B - SORE
MAKALAH ANGGARAN DASAR RUMAH RUMAH TANGGA MUHAMMADIYAH
Kelompok Anggota : Handito Annas Barlian
JURUSAN TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK 2017
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa , karena
atas
limpahan
Rahmat
dan
Hidayah-Nya
kami
dapat
menyelesaikan makalah dengan judul “Anggaran dasar muhammadiyah”. Harapan penyusun semoga makalah ini dapat memberikan sumbangan yangberarti dan berguna . Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan baik dari segi materi yang disajikan maupun dari struktur bahasa yang digunakan, itu semua tidak lain disebabkan oleh keterbatasan
yang
penyusun
miliki,
untuk
itu
penyusun
sangat
mengharapkan kritik, saran dan koreksi yang membangun dari para pembaca. Akhir kata mudah-mudahan makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembacaSekalian.
BAB II
PEMBAHASAN A. Sejarah Perumusan Muqaddimah
Anggaran
Dasar
Muhammadiyah
disusun
dan
dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusuino sebagai hasil penyorotan dan pengungkapan kembali terhadap pokok-pikiran pokok-pikiran yang dijadikan dasar amal usaha dan perjuangan Kyai Ahmad Dahlan dengan menggunakan wadah persyarikatan Muhamnadiyah. Rumusan "Muqaddimah" diterima dan disahkan oleh Muktamar Muhammadiyah ke 31 yang dilangsungkan di kota Yogyakarta pada tahun 1950, setelah melewati penyempurnaan segi redaksional yang dilaksanakan oleh sebuah team yang dibentuk oleh sidang Tanwir. Team ponyempurnaan tersebut anggota-anggotanya terdiri dari 1) Buya HAMKA 2) K.H. Farid Ma'ruf 3) Mr. Kasman Singodimedjo serta 4) Zain Jambek.
B. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah Disusun dan dirumuskan baru pada periode Ki Bagus Hadikusumo, sebab-sebabnya antara lain a. Belum adanya kepastian rumusan tentang cita-cita dan dasar perjuangan Muhammadiyah Kyai Ahmad Dahlan membangun Muhammadiyah bukannya didasarkan pada teori yang terlebih dahulu dirumuskan secara ilmiyah dan sistematis. Akan tetapi apa yang telah diresapinya dari pemahaman agama yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits beliau segera diwujudkan dalam amalan yang nyata. Oleh karena
itu Kyai Ahmad Dahlan lebih tepat dikatakan sebagai seorang ulama yang praktis, bukannya ulama teoritis. Pada awal perjuangan Muhammadiyah, keadaan serupa itu tidak mengaburkan penghayatan seseorang terhadap Muhammadiyah, baik ia seorang Muhammadiyah sendiri ataupun seorang luar yang berusaha memahaminya. Akan tetapi serentak Muhammadiyah semakin luas serta bertambah banyak anggota dan simpatisannya mengakibatkan semakin jauh mereka dari sumber gagasan.Karena itu wajar apabila terjadi kekaburan penghayatan terhadap dasardasar pokok yang menjadi daya pendorong Kyai Ahmad Dahlan dalam menggerakkan persyarikatan Muhammadiyah.
"Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang. Segala puji bagi Allah yang mengasuh semua alam; yang Maha Pemurah dan Penyayang; yang memegang pengadilan pada hari kemudian; Hanya kepada Kau hamba menyembah dan hanya kepada Kau hamba mohon pertolongan; Berilah petunjuk kepada hamba jalan yang lempang; Jalan orang-orang yang telah Kau beri kenikmatan, yang tidak dimurkai dan tidak tersesat lagi" . (al-Qur'an surat al-Fatihah).
"Saya ridha, bertuhan kepada Allah, beragama kepada Islam dan bernabi kepada Muhammad Rasulullah Shallal ahu 'alaihi wasallam”. a.) Amma ba'du, Bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan ta'at kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia. b.) Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat-iradat) Allah atas kehidupan manusia c.) Masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diujudkan di atas dasar keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong-royong bertolong-tolongan dengan
bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pada pengaruh syaitan dan hawa nafau. Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci, adalah satu-satunya Pondok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya. d.) Menjunjung tinggi hukum Allah lebih dari pada hukum yang manapun juga, adalah kawajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-Tuhan kepada Allah. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw. dan diajarkan kepada unmatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat. e.) Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa sebagai yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang, terutama ummat Islam, ummat yang percaya akan Allah dan Hari Kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci itu; beribadah
kepada
Allah
dan
berusaha
segiat-giatnya
mengumpulkan segala kekuatan dan mempergunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di dunia ini, dengan niat yang murni-tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan
karunia
Allah
dan
ridla-Nya
belaka
serta
mempunyai rasa tanggung-jawab di khadirat Allah atas segala perbuatannya; lagi pula harus sabar dan tawakkal bertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya, atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya dengan penuh pengharapan akan perlindungan dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa. f.) Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah dan didirong oleh firman Allah
dalam
al-Qur'an
:
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung.
[217] Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah;
sedangkan
munkar
ialah
segala
perbuatan
yang
menjauhkan kita dari pada-Nya.
Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah atau 18 Nopember 1912 Miladiyah oleh Almarhum K.H.Ahmad Dahlan didirikanlah suatu Persyarikatan sebagai "GERAKAN ISLAM' dengan nama "MUHAMMADIYAH" yang disusun denganmajlis-majlis (Bagianbahgian)nya, mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan "syura" yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau Muktamar. g.) Kesemuanya
itu
perlu
untuk
menunaikan
kewajiban
mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti Sunnah Rasul-Nya, Nabi Muhamnad saw, guna mendapatkan karunia dan ridla-Nya, di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentosa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah, sehingga merupakan : "Suatu negara yang indah, bersih, suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampun". Maka degan Muhammadiyah ini mudah-mudahan ummat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang Syurga "Jannatun Na'imi' dengan keridlaan Allah Yang Rahman dan Rahim.
