persmaannya adalah Aset = Liabilitas + Ekuitas Para ulama fikih baik klasik maupun kontemporer serta para pemikir akuntansi Islam, masih berbeda pendapat mengenai teori ini. Mereka yang mendukung di antaranya adalah Adnan dan Gaffikin (1997), Abdul Rahma (Napier, 2007), Attiah (1989). Konsep tersebut beralasan bahwa dalam islam ada juga konsep akuntansi yang harus terpisah dari unit akuntansi seperti : wakaf, baitul mal, zakat, dan pemerintahan. Dasar yang digunakan oleh para ulama fikih yang setuju dengan konsep ini adalah firman Allah dalam QS 4:29."…kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu"… dan hadits Nabi Muhammad SAW : Orang mukmin itu (dalam urusan mereka) menurut syarat yang telah mereka sepakati, kecuali satu syarat, yaitu : menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sedangkan mereka yang tidak setuju dengan konsep ini diantaranya: Gambling & Karim (1991), Khan (Napier, 2007) beralasan bahwa perusahaan adalah suatu bentuk entitas hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan pemiliknya terutama yang berkaitan dengan utang. AAOIFI menerima konsep ini dengan dasar saling mempercayai dan masjid telah menjadi contoh adanya konsep entitas unit akuntansi yang terpisah dalam masyarakat islam. Konsep ini, menurut AAOIFI, tidak menyalahi aturan dasar dalam transaksi syariah. Bahkan, pemisahan tersebut memudahkan pihak ketiga berhubungan dengan perusahaan termasuk kalau hendak melakukan kerja sama, memudahkan pengadilan jika terjadi permasalahan dalam transaksi serta prinsip dasar muamalah bahwa seluruh muamalah dibolehkan kecuali yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadits. b. Kegiatan usaha yang berkelanjutan Konsep berkelanjutan ini dijelaskan "mengasumsi bahwa perusahaan akan terus berlanjut dimasa yang akan dating". Konsep ini memegang peranan yang besar dalam standar akuntansi serta penyusunan laporan keuangan, karena konsep ini akan berhubungan dengan konsep harag perolehan dan penilaian asset tetap. 26
Konsep ini juga banyak dikritisi oleh pemikir akuntansi, termasuk pemikir, akuntansi Islam, mereka yang menolak konsep ini (Adnan & Gaffakin 1997) beralasan bahwa semua makhluk adalah fana (tidak dapat hidup selamanya) dan hanya Allah yang akan terus hidup selamanya. Pendapat ini ditolak oleh mereka yang mendukung dengan mengatakan bahwa Islam sangat mendukung orang yang bekerja dan menabung untuk mengantisipasi hari dimasa depan sebagaimana disampaikandalam QS 57:7 dan Al Hadits : "Allah menyayangi orang yang mencari nafkah yang baik dan menafkahkannya secara sederhana serta menabung sisanya untuk persiapan pada hari ia membutuhkan dan pada hari fakirnya." (HR. Muslim). Selain itu, zakat yang dilakukan setiap tahun secara berkesinambungan, juga merupakan bukti bahwa konsep ini sesuai dengan konsep usaha yang selalu berlanjut harus dikeluarkan zakatnya setiap tahun. AAOIFI sendiri menerima konsep ini dengan alasan bahwa dalam perjanjian tentang mudhrabah secara formal memiliki waktu tertentu yang akan berlanjut dimasa yang akan datang. c. Periodisasi Menurut konsep ini, adanya perubahan atas kekayaan perusahaan pada laporan keuangan haru dijelaskan secara periodik (Belkoui, 2000). Konsep ini berhubungan dengan konsep kegiatan ysaha yang berkelanjutan. Konsep ini diterima oleh AAOIFI dan para pemikir akuntansi Islam. d. Satuan mata uang Proses perhitungan dan komunikasi aktivitas dalam perusahaan hanya mencatat yang dapat dihitung dengan satuan mata uang, dan secara implisit mengasumsikan bahwa daya beli mata uang tersebut adalah stabil. Konsep ini memiliki dua konsekuensi. Pertama, akuntan akan hanya memperhitungkan segala sesuatu yang hanya dapat dinyatakan dalam mata uang serta mengabaikan informasi yang tidak dapat disajikan dalam satuan mata uang. Kedua, mengabaikan kenyataan bahwa daya beli mata uang tidak selamanya sama karena adanya inflasi. Perubahan harga akan menimbulkan dua masalah dalam akuntansi yaitu masalah penilaian dan masalah pengukuran. Pemikir akuntansi dan ulama fikih berbeda pendapat tentang konsep ini, antara lain adalah Ahmed (Napier, 2007) yang menyatakan bahwa penggunaan uang sebagai alat perhitungan dalam lingkungan yang memiliki tingat inflasi tinggi sangat dipertanyakan. Penyebabnya adalah Islam memerintahkan untuk berbuat adil seperti tercantum dalam QS 6:152, QS 7:85, serta QS 4;29. Inflasi menurunkan nilai sesungguhnya dari pinjaman dengan Qard Hasan karena pemberi pinjaman akan menerima nilai yang lebih kecil. Untuk meminimalkan dampak inflasi, dapat dilakukan dengan penyesuaian atas indeks atau koreksi harga. Masalahnya adalah indeks tersebut tidak terima oleh 4 Imam Mazhab fikih. Sementara itu, penerapan nilai, pengganti/replacement cost atau nilai wajar/fair value juga tidak sederhana, sehingga masih dianggap bukanlah soal yang memadai, walaupun saat ini IFRS telah merekomendasikan penyajian asset tetap dengan menggunakan nilai wajar 27
