The Appellate Court of Connecticut ruled that the Contractor's failure to make progress payments was a material breach of the subcontract, as payment was fundamental to the purpose of the agreement.
Contractor material breach justified Subcontractor's refusal to perform. Subcontractor was not liable for breach of the subcontract.
The Court of Appeals of Ohio agreed with Owner. The contract made it clear that acceptance of final payment precluded Contractor from asserting any new claims. The clause, which is quite standard, is enforceable. Once Contractor accepted final payment, it could not claim any additional compensation.
Case Study 6
Contractor completed a project. Owner inspected and accepted the project and made final payment to Contractor.
Contractor then brought a claim against Owner for additional compensation due to unforeseen site conditions encountered during construction. Owner responded that under the terms of the contract, acceptance of final payment operated as a waiver and release by Contractor of any claim relating to the contract.
Contractor awarded subcontract calling for monthly progress payments. Contractor then refused to pay Subcontractor until Subcontractor's work was complete.
Subcontractor refused to perform any more work on the grounds that was not being paid. Contractor claimed the refusal to work was a breach of the subcontract.
Case Study 5
(5) Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya:
a. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;
b. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
c. masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
(6) Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa.
(7) Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak.
(8) Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over).
(9) Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam Daftar Hitam.
Klaim dan Perselisihan
Klaim
Klaim dapat diartikan sebagai permintaan atau tuntutan berupa kompensasi biaya atau jadwal di luar kontrak.
Klaim dapat datang dari pihak kontraktor maupun pemilik.
Pada umumnya klaim diselesaikan dengan cara negosiasi. Jarang ditempuh proses arbitrase atau litigasi.
Klaim vs Change Order
Persamaan klaim dan change order: terjadi setelah kontrak ditandatangani.
Untuk change order, lingkupnya telah diketahui terlebih dahulu, kemudian diproses pelaksanaannya sesuai prosedur.
Untuk klaim, subyek yang menjadi persoalan telah terjadi, sehingga tidak mudah untuk mencari titik temu permasalahannya.
Penyebab Klaim
Dokumen kontrak yang tidak jelas
Tidak lengkapnya spesifikasi/lingkup kerja
Perbedaan interpretasi di antara pihak-pihak yang terlibat
Perubahan kontrak/lingkup pekerjaan
Perbedaan/perubahan kondisi lapangan
Keterlambatan dan faktor penyebabnya
Pekerjaan tambahan
Percepatan/penangguhan waktu proyek
Perubahan peraturan
(3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
Serah Terima Pekerjaan (Pasal 95)
(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
(2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
Penyelesaian Perselisihan (Pasal 94)
(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.
(5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.
Pembayaran Prestasi Pekerjaan (Pasal 89)
(1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
a. pembayaran bulanan;
b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
2) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka, dan denda apabila ada, serta pajak.
(3) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.
(4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.
(5) PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
Pemutusan Kontrak (Pasal 93)
(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:
a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
Pemutusan Kontrak (Pasal 93)
d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan;
d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam
Penanganan Klaim
Lakukan antisipasi untuk mencegah terjadinya klaim, misalnya dengan dokumentasi, pemahaman kontrak, dan perencanaan yang matang.
Apabila terjadi klaim, lakukan analisis tentang alasan klaim yang diajukan
Bila terdapat cukup alasan, besarnya kompensasi yang akan diberikan didasarkan kepada: pencarian fakta, analisis yang mendalam, estimasi biaya, & negosiasi
Perselisihan
Kontrak pada proyek konstruksi sangat rentan terhadap terjadinya perselisihan.
Penyebab utama terjadinya perselisihan adalah keterlambatan
Perselisihan yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat dapat mengakibatkan terjadinya klaim.
Perselisihan & klaim memerlukan tambahan waktu, biaya, dan tenaga.
Penyelesaian Perselisihan
Perselisihan bisa diselesaikan dengan cara:
Negosiasi
Mediasi
Arbitrase
Litigasi
Case Studies
Owner was dissatisfied with the quality of Contractor's workmanship. Owner took the position that the poor workmanship was a material breach of contract which justified a change in the payment terms of the contract.
Case Study 1
The Court of Appeals of Indiana disagreed. Given the complexity of a construction project, it would be unfair to treat every workmanship as a material breach of contract. Contractor was entitled to notice of the problem and a reasonable opportunity to correct it.