C. Identitas Dan Asas Muhammadiyah 1. Hakekat “Muqaddimah ad Muhammadiyah” Muqaddimah Aggaran Dasar Muhammadiyah merupakan kesimpulan dari perintah dan ajaran AL-Qur’an dan sunnah tentang pengabdian manusia kepada Allah swt. Amal dan perjuangan setiap manusia muslim yang sadar. Ia menjiwai dan menapaskan semangat pengabdian dan perjuangan
itu
ke
dalam
tubuh
dan
segala
gerak
organisasi
Muhammadiyah dan dengan demikian ia juga menjiwai Anggaran Dasar Muhammadiyah
2. Fungsi “Muqaddimah Ad Muhammadiyah” Bagi persyarikatan Muhammadiyah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah berfungsi sebagai ."Jiwa dan semangat pengabdian serta perjuangan persyarikatan Muhammadiyah".
D. Keanggotaan Muhammadiyah 1) Anggota Biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Warga Negara Indonesia beragama Islam
Laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah
Menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah
Bersedia
mendukung
dan
melaksanakan
usaha-usaha
Muhammadiyah
Mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal.
2) Anggota Luar Biasa ialah seseorang bukan warga negara Indonesia,
beragama Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah serta bersedia mendukung amal usahanya.
3) Anggota Kehormatan ialah seseorang beragama Islam, berjasa
terhadap
Muhammadiyah
dan
atau
karena
kewibawaan
dan
keahliannya diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah. 4) Tata cara menjadi anggota diatur sebagai berikut: a) Anggota Biasa 1.
Mengajukan
permintaan
secara
tertulis
kepada
Pimpinan Pusat dengan mengisi formulir disertai kelengkapan
syarat-syaratnya
melalui
Pimpinan
Ranting atau Pimpinan amal usaha di tempat yang belum ada Ranting, kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang. 2. Pimpinan Cabang meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Pusat dengan disertai pertimbangan. 3. Pimpinan Cabang dapat memberi tanda anggota sementara
kepada
calon
anggota,
sebelum
yang
bersangkutan menerima kartu tanda anggota dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bentuk tanda anggota sementara ditetapkan oleh Pimpinan Pusat. 4. Pimpinan
Pusat
memberi
kartu
tanda
anggota
Muhammadiyah kepada calon anggota biasa yang telah disetujui melalui Pimpinan Cabang yang bersangkutan b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan Tata cara menjadi Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan diatur oleh Pimpinan Pusat 5) Pimpinan Pusat dapat melimpahkan wewenang penerimaan permintaan menjadi Anggota Biasa dan memberikan kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada Pimpinan Wilayah. Pelimpahan wewenang tersebut dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan keputusan Pimpinan Pusat. 6) Hak Anggota a. Anggota biasa: 1. Menyatakan pendapat di dalam maupun di luar permusyawaratan.
2. Memilih dan dipilih dalam permusyawaratan. b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak menyatakan pendapat. 7)
Kewajiban Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan: a. Taat menjalankan ajaran Islam b. Menjaga nama baik dan setia kepada Muhammadiyah serta perjuangannya c. Berpegang teguh kepada Kepribadian serta Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah d. Taat pada peraturan Muhammadiyah, keputusan musyawarah, dan kebijakan Pimpinan Pusat e. Mendukung dan mengindahkan kepentingan Muhammadiyah serta melaksanakan usahanya f. Membayar iuran anggota g. Membayar infaq
8) Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan berhenti karena: a. Meninggal dunia b. Mengundurkan diri c. Diberhentikan oleh Pimpinan Pusat 9) Tata cara pemberhentian anggota. a. Anggota Biasa: 1. Pimpinan Cabang mengusulkan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Daerah berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pimpinan Daerah meneruskan kepada Pimpinan Wilayah usulan pemberhentian anggota dengan disertai pertimbangan. 3. Pimpinan Wilayah meneruskan atau tidak meneruskan usulan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Pusat setelah melakukan penelitian dan penilaian. 4. Pimpinan Wilayah dapat melakukan pemberhentian sementara (skorsing) yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan selama menunggu proses pemberhentian anggota dari Pimpinan Pusat,
5. Pimpinan Pusat, setelah menerima usulan pemberhentian anggota, memutuskan memberhentikan atau tidak memberhentikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diusulkan oleh Pimpinan Wilayah. 6. Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya, selama proses pengusulan berlangsung, dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Pusat. Setelah keputusan pemberhentian dikeluarkan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Pusat. 7. Pimpinan Pusat membentuk tim yang diserahi tugas mempelajari keberatan yang diajukan oleh anggota yang diberhentikan. Pimpinan Pusat menetapkan keputusan akhir setelah mendengar pertimbangan tim. 8. Keputusan pemberhentian anggota diumumkan dalam Berita Resmi Muhammadiyah. b. Anggota Luar Biasa dan Kehormatan diberhentikan atas keputusan Pimpinan Pusat.
E. Keorganisasian Muhammadiyah
DAFTAR PUSTAKA
1.) Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahan. 2.) Sukriyanto. AR. Drs,. Munir Mulkan, Drs,. Perkembangan Pemikiran Muhammadiyah dari Masa ke Masa. 3.) Djamaluddin Ahmad Al Buny, Drs. Ke -Muhammadiyahan.