Nama
: Alhamidi
NIM
: 22115014
Mata Kuliah
: Pembiayaan Pembangunan
Resume Materi Pembiayaan Pembangunan
1. Pembangunan Yang Perlu Dibiayai
Dalam pembangunan wilayah dan kota terdapat bagian-bagian yang perlu dibiayai, yaitu sebagai berikut: a. Komponen Pembangunan Wilayah Dan Kota
Komponen pembangunan wilayah dan kota terkait dalam penyediaan barang dan jasa publik yang bergantuk pada konsep political economy, yaitu 1) ekonomi wilayah dan kota, 2) kesejahteraan wilayah dan kota, 3) modernisasi wilayah dan kota, 4) keberkelanjutan wilayah dan kota.
b. Urusan Wajib Pemerintah ▪ Pendidikan
▪ Kependudukan
▪ Kesehatan
dan ▪ Pertanahan ▪ Penanaman modal
catatan sipil
▪ Lingkungan Lingkungan hidup
▪ Ketenagakerjaan
▪ Pekerjaan umum
▪ Ketahanan pangan
▪ Penataan ruang
▪ Pemberdayaan
▪ Perencanaan
dan ▪ Pemberdayaan
perlindungan anak
▪ Perumahan
▪ Keluarga
dan
olahraga
masyarakat dan desa
berencana ▪ Sosial
dan keluarga sejahtera ▪ Kebudayaan ▪ Perhubungan
▪ Koperasi dan usaha ▪ Komunikasi
kecil dan menengah
politik dalam negeri ▪ Otonomi daerah
perempuan
pembangunan
▪ Kepemudaan
▪ Kesatuan bangsa dan
informatika
c. Teknik-Teknk Pembiayaan
▪ Statistik
dan ▪ Kearsipan ▪ Perpustakaan
Jenis Instrumen Keuangan untuk Modal pembiayaan pembangunan ada 3 (tiga) macam, yaitu: 1. Pembiayaan Melalui Pendapatan ( revenue financing) yang dapat bersifat konvensional maupun non-konvensional; 2. Pembiayaan Melalui Hutang, yang dapat bersifat konvensional maupun non-konvensional 3. Pembiayaan Melalui Kekayaan (Asset) yang dapat bersifat nonkonvensional
Macam-macam bentuk pembiayaan dalam pembangunan wilayah dan kota. Konvensional Jenis
Pemerintah/
•
Pajak
•
Retribusi
Revenue
Pemerintah/
Swasta
Publik •
Non-Konvensional
Provit
•
(tergantung jenis usaha) •
Dana
Komersial Loan
Soft Loan
(tarif komersial
•
Bank
seperti
Pembangunan
meminjam
•
Equity
Wakaf/ Hibah
VGF
DNS (Debt for Nature Swap)
Excess
•
Obligasi
Comdenation
•
Obligasi Daerah
di
Bank biasa)
Asset/
Development Impact Fees
•
•
(Hutang)
Swadaya
Masyarakat
•
Debt
Swasta
Publik
•
Betterment Tax
•
Land Consolidation
•
Land Readjustment
•
Land Pooling
•
Linkage
•
PPP
•
Joint Venture
•
Pembayaran Jasa Lingkungan
•
Health Insurance
Teknik pembiayaan pembangunan wilayah dan kota: Kesejateraan
Ekonomi
✓ Development Impact Fees
✓ Land Readjustment
✓ Excess Condemnation
✓ Betterment Levies
✓ Linkage
✓ Debt for Nature Swaps
✓ Health Insurance
Modernisasi
Keberkelanjutan
✓ Joint Venture
✓ Pembayaran Jasa Lingkungan
✓ Hybrid Financing
✓ Dana Swadaya Masyarakat
✓ Public Private Parthnership ✓ Viability Gap Fund
2. Pembangunan Ekonomi Wilayah dan Kota
Konsumsi
Suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Pembiayaan ekonomi wilayah dan kota dapat meningkatkan konsumsi.
Sumber pembiayaan
Investasi bertambah
Konsumsi meningkat
Pendapatan meningkat
Konsumsi dan pembiayaan memiliki hubungan pada investasi. Ketika pemerintah banyak melakukan investasi dari sumber pembiayaan yang didapat,
secara otomatis konsumsi masyarakat terhadap sarana yang diinvestasikan tersebut akan meningkat. Akibatnya, negara mendapatkan penerimaan lebih melalui pajak yang dihasilkan oleh sarana tersebut.
Investasi
Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktivas yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan hara pan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Faktor yang mempengaruhi investasi suatu negara: suku bunga, pendapatan nasional dan PDRB per kapita, tingkat inflasi, dan pengaruh nilai tukar. Selain itu terdapat strategi untuk menarik investasi: industri, strategi pusat pertumbuhan, strategi pengembangan ancillary industri, dan strategi kepastian hukum/regulasi yang baik.
