1.1 Sejarah Sejarah Perusahaan Perusahaan Latar belakang perusahaan PT. SAE CITRA ENDAH didirikan ENDAH didirikan pada tahun 1997 dengan landasan pendirian adalah Akte Pendirian Perseroan Terbatas Notaris Suryana, S.H, No. 50 tanggal 9 Juli 1997 dengan alamat perusahaan di Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia.
anggaran dasar, Notaris Leontine Anggasurya, S.H, No. 21 tanggal 11 Februari 2005. Berdasarkan risalah rapat dilakukan perubahan anggaran dasar dengan Akte perubahan anggaran dasar, Notaris Leontine Anggasurya, S.H, No. 28 tanggal 21 Februari 2009. Adapun kualifikasi perusahaan yang didasarkan pada Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan masih berlaku pada saat ini, PT. Sae Citra Endah termasuk pada Perusahaan dengan Golongan Menengah.
1.2 Lingkup Jasa Konsultan PT. Sae Citra Endah memiliki bidang pelayanan pekerjaan yang berdasarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh oleh INKINDO yaitu terdiri dari:
anggaran dasar, Notaris Leontine Anggasurya, S.H, No. 21 tanggal 11 Februari 2005. Berdasarkan risalah rapat dilakukan perubahan anggaran dasar dengan Akte perubahan anggaran dasar, Notaris Leontine Anggasurya, S.H, No. 28 tanggal 21 Februari 2009. Adapun kualifikasi perusahaan yang didasarkan pada Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan masih berlaku pada saat ini, PT. Sae Citra Endah termasuk pada Perusahaan dengan Golongan Menengah.
1.2 Lingkup Jasa Konsultan PT. Sae Citra Endah memiliki bidang pelayanan pekerjaan yang berdasarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh oleh INKINDO yaitu terdiri dari:
Sedangkan subbidang pelayanan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan (PT. Sae Citra Endah) berdasarkan pada sertifikat badan usaha dari instansi terkait, meliputi:
1. Prasarana Keairan 2. Prasarana Transportasi 3. Struktur Bangunan Bangunan 4. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan 5. TeknikLingkungan 6. Pengembangan Pengembangan Wilayah dan Kota
17. Pembelanjaan Sektor Pemerintah 18. Manajemen Keuangan Perusahaan 19. Manajemen Investasi dan Portfolio 20. Pengawasan dan Regulasi Sektor Keuangan 21. Sub Bidang Keuangan Lainnya 22. Legislasi/Peraturan Bidang Transportasi 23. Usaha Jasa Angkutan 24. Sub Bidang Transportasi Lainnya 25. Prasarana
Sosial
dan
Pengembangan/Partisipasi Pengembangan/Partisipasi Masyarakat
38. Pengelolaan Fasilitas Wisata 39. Museum, Benda-Benda Bersejarah, Margasatwa, Kerajinan dan Lain -Lain 40. Sub Bidang Kepariwisataan Lainnya 41. Telekomunikasi Darat 42. Telemunikasi Satelit 43. Perangkat Keras 44. Konten 45. Aplikasi/Perangkat Lunak 46. Sub Bidang Telematika Lainnya Sedangkan lingkup layanan PT. Sae Citra Endah adalah:
13. Perencanaan Sistem Akuntansi 14. Penelitian dan Pengembangan SDM 15. Konsultasi Manajemen Fungsional 16. Konsultasi Hukum Bisnis 17. Jasa Teknologi dan Informasi 18. Jasa Penilai/Appraisal/Valuer 19. Jasa Surveyor Independen 20. Jasa Sertifikasi 21. Jasa Inspeksi Teknik 22. Jasa Kehumasan
1.3 Struktur Organisasi PT. SAE CITRA ENDAH merupakan perusahaan jasa konsultansi yang menjunjung tinggi etika dan profesionalisme kerja. Untuk itu disusun suatu bentuk
jaringan
koordinasi
yang
mampu
menterjemahkan
etika
dan
profesionalisme tersebut dalam bentuk struktur organisasi yang handal, seperti yang digambarkan pada bagan di bawah ini.Dalam mendukung Profesionalisme dan Efisiensi dan efektifitas perusahaan, PT. Sae Citra Endah didukung oleh para tenaga profesional sebagai pegawai tetap dan juga menjalin kerjasama dengan para tenaga ahli profesional, dengan demikian kualitas pekerjaan akan tetap terjaga dan memiliki tingkat keakuratan yang sesuai dengan harapan.
Gambar 1.1 Organisasi PT. Sae Citra Endah Komisaris Mochamad Yunus
Direktur Utama Ir. Hj. Metty Triantika
Direktur Teknik Ir. Agung Triwibowo
Direktur Umum
Tenaga Ahli Sipil Air
Tenaga Ahli Sipil Bangunan
Tenaga Ahli Arsitektur
Bagian Keuangan
Tenaga Ahli Arsitektur Lansekap
Tenaga Ahli Kajian Sosekbud
Tenaga Ahli Perenc. Wil & Kota
Bagian Administrasi
Tenaga Ahli Telematika & IT
Tenaga Ahli Sipil
Tenaga Ahli Sipil Transportasi
Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal
Tenaga Ahli Pendidikan
Tenaga Ahli GIS dan Pemetaan
Tenaga Ahli Lingkungan
Staff Teknis
Tenaga Ahli Urban Design
Bagian Dokumen Teknis Penawaran
Ustek Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi
1-8
Direktur Operasional
Bagian Operasional Perusahaan Bagian Marketing Perusahaan
Sebagai bahan pertimbangan mengenai kualifikasi dan pemahaman perusahaan mengenai jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan berikut ini dilampirkan daftar pengalaman perusahaan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dan pengalaman dalam pekerjaan
sejenis,
semoga
daftar
tersebut
dapat
dijadikan
penilaian.
Tabel 1.2 Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh) TahunTerakhir
No
Pejabat Pembuat Komitmen/ Sumber Dana
Nama dan Uraian Pekerjaan
Lingkup Layanan
Periode
Orang Bulan
Nilai Kontrak
Mitra Kerja
1
2
3
4
5
6
7
8
64
446.187.000
-
76
431.000.000,00
-
Dinas Permukiman 1. dan Perumahan Provinsi Jawa Barat
2.
Bappeda Provinsi Banten
Penyusunan Rencana Tata Ruang Strategis Jawa Barat (Koridor Bandung – Cirebon) Pemantapan Revisi RTRW Provinsi Banten 2009 - 2029
Tata Lingkungan/ Juni 2009 – Des 2009 Jasa Perencanaan Urban Tata Lingkungan/ Juni 2008 - Des 2008 Jasa Perencanaan Urban
Ustek Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi
1-10
Sebagai bahan pertimbangan mengenai kualifikasi dan pemahaman perusahaan mengenai jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan berikut ini dilampirkan uraian pengalaman kerja sejenis yang telah dikerjakan, semoga uraian tersebut dapat dijadikan penilaian.
Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir
Pengguna Jasa
: Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat
Nama Paket Pekerjaan Lingkup Produk Utama Lokasi Kegiatan Nilai Kontrak No. Kontrak Waktu Pelaksanaan Nama Pimpinan Kemitraan Alamat Negara Asal
: Penyusunan Rencana Tata Ruang Strategis Jawa Barat (Koridor Bandung – Cirebon) : Tata Lingkungan/ Pengembangan Kota dan Wilayah : Koridor Bandung – Cirebon : Rp. 446.187.000,: 602.2/65/SPPP-KORIDOR/TRK/2009 : 12 Juni 2009 – 9 Desember 2009 : Ir. Hj. Metty Triantika PT SAE CITRA ENDAH : Jln. Malang No.8 Antapani – Bandung 40291 : Indonesia
Jumlah Tenaga Ahli Tenaga Ahli Asing Tenaga Ahli Indonesia
: 64 OB : - OB 64 OB
: Bappeda Provinsi Banten engguna Jasa Nama Paket Pekerjaan Lingkup Produk Utama Lokasi Kegiatan Nilai Kontrak No. Kontrak Waktu Pelaksanaan Nama Pimpinan Kemitraan Alamat Negara Asal
: Pemantapan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2009 - 2029 : Tata Lingkungan/ Pengembangan Kota dan Wilayah : Provinsi Banten : Rp. 431.000.000,: 074/480.3-KPBJ/SU/Bapp/2008 : 25 Juni 2008 – 12 Desember 2008 : Ir. Hj. Metty Triantika PT SAE CITRA ENDAH : Jln. Sukanagara No. 63 Antapani – Bandung 40291 : Indonesia
Jumlah Tenaga Ahli Tenaga Ahli Asing Tenaga Ahli Indonesia Perusahaan Mitra Kerja
: 76 OB : - OB : 76 OB Jumlah Tenaga Ahli ( salah satu )
2.1.
Tanggapan Terhadap Kerangka Acuan Kerja
Tanggapan Terhadap KAK (Kerangka Acuan Kerja) dilakukan sebagai upaya untuk melengkapi beberapa poin pemikiran yang belum terdapat didalam KAK. Tanggapan ini akan dibagi kedalam dua bagian yaitu Tanggapan Umum dan Tanggapan Khusus. Tanggapan Umum akan membahas kepada gambaran
waktu. Dengan demikian, tanggapan yang akan disampaikan Konsultan ini diharapkan dapat juga menghindarkan dari kesalahan interpretasi yang dapat merugikan semua pihak. Tanggapan dari Konsultan terhadap KAK dapat dilihat pada bahasan sub bab berikut. 2.1.1 Tanggapan Khusus a. Latar Belakang Judul pekerjaan ini adalah ”Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Di Kota Cimahi”. Sudah cukup dimengerti.Adapun untuk pelaksanaan pekerjaan, tetap akan mendasarkan pada judul pekerjaan tersebut. b. Maksud, Tujuan dan Sasaran
Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Kawasan Strategis aspek fungsi dan daya dukung lingkungan di Kota Cimahi.
c. Lingkup Kegiatan Agar tujuan dari kegiatan ini dapat dicapai maka ruang lingkup dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Melakukan kajian peraturan dan perundangan mengenai kawasan strategis aspek fungsi dan daya dukung lingkungan.
Melakukan deliniasi kawasan strategis aspek fungsi dan daya dukung lingkungan.
Melakukan identifikasi kawasan strategis aspek fungsi dan daya dukung lingkungan.
d. Metodologi Metodelogi pengerjaan kegiatan tidak dijelaskan dalam kerangka acuan kerja akan tetapi Konsultan akan menggunakan pendekatan dan metodologi yang diarahkan oleh pemberi tugas dan akan disesuaikan dengan pandangan dari konsultan. Hal ini nantinya akan merupakan sebuah
brainstorming
antara
pihak
pemberi
jasa
dan
pihak
penggunajasa, untuk menemukan metode analisis yang tepatdidalam pelaksanaan pekerjaan ini.
e. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan jasa Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan
pekerjaan ini merupakan tenaga-tenaga ahli pilihan yang telah berpengalaman dalam menangani pekerjaan-pekerjaan sejenis dan sesuai dengan kebutuhan tenaga ahli yang dikehendaki di dalam dokumen pengadaan jasa konsultan seperti tercantum dalam kerangka acuan kerja (KAK). Hal-hal lain di luar yang dikemukakan tersebut di atas sekiranya cukup jelas dan akan dipakai sebagai bahan acuan kerja.
2.2.2 Fasilitas Pendukung Dalam KAK yang disampaikan fasilitas pendukung tidak dijelaskan secara detail, untuk fasilitas pendukung yang akan digunakan dalam pekerjaan ini konsultan memberikan masukan untuk menggunakan fasilitas pendukung yang akan dipergunakan dalam survey lapangan maupun dalam studio.
Tabel 2.1 Data Fasilitas Pendukung No 1 1
Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan 2 Kursi Gambar
Jumlah
Kapasitas atau output pada saat ini
3
Tahun Pembuata n 5
Merk dan tipe 4
10 buah
Memadai
Kondisi (%)
Lokasi Sekarang
6
7
Rakuda
2010
Baik
Bandung
Baik
Bukti Kepemilik an 8 Ada
2
Kursi Direktur
5 buah
Memadai
Chitose
2011
Bandung
Ada
3
Kursi hadap
20 buah
Memadai
Chitose
2011
Baik
Bandung
Ada
4
Kursi Lipat Chitose
20 buah
Memadai
Chitose
2007,2009
Baik
Bandung
Ada
Rakuda
2007,2008, 2009,2010
Baik
Memadai
Jati “Zaki Furniture”
2006
10 buah
Memadai
Kursi Kerja
6
Meja dan Kursi Tamu
5 unit
7
Meja Gambar
10 unit
Memadai
Mutoh
2005
Baik
Bandung
Ada
8
Meja Kerja 1 biro
5 unit
Memadai
Venus
2006
Baik
Bandung
Ada
9
Meja Kerja ½ biro
17 unit
Memadai
Venus
2006
Baik
Bandung
Ada
Memadai
Venus
2006
Baik
Bandung
Ada
Memadai
ADITEC ADC 2060
2006
Baik
Baik
Bandung
Ada
5
Bandung
Ada
10
Meja Rapat
3 unit
11
Meja Komputer
10 unit
12
Meja Dorong
5 unit
Memadai
Venus
2006
Baik
Bandung
Ada
13
Rak Buku Samping
5 unit
Memadai
Venus
2006
Baik
Bandung
Ada
Solid
2006
Baik
Bandung
Ada
Bandung
Ada
14
Filling Kabinet
7 unit
Memadai
15
Lemari Buku / Arsip
6 unit
Memadai
Olympic , Solid
2006,2008
Baik
Bandung
Ada
16
Mesin Gambar
5 unit
Memadai
Tracker Max PM
2005
Baik
Bandung
Ada
Ustek Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi
2-6
No 1
Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan 2
Jumlah
Kapasitas atau output pada saat ini
3
Tahun Pembuata n 5
Merk dan tipe 4 912 GL II
Memadai
Uchida Plader SP2-BI
Kondisi (%)
Lokasi Sekarang
6
7
2005
Baik
Bandung
2005
Baik
Bukti Kepemilik an 8 Ada
17
Mesin Gambar
5 unit
18
Mesin Gambar
5 unit
19
Mesin Gambar
5 unit
Memadai
Plan Master PM.550 VB
2005
Baik
Bandung
Ada
20
Paintograph
3 unit
Memadai
“KEN”
2005
Baik
Bandung
Ada
“KEN”
2005
Baik
Bandung
Ada
2005
Baik
Bandung
Ada
Bandung
Ada
Memadai
Mutoh Type L
21
Jangka Besar
5 set
Memadai
22
Jangka Kayu
5 set
Memadai
“KEN”
23
Jangka “Bova”
3 set
Memadai
“Bova”
2005
Baik
Sakura
2007,2008, 2009,2010
Baik
24
25
26
White Board Magnet
Komputer
Note Book (Laptop)
4 buah
10 unit
5 unit
Memadai
Memadai
Memadai
Intel Pentium Core 2 duo, AMD Phenom X2, AMD athhon X2 Toshiba,Acer,Co mpaq,HP,VAIO Core Duo
27
LCD Proyektor
1 Unit
Memadai
28
Printer Canon
3 unit
Memadai
2008, 2009, 2010,2011 2008,2009
2005
iX 5000, iX 4000
2008,2009
BJC 6500
,2010
Ustek Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi
2-7
Bandung
Ada
Ada
Bandung
Ada
Baik
Bandung
Ada
Baik
Bandung
Ada
Baik
Bandung
Ada
Baik
2010,2011
Acer PD113P
Bandung
No 1
Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan 2
Jumlah
Kapasitas atau output pada saat ini
3
Tahun Pembuata n 5
Merk dan tipe 4 IP 1880IP 1980
29
Printer Canon
4 unit
Memadai Memadai
Kondisi (%)
Lokasi Sekarang
6
7
2008,2009,
IP 2770 Canon Laser EPSON 1390,
Bandung
Bukti Kepemilik an 8
2010
Baik
Ada
2009, 2010
Baik
Bandung
Ada
30
Printer Epson
3 unit
31
Printer Xeroq
3 unit
Memadai
Phaser 3110
2008
Baik
Bandung
Ada
32
Plotter
1 unit
Memadai
HP Deskjet 500 PS
2007
Baik
Bandung
Ada
33
Scanner Canon
4 unit
2009,2010
Baik
C-90 , T30
Memadai
Canon, DG46Uex Lide 25
2011
LiDE 20 34
Telephone
5 buah
Memadai
Panaphone, Panatel, Panasonic
2008,2010,
Blackberry, 35
Handphone
12 buah
Memadai
Sony Ericsson 36
fax/faximile
3 unit
Memadai
Panasonic kxfp152,
Ustek Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi
Bandung
Ada
Baik
Bandung
Ada
2006,2007 2008,2009, 2010,2011
2007
CanonJX200 2-8
Ada
Baik
2011
Nokia,Samsung,N exian,Motorola,
Bandung
Baik
Bandung
Ada
No 1
37
Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan 2
Kalkulator
Jumlah
Kapasitas atau output pada saat ini
3
5 unit
Tahun Pembuata n 5
Merk dan tipe 4 HP 1040
Memadai
Casio DR 8620, CTO15468
Adaptor – Stavol 1000 Watt
10 unit
Memadai
39
Infokus
1 unit
Memadai
40
Handycam
3 unit
Memadai
41
Mesin absensi
1 Unit
Memadai
42
Kamera Digital
5 unit
Memadai
Lokasi Sekarang
6
7
Bukti Kepemilik an 8
Baik
Bandung
Ada
2007
Baik
Bandung
Ada
2009
Baik
Bandung
Ada
Baik
Bandung
Ada
Baik
Bandung
Ada
2005,2007 ,2009,2010
SC-0009-27972 38
Kondisi (%)
Century
Acer JVC, SONY,
2007,2008,
Canon
20100
AMANO BX6200
2008
Canon EX-Z110, Canon PC1263, Benq DC1220, Sony DSC-TX5,
2007,2008, 2009,2010, 2011
Baik
Bandung
Ada
Vertex 515 43
Nikon Digital
1 unit
Memadai
DS 300S
2011
Baik
Bandung
Ada
44
Kamera Manual
5 unit
Memadai
Fuji, Canon, Sony,Casio
2004,2006, 2008, 2009
Baik
Bandung
Ada
2 unit
Memadai
2003,2008
Baik
Bandung
Ada
45
Telescop
Army
Ustek Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi
2-9
No 1
Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan 2
Jumlah
Kapasitas atau output pada saat ini
3
Tahun Pembuata n 5
Merk dan tipe 4
Memadai
46
GPS Garmin
5 unit
47
Digital theodolite
2 unit
Memadai
Kondisi (%)
Lokasi Sekarang
6 Baik
7
Bukti Kepemilik an 8 Ada
MAP 60CSX
2007,2008, 2009
Nikon NE-100
2005,2008
Baik
Bandung
Ada
Royal
2003
Baik
Bandung
Ada
Bandung
48
Mesin Tik
3 unit
Memadai
49
Kompas
10 buah
Memadai
Sounto
2003
Baik
Bandung
Ada
50
Mesin tik elektronik
1 unit
Memadai
Brother GX 6750
2005
Baik
Bandung
Ada
Canon F251600
2007
Baik
Bandung
Ada
Canon
2004
Baik
Bandung
Ada
Lokal
2006
Baik
Bandung
Ada
Lokal
2004
Memadai
Toyota Fortuner, Honda Accord
2008
Memadai
Daihatsu Feroza
1997
Memadai
Daihatsu xenia, Toyota Kijang
2007
51
Mesin Fotocopy
1 unit
Memadai
52
Spryer Stainless Steel
1 unit
Memadai Memadai
53
Roll Meter 50 m
20 set
54
Mistar Stainless Steel 100 Cm
4 unit
55
Mobil
2 Unit
56
Mobil
1 Unit
57
Mobil
1 Unit
58
Mobil
1 Unit
Memadai
Suzuki APV
2010
Baik
Bandung
Ada
59
Sepeda Motor
1 Unit
Memadai
Honda Tiger
2004
Baik
Bandung
Ada
Kawasaki Kinja RR
2006
Baik
Bandung
Ada
Yamaha Jupiter Z
2008
Baik
Bandung
Ada
Memadai
60
Sepeda Motor
1 Unit
Memadai
61
Sepeda Motor
1 Unit
Memadai
Ustek Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi
2-10
Baik Baik Baik Baik
Bandung Bandung Bandung Bandung
Ada Ada Ada Ada
62
Sepeda Motor
1 Unit
Memadai
Honda Supra
2007
6 Baik
Bandung
Bukti Kepemilik an 8 Ada
63
Sepeda Motor
1 Unit
Memadai
Yamaha Vega R
2009
Baik
Bandung
Ada
No 1
Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan 2
Jumlah
Kapasitas atau output pada saat ini
3
Tahun Pembuata n 5
Merk dan tipe 4
Ustek Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi
2-11
Kondisi (%)
Lokasi Sekarang 7
3.1 Gambaran Umum Kota Cimahi Kota Cimahi, Jawa Barat terletak di antara 107°30’30’’ BT – 107°34’30’’ dan 6°50’00’’ – 6°56’00’’ Lintang Selatan. Adapun luas wilayah Kota Cimahi yaitu sebesar 40,2 Km2 menurut UU No. 9 Tahun 2001 dengan batas-batas administratif sebagai berikut : Sebelah
:
Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Dilihat dari tabel diatas Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu 2
Kecamatan Cimahi Selatan (16,02 km ) sedangkan kecamatan dengan luas 2
terkecil yaitu Kecamatan Cimahi Tengah (10,87 km ).
