ANGGARAN DASAR CV. …………………… BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1.Perseroan ini bernama CV.KALIFAH KARYA GRUB (KKG) CV.KALIFAH BERSAUDARA GRUB (KBG) CV.BATE JAYA GRUB CV. ................................. 2.CV .................. ini berkedudukan di Desa BAB II JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2 CV ................... ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3 1. Menjadi leveransir , supplier, grosir, agen dan/ atau distributor dari segala macam barang
2.
3.
4.
5.
6. 7.
8.
yang dapat diperdagangkan serta menjadi komisioner dari perusahaan – perusahaan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri Menjalankan usaha di bidang pemborongan proyek – proyek pekerjaan umum termasuk dan tidak terbatas pada pekerjaan – pekerjaan bangunan — bangunan gedung, rumah, jalan, dermaga, jembatan,pengairan, pembukaan lahan dan bangunan – bangunan umum lainnya, serta pekerjaan – pekerjaan – pekerjaan instalasi antara lain instalasi air, listrik , telekomunikasi, konstruksi, sebagai pelaksana (kontraktor). Menjalankan usaha di bidang perencana umum dan teknik, arsitektur, pengawasan / supervisi, sipil / struktur, pengukuran, survai, penyelidikan, planology, geology, feasibiliti study, pepipaan, drainase, instalasi mechanical, mekanika tanah, irigasi (bendungan dan waduk ), transportasi, jalan, jalan rel, jembatan, eksplorasi darat, pembangkit tenaga, distribusi , transmisi, dan manajement proyek. Menjadi leveransir , supplier, grosir, agen dan/ atau distributor dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan serta menjadi komisioner dari perusahaan – perusahaan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri Menjalankan Usaha – usaha dalam bidang pertanian dalam arti luas, antara lain perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, termasuk juga industri – industry hilir yang berkaitan dengan bidang – bidang tersebut di atas Menjalankan usaha di bidang konveksi / garmaent. Menjalankan Usaha di bidang Event Organizer, penyediaan SPG untuk menjual atau promosi suatu produk dan jasa, sosialisasi suatu produk / jasa atau program dari suatu institusi atau pemerintah, penyelenggaraan konser amal, penyaluran bakat seperti bintang iklan / sinetron, dan pemain sepak bola/ bidang olah raga lainnya dan event – even lainnya. Serta usaha – usaha lainnya, baik yang bergerak dengan jasa atau non jasa.
BAB IV M O DAL Pasal 4
1. Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu harus ternyata dari buku – buku perseroan 2. Bagian masing – masing persero dalam modal perseroan tidak ditentukan besarnya, tetapi setiap waktu harus ternyata dalam buku – buku perseroan. a. Para persero masing –masing dikreditur dalam buku perseroan pada rekening modal mereka untuk penyetoran – penyetoran uang atau nilai pemasukan – pemasukan benda dalam perseroan yang telah dilakukan oleh mereka, sebagai bukti, maka untuk tiap – tiap pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah yang ditandatangani oleh persero pengurus. b. Selainnya uang atau benda , persero pengurus memasukkan pula dalam perseroan : tenaga, kecakapan dan kerajinan mereka, demikian guna mengurus serta menjalankan perseroan dengan sebaik – baiknya. 3. Penambahan modal ke dalam perseroan dan pengambilan sebagian modal masing – masing persero dari perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua persero. 4. Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan, masing – masing persero mempunyai hak dan menanggung beban – beban perseroan menurut perbandingan jumlah – jumlah yang telah dimasukkan oleh masing – masing ke dalam perseroan , demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat 3. 5. Modal prseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tidak dapat dipindahkan ke tangan asing, demikian maka seluruh persero hanya dapat terdiri dari Warga Negara Indonesia
BAB V PENGURUSAN PERSEROAN SERTA HAK DAN KEWAJIBAN PESERO PENGURUS Pasal 5
1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh persero pengurus dengan gelaran Direktur 2. Direktur bertanggungjawab , berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga , baik di dalam maupun di luar pengadilan, mengikat orang lain dengan perseroan atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk : 1. Meminjamkan uang atau meminjam uang. 2. Memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta tetap untuk/ kepunyaan perseroan. 3. Mengikat perseroan sebagai penjamin. 4. Menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan perseroan, harus mendapat persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh semua persero lainnya. 3. Persero pengurus, tanpa mengurangi tanggungjawabnya, berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya (mereka) kekuasaan atau kekuasaan- kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat kuasa. Dan atas persetujuan dewan pendiri. 4. Pekerjaan – pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan perseroan diatur dan dibagi antara persero pengurus secara musyawarah dan mufakat. 5. Persero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya akan ditetapkan oleh para persero bersama dan dapat dirubah oleh mereka menurut keadaan. Dalam buku – buku perseroan gaji – gaji dan pengeluaran – pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan,
