HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA (INDONESIAN ASSOCIATION OF ENVIRONMENTAL HEALTH) Kantor : Bintaro Business Center, Jalan Veteran No 1-i Bintaro – Jakarta Selatan Sekretariat : Gedung Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta ! Jln! "ang Je#at $% Jakarta Selatan- 1&1&', (el)! '&1 *&+1& %a. '&1 *&&&+* /e#site : 0 : 000!0e#-hakli!om 2-mail : s ekr eta ria ri a t3 )) ha kli45 aho o! om
RANCANGAN UNTUK DIBAHAS DALAM MUNAS 2015 KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VI HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR : 06/MUNAS-VI/HAKLI/2015 TENTANG ANGGARAN DASAR HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA (HAKLI
Bahwa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yang bertujuan mencapai masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 194 diperlukan peran serta dan pengabdian dan segenap warga !egara Indonesia" Bahwa sesuai amanat UUD 4 #amandemen$ Pasal %&' ayat #1$ (etiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin) bertempat tinggal)dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas dilaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang antara lain untuk mencapai lingkungan kehidupan yang sehat dan harmonis) sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik" Untuk itu perlu adanya wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan) martabat dan etika pro*esi) pembinaan dan pengembangan pro*esi serta pengamalan dan pengawasan ilmu pengetahuan dan tekhnologi kesehatan lingkungan" Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah nomor ++ tahun %,14 tentang -esehatan .ingkungan yang secara khusus mengatur pembangunan di bidang kesehatan lingkungan untuk mencapai lingkungan kehidupan yang sehat dan harmonis" Undang/Undang nomor 0+ tahun %,14 tentang enaga -esehatan pasal , ayat #1$ #%$ dan #0$ mengamanatkan hanya ada satu organisasi pro*esi enaga -esehatan .ingkungan" Dengan 2ahmat uhan 3ang Maha sa disertai dengan keadaan dan keinginan luhur) berdasarkan berdasarkan ilmu pengetahuan) ketrampilan dan sikap yang dimiliki d imiliki sesuai kebijakan Pemerintah 2I) dengan ini menyempurnakan 5nggaran Dasar 'impunan 5hli -esehatan .ingkungan # '5-.I $ yang didirikan pada tanggal 1% 5pril 19&, dan Ikatan -ontrolier -esehatan Indonesia # I--I $ yang didirikan pada tanggal (eptember tahun 19 menjadi sebagai berikut 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HAKLI adalah Organisasi Profesi Kesehatan Lingkungan di Indonesia berdasar Pengesahan – Kepmenkumham no : AHU – 00005!0"0#0"$% 00005!0"0#0"$% &P'P : !!(!#5)0* – 0"#000% +ank ,andiri no -ek : 126-00-0656146-7
B5B I" !5M5) 75-U D5! MP5 -DUDU-5! Pasal 1 #1$ 8rganisasi ini bernama 'impunan 5hli -esehatan .ingkungan Indonesia disingkat '5-.I atau untuk hubungan internasional dipakai terjemahan The Indonesian Association of Environmental Health disingkat I5'" #%$ 8rganisasi 8rganisasi ini didirikan di Bandung Bandung awa Barat Barat pada tanggal 1%/,4/19&, #dua #dua belas bulan 5pril tahun seribu (embilan ratus delapan puluh$ untuk jangka waktu yang tidak di tentukan lamanya" #0$ Pengurus Pusat '5-.I berkedudukan di Ibukota !egara 2epublik Indonesia" #4$ Pengurus Daerah) cabang dan -omisariat '5-.I berkedudukan di wilayah kerja masing/masing" masing/masing" B5B II" 5(5() UU5! UU5! D5! D5! (I:5 Pasal % #1$ 8rganisasi berasaskan Pancasila" #%$ 8rganisasi 8rganisasi bertujuan menghimpun) menghimpun) membina ) mengembangkan mengembangkan dan mengamalkan mengamalkan IP- di bidang kesehatan lingkungan dalam mencapai lingkungan yang sehat" #0$ 8rganisasi 8rganisasi merupakan pro*esi pro*esi di bidang -esehatan .ingkungan .ingkungan yang yang bersi*at terbuka" B5B III" (5U( D5! :U!;(I Pasal 0 (5U( 'impunan 5hli -esehatan .ingkungan Indonesia merupakan satu /satunya organisasi pro*esi kesehatan lingkungan di Indonesia sebagaimana dimaksud Undang/undang !omor 0+ tahun %,14 tentang enaga -esehatan pasal , ayat #%$ yang telah disahkan dengan -eputusan Menteri 'ukum dan 'ak 5
