299_Memahami Subsidi

Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN Oleh: Dungtji Munawar Widyaiswara Utama BDK Cimahi

Abstrak Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi (subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV serta subsidi listrik) dan subsidi nonenergi (subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak/DTP). Kebijakan subsidi yang dilakukan pemerintah selalu menimbulkan pendapat pro dan kontra. Ada kalangan yang berpendapat bahwa subsidi itu tidak sehat sehingga berapapun besarnya, subsidi harus dihapuskan dari APBN. Sementara pihak lain berpendapat bahwa subsidi masih diperlukan untuk mengatasi masalah kegagalan pasar. Pelaksanaan subsidi perlu pengubahan pola subsidi sesuai dengan kondisi. Misalkan, pengalihan subsidi secara bertahap dari subsidi harga yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran kepada subsidi bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat kurang mampu (targeted subsidy ). ). Walaupun penyediaan anggaran subsidi oleh Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini jumlahnya mengalami peningkatan yang cukup besar, penyediaan anggaran subsidi tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Dungtji Munawar@2013| Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN

1

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.











Pendahuluan Wacana pembahasan subsidi dalam kebijakan publik yang dilakukan pemerintah Indonesia Indone sia

seringkali menciptakan pro-kontra dalam tahap penyusunannya ataupun

pembahasannya. Hal ini terjadi pula di seluruh negara yang masih menerapkan kebijakan subsidi. Malah tidak jarang kebijakan subsidi sering berdampak meningkatnya suhu politik pemerintahan. Apalagi kebijakan subsidi tersebut pada umumnya akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan sebagian besar masyarakat. Pada umumnya pergolakan di negeri mereka akibat wacana untuk pengurangan ataupun penghapusan subsidi. Ambil contoh saja, kasus subsidi BBM yang sering menjadi menjadi pemicu berbagai demontrasi demont rasi masyarakat di Indonesia.

Subsidi BBM adalah jenis subsidi energi yang

berkaitan erat dengan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Subsidi BBM jelas berbeda dengan kasus subsidi lain (subsidi non BBM). Sebagai ilustrasi untuk subsidi pupuk, pihak pemerintah mengeluarkan anggaran yang dibayarkan kepada industri pupuk dalam bentuk insentif. Misalnya seperti menjual gas alam (LNG, bahan baku utama pembuatan urea) dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, memberikan potongan harga untuk pasokan energi (listrik dan BBM), dan bentuk insentif lainnya yang dapat menurunkan harga pokok.

Tulisan ini akan membahas subsidi dimulai dari pengertian pengertian,,

konsepsi kebijakan dan arah kebijakan subsidi yang dituangkan dalam RAPB 2014.

Pengertian Subsidi Arti kata subsidi menurut K amus Besar Bahasa Indonesia adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah).

Menurut

Milton

H.

Spencer

dan

Orley Orley

M.

Amos,

Jr.

dalam

bukunya Contemporary Economics Edisi ke-8 halaman 464 sebagaimana dikutip oleh Rudi Handoko dan dan Pandu Patriadi menulis bahwa subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah keluaran (output ). ). Selanjutnya, menurut Suparmoko, subsidi (transfer ) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah











dalam bentuk uang (cash transfer ) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi innatura (in kind subsidy ). ). Pengertian tentang subsidi ini dapat pula ditemukan dalam tulisan Erwan dalam blognya (Erwan, 2010) yang menjelaskan lebih jauh tentang subsidibahwa subsidi adalah suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh public body ). pemerintah atau suatu badan umum ( public ). Kontribusi pemerintah tersebut dapat