Tabel 3.2 Struktur Wilayah Adminitrasi Kota Cimahi Tahun 2012
3.2 PENDUDUK Wilayah Kota Cimahi memliki
luas 40,2 km2 yang tersebar di tiga kecamatan
yaitu kecamatan Cimahi Selatan, Cimahi Utara dan Cimahi Tengah. ketiga
kecamatan
tersebut Cimahi Selatan
Diantara
merupakan daerah terluas
yaitu
seluas 16,9 km 2 dengan penduduk sebanyak 241.374 jiwa, dan yang luasnya terkecil adalah Cimahi Tengah sebanyak 167.374 jiwa.
yaitu seluas 10,0 km 2 dengan jumlah penduduk
Secara keseluruhan pada tahun 2012 Kota Cimahi
memiliki penduduk sebanyak 562.297 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Kota Cimahi tahun 2012 adalah 13.987 jiwa/Km 2. Dimana kecamatan Cimahi tengah memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dua kecamatan lainnya yaitu mencapai 16.709 jiwa/Km2. Hal ini terjadi disebabkan oleh mobilitas penduduk yang cukup tinggi karena penduduk lebih terkonsentrasi di pusat perkotaan Cimahi dengan keanekaragamannya. Tabel 3.3
Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan atau sex ratio di Kota Cimahi adalah 102,63. Ini berarti untuk setiap 100 perempuan terdapat sekitar 103 laki-laki.
Dalam hal ini kecamatan Cimahi Tengah memiliki sex ratio terbesar
yaitu 104,94.
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Kota Cimahi Tahun 2012
dibanding tahun sebelumnya. Dimana data tahun 2010 jumlah pencari kerja sebanyak 6.798 orang. Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Pencari Kerja menurut Jenis Kelamin
Tenaga Kerja
Jumlah perusahaan industri pada tahun 2009 terdiri dari industri besar sebanyak 61 perusahaan dan industri sedang sebanyak 79 perusahaan. Jumlah perusahaan industri besar/sedang paling banyak berada di wilayah kecamatan Cimahi Selatan, yaitu 97 perusahaan (69,29 %). Sedangkan yang paling sedikit berada di wilayah kecamatan Cimahi Utara, yaitu 15 perusahaan ( 10,71 %).
B. Keuangan Daerah Dilihat dari kemampuan keuangan pemerintah yang tertuang dalam APBD, porsi belanja pembangunan memperoleh jatah Rp 77,7 miliar atau 30,2% dari total APBD tahun 2003. Dari jumlah tersebut, sektor transportasi memperoleh memperoleh porsi kedua terbesar terbesar setelah setelah sektor aparatur daerah, dengan dengan nilai Rp 21,3 miliar. Sementara sektor perumahan memperoleh belanja pembangunan pembangunan sebesar Rp 7 miliar dan sektor kependudukan kependudukan sebesar
Dari roda perekonomian yang berputar, Pemda berupaya meningkatkan sumber- sumber pendapatan daerahnya untuk ikut membiayai kegiatan pembangunan. PAD Kota Cimahi tahun 2003 berjumlah Rp 27,1 miliar. Dirunut lebih jauh, berdasarkan realisasi penerimaan pos-pos yang menyumbang pada PAD sampai Oktober 2003, pendapatan terbanyak diperoleh dari retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Cibabat (Rp 11,8 miliar), pajak penerangan jalan jalan (Rp 9 mili m iliar), ar), dan jasa giro (Rp 2,8 miliar).
Tabel 3.8. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2003 PENDAPATAN 1. Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2. Bagian Pendapatan Asli Daerah 3. Bagian Dana Perimbangan Perimbangan 4. Bagian Pinjaman Daerah 5. Bagian Lain-lain Lain-lain Penerimaan yang Sah
JUMLAH (Rp) 34.034.530. 27.186.553. 180.327.023. 0 15.025.000.
Salah satu upaya untuk mencapai delapan jalur pemerataan yang mencakup usaha/pemerataan usaha/pemerataan dalam dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pemerintah
Kota
Cimahi telah mengupayakan berbagai usaha meliputi bidang pendidikan, pendidikan, kesehatan, agama dan kehidupan k ehidupan sosial sosial lainnya.
KONSEP DEFINISI •
Keluarga adalah unit terkecil dalam suatu suatu masyarakat yang terdiri terdiri atas Suami Istri atau suami istri dan anak atau suami anak atau istri dan anaknya.
•
Keluarga Pra
Sejahtera adalah
Keluarga yang
belum dapat memenuhi
kebutuhan dasar secara minimal seperti pengajaran, agama, sandang, pangan, papan kesehatan. •
Keluarga Sejahtera Tahap Tahap 1 adalah keluarga keluarga yang yang dapat memenuhi memenuhi kebutuhan dasar secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan
social
psikologis seperti sepert i pendidikan, KB, interaksi interaks i dengan keluarga/lingkungan. keluarga/lingk ungan.
Pada bab ini disajikan data-data jumlah sekolah, sekolah, siswa dan jumlah jumlah guru pengajar pengajar serta status s tatus kepegawainnya. kepegawainnya. Pada tahun ajaran 2012/2013, rasio perbandingan jumlah murid terhadap jumlah guru adalah sebagai berikut:
Taman Kanak-kanak Kanak-kanak
: 10,91 murid/guru
SD dan Sederajat
: 19,75 murid/guru
SLPT dan Sederajat
: 14,71 murid/guru
SMU dan Sederajat
: 10,91 murid/guru
Adapun persebaran persebaran fasilitas pendidikan pendidikan untuk kota Cimahi Cimahi dikatakan menyebar pada pada setiap kecamatan. Untuk persebaran dan jumlah fasilitas pendidikan Kota Cimahi pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.9 Jumlah Fasilitas Pendidikan Kota Cimahi tahun 2012
Pada tahun 2012 jumlah rumah sakit di Kota Cimahi sebanyak 8 rumah sakit yang terdiri dari rumah sakit pemerintah 2 buah, swasta 2 buah dan rumah sakit bersalin 4 buah.
Sedangkan jumlah puskesmas pada tahun 2012 mengalami
peningkatan kuantitas dari tahun sebelumnya yaitu terdiri dari puskesmas umum sebanyak 14 buah, dan puskesmas pembantu 7 buah sedangkan untuk posyandu posyandu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 380 menjadi 386 posyandu . Jumlah keluarga pra sejahtera ( pra KS) sebanyak 5.455 Keluarga di tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 43,71 % jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Jumlah pra KS tertinggi terdapat di Kecamatan Cimahi Selatan yaitu sebesar 3.400 keluarga.
Tabel 3.10 Jumlah Fasilitas Pendidikan Kota Cimahi tahun 2012
Tabel 3.11 Jumlah Penduduk Menurut Agama NO
KECAMATAN
1
Cimahi Selatan
2
Cimahi Tengah
3
Cimahi Utara JUMLAH
AGAMA ISLAM
KATOLIK
PROTESTAN
HINDU
BUDHA
267.288
4.413
12.398
211
553
181.322
3.078
8.701
403
457
165.842
2.878
8.104
237
203
614.452
10.369
29.203
851
1.213
Jumlah mesjid di Kota Cimahi pada Tahun 2012 ada 354 mesjid, sedangkan jumlah
sehingga angka kebocoran produksi masih 40,97% dan kebocoran air distribusi 39,36%. Kebutuhan akan air bersih di Kota Cimahi bersumber dari PDAM Kota Cimahi. Dan setiap bulan kebutuhan akan air bersih rata-rata mencapai 850.000 m3. Volume air yang disalurkan selama 2009 sebesar 10.630.708 m3, dan konsumen terbesar berada pada rumahtangga sebesar 8.509.265 m3 atau 80,0 persen.
Pelayanan air bersih di Kota Cimahi masih belum maksimal, terbukti dari cakupan palayanan air masih 24,2 %. Sedangkan untuk kebutuhan air bersih kota Cimahi dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 3.12 DATA PENGELOLAAN AIR BERSIH KOTA CIMAHI No Uraian
Satuan Besaran
Tabel 3.13. DATA KEBUTUHAN AIR BERSIH KOTA CIMAHI Jumlah Penduduk (jiwa)
KapasitasProduksi Eksisting
460.427 Sumber: analisis
l/det 200
l/hr 17.280.000
Kebutuhan Ideal Kota Sedang (lt/org/hr) 10
Kebutuhan Total (l/hr)
Selisih (l/hr)
46.042.700 28.762.7
Dari data diatas, diketahui bahwa kebutuhan air bersih kota Cimahi adalah sebesar 46.042.700 l/hr. Angka ini didapatkan dari perkalian antara jumlah penduduk kota Cimahi (460.427 jiwa) dengan kebutuhan ideal air bersih untuk kota sedang (100 l/org/hr). Dan dari angka kebutuhan tersebut, yang bisa dilayani oleh PDAM Kota
NO.
URAIAN
7 Terminal air 8 Hidran umum 9 Kran umum 10 Konsumsi rumah tangga 11 Konsumsi non rumah 12 Jumlah jiwa/sambungan 13 Jumlah jiwa/hidran umum 14 Tingkat pelayanan umum IV. Administrasi 1. Keuangan 2. Efisiensi penagihan 3. Jumlah pegawai 4. SLA 5. RPD 6. Jangka waktu pinjaman 7. Jangka waktu pinjaman Sumber : data
SATUA
BESARAN
Uni Uni Uni Jiwa Jiwa Jiwa/S Jiwa/un %
42 28 84 -
Rp % Orang Rp Rp Tahun Tahun
76 60 -
Tabel 3.15 SARANA PENYEDIAAN AIR BERSIH RUMAH TANGGA KOTA CIMAHI TAHUN 2002 No. Kecamatan Sumur SPT Pompa KK PDAM Mata Air Gal Listrik 1. Cimahi Selatan 7.04 4.05 7.60 1.21 2.46 2. Cimahi Tengah 7.27 1.71 2.30 159 9.48 3 3. Cimahi Utara 5.74 1.88 5.95 2.42 2.95 5 2002 20.07 7.65 15.86 3.79 14.89 8 Sumber : Dinas Kesehatan, BPS Kota Cimahi, 2002
B. Komponen Persampahan Berikut
ini
disajikan
tabel
yang
menggambarkan
karakteristik pengelolaan
persampahan di Kota Cimahi : Tabel 3.16 DATA PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA CIMAHI NO. URAIAN SATUA BESARAN I. Data Pengumpulan Sampah 1. Nama pengelola : UPTD Kebersihan : integrated system 2. Sistem
Dengan asumsi timbulan sampah untuk kota sedang sebesar 3 liter/orang/hari, maka kebutuhan komponen persampahan Kota Cimahi disajikan dalam tabel berikut. Tabel 3.17 KEBUTUHAN KOMPONEN SAMPAH KOTA CIMAHI Jumlah Timbulan Perkiraan Sampah Selisih(m3) Penduduk Sampah Kota Timbulan yang (jiwa) Sedang Sampah Terangkut (lt/org/hr) Total (m3/hr) (m3//hr) 460.427 3 1.381,28 490 931,28 *) Merupakan selisih antara perkiraan timbulan sampah dan sampah terangkut. Sumber: Analisis
Persampahan
Kota
Cimahi
dilayani
.oleh
UPTD
Kebersihan
dengan
jumlah penduduk 460.427 jiwa, dan asumsi sampah yang dihasilkan 3 l/or/hr, maka sampah yang dihasilkan adalah sebanyak 1.381,28 m 3//hr. Dengan
Tabel 3.18 DATA PENGANGKUTAN DAN PEMBIAYAAN SAMPAH DI KOTA CIMAHI NO URAIAN SATUA BESARAN I. Data Transportasi Persampahan 1. Jumlah ela anan 3 450 2. Jumlah kendaraan Truk Uni 5 Arm roll Uni 7 Com actor Uni Pick u Uni 3. Jumlah peralatan Gerobak Uni Container Uni 4. Transfer de o Uni 5. Jumlah TPS Uni II. Data Pembiayaan 1. Retribusi R 2. Bia a embuan an R 3. Biaya pengangkutan R 4. Bia a en um ulan R 5. Biaya satuan R 6. Bi i al da R
Tabel 3.19 DATA PENGELOLAAN SANITASI/LIMBAH CAIR DI KOTA CIMAHI NO URAIAN SATU BESARAN I. Data Sanitasi O n S i t e 1. Jumlah enduduk Jiwa 460.427 2. Asumsi roduksi Lt/hr 92.085 3. Ka asitas IPLT 3 4. Jumlah se tik tank Uni 5. Cubluk Uni 6. Caku an on site 7. Jumlah komunal uni 8. Jumlah komunal Uni II. Data Tarif Pela anan Sanitasi 1. Tarif en edotan R 2. Dasar en edotan R III. Data Alat An kut Sanitasi 1. Jumlah truk tin a Uni 2. Kondisi truk tin a : IV. DATA IPLT 1. Nama IPLT :2. Ka asitas IPLT 3 3. Nama Pen elola IPLT : 4. Nama IPAL :
ƒ
Nama Pengelola
: Sub. Dinas Bina Marga Kota Cimahi
ƒ
Panjang total jalan (km)
: 176,10
ƒ
Panjang jalan aspal (km)
: 82,90
ƒ
Panjang jalan kerikil (km)
: 11
ƒ
Panjang jalan tanah (km)
:8
2. Data Fungsi ƒ
Panjang jalan arteri (km)
:-
ƒ Panjang jalan kolektor (km)
:-
ƒ
: 101,90
Panjang jalan lokal (km)
3. Kewenangan ƒ Panjang jalan nasional (km) ƒ Panjang jalan propinsi (km) ƒ Panjang jalan lokal (km)
:: 13 : 61,20
Tabel 3.20 PANJANG JALAN MENURUT JENIS PERMUKAAN, KONDISI, DAN KELAS JALAN
4.1 Pemahaman Tentang Tata Ruang a.
Pengertian Tata Ruang
Semakin luasnya pemaknaan, penerapan dan ruang lingkup persoalan yang berkaitan dengan perencanaan telah semakin memperluas pengartian terhadap perencanaan atau planning. Di dalam perkembangannya dari pandangan di negara yang telah sejak lama mengfungsikan perencanaan, bahkan keluasan arti ini menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan seperti arti untuk plan, planning, planner yang masing masing diartikan sebagai produk dari proses perencanaan proses kegiatan penyusunan rencana dan subyek perencana
Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, yang didasarkan atas rencana tata ruang, diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pengendalian pamanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap ruang. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian 'perencanaan' pada hakekatnya mengandung 4 hal pokok sebagai 'ingre-dients' yaitu : 1.
Tujuan yang lebih baik dimasa yang akan datang
2.
Adanya sumber daya (alam, manusia, modal dan informasi)
3.
Adanya limitasi dan kendala (limitation and constraints)
daya potensial tersebut berdasarkan strategi yang akan menentuan urutan prioritas pembangunan. 3.
Suatu penetapan dan usaha pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan (setting up goals and objectives), yaitu menetapkan sasaran tujuan yang diperhitungkan sesuai dengan kuantitas usaha pencapaian dan apa yang ingin dicapai dalam kurun waktu mendatang tertentu. Seringkali terjadi bahwa sasaran dan tujuan pemba ngunan yang ditetapkan akan berdeviasi di dalam kurun waktu pelaksanaan pembangunan tersebut.
4.
Suatu
mencapai
keadaan
yang
baik
masa
mendatang yang
di
dalam
usaha
menrealisasikannnya perlu mempertimbangkan dua hal pokok yaitu :
Pertama, dapat membuat perkiraan yang baik dan menjabarkannya dalam suatu penjadwalan yang berurutan (sequential) sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang mendukungnya
Kedua, Pelaksanaan pentahapan untuk,mencapai tujuan masa mendatang disusun dalam
Planning merupakan suatu hasil rangkaian kerja untuk merumuskan sesuatu yang didasari oleh suatu pola tindakan yang definitif, yang menurut pertimbangan yang sistematis akan dapat membawa keuntungan tetapi dengan anggapan bahwa akan ada tindakan tindakan selanjutnya yang akan merupakan rangkaian kegiatan sistematis lainnya. Jadi tindakan yang dirumuskan semula masih bersifat terbuka bagi kemungkinan adanya pilihan cara tindakan lain dan bahkan tindakan yang telah dirumuskan semula itu masih mungkin disesuaikan apabila dianggap kurang menguntungkan pada saat tertentu lainnya. c.
Unsur-Unsur Perencanaan
Sehubungan dengan tingkat kepentingan dan lingkup strategi permasalahannya, maka rencana tata ruang disusun secara bertahap dan dalam jenjang cakupan yang berurutan. Secara sistematis jenjang cakupan rencana ini dimulai dari lingkup yang lebih luas dan substansinya menyeluruh hingga ke jenjang cakupannya semakin terinci (detailed). Semakin kecil cakupan wilayahnya, maka rencana tersebut semakin terinci dan semakin tertuju kepada segi fisik yang lebih nyata.
4.
Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan pedesaan.
5.
Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
Setiap tingkatan rencana tata ruang tersebut memiliki cakupan wilayah perencanaan yang berbeda dengan maksud yang berbeda pula. Definisi dan cakupan wilayah perencanaan, maksud, dan skala ketelitian peta yang digunakan setiap tingkatan rencana tata ruang berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang .Dalam setiap proses perumusannya, rencana tata ruang kota tersebut selalu mengacu kepada kebija kan-kebijakan lain yang secara luas terkait dalam suatu struktur kebijakan pembangunan, yang dimulai dari kebijakan skala nasional, regional hingga kebijakan pembangunan kota itu sendiri. Perencanaan tata ruang menurut Undang-undang No. 26 tahun 2007 dilakukan untuk
4.1.1
Kaitan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Program Pembangunan
Rencana pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang harus dijabarkan secara jelas sehingga mampu mengarahkan pembangunan, menetapkan fungsi dan peran setiap kawasan (bagian suatu ruang) dalam wilayah atau ruang secara keseluruhan. Selain itu rencana tata ruang harus dapat menjadi acuan lokasi bagi program-program / proyek - proyek pembangunan. Oleh karenanya, rencana tata ruang diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mengarahkan jenis lokasi investasi pada suatu kawasan. Pada skala nasional, rencana-rencana pembangunan yang memuat kebijakan nasional diturunkan dalam suatu program pembangunan nasional lima tahunan yakni Program Pembangunan Nasional (PROPENAS). Program lima tahunan ini kemudian dirinci lagi menjadi Program Pembangunan Tahunan (PROPETA). Tingkatan rencana seperti dijelaskan diatas, dimiliki pula oleh daerah, yakni dengan adanya rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang disebut Pola Dasar Pembangunan Daerah
atau kegiatan pembangunan dapat diarahkan ke dalam ruang yang sesuai. Selain itu, rencana tata ruang dapat menjadi acuan bagi keterkaitan atau kesinambungan antar sektor dan antar ruang di wilayah perencanaannya, maupun acuan bagi penyusunan rencana yang lebih rinci serta perijinan pemanfaatan ruang. Dengan kata lain, rencana tata ruang merupakan bagian dari penataan ruang yang merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan dalam aspek keruangan.
4.1.2 a.
Lingkup Perencanaan Tata Raung
Wawasan Tata Ruang
Tata ruang mempunyai kaitan pengertian dengan kata spatial, artinya segala sesuatu yang mempunyai kaitan dengan keruangan. Pandangan para pakar wawasan pengertian tata ruang terkait dengan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah menyelenggarakan kehidupan. Annos Raport misalnya, menekankan tata ruang merupakan lingkungan fisik dimana terdapat hubungan organisatoris antara berbagai macam obyek dan manusia yang yang terpisah
Pakar lain, Larry Witzling sudah lebih jauh memberikan arti ”Tata Ruang” sebagai sesuatu yang berupa hasil perencanaan fisik. Ia menekankan bahwa di dalam tata ruang terdapat suatu distribusi dari tindakan manusia dan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan sebelumnya. Tata ruang dalam hal ini merupakan jabaran dari suatu produk perencanaan fisik. Dalam pandangan yang berbeda I Made Sandy mengatakan penataan ruang baru bisa ada, setelah tanah peruntukan dan dikuasai oleh calon yang akan menggunakan tanah itu untuk proyek. Jadi ruang sama artinya dengan tanah. Dengan menganggap ruang sebagai genus dan tanah sebagai species maka yang bisa ditata adalah “tanah” bukan “ruang”. Menurut Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, tidak selalu berkonotasi sesuatu yang sudah berencana. Tata ruang diartikan sebagai wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak. Pengertian wujud struktural dan pemanfaatan ruang ini menunjukan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang. Sedangkan rencana tata ruang itu sendiri diartikan sebagai hasil perencanaan tata ruang, berupa strategi dan arahan kebijaksanaan
b.
Unsur Pokok Tata Ruang
Selanjutnya Lichfield, Rapoport, dan Poteous mengemukakan bahwa di dalam wujud tata ruang terdapat suatu tatanan sistemik yang terdiri dari tiga unsur pokok yaitu ruang atau lingkungan yang menjadi wadah di mana berbagai unsur kehidupan dengan kegiatannya berlangsung aktivitas fungsional yang menunjang kegiatan usaha dan kegiatan manusia serta kemudahan berinteraksi antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya secara internal maupun eksternal. Pada masa lalu suatu produk perencanaan wilayah dan kota seakan akan hanya sekedar suatu peta dengan gambaran berbagai peruntukan kegiatan fungsional wilayah atau kota yang direncanakan dikembangkan di wilayah atau kota tersebut. Oleh karena itu pada masa tersebut perencanaan pada dasarnya lebih dilandaskan kepada pertimbangan pertimbangan aspek fisik saja. Dengan demikian maka peranan kerekayasaan atau engineering sangat dipentingkan. Dapat dilihat misalnya produk perencanaan, terutama perencanaan kota disusun hanya mendasarkan kepada pertimbangan pertimbangan pengagihan lahan (land allocation) dengan prasarana
c.