Defective workmanship is an immaterial breach of contract unless and until Contractor fails to correct the problem after a reasonable opportunity to do so. At that point it becomes a material breach of contract.
Case Study 2
Owner's on-site representative inspected Contractor's installation of a roof. Contractor's work was later accepted and final payment was made.
After final acceptance and payment, Owner sued contractor for defective workmanship in the roof installation. Contractor responded that Owner's claim had been waived by final acceptance.
The California Court of Appeal agreed. The Court said that Owner's on-site representative knew or should have known of the defects prior to final acceptance. The knowledge of Owner's agent is imputed to Owner. Therefore, Owner accepted the project with imputed knowledge of patent, or apparent, defects and thereby waived the right to bring a claim against Contractor for those defects.
UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 1999
TENTANG JASA KONSTRUKSI
( penyelesaian sengketa )
PASAL 37
ayat (1) : penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah yang timbul dalam PENGIKATAN dan PENYELENGGARAAN pekerjaan konstruksi serta dalam terjadi KEGAGALAN BANGUNAN
ayat (2) : dapat menggunakan jasa pihak ketiga
ayat (3) : pihak ketiga dapat dibentuk pemerintah dan atau masyarakat jasa konstruksi.
UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 1999
TENTANG JASA KONSTRUKSI
(penyelesaian sengketa )
PASAL 36
ayat (1) : penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan
ayat (2) : penyelesaian di luar pengadilan tidak berlaku untuk tindak pidana.
ayat (3) : bila dipilih penyelesaian di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat dilakukan apabila upaya di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil.
Litigasi
Litigasi adalah proses penyelesaian masalah yang melibatkan pengadilan.
Proses ini sebaiknya dilakukan sebagai langkah akhir apabila cara-cara yang lain tidak dapat menyelesaikan masalah
Memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih tinggi
Keputusannya bersifat mengikat
Negosiasi
Negosiasi adalah cara penyelesaian yang hanya melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa, tanpa melibatkan pihak-pihak yang lain.
Dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat
Umumnya kontraktor dan pemilik menunjuk arsitek/engineer sebagai penengah, di mana kontraktor diminta untuk mengajukan klaim kepada engineer sebagai negosiator.
Keputusan yang diambil tidak mengikat
Mediasi
Merupakan cara untuk menyelesaikan masalah di awal perselisihan.
Melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak dan dapat diterima oleh kedua belah pihak
Dapat menyelesaikan masalah dengan waktu yang lebih cepat, murah, tertutup dan ditangani oleh para ahli
Keputusan yang dihasilkan tidak mengikat
The Missouri Court of Appeals ruled that Owner did breach the contract. When a contract establishes Architect as the party responsible for determining Contractor percentage of completion, that determination is binding on both Owner and Architect. Owner was not entitled to ignore Architect's certification or to impose additional preconditions before making the progress payment.
Case Study 3
Owner awarded Contractor a lump-sum construction contract. Contract called for Owner to make a monthly progress payments to Contractor based on Architect's certification of Contractor's percentage of completion.
Architect certified a particular percentage of completion, but Owner refused to make a progress payment for that amount unless certain changes were made in the terms of contract. Contractor sued Owner for breach of contract.
Arbitrase
Merupakan metode penyelesaian masalah yang dibentuk melalui kontrak dan melibatkan para ahli di bidang konstruksi yang tergabung dalam badan arbitrase.
Penyelesaiannnya lebih cepat dan murah dibandingkan dengan litigasi
Dilakukan secara tertutup dan ditangani oleh para ahli
(2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.
(3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
Keadaan Kahar (Pasal 91)
(1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
(2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
a. bencana alam;
b. bencana non alam;
c. bencana sosial;
d. pemogokan;
e. kebakaran; dan/atau
f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
Perubahan Kontrak
Pasal 87
(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.