(current/fair value). Berdasarkan hal tersebut, Attiah (1989) mengusulkan penggunaan emas dan perak sebagai alat ukur karena kedua komoditas tersebut memiliki nilai yang konsisten dan penetuan nisab zakat juga menggunakan komoditas tersebut. AAOIFI menerima konsep ini berdasrkan hasil penemuan The Islamic Fiqh Academy di Kuwait pada bulan desember 1988 yang menyatakan bahwa utang seharusnya dinilai pada jumlah uang tanpa melihat perubahan nilai uangnya. Pemikir akuntansi yang menerima konsep ini, bersikap pragmatis karena belum ada metode yang lebih baik lagi untuk mengatasi masalah ini. e. Konservatif. Merupakan konsep yang digunakan oleh akuntan untuk melaporkan nilai yang rendah untuk asset dan pendapatan serta nilai yang tinggi untuk kewajiban dan beban. Hal ini memiliki dampak bahwa untuk transaksi yang berpengaruh terhadap kewajiban dan beban akan diakui dengan cepat sedangkan untuk asset dan pendapatan sebaliknya. Konsep ini sendiri dikritik oleh banyak pemikir akuntan seperti Belkoui (2000) dan Hendrikson (1982) terutama dalam hal penyajian data yang relevan dan dapat diandalkan Pemikir akuntansi Islam juga banyak yang mengkritisi konsep ini, karena akan membuat perhitungan zakat yang didasarkan atas asset menjadi terlalu renadah. (Attiah, Gambing dan Karim). Akan tetapi, jika dilihat dari perhitungan pembagian laba untuk transaksi mudharabah memang konsep ini dapat digunakan, mengingat bagi hasil dilakukan setelah diketahui laba direalisasikan, AAOIFI tidak membahas mengenai konsep ini dalam standar yang telah dikeluarkan. f. Harga perolehan Merupakan konsep dimana asset dicatat sejumlah kas atau setara kas yang dibayarkan pada saat memperoleh sesuatu, sedangkan liabilitas dicatat pada jumlah uang yang akan diterima dari pertukaran atas liabilitas. Alasan penggunaan konsep ini adalah harga perolehan merupakan harga yang dapat diverifikasi dan objektif pada saat pertama kali diperoleh sekaligus sangat efisien (tidak sulit penerapannya dan memudahkan). Walaupun banyak kritik yang diberikan atas konsep ini terkait dengan adanya perubahan dalam kemampuan beli dan perubahan harga. Konsep ini tetap digunakan dalam akuntansi konvensional. Pemikir akuntansi Islam (seperti : Gambling dan Karim, Hamid, Sulaiman) lebih memilih untuk menggunakan nila sekarang (current value) dibandingkan harga perolehan khususnya untuk melakukan perhitungan zakat. Sedangkan Mirza dan Baydoun (1999) lebih memilih untuk menggunakan nilai sekarang (current value) sebagai tambahan informasi dari harga perolehan dengan alasan harga pasar saat ini juga tidak mencerminkan nilai dimasa yang akan datang dan penggunaan harga sekarang akan lebih relevan untuk perusahaan yang akan dijual/dibeli pihak lain atau dilikuidasi. g. Penandingan antara pendapatan dan beban (matching) 28
Merupakan konsep dimana pendapatan diakui pada suatu periode tertentu sesuai prinsip pengakuan pendapatan secara bersamaan dengan pengakuan beban. Implikasi dari konsep ini adalah beban harus diakui pada periode dimana pendapatan diakui. Untuk beban yang memiliki hubungan sebab akibat dengan pendapatan, proses pembebanan akan dapat dilakukan dengan mudah. Untuk jenis beban lainnya, perlu ditetapkan waktu tertentu untuk melakukan pembebanan pada periode yang tetap (Hendriksen, 1982). Konsep penandingan ini dianggap berhubungan dengan konsep akrual mengingat cara untuk membebankan beban yang tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan pendapatan akan dibebankan pada periode dimana mereka memberikan manfaat atau saat terjadinya. Konsep ini diterima oleh AAOIFI terkait dengan konsep untuk membebankan beban pada saat diterima manfaat. Peneliti akuntansi Islam berbeda tentang konsep ini. Gambling dan Karim (1991) dan Khan (sebagaimana dalam Napier, 1994) menganggap