LATIHAN SOAL BAB 3 DEMOKRASI LIBERAL 1.
Sejak kembali menjadi Negara kesatuan, Indonesia masuk pada era demokrasi parlementer. Jalannya pemerintahan pada masa ini tetap tidak stabil karena a. Para menteri yang diangkat dalam cabinet terdiri atas orang-orang yang tidak cakap b. Presiden berlaku tidak profesional dengan mengangkat orang-orang dekatnya c. Tidak solidnya angkatan perang sehingga keamanan Negara tidak terjamin d. Sering terjadi pergantian cabinet pada masa kerja yang singkat e. Sering terjadi pertentangan antara kelompok pendukung Soekarno dan penentang Soekarno 2. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat No II Tahun 1950 yang berisi perubahan susunan kenegaraan RIS karena a. Untuk membubarkan RIS secara resmi b. Negara-negara bagian boleh bergabung dengan NKRI c. Dikeluarkannya Konstitusi RIS merupakan suatu cacat hokum d. Belanda telah memberikan pengakuan kedaulatan kepada RIS e. Kuatnya desakan masyarakat kembali ke Negara kesatuan 3. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No II Tahun 1950 sampai dengan tanggal 5 April 1950, RIS hanya tinggal tiga Negara bagian yaitu a. Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur b. Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan c. Negara Republik Indonesia, Negara Jawa Timur, Negara Sumatera Timur d. Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sunda Kecil e. Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur 4. Adanya berbagai upaya untuk membubarkan RIS karena a. RIS tidak bertahan lama di Indonesia b. RIS tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi c. Pembentukan RIS atas desakan Amerika Serikat d. Sebagian besar pulau di Indonesia ingin menjadi Negara bagian e. Para pendiri bangsa merasa tidak sesuai dengan konstitusi RIS 5. Indonesia pernah berbentuk serikat , yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950. Hal itu terjadi karena a. Melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1950 b. Indonesia melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Linggarjati c. Dasar Negara yang digunakan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat d. Belanda mau memberikan kemerdekaan kepada Indonesia e. Belanda hanya mau memberikan pengakuan kedaulatan kepada Indonesia yang berbentuk serikat 6. Setelah Negara Republik Indonesia Serikat dibubarkan, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah a. UUD 1945 d. UUDS 1950 b. Piagam Jakarta e. Konstitusi RIS c. Manipol Usdek 7. Pada kebijakan politik luar negerinya, Kabinet Soekiman menandatangani perjanjian pemberian bantuan dari Amerika Serikat atas dasar Mutual Security Act (MSA) pada tahun 1951. Kebijakan ini berakibat a. Munculnya mosi pembubaran DPRD sementara b. Meletusnya peristiwa Tanjung Morowa c. Munculnya protes dari golongan kiri d. Terjadinya konflik di Angkatan Darat e. Jatuhnya Kabinet Soekiman 8. Peristiwa 17 Oktober 1952 terjadi ketika TNI dipimpin A.H. Nasution menggelar pasukan didepan istana Negara untuk menekan presiden Soekarno agar membubarkan parlemen. Hal ini merupakan klimaks dari pertentangan antara a. Presiden, Angkatan Darat dan parlemen b. Birokrasi, Militer dan partai Politik c. Militer, parlemen dan cabinet d. Cabinet, presiden dan partai politik e. Partai politik, parlemen dan birokrasi 9. Pada system demokrasi liberal hanya partai-partai besar yang dapat berperan dalam pemerintahan. Setiap kabinet yang berkuasa harus mendapat dukungan mayoritas dari parlemen. Jika sudah tidak ada dukungan, cabinet harus melakukan tindakan, yaitu a. Menunjuk formatur dari salah satu partai b. Melakukan reshuffle anggota kabinetnya c. Mengembalikan mandatnya kepada presiden d. Mengganti menteri-menteri yang tidak mampu bekerja e. Mempersilakan pihak oposisi menggantikannya 10. Perhatikan program-program berikut ini! 1) Menjalankan tidakan yang tegas sebagai Negara hukum 2) Mempercepat persiapan pemilihan umum konstituante 3) Menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
