AKUNTANSI DESA
A. TINJAUAN TINJAUAN DAN DAN TUJUAN TUJUAN AKUNT AKUNTAN ANSI SI DESA
Desa seharusnya berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses akuntabilitas pengelolaan keuangannya kepada publik. Standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa adalah Standar Akuntansi Akuntansi Pemerintah (SAP). Terdapat Terdapat dua alasan yang memperkuat pendapat ini, di antaranya a ntaranya adalah !. Desa bertang bertanggun gungjaw gjawab ab mengurus mengurus urusan urusan pemerin pemerintah tah ("" #$%&!' #$%&!',, Pasal Pasal !), dan kepala kepala desa wajib wajib menya menyampa mpaika ikan n lapora laporan n penye penyelen lengga ggaraan raan pemerin pemerintah tahd d esa kepada bupati$walikota ("" #$%&!', Pasal %). %. Desa Desa mempe empero role leh h pend pendap apat atan an yang ang bers bersum umbe berr dari dari AP* P* dan dan APD PD ("" ("" #$%&!', Pasal %). Desa memiliki memiliki karakteristik karakteristik yang khas, sehingga tidak menutup menutup kemungki kemungkinan nan untuk mengembangkan standar akuntansi sendiri atau mengacu pada SAP namun dengan sistem akuntansi yang berbeda dari sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Peraturan +enteri Dalam *egeri *o. !!$%&!' tentang Pedoman Pengelolaan -euangan Desa merupakan batu loncatan bagi pembangunan sistem akuntansi desa. desa. Teknik eknik akunta akuntansi nsi yang yang dipilih dipilih dalam dalam peratu peraturan ran tersebu tersebutt relati relati masih masih sederhana. asis akuntansi yang digunakan adalah basis kas di mana transaksi ekonomi entitas desa diakui dan dicatat pada saat kas diterima atau dibayarkan. +eski berbasis kas, entitas desa tetap diminta menyajikan inormasi terkait aset non/kas dan kewajiban pada akhir tahun anggaran. Pembukuan desa dilakukan dengan dengan sistem single sistem single entrysingle entr e ntr y. Sarana pencatatan utama adalah buku kas umum yang berungsi untuk mereka semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Selanjutnya untuk memilah rincian transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan jenis kegiatan dibuat buku kas pembantu kegiatan. Selain itu juga ada buku kas pembantu pajak, dan buku buku bank desa. 0apora 0aporan n keuang keuangan an yang yang diguna digunakan kan sebaga sebagaii pertan pertanggu ggungj ngjawab awaban an kepala kepala desa kepa kepada da
bupa bupati ti$w $wal alik ikot otaa
adal adalah ah
0apo 0apora ran n
Pert Pertan angg ggun ungj gjaw awab aban an
1eal 1ealis isas asii
Pelaksanaan APDesa. 0aporan tersebut berisi inormasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. 0aporan pertanggungjawaban juga dilampiri dengan 0aporan -ekayaan +ilik Desa yang isinya mirip dengan neraca, yaitu berupa inormasi tentang aset lancar dan tidak lancar, kewajiban jangka pendek, dan kekayaan bersih yang diperoleh dari selisih antara aset dengan kewajiban.
B. AKUN-AKUN POKOK
Sebagaimana disebutkan di atas, akunpokok 0aporan pertanggungjawaban 1ealisasi Pelaksanaan APDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diakui pada saat kas diterima saat kas diterima dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pendapatan desa disajikan menurut klasiikasi kelompok dan jenis pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, transer, pendapatan lain/lain, dan lain/lain pendapatan desa yang sah. Pendapatan asli desa dapat berupa hasil usaha, hasil aset swadaya, partisipasi dan gotong/royong, dan lain/lain pendapatan asli desa. Transer terdiri dari !. Dana desa %. agian dari hasil pajak daerah kabupaten$kota dan retribusi daerah . Alokasi dana desa '. antuan keuangan dari APD pro2insi dan kabupaten$kota. Pendapatan lain/lain dapat berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak meningkat. elanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, dipergunakan dalam rangka
mendanai penyelenggaraan
kewenangan desa. elanja desa diakui pada saat kas dikeluarkan dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. elanja desa disajikan berdasarkan kelompok bidang, kegiatan dan jenis belanja (klasiikasi ekonomi).