konsep ini kurang penting karena akan lebih baik melakukan penilaian laba dengan pendekatan asset liability sehingga jika asset bersih naik berarti telah terjadi laba. Sementara itu, Zaid (2—4) menerima konsep ini, sesuai dengan hal yang telah dilakukan pada zaman awal berdirinya Negara Islam, seperti perhitungan wakaf, mudhrabah dan zakat mal seperti : "pendapatan yang diperoleh dari wakaf setelah memperhitungkan obyek-obyek wakaf, dan itu adalah milik si pemegang keuntungan". Begitu pula biaya yang dikeluarkan oleh seseorang mitra mudharabah adalah sama halnya seorang konsumen dan sisanya dibagi diantara mitra mudharabah (pemilik harta dan pekerja). h. Dasar akrual Konsep ini mengatakan bahwa pengakuan pendapatan dilakukan saat suatu manfaat itu diperoleh. Bukan pada saat kas diterima. Hal yang sama terjadi untuk beban yaitu beban diakui pada saat manfaat diterima dan bukan pada saat kas dibayarkan. Metode ini berhubungan dengan konsep penandingan beban dengan manfaat. Konsep diterima oleh AAOIFI dengan mengacu atas pendapat dari khalifah Umar bin Khattab (Napier, 2007) "Nilailah barang denganmu dan bayarlah zakatnya (jika telah masuk nisab dan haulnya)". Hal ini memberi implikasi bahwa zakat harus dibayar atas kekayaan yang meningkat dan konsep ini palin baik untuk menilai kekayaan. Mereka yang tidak menerima konsep ini mengatakan bahwa konsep akrual tidak dapat dipukul sebagai cara menghitung zakat harus dibayar berdasarkan kekayaan yang telah diterima manfaatnya (menurut Mazhab Maliki) dan juga bagi hasil atas mudharabah didasarkan atas keuangan kas yang diterima (menurut Mazhab Syafi'i) i. Pengungkapan penuh Konsep ini mengharuskan pengungkapan informasi sesuai dengan kebutuhan informasi dari mayoritas pembaca laporan keuangan. Seluruh 29
stakeholders perusahaan memiliki hak untuk manerima informasi perusahaan. Namun demikian, tidak berarti bahwa seluruh informasi harus diungkapkan sehingga bisa membingungkan. Hal yang perlu dilihat adalah kewajiban (fairness), kemadaian (adequacy) serta keterbukaan (transparency) informasi serta kepada siapa informasi tersebut harus disajikan. Konsep ini diterima oleh para pemikir akuntansi Islam bahkan dari sejak zaman awal Islam, karena Islam sangat mengutamakan prinsip keadilan termasuk keadilan dalam memperoleh informasi, seperti mengenai pengelolaan zakat yang sangat diperlukan oleh para muzaki dan mustahik. AAOIFI tidak menjelaskan konsep ini pada pernyataan nomor 1 dan nomor 2 tentang tujuan dan konsep akuntansi untuk lembaga keuangan syariah, namun secara implisit menerima konsep ini melalui hal-hal yang harus diungkapkan pada laporan keuangan lembaga keuangan syariah. j. Substansi mengungguli bentuk Konsep ini diadopsi oleh akuntansi bahwa hakikat dari suatu transaksi lebih penting dari bentuk hukum transaksi itu sendiri. Penerapan substansi mengungguli bentuk pada akuntansi konvensional adalah capital leasing. Ketentuan syariah tidak mengenal konsep ini mengingat seluruh transaksi didasarkan atas akad dan akad tersebut akan selalu sama antara bunyi akad (dalam bentuk hukum) dengan substansi dari akad itu sendiri, karena Islam melarang transaksi yang kurang jelas, AAOIFI sendiri tidak menjelaskan tentang konsep ini. 3. Beberapa Pemikiran Ke Depan Berdasarkan dinamika pemikiran konsep-konsep diatas, ada sebagian pemikir akuntansi Islam yang mengusulkan terobosan pemikiran yang agak berbeda, diantaranya : a. Neraca yang menggunakan nilai saat ini (current value balance sheet), untuk mengatasi kelemahan dari historical cost yang kurang cocok dengan pola perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang. Alasan lainnya, adalah dengan menggunakan nilai sekarang akan mempermudah pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan karena nilai yang disajikan lebih relevan dibandingkan nilai historical cost. IFRS (international financial Reporting Standard) juga telah merekomendasikan nilai saat ini (Current value) untuk asset yang disajikan dalam laporan keuangan, dan Negara-negara di dunia sedang dalam proses untuk mengadopsi IFRS sebagai standar pelaporan di Negara masig-masing. Walaupun penggunaan current value lebih relevan, tetapi pihak yang kurang setuju atas penerapan tersebut menganggap penggunaan current value lebih besar nuansa judgement khususnya untuk asset yang tidak memiliki pasar sekaligus aka nada tambahan biaya bagi perusahaan dalam rangka melakukan appraisal atas asset yang mereka miliki agar dapat disajikan dengan current value. 30
