Ahli Hukum WNA

PERMOHONAN PENGGUNAAN AHLI HUKUM WARGA NEGARA ASING

Pengertian : 1)

Ahli Hukum Warga Negara Asing adalah setiap orang warga negara asing yang menguasai dengan baik hukum dari negara asalnya, atau hukum dari negara lain dan atau hukum internasional.

2)

Kantor Konsultan Hukum adalah suatu persekutuan perdata yang didirikan oleh para Ahli Hukum Warga Negara Indonesia yang mempunyai tugas memberikan pelayanan  jasa hukum kepada kepada masyarakat di luar pengadilan pengadilan (nonlitigasi). (nonlitigasi).

Dasar Hukum : 1)

2)

Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.01.HT.04.02 Tahun 1997 tanggal 14 Juli 1997 tentang Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing oleh Kantor Konsultan Hukum Indonesia. Undan Undang-U g-Und ndang ang Nomor Nomor 18 Tahun Tahun 2003 2003 tentan tentangg Advoka Advokatt (Lemba (Lembaran ran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2003).

Persyaratan : a.

Perjanjian kerja antara Kantor Konsultan Hukum Indonesia dengan Ahli Hukum Warga Negara Asing yang akan dipekerjakan sebagai karyawannya, dilegalisir oleh Notaris.

b.

Data yang lengkap dari Ahli Hukum Warga Negara Asing tersebut yaitu : 1. Riwayat hidup (curriculum vitae). 2. Foto copy ijasah (dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal Ahli hukum Warga Negara Asing). 3. Surat keterangan pengalaman kerja. 4. Surat keterangan sebagai anggota dari organisasi profesi hukum di luar negeri (dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal Ahli hukum Warga Negara asing). 5. Surat keterangan sebagai pengacara aktif yang dikeluarkan oleh lembaga resmi di luar negeri (dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal Ahli hukum Warga Negara Asing). 6. Foto copy dokumen keimigrasian. 7. Pasfoto ukuran 4X6 sebanyak 2 lembar.

c.

Memperoleh rekomendasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang menyatakan bahwa Ahli Hukum Warga Negara Asing yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar pencegahan atau penangkalan Direktorat Jenderal imigrasi.

d.

Surat keterangan kegiatan alih pengetahuan dari dunia pendidikan dan penelitian hukum dari instansi terkait Ahli Hukum Warga Negara Asing, minimum 10 (sepuluh)  jam setiap bulan.

e.

Bagi permohonan perpanjangan penggunaan izin kerja Ahli Hukum Warga Negara Asing, selain melampir persyaratan tersebut, juga melampirkan foto copy Surat Izin Kerja dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun sebelumnya.

Prosedur : Pimpinan Kantor Konsultan Hukum Indonesia mengajukan permohonan untuk penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing dan perpanjangan penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perihal mempekerjakan Ahli Hukum Warga Negara Asing dengan tembusan kepada: Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Binapenta) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 





ALIR PROSES PERSETUJUAN IJIN MEMPERKERJAKAN ADVOKAT ASING

Direktorat Jenderal IMIGRASI 2

1

Kantor Advokat Indonesia

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

3

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

PERADI

Direktur Perdata

Kantor Advokat Indonesia

7

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

5

Direktur Perdata

Tembusan Surat Pengantar SK disampaikan kepada:

DEPNAKERTRANS RI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KANTOR PAJAK PERADI

6

4

Subdirektorat Hukum Perdata Umum

Keterangan: 1. Kantor Advokat mengurus Surat Cegah Tangkal ke Direktorat Jenderal Imigrasi dan Rekomendasi dari Perhimpunan Advokat Indonesia. 2. Berkas permohonan yang sudah lengkap diajukan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktur Perdata. 3. Seluruh berkas yang masuk dikirim ke Subdirektorat Hukum Perdata Umum untuk diperiksa kelengkapan dan proses lebih lanjut. 4. Permohonan yang memenuhi persyaratan dibuatkan konsep SK Advokat untuk kemudian diparaf oleh Direktur Perdata. 5. Konsep SK Advokat Asing yang telah dibubuhi paraf Direktur Perdata dikirim ke Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk ditandatangani. 6. Direktur Perdata membuat surat pengantar kepada Kantor Advokat, dengan tembusan ke beberapa instansi. 7. SK Advokat Asing dan surat pengantar yang telah ditandatangani siap untuk dikirim ke kantor advokat.