4) Meratifikasi MSA dengan Amerika Serikat 5) Menjalankan politik luar negeri bebas aktif Program kerja cabinet Soekiman ditunjukkan oleh nomor a. 1), 2) dan 3), d. 2), 4) dan 5) b. 1), 3) dan 4) e. 3), 4) dan 5) c. 2), 3) dan 4) Presiden dan kabinet seharusnya memiliki sikap politik yang sealiran, tetapi hal itu tidak terjadi pada masa Kabinet Natsir. Perbedaan sikap politik antara Kabinet Natsir dan Presiden terjadi karena a. Kedudukan mereka berbeda b. Tugas yang diemban berbeda c. Memiliki ideologi yang berbeda d. Perbedaan persepsi tentang parlemen e. Mohamad Natsir ditunjuk oleh presiden Pada system demokrasi liberal, cabinet yang berkuasa silih berganti, karena a. Partai-partai politik yang ada merupakan hasil koalisi b. Formatur sering salah dalam penunjukkan anggota cabinet c. Kabinet harus didukung oleh suara mayoritas dalam parlemen d. Presiden hanya menunjuk formatur untuk membentuk cabinet e. Kabinet berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbesar Partai Nasional Indonesia (PNI) memiliki massa yang sebagian besar berasal dari kalangan a. Kaum muslim dan buruh b. Birokrat danb pegawai kantor c. Kaum muslim abangan dan kaum tani d. Masyarakat di pulau jawa yang beragama Islam e. Tenaga kerja dan masyarakat penganut selain Islam Dari berbagai cabinet yang terbentuk setelah kembali ke Negara kesatuan, Mayoritas tokoh berasal dari partai masyumi dan PNI karena a. Hanya kedua partai itulah terdapat tokoh-tokoh yang cakap b. Kedua partai mewakili kekuatan politik yang riil dalam masyarakat c. Strategi tokoh-tokoh kedua partai sangat jitu d. Tokoh-tokoh Masyumi dan PNI memang mengejar kekuasaan e. Mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kepala pemerintahan pada masa Indonesia menganut system demokrasi liberal dijalankan oleh a. Raja d. Direktur b. Konsul e. Perdana Menteri c. Presiden Pada tanggal 15 Desember 1950 RIS dibubarkan. Sebagai gantinya, dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang Dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Masa berlaku UUDS 1950 di Indonesia adalah tanggal a. 15 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 b. 27 Desember 1949 – 15 Desember 1950 c. 15 Agustus 1950 – 5 juli 1959 d. 27 Desember 1959 – 17 Agustus 1959 e. 17 Agustus 1950 – 17 Agustus 1960 Pada masa demokrasi liberal, partai politik meiliki peranan yang sangat besar karena a. Kabinet dipilih oleh partai politik besar b. Partai politik dapat membentuk kabinet partai c. Presiden dapat dipilih dari partai politik besar d. Kekuasaan terpusat hanya pada partai politik e. Kabinet bertanggung jawab kepada pemimpin partai Sering terjadinya pergantian cabinet dalam system demokrasi liberal mengakibatkan a. Munculnya partai oposisi b. Berkuasanya partai pemerintah c. Tidak stabilnya pemerintahan d. Tidak berperannya perdana menteri dalam cabinet e. Digantinya system demokrasi Liberal dengan demokrasi pancasila Perhatikan program kerja berikut ini! 1) Mempersiapkan penyelenggaraan pemilu untuk konstituante 2) Menyempurnakan susunan pemerintahan dan alat Negara 3) Memperjuangkan masuknya syariat Islam dalam kehidupan bangsa 4) Menyelesaikan masalah Irian barat 5) Menyelesaikan pemberontakan PRRI/Permesta Program kerja kabinet pertama setelah kembali ke Negara kesatuan (Kabinet Natsir) ditunjukkan oleh nomor a. 1), 2) dan 4) d. 2), 4) dan 5) b. 1), 3) dan 4) e. 3), 4) dan 5) c. 2), 3) dan 4) Kabinet pada masa demokrasi liberal harus membuat kebijakan yang sejalan dengan DPR karena
a. b. c. d. e. 21. a. b. c. d. e. 22. a. b. c. 23.