Pengeluaran Pemerintah
Jenis-jenis
pengeluaran
pemerintah:
pengeluaran
pemerintah
pusat
(pengeluaran belanja, pengeluaran pembiayaan), pengeluaran pemerintah provinsi (peneluaran pemerintah provinsi, belanja operasi, belanja modal), dan pengeluaran pemerintah kabupaten/kota (pengeluaran belanja, bagi hasil pendapatan, pembiayaan). Jenis pengeluaran: Pengeluaran Investasi, Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja, Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat, Pengeluaran Penghematan Masa Depan, Pengeluaran yang Tidak Produktif.
Ekspor
Manfaat ekspor: memperluas pasar bagi produk indonesia, menambah devisa negara, dan memperluas lapangan kerja. Eksportir harus ahli di bidang strategi pemasaran untuk mendapatkan wilayah pemasaran yang luas. Untuk mengembangkan ekspor, pemerintah dapat menerapkan kebijakan kebijakan sebagai berikut. 1) Menambah macam barang ekspor 2) Memberi fasilitas kepada produsen barang ekspor
3) Mengendalikan harga produk ekspor di dalam negeri 4) Menciptakan iklim usaha yang kondusif 5) Menjaga kestabilan kurs valuta asing 6) Pembuatan perjanjian dagang internasional 7) Peningkatan promosi dagang di luar negeri 8) Penyuluhan kepada pelaku ekonomi
Impor
Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Impor terja di karena adanya permintaan terhadap suatu barang, tetapi barang yang diminta tidak tersedia. Adanya permintaan terhadap suatu barang, tetapi barang yang diminta produksinya tidak mencukupi.
Obligasi
Obligasi merupakan istilah di bursa efek yang merujuk kepada surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh pihak yang menerbitkan obligasi dari pemberi pinjaman (pemodal). Dalam hal ini adalah investor obligasi. Jenis-jenis obligasi: 1. Obligasi Berdasarkan Penerbitnya Berdasarkan penerbitnya, obligasi dibagi menjadi 3, yaitu: Corporate Bonds, yaitu jenis obligasi yang diterbitkan perusahaan, baik
Pemerintah (BUMN) maupun swasta, misalnya seperti obligasi yang diterbitkan oleh PT Hutama Karya. Government Bonds, yaitu jenis obligasi yang diterbitkan pemerintah pusat.
Contohnya: obligasi yang diberi nama Obligasi Negara Ritel (ORI) diterbitkan satu seri setiap tahun, kecuali tahun 2007 dan 2008 yang diterbitkan dalam dua seri. Municipal Bond, yaitu jenis obligasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah
dengan tujuan untuk membiayai pembangunan yang berhubungan kepentingan publik.
2. Obligasi Berdasarkan Jaminannya Berdasarkan jaminannya, obligasi dibagi menjadi 2, yaitu: Secured Bond, obligasi yang dijaminkan dengan menggunakan kekayaan
tertentu yang dimiliki oleh penerbit, atau bisa juga dijaminkan dengan menggunakan pihak ketiga. Jenis obligasi ini masih terbagi menjadi tiga yaitu: Guaranteed Bond, yaitu obligasi yang dijaminkan oleh pihak ketiga. Mortgage Bond, yaitu obligasi yang dijaminkan dengan hipotik atau aset
tetap. Collateral Trust Bond, yaitu obligasi yang dijaminkan dengan menggunakan
efek yang dimiliki oleh penerbitnya. Unsecured Bond, yaitu obligasi yang tidak dijaminkan dengan menggunakan
kekayaan tertentu yang dimiliki oleh penerbitnya.
3. Obligasi Berdasarkan Hak Penukarannya Berdasarkan hak penukarannya, obligasi dibagi menjadi 4, yaitu: Convertible Bond, obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham perusahaan
penerbit. Artinya obligasi ini memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengonversikan obligasi yang dipegangnya dengan sejumlah saham milik penerbitnya. Exchangeable Bond, obligasi yang memberikan hak kepada pemegang
obligasi untuk menukar obligasi dengan sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya. Callable Bond, obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli
kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Putable Bond, obligasi yang memberikan hak kepada investor yang
mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.
4. Obligasi Berdasarkan Sistem Pembayaran Bunganya Berdasarkan sistem pembayaran bunganya, obligasi dibagi menjadi 3, yaitu:
Fixed Coupon Bond, yaitu obligasi dengan tingkat kupon bunga yang tetap
sampai dengan obligasi jatuh tempo. Floating Coupon Bond, yaitu obligasi dengan tingkat kupon bunga yang
bervariasi secara periodik mengacu pada tingkat suku bunga instrumen lain, biasanya ditambah dengan premi, contoh SBI + 3%. Zero Coupon Bond, yaitu obligasi yang tidak mempunyai bunga kupon.
