Panduan Komunikasi Dan KoordinasiDeskripsi lengkap
SK Komunikasi dan koordinasiFull description
KOMUNIKASI DAN KOORDINASIFull description
SK
nn
KOMUNIKASI DAN KOORDINASI
SOP
SOP/II/ADMEN/
No. Dokumen
:
No. Revisi
: 00
Tanggal Terbit
: 02 Januari 2018
Halaman
: 1/3
01
PUSKESMAS PRAMBANAN
1. Pengertian
drg. MA KRISTI RUTYADI NIP 19611112 199303 1 003
Menjalin Komunikasi dan koordinasi adalah upaya terjalinnya komunikasi dan koordinasi penanggung jawab program agar pelaksaan program berjalan secara efektif .
2. Tujuan
Sebagai acuan dalam melakukan komunikasi dan koordinasi yang efektif di puskesmas dalam melakukan komunikasi dan koordinasi penanggung jawab program dalam pelaksanaan pelaksanaan kegiatan.
3. Kebijakan
1. SK Kepala Puskesmas Nomor : 188/
/I/2018. tentang Penetapan
Penanggung Jawab Program. 2. SK Kepala Puskesmas Nomor : 188/
/I/2018. tentang Komunikasi
Internal. 4. Referensi
1. Pedoman Penilaian Puskesmas, Direktorat Jendral Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI, 2006 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi 4. Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan Republik Republik Indonesia Nomor43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas 6. Peraturan
Bupati
Sleman
Nomor
60
Tahun
2016
tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi,Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Pusat Kesehatan Masyarakat tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Prosedur/ Langkahlangkah
SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRAMBANAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
: Garis Komando : Garis Koordinasi
1. Metode komunikasi melalui pertemuan, maka harus dilengkapi daftar hadir peserta, namun jika melalui perintah maka harus dituangkan dalam format internal memo. 2. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat masukan atau feedback dari karyawan, maka manajemen bertanggungjawab untuk memberikan respon atau jawaban melalui lisan maupun secara tertulis. 3. Apabila feedback memerlukan keputusan manajemen, maka wakil manajemen (Kasubbag TU) bertanggung jawab untuk membahasnya
dengan top manajemen (Kepala Puskesmas). 4. Apabila diperlukan tindak lanjut, manajemen bersama penanggung jawab program terkait bertanggung jawab untuk membuat rencana tindak lanjut (action plan). Semua masukan dalam pelaksanaan komunikasi internal harus dilaporkan