Anggota cabinet bertanggung jawab kepada presiden DPR dapat menjatuhkan cabinet tersebut Partai politik yang memiliki suara mayoritas menjadi partai pemerintah Partai pemenang pemilu menjadi penguasa pemerintahan Kabinet dapat mengembalikan mandatnya kepada parlemen Sistem perekonomian Indonesia pada periode 1945-1952 adalah “Ekonomi Dualistik”, artinya Sistem sosialisme diberlakukan dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta Belanda Sistem kapitalisme warisan Belanda dengan didominasi perusahaan-perusahaan swasta Belanda Diberlakukan dua system, yaitu system kapitalisme Belanda dan kapitalisme bangsa sendiri Sistem ekonomi campuran dengan sosialisme demokrasi Di perdesaan berlaku system sosialisme tradisional, di perkotaan berlaku system ekonomi warisan Belanda Kebijakan ekonomi untuk men ingkatkan kerjasama pengusaha pribumi dan tionghoa disebut Sistem ekonomi Sosialis d. Sistem Ali-Baba Gunting Syafruddin e. Sistem ekonomi Kapitalis Gerakan Benteng Perhatikan tujuan dari kebijakan ekonomi pada matriks berikut ini!
No 1
24.
25.
26.
27.
28.
A Memajukan pengusaha pribumi
B Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi 2 Agar tercipta kemandirian usaha dari para Agar para pengusaha pribumi bekerja sama pelaku ekonomi Indonesia memajukan ekonomi nasional 3 Meningkatkan pertumbuhan dan Agar pemerintah bebas mengendalikan perkembangan pengusaha swasta nasional kegiatan perekonomian di Indonesia pribumi dalam rangka merombak ekonomi colonial menjadi ekonomi nasional Pernyataan yang bukan menunjukkan tujuan kebijakan ekonomi Ali-Baba terdapat pada a. A1) dan B1) d. A2) dan B3) b. A1) dan B2) e. A3) dan B3) c. A2) dan B2) Gerakan Benteng dilaksanakan pada masa kabinet Natsir. Sekira tujuh ratus perusahaan menerima bantuan dari program ini. Akan tetapi, pelaksanaan program ini mengalami kegagalan karena a. Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan b. Pengembalian kredit yang tersendat c. Ketidaksiapan pengusahan pribumi d. Adanya deficit anggaran belanja e. Angka inflasi yang cukup tinggi Inti dari kebijakan Program Benteng adalah a. Membentengi kepentingan colonial b. Mencegah berkembangnya komunisme c. Mengadopsi system perekonomian Belanda d. Melarang pengusaha untuk terjun dalam kegiatan politik e. Secepatnya menumbuhkan pengusaha pribumi yang madniri danb kuat Faktor berikut ini merupakan penyebab munculnya pergolakan social politik di Indonesia, kecuali a. Peristiwa yang lahir dari penjajahan Belanda di Indonesia b. Sikap dan reaksi berbagai daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat c. Kehidupan politik nasional yang monoton d. Aksi-aksi politik dari PKI e. Kesenjangan ekonomi pusat dan daerah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dibentuk pada tanggal 15 Februari 1958. Bertindak sebagai perdana menteri adalah Mr. Sjafruddin Prawiranegara dengan dibantu oleh para menteri seperti Moh. Natsir, Burhanuddin Harahap, Soemitro Djojohadikusumo dan Simbolon. Latar belakang keterlibatan tokohtokoh tersebut dalam PRRI adalah a. Merelaisasikan aspirasi rakyat b. Kekecewaan kepada pemerintah yang revolusioner c. Ingin membentuk pemerintahan yang revolusioner d. Keterlibatan Amerika untuk membendung komunisme e. Keinginan untuk melaksanakan gerakan revolusioner bersifat separatis Konflik ideologis di Indonesia melibatkan empat kekuatan yaitu Komunis (PKI), Agamis (Masyumi), nasionalis (PNI) dan TNI. Dampak konflik ideologis bagi kehidupan politik nasional dan daerah adalah a. Menguatnya peran PKI dan tingginya intensitas pergolakan politik di pusat dan daerah b. Menguatnya kedudukan masyumi dan dominasi tokoh-tokoh Masyumi dalam cabinet c. PKI menjadi partai tunggal di panggung politik nasional dan berkembangnya komunisme
