Akuntansi Dasar 3

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

SISTEM A AH AK UNT ANSI K EU ANG AN D AER

ODUL

3 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Jakarta, 11 Juni 2002

DEPUTI IV BPKP


DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN 1. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) dan Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) 2. Deskripsi Singkat 3. Metodologi Pembelajaran 4. Materi Modul 5. Materi Pelatihan 6. Sarana Pelatihan

BAB II

LAPORAN PERHITUNGAN ANGGARAN 1. 2. 3. 4. 5.

Pengertian Asumsi Dasar Yang Digunakan Dasar Hukum Siklus Keuangan Daerah Aspek-Aspek Penting Dalam Penyusunan Laporan Perhitungan Anggaran 6. Konversi dari MAKUDA ke SAKD

BAB III

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PERHITUNGAN ANGGARAN 1. 2. 3. 4. 5.

Pendapatan Belanja Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota Dana Cadangan Pembiayaan

BAB IV

CARA PENYUSUNAN LAPORAN PERHITUNGAN ANGGARAN

BAB V

PENJELASAN POS-POS : POS-POS PENDAPATAN 1. 2. 3. 4. 5.

Jenis dan Klasifikasi Sumber Data Yang Diperlukan Proses Pencatatan Penyajian dan Pengungkapan Contoh Soal

DEPUTI IV BPKP


BAB VI

POS-POS BELANJA 1. 2. 3. 4. 5.

BAB VII

POS-POS BAGI HASIL 1. 2. 3. 4. 5.

BAB VIII

Jenis dan Klasifikasi Sumber Data dan Dokumen Terkait Pencatatan Transaksi dan Jurnal yang diperlukan Penyajian dan Pengungkapan Contoh Soal

POS-POS DANA CADANGAN 1. 2. 3. 4. 5.

BAB IX

Jenis dan Klasifikasi Sumber Data Yang Diperlukan Proses Pencatatan Penyajian dan Pengungkapan Contoh Soal


POS-POS PEMBIAYAAN 1. 2. 3. 4. 5.


DAFTAR KEPUSTAKAAN

DEPUTI IV BPKP


1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM (TPU) DAN TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS (TPK).

1) TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM(TPU) Setelah

mengikuti

pelajaran

ini

peserta

dapat

memahami

dan

memperoleh pengetahuan mengenai Laporan Perhitungan Anggaran serta ketrampilan dalam penyusunan Laporan Perhitungan Anggaran.

2) TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS (TPK) Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diharapkan memahami : (1) Perkembangan sistem penganggaran pemerintah (2) Bentuk dan susunan Laporan Perhitungan Anggaran (3) Penyajian dan pengungkapan Laporan Perhitungan Anggaran (4) Jenis dan klasifikasi pos-pos dalam Laporan Perhitungan Anggaran Anggaran

2. DESKRIPSI SINGKAT Laporan Perhitungan Anggaran

merupakan laporan yang menyajikan

perbandingan antara realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan APBD selama selama tahun anggaran anggaran tertentu tertentu untuk untuk suatu suatu pemerintah pemerintah daerah. daerah. Laporan ini memuat angka-angka anggaran dan realisasi dalam tahun berjalan dan tahun sebelumnya dan % realisasi terhadap anggaran. Laporan Perhitungan Anggaran ini merupakan salah satu Pertanggungjawaban Keuangan

jenis Laporan

Daerah yang harus disampaikan oleh

Kepala Daerah, sesuai dengan pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah. Laporan Perhitungan Anggaran terdiri atas beberapa pos yaitu :

DEPUTI IV BPKP


-

Pos Pendapatan

-

Pos Belanja

-

Pos Bagi Hasil

-

Pos Dana Cadangan

-

Pos Pembiayaan

Penjelasan pos-pos tersebut duraikan dalam bab-bab berikutnya.

3. METODOLOGI PEMBELAJARAN Metodologi pembelajaran dalam pelatihan ini dilakukan dengan cara pemaparan teori oleh fasilitator dengan menggunakan media transparansi yang diikuti dengan tanya jawab serta diskusi soal-soal latihan yang bertalian dengan penyusunan laporan perhitungan anggaran. Keberhasilan pembelajaran ini juga akan sangat tergantung partisipasi aktif dari para peserta pelatihan didalam aktivitas diskusi.

4. MATERI MODUL Materi modul penyusunan laporan perhitungan anggaran ini terdiri dari 9 bab serta latihan soal. Penjelasan masing-masing bab sebagai berikut : BAB I

:

Bab ini menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran umum, tujuan pembelajaran khusus, materi/sarana pelatihan dan metodologi pembelajaran.

BAB II

:

Bab ini menjelaskan tentang pengertian dan kegunaan laporan perhitungan anggaran

BAB III

:

BAB ini menjelaskan mengenai bentuk dan susunan laporan perhitungan anggaran

BAB IV

:

BAB ini menjelaskan tentang cara-cara penyusunan laporan perhitungan anggaran

BAB V sampai dengan BAB IX

menjelaskan tentang jenis-jenis dan

klasifikasi, data-data yang dibutuhkan serta penyajian daripada pos-pos yang terdapat pada laporan perhitungan anggaran yaitu pendapatan, belanja, bagi hasil, dana cadangan serta pos pembiayaan

DEPUTI IV BPKP


Pada bagian akhir modul ini akan diberikan contoh latihan soal yang terkait dengan penyusunan laporan perhitungan anggaran

5.

MATERI PELATIHAN Materi pelatihan penyusunan laporan perhitungan anggaran ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut : 1)

Penjelasan teoritis tentang pengertian laporan perhitungan anggaran (45menit)

2)

Format laporan perhitungan anggaran (45 menit)

3)

Tata cara penyusunan laporan la poran perhitungan anggaran (45 menit)

4)

Penjelasan pos-pos laporan perhitungan anggaran (90menit)

5)

Latihan dan diskusi mengenai penyusunan

laporan perhitungan

anggaran (225 menit)

6. SARANA PELATIHAN Untuk mendukung keberhasilan pelatihan ini, kepada peserta diharapkan dapat membawa contoh APBD serta laporan perhitungan anggaran yang ada. Hal ini dapat membantu dalam menyusun laporan perhitungan anggaran yang berbasis kinerja. Selain itu

slide juga sangat membantu membant u dalam

memberikan materi-materi pelatihan.

DEPUTI IV BPKP


BAB II LAPORAN PERHITUNGAN ANGGARAN 1. PENGERTIAN Laporan Perhitungan Anggaran

merupakan laporan yang menyajikan

perbandingan antara realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan APBD untuk tahun anggaran anggaran berjalan dan tahun sebelumnya sebelumnya pada suatu pemerintah daerah. Berdasarkan PP No. 105 tahun 2000, struktur Laporan Perhitungan Anggaran terdiri dari : -

Pendapatan

-

Belanja

-

Pembiayaan

Beberapa pengertian dari istilah-istilah yang berkaitan dengan Laporan Perhitungan Anggaran, sesuai

standar dan sistem akuntansi keuangan

daerah ini, yaitu : Anggaran adalah pedoman bagi segala tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi anggaran secara sistematis untuk satu periode akuntansi. Di dalam sistem pengganggaran terdapat sistem anggaran yang disebut line item budgeting yaitu sistem penganggaran yang berorientasi pada input yaitu

uang yang tersedia dalam anggaran. Di samping itu juga dikenal sistem anggaran dual budgeting , yaitu sistem penganggaran yang

menggunakan 2 pola yaitu kegiatan rutin dan

pembangunan.

Terdapat 3 pendekatan penyusunan anggaran yaitu :

DEPUTI IV BPKP


-

Pendekatan Top Down yaitu Pendekatan yang dimulai dari tingkat atas ke bawah. Dalam praktiknya berupa Program Pembangunan Nasional/Daerah kemudian dijabarkan menjadi Repetada (Rencana Pembangunan Daerah kedalam sector, sub sector, program kegiatan/proyek

-

Pendekatan Bottom Up diartikan sebagai usulan dari tingkat desa ditingkatkan

ke

tingkat

kecamatan

selanjutnya

ke

tingkat

Kabupaten/kota/propinsi. -

Pendekatan campuran, yaitu gabungan antara top down dan bottom up.

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Negara atau Kas Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Penerimaan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara/Kas Daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Negara atau Kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran (allotment) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali kepada pemerintah.

Pengeluaran yaitu semua pengeluaran Kas Umum Negara/Kas Daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 pasal 8 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah menegaskan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

DEPUTI IV BPKP


Pengertian kinerja diatas juga dijelaskan lebih jauh lagi di dalam pasal 20 PP ini, disini, APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja dimaksudkan memuat 3 hal, yaitu : -

Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja

-

Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan

-

Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum,

belanja

operasi

dan

pemeliharaan,

dan

belanja

modal/pambangunan.