Wawasan Tata Ruang Pertimbangan Utama Dalam Perencanaan Fisik
Donald Foley mengembangkan suatu pola pikir yang mengkaitkan antara 3 pertimbangan utama di dalam perencanaan fisik yaitu adanya pertimbangan normatif; pertimbangan fungsional dan pertimbangan fisik. Ketiga pertimbangan ini perwujudannya adalah berupa suatu wujud yang bukan keruangan atau a-spasial dan yang bersifat keruangan atau spasial. Di dalam proses pertimbangan perencanaan memang tidak selalu bahwa secara ideal ketiga unsur pertimbangan dasar ini harus dilakukan. Hal ini tergantung kepada kebutuhan perencanaan tersebut. Di Indonesia pandangan tentang tata ruang ini juga telah menjadi dasar di dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang. Pengertian dan wawasan tata tata ruang ini telah mulai dikembangkan saat Indonesia menggagaskan Undang Undang Tata Ruang pada tahun 1981. Skenario Penyusunan Tata Ruang
Beberapa skenario penyusunan rencana berdasarkan pola pikir tersebut dapat dikemukakan
akan terkandung dua komponen yang membentuk tata ruang yaitu wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Kalau yang ditata itu penggunaan ruang adalah permukaan bumi berupa lahan maka hasilnya dapat dikatakan sebagai tata guna lahan. Kalau yang ditata itu penggunaan ruang yang menyangkut air maka hasilnya dapat dikatakan sebagai tata guna air. Kalau yang ditata itu penggunaan ruang angkasa maka hasilnya dapat disebut sebagai tata guna udara atau angkasa. Kalau yang ditata itu penggunaan ruang yang berisi daratan, air dan sebagian angkasa maka secara keseluruhan disebut sebagai tata guna ruang atau tata ruang (spatial planning). Seorang geograf I Made Sandy dalam hubungan penataan ruang ini mengemukakan bahwa penataan ruang baru bisa ada setelah tanah diperuntukan untuk kegiatan atau kegiatan kegiatan kehidupan tertentu dan dikuasai oleh calon yang akan menggunakan untuk kegiatan tersebut. Jadi dalam hal ini ruang berarti tanah. Dengan anggapan bahwa ruang sebagai genus dan tanah sebagai species, yang dapat ditata menurut I Made Sandi bukanlah ruang tetapi tanah di mana
Ruang daratan adalah bagian bagian permukaan bumi yang dibatasi oleh garis batas pantai ke arah dalam. Pada daratan ini termasuk batasan ruang permukaan diatas permukaan dan di bawah permukaan. Pada bagian atas permukaan tercakup batasan wilayah untuk pengembangan unsur unsur kebutuhan hidup sampai batas tertentu ke bagian atas dan ke bagian bawah permukaan tercakup bagian wilayah bawah tanah yang layak untuk pembangunan. Bagian wilayah bawah tanah ini dapat mencapai kedalaman antara 100 sampai 120 meter. Ruang Lautan adalah mencakup bagian wilayah laut yang dapat dimanfaatkan di dalam kehidupan dari segi fungsinya maupun dari segi nilai produksinya. Dengan mengacu kepada kesepakatan internasional ruang lautan ini mencakup suatu wilayah perairan dan teritorial laut sejauh 12 mil laut dari garis batas pantai. Dalam hubungannya dengan pemanfaatan nilai produk kelautan batas ini dapat sampai ke batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Ruang udara, dengan mengacu kepada konvensi internasional dapat mencakup :
4.1.3
Pemahaman Tentang Pengembangan Wilayah
Globalisasi yang antara lain ditandai dengan integrasi perekonomian dunia dan kemajuan di bidang teknologi informasi, komunikasi dan transportasi adalah kenyataan yang harus dihadapi bangsa bangsa di dunia, termasuk juga Indonesia. Seiring dengan proses tersebut terjadi pula pergeseran pada paradigma pengembangan wilayah sekarang ini, seperti proses perencanaan yang top-down menuju bottom-up, desentralisasi, penguatan institusi lokal dan perhatian pada masalah lingkungan. Otonomi daerah yang telah dijalankan di Indonesia telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dengan kewenangan yang lebih besar ini diharapkan pengembangan wilayah yang sesuai dengan karakteristik wilayah itu sendiri. Implikasi yang dapat timbul dari hal tersebut adalah adanya persaingan antar wilayah untuk dapat memasarkan produk unggulan yang dimilikinya. Pengembangan wilayah (regional development ) sebagai upaya untuk memacu kondisi sosial-
3.
Melakukan deskripsi di mana setiap potensi wilayah berada, yaitu melakukan deskripsi di mana setiap potensi wilayah yang sudah diklasifikasikan tersebut.
4.
Melakukan deskripsi jumlah ketersediaan potensi wilayah, yaitu melakukan identifikasi dengan memberikan deskripsi berapa jumlah jenis potensi wilayah yang sudah diklasifikasikan di setiap lokasi.
5.
Melakukan deskripsi pengembangan potensi wilayah, yaitu melak ukan identifikasi dengan memberikan deskripsi pengembangan potensi wilayah yang telah dikembangkan dengan orientasi pemikiran akan adanya nilai tambah terhadap potensi wilayah.
6.
Melakukan deskripsi perubahan-perubahan atas potensi wilayah yang telah diidentifikasi, yaitu melakukan identifikasi dengan memberi deskripsi terhadap jenis potensi wilayah yang telah berubah (Munir, 2002).
Pengenalan wilayah merupakan hal penting untuk dapat melakukan pengembangan wilayah, karena wilayah terbentuk melaui suatu keterkaitan antar aktifitas yang ada di dalamnya melalui
Jika dilihat praktik pengembangan wilayah di Indonesia selama ini, terutama sebelum otonomi daerah, banyak kebijakan yang sifatnya top-down. Pengembangan wilayah di Indonesia antara lain ditandai
dengan
kehadiran
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
(RDTRWP/RDTRWK), Rencana Pengembangan Kawasan Pembangunan
Propinsi/Kabupaten Ekonomi Terpadu
(KAPET) sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Indonesia Timur. Dalam rencana pengembangan wilayah tersebut terlihat skala yang sangat besar, dilakukan secara top-down dengan inisiatif dari pemerintah pusat, dan sangat mengandalkan investasi dari luar sebagai pendorongnya (Firman,1999).
4.1.4
Pemahaman Tentang Pengembangan Sektoral
Pendekatan sektoral merupakan pendekatan aktifitas ekonomi di dalam suatu wilayah dibagi menjadi sektor-sektor yang dianalisis secara terpisah. Dalam pendekatan sektoral, untuk tiap sektor
dengan sektor lainnya (Riyadi, 2002). Contoh pendekatan sektoral adalah dalam pengembangan pertanian adalah analisis kesesuaian lahan pertanian berdasarkan penilaian terhadap sifat dan kondisi tanah, iklim dan morfologi dengan menggunakan standar dan kriteria FAO yang dimodifikasi oleh PPT Bogor. 4.1.5
Pemahaman Mengenai Pengembangan Ekonomi Wilayah
Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi
Dua prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan adalah (1) mengenali ekonomi wilayah dan (2) merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis.
4.1.6 a.
Konsep Penataan Ruang Pasca Undang-Undang No. 26 Tahun 2007
Hal Pokok yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang baru diberlakukan membawa perubahan yang cukup signifikan dalam proses penataan ruang. Beberapa hal mendasar yang berubah antara lain: matra laut dan ruang bawah tanah yang diatur dalam penataan ruang, hirarki dan kedalaman rencana tata ruang, jangka waktu perencanaan hingga 20 tahun untuk semua jenjang rencana, pengaturan pengendalian yang cukup jelas melalui zoning regulation, insentif dan disienstif, pemberian sanksi hukum, dan sebagainya. Berikut hal-hal menonjol yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007:
5.
Undang-undang Penataan Ruang telah mengakomodasi perkembangan lingkungan strategis seperti pengaturan Ruang Terbuka Hijau (Rth) di Perkotaan dan Daerah Aliran Sungai (DAS), Standar Pelayanan Minimal (SPM), integrasi penataan ruang Darat, Laut, dan Udara, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Penataan Ruang Kawasan Perkotaan dan Perdesaan, dan Aspek Pelestarial Lingkungan Hidup.
6.
Untuk menjamin pelaksanaan UU Penataan Ruang yang tertib dan konsisten telah diatur Ketentuan Peralihan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Kelembagaan Penataan Ruang.
Dengan telah diakomodasikannya berbagai issue strategis penataan ruang di dalam UU Penataan Ruang, diharapkan nantinya penyelenggaraan penataan ruang dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna. b. Strategi Umum dan Strategi Implementasi Penyelengaraan Penataan Ruang
Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,
2.
Memperjelas pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang
3.
Memberikan perhatian besar kepada aspek lingkungan/ekosistem
4.
Memberikan penekanan kepada aspek pengendalian pemanfaatan ruang.
Strategi I mplementasi 1.
Penerapan prinsip- prinsip “komplementaritas” dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang RDTRW Kabupaten/Kota dan RDTRW Provinsi.
2.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RDTRW) harus dapat dijadikan acuan pembangunan, sehingga RDTRW harus memuat arah pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.
3.
Pemanfaatan ruang harus mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.
Gambar 4.2 Pembagian Kewenangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang
berpengaruh terhadapnya. Selanjutnya pihak-pihak yang terlibat dalam proses partisipasi tersebut disebut sebagai stakeholder. Karenanya, pemahaman mengenai partisipasi akan selalu berkaitan dengan pemahaman mengenai stakeholder, kepentingan-kepentingannya, serta pelibatannya. Perencanaan partisipatif di Indonesia didefinisikan sebagai upaya perencanaan yang dilakukan bersama antara unsur pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, peran masyarakat ditekankan pada penentuan tingkat kebutuhan, skala prioritas, dan alokasi sumber daya masyarakat. Definisi tersebut selanjutnya dilengkapi dengan pemahaman dari UNDP, dimana perencanaan partisipatif atau participation planning merupakan upaya perencanaan yang melibatkan/mengikutsertakan seluruh stakeholder yang ada. Dalam definisi tersebut, stakeholder selaku pemeran serta dapat terdiri dari kelompok pemerintah, swasta, dan masyarakat umum. Dengan pemahaman tersebut, perencanaan secara partisipatif sudah tentu melibatkan berbagai komunitas secara menyeluruh. Upaya perencanaan partisipatif menghadirkan proses perencanaan terstruktur yang terdiri dari aspek-aspek:
c.
4.
Kesepakatan penggalangan dan alokasi sumber daya
5.
Kesepakatan rencana
6.
Proses implementasi
7.
Pemanfaatan hasil pembangunan
8.
Evaluasi
Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
Pengertian peranserta masyarakat menurut Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1996 tentang “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang”, lebih diarahkan untuk peranserta bebas, belum pada peranserta spontan yang penekanannya pada berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
6.
Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan.
7.
Bantuan tenaga ahli.
8.
Bantuan dana.
Peran serta masyarakat tersebut terkait erat dengan hirarki serta tahapan dari penataan ruang yang dilakukan. Matriks berikut ini mengemukakan perbandingan kemungkinan serta potensi kontribusi peranserta masyarakat di dalam proses penataan ruang. Proses penataan ruang sampai saat ini masih lebih bersifat top down, dimana peran pemerintah masih sangat dominan. Pada perencanaan level makro seperti RDTRW Propinsi, RDTRW Kabupaten/Kota, mekanisme top down ini dirasakan masih memungkinkan, mengingat substansi dari rencana tersebut lebih pada strategi serta arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang. Namun untuk rencana pada level mikro seperti Rencana Detail, Rencana Teknik, perlu dilakukan proses bottom up mengingat interaksi dan aspirasi dari masyarakat akan lebih diperlukan. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang sampai saat ini masih sangat pasif, tidak
Oleh karenanya, siapa yang harus terlibat secara lebih aktif dalam tahap selanjutnya, serta siapa yang harus ikut dalam kerja sama dalam penelitian dan pengembangan, bantuan tenaga ahli, dan bantuan dana, ditentukan bersama-sama dengan masyarakat sejak awal proses. Penunjukkan kalangan tertentu dari masyarakat yang lebih siap oleh masyarakat itu sendiri menjadi dasar pembangunan kepercayaan masyarakat. Aspek-aspek teknis yang perlu diperhatikan dalam pelibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang : 1. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab sehubungan dengan peran serta masyarakat : Siapa yang harus dilibatkan dan berperan aktif? Kapan masyarakat harus mulai terlibat? Bagaimana bentuk pelaksanaan peranserta masyarakat ?
2. Bentuk penyelenggaraan peran serta masyarakat : Diskusi kelompok kecil; jumlah peserta sedikit, cenderung terarah/terfokus, inklusif dari
Pendapat tertulis atau verbal; komitmen dapat ditunjukkan secara formal, s arana yang baik
bagi para kelompok per-lobby Jalur khusus telepon; luwes dari segi waktu, interaksi langsung Survey kuesioner; memberikan data/fakta tertulis, dalam hal tertentu dapat digunakan
untuk mengukur reaksi masyarakat, akan tetapi interaksi terbatas/kurang. Bentuk lain: observasi, pameran, membuka kantor informasi di lapangan, dan p enggunaan
media massa. 4. Pengelompokkan bentuk peran serta masyarakat dalam kelompok lebih besar: Publicity (dalam rangka membangun dukungan masyarakat ) Public education (dalam rangka diseminasi informasi) Public interaction (dalam rangka membangun komunikasi dua arah) Public Partnership (dalam rangka mengamankan saran dan consent)
Tabel 4.1 Potensi Kontribusi Masyarakat dalam Penataan Ruang HIRARKI RENCANA
Tahap Penataan
Kegiatan
Ruang Perencanaan
Pemanfaatan
Nas Prop Kab/Kot Kawasa .
.
a
n
+
+
Penetapan rencana
-
+
+
Pengesahan rencana
-
-
-
Penyuluhan dan sosialisasi rencana
-
+
+
+
+
-
+
+
Proses Teknis merencana
Penyusunan program Penyusunan peraturan pelaksanaan rencana dan perangkat insentif disinsentif
menjelaskan bahwa dalam suatu proses analisa kebijakan, permasalahan yang berkaitan dengan program/kebijakan
tersebut
harus
dianalisa
dalam
konteks: aktor-aktor
yang
terlibat
( stakeholders), kepercayaan/pengertian dan motivasi para aktor tersebut, sumber daya yang dimiliki mereka, serta beberapa variabel lainnya yang berkaitan dengan tingkat kepentingan para aktor serta kemampuan masing-masing untuk mempengaruhi suatu program/kebijakan. Dari penjelasan Meltsner ini terlihat bahwa stakeholder dapat didefinisikan sebagai “aktor -aktor yang terlibat, memiliki motivasi tertentu, serta memiliki kemampuan untuk mempengaruhi suatu program / kebijakan”. Definisi stakeholder dari World Bank dapat melengkapi teori Meltsner di atas tadi. Menurut Wolrd Bank Participation Sourcebook, stakeholder adalah “mereka yang terpengaruh oleh suatu hasil implementasi kebijakan baik secara negatif maupun positif, serta mereka yang dapat mempengaruhi hasil implementasi kebijakan tersebut”. Aktor-aktor penting atau stakeholder secara umum, sesuai dengan teori Good Governance, terdiri
3.
Swasta ( Private Sector ), dapat terdiri dari perusahaan-perusahaan dengan berbagai skala, dari yang paling kecil (tradisional) hingga perusahaan besar / multinasional, termasuk pula BUMN, dan individu yang berusaha.
Ketiga kelompok stakeholder di atas merupakan aktor-aktor yang memiliki kepentingan maupun kemampuan untuk mempengaruhi suatu kebijakan, baik dalam penataan ruang maupun pengelolaan lahan perkotaan.
4.2 Tinjauan Mengenai Pengembangan Wilayah
Globalisasi yang antara lain ditandai dengan integrasi pere konomian dunia dan kemajuan di bidang teknologi informasi, komunikasi dan transportasi adalah kenyataan yang harus dihadapi bangsa bangsa di dunia, termasuk juga Indonesia. Seiring dengan proses tersebut terjadi pula pergeseran pada paradigma pengembangan wilayah sekarang ini, seperti proses perencanaan yangtop-down menuju bottom-up, desentralisasi, penguatan institusi lokal dan perhatian pada masalah
sumberdaya dengan tanpa mengorbankan sumberdaya di masa mendatang (Ahmadjayadi dalam Munir, 2002). Karenannya ada enam upaya penting yang perlu dilakukan, yaitu: 1.
Melakukan deskripsi jenis-jenis potensi wilayah secara sistematis, misalnya potensi wilayah yang berkaitan dengan pertanian, pariwisata, kehutanan, perikanan, pertambangan dan tenaga kerja.
2.
Melakukan
klasifikasi
jenis-jenis
potensi
wilayah
secara
sistematis,
misalnya
pengelompokan potensi wilayah di bidang perikanan, pertanian, pariwisata. 3.
Melakukan deskripsi di mana setiap potensi wilayah berada, yaitu melakukan deskripsi di mana setiap potensi wilayah yang sudah diklasifikasikan tersebut.
4.
Melakukan deskripsi jumlah ketersediaan potensi wilayah, yaitu melakukan identifikasi dengan memberikan deskripsi berapa jumlah jenis potensi wilayah yang sudah diklasifikasikan di setiap lokasi.
5.
Melakukan deskripsi pengembangan potensi wilayah, yaitu melakukan identifikasi dengan
3. Apabila pengembangan kegiatan ekonomi pada suatu wilayah ditujukan sebagai basis ekspor dengan pemasaran luar negeri, diperlukan aksesibilitas yang tinggi (Riant Nugroho dalam Munir, 2002). Dalam pengembangan wilayah ada tiga sasaran utama yang banyak dicanangkan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan berusaha serta menjaga agar pembangunan dapat tetap berjalan secara berkesinambungan (Alkadri et al, 1999). Jika dilihat praktik perngembangan wilayah di Indonesia selama ini, terutama sebelum otonomi daerah, banyak kebijakan yang sifatnya top-down. Pengembangan wilayah di Indonesia antara lain ditandai dengan kehadiran Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten (RTRWP/RTRWK), Rencana Pengembangan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET) sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Indonesia Timur.
5. Sektor yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan minimal wilayah tersebut. 6. Sektor yang banyak menyerap tenaga kerja Atas dasar beberapa kriteria di atas, selanjutnya dapat ditetapkan sektor yang dapat dikembangkan di wilayah tersebut. Pendekatan sektoral yang sebenarnya berupaya meningkatkan optimasi penggunaan ruang dan potensi sumberdaya wilayah dan hubungannya dengan pemanfaatan, produktifitas dan konservasi bagi kelestarian lingkungan, masih berjalan sendiri-sendiri serta lebih menitikberatkan pada kepentingan sektor itu sendiri tanpa terlalu memperhatikan kepentingannya dengan sektor lainnya (Riyadi, 2002). Contoh pendekatan sektoral adalah dalam pengembangan pertanian adalah analisis kesesuaian lahan pertanian berdasarkan penilaian terhadap sifat dan kondisi tanah, iklim dan morfologi dengan menggunakan standar dan kriteria FAO yang dimodifikasi oleh PPT Bogor. 4.4 Tinjauan Mengenai Pembangunan Berkelanjutan
sumberdaya alam pada saat ini tidak mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan dating (intergenerational equity). Definisi Pembangunan berkelanjutan menurut Bond et al. (2001) pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan dari kesepakatan multidimensional untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik untuk semua orang dimana pembangunan ekonomi, sosial dan proteksi lingkungan saling memperkuat dalam pembangunan. Bosshard (2000) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang harus mempertimbangkan lima prinsip kriteria yaitu: (1) abiotik lingkungan, (2) biotik lingkungan, (3) nilai-nilai budaya, (4) sosiologi, dan (5) ekonomi. Marten (2001) mendefinisikan sebagai pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kecukupan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan tidak berarti berlanjutnya pertumbuhan ekonomi, karena tidak mungkin ekonomi tumbuh jika ia tergantung pada keterbatasan kapasitas sumberdaya alam yang ada. 4.5 Tinjauan Mengenai Perencanaan Tata Ruang
3.
Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya termasuk jabaran dari indikasi program
utama
yang
termuat
di
dalam
rencana
tata
ruang
wilayah.
Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. 4.
Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya.
5.
Pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.
Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah da n Pemerintah Daerah. Insentif diberikan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan
Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota. Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang, termasuk di dalamnya sebagai dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
5.1 Metodelogi 5.1.1 Pendekatan Penyusunan a.
Pengelolaan Tepadu
Pengelolaan wilayah Kota Cimahi terpadu (integrated coastal zone management – ICZM) adalah pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa -jasa lingkungan (environmental service)yang terdapat di wilayah perencanaan, dengan cara melakukan penilaian menyeluruh
pemerintah (pihak pengelola) mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan atau menolak suatu kegiatan pembangunan setempat. Sehingga untuk wilayah pengaturan menjadi tanggung jawab bersama antara instansi pemerintahan dan masyarakat. Pengelolaan (management ) terdiri dari tiga tahap utama yaitu : perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, maka nuansa keterpaduan tersebut perlu diterapkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Selain itu keterpaduan juga harus mencakup tiga dimensi yaitu dimensi sektoral, bidang ilmu serta keterkaitan ekologis. Pada dimensi keterpaduan sektoral, mensyaratkan adanya koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektoral. Keterpaduan dari sudut pandang bidang keilmuan dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah perencanaan harus dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu (ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dll) yang relevan. b.