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
d. Aktivitas pemerintahan praktis berhenti total dan terjadi pergolakan di berbagai daerah e. Munculnya gerakan separatis dan berkembangnya paham liberalisme Bahan untuk merumuskan undang-undang dasar sementara diolah oleh panitia gabungan yang menyelesaikan tugasnya pada tanggal 20 Juli 1950. Bahan yang digunakan untuk menrumuskan UUDS berasal dari a. UUD 1945 b. Hukum Belanda dan Konstitusi RIS c. UUD 1945 dan Pancasila d. UUD 1945 dan usulan Negara bagian e. UUD 1945 dan Konstitusi RIS Partai-partai yang pernah memegang kekuasaan selama masa Demokrasi Liberal adalah a. Masyumi, PNI dan Murba b. Masyumi, NU dan PNI c. PNI, NU dan Demokrat d. PSII, NU dan Parindra e. PSII, SOBSI dan BTI Tujuan dibentuknya Zaken Kabinet adalah a. Mempermudah pembagian kekuasaan antar partai b. Memperkecil kesempatan partai-partai lain duduk dalam cabinet c. Menyesuaikan keahlian yang dimiliki oleh tiap-tiap menteri untuk pembangunan d. Mengukuhkan dominasi Masyumi e. Melaksanakan pembangunan politik Kebijakan sanering atau pemotongan uang di Indonesia dilaksanakan pada masa a. Kabinet Ali d. Kabinet Syafruddin b. Kabinet Hattaa e. Kabinet Mohammad Natsir c. Kabinet Djuanda Kabinet pada masa Demokrasi Liberal harus membuat kebijakan yang sejalan dengan DPR. Jika tidak sejalan, DPR dapat menjatuhkan cabinet tersebut dan menggantinya dengan cabinet baru. Jika hal ini terjadi, cabinet tersebut harus mengembalikan madat kepada presiden. Akibet pelaksanaan demokrasi liberal adalah a. Munculnya partai oposisi b. Berkuasanya partai pemerintah c. Tidak stabilnya pemerintahan d. Kurangnya peran perdana menteri dalam cabinet e. Digantinya system demokrasi liberal dengan demokrasi pancasila Program kabinet yang disebut Pancakarya diterapkan pada masa Kabinet Djuanda. Hal-hal berikut yang bukan termasuk bagian dari program Pancakarya adalah a. Membentuk Dewan Nasional b. Normalisasi keadaan Republik Indonesia c. Melancarkan pelaksanaan pembatalan konferensi meja bundar d. Perjuangan pengembalian Irian Barat e. Menyehatkan perimbangan keuangan Negara Javache Bank Pemilihan umum pertama di Indonesia sesungguhnya telah menjadi program kerja cabinet sejak masa pemerintahan a. Kabinet Wilopo d. Kabinet Mohammad Hatta I b. Kabinet Djuanda e. Kabinet Amir Sjarifuddin c. Kabinet Mohamad Natsir Pelaksanaan pemilu 1955 dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 dan 15 Desember 1955. Tahap pertama bertujuan untuk memilih a. Anggota DPR d. Presiden dan Wakil Presiden b. Anggota MPR e. Anggota Badan Konstituante c. Perwakilan dalam KNIP Tujuan pelaksanaan pemilu tahun 1955 yang dilakukan pada tahap kedua adalah a. Memilih anggota DPR d. Memilih presiden dan wakil presiden b. Membentuk partai politik e. Melaksanakan pesta demokrasi di Indonesia c. Memilih anggota Konstituante Empat besar hasil pemilu 1955 adalah a. PNI, PKI, PSII dan Murba b. Masyumi, PSII, PNI, dan PKI c. PNI, PKI, PSII dan Masyumi d. PNI, PKI, Murba dan PSII e. PNI, Masyumi, NU dan PKI Perbedaan pemilu 1955 dengan pemilihan umum sesudahnya adalah a. Diikuti oleh tiga partai politik b. Memilih Presiden dan DPR/DPRD c. Memilih Presiden dan Wakil Presiden d. Memilih anggota DPR dan Konstituante e. Mengangkat anggota konstituante dan Presiden
40.