b. Laporan nilai tambah (Value Added Statement) sebagai pengganti laporan laba atau sebagai laporan tambahan atas neraca dan laporan laba rugi. Usulan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa unsur terpenting didalam akuntansi syariah bukanlah kinerja operasional (laba bersih), tetapi kinerja dari sisi pandang para stakeholders dan nilai social yang dapat di distribusikan secara adil kepada kelompok yang terlibat dengan perusahaan dalam menghasilkan nilai tambah. Nilai tambah sendiri didefinisikan oleh The British Discussion Paper The Corporate Report (1975) sebagai : ‖value added is the wealth the reporting entity has been able to create by its own and its employees' efforts. The statement should how value added has been used to pay those contributing to its creation. If usefully elaborate on the profit and loss acoount and in time, may come to regarded as a preferable way of describing performance." Konsep nilai tambah pada awalnya dikembangkan dalam akuntansi social dan lingkungan (Mook, 2003), dan dianggap sebagai jawaban atas kelemahan akuntansi keuangan konvensional sehingga diusulkan sebagai laporan tambahan. Selanjutnya Baydoun dan Willet (1994, 2000) mengusulkan bentuk laporan nilai tambah syariah setelah melakukan rekonstruksi melalui telaah filosofis-teoretis akuntansi syariah. Format Value Added Statement yang diusulkan oleh Baydoun dan Willet (1994, 2000) sebagai berikut. Value Added Statement For the period ended………… Sources : - Revenues - Bought in items - Revalution Sub Total Sources Distribution : - Beneficiaries - Government - Employess - Owners - Charities - Reinvested fund - Profit retained - Revaluation Sub Total Distributions
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
31
Dalam perkembangan selanjutnya, Syariah Value Added Statement dianggap lebih sesuai dengan aktivitas ekonomi Islam yang adil dan beretika, serta sejalan dengan tujuan akuntabilitas dari akuntasi syariah, khususnya pendapatan dan beban yang harus ditanggung oleh publik. Pemikir akuntansi Islam juga melakukan perubahan atas format value added statement dengan cara mengeluarkan zakat yang awalnya dianggap bagian dari charity dan menyajikan secara khusus setelah Gross Value Added. Hal ini sesuai dengan makna zakat yang bukan hanya sekedar sumbangan tetapi juga memiliki nilai pembersihan serta merupakan hal yang wajib bagi muslim, seperti yang diusulkan oleh Mulawarman et al. (2006) adalah sebagai berikut. Value Added Statement For the period ended……… Sources : - Revenues - Bought In Items - Revalution Gross Value Added Zakat : - Tazkiah To 8 Asnaf Net Value Added Distribution : - Government - Employess - Owners - Infak Shadaqah - Reinvested Fund - Profit Retained - Revaluation Sub Total Distributions
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Laporan pada nilai tambah ini masih dalam tataran konsep, mengingat AAOIFI belum mewajibkan hal tersebut pada pernyataannya. Disamping itu, hasil penelitian oleh Sulaiman (1998) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi tentang kegunaan neraca dengan nilai sekarang serta laporan nilai tambah dikalangan orang muslim dan nonmuslim termasuk pengelola zakat. Penelitian ini secara implisit menyimpulkan bahwa pembaca laporan keuangan masih menganggap apa yang disajikan melalui bentuk laporan keuangan saat ini masih sesuai dengan kebutuhan mereka.
32
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Pemakai laporan keuangan menggunakan laporan keuangn untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen dan keuangan tambahan yang membantu dalam melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Laporan keungan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta pembahasan posisi keuangan suatu perbankan syari‘ah. PSAK kerangka dasar penyusunan dan penajian laporan kuangan syariah yang dikeluarkan oleh DSAK IAI merupakan kerangka dasar yang lengkap, karenan mencakup tidak hanya tidak tentang akuntansi keuangan dan pelaporannya Menganai postulates yang digunakan oleh akuntansi konvensional juga disepkati untuk diterima oleh PSAK maupun AAOIFI. Pemikiran mengenai akuntansi syariah masi terus berkembang dan salah satu laporan keuangan yang diusulkan adalah neraca.
33