Pendekatan Normatif
dan strategi yang tepat untuk kondisi dan permasalahan yang ada. Oleh sebab itu perlu juga dengan membandingkan kondisi eksisting dengan kriteria dan standar yang ada. Konsep dasar dari pendekatan normatif adalah bahwa proses pembangunan kawasan bertumpu pada prosedur/skema tertentu, dengan memperhatikan seluruh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian atas tujuan yang akan dicapai. Landasan normatif dalam melaksanakan pekerjaan ini, dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu landasan normatif yang bersifat umum, yaitu produk-produk peraturan di tingkat pusat yang berlaku untuk seluruh wilayah kajian, dan landasan normatif yang bersifat kewilayahan, yaitu produk-produk peraturan di tingkat daerah yang hanya berlaku di level wilayah kajian. Pada dasarnya pendekatan normatif dalam pekerjaan ini akan digunakan dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan. Baik itu pada proses penyusunan maupun dalam peningkatan kegiatan pekerjaan ini. Pendekatan normatif akan digunakan dalam setiap kegiatan yang terkait dengan kajian dan analisis kebijakan dan strategi serta produk-produk peraturan
(steady state). Apabila sistem mengalami gangguan, maka sistem akan berinteraksi antar subsistemnya untuk menuju pada keseimbangan baru. Keseimbangan baru ini dapat merupakan kondisi yang berbeda dengan kondisi semula atau dapat menuju kondisi sementara dan kemudian kembali pada kondisi semula. Jumlah sistem yang ada di alam semesta tidak terbatas, karena sistem yang satu dapat menjadi subsistem lainnya yang lebih besar. Demikian seterusnya sampai jumlah tak hingga. Demikian juga suatu sistem besar memiliki subsistem yang lebih kecil, dan seterusnya subsistem yang lebih kecil tersebut juga memiliki subsistem lagi yang lebih kecil. Demikian seterusnya sampai jumlah tak hingga. Pendekatan ini digunakan dalam Rencana Tata Ruang Kecamatan, agar apa yang dirumuskan dapat menjadikan sistem yang sudah terbentuk sebelumnya menuju keseimbangan baru yang lebih sempurna dan memberikan efek positif bagi manusia dari berbagai aspek.
3. Keandalan (reliability) dan kesahihan (validity)data: Ketepatan ramalan tergantung kepada keandalan dan kesahihan data yg tersedia. Misal data tentang laporan kejahatan seringkali tidak sesuaidengan insiden kejahatan yg sesungguhnya, data ttg gajibukan ukuran tepat dari pendapatan merupakan masyarakat.
e.
Pendekatan Partisipatif dan Fasilitatif
Dalam proses kegiatan pekerjaan ini, selain berkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan (development plan) dan perencanaan ruang ( spatial plan) serta produk-produk kebijakan dan strategi pengembangan kawasan yang terkait lainnya, tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder kota lainnya, sebagai pengendali, pelaksana dan pemanfaat dan seba gai pihak yang terkena dampak positif maupun negatif dari pelaksanaan pembangunan kota itu sendiri. Oleh karena itu dalam pekerjaan ini digunakan beberapa model pelibatan pa
pelaku pembangunan
yang akan diperoleh adalah jaminan kelancaran implementasi hasil kajian ini di kemudian hari. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Pemerintah Kota melalui Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kota Cimahi bertindak sebagai fasilitator dalam kegiatan penyusunan pekerjaan ini. Peran fasilitasi ini antara lain dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada daerah serta seluruh stakeholder terkait kegiatan penyusunan pekerjaan ini. Beberapa aspek yang terkait dengan pendekatan partisipatif dan fasilitatif dalam kegiatan penyusunan pekerjaan ini dijelaskan berikut: 1.
Kemitraan
Kegiatan penyusunan pekerjaan ini, adalah pendekatan yang bercirikan top down namun sekaligus memiliki nuansa partnership atau kemitraan. Berbeda dengan paradigma sentralisasi dalam mekanisme pengambilan keputusan publik pa da konsep
2.
Perencanaan Parti sipati f
Bentuk Peran serta masyarakat dalam penataan ruang menurut hirarkhi rencana yang diindikasikan dalam PP No. 69 Tahun 1996 (Pasal-Pasal di BAB III dari PP 69/96):
Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan.
Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan.
Pemberian masukan dalam perumusan rencana tata ruang.
Pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang.
Pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana.
Kerja sama dalam penelitian dan pengembangan.
Bantuan tenaga ahli.
stakeholder selaku pemeran dapat terdiri dari kelompok pemerintah, swasta, dan masyarakat umum. Dengan pemahaman tersebut, perencanaan secara partisipatif sudah tentu melibatkan berbagai komunitas secara menyeluruh. Upaya perencanaan partisipatif menghadirkan proses perencanaan terstruktur yang terdiri dari aspek-aspek:
Kerjasama guna membangun konsensus
Komunikasi kelompok stakeholder yang efektif, serta
Proses implementasi rencana guna mengubah berbagai ide / pemikiran menjadi kegiatan yang produktif dan penyelesaiannya yang maksimal.
Dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan pekerjaan ini akan dilakukan serangkaian kegiatan diskusi/seminar dan pengumpulan data/ informasi. Pendekatan perencanaan partisipatif pada intinya merupakan usaha penyelesaian persoalan yang menjadi target
Namun demikian disadari bahwa penggunaan perencanaan partisipatif akan menimbulkan berbagai persoalan dalam prosesnya, terutama masalah keterbatasan waktu. Masalah ini akan dicoba diminimalkan melalui persiapan materi dan pelaksanaan yang matang, sehingga kesepakatan dapat dengan segera dicapai tanpa mengurangi kebebasan stakeholders untuk mengeluarkan aspirasi dan pendapatnya. 3.
Perencanaan K apasitas
Mengingat dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan pekerjaan ini dilakukan secara partisipatif, maka diharapkan adanya keterlibatan stakeholder secara utuh dalam tiap proses pelaksanaan pekerjaan. Bahwasannya keterlibatan tersebut diharapkan tidak hanya bersifat pasif namun juga aktif dari para stakeholder yang terkait. Oleh sebab itu diperlukan adanya kapasitas dan pemahaman yang cukup memadai mengenai persoalan-persoalan yang terkait dengan pengembangan dan pembangunan kawasan
f.
Pendekatan Teknis Akademis 1.
Perencanaan Ek splor atif
Pendekatan eksploratif dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan pekerjaan ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang seluas-luasnya mengenai persoalan persoalan yang terkait pemanfaatan, pembangunan, pengembangan dan pen gendalian kawasan. Pendekatan eksploratif bercirikan pencarian yang berlangsung secara menerus. Pendekatan ini akan digunakan baik dalam proses pengumpulan data & informasi maupun dalam proses analisis.
Dalam proses pengumpulan data & informasi, pendekatan eksploratif digunakan mulai dari kegiatan inventarisasi dan pengumpulan data awal, hingga eksplorasi literatur yang diperlukan dalam mendukung kegiatan perumusan. Sifat
Eksplorasi dalam proses analisis dilakukan guna mengelaborasi perumusan kebijakan dan
strategi
pengembangan
kota
dan
penyusunan
strategi
pengembgangan
permukiman dan infrastruktur permukiman. Proses eksplorasi ini mendorong kepada pemahaman yang mendalam terhadap aspek yang dikaji, melalui seluruh dokumen dan informasi yang berhasil dikumpulkan. 2.
Pendekatan Komprehensif
Pendekatan Komprehensif memandang bahwa untuk menghasilkan suatu produk Kebijakan dan Strategi yang baik perlu adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai wilayah dan persoalan yang akan direncanakan atau dipecahkan, tidak hanya pada saat pengumpulan data dan analisis saja, melainkan sampai pada kebijakan dan strategi yang dibangun. Kata “komprehensif” dalam konteks pendekatan ini merujuk pada upaya memahami suatu permasalahan dari sudut pandang semua aspek
dalam penanganannya didasarkan pada suatu kerangka acuan yang disebut dengan keterpaduan. 3.
Pendekatan Pembangunan B erk elanj utan
Pendekatan pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pendekatan dalam perencanaan yang memandang bahwa pembangunan bukan merupakan suatu kegiatan yang sesaat melainkan suatu kegiatan yang berlangsung secara kontinyu dan tidak pernah berhenti seiring dengan perkembangan jaman. Pendekatan ini menekankan pada keseimbangan ekosistem, antara ekosistem buatan dengan ekosistem alamiah. Dalam perencanaan pembangunan kesesuaian ekologi dan sumber daya alam penting artinya agar pembangunan yang terjadi tidak terbatas dalam tahun rencana yang disusun saja. Pendekatan
pembangunan
berkelanjutan
dalam
kegiatan
bertujuan
untuk
Prinsip tanggungjawab transfontier , yaitu bahwa dampak dari aktivitas manusia seharusnya tidak melibatkan suatu pemindahan geografis yang tidak seimbang dari masalah lingkungan. Dalam prinsip ini terdapat perlindungan terhadap kualitas dari lingkungan.
Dalam pendekatan pembangunan berkelanjutan ini terkait juga dengan penciptaan keberlanjutan masyarakat / komunitas (sustainable communities) tempat dimana suatu komunitas ingin tinggal dan bekerja pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan akan dapat terus berlanjut jika terdapat masyarakat yang terus berlanjut pula. Dalam sustainable communities, masyarakat menciptakan suatu komunitas seperti yang dikehendaki oleh masyarakat sehingga dapat tercipta suatu keberlanjutan dalam komunitas tersebut. Sustaina ble communities ini akan dapat dikembangkan dimana banyak ”pemain” dalam peran yang berbeda beda dan dengan ketertarikan dan nilai yang berbeda dalam suatu aliran informasi
persepsi dan preferensi terhadap materi Zoning Regulation baik dari hasil wawancara, kuisioner maupun diskusi. Pencatatan lapangan, dokumentasi visual dan digital dan sejenisnya diperlukan untuk mengidentifikasi guna lahan maupun kegiatan pemanfaatan ruang. Kedua data tersebut dielaborasikan ke dalam analisis – analisis keruangan, pemanfaatan ruang, dan hal lain yang berkorelasi dengan kegiatan penyusunan pekerjaan ini. Hasil dari pengolahan data secara desk study dari dua pendekatan tersebut dipertajam dengan diskusi dan konsultasi dengan stakeholder lain (Pemerintah Pusat dan Daerah, masyarakat lokal, swasta, LSM, dan perguruan tinggi) sehingga memenuhi aspek partisipatif dan dengan demikian aspek kesepakatan dalam produk pengaturan dapat tercapai. 1.
Pendekatan Pengembangan Wi layah
Dalam pendekatan ini akan dilakukan penelaahan terhadap kegiatan penyusunan pekerjaan inidalam kaitannya dengan tata ruang wilayah perenc anaan. Selain itu akan
pengembangan wilayah menjadi lebih jelas yakni mengarah pada penciptaan spesialisasi. Sedangkan pada tingkat daerah, dalam mengembangkan visinya, setiap daerah dituntut untuk mampu :
Mengidentifikasikan kapabilitas dan tindakan dari daerah lainnya sebagai wilayah pesaing
2.
Mengenali penggerak dan pengaruh dari lingkungan ekstemal.
Menilai kebutuhan, hambatan dan kapabilitas wilayahnya sendiri.
Deli ni asi Kawasan Perencanaan
Dalam pendekatan ini akan dilakukan penelaahan kembali mengenai kawasan perencanaan yang akan menjadi wilayah kajian ditinjau dari beberapa faktor antara lain:
Maka sebagai bahan untuk mengetahui bagaimana arah perkembangan wilayah untuk selanjutnya, maka harus diketahui beberapa potensi dan permasalahan yang terdapat di wilayah perencanaan diantaranya melalui:
Review potensi dan permasalahan berdasarkan Pengembangan Kawasan Strategis yang masuk ke dalam wilayah perencanaan yang telah ada sebelumnnya.
Pengkajian mengenai data dan informasi mengenai karakteristik wilayah perencanaan berdasarkan data dan informasi yang terbaru.
4.
Pendekatan Secara Aspir ati f Terhadap Pengembangan Kawasan
Perubahan strutur dan tata ruang wilayah merupakan suatu proses dalam paradigma perkembangan wilayah itu sendiri. Maka dalam proses pembangunan dan pengelolaannya akan melibatkan beberapa elemen yang terkait didalamnya antara lain
Kerangka pemikiran penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi merupakan rangkaian dari pemikiran dan kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan maksud dan tujuan dari pekerjaan. Kerangka pemikiran ini ini dapat juga dianggap sebagai alur penyelesaian pekerjaan yang merupakan dasar dalam pembuatan metodologi pengelolaan pekerjaan, yang dapat memberikan gambaran metodologi penyelesaian pekerjaan secara garis besar serta menunjukkan keterkaitan antara materi/proses satu dengan lainnya. Sedangkan detail metodologi pada tiap tahapan diterangkan pada Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan (sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut), dan metoda serta teknik yang digunakan. 5.1.3 Metodelogi Pelaksanaan Pekerjaan
Dalam tahap identifikasi persoalan dan potensi pengembangan ini dipilih beberapa metode yang didasarkan pada kebutuhan penanganan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan
dokumen dan literatur yang akan menginventarisasi dan mengeksplorasi berbagai dokumen tersebut.
Studi dokumen dan literatur ini dilakukan dengan cara melaksanakan kajian terhadap dokumen dan literatur yang sangat kuat relevansinya dengan pekerja an ini, yang dalam hal ini berupa: (i) kajian terhadap peraturan perundangan (ii) review atau kajian terhadap kebijakan dan pemanfaatan ruang, dan pengembangan Kecamatan di wilayah perencanaan (iii) review atau kajian terhadap dokumen-dokumen perencanaan terkait (iv) review atau kajian terhadap hasil studi atau penelitian yang terkait sebagai masukan dalam penyusunan kegiatan ini. B. Observasi Lapangan
Secara umum observasi lapangan dilakukan untuk memahami persoalan-persoalan terkait
Penyiapan tim survei, yaitu pembagian tim pelaksana survey yang terdiri dari tenaga ahli sesuai pekerjaan.
Adapun dalam pelaksanaan survey dan observasi di lokasi amatan, digunakan metode survei sekunder dan survey primer sebagaimana dijelaskan berikut:
Survei
Sekunder ,
dilakukan
terhadap
instansi
pemda/institusi
terkait
dengan
pengembangan Kawasan Kabupaten dilakukan guna memperoleh data mengenai perkembangan, serta berbagai dokumen terkait lainnya.
Survei Primer , dilakukan dengan 2 teknik survey, yaitu: o
Observasi lapangan, dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi eksisting di lokasi amatan serta pemahaman karakteristik kawasan,
o
Ground
truth
survei,
merupakan
metoda
teknis
yang
bertujuan
untuk
membandingkan/mengkonfirmasi data/informasi sekunder dengan kondisi nyata di lapangan. Metode ini dapat memperlihatkan adanya perubahan tertentu dalam rentang
b. Penyusunan rencana penataan ruang terkait lainnya 3. Kondisi dan Perkembangan Fisik Lingkungan/Sumber Daya Alam
a. Tpografi dan Morfologi Wilayah b. Morfologi Wilayah c. Iklim d. Hidrologi/DAS
Air Permukaan
Air Tanah
Mata Air
Geologi, Kegempaan dan Gunung Berapi o
Bahaya Lingkungan Beraspek Geologi
o
Hubungan Antara Sifat Fisik Tanah/Batuan Dengan Kejadian Gerakan Tanah
Fisik Lingkungan/Sumber Daya Alam
4. Kondisi dan Perkembangan Kependudukan/Sumber Daya Manusia a.
Jumlah, Persebaran, dan Komposisi Penduduk
b.
Pertumbuhan dan Perkembangan Penduduk
c.
Prediksi Jumlah Penduduk
d.
Sosial Budaya
Kependudukan
Kesejahteraan Sosial
Ketenagakerjaan
Kebudayaan
5. Kondisi dan Perkembangan Prasarana dan Sarana/Sumber Daya Buatan
a. Prasarana Transportasi/Prasarana Jalan b. Prasarana Energi Listrik
Peranan Sektor Basis Ekonomi
Proyeksi PDRB Kota Cimahi
c. Prospek Perkembangan Ekonomi dan Sektor Unggulan 6. Kelembagaan Pembangunan a. Kelembagaan Pemerintah Daerah b. Kelembagaan Non-Pemerintah yang Berpartisipasi Sedangkan data-data dan informasi yang didapat dari Survei Primer atau pengamatan lapangan yaitu: pertama: untuk mengatahui atau klarifikasi kondisi data yang diperoleh dari survei sekunder, kedua: untuk mendapatkan data yang tidak diperoleh dari survei sekunder, dan ketiga untuk mengetahui kondisi atau kualitas data yang diperoleh dari survei sekunder. Adapun data-data dari survai primer diantaranya: 1.
Kondisi Fisik Dasar/Lingkungan Kondisi Topografi atau permukaan tanah
Sarana Permakaman
Sarana Parkir
Sarana Pemakaman
b. Kondisi/Perkembangna Prasarana
Prasarana Pembuangan Air Limbah
Prasarana Pembuangan Air Hujan
Prasarana Pembuangan Sampah
Prasarana Jaringan Jalan
c. Kondisi Perkembangan Utilitas
Jaringan Air Bersih
Jaringan Listrik
Jaringan Telephon
Jaringan Gas
Pewawancara dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa mendatang Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Artinya pelaksana kegiatan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tetapi untuk lebih mengarahkannya, sudah disiapkan guideline pertanyaan inti untuk lebih lanjut dikembangkan secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi wawancara itu sendiri. Dalam penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi ini, wawancara dilakukan pada responden-responden terpilih berdasarkan pengalaman mereka terkait persoalan Kawasan Perkotaan Kecamatanan Kawasan pesisr dan sebagai daerah pengamatan. Informasi utama yang digali antara lain
dari masyarakat dan stakeholder terkait lainnya diterima dengan disesuaikan dengan maksud dan tujuan studi secara keseluruhan. 5.2 Metodelogi Pengumpulan Data
Sebelum melaksanakan kegiatan pengumpulan data untuk penyusunan perencanaan, perencana harus mampu merumuskan data apa saja yang akan didapat di lapangan yang menunjang terhadap kedalaman materi rencana yang akan disusun. a. Persiapan Sur vey L apangan 1.
Penelaahan materi penyusunan kegiatan pekerjaan
2.
Pembuatan daftar data yang akan dicari di lapangan.
3.
Pembuatan model-model untuk pengumpulan data di lapangan.
4.
Pembuatan Peta dasar skala 1:25.000.
benchmark sehingga jelas kedudukan unsur tersebut terhadap koordinatnya. Bila perlu diadakan pengukuran untuk memperoleh beberapa titik pengikat berupa titik holigon atau garis poligon. 3.
Data penggunaan ruang yang menggambarkan karakteristik penebaran bentuk-bentuk fisik buatan manusia, yaitu meliputi:
Perincian jenis penggunaan lahan yang masih ada (melalui data sekunder).
Struktur dan kualitas bangunan untuk masing-masing jenis penggunaan ruang.
Kepadatan bangunan pada setiap jenis penggunaan ruang.
Kedudukan/peran/estetika bangunan pada lingkungan kawasan yang bersangkutan.
Data tersebut disajikan dalam bentuk peta
kedalaman skala 1 : 25.000 dan
menggunakan perbedaan warna atau kode serta dilengkapi dengan tabel-tabel data.
Data keadaan kawasan untuk menggambarkan pola kualitas jaringan jalan di
-
Data distribusi jumlah penduduk diuraikan dalam unit data kota dalam wilayah administratif terkecil untuk 5 tahun terakhir.
-
Data penduduk berdasarkan usia kerja untuk seluruh kota untuk 5 tahun terakhir.
-
Data distribusi jenis struktur tenaga kerja diuraikan dalam unit data kota terkecil (kelurahan/desa) untuk 5 tahun terakhir.
Data mengenai sarana dan prasarana prasarana utama utama kawasan yang meliputi : -
Pola distribusi fasilitas pendidikan, peribadatan, kesehatan dan rekreasi beserta intensitas fungsi pelayanannya, pergudangan dan sebagainya.
c.
-
Sistem distribusi dan kapasitas sumber air bersih/ air minum.
-
Sistem pembuangan air limbah dan jaringan drainase kota.
-
Sistem pembuangan sampah, jaringan listrik dan telepon.
Tekni k Sur Sur vey vey
Observasi lapangan sangat ditentukan oleh kondisi dan karakter lapangan, ada yang cukup diobservasi saja, ada yang harus diperdalam untuk me ngetahui karakter objek secara lebih menRinci atau lebih teknis, dan ada juga kemungkinan yang perlu didukung dengan wawancara atau interview. Hasil survey/observasi lapangan ini merupakan data primer. Beberapa contoh panduan survey/observasi lapangan dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut ini : -
Survey Perubahan Penggunaan Lahan . Survey ini dilakukan dengan
pengamatan langsung kelapangan dengan menggunakan peta dasar (Peta foto udara atau peta rupa bumi dan peta yang yang telah dimodifikasi dimodifikasi sesuai kebutuhan). -
Survey Infrastruktur dan Bangunan . Survey ini dilakukan dengan pengamatan
langsung kelapangan dengan melakukan plotting dan sketsa lokasi, melalui wawancara terhadap stakeholder terhadap stakeholder setempat maupun dengan foto / shootting. / shootting. Survey Transportasi/Lalu Lintas. Survey ini dilakukan dengan pengamatan
Dengan demikian, rencana yang akan dihasilkan tidak hanya memberikan pedoman pengembangan tata ruang fisik yang optimal o ptimal dari segi struktur dan d an pola tata ruang tetapi juga keserasian dari segi estetika visual.