Keinginan untuk menyelenggarkan pemilu telah ada sejak Republik Indonesia berdiri, tetapi baru terlaksana pada tahun 1955 karena a. Komisi pemilihan umum belum ada b. Persiapan pemilu memerlukan waktu lama c. Instabilitas pemerintah dan pembangunan d. Tidak ada sambutan dari rakyat dan partai politik e. Belum ada partai politik yang berdiri dan mendaftar 41. Tanggal 17 Agustus 1950 merupakan moment penting bagi bangsa indonesia karena a. Terjadinya penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RIS. b. Terjadimya pengakuan kedaulatan dari belanda kepada RIS. c. Dihapuskannya RIS kemudian diganti NKRI. d. Kembalinyua NKRI dan diterapkanya secara resmi Konstitusi RIS. e. Ditandatanganinya penyerahan kedaulatan dari pemerintah RI kepada RIS. 42. Jika kita kaji isi perjanjian linggarJati maka perjanjian tersebut memiliki tujuan ....... a. Membentuk Kopmisi Tiga Negara untuk menyelesaikan konflik Indonesia Belanda. b. Membentuk negara gabungan antara Indonesia dengan Belanda. c. Menyelesaikan konflik Indonesia Belanda dengan pengakuan kedaulatan RI. d. Mendirikan negara persemakmuran antara Belanda denagn Indonesia. e. Pemimpin-pemimpin RI yang ditahan Belanda dapat dibebaskan, 43. Persetujuan Roem Royen yang dilakukan antara Indonesia dengan belanda terlihat menggembirakan bangsa Indonesia karena .... a. Persetujuan tersebut memutuskan bahwa tentara Belanda harus di tarik mundur dari Jogjakarta. b. Persetujuan tersbut ditangani PBB melalui sebuah komisi yang dinamakan UNCI. c. Persetujuan tersebut merupakan hasil akhir dari peritiwa Agresi Militer Belabda II. d. Pemerintah Belanda sepakat atau menyetujui Pengembalian Pemerintahan RI ke Jogyakarta. e. Pemerintah meminta menghentikan perang gerilya dan menjaga keamanan bersama.
44.
Di Denhag pada tanggal 23 Agutus 1949 dimulai perundingan KMB . Tujuan dari perundingan KMB tersebut adalah ..... a. Menyelesaikan perselisihan antara Indonesia belanda selekas mungkin dengan adil dan pengakuan kedaulatan yang nyata, penuh tanpa syarat. b.
45.
46.
Menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dengan NICA secepatnya serta pengakuan kedaulatan di bawah RIS. c. Penyerahan kedaulatan secara penuh kepad bangsa Indonesia melalui PDRI dengan tanpa syarat. d. Kembali kepada negara kesatuan republik indonesia maupun dalam bentuk RIS. e. Membuat kesepakatan untuk membentuk kerajaan Uni Indonesia Belanda. Penyerahan kedaulatan oleh kerajaan belanda kepada RIS 27 Desember 1949 merupakan pengakuan kedaulatan karena .... a. Sejak 17 Agustus 1945 Indonesia telah memiliki kedaulatan melalui pernyataan kemerdekaan. b. Sejak tanggal 17 Desember 1949 Indonesia memiliki kedaulatan penuh diseluruh wdaerah bekas wilayah Hindia Belanda kecuali Irian Barat. c. Sejak tanggal 27 desember 1949 telah dilakukan penanda tanganan penyerahan kekuasaan antara Indonesia dengan Belanda. d. Sejak tanggal 17 desember 1949 telah dilantik Presiden RIS dan dibentuk kabinet RIS pertama dibawah pimpinan Moh. Hatta. e. Sejak tanggal 28 Oktober 1949 dilakukan penanda tanganan piagam bersama tentang persetujuan konstitusi RIS. Pada masa Demokrasi liberal sering terjadi pergantian-pergantian Kabinet. Adapun Kabinet yang pernah ada pada masa tersebut secara kronologis adalah sebagai berikut .... a. Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Burhanudin Harahab, Alisastroamijoyo I, Karya, Alisastroamijoyo II. b. Kabinet, Sukiman, Wilopo, Alisastroamijoyo I Burhanudin Harahab, , Natsir, Karya, Alisastroamijoyo II. c. Kabinet Natsir, Wilopo Sukiman, , Burhanudin Harahab, Alisastroamijoyo I, juanda, Alisastroamijoyo II. d. Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Alisastroamijoyo I Burhanudin Harahab, Alisastroamijoyo II, Juanda e. Kabinet Natsir, Sukiman, Burhanudin Harahab, Alisastroamijoyo I, Wilopo,Alisastroamijoyo II. Juanda