Persyaratan Umum Kontrak
Persyaratan Khusus Kontrak
Gambar & Spesifikasi
Daftar Volume / Kuantitas, Daftar Harga Satuan, dan Daftar Harga
Penawaran
Persetujuan
Perjanjian
Isi Dokumen Kontrak
Menetapkan dan mendefinisikan hak dan kewajiban yang sah dari setiap pihak terhadap kontrak. Isinya :
Sifat kontrak
Definisi dan pengertian istilah yg dipakai dalam kontrak
Asuransi
Hak – kewajiban kontraktor
Hak – kewajiban pemilik pekerjaan
Kekuasaan dan tugas "Owner's Engineer"
Pengadaan sehubungan dgn pengawasan pekerjaan
Persyaratan Umum (1)
Ketentuan terhadap variasi pekerjaan
Ketentuan terhadap perpanjangan waktu
Cara dan waktu pembayaran
Ketentuan uang disimpan/ditahan (retention money)
Perubahan biaya kontrak oleh tenaga kerja & bahan
Prosedur yang digunakan bila kontraktor bangkrut
Prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemilik pekerjaan dan kontraktor selama pelaksanaan kontrak
Persyaratan Umum (2)
Diperlukan untuk melengkapi persyaratan umum kontrak.
Waktu yang diberikan untuk pelaksanaan kontrak
Denda yg hrs dibayar untuk keterlambatan
Masa pemeliharaan sesudah penyelesaian kontrak
Pengadaan item-item khusus oleh pemilik
Pembatasan khusus pada kontraktor
Persyaratan Khusus
Kekurangan informasi dalam gambar harus diberikan dalam spesifikasi, maka gambar rencana harus dibaca bersama-sama dengan spesifikasi
Jenis-jenis gambar:
Gambar rencana
Gambar pelaksanaan (shop drawing)
Gambar yang dilaksanakan (as built drawing)
Gambar
Merupakan dokumen tertulis berisi ruang lingkup pekerjaan, persyaratan & penjelasan detail dari bentuk, kualitas bahan, dan cara pengerjaan
Spesifikasi yang berorientasi pada hasil akhir
Spesifikasi yang berorientasi pada metoda pelaksanaan
Merupakan spesifikasi gabungan jenis 1 dan jenis 2
Spesifikasi
Penentuan besarnya fee:
Biaya atas jasa (fee) yang ditetapkan lebih dahulu pada suatu jumlah yang tetap
Biaya atas jasa yang besarnya berdasarkan prosentase biaya nyata yang dikeluarkan oleh kontraktor. Prosentase ini ditetapkan lebih dahulu pada suatu nilai yang tetap
Biaya atas jasa yang besarnya berdasarkan prosentase biaya nyata yang dikeluarkan kontraktor, di mana prosentase tersebut bervariasi terhadap besarnya biaya nyata. Kontrak jenis tersebut disebut juga target kontrak
Biaya atas jasa ditetapkan berdasarkan suatu formula yang disepakati oleh Pemberi Tugas dan Kontraktor, tetapi berbeda dengan yang telah disebut diatas, misalnya dengan "bonus" bila jumlah biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian pekerjaan lebih kecil dari yang direncanakan dan dikenakan hukuman (penalty) bila biaya yang dikeluarkan lebih besar dari yang direncanakan
Kontrak Lump Sum
Kontraktor menawarkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan biaya tetap meskipun terjadi perubahan volume pekerjaan. Kontrak ini digunakan jika semua detail pekerjaan yang dilaksanakan diketahui dan kemungkinan terjadinya perubahan sangat kecil
Kontrak Harga Satuan
Kontraktor menawarkan untuk menyelesaikan berbagai jenis pekerjaan di mana masing-masing pekerjaan mempunyai harga satuan yang tetap sesuai dengan yang dikerjakan
Kontrak Daftar Volume
Kontraktor menawarkan untuk menyelesaikan berbagai jenis pekerjaan dengan masing-masing jenis pekerjaan mempunyai harga satuan yang tetap dan volume pekerjaan berdasarkan pada gambar rencana
Pemberi Tugas berkewajiban membayar biaya nyata yang dikeluarkan kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan ditambah biaya atas jasa yang dilakukan kontraktor
Umumnya digunakan untuk jenis-jenis pekerjaan yang kecil atau sulit sekali menetapkan lebih dahulu harga satuan/harga lumpsum pekerjaan.
Kontrak Berdasarkan Biaya Ditambah Jasa
Case Study 4
Owner awarded highway construction contract to Contractor. Owner made irregular progress payments, violating the terms of the contract. Contractor experienced severe cash-flow problems and went out of business. Contractor sued Owner for the destruction of the business.
The Commonwealth Court of Pennsylvania denied the claim, saying that the destruction of an entire business is simply not a foreseeable result of the failure to make timely progress payments. Therefore, these were not recoverable consequential damages.
Kontrak pada Proyek Konstruksi
Materi Kuliah Manajemen Konstruksi
Dosen: Emma Akmalah, Ph.D.