2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN Beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam sistem akuntansi keuangan daerah, meliputi ; 1) Dasar kas Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada Kas Umum Negara/Kas Daerah dan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Kas Daerah 2) Azas Universalitas Semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran 3) Azas Bruto Tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran 4) Dana Umum Dana

Umum

adalah

suatu

entitas

fiskal

dan

akuntansi

yang

mempertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran negara/daerah, termasuk aset, hutang, dan ekuitas dana. Dana Umum yang dimaksud disini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Dana

yang

digunakan

untuk

membiayai

kegiatan

tertentu

dipertanggungjawabkan sebagai dana khusus yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Dana Umum.

DEPUTI IV BPKP


3. DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan Laporan Perhitungan Anggaran ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pasal 38 yang berbunyi “ Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang terdiri atas : a. Laporan Perhitungan Perhi tungan APBD b. Nota Perhitungan APBD c. Laporan Aliran Kas d. Neraca Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000

sendiri

merupakan

penjabaran otonomi di bidang administrasi keuangan daerah dan merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Disamping itu, dalam penyusunan maupun pelaporan keuangan pemerintah daerah

harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan, antara lain : 1) Undang-undang

Dasar Republik R epublik

Indonesia

khususnya

yang

mengatur mengenai keuangan negara. 2) Indische

Comptabiliteitswet Comptabilitei tswet

(ICW)/Undang-Undang

Perbendaharaan Indonesia (UUPI). 3) Peraturan

perundang-undangan

yang

mengatur

tentang

pemerintah daerah (Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah). 4) Peraturan

perundang-undangan

yang

mengatur

tentang

perimbangan keuangan pusat dan daerah (Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang

Perimbangan

Keuangan Pusat dan

Daerah) 5) Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pelaksanaan APBN

DEPUTI IV BPKP


6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

4. SIKLUS KEUANGAN DAERAH

Tahap Perencanaan Siklus

keuangan

Penyusunan

daerah

anggaran

dimulai dimulai

dengan dengan

penyusunan menganalisis

anggaran. Laporan

Pertanggungjawaban tahun lalu yang menghasilkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Tahap Pembahasan dan Pengesahan RAPBD dibahas dengan DPRD dan setelah disetujui akan disahkan melalui Perda APBD. Tahap Pelaksanaan Untuk Pendapatan -

Untuk pelaksanaan APBD, dibuat Alokasi Anggaran, Lembaran Kerja (LK) dan Petunjuk Operasional (PO). Penyusunan Alokasi Anggaran ini dilakukan oleh unit anggaran dengan satuan kerja berdasarkan usulan Anggaran Pendapatan, LK dan PO yang disampaikan oleh Satuan Kerja. Usulan Anggaran Pendapatan, LK, dan PO selanjutnya disahkan oleh Kepala Unit Anggaran.

-

Satuan Kerja melakukan pemungutan pendapatan dan melakukan penyetoran dana ke Kas Daerah dengan STS. STS tersebut akan menjadi dokumen sumber pembukuan pendapatan .

Untuk Belanja -

Untuk pelaksanaan APBD, dibuat Otorisasi Kredit Anggaran (OKA), Lembaran Kerja (LK) dan Petunjuk Operasional (PO). Penyusunan OKA ini dilakukan oleh unit anggaran dengan satuan kerja berdasarkan LK dan PO yang disampaikan oleh Satuan Kerja. OKA, LK, dan PO selanjutnya disahkan oleh Kepala Unit Anggaran.

DEPUTI IV BPKP


-

Satuan Kerja melakukan realisasi pengeluaran dengan SPM. SPM. SPM tersebut akan menjadi dokumen sumber pembukuan belanja.

-

Unit pembukuan akan menerima dokumen sumber pendapatan pengeluaran (APBD, OKA, STS, SPM) dan membukukannya

dan

secara

periodik. Pada

akhir

tahun,

Unit

Pembukuan

membuat

Laporan

Pertanggungjawaban berupa Laporan Perhitungan APBD, Neraca dan Laporan Arus Kas yang selanjutnya diserahkan ke Unit Perhitungan Anggaran Anggaran untuk dianalisis. dianalisis. -

Unit Perhitungan Anggaran menganalisis Laporan Pertanggungjawaban dan melengkapi Laporan Pertanggungjawaban Perhitungan Anggaran.

tersebut dengan Nota

Selanjutnya Laporan Pertanggungjawaban

(Laporan Perhitungan APBD, APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan

Nota

Perhitungan Anggaran) disampaikan kepada Kepala Daerah Tahap Pertanggungjawaban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ke DPRD sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

4. ASPEK-ASPEK

PENTING

DALAM

PENYUSUNAN

LAPORAN

PERHITUNGAN ANGGARAN

Berikut ini dijelaskan beberapa aspek yang harus diperhatikan bila kita ingin menyusun laporan perhitungan anggaran yang berbasis kinerja yaitu ; 1) Sistem pembukuannya menggunakan sistem

double entry dimana

transaksi dicatat pada kedua sisi yang langsung berpengaruh, yaitu sisi debet dan kredit. Sebelumnya pada MAKUDA pembukuannya menggunakan single entry , dimana transaksi dicatat pada satu sisi tanpa memperhatikan pos lain yang terkait secara langsung 2) Sistem penganggarannya berdasarkan Performance Budgeting berfokus pada program dan kegiatan instansi pemerintah.

DEPUTI IV BPKP

yaitu Uraian


mengenai berbagai program dan kegiatan antara lain disertai keterangan tentang ukuran produktivitas, data beban kerja, tujuan yang ingin dicapai dan tingkat efisiensi.

Jadi orientasi anggaran mengacu kepada output

atau performance yang ingin dihasilkan. Sebelumnya sistem penganggarannya berdasarkan

Line Budgeting ,

dimana sistem ini berorientasi pada input yaitu uang yang tersedia dalam anggaran. yaitu

Sistem ini mempunyai kelemahan yang sangat mendasar

anggaran tersebut tidak dapat memberikan gambaran capaian

tujuan. 3) Sistem anggaran yang mengetahui

nilai

dianut adalah anggaran defisit.

surplus/defisit

(pengurangan

Dengan

pendapatan

dan

pengeluaran berupa : belanja, pembagian hasil pendapatan dan pembentukan cadangan), maka pembaca akan dapat mengantisipasi cara yang layak bagi suatu pemerintah daerah untuk menutupi defisit atau menilai kelayakan penggunaan surplus. Sebelumnya

pada

MAKUDA

prinsip

anggaran

yang

dianut

yaitu

berimbang dan dinamis 4) Format anggaran yang digunakan adalah

Unified Budget , dimana

klasifikasi anggaran dibagi atas belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal, dan belanja tak tersangka. Format ini sesuai untuk anggaran yang berorientasi kinerja karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Sebelum SAKD ini diterapkan format anggaran yang dipakai adalah Dual Budget dimana klasifikasi anggaran terdiri dari Rutin dan Pembangunan

5. KONVERSI DARI MAKUDA KE SAKD

Merupakan

tahapan atau proses yang dilaksanakan untuk menghasilkan

laporan keuangan sesuai SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) dengan menggunakan data yang dihasilkan dari proses MAKUDA (Manual Administrasi Administrasi Keuangan Keuangan daerah). Tahap pertama adalah mengubah atau

DEPUTI IV BPKP


mengkonversi kode-kode yang ada dalam MAKUDA ke dalam Bagan Perkiraan (Chart of Accounts) yang terdapat dalam SAKD.

Untuk proses

konversi ini telah dibuat daftar kode MAKUDA yang disandingkan ke SAKD dalam Mapping MAKUDA ke SAKD. Data MAKUDA di konversi ke dalam data SAKD menggunakan media DJ (Dasar Jurnal) untuk masing-masing jenis transaksi. Atas dasar DJ tersebut kemudian dibukukan ke BJ (Bukti Jurnal), setelah itu diposting kedalam Buku Besar (BB) dan selanjutnya disusun Neraca Lajur yang menjadi dasar pembuatan Laporan Keuangan. Secara lengkapnya

proses konversi dari MAKUDA ke SAKD ini dapat

dipelajari pada MODUL APLIKASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

DEPUTI IV BPKP


Bentuk serta susunan Laporan Perhitungan Anggaran dapat dijelaskan berikut ini : 1. PENDAPATAN Pendapatan daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Daerah. Hal ini berarti bahwa pendapatan daerah diakui dan dicatat berdasarkan asas kas yaitu diakui dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima dan merupakan hak daerah. Susunan pendapatan dalam Laporan Perhitungan Anggaran diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban. Bentuk dan susunan pendapatan dalam

Laporan Perhitungan Anggaran

sebagai berikut ;

LAPORAN PERHITUNGAN APBD PEMDA KABUPATEN/KOT KABUPATEN/KOTA A

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Pendapatan Asli Daerah

XXX

XXX

XXX

Pendapatan Dana Perimbangan

XXX

XXX

XXX

Bagi Hasil Pajak dari Pem. Propinsi

XXX

XXX

XXX

Lain-lain Pendapatan yang sah

XXX

XXX

XXX

Total Pendapatan

XXX

XXX

XXX

PENDAPATAN

DEPUTI IV BPKP


Penjelasan dari masing-masing pos :