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Pada masa Demokrasi liberal berlangsung ternyata menggunakan politik luar negeri bebas aktif. Hal ini dibuktikan dengan ...... a. Pengiriman pasukan Garuda ke II dengan pelaksanaan KAA. b. Pengiriman pasukan Garuda I dengan Pelaksanaan GNB. c. Pengiriman pasukan Garuda I dengan Pelaksanaan KAA d. Pengiriman Pasukan Garuda II dengan Pelaksanaan GNB e. Pelaksanaan ASEAN GAMES IV dan masuk menjadi Anggota PBB pertama. Pada tahun 1955 Indonesia berhasil untuk melaksanakan pemilu dengan tujuan …. a. Memilih anggota DPR dan MPR b. Memilih anggota DPR dan DPA c. Memilih anggota MPR dan Dewan Konstituante. d. Memilih anggota DPR dan dewan Konstituante. e. Memilih anggota DPR-GR dan anggpta MPRS. Perbedaan dari sistem ekonomi Ali-Baba dengan Gerakan Benteng : Ali – Baba Gerakan Benteng a. diprakarsai oleh Ali Sastroamijoyo a. diprakarsai oleh Mr. Isqak Tjokro hadisuryo. b. dilaksanakan pada kabinet Natsir b. dilaksanakan pada masa kabinet Ir.H. Djuanda c. tujuan membantu kerjasama c. tujuannya untuk membantu pengusaha pribumi dengan non pengusaha pribumi pribumi. d. program jangka pendek d. program jangka panjang e. pelaksanaannya gagal e. pelaksanaannya berhasil Dari tabel di atas maka yang merupakan perbedaan antara sistem ekonomi gerakan benteng dengan sistem ekonomi Ali Baba adalah .... a. A, b. B, c. C, d. D, e, E Faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak berhasilnya dibentuk UUD baru pengganti UUDS 1950 antara lain ....... a. Seringnya berganti kabinet ada masa demokrasi liberal. b. Partai dalam dewan konstituante lebih mementingkan kepentingan partainya. c. Dewan konstituante dibentuk untuk menyusun UUD baru pengganti UUD S 1950 d. Di dalam dewan konstituante banyak dipengaruhi oleh Partai komunis Indonesia. e. Partai dalam dewan konstituante banyak yang tidak mewakili aspirasi rakyat. Pada masa Ir H. Juanda berusaha keras memperjuangkan Deklarasi Juanda. Alasan beliau memperjuangkan Deklarasi Juanda adalah ..... a. Indonesia belum memiliki peraturan yang memastikan kesatuan wilayah RI b. Indonesia merupakan negara kepulauan yang hidup berdampingan dengan negara lain. c. Indonesia merupakan negara yang telah lama dijajah oleh Belanda dan bangsa Eropa lainya. d. Indonesia diatur oleh ketentuan pemerintah asing tentang batas wilayah teritorial. e. Indonesia belum memiliki peraturan yang tegas tentang batas wilayah Teritorial Praktek-praktek sistem parlementer yang diterapkan pada masa demokrasi liberal menyebabkan jatuh bangunnya kabinet disebabkan.... a. para pendukung setiap kabinet kurang memenuhi kuota b. mosi tidak percaya yang setiap saat dijatuhkan oleh pihak oposisi c. program kerja kabinet yang berkuasa bukan program kerakyatan d. merupakan konsekuensi setiap sistem parlementer e. karena kabinet yang berkuasa programnya tidak sejalan dengan presiden Satu prestasi yang perlu dicatat pada masa demokrasi liberal adalah.... a. pengangkatan para menteri oleh presiden untuk pertama kalinya b. dilaksanakannya pemilu pertama kali pada masa Kabinet Burhanuddin. H c. pengangkatan Perdana Menteri untuk pertama kalinya d. kekuasaan Perdana Menteri sebagai ketua Dewan Menteri e. kedudukan presidenselain sebagai Kepala Negara juga Kepala Pemerintahan Periode demokrasi liberal selain jatuh bangun kabinet maka juga menghadapi desintegrasi yang salah satunya adalah pemberontakan APRA. Adapun tujuan pemberontakan APRA adalah .... a. Menggantikan ideologi bangsa Indonesia Pancasila menjadi ideologi komunis. b. Mempertahankan bentuk negara federal seperti yang dikehendaki Belanda. c. Menjadikan Indonesia sebagai negara Islam d. Membentuk negara yang memiliki ideologi liberal e. Mengadu domba antara TNI dengan tentara bekas KNIL. Faktor yang melatar belakangi munculnya gerakan DI/TII di Aceh antara lain adalah ....