Lingkup Pengamatan Pengamatan dilakukan terhadap berbagai obyek di daerah studi yang dianggap penting berdasarkan kesan visual yang ditonjolkan. Obyek tersebut dapat berupa suatu unsur atau elemen bentukan alamiah atau juga buatan manusia. Elemen -elemen tersebut adalah: : : - Path
yaitu garis atau jalur sirkulasi yang digunakan sebagai tempat pergerakan
manusia, seperti : jalan, jalan setapak dan jalur rel. : - Nodes
yang merupakan pusat dari kegiatan, yaitu pertemuan atau persilangan
dari path atau titik konsentrasi seperti pusat transportasi. : : - Edge
berupa garis pembatas atau tepian yang membedakan suatu kawasan atau
wilayah lainnya. Bentukan dapat berupa: sungai, deretan bangunan, jalur jalan yang memisahkan dua bagian dari permukiman.
Pengamatan dilakukan dengan mengamati secara langsung keadaan di lapangan. Dalam hal ini, surveyor harus melakukan perjalanan di lapangan, terutama pa da jalur jalur jalan raya raya utama. Selanjutnya pada titik-titik titik-titik tertentu yang dianggap mempunyai arah pandangan yang jelas, dilakukan perekaman obyek pandangan (dalam bentuk kelima elemen tersebut di atas) yang harus dicatat dic atat adalah : -
Posisi tempat surveyor melakukan pengamatan.
-
Waktu pengamatan.
-
Penilaian terhadap obyek pengamatan.
Dalam hal ini, bila dirasakan perlu untuk merekam obyek yang dimaksud dengan lebih jelas, dapat pula dibantu dengan teknis pemotretan. Dengan demikian perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan survey visual ini adalah : -
Peta dasar dan lembaran survey.
2. Wawancara
Wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran secara langsung, keinginan atau aspirasi masyarakat tentang bentuk kawasan studi yang diinginkan sehingga dapat menjadikan masukan dalam kegiatan perencanaan. Dari hasil wawancara ini dapat diketahui tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh, sehingga dapat dilakukan pendekatan-pendekatan dalam pelaksanaan rencana kelak. Wawancara juga dilakukan dengan membuat kebijaksanaan (decision maker ) untuk memperoleh informasi mengenai arah kebijaksanaan daerah dan pola dasar pembangunan daerah. 3. Data Sekun der
Data sekunder ini diperoleh melalui survey intansional dan kajian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data yang relevan dari suatu instansi yang berwenang dan
khususnya baik aspek kependudukan, aspek perekonomian, aspek sumber daya alam, aspek pelayanan fasilitas dan utilitas. Data mikro meliputi: aspek fisik dasar, penggunaan lahan dan fungsi bangunan, aspek kependudukan, sosial dan kebudayaan, sistem transportasi, aspek perekonomian kota dengan fokus masalah kegiatan komersial, aspek pelayanan fasilitas sosial dan utilitas kota, aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah desain perkotaan, nilai bangunan atau estetika kota dan sebagainya.
5.2.1 Metode Analisis dan Perumusan Ketentuan Teknis
Suatu wilayah/kawasan dapat dianggap sebagi suatu organisasi yang bersifat dinamis dan mengalami mekanisme pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam wilayah (internal
pada dasarnya memberikan uraian, penjelasan, penilaian, serta perhitungan dan prediksi keadaan daerah perencanaan dalam kurun waktu perencanaan. Pada dasarnya, prediksi tersebut adalah analisa terhadap kecenderungan perkembangan dan berbagai faktor serta variabel yang berpengaruh dalam mekanisme perkembangan dan pertumbuhan kawasan perkotaan. Hasil dari tahapan tersebut akan digunakan sebagai dasar penentuan strategi perencanaan jangka panjang, baik dalam dimensi penataan ruang fisik maupun pengembangan kegiatan sektoral.
a. Analisis Kajian Terhadap Kebijakan Terkait
Analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. (E.S. Quade (Alm.), mantan kepala Departemen
analisis kebijakan adalah dngan cara bergelut dengan masalah-masalah yang nyata dan rumit. Ciri seorang analisis profesional yang ulung adalah kemampuannya untuk menerapkan teori-teori dan metode-metode yang relatif bersifat abstrak. Untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan perencanaan kebijakan, adalah sangat penting untuk menunjuka apa yang justru tidak termasuk di dalamnya. Kebanyakan orang jauh lebih mengenal apa yang disebut perencanaan menyeluruh atau komprehensif
dibanding
dengan
perencanaan
kebijakan,
mungkin
mereka
menganggapnya sebagai suatu jenis perencanaan yang komprehensif, tetapi kedua hal ini tidaklah serupa sama sekali perbedaan antara keduanya terletak pada ha l-hal sebagai berikut:
Ruang Lingkup. Perencanaan kebijakan ditujukan pada masalah tertentu, sementara salah satu prinsip perencanaan komprehensif adalah mempertimbangkan semua aspek dari suatu sistem secara simultan, apakah suatu masalah khusus atau kesempatan yang
mereka lihat terdapat kecocokan. Sebaliknya, klien dari perencanaan kebijakan sangat jelas
Waktu. Cakrawala waktu perencanaan komprehensif tradisional adalah jangka panjang. Hampir semua perencanaan komprehensif menguraikan suatu keadaan di masa 20 tahun yang akan datang atau malah lebih. Cakrawala waktu perencanaan kebijakan biasanya jauh lebih pendek sesuai dengan apa yang menjadi perhatian klien itu sendiri.
Politik. Perencanaan komprehensif tradisional menganut sutau pendekatan apolitis dalam proses penerapannya, sementara perencanaan kebijakan kemungkinan bisa saja bersifat sangat politis. Suatu pemerintah daerah modern perlu untuk membuat baik perencanaan komprehensif maupun perencanaan kebijakan. Hampir semua klien swasta hanya akan tertarik pada kedua.
Suatu kota atau kawasan perkotaan akan memiliki keterkaitan dengan wilayah yang leb ih luas guna mendukung perkembangannya. Perkembangan kota atau kawasan perkotaan tersebut
Gambar Matrix SWOT
Membuat strategi adalah menggabungkan elemen internal dengan elemen eksternal untuk
4.
Strategi WT (Weaknesses + Threaths) Strategi ini yang paling sulit karena orientasinya memihak pada yang paling lemah atau paling terancam dengan meminimalkan kerugian. a. SWOT Skenario Trend
Skenario pengembangan ini pada intinya merupakan kajian ilmiah secara mendalam terhadap variabel-variabel kondisi lapangan yang terdiri dari: •
Variabel fisik alamiah,
•
Variabel tata guna lahan dan pola pemanfaatan ruang,
•
Variabel penduduk,
Variabel sarana perkotaan, yang meliputi :
Variabel sistem jaringan prasarana utilitas, yang meliputi :
1.
Tujuan pengembangan kawasan fungsional perkotaan
2.
Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan
3.
Rencana Distribusi Penduduk Kawasan Perkotaan
4.
Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kawasan Perkotaan
5.
Rencana Sistem Jaringan Pergerakan
6.
Rencana Sistem Jaringan Ulilitas
7.
Rencana Blok Pemanfaatan Ruang (Block Plan)
8.
Pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan
9.
Rencana Penanganan Blok Peruntukan
10. Rencana Penanganan Prasarana dan Sarana perkotaan 11. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang 12. Legalisasi Produk Rencana SWOT Skenario Moderat
1) Ruang A dengan Rapid Growth Strategy yaitu strategi pertumbuhan a liran cepat untuk diperlihatkan pengembangan secara maksimal untuk target tertentu dan dalam waktu singkat 2) Ruang B dengan Stable Growth Strategy yaitu strategi pertumbuhan stabil dimana pengembangan dilakukan secara bertahap dan target disesuaikan dengan kondisi. b. Kwadran II (Stability), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang yaitu : c. Ruang C dengan Agresif Maintenance Strategy dimana pengelola obyek melaksanakan pengembangan secara aktif dan agresif. d. Ruang D dengan Selective Maintenance Strategy dimana pengelolaan obyek adalah dengan pemilihan hal-hal yang dianggap penting. e. Kwadran III (Survival), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini
2) Ruang H dengan Conglomerate Strategy yaitu strategi pengembangan masingmasing kelompok dengan cara koordinasi tiap sektor itu sendiri.
Analisis Fisik
Dalam analisis fisik digunakan pendekatan terhadap beberapa model analisis yaitu sebagai berikut : 1. Analisis Daya Dukung Lahan
Metode analisis yang digunakan untuk menilai daya duk ung lingkungan fisik alamiah ini adalah metode context analysis (analisis tautan) melalui teknik superimpose atau overlay diagram informasi. Metode analisis tautan ini menurut Edward T. White adalah kegiatan riset praperancangan yang memusat pada kondisi-kondisi yang ada, dekat dan potensial pada dan di wilayah pe rencanaan sebagai jaringan yang kompleks
Adapun kriteria analisis daya dukung lahan adalah sebagai berikut: Gambar 5.1 Super Impose
Tofografi Kemiringa
Geologi
Jenis
Hidrologi
Klimatolo
2. Kriteria Topografi
Berdasarkan The urban, rural regional planning field (1980) bahwa k egiatan bududaya perkotaan dapat dikembangkan pada ketinggian regional > 1.000 m dpl. Berdasarkan ketentuan KBU bahwa kegiatan budidaya di atas kontur 750 m dpl dibatasi dengan KDB maksimum 20 % dan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) yang disesuaikan dengan perhutungan indek konservasi potensial (IKP).
3. Kriteria Kemiringan Lahan
Pemahaman lengkap terhadap kemiringan lahan (slope) tidak hanya memberi petunjuk terhadap pemilihan rute lintasan tetapi juga menyatakan susunan keruangan dan kestabilan pondasi bangunan di wilayah perencanaan. Kriteria kemiringan lahan
Pemahaman yang ekstensif terhadap kondisi tanah pada sebuah wilayah perencanaan akan membantu untuk menentukan kesesuaian guna lahan tapak dan kestabilan konstruksi pondasi bangunan.
6. Kriteria Hidrologi
Hidrologi suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : geologi, vegetasi, tata guna tanah, dan curah hujan. Apabila terdapat luas areal vegetasi yang cukup besar maka akan semakin luas areal peresapan hujan ke dalam tanah, sebaliknya apabila areal vegetasi sempit akan mempercepat erosi dan akan menimbulkan sedimentasi dalam perairan sungai, bahkan dapat menghambat kecepatan air hujan yang meresap ke dalam tanah, dimana peresapan air ke dalam tanah ditentukan oleh kondisi geologi setempat.
Data air permukaan ini dapat diperoleh pada instansi pengairan setempat ataupun pusat, dilengkapi dengan pengamatan lapangan yang menunjukkan kondisi keairan sesaat pada waktu pengamatan yang akan menunjukkan potensi air pada musim tertentu (penghujan atau kemarau, tergantung waktu pengamatan). Sedangkan untuk data mata air kemungkinan juga dapat diperoleh dari peta hidrologi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Air Tanah, dapat dipisahkan atas air tanah dangkal dan air tanah dalam, yang masingmasing diupayakan diperoleh besaran potensinya. Air tanah dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumursumur, sehingga untuk mengetahui potensi air tanah bebas ini perlu diketahui kedalaman sumur-sumur penduduk, dan kemudian dikaitkan dengan sifat fisik tanah/batunya dalam kaitannya sebagai pembawa air. Selain besarannya air tanah ini perlu diketahui mutunya secara umum, dan kalau memungkinkan hasil pengujian
dan laut. Sedangkan tata air yang berada di dalam tanah (geohidrologi) dapat berbentuk aliran air tanah atau pun sungai bawah tanah. Data Data tata air diperlukan untuk dapat melihat dan memperkirakan ketersediaan air untuk suatu wilayah. Informasi yang dibutuhkan dari data hidrologi ini adalah kuantitas dan kualitas air yang ada. Data kuantitas terkait dengan pola dan arah a liran serta debit air yang ada dari masingmasing badan air. Sedangkan data kualitas terkait dengan mutu air (dilihat dari sifat fisik, kimia dan biologi). Namun data yang terkait dengan kondisi hidrologi ini biasanya sukar didapat karena harus melakukan pengambilan data primer/pengamatan primer/pengamatan langsung. Data sekunder biasanya didapat dari instansi yang terkait dengan lingkungan dan PAM. Data umum hidrologi yang biasa tersedia adalah peta lokasi badan air (sungai, danau, laut) yang dapat dilihat dari peta rupabumi. Dari peta ini biasanya bisa didapat informasi wilayah sungai dan daerah aliran sungai, termasuk pola dan arah alirannya. Gambar berikut ini merupakan contoh peta daerah aliran
4) Temperatur rata-rata, 5) Kelembaban relatif, 6) Kecepatan dan arah angin, 7) Lama penyinaran (durasi) matahari. Data klimatologi ini dapat diperoleh pada stasiun meteorologi dan geofisika di wilayah dan/atau kawasan atau daerah sekitarnya yang terdekat, a tau pada kabupaten dalam bentuk laporan, atau dapat juga diperoleh pada Badan Meteorologi dan Geofisika Pusat di Jakarta. Seperti pada uraian be rikut : Kedalaman data yang dibutuhkan dalam analisis ini adalah pengamatan selama 10 tahun (bila tersedia). Bila data yang diperoleh tidak mencapai kedalaman tersebut, sebaiknya dikumpulkan data semaksimum yang tersedia, dengan contoh penyajian seperti yang disajikan pada Tabel di bawah. Adapun Kendala umum yang sering terjadi dalam pengumpulan data klimatologi adalah kelengkapan data yang minim,
Di samping itu dengan mengetahui sebaran penggunaan lahan di wilayah ini, maka akan terlihat pada daerah-daerah mana penggunaan lahan yang ternyata menyimpang dari kesesuaiannya atau melampaui kemampuannya, sehingga dapat dijadikan masukan juga dalam memberikan rekomendasi kesesuaian lahan ini. Data penggunaan lahan disajikan berupa peta penggunaan lahan/tata guna lahan. Data penggunaan lahan (Land Use) didapat dari kombinasi berbagai data dan peta seperti: -
Peta Rupa bumi (terdapat informasi lahan permukiman, sawah, kebun/tegalan, hutan, rawa, danau, sungai)
-
Peta citra satelit (terdapat informasi penutupan lahan yang dapat dibedakan karakter vegetasi dan non vegetasi)
-
Peta foto udara (terdapat informasi yang lebih detil seperti kawasan perumahan, perdagangan/perniagaan, industri, sawah/ladang, perkebunan, hutan, kolam,
Penentuan KDB, KLB dan Sempadan Bangunan
Bertujuan untuk mengetahui intensitas penggunaan ruang berdasarkan hasil perhitungan luas penggunaan tanah, jumlah bangunan, luas lantai bangunan (KDB dan KLB), ketinggian bangunan, dan yang lainnya. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) merupakan perbandingan antara a ntara luas lahan terbangun dengan luas lua s lahan keseluruhan dan da n dinyatakan dalam persen (%). Pengaturan terhadap Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dilakukan untuk menjaga keseimbangan aliran permukaan dan kestabilan muka air. Semakin tinggi KDB-nya maka aliran air permukaan akan semakin meningkat dan muka air tanah semakin menurun. KLB merupakan batas maksimum ketinggian bangunan yang diperbolehkan, sedangkan sempadan bangunan merupakan batas muka, pinggir maupun belakang bangunan terhadap area sekelilingnya.
No
Jenis
Kriteria
Peruntukan
Jaringan
primer
dan
sekunder
prasarana
lingkungan
4.
Jalan
5.
Pusat Perdagangan
6.
7.
8.
Jalan Kereta Api
Rekreasi Umum
Kawasan Resapan
Rencana tata ruang yang rinci
Tidak berada di rawan bencana
Kemiringan < 5 %
Berada di kawasan kota
Kemiringan 0 – 5 %
Tidak di daerah erosi atau rawan bencana alam
Kemiringan 0 – 50 %
Tidak di daerah erosi atau rawam bencana alam Curah hujan yang cukup tinggi
No
12.
Jenis
Kriteria
Peruntukan
Kawasan
Kemiringan < 15 %
Peternakan
Ketinggian < 2000 m
Jenis tanah dan iklim yang sesuai untuk padang rumput alamiah
d.
Analisis Sosial Kependudukan
Kependudukan merupakan sekumpulan orang dalam jumlah besar dengan karakteristik, tingkah laku, struktur/komposisi yang berbeda-beda serta memiliki ikatan faktor budaya yang erat. Pada hakekatnya pengertian penduduk lebih ditekankan pada komposisi penduduk. Pengertian ini mempunyai arti yang sangat luas, tidak hanya meliputi pengertian umur, kelamin dan lain-lain. Tetapi juga klasifikasi tenaga kerja dan watak ekonomi, tingkat
Biologis, meliputi umur dan jenis kelamin
Sosial, antara lain meliputi tingkat pendidikan, status perkawinan.
Ekonomi, meliputi penduduk yang aktif secara ekonomi, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, serta tingkat pendapatan.
Geografis besarkan tempat tinggal, daerah perkotaan, pedesaan, propinsi, kabupaten, dan lain-lain.
Stru ktur Penduduk M enur ut Umur dan Jenis Kelamin
Umur dan jenis kelamin merupakan karakteristik penduduk yang pokok. Struktur ini mempunyai pengaruh penting terhadap tingkah laku maupun ekonomi. Dalam demografi distribusi umur penduduk dapat digolongkan antara lain menurut umur satu tahunan maupun lima tahunan. Stuktur umur yang ideal akan tercapai jika proporsi setiap golongan umur terhadap total populasi adalah seimbang, dengan kata lain jumlah penduduk dalam
daerah ke daerah lain. Ada beberapa jenis migrasi yang perlu diketahui, diantaranya adalah :
Migrasi Masuk ( In Migration), yaitu masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan (area of destination).
Migrasi Keluar (Out Migration), yaitu perpindahan keluar dari suatu daerah asal (area of origin).
Urbanisasi, yaitu bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah kota yang disebabkan oleh proses perpindahan penduduk ke kota dan atau akibat dari perluasan daerah kota.
Transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di dalam Wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan Negara.
L aju Pertumbuhan Penduduk
Dalam menentukan laju pertumbuhan penduduk yang merupakan prosentase rata-rata pertambahan penduduk dari tahun ke tahun dilakukan dengan menggunakan persamaan rumus.
Matriks Antara Hubungan Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Berbagai aktivitas penduduk akan mempengaruhi perkembangan daerah karena pada dasamya pembangunan ditujukan sebesar-besarnya untuk memenuhi kepentingan penduduk. Perkembangan penduduk pada suatu kawasan pada umumnya di setiap tahun mengalami peningkatan. Untuk interval kelas yang digunakan dalam pengklasifikasian laju pertumbuhan penduduk digunakan metoda pengkelasan seba gai berikut:
Tabel 5.3 Contoh Ilustrasi Matrik Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per-Kelurahan Pada Suatu Kawasan Kepadatan Kelurahan
Laju pertumbuhan
Tinggi
Sedang
Rendah
JP Tinggi
JP Tinggi
JP Tinggi
-
-
Balokang
-
-
-
JP Rendah
JP Rendah
JP Rendah
Tinggi
Ciberureum, Neglasari, Mulyasari, Karyamukti, Karangpanimbun, Raharja, Rejasari, Waringinsari, -
JP Rendah
Bojongkantong
JP Rendah
Muktisari
JP Rendah
Keterangan : JP = Jumlah Penduduk
Jika di suatu daerah sex ratio penduduk > 100%, berarti didaerah tersebut lebih banyak penduduk laki-laki dibandingkan dengan penduduk perempuan. Sebaliknya, jika sex rationya < 100%, berarti daerah tersebut didominasi oleh penduduk perempuan. Akibat dari sex ratio penduduk > 100%, maka kecenderungan produktivitas penduduk dimasa yang akan datang akan berkurang karena jumlah ibu yang melahiran sedikit. Sedangkan akibat dari sex ratio penduduk < 100%, maka kecenderungan produktivitas akan meningkat dimasa yang akan datang. Dari tabel dibawah ini, sex ratio yang tertinggi terdapat di Kecamatan Purwaharja, dengan rata-rata sex ratio sebesar 103%. Sedangkan sex ratio yang terendah terdapat di Kecamatan Pataruman sebesar 95%. Agar lebih jelas dapat dilihat dibawah ini. Angka Beban Tanggungan (Dependency Ratio) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif (umur dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas) dengan banyaknya orang yang termasuk usia produktif (umur 15 - 64
Jika dependency ratio > 100% akibatnya pendapatan per kapita kota tersebut sangat rendah karena penduduk usia produktif sangat sedikit daripada penduduk usia tidak produktif. Sebaliknya jika dependency ratio < 100% akibatnya pendapatan kota tersebut tinggi.