Pasal 4 :U!;(I 'impunan 5hli -esehatan .ingkungan Indonesia ber*ungsi sebagai6 1" Pemersatu> %" Pemberdaya> 0" Pembina dan Pengayom > bagi pro*esi kesehatan lingkungan di Indonesia serta berperan sebagai ad?okator untuk penentuan kebijakan kesehatan lingkungan" B5B I@" U(5'5 U5M5 Pasal #1$ Menggalang persatuan dan kesatuan semua kompetensi dan potensi pro*essional anggota" #%$ Meningkatkan peranan dan pengabdian anggota kepada masyarakat dalam upaya pelayanan pro*esi kesehatan lingkungan" #0$ Menyelenggarakan penelitian) pengembangan dan peningkatan kompetensi pro*esional anggota di bidang IP- kesehatan lingkungan" #4$
Menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan pemerintah) swasta maupun organisasi kemasyarakatan di bidang kesehatan lingkungan baik di dalam maupun di luar negeri guna menunjang perwujudan ?isi dan misi organisasi"
#$ Meningkatkan pro*esionalitas melalui serti*ikasi keahlian khusus di bidang kesehatan lingkungan" #+$ Mengembangkan upaya praktek mandiri dibidang kesehatan lingkungan B5B I@" -5!;;855! Pasal + #1$ 5nggota '5-.I terdiri dari tenaga kesehatan di bidang sanitasi lingkungan) entomologi kesehatan) mikrobiologi kesehatan dan tenaga kesehatan lingkungan lainnya" #%$ -eanggotaan organisasi terdiri dari 4 #empat$ macam) yaitu anggota biasa) anggota luar biasa) anggota kehormatan) dan anggota muda" #0$ 5nggota '5-.I mempunyai hak dan kewajiban #4$ -etentuan =ketentuan tentang keanggotaan 'impunan 5hli -esehatan .ingkungan
HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA (INDONESIAN ASSOCIATION OF ENVIRONMENTAL HEALTH) Kantor : Bintaro Business Center, Jalan Veteran No 1-i Bintaro – Jakarta Selatan Sekretariat : Gedung Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta ! Jln! "ang Je#at $% Jakarta Selatan- 1&1&', (el)! '&1 *&+1& %a. '&1 *&&&+* /e#site : 000!0e#-hakli!om 2-mail : s ekr eta ria t3 )) ha kli45 aho o! om
Indonesia diatur dalam 5nggaran 2umah angga B5B @" (U(U!5! D5! 55 -25 82;5!I(5(I) --U5(55! 82;5!I(5(I) U;5( D5! 77!5!; P!;U2U( 82;5!I(5(I Pasal A #1$ Ditingkat !asional dibentuk Pengurus Pusat '5-.I" #%$ Ditingkat Pro?insi dibentuk Pengurus '5-.I Pro?insi" #0$ Ditingkat -abupaten -ota dibentuk Pengurus '5-.I -abupaten-ota" #4$ Di unit kerja yang telah memiliki %, orang anggota atau lebih bisa membentuk Pengurus '5-.I -omisariat yang kedudukannya menginduk kepada Pengurus '5-.I -abupaten-ota" #$ (usunan 8rganisasi dan tata kerja serta susunan Pengurus Pusat) Pengurus '5-.I Pro?insi) pengurus '5-.I -abupaten-ota dan Pengurus '5-.I -omisariat di atur dalam 5nggaran 2umah angga" #+$ -riteria Pengurus '5-.I Pusat) Pro?insi) -abupaten-ota dan -omisariat di atur dalam 5nggaran 2umah angga" Pasal & --U5(55! 82;5!I(5(I I!;-5 !5(I8!5. #1$ -ekuasaaan tertinggi di tingkat !asional adalah Musyawarah !asional # MU!5( $ yang diadakan setiap #lima$ tahun" #%$ -ekuasaaan MU!5( sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 6 a" Merubah) menyusun dan menetapkan 5nggaran Dasar dan 5nggaran 2umah angga b" Membahas dan menetapkan tika Pro*esi) (tandar -ompetensi -erja) (tandar Minimal Pelayanan Pro*esi dan (tandar Pro*esi untuk disyahkan oleh Menteri -esehatan" c" Membahas) menerima dan mengesahkan atau menolak pertanggungbjawaban pelaksanaan program kerja pengurus lama" d" Membahas dan menetapkan 2encana (tratejik '5-.I" e" Memilih dan menetapkan -etua Umum dan (ekretaris enderal Pengurus Pusat '5-.I"
*" ata tertib pemilihan dan pelantikan Pengurus Pusat diatur dalam 5nggaran 2umah angga g" Memilih dan menetapkan -etua -olegium -esehatan .ingkungan '5-.I" h" Menetapkan rencana penyelenggaraan Musyawarah -erja !asional # MU-2!5( $ periode berikutnya) yang dilaksanakan sekurang/kurangnya dua kali selama masa bakti kepengurusan" i" Bagi pengurus yang dinyatakan tidak akti* berdasarkan hasil sidang pleno Pengurus Pusat dalam MU-2!5( dapat dilakukan penggantian antar waktu sesuai dengan kebutuhan organisasi '5-.I #0$ ata ertib Musyawarah -erja !asional di atur dalam 5nggaran rumah angga Pasal 9 --U5(55! 82;5!I(5(I I!;-5 P28@I!