BAB VI WEWENANG PERSERO KOMANDITER PASAL 6
Persero komanditer setiap waktu berhak , asal saja pada waktu jam dan hari kerja, melihat semua buku – buku dan surat – surat perseroan,memerikasa kas, dan barang perseroan , serta memasuki halaman – halaman, gedung – gedung dan kantor – kantor yang dipergunakan perseroan, dan para persero pengurus wajib memberi segala keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh persero komanditer. BAB VII TAHUN BUKU, NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI PASAL 7
1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (Satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (Tiga Puluh Satu) Desember , pada akhir bulan desember tiap – tiap tahun , buku – buku perseroan ditutup. 2. Selambat –lambatnya dalam 3 (tiga ) bulan setelah buku – buku perseroan ditutup, oleh para persero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan rugi laba, dan setelah disetujui oleh segenap para pesero , neraca tersebut ditandatangani oleh segenap persero sebagai tanda pengesahan . 3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan para pesero pengurus pesero dari tanggung jawab mereka atas segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan – tindakan yang telah mereka itu ternyata dalam buku – buku perseroan. 4. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu terdapat perselisihan antara para persero yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka : a. Masing – masing pihak berhak memohon kepada hakim yang berwajib di tempat kedudukan perseroan untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapat mereka masing – masing,
b. Para arbiter itu berhak melihat semua buku – buku dan surat – surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang – orang yang jujur, dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir . c. Para persero harus tunduk kepada keputusan para arbiter tersebut.
BAB VIII KEUNTUNGAN , DANA CADANGAN DAN KERUGIAN PASAL 8
1. Keuntungan bersih perseroan tiap – tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba – rugi (neraca) yang telah disetujui dan disahkan tersebut di atas akan dibagi antara antara para pesero masing – masing .menurut perbandingan pemasukan mereka dalam perseroan. a. jika keuntungan bersih perseroan tiap tiap tahun nya dengan pemasukan yang sama di antara semua perseroan maka ke untungan bersih di bagi sama dengan mengikut sertakan kas b. jika keuntungan bersih peseroan tiap tiap tahun nya dengan pemasukan setiap persero nya berbeda maka keuntungan bersih di bagi berdasarkan pemasukan setiap perseronya masing masing 2. Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut di atas, jika dianggap perlu, maka dengan persetujuan segenap para pesero, dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu, sebagian untuk mengadakan atau menambahkan dana cadangan. Dana Cadangan, jika diadakan, terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan – tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan, dan uang cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan 3. Kerugian perseroan dipikul oleh para pesero masing – masing menurut perbandingan pemasukan – pemasukan mereka dalam modal perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa pesero komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam modal perseroan
BAB IX KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN Pasal 9
1. RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran telah mencapai dua pertiga dari jumlah undangan. 2. Apabila ayat satu di atas tidak tercapai kuorum kehadirannya maka ditunggu sampai satu jam kemudian. 3. Apabila masa tunggu telah dilaksanakan dan kuorum kehadiran belum mencapai dua pertiga maka RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN dapat dimulai dengan syarat kuorum kehadiran mencapai 50 %(lima puluh) persen ditambah satu. Jika tidak tercapai juga maka hak suara ditunda dijadwalkan kembali 7 (tujuh) hari kemudian. 4. Yang berhak mengikuti RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN adalah orang yang namanya tercantum dalam Akte Pendirian Dan Donatur 5. Setiap peserta RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN hanya mempunyai 1 (satu) hak suara. 6. Keputusan RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN dapat diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak tercapai kata mufakat maka dapat dilakukan voting. 7. Voting dianggap sah apabila tercapai suara lima puluh persen ditambah satu dari peserta yang hadir. 8. Hal-hal yang diputuskankan dalam RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN tidak termasuk: a. Perubahan Anggaran Dasar, b. Pasal 14 ayat 1 dan pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar ini.(tindau kembali ,sesuaikan) 9. Keputusan RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN mengikat bagi semua persero dan Donatur
BAB ….. DONATUR
BAB X JAJARAN DIREKSI Pasal 10
1. CV. ………. diurus dan dipimpin oleh Direktur. 2. Direksi Terdiri Dari Direktur , Wakil Direktur 1 Dan Wakil Direktur 2. 3. Jabatan Direksi berakhir, jika: a. Mengundurkan diri; b. Meninggal dunia; c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pendiri.