berupa antara lain: a. penyerahan dana secara langsung seperti hibah, pinjaman, dan penyertaan, pemindahan dana atau jaminan langsung atas hutang; b. hilangnya pendapatan pemerintah atau pembebasan fiskal (seperti keringanan pajak); penyediaan barang atau jasa diluar prasarana umum atau pembelian barang; c. pemerintah pemeri ntah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau memberikan otorisasi kepada suatu badan swasta swasta untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam hal penyediaan dana. d. Disamping hal tersebut, semua bentuk income dan price support juga merupakan subsidi apabila bantuan tersebut menimbulkan suatu keuntungan. Pengertian dari subsidi juga dapat diterapkan dalam bidang perdagangan internasional yaitu setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung l angsung kepada perusahaan, industri, eksportir atau setiap bentuk dukungan terhadap pendapatan atau harga yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari atau ke negara yang berkembang (Erwan, 2010). Menurut Wikipedia, mengutip tulisan Michael P Todaro,

subsidi (juga disebut

subvensi) adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau

sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut (misalnya karena operasi merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh (seperti dalam subsidi upah). Contohnya adalah subsidi untuk mendorong penjualan ekspor; subsidi di beberapa bahan pangan untuk mempertahankan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan; dan subsidi untuk mendorong perluasan produksi pertanian dan mencapai swasembada produksi pangan.(Todaro, 2009)











yang besar.Bantuan keuangan dalam bentuk subsidi bisa datang dari suatu pemerintahan, namun istilah subsidi juga bisa mengarah pada bantuan yang diberikan oleh pihak lain, seperti perorangan atau lembaga non-pemerintah (http://id.wikipedia.org/wiki/Subsidi (http://id.wikipedia.org/wiki/Subsidi). ). Adapun menurut Nota Keuangan Keuangan dan RAPBN 2014, subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yangmemproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau dijangkau masyarakat. masyarakat. Dengan demikian, subsidi merupakan upaya pemerintah melalui penyaluran anggaran kepada produsen barang dan jasa dalam rangka pelayanan publik sehingga masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya dengan harga beli yang lebih terjangkau atas barang dan jasa publik yang disubsidi tersebut. adalahbantuanpemerintahdalam

bentuk

Jadi bisa disimpulkan bahwa subsidi

bantuan

keuangan

yang

dibayarkan

kepadaprodusendankonsumensuatu bisnis atau sektor ekonomiatas barang/jasa tertentu.

Pendekatan dalam Perhitungan Subsidi

Menurut

pandangan

Leo

Kusuma

dalam

tulisannya

di

http://leo4kusuma.blogspot.com,,pengertian subsidi ditinjau dalam ilmu ekonomi terdapat dua http://leo4kusuma.blogspot.com

pendekatan yang berbeda sehingga sering menimbulkan kontroversi. Dua pendekatan tersebut menghasilkan dua definisi yang berbeda dan berlawanan. Sejatinya memang tidak ada yang salah dari keduanya secara definitif, tetapi tidak akan bisa bertemu dalam satu kesamaan pandang. Keduanya diakui dan disebutkan dalam buku-buku ilmu ekonomi. Pendekatan pertama mengatakan bahwa subsidi tidak perlu mengeluarkan biaya atau disebut pendekatan profit loss. Sedangkan pendekatan kedua mengatakan subsidi perlu mengeluarkan biaya atau menggunakan pendekatan cost loss. Pendekatan profit loss diterapkan dalam lingkup mikroekonomi. Sedangkan pendekatan cost loss digunakan digunakan untuk kebijakan ekonomi. Titik temu di antara kedua pendekatan tersebut sebenarnya hanya price equilibrium). terletak pada sasarannya, yaitu harga ( price

Pada pendekatan profit loss istilah subsidi ditemukan pada penghitungan biaya pokok dan umumnya digunakan dalam lingkup mikroekonomi. Sebagaimana dimaklumi,











Harga jual biasanya ditentukan pula berdasarkan pertimbangan ekonomi, seperti harga persaingan atau harga pasar dan besarnya nilai manfaat atas produk. Dengan demikian, pengertian subsidi berdasarkan berdasarkan pendekatan profit loss merupakan kebijakan atas penentuan harga jual yang besarnya sama dengan harga pokok. Dengan demikian, dalam pendekatan profit lossini seperti dijelaskan di atas, pihak produsen tidak mendapatkan keuntungan, tetapi tidak pula mengalami kerugian. Produsen dikatakan rugi apabila harga yang dijual di bawah harga pokoknya. Penghitungan harga pokok sudah memperhitungkan keseluruhan ongkos produksi yang dibayarkan oleh pihak konsumen. Sebagai ilustrasi, apabila Pertamina(yang ditunjuk pemerintah) memproduksi bensin premium dengan harga pokok sebesar Rp 6.500 per liter. Tentu saja, harga pokok tersebut

sudah

memperhitungkan

pula

biaya

distribusi

dan

sebagainya.