(I #1$ -ekuasaan tertinggi di tingkat daerah adalah Musyawarah Pro?insi # MU(P28@ $ yang diadakan setiap #lima$ tahun sekali" #%$ -ekuasaan MU(P28@ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 6 a" Merumuskan rencana aksi program Pro?insi yang berpedoman pada 2encana (tratejik '5-.I" b" Membahas) menerima dan mengesahkan atau menolak pertanggung jawaban pelaksanaan berdasarkan rencana aksi program pengurus lama '5-.I pro?insi" c" Memilih dan menetapkan -etua dan (ekretaris Pengurus Pro?insi serta menyampaikan hasil MU(P28@ ke Pengurus '5-.I Pusat" d" Menetapkan keputusan = keputusan lainnya sesuai dengan batas wewenang untuk tingkat pro?insi" e" Pelantikan Pengurus '5-.I Pro?insi dilakukan oleh Pengurus Pusat '5-.I" *" Bagi Pengurus '5-.I Pro?insi yang dinyatakan tidak akti* berdasarkan hasil pleno dapat di usulkan pengganti antar waktu dengan mengusulkan ke Pengurus Pusat '5-.I untuk pengesahan" #0$ ata ertib Musyawarah Pro?insi di atur dalam 5nggaran rumah angga Pasal 1,
--U5(55! 82;5!I(5(I I!;-5 -5BUP5!-85 #1$ -ekuasaan tertinggi di tingkat -abupatenkota adalah Musyawarah
-abupatenkota#MU(-5B-8$ yang diadakan setiap #lima$ tahun" #%$ -ekuasaan MU(-5B-8 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi 6 a" Menyusun rencana aksi kegiatan berdasarkan rencana aksi program Pro?insi" b" Memilih pengurus cabang dan menyampaikan hasil MU(-5B-8 ke Pengurus '5-.I Pro?insi untuk di syahkan" c" Pelantikan Pengurus '5-.I -abupaten-ota dilakukan oleh Pengurus Pro?insi" d" Bagi Pengurus '5-.I -abupaten-ota yang dinyatakan tidak akti* berdasarkan hasil pleno dapat di usulkan pengganti antar waktu dengan mengusulkan ke Pengurus '5-.I Pro?insi untuk pengesahan #0$ ata ertib Musyawarah -abupaten-ota di atur dalam 5nggaran rumah angga Pasal 11 --U5(55! 82;5!I(5(I I!;-5 -8MI(52I5 #1$ -ekuasaan tertinggi di tingkat komisariat adalah Musyawarah komisariat # MU(-8M $ yang diadakan setiap #lima$ tahun" #%$ -ekuasaan MU(-8M sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi 6 a" Menyusun pokok/pokok kegiatan berdasarkan rencana aksi kegiatan -abupaten-ota" b" Memilih pengurus -omisariat dan menyampaikan hasil MU(-8M ke -abupaten-ota untuk di syahkan" c" Pelantikan Pengurus '5-.I -omisariat dilakukan oleh Pengurus '5-.I -abupaten-ota" #0$ ata ertib Musyawarah -omisariat di atur dalam 5nggaran rumah angga Pasal 1% ugas Dan 7ewenang Pengurus #1$ Pengurus Pusat '5-.I menentukan arah ) kebijakan dan strategi organisasi serta pokok = pokok program secara !asional #%$ Pengurus '5-.I Pusat membentuk .embaga) unit strategi dan unit pelaksana) sesuai dengan beban kerja) tantangan) peluang dan kebutuhan organisasi #0$ .embaga yang dibentuk dimaksudkan untuk
a" Pengkajian dan Pengembangan IP- dan kepro*esian -esehatan .ingkungan b" Pengembangan (umber Daya Manusia di bidang -esehatan .ingkungan c" Pengembangan kewirausahaan dan penggalangan kemitraan d" Pengembangan serti*ikasi keahlian dan pro*esionalisme e" Pelaksana administrasi harian kesekretariatan" #4$ Pengurus Pro?insi dan -abupaten-ota-omisariat menyelenggarakan kegiatan administrasi organisasi) menyusun dan melaksanakan program kerja dan kegiatan berdasarkan arah) kebijakan dan strategi serta program !asional yang disesuaikan dengan karakteristik dan masalah spesi*ik setempat" #$ -etentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Pengurus '5-.I Pro?insi) Pengurus '5-.I -abupaten-ota) dan Pengurus '5-.I -omisariat ditetapkan Pengurus Pusat" Pasal 10 .MB5;5 I!;;I 82;5!I(5(I #1$ .embaga inggi 8rganisasi terdiri atas6 Dewan Penasehat> Dewan Pengawas> -omite Penegak tik dan Disiplin> -omite Perlindungan 'ukum> serta -olegium -esehatan .ingkungan" #%$ Dewan Penasehat bertugas6 a" memberikan pengayoman kepada Pengurus b" memberikan saran =saran yang berkaitan dengan arah dan tujuan organisasi #0$ Dewan Pengawas organisasi bertugas 6 a" melakukan pengawasan kinerja Pengurus Pusat b" memberikan saran dan pertimbangan kepada Pengurus Pusat c" memberikan penghargaan kepada Pengurus Pusat #4$ -omite Penegak tik) dan Disiplin6 a" Menyusun Pedoman Penegakan tik dan Disiplin" b" Melaksanakan tugas Penegakan tikdan Disiplin sesuai dengan Pedoman Penegakan tik dan Disiplin"