Obligasi ini diterbitkan dengan diskon, dan pada saat jatuh tempo akan dibayarkan penuh.
5. Obligasi Berdasarkan Segmentasi Pasarnya Berdasarkan segmentasi pasarnya, obligasi dibagi menjadi antara lain: Bulldog Bond, yaitu obligasi dengan denominasi mata uang Inggris. Matador Bond, yaitu obligasi dengan denominasi mata uang Spanyol. Samurai Bond, yaitu obligasi dengan denominasi mata uang Jepang. Kangaroo Bond, yaitu obligasi dengan denominasi mata uang Australia. Yankee Bond, yaitu obligasi dengan denominasi mata uang Amerika Maple Bond, yaitu obligasi dengan denominasi mata uang Kanada. Panda Bond, yaitu obligasi dengan denominasi mata uang Tiongkok. Arirang Bond, yaitu obligasi dengan denominasi mata uang Tiongkok.
Insentif
suatu program yang diberikan oleh seseorang maupun pemerintah untuk mendapatkan balasan yang positif. insentif fiskal merupakan kemudahan – kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang terkait langsung dengan APBN, Insentif Non Fiskal yang biasanya dijanjikan oleh pemerintah antara lain penyederhanaan proses perizinan, pembangunan 1 infrastruktur dan pemberantasan pungutan liar. Sedangkan insentif fiskal dapat diberikan dalam bentuk insentif pajak (tax incentive) dan subsidi. Insentif Pajak Tax Holiday: Pemberian insentif pajak jenis ini sering diterapkan oleh negara
yang sedang berkembang. Insentif ini ditujukan untuk perusahaan baru dan
bukan untuk perusahaan yang sedang beroperasi. Dengan tax holiday baru akan diberikan periode waktu tertentu yang mana mereka akan dibebaskan dari beban pajak penghasilan. Investments Allowance and Tax Credit Insentif : didasarkan pada besarnya
jumlah pengeluaran dari investasi yang bersangkutan. Investment allowance digunakan untuk mengurangi 1 penghasilan kena pajak perusahaan, sedangkan tax credit digunakan untuk langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Timing Diffrence Insentif : muncul akibat adanya perbedaan waktu
pengakuan akunakun tertentu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan pajak khususnya dalam hal pengakuan biaya da n pengakuan penghasilan Reduced tax rates Insentif: memberikan pengurangan tarif pajak yang
digunakan kepada wajib pajak dengan kriteria tertentu dari suatu persentase atau tingkatan tarif tertentu ke tingkatan tarif yang berada di bawahnya atau lebih rendah. Administratif Discretion Insentif: memiliki arti sebagai proses administrasi
yang selektif dalam rangka pemberian fasilitas pajak, yang berarti apakah fasilitas pajak dapat dinikmati secara otomatis oleh setiap wajib pajak yang memenuhi kebutuhan atau harus mengajukan permohonan penggunaan fasilitas pajak terlebih dahulu. Tujuan insentif pajak: 1) investasi regional, 2) investasi sectoral, 3) peningkatan kualitas, 4) alih teknologi.
3. Pembiayaan Pembangunan Kesejahteraan Wilayah dan Kota Merit Goods & Servive
Merit Goods & Services memberikan manfaat sosial ( social benefit ) kepada masyarakat secara keseluruhan, walaupun sifatnya non-pecuniary (tidak terukur harga).
Pemerintah pun memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberi manfaat kepada mereka, walaupun masyarakat tidak sepenuhnya menyadari manfaat tersebut. Contohnya adalah penyediaan layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi angka orang yang sakit, pendidikan yang berkualitas untuk mencetak generasi emas, perumahan bersubsidi untuk rakyat kurang mampu.
Demerit Goods & Servive
Kebalikan dari merit goods, konsumsi demerit goods menimbulkan dempak negatif (negative externalities) yang tidak sepenuhnya disadari oleh penggunanya.
Eksternalitas
negatif
yang
ditimbulkan
menyebabkan
pemerintah berupaya menekan konsumsinya. Caranya: Meningkatkan harga jual dengan cara menerapkan cukai ( sin tax). Selain menekan konsumsi demerit goods, cukai pun dapat meningkatkann pendapatan pemerintah.
Pecuniary Goods & Sevive
Pecuniary: berhubungan dengan uang, nilainya dapat diukur oleh uang. Non pecuniary: tidak berhubungan, tidak terukur oleh uang. Pecuniary goods: barang yang nilainya terukur oleh uang.
