KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN NOMOR : RS/S.17.01. .III.2 TENTANG KEBIJAKAN LARANGAN MEROKOK DI DALAM LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN,
Menimbang
: a. Bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok; b. bahwa rumah sakit wajib menerapkan 100% kawasan tanpa rokok atau kawasan bebas dari asap rokok hingga batas dinding paling luar sesuai prinsip penerapan kawasan tanpa rokok; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tentang kebijakan larangan merokok di dalam lingkungan rumah sakit.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276); 12. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/ MENKES/PB/I/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; 13. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit; 14. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); 15. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri; 17. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit; 18. Keputusan Menteri 129/Menkes/SK/II/2008 Minimal Rumah Sakit;
Kesehatan R.I. tentang Standar
Nomor Pelayanan
20. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 382/Menkes/SK/III/2007 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5). MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG KEBIAJAKAN LARANGAN MEROKOK DI DALAM LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
KESATU
: Memberlakukan kebijakan larangan merokok di dalam lingkungan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
KETIGA
: Pembinaan dan pengawasan tentang larangan merokok dilaksanakan oleh Direksi dan seluruh Kepala Unit di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
KEEMPAT
: Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada anggaran DPA-SKPD RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
KELIMA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pangkalan Bun Pada tanggal 5 Januari 2017 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN,
dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006
Lampiran :
Keputusan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor : RS/S.17.01. .III.3 Tanggal : 5 Januari 2017
LARANGAN MEROKOK DI DALAM LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
1. RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun adalah kawasan tanpa rokok yaitu tempat atau ruangan yang dinyatakan terlarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok. 2. Larangan merokok di dalam lingkungan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagai upaya perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, serta melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. 3. Semua pihak yang berada di lingkungan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun mulai dari staff medis dan non medis, seluruh pengunjung rumah sakit dan seluruh pasien rumah sakit ikut berperan dalam mentaati perataturan yang dibuat untuk mencapai kawasan tanpa rokok. Dengan cara tidak merokok pada saat berada di area Rumah Sakit. 4. RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun memasang adanya tanda-tanda kawasan tanpa rokok di sekitar rumah sakit melalui tanda larangan merokok, poster dan pengumuman. 5. RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun melakukan sosialisasi kawasan tanpa rokok. 6. Petugas Kamanan atau karyawan wajib memberitahukan adanya larangan merokok di sekitar area Rumah Sakit apabila masih ditemukannya pengunjung rumah sakit yang merokok. 7. Petugas keamanan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun berhak melalukan tindakan peneguran dan memberikan sanksi tegas kepada pengunjung, keluarga, dan pasien maupun karyawan Rumah Sakit. 8. Apabila ada yang diketahui merokok di area Rumah Sakit, maka di berikan sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN,
dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006