#$ -omite Perlindungan 'ukum bertugas6 a" Menyusun Pedoman Perlindungan 'ukum b" Melaksanakan tugas Perlindungan 'ukum sesuai dengan Pedoman Perlindungan 'ukum #+$ -olegium -esehatan .ingkungan) bertugas6 a" mengembangkan cabang disiplin ilmu dan nomenklatur kesehatan lingkungan b" mengembangkan standar pendidikan enaga -esehatan .ingkungan #A$ -etentuan tentang susunan) pemilihan) pembentukan dan tata kerja Dewan penasehat) Dewan Pengawas) -omite) dan -olegium 8rganisasi diatur dalam 5nggaran rumah tangga Pasal 14 P!;5MBI.5! -PUU(5! #1$ -epemimpinan '5-.I bersi*at kolekti* dan mengedepankan pro*esionalisme #%$ -eputusan diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mu*akat #0$ 5pabila ayat #%$ tidak dapat dicapai maka keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak" B5B @I" --5355! 82;5!I(5(I Pasal 1 #1$ -ekayaan organisasi terdiri dari 6 a" barang tidak bergerak b" barang bergerak c" 2ekening ;iro-orantabungan #%$ Uraian tentang sumber) peruntukan dan pengelolaan kekayaan organisasi diatur dalam 5nggaran 2umah angga" B5B @II" 5.5 -.!;-5P5! Pasal 1+
8rganisasi 'impunan 5hli -esehatan .ingkungan Indonesia # '5-.I $ mempunyai atribut berupa -artu anda 5nggota #-5$) Motto .embaga .ogo) Mars) 'ymne)
(tempel) Pin) Pataka) Bendera) !askah dan ata Cara Pelantikan Pengurus yang di tetapkan oleh Musyawarah !asional" B5B @III" P2UB5'5! 5!;;525! D5(52 Pasal 1A 5nggaran Dasar dapat dirubah dan harus disahkan dalam Musyawarah !asional dengan jumlah suara sekurang = kurangnya dua pertiga dari yang hadir secara sah" B5B I" PMBUB525! 82;5!I(5(I Pasal 1& 8rganisasi ini hanya dapat di bubarkan bila ada mu*akat bulat dari musyawarah nasional yang di selenggarakan khusus untuk maksud itu B5B " -!U5! P25.I'5! Pasal 19 (egala sesuatu yang belum di tetapkan dalam 5nggaran Dasar akan diatur dalan anggaran 2umah angga dan hal = hal yang dapat menimbulkan pena*siran yang berlainan akan di tetapkan oleh Pengurus Pusat B5B I" -!U5! P!UUP Pasal %, 5nggaran Dasar ini disahkan dalam MU(357525' !5(I8!5. @I '5-.I tahun %,1 dan berlaku sejak di tetapkan Di tetapkan di 6 akarta Pada anggal 6 1% 5pril %,1 PIMPI!5! MU(357525' !5(I8!5. @I 'IMPU!5! 5'.I -('55! .I!;-U!;5! I!D8!(I5 #'5-.I$ Ditandatangani oleh6 -etua 6 Dr" -hambali) (-M")MPPM 7akil -etua 6 (ubardan 2ochmat) M"(i) Dipl" ( (ekretaris 6 (jamsul 5ri*in (-M")M"pid 5nggota 6 1" Muhammadong) (-M") M"-es" %" 5khsin Munawar) ((")M"-(
KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VI HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR : !"/ MUNAS VI / HAKLI/ 2015 TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA ( HAKLI
B5B I -5!;;855! Pasal 1 -eanggotaan '5-.I terdiri dari anggota biasa) anggota luar biasa) dan anggota kehormatan" Pasal % 5nggota Biasa #1$ 5nggota biasa adalah para ahli di bidang kesehatan lingkungan atau tenaga kesehatan lingkungan) warga !egara Indonesia yang berpendidikan tinggi dan atau bekerja menekuni pekerjaan di bidang sanitasi lingkungan) entomologi kesehatan) mikrobiologi kesehatan dan tenaga k esehatan lingkungan lainnya" #%$ -eanggotaan biasa bersi*at akti* dan sesuai dengan standar kuali*ikasi pro*esi" #0$ Penetapan anggota biasa yang dimaksud dalam ayat #1$ diatas dilakukan melalui proses penda*taran oleh pengurus Cabang atau Pengurus Daerah untuk -abupaten atau kota yang belum memiliki Pengurus Cabang #4$ Persyaratan dan standar kuali*ikasi pro*esi di tetapkan oleh Pengurus Pusat Pasal 0 5nggota .uar Biasa #1$ 5nggota luar biasa adalah mereka yang bekerja di bidang kesehatan lingkungan dan atau sanitasi lingkungan) entomologi kesehatan) mikrobiologi kesehatan dan tenaga kesehatan lingkungan lainnya yang di tetapkan oleh pengurus " #%$ -eanggotaan luar biasa bersi*at akti* dan sesuai dengan standar kuali*ikasi pro*esi Pasal 4 5nggota -ehormatan #1$ 5nggota kehormatan adalah mereka yang diangkat pengurus sebagai penghargaan
atas kontribusinya di bidang kesehatan lingkungan dan atau sanitasi lingkungan) entomologi kesehatan) mikrobiologi kesehatan dan tenaga kesehatan lingkungan lainnya yang di tetapkan oleh pengurus" #%$ -eanggotaan kehormatan bersi*at akti* dan sesuai dengan standar kuali*ikasi pro*esi Pasal 5nggota Muda #1$ 5nggota Muda adalah mahasiswa tahun terakhir program studi D0D4(1 -esehatan .ingkungan dan mahasiswa pendidikan pro*esi kesehatan lingkungan" #%$
Penetapan anggota muda yang dimaksud dalam ayat #1$ diatas dilakukan melalui proses penda*taran oleh pengurus -abupaten-ota atau Pengurus Pro?insi untuk -abupaten-ota yang belum memiliki Pengurus Cabang Pasal +