Pendapatan Asli Daerah Merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Rincian daripada Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada BAB V

Pendapatan Dana Perimbangan Merupakan pendapatan

pemerintah daerah yang sumber dananya

berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

Otonomi

Daerah. Rincian daripada Pos Pendapatan Dana Perimbangan dapat dilihat pada BAB V

Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Merupakan pendapatan Pemerintah Kota/Kabupaten yang berasal dari bagi hasil dari pemerintah provinsi Rincian daripada Pos Pendapatan bagi hasil dari Pemerintah provinsi dapat dilihat pada BAB V

Lain-lain Pendapatan yang Sah Merupakan pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Dana Perimbangan. Rincian daripada Pos Lain-lain Pendapatan Yang Sah dapat dilihat pada BAB V

DEPUTI IV BPKP


2. B E L A N J A Menurut Peraturan Pemerintah No. 105 thn 2000, pasal 16 Belanja daerah dirinci sebagai berikut : 1) Klasifikasi menurut

fungsi didasarkan pada fungsi-fungsi

utama

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu : (1)

Administrasi Umum

(2)

Pertahanan

(3)

Keamanan dan Ketertiban Umum

(4)

Ekonomi

(5)

Lingkungan Hidup

(6)

Perumahan dan Sarana Umum

(7)

Kesehatan

(8)

Pariwisata, Budaya dan Agama

(9)

Pendidikan

(10) Perlindungan Sosial

2)

Klasifikasi menurut jenis belanja yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal, dan Belanja Tak Tersangka.

3)

Klasifikasi menurut organisasi yaitu belanja untuk tiap-tiap satuan pengguna anggaran seperti Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah lainnya.

Klasifikasi

belanja

berdasarkan

fungsi

sebagaimana

yang

internasional, diatur dalam GFS (Government Finance Statistics). Bentuk dan susunan Belanja dalam Laporan Perhitungan Anggaran :

DEPUTI IV BPKP

berlaku


LAPORAN PERHITUNGAN APBD

(Menurut Klasifikasi Jenis Belanja) Uraian Anggaran Realisasi

%

BELANJA Belanja Operasi

XXX

XXX

XXX

Belanja Modal

XXX

XXX

XXX

Belanja Tak Tersangka

XXX

XXX

XXX

Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa

XXX

XXX

XXX

Total Belanja

XXX

XXX

XXX

Belanja Operasi Merupakan pengurangan Ekuitas Dana Lancar, Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintahan umum. Rincian Belanja Operasi dalam Laporan Perhitungan Anggaran sebagai berikut : LAPORAN PERHITUNGAN APBD Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Belanja Pegawai

XXX

XXX

XXX

Belanja Barang dan Jasa

XXX

XXX

XXX

Belanja Pemeliharaan

XXX

XXX

XXX

Belanja Perjalanan Dinas

XXX

XXX

XXX

Belanja Pinjaman

XXX

XXX

XXX

Belanja Subsidi

XXX

XXX

XXX

Belanja Hibah

XXX

XXX

XXX

Belanja Bantuan Sosial

XXX

XXX

XXX

Belanja Operasi Lainnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

BELANJA OPERASI

Total Belanja operasi Belanja Modal merupakan

pengurangan

Ekuitas

Dana

Lancar,

yang

digunakan untuk perolehan asset tetap atau asset lainnya untuk keperluan

DEPUTI IV BPKP


kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Rincian Belanja Modal dalam Laporan Perhitungan Anggaran sebagai berikut : LAPORAN PERHITUNGAN APBD Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Belanja Aset Tetap

XXX

XXX

XXX

Belanja Aset lainnya

XXX

XXX

XXX

Total Belanja Modal

XXX

XXX

XXX

Belanja Modal

3. BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB /KOTA Bagi hasil pendapatan ke Kab/Kota merupakan pos yang digunakan untuk mencatat

Bagi Hasil Pendapatan dari Pemerintah Daerah Propinsi ke

Kabupaten/Kota dan dari Kabupaten/Kota kepada Desa.

Bagi hasil

pendapatan ini merupakan realokasi pendapatan dari propinsi ke Kab/Kota sesuai perundang-undangan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Bentuk dan susunan pos Bagi hasil pendapatan ke Kab/Kota pada Laporan Perhitungan Anggaran sebagai berikut : LAPORAN PERHITUNGAN APBD Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa

XXX

XXX

XXX

Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa

XXX

XXX

XXX

BAGI

HASIL

PENDAPATAN

KE

KAB/KOTA

Bagi

Hasil

Pendapatan

Lainnya

ke

XXX

XXX

XXX

Pendapatan

ke

XXX

XXX

XXX

Kab/Kota/Desa Total

Bagi

Hasil

Kab/Kota/Desa

DEPUTI IV BPKP


4. DANA CADANGAN

Dana Cadangan merupakan Dana yang dibentuk oleh Pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan yang membutuhkan Dana dalam jumlah besar dan tidak memungkinkan memungkinkan untuk dibebankan dibebankan pada anggaran suatu tahun. Dana cadangan dapat dibentuk dari Pendapatan Asli

Daerah, Dana

Perimbangan yang diterimanya kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan dana pinjaman. Pos Dana Cadangan terdiri atas : 1)

Pembentukan Dana Cadangan Pos ini digunakan untuk membukukan realisasi

pembentukan Dana

cadangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 2)

Pencairan Dana Cadangan Pos yang digunakan untuk membukukan realisasi pencairan Dana cadangan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan peruntukannya.

Penyajian Dana Cadangan pada Laporan Perhitungan Anggaran sebagai berikut :

LAPORAN PERHITUNGAN APBD Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Pembentukan Dana Cadangan

XXX

XXX

XXX

Pencairan Dana Cadangan

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

DANA CADANGAN

DEPUTI IV BPKP


5. P E M B I A Y A A N Pembiayaan dalam Laporan Perhitungan Anggaran terdiri atas : 1) Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, pinjaman, dan hasil divestasi (seperti pelepasan BUMD). 2) Pengeluaran Pembiayaan merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah dan pemberian pinjaman jangka panjang seperti obligasi. Penyajian

dalam Laporan Perhitungan

Penerimaan Pembiayaan

Anggaran Anggaran : LAPORAN PERHITUNGAN APBD Uraian

Realisasi

Anggaran

%

Perhitungan

XXX

XXX

XXX

Penjualan Aset Daerah yang

XXX

XXX

XXX

Penjualan Investasi Lainnya

XXX

XXX

XXX

Pinjaman Luar Negeri

XXX

XXX

XXX

Pinjaman dari Pemerintah Pusat

XXX

XXX

XXX

Pinjaman dari Pemda Otonomi

XXX

XXX

XXX

Pinjaman dari BUMN/BUMD

XXX

XXX

XXX

Pinjaman

Bank/Lembaga

XXX

XXX

XXX

Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

XXX

XXX

XXX

Total Penerimaan Pembiayaan

XXX

XXX

XXX

PENERIMAAN Sisa

Lebih

Anggaran Anggaran

Dipisahkan

Lainnya

dari

Keuangan

Penyajian

Pengeluaran

Pembiayaan

Anggaran Anggaran

DEPUTI IV BPKP

dalam

Laporan

Perhitungan


LAPORAN PERHITUNGAN APBD Uraian

Realisasi

Anggaran

%

Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

XXX

XXX

XXX

Pembayaran Pokok Pinjaman kpd Pem

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Pembayaran Pokok Pinjaman DN lainnya

XXX

XXX

XXX

Penyertaan Modal Pemerintah

XXX

XXX

XXX

Pengeluaran Investasi Permanen

XXX

XXX

XXX

Pemberian Pinjaman Jangka Panjang

XXX

XXX

XXX

Total Pengeluaran Pembiayaan

XXX

XXX

XXX

PENGELUARAN

Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman kpd Pemda Otonomi lainnya Pembayaran

Pokok

Pinjaman

kpd

BUMN/BUMD

Bentuk dan susunan Laporan Perhitungan Anggaran secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran.

DEPUTI IV BPKP


BAB IV

Laporan

CARA PENYUSUNAN LAPORAN PERHITUNGAN ANGGARAN.

Perhitungan

Anggaran

merupakan

laporan

yang

menyajikan

pendapatan, belanja dan pembiayaan selama tahun anggaran tertentu untuk suatu Pemerintah Daerah. Laporan ini menyajikan angka-angka anggaran dan realisasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Dengan membandingkan angkaangka tersebut dan memanfaatkan informasi lainnya yang ada dalam Nota Perhitungan Anggaran dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu Unit Pemerintah Daerah.