Jika

Pertaminakemudian Pertaminakemudian menjual bensin premium d engan harga jual sebesar Rp 6.500 per liter, maka disebutkan Pertamina menjual dengan memberikan subsidi atas produknya. Jika harga pasar untuk untuk bensin premium sejenis sebesar Rp 9.900 per liter, maka seharusnya Pertamina akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 3.400 per liter bensin premium. Ini berarti apabila bensin premium tersebut dijual sebesar harga pokoknya, maka Pertamina memberikan subsidi sebesar Rp 3.400 per liter bensin premium yang dijual. Berbeda halnya apabila Pertamina tadi kemudian menjual bensin premium di bawah harga pokoknya. Pertamina sebagai produsen bensin premium tadi tidak bisa disebut memberikan subsidi, melainkan telah mengalami kerugian. Besarnya kerugian yang ditanggung oleh Pertamina adalah selisih antara besarnya harga pokok dan harga jual di mana harga jualnya di bawah atau lebih rendah daripada harga pokok. Sekali lagi, harga yang dijual di mana produsen mengalami kerugian tidak bisa dikatakan bahwa produsen memberikan subsidi, melainkan produsen mengalami kerugian dalam penjualan. Selanjutnya Selanjutn ya Leo Kusuma menjelaskan, bahwa pengertian pengert ian subsidi dalam pendekatan kebijakan pemerintah memiliki perspektif yang berbeda dengan definisi menurut ilmu ekonomi. Sasarannya masih sama, yaitu harga. Dalam hal ini, kebijakan subsidi bertujuan untuk menekan harga penjualan di bawah harga yang umumnya berlaku. Harga jual bisa memiliki dua pengertian, yaitu harga jual yang ditetapkan oleh produsen atau harga jual yang mengikuti harga pasar ( market price ). Harga jual dalam arti ditetapkan atau ditentukan oleh produsen merupakan harga pokok ditambahkan besarnya keuntungan yang dikehendaki. Besarnya subsidi bisa jadi menggantikan tambahan keuntungan atau











Mekanisme subsidi harga dalam APBN (Leo Kusuma, 2012)

Berdasarkan mekanisme subsidi harga tersebut di atas, harga normal yang ditetapkan oleh produsen (misalnya Pertamina dalam hal bensin premium) sebesar Pm (misalnya = Rp 9.900 per liter bensin premium) atau disebut juga harga pasar. Pertamina mendapatkan untung (laba) sebesar Rp3.400 apabila menjual di antara harga Po hingga Pm.

Dalam contoh ini apabila Po (harga pokok Pertamina) sebesar Rp 6.500. Dimana

untung (laba) dihitung dari Pm – Po= Rp9.900

Rp6.500 = Rp3.400. Dengan adanya

kebijakan subsidi, pihak pemerintah membayar kepada pihak Pertamina sebesar rentang harga Ps. Dengan demikian, besarnya subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah sebesar keuntungan/laba(dalam keuntungan/laba(dalam contoh ilustrasi di atas yaitu Rp3.400 per liter lite r bensin premium) atau sebesar keuntungan ditambahkan sebagian besarnya harga pokok apabila penetapan harga jual bensin premium ditetapkan pemerintah lebih rendah dari harga pokok Pertamina.Dalam kasus kedua tentu saja besarnya subsidi yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih besar. Misalnya, apabila pemerintah menetapkan harga jual bensin premium Rp4.500 per liter, maka besarnya subsidi yang dibayarkan pemerintah sebesar Rp 5.400 per liter bensin premium. Hal ini didasarkan pada perhitungan harga pasar ( Pm) Rp4.500 = Rp5.400.