#1$ 5nggota biasa memiliki hak a" Mempunyai hak satu suara b" Mempunyai hak memilih dan dipilih c" Mempunyai hak membela diri dan mendapatkan bantuan hokum bila diperlukan #%$ 5nggota biasa mempunyai kewajiban a" 7ajib membayar iuran dan biaya lain yang ditetapkan oleh organisasi pro*esi b" 7ajib membina hubungan baik dan jiwa korps di antara para anggota c" 7ajib mentaati keputusan organisasi dan melaksanakan usaha = usaha untuk mencapai tujuan organisasi Pasal A 5nggota luar biasa) anggota kehormatan) dan anggita muda wajib mendukung usaha = usaha untuk mencapai tujuan organisasi" Pasal & DI(IP.I! 82;5!I(5(I #1$ 5nggota Biasa) .uar biasa) kehormatan) dan anggota muda wajib mentaati menjunjung tinggi dan melaksanakan 5D) 52) kode etik dan disiplin Pro*esi
'5-.I" #%$ Bagi anggota Biasa) .uar Biasa) -ehormatan dan angota Muda yang tidak memenuhi ayat #1$ dikenakan sanksi" #0$ Bentuk pelanggaran dan tata cara penegakan disiplin Pro*esi ditetapkan oleh Pengurus Pusat" #4$ Bentuk dan tata cara pemberian sanksi terhadap pelanggaran 5D) 52 ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan 8rganisasi" #$ Bentuk dan tata cara pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik Pro*esi ditetapkan oleh -omite Penegak tik dan Disiplin" B5B II -P!;U2U(5! Bagian kesatu (usunan Pengurus Pasal 9 #1$ Pengurus Pusat '5-.I) terdiri atas a" (eorang -etua Umum b" (ebanyak =banyaknya #lima$ orang -etua c" (eorang (ekretaris endral d" (ebanyak =banyaknya % #dua$ orang sekretaris e" (ebanyak =banyaknya % #dua$ orang Bendahara *" (ebanyak/banyaknya + #enam$ orang -etua Departemen dan anggota" #%$ Uraian pekerjaan # job description $ disusun oleh PP '5-.I) dan disampaiakn kepada yang bersangkutan pada saat meminta kesediaan sebagai pengurus" #0$ 5pabila dalam periode berjalan ada Pengurus '5-.I yang tidak akti*) -etua Umum dan (ekretaris enderal bisa mengganti dengan anggota 'akli lain" #4$ -riteria pengurus tidak akti* ditetapkan oleh Pengurus Pusat" #$ Perubahan ini ditetapkan melalui (urat -eputusan PP '5-.I dan diumumkan kepada semua *ihak yang terkait"
Pasal 1, #1$ Pengurus Pro?insi '5-.I) terdiri atas a" (eorang -etua b" (ebanyak =banyaknya 0 #tiga$ orang 7akil -etua c" (ebanyak =banyaknya % #dua$ orang sekretaris d" (ebanyak =banyaknya % #dua$ orang Bendahara e" -etua/ketua bidang dan 5nggota sesuai dengan kebutuhan program #%$ Uraian pekerjaan #job description$ disusun oleh Pengurus Pro?insi '5-.I) dan disampaikan kepada yang bersangkutan pada saat meminta kesediaan sebagai pengurus" #0$ 5pabila dalam periode berjalan ada Pengurus Pro?insi '5-.I yang tidak akti*) -etua bisa mengusulkan penggantian kepada PP '5-.I" #4$ -riteria pengurus tidak akti* ditetapkan oleh Pengurus Pro?insi" #$ Perubahan ini ditetapkan melalui (urat -eputusan PP '5-.I dan diumumkan kepada semua *ihak yang terkait" Pasal 11 #1$ Pengurus -abupaten-ota '5-.I terdiri atas a" (eorang -etua b" (eorang 7akil -etua c" (ebanyak =banyaknya % #dua$ orang sekretaris d" (ebanyak =banyaknya % #dua$ orang Bendahara e" -etua/ketua (eksi dan 5nggota sesuai dengan kebutuhan program #%$ Uraian pekerjaan # job description $ disusun oleh Pengurus -abupaten-ota '5-.I) dan disampaikan kepada yang bersangkutan pada saat meminta kesediaan sebagai pengurus" #0$ 5pabila dalam periode berjalan ada Pengurus -abupaten-ota '5-.I yang tidak akti*) -etua bisa mengusulkan penggantian kepada Pengurus Pro?insi '5-.I" #4$ -riteria pengurus tidak akti* ditetapkan oleh Pengurus -abupaten-ota) #$ Perubahan ini ditetapkan melalui (urat -eputusan Pengurus -abupaten-ota