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
a. Ingin memperhatikan hukum adat b. Orang Aceh ingin mempunyai tentara tersendiri c. Orang Aceh menuntut ada perwakilan di kabinet. d. Penurunan status dari daerah istimewa menjadi karesidenan. e. Daud Beureueh dan kaum ulama tidak mau bergabung dengan RI Pemberontakan Andi Aziz di Makasar pada tahun 1950 terjadi disebabkan karena ... a. Kedatangan dan masuknya APRIS dari TNI ke Sulawesi selatan b. Andi Aziz menyerang markas TNI yang berada di Makasar c. Pasukan bekas KNIL bergabung dan menamakan diri pasukan bebas. d. Andi azis merupakan ketua atau pimpinan di Indonesia bagian Timur e. Andi Asis diultimatum untuk menyerahkan diri dalam waktu 2 kali 24 jam. Peristiwa DI/TII Aceh berhubungan erat dengan DI/Tii Jawa Barat dibawah pimpinan Kartosuwiryo. Hal ini dapat kita lihat dari .... a. Karto suwiryo sebagai pemimpin atau kepela Negara Islam Indonesia. b. Diturunkannya daerah Aceh di bawah propinsi sumatra Utara. c. Diadakannya Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh oleh Daud Beaureueh. d. Diproklamasikannya Negara Islam Indonesia dibaeah pengawasan daerah Tegal e. Dikeluarkannya maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam NII Kartosuwiryo oleh Daud Beaureueh.
NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK Pengertian dari Nasionalisasi de Javasche Bank adalah .... a. Usaha untuk memiliki de Javasche Bank yang semula milik Belanda menjadi aset nasional bangsa Indonesia. b. Usaha menjual de Javasche Bank untuk memperoleh uang bagi bangsa Belanda. c. Usaha untuk mengganti para direksi de Javasche Bank dengan orang Indonesia agar dapat saling berbgi keuntungan. d. Usaha menghentikan operasi de Javasche bank di indonesia karena mengganggu stabilitas perekonomian indonesia. e. Usaha untuk ikut ambil bagian dalam pengelolaan de Javasche Bank oleh pemerintah Indonesia agar saling menguntungkan. Salah satu tujuan APRA di Bandung adalah .... a. membentuk negara Islam Indonesia. b. Mempertahankan bentuk negra federal. c. Mempertahankan status ekonomi daerah. d. Menolak masuknya APRIS ke Jawa barat. e. Memisahkan diri dari NKRI. Pengiriman Pasukan Garuda Indonesia ke berbagai negara erat hubungannya dengan UUD 1945 karena ........ a. Pasukan perdamaian PBB sangat cocok dengan UUD 1945 b. Pasukan Perdamaian PBB merupakan wujud dari UUD 1945 c. Pasukan Garuda Indonesia berada di bawah naungan Pancasila d. Pengiriman Pasukan Garuda merupakan bagian terpenting dari Dewan Keamanan PBB e. Pengiriman pasukan Garuda merupakan realisasi dari cita-cita bangsa yang ada dalam UUD 1945 Tugas dari Dewan Konstituante adalah ….. a. menyusun anggota MPR dan DPR yang duduk dalam pemerintahan b. menyusun Undang Undang Baru pengganti Undang-Undang dasar. c. menyusun anggota cabinet yang akan memerintah RI d. menyusun Undang-Undang Dasar baru pengganti UUDS 1950 e. menyusun Undang-Undang Dasar Baru pengganti UUD 1945. Dewan konstituante yang dipilih pada pemilu 1955 telah gagal melaksanakan tugasnya. Penyebab kegagalannya adalah .... a. Pertentangan antar partai-partai yang memperoleh suara terbanyak. b. Adanya ancaman dari partai komunis untuk menggagalkan sidang. c. Peraturan terhadap keanggotaan dewan konstituanter kurang tegas d. Rasa tidak puas partai yang berhasil duduk dalam dewan konstituante. e. Kondisi politik Indonesia yang tidak mendukung sidang konstituante.