harga jual = Rp9.900













pasarberbalikan pasarberbalik an dengan pengaruh pajak. pajak. Subsidi yang diberikan atas produksi/penjualan produksi/pen jualan sesuatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi menjadi lebih rendah. rendah. Dengan adanya subsidi,

biaya produksi suatu barang atau jasa menjadi lebih rendah sehingga

produsen bersedia menjual produknya lebih murah. Dalamrangka menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi, fungsi linear sangat lazim diterapkan dalam ilmu ekonomi. ekonomi. Fungsi linier adalah suatu fungsi yang yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linier. Dua variable ekonomi maupun lebih yang saling berhubungan berhubung an acapkali diterjemahkan kedalam bentuk sebuah persamaan linear. Dengan menerapkan persamaan linear, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar dapat dijelaskan sebagai berikut. Adanya subsidi yang diberikan pemerintah atas penjualan suatu barang atau jasa akan menyebabkan produsen menurunkan harga jual barang atau jasa tersebut sebesar subsidi per unit (s), sehingga fungsi penawarannya akan berubah yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Fungsi penawaran dapat digambarkan dalam kurva sebagai berikut:

P 15

Q s Q ' s

E 7 6 3

E '

Q d

Tanpa subsidi Setelah diberi subsidi











Berdasarkan ilustrasi di atas, besarnya bagian dari subsidi yang diterima secara tidak langsung oleh konsumen (sk) adalah selisih antara harga keseimbangan tanpa subsidi (P e ) dan harga keseimbangan dengan subsidi (P e ).

Dalam contoh kasus diatas,

’ ’

1. sk = P e - P 'e maka sk= 7 – 6 = 1.

Sedangkan bagian subsidi yang dinikmati produsen, dalam contoh kasus di atas,

sp = s - sk maka sp = 1,5 – 1 = 0,5. Adapun jumlah subsidi subsidi yang harus dibayarkan dibayarkan oleh pemerintah, pemerintah,

dalam hal ini

besarnya jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah (S) dapat dihitung dengan mengalikan jumlah barang yang terjual sesudah subsidi (Q e ) dengan besarnya subsidi per ’ ’

unit barang (s) yang besarnya 1,5. Dalam contoh kasus diatas, S = Q'e ´ s maka S = 9 x 1,5 = 13,5.

Manfaat dan Dampak Negatif Pelaksanaan Subsidi Manfaat Subsidi

Kebijakan pemberian subsidi biasanya dikaitkan kepada barang dan jasa yang memiliki positif eksternalitas dengan tujuan agar untuk menambah output dan lebih banyak sumber daya yang dialokasikan ke barang dan jasa tersebut. Dalam ini meliputi pula bidang pendidikan dan teknologi tinggi. Secara umum pelaksanaan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat masyarakat konsumen maupun produsen produsen antara lain: (1) Membantu peningkatan peningkatan kualitas ekonomi; (2) Membantu golongan yang berpendapatan rendah dalam hal pemenuhan kebutuhan











(2) Subsidi menyebabkan distorsi harga. Menurut Basri, subsidi yang tidak transparan dan tidak well-targeted akan mengakibatkan: a. Subsidi

besar be sar

yang

digunakan

u ntuk untuk

program

populi s

cenderung

menciptakan distorsi baru dalam perekonomian b. Subsidi menciptakan suatu inefisiensi inefisie nsi c. Subsidi tidak tidak dinikmati oleh oleh mereka yang berhak (Basri, 2002) (3) Subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar. (4) Mematikan para pesaing, dalam arti pihak swasta yang dirugikan.