'5-.I dan diumumkan kepada semua *ihak yang terkait" Bagian kedua Masa -erja Pengurus Pasal 1% #1$ Masa kerja Pengurus Pusat di tentukan #lima $ tahun" #%$ 5pabila MU!5( tidak dapat diadakan dalam waktu yang telah ditetapkan maka penggantian pengurus Pusat dapat dilakukan melalui (idang Istimewa #0$ Dalam hal seorang -etua Umum pilihan Munas atau (idang Istimewa tidak dapat melaksakan tugas) dalam masa jabatannya maka digantikan oleh -etua I sebagai Pelaksana ugas sampai Munas berikutnya #4$ Dalam hal seorang (ekretaris enderal pilihan Munas atau (idang Istimewa tidak dapat melaksakan tugas) dalam masa jabatannya maka digantikan oleh 7akil (ekretaris sebagai Pelaksana ugas sampai Munas berikutnya" Pasal 10 #1$ Masa kerja Pengurus Pro?insi di tentukan #lima $ tahun" #%$ 5pabila MU(P28@ tidak dapat diadakan dalam waktu yang telah ditetapkan maka penggantian Pengurus Pro?insi dapat dilakukan melalui (idang .uar Biasa" #0$ Dalam hal seorang -etua pilihan MU(P28@ atau (idang .uar Biasa tidak dapat melaksakan tugas) dalam masa jabatannya maka digantikan oleh 7akil -etua I sebagai Pelaksana ugas sampai MU(P28@ berikutnya" Pasal 14 #1$ Masa kerja Pengurus -abupaten-ota di tentukan #lima $ tahun" #%$ 5pabila MU(C5B tidak dapat diadakan dalam waktu yang telah ditetapkan maka penggantian Pengurus Cabang dapat dilakukan melalui Musyawarah .uar Biasa #0$ Dalam hal seorang -etua pilihan MU(C5B atau Musyawarah .uar Biasa tidak dapat melaksakan tugas) dalam masa jabatannya maka digantikan oleh 7akil -etua sebagai Pelaksana ugas sampai Muscab berikutnya" Bagian ketiga Cara Pemilihan Pengurus Pasal 1 #1$ Pengurus Pusat harus terbentuk selama MU!5( #%$ Pemilihan Pengurus Pusat dilaksanakan dengan sistem *ormatur"
#0$ :ormatur berjumlah ganjil) paling sedikit # lima $ orang dengan unsur = unsur sebagai berikut 6 a" (eorang Pimpinan MU!5( b" (eorang Pengurus Pusat lama c" iga orang atau lebih peserta daerah yang di pilih dalam sidang pleno #4$ :ormatur berwenang memilih -etua Umum dan (ekretaris endral #$ Pengurus Pusat lainnya dipilih oleh -etua Umum dan (ekretaris enderal" #+$ Pengurus Pusat yang baru terpilih dalam waktu selambat = lambatnya 1 # satu $ bulan setelah MU!5( sudah harus melengkapi susunan Pengurus Pusat) -etua dan anggota Departemen) mengangkat Penasehat dan Dewan Pertimbangan 8rganisasi serta menyusun Program kerja !asional" #A$ Pengurus Pusat yang baru terpilih dalam waktu selambat = lambatnya 0 # tiga $ bulan sejak pengurusan inti ditetapkan telah membentuk .embaga = lembaga atau Unit = unit strategis sebagai perangkat kerja organisasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi #&$ -etentuan lain yang belum diatur) ditetapkan dalam ata ertib MU!5(" Pasal 1+ #1$ Pengurus Pro?insi '5-.I harus terbentuk selama MU(P28@ #%$ Pemilihan Pengurus Pro?insi dilaksanakan dengan sistem *ormatur" #0$ :ormatur berjumlah ganjil) paling sedikit # lima $ orang dengan unsur = unsur sebagai berikut 6 a" (eorang Pimpinan MU(P28@ b" (eorang Pengurus Pro?insi lama c" iga orang atau lebih peserta kabupatenkota yang di pilih dalam sidang pleno #4$ :ormatur berwenang memilih -etua Umum dan (ekretaris yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan" #$ Pengurus Pro?insi lainnya dipilih oleh -etua Umum dan (ekretaris" #+$ Pengurus Pusat yang baru terpilih dalam waktu selambat = lambatnya 1 # satu $ bulan setelah MU(P28@ sudah harus melengkapi susunan Pengurus Pusat) -etua dan anggota Departemen mengangkat penasehat dan Dewan Pertimbangan organisasi serta menyusun Program kerja Pro?insi"
#A$ Pengurus Pro?insi yang baru terpilih dalam waktu selambat = lambatnya 0 # tiga $ bulan sejak pengurusan inti ditetapkan telah membentuk .embaga = lembaga atau Unit = unit strategi sebagai perangkat kerja organisasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi #&$ -etentuan lain yang belum diatur) ditetapkan dalam MU(P28@" Pasal 11 -2I2I5 P!;U2U( Para :ungsionair Pengurus Pusat) Pro?insi) -abupaten-ota) dan -oisariat harus minimal memenuhi kriteria sebagai berikut 6 a" BertaEwa kepada uhan 3ang Maha sa b" ujur dan mempunyai integritas tinggi c" (ehat asmani dan 2ohani d" (ekurang = kurangnya telah 0 #tiga$ tahun menjadi anggota '5-.I e" Belum pernah tercela selama bekerja baik politis maupun administrati* *" 5nggota biasa '5-.I Pasal 1% PMBI!55! #1$ Pembinaan Pengurus Pro?insi dilakukan oleh Pengurus Pusat #%$ Pembinaan Pengurus -abupaten-ota dilakukan oleh Pengurus Pro?insi #0$ Pembinaan Pengurus -omisariat dilakukan oleh Pengurus -abupaten-ota B5B III -!U5! UMUM MU(357525' !5(I8!5.) (ID5!; I(IM75) (ID5!; .U52 BI5(5 D5! MU(357525' .U52 BI5(5 Pasal 10 -!U5! MU(357525' !5(I8!5. #1$ Peserta musyawarah !asional adalah a" (eluruh Pengurus Pusat b" (eluruh Dewan pertimbangan 8rganisasi c" (eluruh pengurus daerah dengan sebanyak = banyaknya 4 #empat$ pengurus
