Poko Pokok k Bah Bahasa asan n5 POLA TATA KELOLA RUMAH RUM AH SAKIT
1. Peng Pengan anttar Pada pelaksanaan Undang Undang No. 1/tahun 2004, Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 61 tahun tahun 2007, terdapat aturan khusus, yang disebut sebagai Pola Tata Kelola. Kekhususannya adalah pelaksanaan perubahan mendasar dari instansi yang semula berdasarkan aturan birokratis, menjadi tatanan sosio ekonomik yang disebut sebagai bisnis yang sehat. Pola Tata Kelola BLUD memegang peran yang penting, karena disinilah dapat tercermin pelaksanaan operasional RSD dengan PPK BLUD, apakah telah dilakukan dengan baik sesuai aturan dan jiwa yang terkandung dalam maksud didirikan BLUD.
2. Tujuan Pembelajaran Umum
Secara umum tujuan yang ingin dicapai adalah pemahaman mengenai Pola Tata Kelola RSD dengan PPK BLUD.
Khusus
Setelah mengikuti pelatihan modul ini, diharapkan peserta mampu:
-
menjelaskan pengertian Pola Tata Kelola Rumah Sakit dengan PPK BLUD. mampu menyusun dokumen Pola Tata Kelola RSD dengan PPK BLUD,.
3. Pokok Bahasan a.
Pendahuluan
Tata Kelola RSD dengan PPK BLUD disusun sesuai dengan falsafah BLUD yang tertuang di Permendagri nomor 61 tahun 2007, sebagai berikut: 1) Pelaksana Pelaksanaan an reformasi reformasi di bidang bidang keuangan keuangan dan perkecuali perkecualian an dari aturan Negara sebelumnya 2) Diberikan Diberikan previl previlledge ledge dan tuntut tuntutan an kh khusus usus 3) Pengan Pengangga ggaran ran berba berbasis sis kinerj kinerja a 4) Orient Orientasi asi pad pada a outp output ut 5) Mewira Mewiraswa swasta stakan kan pemer pemerint intah ah ( enterprising the government ) 6) Menerapka Menerapkan n pola peng pengelola elolaan an yang yang fleksibe fleksibell 7) Menonjolka Menonjolkan n produktif produktifitas itas,, effektif effektif dan dan effisien effisien
8) Instansi yang dikelola secara “ business like “ 9) Tenaga yang professional dan competent 10)Kontrak Kinerja ( a contractual performance agreement ) Pola Tata Kelola, yang merupakan peraturan dasar internal RSD dengan PPK BLUD, yang menggambarkan Akuntabilitas, Transparansi, Indepedensi, dan Resposibilitas. Tata Kelola Rumah Sakit Daerah dengan PPK - BLUD adalah Tata kelola Rumah Sakit (Hospital By laws ) yang disesuaikan dengan tujuan pengelolaan BLUD yaitu meningkatkan pelayanan dengan praktek bisnis yang sehat, yaitu pengelolaan manajemen yang baik, bermutu dan berkesinambungan. Terminologi hospital by laws perlu dibedakan dengan terminologi rule and regulation dalam banyak hal; antara lain dalam hal materi (substansi) serta badan (otoritas) yang punya kewenangan mengesahkannya. Materi hospital by laws masih berisi prinsip-prinsip yang bersifat umum (general principles) maka rule and regulation sudah mulai memuat hal-hal yang lebih bersifat spesifik bagi kebutuhan implementasi dari prinsip-prinsip umum yang tercantum dalam hospital by laws . Bila hospital by laws harus disahkan oleh pemilik, atau g overning board atau badan yang setara dengannya (sebagai pemegang otoritas tertinggi yang mewakili pemilik) maka rule and regulation cukup oleh Pimpinan (yaitu komponen rumah sakit yang oleh hospital by laws diberi tanggungjawab terhadap manajemen keseharian). Ibarat hospital by laws itu sebuah undang-undang maka rule and regulation merupakan peraturan pelaksanaannya agar undang-undang (yang masih bersifat abstrak, umum dan pasif) menjadi lebih konkrit dan operasional guna menyelesaikan berbagai tugas dan tanggungjawab serta permasalahan nyata di rumah sakit. Konkritnya, apabila didalam hospital by laws tertulis ketentuan dasar yang memberikan kewenangan kepada Pimpinan untuk menetapkan kewenangan klinik (clinical privilege) kepada setiap dokter yang bekerja di rumah sakit misalnya maka ketentuan dalam peraturan dasar tadi perlu ditindaklanjuti oleh pihak Pimpinan dengan membuat rule and regulation tentang tatalaksana pemberian kewenangan itu.
a.
Pengertian Pola Tata Kelola Rumah Sakit (Hospital by laws ). Terminologi by laws (sering ditulis byelaw, by-law, atau bye-law ) berasal dari dua buah kata, yaitu “bys” dan "laws”. Menurut Blum, kata “bys” berasal dari terminologi Inggris kuno yang artinya kota sehingga bylaws dapat diartikan sebagai “town laws” , yaitu peraturan kota atau peraturan setempat . Dalam kamus Oxford Dictionary, terminology by laws didefinisikan sebagai “regulation made by local authority or corporation” (peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat atau korporasi ). Definisi by laws dari Black’s Law Dictionary (yaitu kamus hukum yang paling populer dan banyak dijadikan acuan bagi kalangan hukum) ialah “regulations, ordinances, rules or laws adopted by an association or corporation or the like for its internal governance. By laws define the rights and obligations of various officers, persons or group with in the corporate
structure and provide rules for routine matters such as calling meetings and the like. Most state corporation statutes contemplate that every corporation will adopt bylaws.”
Jika berbagai batasan diatas dirangkum maka pengertian yang sebenarnya dari hospital by laws adalah “seperangkat peraturan internal atau kaidah yang dibuat oleh rumah sakit dan oleh karenanya hanya berlaku di rumah sakit yang bersangkutan”. Meskipun dibuat oleh rumah sakit, namun hospital by laws dapat mengikat pihak-pihak lain yang secara syah (conscious, voluntary dan unequivocal) mengadakan interaksi dengan rumah sakit, sepanjang peraturan atau kaidah tadi memenuhi persyaratannya; antara lain tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
c.
Lingkup Hospital by laws
Model pengelolaan rumah sakit BLUD, dalam kaitanya BLUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai asset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk dewan pengawas. Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pilar medical staff (yang terbagi menjadi sekian banyak clinical departements ) dibebani tugas tanggungjawab atas jalannya semua jenis layanan kesehatan di rumah sakit. Intinya, Pola Tata Kelola Rumah Sakit dapat dikatakan sebagai corporate by laws yang menyediakan roadmap untuk operasionalisasi rumah sakit sebagai sebuah lembaga pelayanan non for profit atau BLU, sedangkan medical staff by laws (Pola Tata Kelola Staf Medik) menyediakan framework agar para dokter dan pembantunya dapat melaksanakan fungsi profesionalnya dengan baik guna menjamin terlaksananya mutu layanan klinik sebagaimana yang diharapkan.