Dengan melalui mekanisme pembukuan berganda, maka secara otomatis pada saat anggaran disahkan oleh DPRD, bagian pembukuan langsung mencatat kejadian tersebut dalam Jurnal Anggaran, sehingga dapat diuraikan tahaptahapannya sebagai berikut :

1. Data APBD yang telah disahkan sudah terdapat dalam sistim komputer sebagai hasil perekaman Unit Anggaran 2. Berdasarkan Perda tentang APBD tersebut, Unit Pembukuan memposting jurnal pengangga penganggaran. ran. Proses Proses posting posting ini dilakukan dilakukan secara secara komputer. komputer. Jurnal Anggaran mencakup sekaligus jurnal estimasi pendapatan, apropriasi, pembentukan cadangan, dan penerimaan pembiayaan serta saldo anggaran lebih. Posting ini dicetak ke dalam Buku Besar dan Buku Pembantu 3. Selanjutnya APBD tersebut dijabarkan ke dalam Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) 4. Satuan Kerja memberikan dokumen sumber (DS) seperti SPMU, SPMU, STS dari transaksi keuangannya kepada Unit Pembukuan yang secara periodik membukukannya. 5. Pada akhir tahun Unit Pembukuan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang salah satunya berupa Laporan Perhitungan Anggaran.

DEPUTI IV BPKP


Tahapan-tahapan ini akan dijelaskan lebih lanjut di dalam masing-masing Pos Laporan Perhitungan Anggaran.

Metode yang digunakan berdasarkan Pasal 8 PP, 105 tahun 2000 disebutkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja atau tolok ukur Rencana Strategis (Renstra), sehingga otomatis LPA yang dihasilkan akan berbasis Renstra juga.

Prasyarat agar LPA dapat disusun berdasarkan kinerja antara lain :

1. Pembaruan pendekatan penyusunan anggara anggaran n memperhatikan

hal-hal

sebagai berikut :

1) Anggaran disusun berdasarkan kinerja dan diukur sampai pada idikator outcome sesuai dengan PP 108/2000 2) Penganggaran harus dapat sekaligus menunjukkan klasifikasi organik , fungsi, dan jenis belanja 3) Menyerasikan klasifikasi anggaran dengan model klasifikasi yang diatur

dalam Government Financial Statistics 4) Penderivasian propeda ke dalam APBD berorientasi pada kinerja melalui penyusunan renstra Daerah sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 5) Perlu ada penetapan Unit Cost pada tingkat Kabupaten/ kota/Propinsi

2. Pembaruan Format For mat Anggaran

1) Format anggaran mampu menunjukkan sekaligus outcome dan porsi anggaran yang dialokasikan.

DEPUTI IV BPKP


2) Dokumen usulan anggaranpun harus mampu menunjukkan alokasi dana yang dibutuhkan dalam rincian berdasarkan fungsi dan kegiatan ekonomisnya 3) Perincian dana berdasarkan kode kegiatan ekonomis bertujuan untuk menjaga ketaatan dalam pelaksanaan anggaran (prinsip spesialitas) 4) Klasifikasi anggaran belanja memakai klasifikasi belanja operasional dan

barang modal (unified budget) 5) Unified budget harus dituangkan dalam bentuk anggaran defisit

3. Pembaruan Klasifikasi Anggaran

1) Anggaran yang digunakan adalah anggaran menyatu ( unified budget) 2) Unified budget tersebut mengacu pada klasifikasi dalam Classification of the Functions of Government (COFOG)

3) Secara

factual

perundangan-undangan

yang

ada

mengharuskan

penggunaan klasifikasi sesuai sistem penyusunan anggaran berbasis kinerja sehingga seharusnya digunakan klasifikasi berdasarkan kinerja (performance budgeting) yang meliputi klasifikasi ekonomi, fungsi, dan organisasi.

DEPUTI IV BPKP


BAB V POS-POS PENDAPATAN 1. Jenis dan Klasifikasi

Pos-pos pendapatan dari jenis dan klasifikasi menurut sumber dan pertanggungjawabannya dapat dibagi menjadi sebagai berikut : 1) Pendapatan Asli Daerah Merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Pendapatan Asli Daerah ini meliputi perkiraan buku besar: (1) Pendapatan Pajak Daerah (2) Pendapatan Retribusi Daerah (3) Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 2) Pendapatan Dana Perimbangan Merupakan pendapatan bagi pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Dana Perimbangan sesuai Peraturan Perundangan yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari : (1) Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB (2) Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan (PPh) (3) Pendapatan Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam (SDA) (4) Pendapatan Dana Alokasi Umum (5) Pendapatan Dana Alokasi Khusus

DEPUTI IV BPKP


3) Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Merupakan kelompok perkiraan yang menampung pendapatan yang berasal dari bagi hasil dengan pemerintah provinsi. Pendapatan ini hanya ada di Pemerintah Kota/Kabupaten. Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi ini meliputi : (1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi (2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi 4) Lain-lain Pendapatan yang Sah Merupakan pendapatan diluar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Dana Perimbangan. Lain-lain Pendapatan yang sah ini meliputi perkiraan-perkiraan buku besar: (1) Pendapatan Hibah (2) Pendapatan Dana Darurat

Rincian mengenai jenis dan klasifikasi pos-pos pendapatan dapat dilihat pada Buku Pedoman SAKD (Buku III)

2. Sumber Data yang diperlukan

Dokumen sumber untuk mencatat transaksi pendapatan meliputi : 1) Perda APBD tentang persetujuan pos-pos pendapatan. 2) Alokasi Anggaran sebagai dasar pencatatan alokasi pendapatan yang telah disetujui oleh DPRD. 3) Surat Tanda Setoran (STS) pada saat realisasi anggaran baik untuk penerimaan pajak maupun non pajak. 4) Memo Penyesuaian (MP) sebagai dasar pencatatan koreksi dan jurnal penutup. DEPUTI IV BPKP


Pejabat-pejabat yang terkait dengan transaksi pendapatan terdiri dari: 1) Unit Pelaksana Anggaran 2) Unit Keuangan 3) Unit Anggaran 4) Unit Pembukuan

3. Proses Pencatatan Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar pendapatan dimulai sejak Anggaran Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetujui disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran, realisasi sampai dengan penutupan pada akhir tahun anggaran.

Jurnal selengkapnya untuk mencatat transaksi pendapatan, sejak anggaran disetujui oleh DPRD sampai kepada jurnal penutup adalah sebagai berikut: 1)

Pada

saat

anggaran

pendapatan

disetujui/disahkan

oleh

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nama Perkiraan Estimasi Pendapatan

Debet XXX

Surplus/Defisit Tahun Pelaporan

2)

Kredit

XXX

Dengan diterbitkannya alokasi anggaran maka anggaran pendapatan dialokasikan kepada dinas terkait dengan jurnal sebagai berikut:

Nama Perkiraan

Debet

Estimasi Pendapatan yang dialokasikan

XXX

Kredit

(Dinas-dinas) Alokasi Estimasi Estimasi Pendapat Pendapatan an

DEPUTI IV BPKP

XXX


3)

Pada saat realisasi yaitu pada saat kas diterima dan dibukukan oleh Bendaharawan Umum Daerah (Kas Daerah), dijurnal sebagai berikut:

Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah

Debet

Kredit

XXX

Pendapatan

4)

XXX

Pada saat terjadi pengembalian pendapatan yang terjadi baik pada tahun anggaran berjalan maupun periode tahun anggaran berikutnya, seperti adanya restitusi pajak daerah, maka akan dijurnal sebagai berikut :

Nama Perkiraan Pendapatan

Debet

Kredit

XXX

Kas di Kas Daerah

5)

XXX

Jurnal penutup perkiraan pendapatan pada akhir tahun anggaran dilakukan sebagai berikut :

(1) Bila realisasi pendapatan melampaui estimasi anggaran Nama Perkiraan Pendapatan

Debet

Kredit

XXX

Estimasi Pendapatan yang dialokasikan

XXX

(Dinas atau Unit Organisasi Setingkat) Surplus/Defisit Tahun Pelaporan

Nama Perkiraan Alokasi Estimasi Estimasi Pendapat Pendapatan an

DEPUTI IV BPKP

XXX

Debet XXX

Kredit


Estimasi Pendapatan

XXX

(2) Bila realisasi pendapatan lebih rendah dari estimasi/anggaran Nama Perkiraan

Debet

Estimasi Pendapatan

XXX

Surplus/Defisit Tahun Pelaporan

XXX

Estimas Estimasii Pendapa Pendapatan tan yang Dialoka Dialokasik sikan an Alokasi Estimasi Estimasi Pendapat Pendapatan an

XXX XXX

Estimasi Pendapatan

Nama Perkiraan Alokasi Estimasi Estimasi Pendapat Pendapatan an Estimasi Pendapatan

Kredit

XXX

Debet

Kredit

XXX XXX

4. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan disajikan sebesar nilai anggaran dan realisasinya dalam Laporan Perhitungan APBD. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam nota perhitungan APBD bertalian dengan pendapatan, antara lain : 1) Rincian Jenis Pendapatan. 2) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan. 3) Informasi penting lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan dinilai berdasarkan nilai realisasinya yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Bendaharawan Umum Daerah (Kas di Kas Daerah) dalam tahun anggaran berjalan.

DEPUTI IV BPKP


Pendapatan diakui atas dasar kas, dan pendapatan diakui pada saat kas dibukukan pada kas. Pembukuan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah nettonya.