Daerah d" (eluruh Pengurus Cabang dengan sebanyak = banyaknya % #dua$ orang pengurus Cabang e" Peninjau #%$ MU!5( dianggap sah apabila dihadiri sekurang = kurangnya setyengah ditambah satu dari jumlah peserta MU!5(" 5pabila jumlah tersebut tidak tercapai maka munas ditunda selama 1 #satu$ jam) apabila setelah waktu penundaan tersebut jumlah peserta masih belum tercapai maka dengan persetujuan *orum yang ada MU!5( dapat dianggap sah untuk dilaksanakan #0$ MU!5( menetapkan tata tertib Musyawarah nasional #4$ 'ak suara dalam MU!5( diatur dalam tata tertib MU!5( Pasal 14 -!U5! (ID5!; I(IM75) (ID5!; .U52 BI5(5 D5! MU(357525' .U52 BI5(5 (idang istimewa) sidang .uar Biasa dan musyawarah .uar Biasa baru dapat di selenggarakan apabila terjadi hal = hal yang mendesak untuk diadakannya) dengan ketentuan sebagai berikut6 1" (idang istimewa apabila disetujui sekurang = kurangnya dua pertiga dari jumlah Pengurus Pro?insi %" (idang .uar biasa apabila disetujui sekurang = kurangnya dua pertiga dari jumlah Pengurus Cabang 0" Musyawarah .uar Biasa apabila disetujui sekurang =kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota biasa B5B I@ PMB!U-5! D5! P!;5!;-55! .MB5;5 82;5!I(5(I Pasal 1 PMB!U-5! .MB5;5 I!;;I 82;5!I(5(I #1$ .embaga inggi 8rganisasi adalah Penasehat) Dewan Pertimbangan 8rganisasi) -omite Penegak tik dan Disiplin serta -olegium -esehatan .ingkungan" #%$ Penasehat dapat dibentuk di tingkat Pusat) Pro?insi) dan -abupaten-ota #0$ Dewan Pertimbangan 8rganisasi dan -olegium -eilmuan 8rganisasi hanya dibentuk oleh Pengurus Pusat
Pasal 1+ PMB!U-5! .MB5;5 -(-UI: 82;5!I(5(I #1$ .embaga ksekuti* 8rganisasi adalah (ekretariat ksekuti* dan .embaga Diklat F (erti*ikasi" #%$ (ekretariat ksekuti* dan .embaga Diklat F (erti*ikasi hanya dibentuk oleh Pengurus Pusat Pasal 1A P!;5!;-55! -U5 D5! 5!;;85 .MB5;5 I!;;I 82;5!I(5(I #1$ Pengangkatan Penasehat organisasi6 a" Di tingkat Pusat dilakukan oleh Pengurus Pusat selambat =lambatnya 0#tiga$ bulan setelah Musyawarah !asional b" Di tingkat Pro?insi dilakukan oleh Pengurus Pro?insi selambat =lambatnya % #dua$ bulan setelah MU(P28@" c" Di tingkat -abupaten-ota dilakukan oleh Pengurus -abuoaten-ota selambat = lambatnya % #dua$ bulan setelah MU(C5B" d" (usunan Penasehat disesuaikan dengan kebutuhan e" Pengangkatan penasehat di tetapkan dengan surat keputusan Pengurus" #%$ Pengangkatan Dewan Pertimbangan 8rganisasi6 a" Dilakukan oleh Pengurus Pusat selambat =lambatnya 0#tiga$ bulan setelah Musyawarah !asional b" (usunan Dewan Pertimbangan 8rganisasi disesuaikan dengan kebutuhan c" -riteria Dewan Pertimbangan organisasi di pertimbangkan berdasarkan keahlian) penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta kemampuan komunikasi d" Pengangkatan Dewan Pertimbangan 8rganisasi di tetapkan dengan surat keputusan Pengurus Pusat" #0$ Pengangkatan -olegium -esehatan .ingkungan6 a" Dilakukan oleh Pengurus Pusat berkoordinasi dengan -etua -olegium terpilih dan Pengurus 5sosiasi Perguruan inggi -esehatan .ingkungan Indonesia selambat =lambatnya 0#tiga$ bulan setelah Musyawarah !asional b" (usunan -olegium -esehatan .ingkungan disesuaikan dengan kebutuhan c" -riteria keanggotaan kolegium dipertimbangkan berdasakan keahlian dan
peminatan yang tinggi pada keilmuan -esehatan .ingkungan" d" Pengangkatan -olegium -esehatan .ingkungan di tetapkan dengan surat keputusan Pengurus Pusat" #4$ -riteria Penasehat) Dewan Pertimbangan dan -olegium dipertimbangkan berdasarkan posisi strategis politis dan mempunyai komitmen serta peminatan maupun kepedulian terhadap bidang kesehatan lingkungan #$ Uraian lebih lanjut tentang dewan =dewan ditetapkan oleh Pengurus Pusat" Pasal 1& P!;5!;-55! -U5 D5! 5!;;85 .MB5;5 -(-UI: #1$ Pengangkatan (ekretariat ksekuti*6 a" (ekretaris ksekuti* PP '5-.I diangkat oleh Pengurus Pusat dengan metode seleksi" b" Ikatan (ekretaris ksekuti* berdasarkan -ontrak -erja untuk % #dua $ tahun" c" Besarnya nilai kontrak harus berada diatas UM2 D-I akarta" d" (usunan (ekretariat ksekuti* disesuaikan dengan kebutuhan e" (ekretaris ksekuti* mengusulkan kebutuhan sta* secretariat kepada PP '5-.I" (ekretaris ksekuti* merupakan pelaksana tugas kesekretariatan PP '5-.I" *" -riteria (ekretaris ksekuti* dipertimbangkan berdasarkan ketrampilan dan peminatan yang tinggi pada kesekretriatan PP '5-.I" g" Pengangkatan (ekretaris ksekuti* di tetapkan dengan surat keputusan Pengurus Pusat" #%$ atalaksana 8rganisasi dan Pedoman -erja (ekretariat ksekuti* ditetapkan oleh PP '5-.I" B5B @ --5355! 82;5!I(5(I Pasal 19 (UMB2 --5355! -ekayaan organisasi diperoleh dari 6 a" Iuran pangkal dan bulanan anggota b" Bagi hasil proyek organisasi