Kontrak adalah kesepakatan (perjanjian) secara sukarela antara dua pihak yang mempunyai kekuatan hukum.
Kesepakatan dicapai setelah satu pihak menerima penawaran yang diajukan oleh pihak lain untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang tercantum dalam penawaran.
Pengertian Kontrak
Jenis-Jenis Kontrak pada
Proyek Konstruksi
Kontrak
Kontrak dengan
harga tetap
(fixed price contract)
Kontrak berdasarkan
biaya ditambah jasa (cost plus fee contract)
Kontrak Lumpsum
Kontrak
Harga Satuan
Kontrak
Daftar Volume
Bonus dan
Penalty
Target kontrak
Ditetapkan
lebih dahulu
Prosentase
biaya nyata
Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan hingga selesai sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak atas resikonya sendiri terhadap jumlah total biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian pekerjaan tersebut.
Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Daftar Volume dapat digunakan pada pekerjaan-pekerjaan yang sulit ditentukan dan Kontrak Lump Sum digunakan pada pekerjaan-pekerjaan yang dapat ditentukan dengan baik
Kontrak dengan Harga Tetap (Fixed Price Contract)
Kegunaannya :
Membantu kontraktor untuk mempersiapkan lelang
Membantu pemilik untuk menilai pelelang
Dasar utk menentukan perubahan biaya kontrak
Sebagai dasar untuk menghitung nilai angsuran
Daftar Volume, Daftar Harga Satuan, dan Daftar Biaya
Pasal 87
(1a) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.
Risiko dalam Kontrak Konstruksi
Risiko yang berkaitan dengan kontrak dan hukum:
Dokumen kontrak kurang lengkap/jelas
Pasal-pasal kurang lengkap, kurang jelas
Perbedaan interpretasi
Pengaturan pembayaran, change order, dan klaim
Masalah jaminan
Force majeure
Kontrak Lump Sum
Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran
e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
Kontrak Harga Satuan
Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yangtelah ditetapkan dengan ketentuan sbb:
a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
(3) Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
(4) Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan
b. pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak.
Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
Kontrak Terima Jadi (Turnkey)
Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sbb:
a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
b. pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.
(5) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan terdiri atas:
a. Kontrak Pengadaan Tunggal;
b. Kontrak Pengadaan Bersama; dan
c. Kontrak Payung (Framework Contract).
(6) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan terdiri atas:
a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan
b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.
Penawaran
Kontraktor menawarkan untuk melaksanakan pekerjaan yang tertera dalam gambar & spesifikasi untuk sejumlah biaya tertentu
Persetujuan
Diberikan melalui surat dari pemilik ke kontraktor yang menyatakan bahwa penawaran kontraktor sudah disetujui
Surat Perjanjian
Dokumen yang dirancang untuk menyatakan kontrak dan membawa semua dokumen kontrak untuk mengacu padanya
Penawaran, Persetujuan,
dan Surat Perjanjian
Kontrak Menurut Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Jaminan
Jaminan penawaran (bid bond)
Jaminan pelaksanaan (performance bond)
Jaminan pembayaran (payment bond)
Jaminan pemeliharaan
Jaminan subkontraktor
Cara-cara Pembayaran
Berdasarkan waktu (secara periodik)
Berdasarkan kemajuan pekerjaan (biaya aktual yang dikeluarkan)
Berdasarkan milestones
(3) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran terdiri atas:
a. Kontrak Lump Sum;
b. Kontrak Harga Satuan;
c. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
d. Kontrak Persentase; dan
e. Kontrak Terima Jadi (Turnkey).
4) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran terdiri atas:
a. Kontrak Tahun Tunggal; dan
b. Kontrak Tahun Jamak.
Penetapan Jenis Kontrak
Pasal 50
(1) PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;
b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;
c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.
Pengertian Kontrak
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
Your Topic Goes Here
Your Subtopics Go Here
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master text styles
10/3/2013
#
10
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master title style
Click icon to add picture
Click to edit Master text styles
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master text styles
10/3/2013
#
Click to edit Master title style
9
Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
10/3/2013
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
10/3/2013
#
Click to edit Master title style
Click icon to add picture
Click to edit Master text styles
10/3/2013
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
10/3/2013
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
10/3/2013
#
Click to edit Master title style
10/3/2013
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master text styles
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
10/3/2013
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
10/3/2013
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
10/3/2013
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master text styles
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
10/3/2013
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
#