DEPUTI IV BPKP


5. Contoh Soal

1) Pada tanggal 5 Januari 200X, Pemda Kabupaten Harapan Jaya telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Harapan Jaya untuk tahun anggaran 200X dengan Perda Nomor. 001/1/HJ/200X tanggal 5 Januari 200X dengan mencantumkan angka Anggaran Belanja Pajak Daerah sebesar Rp. 4.000.000,00 Diminta : Buat jurnal utuk mencatat kejadian tersebut. 2) Pada tanggal 7 Januari 200X diterbitkan alokasi anggaran pendapatan bagi Dinas Kesehatan. Anggaran Pendapatan yang dialokasikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Harapan Jaya sebesar Rp. 300.000,00 Diminta : Buat Jurnal untuk mencatat kejadian tersebut ! 3) Pada tanggal 5 Februari 200X diterima setoran melalui Kas Daerah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Harapan Jaya dengan setoran No. STS.234/2/200X

setoran

retribusi

pelayanan

kesehatan

sebesar

Rp.250.000,00 Diminta : Buat jurnal untuk mencatat kejadian tersebut ! 4) Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Harapan Jaya terdapat pengeluaran untuk pembelian obat-obatan yang bersifat mendadak karena adanya wabah penyakit di Kabupaten tersebut, sedangkan anggaran untuk pembelian obat-obatan belum disahkan APBDnya. obat-obatan tersebut sebesar Rp. 700.000,-

Nilai pengadaan

Pendapatan yang diterima

dari hasil pendaftaran pasien pada saat itu sebesar Rp. 800.000 Diminta : Bagaimana perlakuan pembukuan atas kejadian diatas sehubungan dengan asas bruto

DEPUTI IV BPKP


BAB VI POS-POS BELANJA 1. Jenis dan Klasifikasi

Belanja dapat diklasifikasikan menurut fungsi, organisasi dan jenis belanja. Klasifikasi menurut fungsi didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi menurut organisasi yaitu bagian anggaran sedangkan klasifikasi menurut jenis belanja yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tak tersangka.

1) Belanja Operasi Belanja Operasi adalah pengurangan Ekuitas Dana Lancar, Pemerintah Daerah

yang

digunakan

untuk

kegiatan

pemerintahan. Jenis Belanja Operasi adalah sebagai berikut : (1) Belanja Pegawai (2) Belanja Barang dan Jasa (3) Belanja Pemeliharaan (4) Belanja Perjalanan Dinas (5) Belanja Pinjaman (6) Belanja Subsidi (7) Belanja Hibah (8) Belanja Bantuan Sosial (9) Belanja Operasional Lainnya

DEPUTI IV BPKP

operasi

penyelenggaraan


2) Belanja Modal Belanja Modal adalah pengurangan Ekuitas Dana Lancar yang digunakan untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jenis Belanja Modal adalah sebagai berikut: (1) Belanja Aset Tetap (2) Belanja Aset Lainnya 3) Belanja Tak Tersangka Belanja Tak Tersangka adalah ekuitas dana lancar akumulasi yang digunakan untuk penanganan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Rincian mengenai jenis dan klasifikasi pos-pos belanja dapat dilihat pada Buku Pedoman SAKD (Buku III)

2. Sumber Data yang diperlukan

Dokumen Sumber untuk mencatat transaksi belanja meliputi : 1) Perda APBD sebagai dasar pencatatan apropriasi yang merupakan anggaran belanja yang disetujui DPRD kepada Pemerintah sebagai mandat

kepada

Gubernur/Bupati/Wali

Kota

untuk

melakukan

pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. 2) Otorisasi

Kredit Anggaran

(Allotment)

sebagai dasar

pencatatan

pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang dapat segera digunakan untuk memperoleh uang dari Kas Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut. 3) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

sebagai

dasar

pencatatan

DEPUTI IV BPKP

realisasi

belanja

serta

bukti


kuitansi/faktur dan bukti lainnya untuk dasar pencatatan realisasi SPMBS UUDP oleh Bendaharawan Pemegang Kas. 4) Surat Setoran Bukan Pajak atau potongan SPM sebagai dasar pencatatan penerimaan kembali belanja. 5) Memo Penyesuaian (MP) sebagai dasar pencatatan koreksi dan jurnal penutup tiap akhir periode.

Pejabat yang terkait dengan transaksi belanja terdiri dari : 1) Unit Pelaksana Anggaran 2) Unit Keuangan 3) Unit Anggaran 4) Unit Pembukuan

3. Proses Pencatatan

Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar belanja dimulai sejak APBD disetujui oleh DPRD, alokasi anggaran, realisasi sampai dengan penutupan tahun anggaran. Jurnal selengkapnya untuk mencatat transaksi belanja sejak anggaran disetujui oleh DPRD sampai kepada jurnal penutup adalah sebagai berikut: 1) Pada saat anggaran belanja disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan disahkan oleh Pemerintah Daerah. Nama Perkiraan Surplus/Defisit Tahun Pelaporan

Debet

Kredit

XXX

Apropriasi Apropriasi Belanja Belanja ……

XXX

2) Pada saat Otorisasi Kredit Anggaran disahkan dan dikeluarkan. Nama Perkiraan

DEPUTI IV BPKP

Debet

Kredit


Alokasi Apropria Apropriasi si Belanja…. Belanja….

XXX

Allotment Belanja ……

XXX

3) Pada saat realisasi belanja perlu diperhatikan adanya 2 cara pencairan dana yaitu: (1) Melalui

transaksi

UUDP

kepada

Pemegang

Kas

dengan

menggunakan SPM Beban Sementara (SPM-BS) (2) Dengan menggunakan SPM Beban Tetap (SPM-BT) Jurnal yang dilakukan pada cara pencairan dana melalui transaksi UUDP dengan menggunakan SPM-BS, ada 3 tahap yaitu: Realisasi pemberian UUDP pada saat SPMU dikeluarkan. Nama Perkiraan Kas di Pemegang Kas

Debet

Kredit

XXX

Kas di Kas Daerah

XXX

Realisasi Belanja saat SPJ disahkan : Nama Perkiraan Belanja….

Debet

Kredit

XXX

Kas di Pemegang Kas

XXX

Penyetoran kembali sisa UUDP di Kas Daerah pada akhir tahun anggaran

dengan

menggunakan

dokumen

STS

dan

Penyesuaian. Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah

Debet

Kredit

XXX

Kas di Pemegang Kas

DEPUTI IV BPKP

XXX

Memo


Jurnal yang dilakukan dengan menggunakan SPM-BT hanya satu tahap yaitu pada saat diterbitkannya SPMU-BT atau Nota Debet, sebagai berikut: Nama Perkiraan

Debet

Belanja……

Kredit

XXX

Kas di Kas Daerah

XXX

4) Bila ada pemotongan belanja misalnya gaji seperti pemotongan beras, Taspen, Askes, Taperum dan di tampung dalam Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), sesuai dokumen sumber SPMU dilakukan jurnal Nama Perkiraan

Debet

Kas di Kas Daerah

Kredit

XXX

Penerimaan Perhitungan Fihak

XXX

Ketiga

5) Bila terjadi penerimaan kembali belanja misal belanja pegawai yang terjadi pada tahun anggaran

berjalan harus dilakukan koreksi ke

perkiraan pendapatan lain-lain PAD terlebih dahulu, kemudian dilakukan jurnal penyesuaian penyesuaian ke perkiraan perkiraan belanja semula. Koreksi Pencatatan Pencatatan Pendapatan Lain-lain PAD dilakukan berdasarkan Surat Tanda Setoran Bukan Pajak sebagai berikut: Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah

Debet

Kredit

XXX

Pendapatan Lain-lain PAD

XXX

Jurnal penyesuaian ke perkiraan semula berdasarkan Memo Penyesuaian pada akhir tahun anggaran, sebagai berikut:

DEPUTI IV BPKP


Nama Perkiraan

Debet

Pendapatan Lain-lain

Kredit

XXX

Belanja (Pegawai)

XXX

6) Bila terjadi penerimaan kembali belanja (pegawai), misalnya karena adanya temuan dari aparat pemeriksa, yang terjadi pada tahun berikutnya maka dilakukan koreksi sebagai berikut: Nama Perkiraan

Debet

Kas di Kas Daerah

Kredit

XXX

Pendapatan Lain-lain PAD

XXX

7) Jurnal Penutup pada akhir tahun anggaran. (1) Menutup perkiraan realisasi ke anggaran Nama Perkiraan

Debet

Allotment Belanja…… Belanja……

Kredit

XXX

Belanja…..

XXX

Surplus/Defisit

tahun

XXX

pelaporan

(2) Menutup perkiraan apropriasi ke alokasi apropriasi Nama Perkiraan Apropriasi Apropriasi Belanja……. Belanja……. Alokasi Aproprias Apropriasii Belanja

DEPUTI IV BPKP

Debet

Kredit

XXX XXX


4. Penyajian dan Pengungkapan

Perkiraan belanja disajikan sebesar nilai anggaran dan realisasinya dalam laporan perhitungan APBD. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam nota perhitungan anggaran/catatan atas laporan keuangan antara lain:

1) Rincian Belanja 2) Penjelasan lainnya l ainnya yang

dianggap perlu perl u seperti

trend belanja, belanja ,

prosentase belanja terhadap total belanja dan penjelasan selisih terhadap anggaran.