c" 2etribusi pemberian rekomendasi d" (umbangan Donatur e" (umber lain yang sah dan tidak mengikat *" Pengiriman iuran kepada Bendahara Pengurus yang lebih tinggi selambat = lambatnya tanggal 1, bulan berikutnya Pasal %, B!U- --5355! 82;5!I(5(I Bentuk kekayaan organisasi terdiri dari6 a" Barang tidak bergerak adalah berupa gedung) tanah) peralatan kantor dan rumah tangga b" Barang bergerak adalah barang yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan organisasi yaitu mobil) sepeda motor dll" c" (urat/surat berharga dan rekening atas nama organisasi" Pasal %1 P!;;U!55! --5355! -ekayaan organisasi dipergunakan untuk6 a" Biaya operasional organisasi sesuai dengan 2encana 5nggaran Belanja" b" Biaya proyek organisasi yang sudah disetujui oleh 2apat -erja ahunan" c" Biaya in?estasi" Pasal %% P!;.8.55! IU25! 5!;;85 #1$ Untuk -elancaran program organisasi besarnya iuran di tetapkan sebagai berikut 6 a" Uang pangkal sebesar 2p" ,",,,)/ #lima puluh ribu rupiah$ untuk setiap anggota) dengan perincian ,G untuk pengurus Pusat dan %G untuk Pengurus Pro?insi dan %G untuk Pengurus -abupaten-ota" b" Uang iuran bulanan ditentukan masing = masing pengurus daerah #minimal 2p" 1,",,,) maHimal 2p" %",,,)/$) dengan perincian 1,G untuk Pengurus Pusat) % G untuk Pengurus Pro?insi dan +G untuk pengurus -abupaten-ota" c" Besarnya retribusi pemberian rekomendasi ditentukan oleh masing/ masing Pengurus Pro?insi dengan perincian % G untuk Pengurus Pro?insi dan AG
untuk Pengurus -abupaten-ota" d" Besarnya retribusi pemberian (-P ditentukan oleh Pengurus Pusat" e" Penggunaan kekayaan organisasi harus ada persetujuan dari Pengurus 8rganisasi #%$ Pengiriman uang iuran ditujukan kepada Bendahara Pengurus yang lebih tinggi selambat = lambatnya tanggal 1, bulan berikutnya" Pasal %0 P!;.8.55! D5! P!;575(5! #1$ Pengelolaan dan pengawasan kekayaan diarahkan untuk memperoleh man*aat sebesar/besar kepentingan organisasi dan anggota '5-.I" #%$ -ekayaan organisasi dapat diman*aatkan untuk modal usaha yang berkaitan dengan kepro*esionalan -esehatan .ingkungan" #0$ Pengelolaan dan pengawasan kekayaan dilakukan secara pro*essional dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku" #4$ Pengawasan internal dilakukan sekurang/kurangnya sekali dalam setahun menjelang diselenggarakan 2apat -erja ahunan" #$ 5pabila dianggap perlu dilakukan pengawasan ekternal sekali dalam satu periode menjelang diselenggarakan Musyawarah !asional" B5B @I 5.5 -.!;-5P5! 82;5!I(5(I #1$ -artu anda 5nggota #-5$ diterbitkan oleh Pengurus Pro?insi dengan nomor -5 ditetapkan oleh Pengurus Pusat sesuai kode #-ode Pro?insi) -ode -abupaten dan !omor 5nggota$ #%$ Bentuk -5 sesuai dalam lampiran> #0$ (eragam dan PI! anggota terdiri dari seragam resmi dan seragam kerja dengan warna dan model sesuai dalam lampiran> #4$ Motto lembaga) logo) pataka) stempel sesuai dengan contoh dalam lampiran" B5B @II -!U5! P25.I'5! Pasal %4
(egala sesuatau yang belum di tetapkan dalam anggaran 2umah angga dan hal/hal yang dapat menimbulkan pena*siran yang berlainan akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat B5B @III -!U5! P!UUP Pasal % 5nggaran 2umah angga ini disyahkan dalam Musyawarah !asional ke @I tahun %,1 dan berlaku sejak ditetapkan" Di tetapkan di 6 akarta Pada anggal 6 1% 5pril %,1 PIMPI!5! MU(357525' !5(I8!5. @I 'IMPU!5! 5'.I -('55! .I!;-U!;5! I!D8!(I5 #'5-.I$ Ditandatangani oleh6 -etua 6 Dr" -hambali) (-M")MPPM 7akil -etua 6 (ubardan 2ochmat) M"(i) Dipl" ( (ekretaris 6 (jamsul 5ri*in (-M")M"pid 5nggota 6 1" Muhammadong) (-M") M"-es" %" 5khsin Munawar) ((")M"-(