Konsep Subsidi dalam APBN Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada konsumen atau produsen agar barang dan jasa yang dihasilkan harganya lebih rendah dan jumlah yang dibeli masyarak masyarakat at lebih banyak. Subsidi (government transfer payment ) merupakan alat kebijakan pemerintah untuk redistribusi dan stabilisasi. Menurut Nota Keuangan dan RAPBN 2014, subsidi adalah salah satu mekanisme dalam RAPBN2014 yang digunakan untuk melaksanakan fungsi distribusi. Penerapan fungsi distribusi Pemerintah dalam RAPBN 2014 dijalankan dalam dalam kaitannya kaitannya dengan upaya upaya pemerataan kesejahtera kesejahteraan an masyarakat. masyarakat. Dengan demikian, subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah dalam membuat suatu barang/jasa menjadi lebih murah untuk dibeli, digunakan, atau dihasilkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subsidi tetap diberikan untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa yang berdampak luas ke masyarakat. Pelaksanaannya diupayakan untuk mempertajam sasaran subsidi agar lebih terarah dan menyentuh kehidupan masyarakat miskin. Namun, tetap memperhitungkan sisi efisiensi dan kemampuan keuangan negara.











Arah dan kebijakan belanja Pemerintah Pemerintah Pusat pada RAPBN RAPBN tahun 2014 akan difokuskan antara lain pada upaya untuk menyusun kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran. Adapun pelaksanaannya melalui Redesign subsidi dengan penyediaan berbagai jenis subsidi yaitu yaitu melalui : ü

price Subsidi harga barang-barang kebutuhan pokok barang/jasa tertentu ( price subsidies), dengan target dicapainya subsidi subsidi tepat sasaran;

ü

Subsidi langsung langsung ke objek sasaran sasaran dan/atau tertutup sesuai sesuai dengan target sasaran sasaran (targeted subsidies ).; Implementasi kebijakan subsidi yang ditempuh oleh pemerintah ini perlu didukung

dengan pendataan penduduk dan statistik pelaporan yang lebih baik. Pemerintah Daerah juga diharapkan diharapkan dapat membantu mengawasi mengawasi pelaksanaan pelaksanaan pemberian subsidi agar tepat sasaran dan meminimalkan kebocoran. Berikut ini penjelasan lebih lanjut dari belanja subsidi sebagaimana dijelaskan dijelaskan dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2014. Belanja subsidi ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barang

dan

jasa

di

dalam

negeri,

memberikan

perlindungan

pada

masyarakat

berpendapatan rendah, meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Belanja subsidi dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat untuk memperolehkebutuhan dasarnya, dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dengan harga yang terjangkau. Pemberian subsidi juga ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan











4. penajaman penetapan sasaran dan penyaluran dengan memanfaatkan data kependudukan kependudukan yang lebih valid. Adapun arah kebijakan kebijakan subsidi subsidi dalam periode jangka menengah (2015 2017), kebijakan belanja pemerintah pusat akan disusun dengan mengacu pada rencana pemban pembangun gunan an

jangka jangka menenga enengah h nasion nasional al (RPJ (RPJMN MN 2015 2015

2019). 2019). RPJM RPJMN N 2015 2015

2019 2019

yang merupakan tahapan ketiga dari rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) (RPJPN) 2005 2005

2025, 2025, juga akan akan disusun disusun dengan dengan mengacu mengacu pada pada visi visi dan misi Presid Presiden en

terpilih pada Pemilu 2014 mendatang. Secara umum, salah satu kebijakan belanja pemerintah pusat dalam periode 2015 2017 khususnya di bidang belanja subsidi adalah melanjutkan kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran. Kebijaka Kebijakan n belanja subsidid subsididalam alam periode periode 2015 2017, 2017, berdasark berdasarkan an Nota Keuangan Keuangan dan RAPBN 2014 adalah sebagai berikut. (1) menata ulangkebijakan ulangkebijakan subsidi agar makin adil d an tepat sasaran; (2) menyusun sistem seleksi yang ketatdalam menentukan sasaran penerima subsidi; (3) menggunakan metode perhitungan subsidiyang didukung basis data yang transparan; (4) menata ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel; (5) mengendalikan anggaran subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung 3 kgdan LGV, serta subsidi listrik melalui pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi; dan peningkatan penggunaan energi alternatif seperti gas, panas bumi, bahan bakar nabati(biofuel ), ), dan batubara untuk pembangkit listrik (sebagai pengganti BBM).