Contoh Soal

Soal Latihan : 1 Pada tanggal 10 Januari 200X telah dilakukan otorisasi kredit anggaran dengan OKA No. 010/I/BK/200X untuk anggaran operasional Dinas PU sebesar Rp. 2.500.000,00

Rincian belanja tersebut adalah sebagai berikut: Belanja Pegawai

Belanja Gaji Pegawai

1.200.000,00

Tunjangan Beras

300.000,00

Jumlah

1.500.000,00

DEPUTI IV BPKP


Belanja Barang dan Jasa

Belanja Alat Tulis Kantor

600.000,00

Belanja cetak dan panggandaan

400.000,00

Jumlah

1.000.000,00

Total

2.500.000,00

Diminta: Jurnal Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) untuk Dinas PU diatas !

Soal Latihan : 2 Pada tanggal 12 januari 200X diterbitkan SPMU-BT untuk Dinas PU dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai Belanja Gaji Pegawai

1.200.000,00

Tunjangan Beras

300.000,00

Jumlah

1.500.000,00

Diminta: Jurnal untuk memcatat belanja pegawai diatas !

Soal Latihan : 3 Pada tanggal 12 Januari 200X telah diberikan uang muka kerja kepada Drs. Amirudin, pemegang uang muka kerja pada Dinas PU sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran yang diterima dari padanya sebagai berikut:


600.000,00


400.000,00

Jumlah

1.000.000,00

DEPUTI IV BPKP


Dari jumlah tersebut pada tanggal 20 Januari 200X telah dikeluarkan oleh Drs. Amirudin, untuk membayar: membayar:


550.000,00


350.000,00

Jumlah

900.000,00

Seluruh pengeluaran tersebut telah dipertanggungjawabkan (SPJ) oleh Drs. Amirudin pada tanggal tanggal 2 Februari Februari 200X 200X ke Biro Biro Keuangan. Keuangan. Sisa uang muka kerja yang masih ada pada Drs. Amirudin disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 6 Februari 200X dengan STS No. 007/II/KD/200X.

Diminta: 1. Jurnal untuk mencatat pemberian uang muka kerja 2. Jurnal untuk mencatat realisasi belanja 3. Jurnal untuk mencatat penyetoran sisa UUDP

Soal Latihan : 4 Dalam tahun anggaran 2001 Pemda Kabupaten A tidak bisa melakukan pembayaran rapel gaji pegawainya (rapel kenaikan gaji dari bulan Januari s.d. Juni 2001). Karena tidak dimungkinkan lagi untuk melakukan revisi terhadap RAPBD tahun yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena kewajiban tersebut baru timbul pada bulan Juni 2001, seangkan pengeluaran-pengeluaran yang sudah dianggarkan tidak mungkin lagi untuk dibatalkan. Untuk menghindarkan timbulnya gejolak/protes, maka diambil kebijaksanaan dengan melakukan pinjaman ke Bank Daerah. Pinjaman tersebut tidak atas nama Pemda setempat karena tidak memungkinkan, tetapi atas nama masingmasing pegawai Pemda yang dikoordinir oleh Pemda. Pinjaman tersebut nanti

DEPUTI IV BPKP


akan dilunasi oleh Pemda dengan cara menyediakan dana dari APBD pada tahun anggaran selanjutnya. Bunga pinjaman atas nama pegawai itu tidak dibebankan kepada masing-masing pegawai, tetapi menjadi tanggungan Pemda. Masalahnya Pemda tidak pernah melakukan pinjaman, namun mempunyai kewajiban untuk membayar bunga pinjaman. Bagaimana tanggapan saudara terhadap masalahnya dan apa jalan keluar untuk menyelesaikannya.

DEPUTI IV BPKP


BAB VII POS POS BAGI HASIL

1. Jenis dan Klasifikasi Pos Bagi Hasil tergantung dari Pendapatan yang dibagihasilkan. Berdasarkan jenis Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Daerah maka Pos Pos Bagi Hasil Hasil terdiri terdiri dari :

1) Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota; 2) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota; 3) Bagi Hasil Hasil Pajak ke Desa; 4) Bagi Hasil Retribusi ke Desa; 5) Bagi Hasil Pendapatan lainnya ke Desa

Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota terdiri dari : (1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air (2) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air. (3) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (4) Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTP

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota terdiri dari Bagi Hasil Lainnya di luar Pajak dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota

Bagi Hasil Pajak ke Desa terdiri dari : (1)

Bagi Hasil Pajak Hotel

(2)

Bagi Hasil Pajak Restoran

(3)

Bagi Hasil Pajak Hiburan

(4)

Bagi Hasil Pajak Reklame

(5)

Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan

(6)

Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

DEPUTI IV BPKP


(7)

Bagi Hasil Pajak Parkir

(8)

Bagi Hasil Pajak Daerah lainnya.

Bagi Hasil Retribusi ke Desa terdiri dari : (1)

Bagi Hasil Retrobusi Jasa Umum (RJUm) – Palayanan Kesehatan

(2)

Bagi Hasil RJUm - Pelayanan Persampahan/Kebersihan

(3)

Bagi Hasil RJUm - Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil

(4)

Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

(5)

Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum

(6)

Bagi Hasil - Pelayanan Pasar

(7)

Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kendaraan Bermotor

(8)

Bagi Hasil RJUm – Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran

(9)

Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak Peta

(10)

Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kapal Perikanan

(11)

Bagi Hasil Retribusi Jasa Usaha (RJUs) – Pemakaian Kekayaan Daerah

(12)

Bagi Hasil RJUs – Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

(13)

Bagi Hasil RJUs – Tempat Pelelangan

(14)

Bagi Hasil RJUs – Terminal

(15)

Bagi Hasil RJUs – Tempat Khusus Parkir

(16)

Bagi Hasil RJUs – Penyedotan Kakus/Kotoran

(17)

Bagi Hasil RJUs – Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Penginapan/Pesanggrahan/Villa Villa

(18)

Bagi Hasil RJUs – Rumah Potong Hewan

(19)

Bagi Hasil RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal

(20)

Bagi Hasil RJUs – Tempat Rekreasi dan Olah Raga

(21)

Bagi Hasil RJUs – Penyebrangan di atas Aiur

(22)

Bagi Hasil RJUs – Pengelolaan Limah Cair

(23)

Bagi Hsil RJUs – Penjuan Produk Usaha

(24)

Bagi Hasil Retribusi Perijinan tertentu (RPT) – Ijin Mendirikan Bangunan

DEPUTI IV BPKP


(25)

Bagi Hasil RPT – Ijin Tempat Penjuan Minuman Beralkohol

(26)

Bagi Hasil RPT – Ijin Gangguan

(27)

Bagi Hasil RPT - Ijin Trayek

(28)

Bagi Hasil Retribusi Daerah Lainnya.

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Terdiri dari Bagi Hasil Lainnya di luar Pajak dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota

3. Sumber Data dan Dokumen Terkait

Dokumen Dasar yang terkait dengan Proses Pencatatan Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota/Desa meliputi :

1) SKO (Surat Otorisasi Kredit Anggaran) 2) Memo Penyesuaian (Penjurnalan Debet/Kredit transaksi) yang disiapkan dan telah diverifikasi oleh Bagian/Sub Bagian Verifikasi, Biro/Bagian Keuangan Daerah. 3) Bukti Pendukung lain yang sah seperti SPM, Nota Transfer, Daftar Transaksi Posting dan Laporan Bagi Hasil.

4. Pencatatan Transaksi dan Jurnal yang yang diperlukan.

Pencatatannya di buku besar pada saat-saat sebagai berikut :

1) Pada saat anggaran disetujui/disahkan disetujui/disahk an oleh DPRD; 2) Pada saat alokasi anggaran; 3) Pada saat realisasi penerimaannya; 4) Pada saat akhir tahun anggaran (Jurnal Penutup)

DEPUTI IV BPKP


Jurnal selengkapnya adalah sebagai berikut : Saat Pencatatan Anggaran disetujui DPRD

No Perkiraan 6300 9331

Alokasi Anggaran

9431 9531

Realisasi

8710 9531

Akhir Tahun Anggaran Bila realisasi bagi hasil > Estimasi

9331

6300

9531 9431

Bila realisasi bagi hasil < Estimasi

9331

8710

Nama Perkiraan

Debet

Surplus/defisit Tahun Pelaporan Apropriasi Bagi hasil Pendapatan ke Kab/Kota/Desa

Xxx

Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota/Desa Allotment Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota/Desa

Xxx

Bagi Hasil Pendapatan Ke Kab/Kota/Desa Kas di Kas Daerah

xxx

Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Ke Kab/Kota/Desa Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota/Desa

xxx

Allotment Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota/Desa Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota/Desa

xxx

Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota Desa

xxxx

Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota/Desa Surplus/Defisit Tahun Pelaporan

DEPUTI IV BPKP

Kredit

Xxx

Xxx

xxx

xxx Xxx

Xxx

xxx xxx


9531 9431

Allotment Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota/Desa Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendpatan ke Kab/Kota/Desa

xxx xxx

Pencatatan/Jurnal tersebut berlaku untuk semua jenis bagi hasil pendapatan.