Sin Tax (Cukai)
pajak yang diberikan pemerintah untuk barang-barang yang pemakaiannya dikendalikan, diawasi, dan dapat menimbulkan efe k negatif untuk masyarakat. Kritik terhadap pemberlakuan sin tax 1. Ada pendapat bahwa pajak yang tinggi tidak dapat menghalau konsumsi demerit goods bagi mereka yang sudah menjadi pecandu. 2. Pemberlakuan pajak dan harga tinggi terhadap demerit goods pun dapat memicu penyelundupan dan perdagangan ilegal, yang justru merugikan pemerintah dan masyarakat.
Pembiayaan Pendidikan
Pembiayaan pendidikan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri dari: ✓ Biaya investasi ✓ Biaya operasi ✓ Biaya personal
Pembiayaan Kesehatan
Untuk memastikan bahwa rakyat mendapat akses kepada pelayanan kesehatan. Memastikan kualitas layanan kesehatan yang baik untuk semua masyarakat. Meminimalisasi pembiayaan oleh pengguna jasa ( out of pocket funding). Meliputi aspek-aspek: ✓ Preventif ✓ Diagnosis awal dan Pelayanan Umum ✓ Tindakan lanjut/terspesialisasi
Pembiayaan Rakyat Miskin
-
Beras Miskin (Raskin)
-
Kredit Usaha Rakyat
-
Program Keluarga Harapan
-
KIP, KIS dan Simpanan Keluarga Sejahtera
Pembiayaan Asuransi Sosial
Asuransi yang menyediakan jaminan social bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Jenis jenis asuransi sosial di Indonesia. -
BPJS Ketenagakerjaan
-
Program Jaminan Hari Tua (JHT)
-
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
-
Program Jaminan Kematian (JKM)
-
Bukan Penerima Upah (BPU)
-
Jasa Konstruksi
-
Jaminan Pensiun
-
Asuransi Sosial ABRI (ASABRI)
-
Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas
-
Tabungan dan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (TASPEN)
4. Pembiayaan Pembangunan Dalam Modernisasi Wilayah dan Kota Modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Transportasi
Aspek transportasi yang perlu pembiayaan infrastruktur, teknologi, operasi, pemeliharaan, administrasi, kebijakan/program, dan manajemen lalu lintas. Yang membiayai transportasi pemerintah nasional, provinsi, kab/kota, warga negara, organisasi donor internasional, dan sektor swasta.
Pendidikan Tinggi
Sumber pembiayaannya dengan APBN, APBD, Masyarakat, PT, dan Mahasiswa.
Perkembangan Teknologi
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan. Dengan begitu inovasi akan tumbuh sehingga meningkatkan produktivitas perekonomian. ✓ Use of Facilities & Equipment ✓ Alliances ✓ Patents ✓ Venture Capital
✓ Joint Venture ✓ Tax Incentives
Inovasi
Skema pembiayaan konservatif sekarang kebanyakan hanya mengandalkan APBD yang digunakan oleh para Kepala Daerah, itu yang menyebabkan lebih banyak daerah yang lambat pembangunannya atau tidak mengalami pembangunan dalam kurun waktu lama. Sehingga apabila hanya mengandalkan APBD saja tidak akan membawa daerah-daerah di Indonesia ke tahap pembangunan yang lebih maju.
Demokrasi
Pembiayaan Partai Politik (UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik) Iuran anggota, sumbangan individus dan badan usaha serta bantuan negara.
5. Pembiayaan Pembangunan Keberkelanjutan Wilayah dan Kota Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. ✓ Penanganan Common Pool Goods and Services
Pemanfaatan common pool and goods services identik dengan degradasi lingkungan. Pembiayaan pembangunan dialokasikan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pemanfaatan common pool goods and services berlebihan yang dapat merusak alam. ✓ Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan
Mendorong penggunaan atau pengambilan sumber daya alam agar lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan
Menerapkan konsep pencemar yang membayar sehingga eksternalitas negatif akibat tindakan seseorang atau perusahaan terhadap kelompok masyarakat lain dapat dibatasi
Mengambil sebagian atau seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengelola lingkungan dari masyarakat yang mendapatkan manfaat dari pengelolaan lingkungan tersebut
Pembiayaan Lingkungan Berkelanjutan ✓ Proses Pembiayaan Lingkungan
✓ Instrumen Ekonomi Lingkungan
Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi pendanaan lingkungan hidup insentif dan/atau disinsentif. ✓ Mekanisme Tahap Penanggulan Bencana
Pra Bencana: situasi tidak terjadi bencana, dan situasi terdapat potensi bencana
Saat Bencana: Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi, Dana siap pakai dalam APBN yang telah dialokasi dalam anggaran BNPB, Dana siap pakai dalam APBD yang telah dialokasikan dalam anggaran BPBD. Pasca Bencana: rehabilitasi dan rekonstruksi.