Proyeksi Penduduk
Perencanaan mencakup penduduk, dibuat untuk penduduk, dan dilakukan oleh penduduk, salah satunya adalah perkembangannya. Perkembangan yang dimaksudkan mencakup pengertian yang luas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kualitatif, proyeksi penduduk ke masa depan berarti meramalkan mutu penduduk di masa depan. Sedangkan secara kuantitatif proyeksi penduduk dilakukan secara eksak dengan meramalkan jumlah penduduk di masa depan yang tidak terlepas dari keadaan penduduk di masa lampau. Dalam proses proyeksi yang dilakukan, dapat digunakan 3 buah metode analisis yaitu metode eksponensial,metode lung polynomial dan metode regresi linier . Untuk lebih
Sumber:- Suwardjoko Warpani, Analisis Kota dan Daerah, Tahun 1980 - Dasar-dasar Demografi (lembaga demografi fak.ekonomi UI., 1981)
Keuntungan dari metode eksponensial adalah bahwa perkembangan jumlah penduduk dianggap akan bertambah dengan sendirinya diakibatkan dari jumlah pertumbuhan secara spontan dengan adanya pengembangan-pengembangan pada kota tersebut. Adapun kerugiannya yaitu tidak mempertimbangkan empiris bahwa sesudah waktu tertentu jangka panjang derajat pertambahan relatif menurun.
Metode Lung polinomial
Untuk proyeksi jumlah penduduk selanjutnya, metoda yang digunakan dalam proyeksi
Kerugian metoda ini adalah karena masa yang lampau digunakan untuk memperkirakan perkembangan jumlah penduduk yang akan datang. Dengan kata lain laju perkembangan penduduk dianggap tetap. Untuk perkiraan jangka pendek hal ini masih mungkin dapat dibenarkan, tetapi untuk jangka panjang jelas kurang dapat dipercaya ketepatannya. ( Rencana Umum Tata Ruang Kota, Analisis Kota dan Daerah, Suwardjoko Warpani, Penerbitan ITB, Bandung, 1980)
Metode Regresi Linier
Metode ini digunakan ketika populasi di daerah studi menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk yang hampir sama dan dengan asumsi bahwa polanya akan tetap sama untuk masa yang akan datang. Perkiraan jumlah penduduk atau proyeksi penduduk dengan pendekatan statistik yang banyak digunakan adalah dengan cara regresi linier. Teknik regresi linier ini memiliki atau memberikan penyimpangan minimum atas data penduduk
n
n
i 1
i 1
yi b. xi a Sumber:
n - Suwardjoko Warpani, Analisis Kota dan Daerah, Tahun 1980
- Dasar-dasar Demografi (lembaga demografi fak.ekonomi UI., 1981)
Pengaruh Pertumbuhan Populasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Peningkatan populasi diakibatkan oleh tingkat kelahiran, p enurunan tingkat kematian, dan kelebihan migrasi terhadap emigrasi. Pengaruh pertumbuhan populasi terhadap pertumbuhan ekonomi bisa dikategorikan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan penghambat pertumbuhan ekonomi. Menurut Adam Smith dalam Wealth of Nations mengemukakan penduduk merupakan sumber angkatan kerja yang diperlukan dalam
Diferensiasi Sosial Berdasarkan Ras
Menurut Koentjaraningrat adalah suatu golongan manusia yang memiliki ciri tubuh tertentu dengan suatu frekuensi yang besar. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indoensia Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik maupun rukun bangsa. Penggolongan ras manusia yang terbesar di muka bumi.
Diferensiasi Sosial Berdasarkan Agama
Perkembangan ilmu dan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan. Agama merupakan tuntunan hidup bagi umat manusia didunia dan sebagai bekal di akhirat. Tuntunan hidup tersebut selain agama ada juga keyakinan terhadap animisme dan dinamisme. Diferensiasi masyarakat ke dalam golongan-golongan a gama di Indonesia berdasarkan Pasal 29 UUD tahun 1945 terdapat lima golongan agama, yaitu:
14). Adapun batasan pranata sosial adalah suatu sistem norma yang mengatur segala tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dalam kehidupan masyarakat. Ciri-ciri pranata sosial, yaitu:
Setiap pranata sosial memiliki simbol sendiri.
Pranata memiliki tata tertib dan tradisi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
Pranata sosial memiliki sosialnya sendiri
Pranata sosial mempunyai alat perlengkapan yang digunakan untuk mengukur tujuan.
Usia pranata sosial lebih panjang daripada orang-orang yang membentuknya.
Kebudayaan
Sistem budaya merupakan wujud yang abstrak dari kebudayaan, berisi ide-ide atau gagasan-gagasan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat. Gagasan-gagasan
Analisis sosial budaya akan menilai kondisi sosial budaya yang mengalami perubahan ataupun tidak mengalami perubahan akibat adanya suatu kegiatan dan atau proses pembangunan. Analisis sosial budaya dapat diartikan sebagai Kajian untuk me ngenali struktur sosial budaya serta prasarana dan sarana budaya; kajian ini dilakukan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersifat lahiriah, batiniah atau spiritual (PU,2011). Sosial dalam arti masyarakat atau kemasyarakatan berarti segala sesuatu yang bertalian dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau kelompok orang yang dida lamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara menca painya. Budaya mencakup mencakup obyek, lokasi, struktur, kelompok struktur, fitur alam dan lanskap yang dapat dipindahkan atau tidak dapat dipindahkan yang memiliki kepentingan paleontologi, sejarah, arsitektur, agama dan keindahan. Benda budaya lainnya mencakup kuburan modern, pohon keramat, batu keramat, kuil, dan
Dalam menganalisis suatu kondisi sosial budaya masyarakat, perlu diperhatikan system sosial yang ada pada masyarakat. Dalam sistem sosial pada umumnya terdapat proses yang saling mempengaruhi. Hal ini dikarenakan adanya saling keterkaitan antar suatu unsur dengan unsur lainnya. Ciri utama sistem sosial yaitu menerima unsur-unsur dari luar (eksternal), namun juga menimbulkan terjalinnya ikatan antar unsur yang satu dengan lainnya serta pertukaran antara sistem sosial dengan lingkungannya. Dalam suatu system sosial terjadi proses-proses sosial, yang meliputi: a. komunikasi b. memelihara tanpa batas c. perjalinan system d. sosialisasi e. pengawasan social f.
Pelembagaan
Untuk melakukan analisis sosial budaya pada masyarakat dapat dilakukan dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dari unsur-unsur universal diatas tersebut. f.
Analisis Perekonomian
Suatu kota atau kawasan terlihat berkembang itu terlihat dari ekonomi kotanya, untuk melihat perkembangannya itu dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut. 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang relatif mudah dalam mengidentifikasi hasil pembangunan, khususnya pembangunan perkotaan dari berbagai sektor. Dimana, Laju Pertumbuhan Ekonomi sangat pe nting untuk menentukan kemajuan pembangunan kota. Laju pertumbuhan ekonomi suatu kota dapat dilihat berkembang atau turun dapat terlihat dari pendapatan perkapitanya.
3. Sebaran Kegiatan Sektor
Suatu kota terlihat berkembang selain dilihat dari pendapatan perkapita, tetapi juga dilihat dari kemampuan struktur perekonomian yang mampu memberikan kontribusi terhadap sektor-sektor lain juga memberikan kontribusi yang besar terhadap total PDRB suatu kota, sehingga saling berkaitan antara pendapatan perkapita dengan struktur perekonomian. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi yang besar maka akan mempengaruhi terhadap basarnya PDRB dan pendapatan perkapita juga akan meningkat, juga sebaliknya. Struktur perekonomian kota akan berkembang apabila terjadi Peningkatan kontribusi, Penurunan kontribusi, Kontribusi tetap. Struktur peronomian yang ada di suatu kota yaitu biasanya
Sektor Pertanian
Pertambangan dan galian
Salah satu perwujudan antar daerah ialah adanya pertukaran antar daerah yang dapat berwujud barang, uang, maupun jasa. Maka, analisis aliran barang dapat digunakan sebagai salah satu ukuran intensitas hubungan suatu daerah dengan daerah lain. Lebih dari itu dapat pula diketahui tingkat ketergantungan daerah yang diselidiki pada daerah lain, atau peranan daerah yang diselidiki atas daerah lain yang lebih luas. Analisis aliran barang mempunyai nilai yang jelas karena karena memperlihatkan hubungan antara produksi industri, tenaga kerja dan penduduk dalam kegiatan perekonomian. Analisis aliran barang beguna untuk mengidentifikasi perkembangan potensi (sumber daya) dan industri. ( Warpani, Suwardjoko. 1980. Analisis Kota dan Daerah. ITB, hal 71)
5. Kegiatan Ekonomi
sebelum dapat mengambil hasilnya. Usaha tertentu itu dilakukan manusia dengan bantuan alam, yaitu [roses alam. Contoh kegiatan budidaya adalah: pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat, penebangan kayu dihutan buatan, dan sebagainya. -
Kegiatan produksi industri (manufactural industries), yaitu kegiatan manusioa dalam mengubah barang mentah menjadi barang yang lebih berguna atau barang industri, yaitu barang setengah jadi dan barang jadi. Dalam kegiatan industri akan terdapat penambahan nilai atau value adding (penambahan nilai ini terjadi juga dalam kegiatan ekonomi lain. Added value =nilai tambah).
-
Kegiatan produksi jasa ( facility industries) yang meliputi segala kegiatan, dimana manusia memberikan jasanya baik secara langsung maupun melalui alat tertentu dalam segala kegiatan ekonomi yang telah disebut diatas itu.
Dalam penggunaan sehari-hari terdapat istilah produksi Untuk kegiatan ekonomi
wilayah yang lain (membutuhkan). Jadi untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi, perlu mengetahui arah dan pertumbuhan barang dan jasa yang ada di suatu daerah. Apakah sektor-sektor ekonomi yang ada di daerah tersebut sudah memilki orientasi ekspor (basis) atau belum (non basis). Terjadinya sektor basis pada dan pendapatan adalah suatu fungsi permintaan dari luar (exogeneous), yaitu permintaan dari luar yang mengakibatkan terjadinya ekspor dari daerah tersebut. Analisis perkembangan sektorsektor pada suatu kawasan dapat dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan koefisien LQ dari tahun ke tahun. Apabila perkembangan LQ suatu sektor cenderung meningkat setiap tahunnya berarti sektor tersebut dapat terus dikembangkan pada kawasan perencanaan sebagai sektor unggulan. Untuk menganalisis LQ sektor-sektor tersebut pada kawasan prencanaan diperlukan data PDRB sektor-sektor, serta data PDRB sektor-sektor eksternal. Indikator yang digunakan adalah, apabila nilai koefisien LQ > 1 maka sektor tersebut merupakan sektor basis/surplus dan memiliki orientasi
Analisa shift-share adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisa da ta statistik regional, baik berupa pendapatan per kapita, output, tenaga kerja maupun data lainnya. Metode ini juga digunakan untuk mengamati struktur pasar perekonomian daerah dan perubahannya secara deskriptif dengan cara menekankan pada bagian-bagian pertumbuhan sektor atau industri di daerah, dan memproyeksikan kegiatan ekonomi di daerah tersebut dengan data yang terbatas. Dalam Analisa ini, pertumbuhan kegiatan di suatu daerah pada dasarnya ditentukan oleh tiga hal, yaitu: 1. National
Share/National
Growth
Effect (N),
yaitu
pertumbuhan
daerah
dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Jika daerah tumbuh seperti rata-rata nasional, maka peranannya terhadap nasional akan tetap. 2. Proportional Shift/Sectoral Mix Effect/Composition Shift (M), yaitu perbedaan pertumbuhan daerah dengan menggunakan pertumbuhan nasional sektoral dan pertumbuhan daerah dengan menggunakan pertumbuhan nasional total. Daerah
Berdasarkan keadaan di atas, maka dibuatkan perumusan shift share secara kuantitatif. Pertumbuhan daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh share nasional, proporsional shift dan differensial shift atau :
Jika M dan S positif, menunjukkan bahwa komposisi kegiatan di daerah sudah baik untuk daerah yang bersangkutan. Sebaliknya, jika M negatif atau S negatif menunjukkan bahwa komposisi kegiatan belum cukup baik, namun masih mungkin ditingkatkan
yang mungkin terjadi di masa mendatang. Tujuan dasar dari perencanaan transportasi adalah memperkirakan jumlah serta lokasi kebutuhan akan transportasi (misalnya menentukan total pergerakan baik untuk angkutan umum ataupun angkutan pribadi) pada masa mendatang atau pada tahun rencana yang akan digunakan untuk berbagai kebijakan investasi perencanaan transportasi. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mencapai tujuannya adalah tata guna tanah, ekonomi, sosial-budaya, teknologi transportasi dan lain sebagainya. Banyaknya lalu lintas dan pepergian antar zone selalu bertambah karena prasarana hubunganpun terus meningkat, misalnya pembuatan jalan baru dan penataan jalan lama atau meningkatkan prasarana dan sarana adalah jawaban atas kebutuhan perhubungan antar zone. Disamping itu, sering pula timbul satu dua zone lain yang memperoleh manfaat dari padanya. Tambahan jumlah lalu lintas ini dapat dipilah-pilah atas 3 bagian :
Tambahan wajar lalu lintas, yaitu tambahan akibat bertambahnya penduduk dan kendaraan.
penempatan bagi pemberhentian bus, membuat metoda pembelian karcis, langkahlangkah keselamatan dan lain-lain.
Perencanaan Tekni s . Pekerjaan yang berhubungan dengan tingkat ini adalah pola-pola
manajemen
lalu-lintas,
pembangunan
jalan-jalan
lokal,
pengendalian
parkir,
pengorganisasian transportasi umum, koordinasi dalam memberlakukan tarif dan lain sebagainya.
. Tingkat ini berkaitan erat dengan struktur dan kapasitas jalan Perencanaan Str ategis
utama dan sistem transportasi umum, keterkaitan transportasi dengan tata guna tanah, keseimbangan antara permintaan dan penawaran, keterkaitan antara tujuan-tujuan transportasi dengan ekonomi, tujuan-tujuan lingkungan dan sosial untuk suatu kota. Semuanya ini merupakan masalah yang sulit dan tidak mudah untuk dimengerti.
1. Prasarana Pengangkutan
Selain terminal, prasarana yang paling penting dalam perangkutan adalah jalan. Jalan adalah suatu prasarana berhubungan dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan, termasuk bangnan pelengkap dan perlengkapanya, yang diperuntkan bagi lalu lintas (UU No.13 tahun 1980). Jalan mempunyai beberapa bagian yaitu Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA), Daerah Milik Jalan (DAMIJA), dan Daerah Pengawasan alan (DAWASJA). Berdasarkan perananya, dikenal tiga kelompok jalan (UU No. 13 pasal 4) yaitu Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal. a. Sarana Pengangkutan
Sepanjang sejarah, perkembangan taknologi perangkutan ini cukup pesat. Pada umumnya penemuan teknologi perangkutan didasarkan pada pe ngamatan pergerakan alami, berjalan kaki, meluncur berenang, terbang dan pemindahan tanah oleh air. Semua itu belum cukup memenuhi kebuthan masyarakat moderen, maka angkuan
b. Kelembagaan
Di Indonesia, ada beberapa departemen yang berhubungan dengan transportasi. Departemen Dalam Negeri, Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan Departemen Keuangan untuk tingat Nasional. Sedangkan dibawahnya ditingkat pelaksanaan seperti: Bina Marga, DLLAJR, Polisi lalu lintas dan lain-lain, termasuk perusahaan angkutan. Karena demikian anyak pihak dan lembaga yang bersangkut paut, maka diperlukan sistem untuk mengangkut masalah transportasi. c. Cir i Permasalahan Tr ansportasi
Terbatasnya bahan bakar secara temporer bukanlah permasalahan yang parah akan tetapi peningkatan arus lalu-lintas dan kebutuhan akan transportasi telah
Sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan.
Sebagai prasarana bagi pergerakan manusia dan atau barang yang timbul akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan tersebut.
2. Faktor Dalam Pemodelan Transportasi
Struktur Model. Model kontemporer selalu mempunyai banyak parameter untuk
bisa menunjukkan aspek structural model tersebut dan dengan metodologi yang sudah berkembang sekarang sangat dimungkinkan membentuk model yang sangat umum yang memiliki banyak peubah.
Bentuk Fungsional. Pemecahan tidak linear akan dapat mencerminkan realita secara
lebih tepat, tetapi membutuhkan lebih banyak sumber daya dan teknik untuk proses pengkalibrasian model tersebut.
Spesifikasi Peubah. Untuk menjelaskannya diperlukan proses tertentu dalam
menentukan peubah yang dominan antara lain proses kalibrasi dan pengabsahan.
Sistem kegiatan. Rencana tata guna lahan yang baik (lokasi took, sekolah,
perumahan, pekerjaan, dan lain-lain yang benar) dapat mengurangi kebutuhan akan perjalanan yang panjang sehingga membuat interaksi menjadi lebih mudah. Perencanaan tata guna lahan biasanya memerlukan waktu yang cukup lama dan tergantung pada badan pengelola yang berwenang untuk melaksanakan rencana tata guna lahan tersebut.
Sistem jaringan. Hal yang dapat dilakukan misalnya meningkatkan kapasitas
pelayanan prasarana yang ada misalnya, melebarkan jalan, menambah jaringan jalan baru dan lain-lain.
Sistem Pergerakan. Hal yang dapat dilakukan antara lain mengatur teknik dan
manajemen lalu-lintas (jangka pendek), fasilitas angkutan umum yang lebih baik (jangka pendek dan menengah), atau pembangunan jalan (jangka panjang).
Pemilihan Moda Transportasi. Menentukan faktor yang mempengaruhi pemilihan
moda transportasi untuk tujuan perjalanan tertentu.
Pemilihan Rute. Menentukan faktor yang mempengaruhi pemilihan rute dari setiap
zona asal dan ke setiap zona tujuan. 5. Aksesibilitas dan Mobilitas
Aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Mobilitas adalah suatu ukuran kemampuan seseorang untuk bergerak yang biasan ya dinyatakan dari kemampuannya membayar biaya transportasi. Ada yang menyatakan bahwa aksesibilitas dapat dinyatakan dengan jarak. Jika suatu tempat berdekatan dengan tempat lainnya, dikatakan aksesibilitas antara kedua tempat tersebut tinggi. Sebaliknya, jika kedua tempat itu sangat berjauhan, aksesibilitas antara keduanya rendah. Jadi tata guna lahan yang berbeda pasti mempunyai aksesibilitas yang
Bangkitan pergerakan adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona. Pergerakan lalu-lintas merupakan fungsi tata guna lahan yang menghasilkan pergerakan lalu-lintas. Bangkitan lalu-lintas ini mencakup Lalu-lintas yang meninggalkan suatu lokasi, Lalu-lintas yang menuju atau tiba ke suatu lokasi. Bangkitan dan tarikan lalu-lintas tersebut tergantung pada dua aspek tata guna lahan Jenis tata guna lahan, dan Jumlah aktivitas dan intensitas pada tata guna lahan tersebut. 8. Jenis Tata Guna Lahan
Jenis tata guna lahan yang berbeda (permukiman, pendidikan dan komersial) mempunyai ciri bangkitan lalu-lintas yang berbeda Jumlah arus lalu-lintas, Jenis lalu-lintas (pejalan kaki, truk, mobil), Lalu-lintas pada waktu tertentu (kantor menghasilkan arus lalu-lintas
9. Klasifikasi Jalan
Undang-undang nomor 13 tahun 1980 tentang jalan membedakan antara jalan umum dan jalan khusus. Jaringan jalan umum di Indonesia dibagi kedalam jaringan jalan primer dan jalan sekunder. Jaringan jalan primer menghubungkan kota-kota baik besar maupun kecil. Desa-desa dan pedalaman jaringan jalan sekunder terdiri atas jalan-jalan dalam kota dan desa kecuali jalan kota yang diklasifikasikan sebagai ruas jalan primer. Di setiap kelompok jaringan primer dan sekunder, jalan dibagi lagi menurut fungsinya dalam melayani arus lalu-lintas menjadi jalan arteri, kolektor dan lokal. Dasar klasifikasi ini adalah ketentuan untuk menjamin tercapainya efisiensi pelayanan transportasi dari lokasi produksi sampai ke pusat pemasaran dan sebaliknya. 10. Peranan Transportasi Dalam Pengembangan Wilayah dan Kota
menuju ke arah yang justru tidak diinginkan. Untuk itu diperlukan perencanaan yang juga berarti mempengaruhi faktor perkembangan agar resultante perkembangan menuju ke arah yang dikehendaki perencana. Salah satu perencanaan yang diperlukan adalah perencanaan transportasi. Disini dapat disebutkan bahwa pola jaringan jalan dapat mempengaruhi perkembangan tata guna lahan. Rencana tata guna lahan seharsnya didukung secara langsung oleh rencana pola jaringan jalan yang merupakan perincian tata guna lahan yang direncanakan. Jaringan jalan, akan merupakan pengatur lalu lintas, apabila direncanakan secara tepat, dan hal ini dapat diperkirakan sebelumya berdasarkan penetapan tata guna lahan. h.