4. Penyajian dan Pengungkapan Pos Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota/Desa disajikan pada kelompok tersendiri yaitu setelah kelompok perkiraan belanja dan sebelum dana cadangan. Nilai yang disajikan adalah nilai anggaran dan realisasinya. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Nota Perhitungan Anggaran

sebagai

berikut : 1) Rincian Bagi Hasil Pendapatan per Jenis per Kabupaten/Kota/Desa penerima 2) Besarnya Target dan Realisasi Bagi Hasil Pendapatan untuk mengetahui Tingkat Kinerja 3) Analisa sebab-sebab kegagalan pencapaian target.

Contoh Soal

1. Pada tanggal 30 Maret telah dikeluarkan otorisasi kredit anggaran dengan OKA No. 134/II/BK/2001 untuk anggaran bagi hasil pajak Kendaraan Bermotor ke Kabupaten/Kota sebesar Rp 50.000.000 Perincian

anggaran

tersebut

untuk

Kabupaten

Rejang

Lebong

Rp

10.000.000, Kabupaten Arga Makmur 30.000.000 dan Kabupaten Bengkulu Selatan 10.000.000. Pada tanggal 4 April 2001 diterbitkan SPMU BT untuk bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor

dengan rincian untuk Kab. Rejang Lebong Rp

DEPUTI IV BPKP


10.000.000, Kab Arga Makmur Rp. 30.000.000 dan Kab Bengkulu Selatan Rp 10.000.000.

Diminta :

Jurnal otorisasi Kredit anggaran Pajak Kendaraan Bermotor ke Kabupaten dan Jurnal realisasi bagi hasil ke masing-masing Kabupaten

DEPUTI IV BPKP


BAB VIII

POS-POS DANA CADANGAN

1. Jenis dan Klasifikasi

Dana Cadangan terdiri dari 1) Pembentukan Dana Cadangan Pos ini digunakan untuk membukukan realisasi pembentukan dana cadangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah. 2) Pencairan Dana Cadangan Pos ini digunakan untuk membukuan pencairan dana cadangan yang akan

digunakan

untuk

membiayai

pengeluaran

sesuai

dengan

peruntukkannya.

2. Sumber Data dan Dokumen Terkait 1) Pembentukan Dana Cadangan (1)

Peraturan Daerah mengenai dana cadangan.

(2)

Surat Keputusan Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) mengenai dana cadangan

(3)

SPM yang diterbitkan oleh Unit Perbendaharaan

(4)

Nota Transfer

(5)

Daftar Transaksi dan Posting (Buku Pembantu)

(6)

Laporan Pembentukan Dana Cadangan

2) Pencairan Dana Cadangan (1)

Peraturan Daerah mengenai dana cadangan.

(2)

Surat Keputusan Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) mengenai dana cadangan

(3)

Aplikasi Transfer yang dibuat oleh Unit Perbendaharaan

(4)

Nota Transfer

(5)

Daftar Transaksi dan Posting (Buku Pembantu)

(6)

Laporan Pencairan Dana Cadangan

DEPUTI IV BPKP


3.

Pencatatan Transaksi dan Jurnal yang diperlukan

Pencatatan yang dilakukan oleh Unit Pembukuan untuk perkiraan dana cadangan dibedakan dalam dua garis besar yaitu pada saat Pembentukan Dana Cadangan dan Pencairan Dana Cadangan.

Jurnal selengkapnya pembentukan dan pencairan dana cadangan sebagai berikut : No Perkiraan Perda disahkan Pembentukan dana cad.

6400 9341

Est. Pencairan dana cad.

9041 6400

OKA terbit Pembentukan dana

9441 9541

Est.Pencairan dana cad.

Realisasi pembentukan dana cadangan

8760

Jurnal

Pembiayaan Netto

Debet

xxx

Apropriasi Pembentukan dana cadangan

Xxx

Estimasi Pencairan Dana Cadangan Pembiayaan Netto

xxx

Alokasi Apropriasi pemb Dana Cadangan Allotment Pemb. Dana Cadangan

xxx

Estimasi Pencairan Dana Cadangan Alokasi Est. Est. Pencairan Pencairan Dana Cad.

xx

Pembentukan Dana Cadangan

xxx

0100

Kas di Kas Derah

7900

Jurnal korolari Iinvestasikan dalam Dana

DEPUTI IV BPKP

Kredit

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

xxx


Realisasi Pencairan dana cadangan

3300

Cadangan Dana Cadangan

0100

Kas di Kas Derah

8360

3300 7900

Jurnal Penutup Anggaran Anggaran Pembentukan

Realisasi Pembentukan

Anggaran Anggaran pencairan

Realisasi Pencairan

Xxx Xxx

Pencairan dana Cadangan

Xxx

Jurnal korolari Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

xxx Xxx

Apropriasi Apropriasi Pemb dana dana cadangan Alokasi Apropr Apropr pemb pemb Dana Cadangan

xxx

Allotment Pemb. Pemb. Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan

xxx

Alokasi Est. Est. Pencairan Pencairan Dana Dana Cadangan Est. Pencairan Dana Cadangan

xxx

Pencairan dana Cadangan

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Est. Pencairan dana cad. Yg ydialokasikan

Xxx

4. Penyajian dan Pengungkapan Dana

Cadangan

ditempatkan

setelah

Total

Belanja

dalam

laporan

Perhitungan APBD. Nilai yang disajikan adalah nilai anggaran dan realisasinya. Hal-hal yang perlu diungkapkan pada catatan Laporan Keuangan antara lain :

DEPUTI IV BPKP


1) Peruntukan dari pembentukan Dana Cadangan tersebut. 2) Rencana waktu untuk pembentukan Dana Cadangan mencapai jumlah yang diinginkan. 3) Sebab-sebab tidak tercapainya target pembentukan dana cadangan yang cukup materiil. 4) Pencapaian target dan realisasi penggunaan dana cadangan dan penyimpangannya yang cukup materiil.

CONTOH SOAL

1. Pemerintah Propinsi X telah membentuk Dana Cadangan selama 2 tahun. Selama pembentukan Dana Cadangan tersebut terdapat hal-hal sebagai berikut :

1) Pada tahun ke 2, terdapat kegiatan Rakor Bawasda dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi X.

Karena kurang dana untuk

menutupinya menggunakan Dana Cadangan yang beru dibentuk. 2) Pada tahun ke 3, terjadi bencana banjir di Ibu Kota Propinsi. Karena tidak ada anggaran, Pemerintah Propinsi menggunakan Dana Cadangan untuk menanggulangi banjir tersebut.

Berikan komentar atas kejadian 1) dan 2).

2. Pada tanggal 1 Juli 200x telah diterbitkan Otorisasi Kredit Anggaran untuk

pembentukan dana cadangan pembangunan gedung stadion olahraga dengan OKA No. 100/VII/SG/200x sebesar Rp. 10.000.000,00. Untuk itu telah diterbitkan SPMU-BT untuk pembentukan dana cadangan pembangunan stadion olah raga sebesar Rp. 10.000.000,00. Dana tersebut telah disetor ke rekening Dana Cadangan Pembangunan Gedung Serba Guna di Bank Mandiri cabang Sudirman sebesar Rp. 10.000.000,00.

DEPUTI IV BPKP


Diminta : 1) Jurnal otorisasi kredit anggaran untuk pembentukan dana cadangan 2) Jurnal realisasi pembentukan dana cadangan 3) Jurnal Kolorari yang diperlukan

3. Biro Keuangan telah menerbitkan menerbi tkan alokasi pencairan dana cadangan pembangunan terminal bus dengan OKA No. 123/V/BK/200X tanggal 1 Mei 200X sebesar Rp. 5.000.000,00. Untuk itu pada tanggal 5 Mei 200X telah ditarik dana sejumlah Rp. 5.000.000,00 dari rekening Dana Cadangan Pembangunan Terminal Bus di Bank Mandiri dan disetor ke rekening Kas Daerah dengan STS No. 100/V/KD/200X. Diminta : 1) Jurnal alokasi pencairan dana cadangan 2) Jurnal realisasi pencairan dana cadangan dan penyetoran ke Kas derah 3) Jurnal Kolorari yang diperlukan

DEPUTI IV BPKP


BAB IX POS – POS PEMBIAYAAN 1. Jenis dan Klasifikasi

Pembiayaan mencakup : 1) Transaksi penerimaan yang berasal dari : (1)

Sisa Lebih perhitungan Anggaran

(2)

Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan

(3)

Penerimaan kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/ Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom lain dan lembaga Internasional

(4)

Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan

(5)

Penjualan Investasi Permanen lainnya

(6)

Pinjaman Luar Negeri

(7)

Pinjaman dari Pemerintah Pusat

(8)

Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom lainnya

(9)

Pinjaman dari BUMN/D

(10) Pinjaman dari Bank/ Lembaga Keuangan (11) Pinjaman Dalam Negeri lainnya 2) Transaksi pengeluaran terdiri dari : (1)

Penyertaan Modal Pemerintah

(2)

Pemberian

Pinjaman

kepada

BUMN/

BUMD/

Pemerintah

Pusat/

Pemerintah Dawerah Otonom lainnya dan Lembaga Internasional

(3)

Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan

(4)

Penyertaan dalam Investasi Permanen lainnya

(5)

Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

(6)

Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

(7)

Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Otonom lainnya

(8)

Pembayaran Pokok Pinjaman kepada BUMN/D

(9)

Pembayaran Pokok Pinjaman ke Bank/ Lembaga Keuangan

(10) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri lainnya DEPUTI IV BPKP


2.