-lasiikasi kelompok terbagi menjadi lima meliputi !. Penyelenggaraan pemerintah desa %. Pelaksanaan pembangunan desa . Pembinaan kemasyarakatan desa '. Pemberdayaan masyarakat desa 3. elanja tak terduga Selanjutnya, klasiikasi kelompok dibagi lagi menjadi kegiatan/kegiatan di mana di dalamnya terdiri dari belanja menurut klasiikasi ekonomi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal). Pembiayaan desa meliputi smeua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan$atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun/tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa diakui pada saat kas diterima$dikeluarkan dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
Pembiayaan
disajikan
berdasarkan
kelompok
penerimaan
pembiayaan
dan
pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya 0aporan -ekayaan +ilik Desa terdiri dari tiga akun pokok yaitu aset desa, kewajiban, dan kekayaan bersih. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset disajikan berdasarkan tingkat likuiditasnya yaitu berupa aset lancar dan aset tidak lancar. 4ontoh aset lancar adalah kas, piutang desa, dan persediaan. Sedangkan aset tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi), dana cadangan dan aset non lancar lainnya. -ekayaan bersih, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa. C. KELEMAHAN AKUNTANSI DESA
eberapa kelemahan akuntansi desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam negeri *o. !!$%&!' adalah Penggunaan basis kas menyebabkan beberapa masalah seperti penerimaan
atau pengeluaran yang siatnya non/kas tidak tercermin dalam laporan keuangan5 aset non/kas dan kewajiban tidak tercatat secara akuntansi5 dan
laporan operasional tidak bisa disusun. Penggunaan single entry menyebabkan 0aporan -ekayaan +ilik Desa tidak bisa disamakan dengan neraca yang seharusnya mencerminkan persamaan dasar akuntansi 6aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. 0aporan -ekayaan +ilik Desa juga tidak dihasilkan dari catatan transaksi selama satu
periode akuntansi sehingga 2aliditasnya masih bisa diragukan. Tidak ada kewajiban membuat catatan atas laporan keuangan sehingga inormasi yang disajikan belum tentu memberikan inormasi yang lengkap
kepada pengguna laporan keuangan. elum terlihat konsep konsolidasi laporan keuangan desa dengan laporan keuangan pemerintah daerah padahal desa memperoleh alokasi dana baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang ditranser melalui APD.
D. PERLAKUAN DANA TERKAIT
Pemerintah desa memperoleh alokasi dana dari pemerintah pusat yang dinamakan dana desa. Dalam perspekti akuntansi, dana desa tersebut merupakan salah satu bentuk pendapatan desa yang bersiat mengikat. 7al ini terlihat dari pembatasan penggunaan dana desa pada bidang tertentu sesuai prioritas yang ditetapkan oleh
+enteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pembatasan tersebut dipertegas lagi, yaitu dengan adanya mekanisme persetujuan bupati$walikota terhadap penggunaan dana untuk hal yang tidak sesuai dengan prioritas (Peraturan +enteri -euangan *o. %'$P+-.&$%&!3, Pasal %). Selain pembatasan penggunaan, pelaporan dana desa juga diminta secara khusus$tersendiri. -epala desa diminta membuat laporan realisasi penggunaan dana desa (Pasal !8/%!) dan dikonsolidasi di le2el kabupaten$kota untuk kemudian disampaikan ke +enteri -euangan c.9 Direktur :enderal Perimbangan -euangan dengan tembusan kepada +enteri Dalam *egeri, +enteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi, dan gubernur (Pasal %). Dana terkait semacam dana desa ini juga bisa muncul dari bantuan keuangan yang berasal dari APD pro2insi dan kabupaten$kota, apabila pro2insi atau kabupaten$kota menyalurkan bantuan dengan batasan/batasan penggunaan tertentu. Dengan demikian, ada kemungkinan desa mengelola beberapa macam dana terikat. :ika memang diperlukan pentingnya pengendalian terpisah atas dana terikat yang dikelola desa maka ini membuka peluang penerapan akuntansi dana pada pemerintah desa, sebagaimana SAP juga membuaka peluang penerapan akuntansi dana pada pemerintah desa, sebagaimana SAP juga membuka peluang tersebut dalam -erangka -onseptual
paragra
!3.
*amun
demikian,
penerapan
praktik
itu
perlu
mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia pada pemerintah desa. anyaknya produk laporan juga beresiko mengganggu kinerja aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