BAB XI TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 11
1. Direktur berhak mewakili CV. …….. di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: a. Menjual atau memindahkan asset; b. Menjual atau memindahkan saham harus dengan persetujuan Dewan Pendiri
2. a. Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili CV. ………….. b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,maka yang menggantikan nya adalah wakil direktur I salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili CV. ……. dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pendiri. 3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur atau Anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. BAB XII RAPAT DIREKSI Pasal 13
1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu: a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi ; b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Pendiri. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini. 2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,tanggal, waktu, dan tempat rapat. 4. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan CV. Sejahtera atau tempat kegiatan usaha CV. Sejahtera. Apabila semua anggota Direksi hadir, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 5. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur dalam hal Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur yang dipilih oleh dan dari antara Anggota Direksi yang hadir. 6. Seorang Anggota Direksi tidak dapat diwakili dalam Rapat Direksi. 7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila 50% + 1 jumlah dari yang mempunyai hak suara. 8. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 9. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat yang akan menentukan keputusan berdasarkan bebagai pertimbangan. 10. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. 11. Direktur dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan
ketentuan semua Anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
BAB XIIII DEWAN PENDIRI Pasal 14
1.Dewan Pendiri terdiri dari 3 (tiga) orang yang merintis dan memprakarsai berdirinya CV…………… 2. Anggota Dewan Pendiri ………
BAB XV TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENDIRI Pasal 15
1. Dewan Pendiri dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor CV. Sejahtera berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh CV. Sejahtera dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainlain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 2. Dalam menjalankan tugas, Dewan Pendiri berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap Anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Pendiri. Pasal 16
1.Dewan Pendiri sewaktu-waktu berhak memanggil Direksi dalam hal perbaikan kinerja Direksi bila dianggap perlu. 2. Dewan Pendiri berhak mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi bila dalam menjalankan tugasnya menyimpang dari Anggaran Dasar dan peraturan Perseroan. 3. Bersama Direksi, Dewan Pendiri berwenang untuk melakukan revisi Anggaran Dasar dan peraturan lainnya bila dianggap perlu.
BAB XVI RAPAT DEWAN PENDIRI Pasal 17
1.Dewan Pendiri dapat mengadakan rapat untuk membuat peraturan-peraturan atau kebijakankebijakan yang diperlukan. 2. Dewan Pendiri dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila ada permasalahan yang dianggap penting. 3. Rapat Dewan Pendiri dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. 4. Hasil Rapat Dewan Pendiri dianggap sah bila rapat dihadiri oleh lima puluh persen ditambah satu dari jumlah anggota Dewan Pendiri.
BAB XX MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUNAN ATAU PENGUNDURAN DIRI Pasal 20
1. Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya bersama – sama dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia itu : a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris , maka mereka dalam perseroan ini harus diwakili oleh seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa. b. Bilamana (para) ahi ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan sebagai pesero, maka para pesero lainnya yang menreuskan perseroan berkewajiban untuk dalam waktu seamba – lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada (para) ahli waris pesero yang meninggal dunia tersebut, bagian para pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga. 2. Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 3 ayat 2, perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesro lainnya dengan kewajiban bagi para pesro yang meneruskan untuk dalam waktu selambat – lambatnya 3 (tiga) bula sesudahnya, membayar secara tunai kepada pesero yang keluar, bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga. 3. Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan , maka pesro itu dianggap telah keluar dari perseroan 1 (satu) hari sebelum keputusan pailisemen atau pengampunan itu dijatuhkan oleh hakim , dan dalam hal demikian perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya, akan tetapi dengan kewajiban untuk, dalam waktu selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar kepada wakil menurut hukum dari pesero yang bersangkutan bagian pesero itu dalam perseroan baik karena pemasukan dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga. 4. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka – angka dan daftar – daftar perhitungan terakhir.
BAB XXI MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI BAGIAN DARI PERSEROAN PASAL 21
1. Masing –masing persero tidak diperbolehkan melepaskan , menggadaikan tau membebani bagiannya dalam perseroan tanpa persetujuan para pesero lainnya. 2. Perjanjian – perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasa ini tidak berlaku terhadap perseroan. BAB XXII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PASAL 22
Jika perseroan bubar, maka likuidasinya akan dilakukan akan diakukan oleh para pesero pengurus kecuai jika para pesero mengambil keputusan lain. BAB XXIII PERATURAN PENUTUP PASAL 23
Hal – hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh pesro dengan persetujuan bersama.