Sumber Data dan Dokumen Terkait

1) Penerimaan Pembiayaan (1) Surat Persetujuan Kepala Daerah dan DPRD yang memutuskan tentang penerimaan dari suatu pembiayaan (misal penjualan aset daerah yang dipisahkan). (2) Dokumen Pelelangan yang disusun oleh Unit Perlengkapan. (3) Surat Penunjukan Kerja. (4) Surat Tanda Setoran/ Nota Transfer dari Kas Daerah.

2) Pengeluaran Pembiayaan (1) Rencana Pengeluaran Pembiayaan yang telah disetujui DPRD (2) MOU antara Kepala Daerah dengan pihak ketiga (missal MOU Penyertaan Modal Pemerintah). (3) SPMU yang dibuat Unit Perbendaharaan (4) Nota Transfer dari Kas Daerah (5) Daftar Transaksi Posting (Buku Pembantu) (6) Laporan Pertanggung Jawaban.

3. Pencatatan Transaksi dan Jurnal yang diperlukan

Jurnal pencatatan transaksi penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut : No. Perk.

Jenis Perkiraan

Debet

9601

Estimasi Penggunaan SiLPA

Xxx

Kredit

SiLPA

Perda APBDdisahkan APBDdisahkan

6400 Penggunaan SiLPA

8810 6200

Jurnal penutup

6200

Pembiayaan Netto Penggunaan SiLPA

xxx Xxx

SiLPA tahun pelaporan SiLPA tahun pelaporan

DEPUTI IV BPKP

xxx Xxx


9601 6100 8810

Transaksi Penerimaan Pembiayaan selain SiLPA Perda APBD disahkan

OKA diterbitkan

Realisasi penerimaan

0100 8815 8820

8825

8830 8835 8840 8845 8850 8855 8860

Estimasi Penggunaan SiLPA Akumulasi SiLPA Penggunaan SiLPA

Xxx xxx Xxx

Estimasi Penerimaan Pembiayaan Pembiayaan Netto

Xxx

Estimasi Penerimaan dari transakasi yang dialokasikan Alokasi Estimasi penerimaan transaksi

Xxx

Kas di Kas Daerah

Xxx

Penerimaan Penjualan asset yang dipisahkan Penerimaan kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/ Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom lain dan lembaga Internasional Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Penjualan Investasi Permanen lainnya Pinjaman Luar Negeri Pinjaman dari Pemerintah Pusat Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom lainnya Pinjaman dari BUMN/D Pinjaman dari Bank/ Lembaga Keuangan Pinjaman Dalam Negeri lainnya DEPUTI IV BPKP

xxx

Xxx

Xxx Xxx

Xxx

Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx


Jurnal kolorari Pelepasan Investasi permanen

7100

1100 1200

1300 1400

Kolorari Penerimaan Pinjaman DN & LN

7400

5100

Diinvestasikan Investasi Permanen

dalam

Penyertaan Modal Pemda Pinjaman kpd BUMN/BUMD/PemPus/D O lain , LK Penyertaan Modal dlm. Proy. Pemb Investasi perma nen lainnya

xxx

Xxx

Xxx Xxx

Dana yg hrs disediakan utk pembayaran hutang jk panjang Hutang jk. Panjang

Jurnal Transaksi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut :

DEPUTI IV BPKP


Pada saat Pencatatan Perda disahkan

No Perk. 6400 9751

Otorisasi Anggaran Anggaran

9801

9851

Realisasi

8910

0100

Nama perkiraan Pembiayaan Netto

Debet

Kredit

Xxx

Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan(Penyertaan modal pemerintah)

xxx

Alokasi Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan(penyertaan modalpemerintah) Allotment Pengeluaran Pembiayaan(Penyertaan modal pemerintah)

Xxx

Pengeluaran Pembiayaan(penyertaan Modal Pemerintah) Kas di Kas Daerah

Xxx

Investasi Permanen(Penyertaan Modal Pemerintah Daerah) Diinvestasikan dalam Investasi Permanen

Xxx

Hutang Jangka Panjang

Xxx

Xxx

xxx

Jurnal Korolari 1100

7100

5100

7400

Jurnal Penutup Anggaran(A Anggaran(A khir Tahun)

9751

Xxx

Dana Yang harus disediakan untuk pembayaran hutang

Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Pemerintah)

DEPUTI IV BPKP

Xxx

Xxx


Jurnal Penutup Realisasi

9801

Alokasi Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Pemerintah)

9851

Allotment Pengeluaran Pembiayaan (Penyertyaan Modal Pemerintah) Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Pemerintah) Pembiayaan Netto Tahun Pelaporan

8910

6400

Xxx

Xxx

xxx

xxx

4. Penyajian dan Pengungkapan Pos Pembiayaan dalam Laporan Perhitungan Anggaran ditempatkan setelah perhitungan Surplus/Defisi. Karena posisinya di bawah surplus/divisit sering disebut sebagai pos di bawah garis (bellow the line).

Hal-hal yang perlu diungkapkan mengenai pembiayaan antara lain 1) Rencana penerimaan untuk menutup defisit dan penggunaan dana surplus serta realisasinya berikut perinciannya. 2) Pencapaian target

DEPUTI IV BPKP


CONTOH SOAL 1. Penerimaan Pembiayaan

Pada tanggal 1 Juli 200X telah dikeluarkan otorisasi untuk menarik dana pinjaman dari BUMN

sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan OKA No.

123/VII/BK/200X. Berdasarkan OKA tersebut telah direalisasikan penarikan pinjaman dari BUMN pada tanggal 10 Juli 200X sebesar Rp. 4.000.000,00, dan disetor ke rekening Kas Daerah dengan STS No. 789/VII/KD/200X.

Diminta :

1) Jurnal Otorisasi penarikan dana pinjaman 2) Jurnal realisasi pencairan dana pinjaman 3) Jurnal kolorari yang diperlukan

2. Pengeluaran Pembiayaan.

1) Pada tanggal 25 Oktober telah dikeluarkan otorisasi untuk mengangsur pokok pinjaman dari pemerintah Daerah otonom lainnya sebesar Rp 30.000.000,- dengan OKA No. 453/X/BK/2001. Berdasarkan OKA tsb di atas

telah direalisasikan pembayaran pokok

pinjaman dari Pemerintah Ddaerah lainnya pada tanggal 20 Desember 2001 dengan SPMU-BT No.234/XII/2001 sebesar Rp.30.000.000,-

Diminta : (1) Jurnal otorisasi pembayaran pokok pinjaman (2) Jurnal realisasi pembayaran pokok pinjaman (3) Jurnal Korolari yang terkait

2) Pada tahun 200x Pemerintah Propinsi Jambi mengalami defisit sebesar Rp 500.000.000,00. Apakah Pemerintah Propinsi Jambi boleh mengadakan pengeluaran pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada BUMD

DEPUTI IV BPKP


yang sedang mengalami defisit dimana bila tidak disuntik dana BUMD tersebut akan mengalami kesulitan membayar gaji pegawai. Berikan pendapat dan komentar anda

DEPUTI IV BPKP


DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Buku 3

Pos-pos Perhitungan APBD

Pokja IV Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah, Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, KMK No. 355/KMK.07/2001, Edisi 2 (Januari 2002) , halaman 22-26. 2. Sistem Akuntansi Akuntansi Keuangan Daerah Buku 3 Pos-pos Perhitungan APBD, ibid halaman 76-126 3. Sistem Akuntansi Akuntansi Keuangan Daerah Buku 3 Pos-pos Perhitungan APBD, ibid halaman 130-147 4. Sistem Akuntansi Akuntansi Keuangan Daerah Buku 3 Pos-pos Perhitungan APBD, ibid halaman 151-156. 5. Sistem Akuntansi Akuntansi Keuangan Daerah Buku 3 Pos-pos Perhitungan APBD, ibid halaman 162-269. 6. Paper Modul Pelatihan Laporan Perhitungan Anggaran 7. Sistem Administrasi Keuangan Daerah Buku Buku I, Pusdiklatwas BPKP Edisi ke dua, 2000 8. Sistem Administrasi Keuangan Daerah Buku II, Pusdiklatwas BPKP Edisi ke dua, 2000

DEPUTI IV BPKP

Akuntansi Dasar 3

Recommend Documents