3. LPG tabung 3 kg; 4. dan LGV, serta 5.Subsidi Listrik. B. SubsidiNon-Energi: 1.Subsidi Pertanian terdiri dari : Subsidi Pangan, Subsidi Benih, dan Subsidi Pupuk; 2.Subsidi Bunga Kredit Program; 3.Public Service Obligation (PSO);

4.SubsidiPajak/DTP; 5.SubsidiLainnya.

A. Subsidi Energi Subsidi energi adalah alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yangmenyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar nabati (BBN), liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram, dan liquefied gas for vehicle (LGV) serta tenaga li strik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.











2. Disediakan Disedia kan untuk membantu menstabilkan menstabil kan harga harga barang (BBM) yang berdampak luas kepada masyarakat. 3. BBM yang yang disubsidi adalah bahan bakar yang yang menyangkut hajat hidup orang banyak banyak dan mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu, seperti jenisnya/kemasannya dan penggunanya sehingga masih harus disubsidi dan ditetapkan sebagai Bahan Bakar Tertentu (BBT). 4. Diterapkan kebijakan kebijakan administered price untuk jenis BBM Premium, Minyak Tanah, dan Solar, sehingga sehingga harga jual komoditinya lebih murah dari harga pasar. 5. Disalurkan melalui perusahaan negara (Pertamina) dan diupayakan lebih tepat sasaran.

Volume konsumsi BBM bersubsidi dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, realisasi konsumsi BBM bersubsidi mencapai 38,2 juta kiloliter dan pada tahun 2012 realisasinya mencapai 43,3 juta kiloliter. Pada APBNP tahun tahun 2013 volume volume konsumsi konsumsi BBM bersubsidi bersubsidi mencapai 48,0 48,0 juta kiloliter. Mengingat kenaikan volume konsumsi BBM bersubsidi secara terus menerus, maka untuk mengendalikan realisasi konsumsi BBM bersubsidi tersebut, pemerintah menetapkan











ü

Harga patokan BBM = MOPS +

α

adalah biaya distribusi + margin

o

α

o

Mid Oil Platt s Singapore Singapore (MOPS) (MOPS) adalah harga harga transaksi transaksi jual beli pada pada bursa minyak di Singapore.

Kebijakan Subsidi Listrik Menurut Nota Keuangan dan RAPBN 2014, anggaran subsidi listrik diberikan dengan tujuan agar harga jual listrik l istrik dapatterjangkau dapatterjangkau oleh pelanggan dengan golongan tarif tertentu. Subsidi listrik dialokasikan karena rata-rata harga jual tenaga listrik (HJTL)-nya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik pada golongan tarif tersebut. Anggaran subsidi listrik juga dialokasikan untuk mendukung ketersediaan listrik bagi industri, komersial, dan pelayanan masyarakat. Selain itu, pe mberian subsidi subsidi listrik li strik diharapkan diharapkan dapat menjamin program investasi dan rehabilitasi sarana/prasarana dalam penyediaan tenaga listrik. Sementara itu, dalam rangka mengurangi beban subsidi listrik yang terus meningkat, Pemerintah dan PT PLN (Persero) berupaya menurunkan BPP tenaga listrik, antara lain











(BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, LGV, dan tenaga listrik), sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat masyarakat berpendapatan berpendapatan rendah.