Analisis Sarana dan Prasarana 1. Sarana/Fasilitas
Sarana merupakan fasilitas penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan
ruangnya untuk masa mendatang. Dalam analisis penentuan jumlah dan sarana ini, mengacu pada standard yang ada yaitu standar PU/SKBI – 2.3.51. 1987 mengenai petunjuk perencanaan kawasan perumahan kota dan berpedoman pada standar yang dikeluarkan dari kimpraswil (SK Menteri Permukiman dan Prasarana No. 534/KPTS/M/2001) dengan didasarkan pada jumlah penduduk pendukung. Adapun perhitungan yang digunakan adalah:
Indeks pelayanan Indeks daya layan adalah suatu besaran yang dihasilkan dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang dapat dilayani atau perbandingan antara tingkat ketersediaan sarana dan tingkat kebutuhan penduduk pada waktu yang sama. Untuk menghitung nilai indeks dapat digunakan rumus:
indekpelayanan
pnddkygdil ayani pddkygseharusnyadila yani
itu dalam tahap perencanaan perlu diketahui berapa anak-anak yang memerlukan penampungan dan berapa daya tampung yang tersedia. Berdasarkan Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan maka kriteria sarana pendidikan di wilayah studi diantaranya: TK (Taman Kanak-Kanak), Taman kanak-kanak
adalah sarana paling dasar
yang diperuntukan anak-anak usia 5-6 tahun. Terdiri dari 2 ruang kelas yang dapat menampung 35 sampai 40 murid per kelas dan ruang-ruang pelengkap lainnya. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 1.000 penduduk dimana kanak-kanak usia 5-6 tahun = 8%. Lokasi sebaiknya di tengah-tengah kelompok keluarga, digabung dengan taman-taman tempat bermain, balai pengobatan, pertokoan, sehingga terjadi pengelompokan aktifitas untuk ibu-ibu. Luas tanah yang dibutuhkan adalah 1.200 m2 dengan luas lantai 252 m2 (15 m2/murid).
dipakai pagi dan sore (2 sekolah). Sarana-sarana pelengkap terdiri dari Parkir, dan Lapangan Olah Raga. SMU (Sekolah Menengah Umum), SMU adalah kelanjutan dari SLTP di mana 1
SLTP sebaiknya dilayanai oleh 1 SMU yang terdiri dari 6 kelas, masing-masing untuk 30 murid. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini
adalah
4.800 penduduk, lokasi sama dengan SLTP. Sarana-sarana pelengkap terdiri dari Parkir, danLapangan Olah Raga. Akademi/PT
(Perguruan
Tinggi)
Akademi/perguruan
tinggi
merupakan
kelanjutan dari SMU, dimana minimal sama dengan kota seda ng/kecil, 1 perguruan tinggi untuk setiap 70.000 penduduk.
b. Srarana Kesehatan
Sarana dan prasarana kesehatan merupakan sarana dan prasarana penting untuk
Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) dan Rumah Bersalin, Fungsi utama
dari sarana ini adalah untuk melayani Ibu-Ibu sebelum, pada waktu, dan sesudah melahirkan serta melayani anak-anak usia 1 s/d 6 tahun. Lokasi haruslah terletak di tengah-tengah lingkungan keluarga dan dan diusahakan tidak menyebrang jalan jalan lingkungan, radius pencapaian maksimum 2.000 m, dan minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 10.000 penduduk (4 RW). Dengan luas tanah yang dibutuhkan 1.600 m2. Sarana-sarana lain sebagai pelengkap sarana ini adalah Tempat parkir, Balai pengobatan, Pertokoan dan Apotik. Rumah Sakit Wilayah, Fungsi utama dari sarana ini adalah memberikan
pelayanan medis kepada penduduk dalam bidang kesehatan baik sebagai pasien luar maupun pasien menetap (Kuratip, Preventif dan Edukatif). Rumah sakit sebaiknya tersebar di setiap wilayah dengan dikoordinasi oleh sebuah Ru mah Sakit Umum Pusat, sehingga kasus-kasus yang jarang/khusus cukup ditangani oleh
c. Sarana Peribadatan
Sarana-sarana peribadatan jenis, macam dan besarannya sangat tergantung pada kondisi setempat. Untuk mendapatkan hasil perencanaan yang sesuai, perlu dilakukan survey setempat tentang Struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin, Jenis agama/kepercayaan yang dianut, Cara atau pola melaksanakan agama dan kepercayaan. Sarana peribadatan untuk agama Islam: Langgar penduduk pendukung 2500 penduduk dengan luas 300 m2 Mesjid Lingkungan penduduk pendukung 30.000 penduduk dengan luas 1.750 m2 Mesjid Skala Kecamatan penduduk pendukung 120.000 penduduk dengan luas
4.000 m2 Mesjid skala kota penduduk pendukung 1.000.000 penduduk
Sedangkan untuk sarana peribadatan lain seperti gereja, vihara, dan la in sebagainya, penduduk pendukung 30.000 dengan luas 1.750 m2
pendukung
adalah
1.000-2.000
penduduk.
Sarana-sarana
lain
yang
mendukung/melengkapi sarana ini adalah Tempat parkir (sudah termasuk dalam luas area) dan Terminal Pertokoan, pendukung sarana ini adalah 2.500 penduduk dengan luas tanah 1.20 0
m2. Fungsi utama sarana ini adalah menjual barang-barang keperluan sehari-hari. Lokasinya terletak di pusat dan tidak menyeberang jalan lingkungan dekat dengan taman kanak-kanak atau taman bermain. Minimun penduduk. Sarana-sarana pelengkap sarana ini adalah : -
Tempat parkir kendaraan umum yang dapat dipakai bersama kegiatan lain pada pusat lingkungan.
-
Sarana-sarana lain yang erat kaitannya dengan aktivitas ibu, Balai pengobatan.
-
Pos Keamanan
Pusat Perbelanjaan Lingkungan, Fungsi utama sebagai pusat perbelanjaan di
lingkungan yang menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah buahan, beras, dll. Terdiri dari pasar dan toko-toko lengkap dengan bengkel-
toko-toko pagar, bengkel reparasi, dan service juga unit-unit produksi dan tempat hiburan. Lokasinya mengelompok dengan pusat kecamatan, dan mempunyai pangkalan transpor untuk kendaraan. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 120.000 penduduk dengan luas tanah yang dibutuhkan adalah 36.000 m2. sarana-sarana pelengkap yang seharusnya ada Tempat parkir umum, Pos polisi, Pos pemadam kebakaran, Kantor pos pembantu dan Tempat ibadah. Pusat Perbelanjaan dan Niaga skala wilayah, Fungsi utama sama dengan pusat
perbelanjaan dan niaga yang lebih kecil dengan skala usaha yang lebih besar dan lengkap. Lokasinya dikelompokkan dengan pusat wilayah dan mempunyai terminal bis, oplet dan kendaraan-kendaraan jenis angkutan penumpang kecil lainnya. Minimum penduduk pendukung adalah 480.000 penduduk dengan luas tanah 96.000 m2. Sarana-sarana pelengkap diantaranya Tempa t parkir umum, Pos polisi, Pos pemadam kebakaran, Kantor pos pembantu, dan Tempat ibadah.
Taman Skala 2.500 penduduk , Untuk setiap kelompok 2.500 penduduk
diperlukan sekurang-kurangnya satu daerah terbuka disamping daerah-daerah terbuka yang sudah ada pada tiap kelompok 250 penduduk. Daerah terbuka sebaiknya merupakan taman yang dapat digunakan untuk aktivitas-aktivitas olah raga seperti volley, badminton dan sebagainya. Luas area yang diperlukan untuk ini adalah : 1.250 m2 atau dengan standar : 0,5 m2/penduduk. Lokasinya dapat disatukan dengan pusat kegiatan RW di mana terletak TK, Pertokoan, Pos Hansip, Balai Pertemuan dan lain-lain. Taman dan lapangan olah raga skala 30.000 penduduk, Sarana ini sangat
diperlukan untuk kelompok 30.000 penduduk (satu lingkungan) yang dapat melayani aktivitas-aktivitas kelompok di area terbuka, misalnya : pertandingan olah raga, apel, dan lain-lain. Sebaiknya berbentuk taman yang dilengkapi dengan lapangan olah raga/sepak bola sehingga berfungsi serba guna dan harus tetap
Taman dan lapangan olah raga skala 480.000 penduduk, Sarana ini untuk
melayani penduduk sejumlah 480.000 penduduk. Berbentuk suatu kompleks yang terdiri dari Stadion, Taman-taman/tempat bermain, Area parkir, dan Bangunan bangunan fungsional. Adapun Luas tanah yang dibutuhkan untuk aktivitas ini adalah 144.000 m2.
2. Prasrana/Utilitas
Prasarana disebut juga suatu kebutuhan pokok penduduk yang utama dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupannya dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Adapun yang termasuk dalam prasarana, yaitu prasarana air bersih, prasarana pembuangan air limbah, tempat pembuangan sampah, drainase, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan irigasi. a.
Prasarana Listrik
merupakan contoh Perhitungan kebutuhan listrik pada suatu kawasan perencaan untuk kebutuhan rumah tangga dihitung berdasarkan asumsi: 1.
kebutuhan listrik rumah tangga adl 150 VA/jiwa atau 0,15 KVA/jiwa
2.
Kebutuhan listrik non rumah tangga adalah 41,5 % yang terbagi untuk :
3.
-
Penerangan jalan
: 1,5 %
-
Komersil
: 15 %
-
Pemerintah dan Pelayanan Umum
: 15 %
-
Cadangan
: 10 %
Satu keluarga disumsikan terdiri dari 5 jiwa/KK Jumlah pelanggan = jumlah penduduk/5 jiwa
4.
Standar kebutuhan listrik untuk pemukiman adalah sebesar 900 watt/rumah Kebutuhan daya listrik = jumlah KK x 900 watt
ledeng yang dikelola oleh PDAM, air sumur bor, sumur galian, air permukaan serta mata air. Kapasitas air bersih harus mencukupi kebutuhan penduduk jika menggunakan air bersih dari PDAM, sehingga perlu dilakukan pembangunan saranasarana air bersih. Dalam mendesain suatu sistem instalasi pengolahan air bersih, yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : -
Perhitungan perkiraaan kebutuhan air untuk daerah perencanaan semaksimal mungkin
dapat
memenuhi
kebutuhan
pemakai,
dihitung
berdasarkan
pengalokasian air untuk semua unsur daerah perencanaan -
Nilai kehilangan air yang terjadi selama proses pengolahan dan pendistribusian
Tujuan pengembangan prasarana penyediaan air bersih adalah Melayani wilayah perkotaan dan produksi tinggi, Menciptakan tarikan perkembangan wilayah, dan Melayani wilayah-wilayah dengan ketersediaan air yang terbatas (tidak mencukupi
-
Pendistribusian air dari instalasi dan reservoir ke daerah pelayanan harus dapat terjamin kontinuitasnya dengan tekanan yang cukup.
Kebutuhan air bersih dapat diperhitungkan berdasar kan standar-standar berikut ini: a. Standar Kebutuhan rata-rata = 100 l/org/hari b. Kebutuhan rata-rata rumahtangga = 5 x 100 l/org/hari c. Fasilitas sosial dan perkantoran = 1/6 kebutuhan rumahtangga d. Komersial = 1/6 kebutuhan rumahtangga e. Industri = 1/12 kebutuhan rumahtangga f. Cadangan kebocoran = 10 % kebutuhan total kegiatan g. Pemadam kebakaran = 10 % kebutuhan total kegiatan atau menggunakan perhitungan :
Kebutuhan Domestik = Jumlah Penduduk x Standar Kebutuhan
melalui sistem sewerage, yakni saluran pembuangan air limbah yang akhirnya dibuang pada sungai-sungai terdekat setelah melalui penampungan. Fungsi dari pengolahan air limbah agar air limbah tersebut tidak menimbulkan polusi pada air sungai dimana air limbah tersebut dialirkan. Adapun sumber-sumber air limbah, yaitu : -
Rumah tangga/domestik, Banyaknya antara 70% - 80 % dari pemakaian air minum/air bersih. Air buangan domestik dapat berupa:
Air buangan Black Water , air buangan yang berasal dari kakus, dimana air buangan ini mengandung padatan tinja.
Air buangan Grey Water , yaitu air buangan yang berasal dari sumber nonkakus. Misalnya: air bekas mandi, cuci dan sebagainya.
f. Drainase
Drainase merupakan saluran untuk mengalirkan air hujan apabila hujan tiba. Fungsi drainase pada suatu wilayah dapat menentukan keadaan wilayah dari segi kebersihan dan estetika, karena jaringan drainase yang berfungsi dengan baik agar terjaganya badan jalan dari genangan air hujan dan tidak akan menimbulkan banjir. Sistem drainase harus dapat menampung air hujan dan mengalirkannya secepat mungkin ke dalam saluran pembuangan. Kecepatan aliran di dalam saluran drainase tidak boleh merusak badan saluran dan tidak menimbulkan erosi, dengan batasan self cleaning pada kecepatan maksimum. Saluran drainase dapat berbentuk: -
Saluran Alami, Saluran alami dapat berupa saluran/parit kecil di halaman,
saluran-saluran kecil dan sungai-sungai besar yang ada. Sungai-sungai besar bahkan dijadikan saluran drainase primer. -
Saluran Buatan, Saluran buatan berupa saluran tersier (saluran pelayanan) dan
Sumber air buangan dapat terdiri dari : Air limbah (rumah tangga, fasilitas dan industri). Besarnya volume air limbah yang kan ditampung tergantung pada jumlah pemakainya (jumlah penduduk beserta segala kebiasaannya). Sumber-sumber penghasil limbah cair dapat diidentifikasikan sebagai berikut : a. Pemukiman, besarnya air limbah yang akan dihasilkan diperkirakan sebesar 70% dari kebutuhan air bersihnya, sedangkan perkembangan/peningkatan volume limbahnya adalah berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduknya. b. Kegiatan komersial diperkirakan
sebesar
dan industri, besarnya air limbah yang dihasilkan 60%
dari
kebutuhan
air
bersihnya,
sedangkan
perkembangan/peningkatan volume limbahnya berbanding lurus dengan peningkatan skala industri dan luas tanahnya/lahannya. c. Kegiatan
pendidikan,
peribadatan,
perkantoran,
pelayanan
umum
sebagainya diperkirakan sebesar 50% dari kebutuhan air bersihnya.
dan
Sehingga :
Volume Air Buangan = Volume Air Limpasan + Volume
g. Prasarana Persampahan
Sampah merupakan suatu sisa dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh penduduk pada suatu wilayah. Sampah tidak dapat dihindarkan dari kegiatan penduduk, tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan sampah tersebut dilakukan sehingga tidak mengganggu kesehatan dan kebersihan. Secara garis besar sampah dapat digolongkan menjadi: -
Sampah golongan I, yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang mudah mengalami pembusukan dan mudah musnah. Contoh : sampah yang berasal dari sisa pengolahan, sisa makanan, sayur-mayur, dan sebagainya
-
Sampah golongan II, yaitu sampah yang terdiri dari dari bahan-bahan yang mudah
-
Open dumping merupakan jenis pengelolaan tahap akhir sampah yang paling sederhana.
-
Sistem pengurugan sampah merupakan jenis pengelolaan tahap akhir sampah dengan cara penimbunan.
- Incinerator merupakan
tempat pembuangan sampah akhir dengan cara dibakar
dengan suhu 900-1400 derajat celcius. Untuk menghitung volume sampah kota pertahun yang digunakan sebagai standar bagi perhitungan kebutuhan Transfer depo/TPS, Tempat pembuangan akhir (TPA) dan kebutuhan prasarana penunjang lainnya digunakan rumus-rumus berikut ini :
Volume sampah kawasan pertahun (Qk)
Qk = q . P
i.
Analisis Intensitas Pemanfaatan Lahan
Penetapan intensitas penggunaan lahan merupakan penetapan dari rencana tiga dimensi yang mencakup penetapan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Dasar Bangunan(KDB) dan lebar sempadan bangunan. Tujuan dari rencana intensitas ini adalah untuk menciptakan keseimbangan dan keserasian antara manusia dengan lingkungan serta antara kegiatankegiatan kota dengan lingkungannya sebagai upaya meningkatkan kualitas estetika lingkungan kota. Penentuan KDB dan KLB merupakan salah satu kriteria yang penting berhubungan dengan pengendalian lingkungan, karena KDB dan KLB ini akan sangat berperan dalam membentuk estetika yang terbentuk dari keseragaman persen lahan yang tertutup oleh bangunan dan ketinggian bangunan dan dasar pertimbangan untuk menetapkan daya tampung optimal suatu wilayah Hal-hal yang perlu diketahui dalam proses pembentukan KDB dan KLB, yaitu:
Kondisi fisik dasar untuk setiap unit lingkungan atau setiap blok peruntukkan kawasan, yang meliputi daya dukung tanah, kondisi geologi, kestabilan ta nah dan pola sirkulasi angin.
Pemanfaatan unsur-unsur visual yang menarik.
Keserasian dan keharmonisan lansekap kota.
Keseimbangan antara unsur-unsur alami dengan unsur-unsur buatan.
Sedangkan aspek-aspek khusus yang diperhatikan adalah sebagai berikut :
Struktur kegiatan untuk setiap unit lingkungan maupun blok peruntukkan.
Struktur jaringan jalan dalam kaitannya dengan penetapan garis sempadan bangunan.
Kecenderungan perkembangan sosial ekonomi yang terjadi di wilayah perencanaan.
1.
Analisis Penentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan luas lantai dasar bangunan terhadap luas tanah perpetakan. Koefisien dasar bangunan diperlukan untuk membatasi luas lahan yang tertutup perkerasan, sebagai upaya untuk melestarikan ekosistem, sehingga dalam lingkungan yang bersangkutan sisa tanah sebagai ruang terbuka masih menyerap atau mengalirkan air hujan ke dalam tanah. Batasan Koefisien Dasar Bangunan adalah :
Batasan KDB adalah suatu nilai hasil perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas daerah perencanaan
Batasan KDB dinyatakan dalam persen (%)
Analisis KDB pada masing-masing blok peruntukan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :
Dimana : Ia
= imbuhan alami (sebelum terjadi perubahan fungsi lahan) (m3/tahun)
c
= angka koefisien resapan
H
= curah hujan rata-rata tahunan (mm)
ßA
= kawasan terbuka
b. Analisis Kebijakan Kepadatan Bangunan yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung.
Blok peruntukan Analisis Rencana Struktur Tata Ruang, dengan meninjau sistem pusat pewilayahan. Semakin tinggi hirarki pusat pelayanannya, maka semakin tinggi pula kepadatan bangunan yang diperbolehkan.
v.
Blok peruntukan dengan Koefisien Dasar Bangunan sangat Rendah (< 5%).
2.
Analisis Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
KLB adalah angka perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai dari seluruh bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah terbangun pada daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota. KLB ditetapkan sesuai dengan rencana intensitas pemanfaatan lahan dari suatu unit lingkungan/kawasan berdasarkan rencana kota yang ada, sekaligus dapat membatasi ketinggian bangunan. Besarnya angka KLB ditentukan berdasarkan jumlah tingkat bangunan dikalikan dengan KDB. Kriteria pengembangan dan pengendalian bangunan dalam hal ketinggian di setiap unit lingkungan akan tergantung pada berbagai faktor, diantaranya sebagai berikut :
Karakteristik fisik di setiap unit lingkungan yang bersangkutan dalam hal ini
yang diperkenankan. Kriteria kemampuan kawasan meliputi pertimbangan aspek : (1) KKOP-keamanan ketinggian penerbangan, (2) Pencahayaan, (3) Angle-Sudut, dan (4) Tinggi maksimum bangunan pada umumnya ditentukan berdasarkan ketentuan : h
1
1
d
2
Analisis penentuan Koefisien Lantai Bangunan dengan melakukan analisis super impose analisis sebelumnya sehingga dapat dihasilkan arahan KDB pada setiap blok. Adapun standar yang digunakan untuk mengatur ketinggian bangunan adalah sebagai berikut :
Blok peruntukan ketinggian bangunan sangat rendah adalah blok dengan bangunan tidak bertingkat dan bertingkat maksimum 2 lantai (KLB maksimum = 2 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 12 m dari lantai dasar:
3.
Analisis Perpetakan Bangunan
Analisis standar untuk perpetakan bangunan yang terdapat pada setiap blok adalah :
4.
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi I (di atas 2.500 m2)
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi II (1.000-2.500 m2)
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi III (600-1.000 m2)
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi IV (250-600 m2)
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi V (100-250 m2)
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi VI (50-100 m2)
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi VII (di bawah 50 m2)
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi VIII (rumah susun/flat)
Analisis Sempadan Bangunan
Jenis Penggunaan Bangunan; Bangunan umum, bangunan gudang dan bangunan pabrik serta bangunan perkantoran, sempadan bangunannya ditetapkan lebih be sar dari bangunan perumahan.
Struktur Jaringan Jalan; Makin tinggi hirarki jalan yang berada dihadapan bangunan ditetapkan sempadan bangunan lebih besar, begitu juga sebaliknya.
Kepadatan Bangunan; Semakin padat bangunan, semakin kecil sempadan bangunannya, begitu juga sebaliknya.
Analisis Pengaturan sempadan dilakukan untuk menciptakan keteraturan bangunan dan mempertimbangkan bahaya kebakaran, sirkulasi udara, cahaya matahari dan sirkulasi manusia dalam halaman rumah. Berbagai garis sempadan antara lain sebagai berikut : Garis Sempadan pagar
Untuk jalan dengan lebar lebih dari 10 m berjarak 1,5 m dari siring jalan dan lebar
o
Tinggi bangunan antara 8-14 meter, maka jarak minimum antar bangunan berjarak 3 s/d 6 meter.
o
Tinggi bangunan antara 14-40 meter, maka jarak minimum antar bangunan berjarak 6 s/d 8 meter.
o
Tinggi bangunan lebih dari 40 meter, maka jarak minimum antar bangunan berjarak 8 meter.
5.