Subsidi Pangan Subsidi pangan adalah subsidi yang diberikan dalam bentuk penyediaan beras murah untuk masyarakat miskin (Raskin) melalui program operasi pasar khusus (OPK) beras Bulog.Subsidi pangan bertujuan untuk menjamin distribusi dan ketersediaan beras dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat miskin. Subsidi ini disalurkan melalui Bulog. Melalui subsidi pangan ini, setiap Kepala Keluarga miskin yang menjadi target subsidi akan menerima 20 kilogram beras per bulan selama 12 bulan. Perkembangan realisasi anggaran subsidipangan dipengaruhi oleh beberapa parameter, antara lain: (1) jumlah RTSyang diberi hak untuk membeli raskin;(2) harga tebus raskin; (3) kuantum raskin yang diberikan per RTS per bulan; (4) durasi penyaluran raskin; dan (5) harga pembelian beras (HPB) oleh Perum Bulog. Kenaikan realisasi anggaran subsidi pangan dalam kurun waktu tersebut berkaitan dengan: (1) bertambahnya volume raskin yang disalurkan; (2) makin tingginya RTS penerima raskin; (3) makin tingginya subsidi harga raskin; dan (4) adanya kebijakan tambahan durasi penyaluran raskin.

Subsidi Pupuk











harga yang terjangkau t erjangkau. Pemberian subsidi benihtersebut ditujukan untuk menyediakan menyediakan benih padi, jagung, dan kedelai dengan harga terjangkau oleh para petani. Dalam kurun waktu 2008 2013, dalam pos pos subsidi subsidi benih, selain menampung menampung subsidi subsidi harga juga menampung menampung anggaran belanja untuk bantuan langsung benih unggul (BLBU) dan cadangan benih nasional (CBN).

Subsidi Public Service Obligation (PSO) Obligation (PSO) Pemerintah

juga

mengalokasikan

anggaran

untuk

subsidi/bantuan

dalam

public service obligation/PSO) kepada BUMN tertentu, rangkakewajiban pelayanan publik ( public

sehinggaharga jual pelayanan yang diberikan dapat terjangkau masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan BUMN untuk menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.Penugasan ini disebut juga sebagai kewajiban pelayanan umum atau public service obligation (PSO).

Apabila penugasan tersebut tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah













(3) PT Posindo (Persero) untuk penugasan layanan jasa pos di daerah terpencil (untuk PSO PT Posindo telah direalokasi ke Belanja Lain-Lain pada APBN tahun 2013); dan (4) Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara untuk penugasan layanan berita kepada masyarakat.

Subsidi Bunga Kredit Program

Sementara itu, subsidi bunga kredit program adalah subsidi yang disediakan untuk menutup selisih antara bunga pasar dengan bunga yang ditetapkan lebih rendah oleh pemerintah untuk berbagai skim kredit program seperti Kredit Ketahanan Pangan (KKP),











sangat tergantung kepada jenis komoditas atau sektor-sektor tertentu yang diberikan fasilitas pajak dalam bentuk p ajak ditanggung pemerintah (DTP).

Perkembangan Anggaran Belanja Subsidi











ternyataadalah belanja subsidi. Apabila dibandingkan dengan jenis belanja lainnya seperti belanja pegawai, belanja modal atau belanja lainnya, belanja subsidi di RAPBN 2014 dialokasikan dialokasikan 27,33 % dari total seluruh belanja pemerintah pusat. Perkembangan belanja pemerintah pusat di RAPBN 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.











(4) subsidi PSO sebesar sebesar Rp2,2 triliun; triliun; (5) subsidi bunga kredit program sebesar Rp3,2 triliun; dan (6) subsidi pajak sebesar Rp4,7 triliun

Komposisi belanja subsidi tersebut dapat digambarkan dalam grafik di bawah ini.











Penutup Kebijakan subsidi yang dilakukan pemerintah selalu menimbulkan pendapat pro dan kontra. Ada kalangan yang berpendapat bahwa subsidi itu tidak sehat sehingga berapapun besarnya, subsidi harus dihapuskan dari APBN. Sementara pihak lain berpendapat bahwa subsidi masih diperlukan untuk mengatasi masalah kegagalan pasar. Pelaksanaan subsidi perlu pengubahan pola subsidi sesuai dengan kondisi. Misalkan, pengalihan subsidi secara bertahap dari subsidi harga yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran kepada subsidi bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat kurang mampu (targeted subsidy ). ).













DAFTAR PUSTAKA

299_Memahami Subsidi

Recommend Documents