Analisis Penanganan Bangunan
Untuk penanganan bangunan perkotaan terdapat 5 (lima) macam bentuk penanganan yang dapat dilakukan, yaitu :
Peningkatan; dilakukan pada daerah dengan kondisi bangunan yang masih minimalis sedangkan daerah tersebut mempunyai pemanfaatan ruang yang cukup tinggi
4. Analisis Sistem Jaringan Jalan
Analisis sistem pergerakan dirumuskan sebagai upaya untuk mengidentifikasi dan memperkirakan dampak-dampak sistem pergerakan dari adanya suatu kegiatan rencana pembangunan dan juga sebagai konsekuensi dari adanya : 1) Pertumbuhan
a. Jika diketahui / diharapkan bahwa penduduk di suatu tempat akan bertambah dengan pesat. b. Jika tingkat pendapatan meningkat, karena hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan, perumahan, penurunan kepada tan rumah dan lain-lain. 2) Keadaan Lalu Lintas
a. Apabila kesesakan dan kemacetan di jalan meningkat b. Apabila sistem pemindahan massa tidak ekonomis lagi dan dengan demikian perlu
C = Co x FCw x FCsp x FCsf x FCcs (smp/jam)
Keterangan : C :
Kapasitas ( smp / jam )
Co
:
FCw
: Faktor koreksi kapasitas untuk lebar jalan
Kapasitas Dasar ( smp /jam)
FCsp : Faktor koreksi kapasitas akibat pembagian arah (tidak berlaku untuk jalan satu arah) FCsf
: Faktor koreksi kapasitas akibat gangguan samping
FCcs
: Faktor koreksi kapasitas akibat ukuran kota (jumlah penduduk)
Rincian dari masing-masing variabel pada formula di atas, diuraikan sebagai berikut :
Keterangan : Q =
Jumlah lalu-lintas (t,m,p menunjukkan waktu, macam kendaraan, dan maksud perjalanan)
x1 =
Peubah penentu
a1 =
Koefisien regresi (i = 0, 1, ..., n)
Produksi pergerakan dapat dihitung berdasarkan persamaan bangkitan lalu-lintas : Y = k + b1x1 + b2x2 + ... +
Keterangan : Y =
Jumlah pergerakan
Xn = Peubah bebas seperti jumlah mobil dalam keluarga, banyaknya anggota keluarga dan sebagainya.
1) Sistem Jaringan Jalan Primer , antara lain : a) Jalan Arteri Primer, dengan syarat :
Kecepatan rencana rata-rata tinggi 60 Km/jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 m
Batas luar Ruas Pengawasan Jalan (Ruwasja) yang diukur dari as jalan tidak kurang dari 20 m
Mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata
Tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal
Mempunyai peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan wilayah di tingkat nasional
Menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan dengan skala nasional
Memiliki fungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang dalam lingkup wilayah
Mempunyai peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan wilayah di lingkup wilayah
Menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan dengan skala wilayah
b) Jalan Lokal Primer :
Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 Km/jam dengan lebar jalan tidak kurang dari 6 m
Batas luar Ruas Pengawasan Jalan (Ruwasja) yang diukur dari as jalan tidak kurang dari 10 meter
Memiliki fungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak deka t
Tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal
Jumlah jalan masuk dibatasi
Mempunyai peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat pada skala perkotaan
Melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, bervolume besar dan dan bernilai ekonomis yang tinggi
b) Jalan Kolektor Sekunder
Kecepatan rencana 20 Km /jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7m
Batas luar Ruas Pengawasan Jalan (Ruwasja) yang diukur dari as jalan tidak kurang dari 7 m
Memiliki fungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang di lingkup perkotaan (dalam kota)
Sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan tingkat lokal, dan sebagai penghubung dengan lingkungan permukiman di kawasan perkotaan
f.
(Sumber: UU no 38 tahun 2004 tentang Jalan)
Prasarana Penunjang
a)
Terminal penumpang antar kota Pengembangan
dan
pengelolaan
terminal
angkutan
antar
kota
perlu
mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan kegiatan sistem transportasi secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut adalah :
Lokasi terminal ditempatkan di luar pusat kota atau di daerah pengembangan
Terletak dekat dengan jaringan jalan primer yang melayani lalu lintas regional
Tersedia sistem utilitas yang memadai
Masih dalam jarak yang ekonomis dan efektif dengan kawasan pusat kota,
Terletak di SWP dan sesuai dengan RUTRK daya dukung lahan dan lingkungan sekitar
j.
Tersedianya sistem utilitas yang memadai
Analisis Tapak
Dalam analisis ini diperlukan beberapa analisis secara deskriptif terhadap faktor tapak yang akan bermanfaat dalam proses perencanaan dan perancangan. Sedangkan untuk mengetahui tingkat kelayakan kawasan sebagai kawasan layak bangun atau tidak, maka akan diterapkan analisis tapak. Adapun variabel analisis tapak tersebut terdiri dari topografi, jenis tanah (soil), geologi, hidrologi, klimatologi, vegetasi, kebisingan, dan best view. Penyelidikan tapak yang dilakukan bersamaan dengan formulasi tujuan dapat menjamin refleksibilitas pemanfaatan potensi tapak serta pemaduan bentuk-bentuk alam atau buatan pada rancangannya. Analisis tapak pada hakekatnya terdiri atas dua komponen dasar yaitu:
juga dapat menunjukkan apakah suatu konstruksi layak untuk dilaksanakan. Pola kemiringan lahan secara menyeluruh yang dihasilkan dari analisis kemiringan akan sangat membantu dalam menetapkan penggunaan lahan yang terbaik pada berbagai bagian tapak. Dengan berpedoman pada skala Mabbery, 1972 yang menyebutkan bahwa lahan terbangun memiliki kemiringan lahan dari 0 -15 % maka penentuan daerah layak bangunan berpedoman pada skala tersebut.
An ali sis Vegetasi
Analisis vegetasi di wilayah studi digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya penyaring debu, penahan angin, dan penyeimbang iklim lingkungan. Analisis ini dapat diterapkan di wilayah studi dengan menanam berbagai jenis tanaman disepanjang jalur lintasan kendaraan bermotor maupun lintasan pejalan kaki yang dapat mengantisipasi daripada polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor pada umumnya. Selain itu juga
pusat orientasi suatu bangunan. Pemandangan harus muncul dan terlihat sepenuhnya hanya dari titik yang saling menguntungkan. Tapak alami memiliki sungai yang berpotensi dijadikan orientasi best view. Gambar 5.4 Orientasi Bangunan Terhadap Best View
penataan bangunan untuk memperoleh tingkat kenyamanan dalam melaksanakan berbagai aktifitas. Untuk lebih jelasnya mengenai pola peredaran matahari dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 5.5 Orientasi matahari
Gambar 5.6 Zona kebisingan
k.
Analisis Kelembagaan dan Keuangan
Metode analisis kelembagaan dan sumber pembiayaan ini bertujuan untuk mengetahui: 1.
Kesiapan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam menjalani otonomi daerah.
2.
Kesiapan sumber daya manusia dalam pengelolaan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan.
3.
Efisiensi lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang dibutuhkan dalam otonomi daerah.
4.
Menggali dan mencari sumber-sumber pendanaan dalam rangka otonomi daerah.
5.
Pengelolaan/manajemen sumber-sumber pembiayaan pembangunan.
6.
Mengetahui pemasukan dan pengeluaran belanja daerah.
Gambar 5.8 Contoh Matriks Hubungan Fungsional
Analisis linkage. Analisis lingkage adalah analisis untuk memahami hubungan-hubungan dan gerakan-gerakan (dinamika) rupa kota yang dianggap sebagai generator kota. Analisis lingkage adalah alat yang baik untuk memperhatikan dan menegaskan hubungan -hubungan dan gerakan-gerakan sebuah tata ruang perkotaan (urban fabric). Linkage perkotaan dapat diamati dengan cara dan pendekatan yang berbeda, diantaranya adalah :
-
Linkage yang visual
-
Linkage yang structural
-
Linkage bentuk yang kolektif
Analisis Place. Analisis Place adalah analisis untuk memahami seberapa b esar kepentingan tempat-tempat perkotaan terbuka terhadap sejarah, budaya dan sosialisasinya. Analisis place adalah alat yang baik untuk: -
memberi pengertian mengenai ruang kota melalui tanda kehidupan perkotaannya
tataguna yang berbeda-beda pada tapak, dan menentukan seberapa luas suatu campuran tataguna yang ekonomis dan fungsional yang layak dimiliki. -
Analisis kejelasan. Analisis kejelasan berkaitan dengan permasalahan seberapa ‘jelas’ pemahaman masyarakat terhadap suatu ruang, seberapa mudah masyarakat dapat memahami tataletaknya.
-
Analisis kekuatan. Analisis kekuatan berkaitan dengan analisis tempat yang dapat dipakai untuk banyak maksud yang berbeda-beda memberi kepada pemakainya lebih banyak pilihan dari pada tempat yang rancangannya membatasi mereka ke suatu tata guna lahan tunggal. Lingkungan yang memiliki kekuatan adalah lingkungan yang memberikan banyak pilihan.
-
Analisis kesesuaian visual . Analisis kesesuaian visual adalah analisis untuk mengidentifikasi kesesuaian antara satu tempat/bangunan dengan tempat/bangunan yang lainnya. Bagaimana kesesuaian tersebut didukung oleh system jaringan jalan,
berbagi pengetahuan tentang kehidupan setempat keadaan dan sumber dayanya untuk bertindak dengan lebih baik. Adapun teknik-teknik partisipasi sebagai berikut: 1. Informasi Data Sekunder. Informasi sekunder adalah data yang dipublikasi atau tidak dipublikasikan yang dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya yang berhubungan dengan sasaran RRA/PRA. 2. Pemetaan Partisipatif. Tujuan pemetaan partisipasi adalah memperoleh orientasi awal bersama dengan masyarakat. Pemetaan ini manjadi titik tolak pembahasan bersama untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan potensi yang ada. 3. Wawancara Semi Terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah suatu bentuk wawancara yang hanya menggunakan beberapa pertanyaan pokok (topik dan sub topik) sebagai pedoman. Pertanyaan-pertanyaan pokok tersebut telah disiapkan sebelumnya (tetapi bukan dalam bentuk kuesioner) dan dijadikan acuan untuk membuat pertanyaan ketika melaksanakan wawancara.
Gambar 5.9 Daur program partisipasi
6.1 Tahap Kegiatan / Pekerjaan
Lingkup kegiatan dalam Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi dan Daya Dukung lingkungan di Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi ini terdiri atas kegiatan pra persiapan penyusunan, persiapan penyusunan, pengumpulan data, pengolahan data, dan perumusan konsepsi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis .
Pemahaman terhadap kerangka acuan kerja
Pemahaman terhadap materi pengembangan kawasan
Pemahaman terhadap tujuan dan lingkup li ngkup kegiatan
Pengenalan awal terhadap permasalahan kawasan perencanaan
Perumusan data-data yang dibutuhkan
Perumusan metodologi pendekatan
Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan
Perumusan rencana survey
Perumusan mekanisme pelaksanaan kegiatan
3. Pengumpulan Data Untuk keperluan pengenalan karakteristik wilayah perencanaan, penyusunan rencana
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS yang terdiri atas Bappeda, Dinas Tarkimsih (Bidang Tata Ruang);
Diskusi intern dilakukan dengan Dinas Tarkimsih dan Tim Teknis PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS untuk membahas kemajuan dan hasil pekerjaan yang telah disusun oleh Konsultan baik itu untuk laporan pendahuluan, pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir. akhir.
Sebelum dan sesudah dilakukan diskusi, Konsultan (pihak ke-3) diharuskan melakukan asistensi hasil pekerjaan dengan pihak Dinas Tarkimsih Kota Cimahi yang membahas antara lain perbaikan dan penyempurnaan hasil laporan pekerjaan tersebut.
Adapun tahapan diskusi dilakukan dalam 3 (tiga) tahap :
4. Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan dan analisis data untuk penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi dan Daya Dukung lingkungan di Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi meliputi: a. Analisis karakteristik wilayah Perencanaan Perenca naan Pengembangan Kawasan Strategis
Kedudukan dan peran Perencanaan Perencanaan Pengembangan Kawasan Kawasan Strategis dalam konteks wilayah lebih luas
Keterkaitan antar Perencanaan Pengembangan Pengembangan Kawasan Strategis dan antarkawasan dalam Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis
Keterkaitan antar komponen ruang dalam Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis
Potensi sumber daya alam (migas, panas bumi dan air tanah)
Kesesuaian penggunaan lahan
Kesesuaian intensitas pemanfaatan ruang dengan daya dukung fisik dan daya dukung prasarana/ infrastruktur dan utilitas pada kawasan
d. Analisis kualitas kinerja kawasan dan bangunan.
5. Perumusan KONSEPSI Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis : memuat rancangan konsep berdasarkan analisis yang dilakukan, sekurang-kurangnya meliputi : a. Tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis ; b. Rencana struktur ruang dan pola ruang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis ; c. Rencana pengembangan kawasan potensial, yang memiliki prospek baik aspek
Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis yang dilengkapi peta-peta dengan tingkat ketelitian minimal berskala skala minimal 1 : 25.000, yang selanjutnya menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Detail yang dilengkapi dengan peta-peta dengan tingkat ketelitian berskala1 : 5.000. Keluaran pekerjaan adalah dokumen materi teknis Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi, dengan sistematika Penyajian Laporan sekurang-kurangnya sebagai berikut : BAB I
Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis 1.3 Tinjauan Terhadap Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis
6.3 Kelengkapan Dokumen Hasil Pekerjaan
Kelengkapan Dokumen yang termuat dalam hasil pekerjaan penyusunan materi teknis PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS di Kota Cimahi adalah sebagai berikut: 1. Buku data dan analisis yang dilengkapi peta-peta dan sekurang-kurangnya meliputi: a. Potensi dan masalah pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan. b. Peluang dan tantangan pengembangan c. Kecenderungan perkembangan d. Perkiraan kebutuhan pengembangan kawasan perkotaan dan perde saan. e. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung (termasuk prasarana/infrastruktur maupun utilitas) f. Teridentifikasinya indikasi arahan penanganan kawasan dan bangunan
d) Peta guna lahan e) Peta rawan bencana f) Penetapan sebaran penduduk g) Peta-peta tematik lainnya yang dirasa perlu untuk ditampilkan dalam album peta. 2)
Peta Rencana Tata Ruang (PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS ) Kecamatan a) Peta rencana struktur ruang b) Peta rencana pola ruang
6.4 Tahap Pelaporan
Laporan yang harus disusun oleh konsultan dalam melaksanakan pekerjaan ini adalah: 1. Laporan Pendahuluan
2. Laporan Antara
Berisi identifikasi data dan analisis tahap awal kawasan strategis aspek fungsi dan daya dukung lingkungan. Laporan harus diserahkan selambatlambatnya: 2 (dua) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan. 3. Laporan Akhir
Berisi hasil analisis data dilengkapi dengan raperda kawasan strategis aspek fungsi dan daya dukung lingkungan. Laporan beserta album peta harus diserahkan selambat-lambatnya: 3 (tiga) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 20 ( dua puluh) buku laporan dan cakram padat (compact disc )
I. TAHAP PERENCANAAN AWAL 1.1. Koordinasi 1.2.Penyusunan instrument Kegiatan 1.3.Penyerahan LaporanPendahuluan II. TAHAP PENGUMPULAN DATA 1.1 Penyiapan Kuesioner; 1.2 Survey/Pengumpulan Data III. TAHAP ANALISIS 3.2. Pengolahan dan Analisis Data IV. TAHAP PELAPORAN 4.1. Diskusi&Revisi
Untuk menangani tugas pelaksanaan pekerjaan, Konsultan mengusulkan Daftar Tenaga seperti tercantum pada tabel halaman berikut dimana personil tersebut masing-masing sudah berpengalaman di dalam bidangnya sehingga kami yakin akan dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan ini dengan hasil yang memuaskan. Dengan struktur dan tata kerja tersebut maka diharapkan pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan sempurna dan tepat pada waktunya sesuai Kerangka Acuan Kerja. A. Tenaga Ahli a.
Team Leader (Perencanaan Wilayah dan Kota)
Ahli Madya Planologi sebagai Team Leader, Lulusan Sarjana Teknik PWK Strata 1 (S1), pengalaman bekerja minimal 6 tahun, bersertifikat keahlian/profesi; tugas
B. Tenaga Assisten a.
Asisten Ahli Teknik Lingkungan
b.
Asisten Ahli Planologi
C. Tenaga Pendukung a. Operator komputer b. Sekertaris / Administrasi
6.8 Jadwal Penugasan Tenaga Ahli Tabel 6.2 Jadwal Penugasan Tenaga Ahli No 1 2 3 4 5 6 7 8
Nama Personil
Jadwal Penugasan Tenaga Ahli Bln 1 Bln 2 Bln 3
Team Leader Ahli Teknik Lingkungan Ahli Geologi Ahli Legal Drafter Asisten Ahli Teknik Lingkungan Asisten Ahli Planologi Operator Komputer Sekretaris/Administrasi
3 3 3 1 3 3 3 3 TOTAL
Masukan Penuh Waktu Masukan Paruh Waktu
Ustek Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi
OB
6-13
19
6.9. Komposisi Tim dan Penugasan Tabel 6.3 Komposisi Tim dan Penugasan
No
Nama
Perusahaan
Tenaga Ahli Lokal/Asing
Lingkup Keahlian
Posisi Yang
Uraian Pekerjaan
Diusulkan
Jumlah Orang Bulan
Tenaga Ahli
1
Dr. Ir. Firmansyah, MT
PT. Sae Citra Endah
Lokal
Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota
Team Leader
2
Ir. Budi Heri Pirngadi, MT
PT. Sae Citra Endah
Lokal
Ahli Teknik
Ahli Teknik
Lingkungan
Lingkungan
Ustek Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi
Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan dan personil yang terlibat dalam pekerjaan ini sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik; Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan, baik dalam tahap pengumpulan data, pengolahan dan penyajian akhir dari hasil k eseluruhan pekerjaan; Memberikan masukan alternatif solusi problematik yang muncul, agar proses teknis perencanaan dapat berjalan seefisien mungkin. Penanggung jawab teknis pelaksanaan secara keseluruhan. Berkoordinasi dengan Tim Perencana dan para tenaga ahli lainya terkait dengan kondisi dan validasi dilapangan. Mengkoordinasikan tenaga pendukung terkait baik dilapangan maupun di studio.
6-14
3
3
No
Nama
Perusahaan
Tenaga Ahli Lokal/Asing
Lingkup Keahlian
Posisi Yang
Uraian Pekerjaan
Diusulkan
3
PT. Sae Citra Agus Setyanto, ST
Endah
Lokal
Ahli Geologi
Ahli Geologi
Ustek Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi
Memberikan materi /petunjuk teknis sesuai bidang keahliannya pada setiap tahap perencanaan. Bertanggung jawab penuh atas hasil perencanaan dan desainya sesuai dengan bidang keahlian baik dokumen tertulis maupun dokumen gambar. Membantu Team Leader dalam Penyusunan laporan untuk setiap tahap kegiatan. Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang k eahliannya. Membantu dan bertanggungjawab kepada Team Leader untuk menyusun kajian terhadap potensi, permasalahan, kendala serta kekuatan kawasan perencanaan Membantu dan bertanggungjawab kepada Team Leader untuk menyusun Analisis Peruntukkan Lahan Membantu dan bertanggungjawab kepada Team Leader untuk menyusun Analisis Intensitas Pemanfaatan Lahan Membantu dan bertanggungjawab kepada Team Leader untuk menyusun konsep pengembangan kawasan Membantu dan bertanggungjawab kepada Team Leader untuk menyusun konsep peraturan zonasi Membantu dan bertanggungjawab kepada Team Leader untuk menyusun konsep klasifikasi zonasi
6-15
Jumlah Orang Bulan
3
No
Nama
Perusahaan
Tenaga Ahli Lokal/Asing
Lingkup Keahlian
Posisi Yang
Uraian Pekerjaan
Diusulkan
4
Rini Irianti Sundary, SH, M.Hum
PT. Sae Citra Endah
Lokal
Ahli Hukum
Ahli Legal Drafter
5
Eka Wardhani, ST, MT
PT. Sae Citra Endah
Lokal
Ahli Teknik Lingkungan
Asisten Ahli Teknik Lingkungan
Ustek Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi
Membantu dan bertanggungjawab kepada Team Leader untuk menyusun konsep peruntukan kawasan lindung Membantu dan bertanggungjawab kepada Team Leader untuk menyusun peta zonasi Membantu dan bertanggungjawab kepada Team Leader untuk mengkonsep rumusan tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan kawasan Membantu Team Leader dalam menyusun laporan Berkoordinasi dengan Tim Perencana dan para tenaga ahli lainya terkait dengan kondisi dan validasi dilapangan. Mengkoordinasikan tenaga pendukung terkait baik dilapangan maupun di studio. Memberikan materi /petunjuk teknis sesuai bidang keahliannya pada setiap tahap perencanaan. Bertanggung jawab penuh atas hasil perencanaan dan desainya sesuai dengan bidang keahlian baik dokumen tertulis maupun dokumen gambar. Membantu dan bertanggung jawab terhadap Ahli Teknik Lingkungan untuk melakukan tinjauan terhadap kebijakan pengembangan tata ruang baik secara makro maupun secara mikro, Membantu dan bertanggung jawab terhadap Ahli Teknik Lingkungan untuk menyusun kegiatan untuk membuat gambaran umum kawasan perencanaan
6-16
Jumlah Orang Bulan
1
3
