00 Buku 1 Sda Jawa Final

5/11/2018

00 Buku 1 Sda Jawa Fina l - slide pdf.c om

DIREKTORAT PENGAIRAN DAN IRIGASI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

LAPORAN AKHIR N A G N I R R I E A K A E S Y K I A G N D E A A T R W A E D A R R B I J T M J U S U A A S N S N A B L U R P I A A S I A K L A A T D O R L A P E G N G E N E M P K U T N U

BUKU 1 STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA

DESEMBER 2006

http://slide pdf.c om/re a de r/full/00-buku-1-sda -jawa -ﬁna l

1/193

5/11/2018



DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1-1

1.2. Tujuan Kegiatan

1-2

1.3. Ruang Lingkup

1-4

1.4. Keluaran

1-4

BAB 2 KONDISI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA

2.1 Umum

2-1

2.1.1

Fisik

2-1

2.1.2

Pola Pengelolaan

2-3

2.2 Banten

2-9

2.3 DKI Jakarta

2-11

2.4 Jawa Barat

2-13

2.5 Jawa Tengah

2-16

2.6 Daerah Istimewa Yogyakarta

2-19

2.7 Jawa Timur

2-22

2.8 Identifikasi Masalah Banjir

2-25

2.9 Identifikasi Masalah Kekeringan

2-27

BAB 3 KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA

3.1 Rumusan Kebijakan Prakarsa Strategis

3-1

3.2 Kebutuhan pengelolaan sumber daya air yang terpadu.

3-3

3.3 Program Prioritas 3.3.1 Program Jangka Pendek

3-4 3-4

3.3.2

Program Jangka Menengah

3-5

3.3.3

Program Jangka Panjang

3-7

BAB 4 STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA

4.1 Rumusan Strategi Implementasi


4-1

2/193

5/11/2018



4.2 Strategi Kebijakan Non-struktural

4-3

4.2.1

Strategi Menurut Undang-undang

4-3

4.2.2

Strategi Konservasi Sumberdaya Air

4-5

4.3 Strategi Kebijakan Struktural 4.3.1

4-10

Rencana Induk Pengelolaan Wilayah Sungai yang Sudah Ada

4-10

4.3.2

Pengaturan Induk Wilayah Sungai Baru

4-32

4.3.3

Penyusunan Pola Pengelolaan SDA

4-52

4.4 Strategi Pembiayaan

4-53

4.4.1

Wewenang Tanggung Jawab Pemerintah

4-53

4.4.2

Kebijakan Pembiayaan

4-55

4.4.3 4.4.4

Peran-peran Lain Pemerintah Strategi Pendanaan dan Tujuan Studi Kelayakan Proyek

4-57 4-60

4.4.5

Pengunaan Model Investasi

4-63

4.5 Strategi Kelembagaan dan Koordinasi

4-66

4.6 Pengelolaan Sumberdaya Air dalam Era Otonomi Daerah

4-70

4.6.1

4.6.2

Permasalahan dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumberdaya Air

4-72

Organisasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

4-82

BAB 5 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

5.1 Indikator Pemantauan dan Evaluasi

5-1

5.1.1

Pemantauan

5-1

5.1.2

Evaluasi

5-1

5.1.3

Indikator dalam Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air

5-3

5.2 Ruang Lingkup Pengawasan dan Pemantauan

5-6

5.3 Ruang Lingkup Pengawasan dalam Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air

5-8

5.4 Ruang Lingkup Pengawasan Dalam Aspek Pembiayaan 5.5 Mekanisme Pemantauan

5-9 5-10

5.6 Mekanisme Evaluasi

5-13

BAB 6 PENUTUP

6.1 Arahan Sosialisasi Prakarsa Strategis 6.1.1


Kekeringan dan banjir

6-1 6-1

3/193

5/11/2018



6.1.2

Strategi Implementasi

6-3

6.1.3

Pengalaman Negara Lain

6-4

6.2 Saran ANNEX

6-5 PEMBELAJARAN ANTARA PRAKTEK PRIVATISASI DAN PERKUATAN PERUSAHAAN UMUM LAYANAN AIR

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Daftar Pembagian Wilayah Sungai di Pulau Jawa-Madura Tabel 2. 2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk DKI Jakarta Tahun 2003

2-5 2-13

Tabel 2. 3 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat

2-14

Tabel 2. 4 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Tengah

2-17

Tabel 2. 5 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air di DI Yogyakarta

2-21

Tabel 2. 6 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Timur

2-23

Tabel 4. 1 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Ciujung Ciliman

4-10

Tabel 4. 2 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS CiliwungCisadane

4-12

Tabel 4. 3 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS CisadeaCikuningan Tabel 4. 4 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Citarum

4-14 4-14

Tabel 4. 5 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS CimanukCisanggarung

4-17

Tabel 4. 6 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS CitanduyCiwulan

4-18

Tabel 4. 7 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Pemali-Comal 4-21 Tabel 4. 8 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS SerayuBogowonto

4-23

Tabel 4. 9 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Jratun-Seluna 4-25


4/193

5/11/2018



Tabel 4. 10 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Progo-OpakOyo

4-27

Tabel 4. 11 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Bengawan Solo Tabel 4. 12 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Kali Brantas

4-28 4-30

Tabel 4. 13 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS PekalenSampean Tabel 4. 14 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Madura

4-31 4-31

Tabel 4. 15 Penyusunan Kembali Alternatif Intervensi Struktural menurut Wilayah Sungai yang Baru

4-34

Tabel 4.16 Wewenang Pengelolaan dan Pelaksanaan Wilayah Sungai 4-73 Tabel 4.17 Balai Besar Wilayah Sungai & Balai Wilayah Sungai di Pulau Jawa

4-87

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1

Peta Orientasi Lokasi Kegiatan di Pulau Jawa dan Madura

Gambar 2. 1

1-4

Peta batas wilayah administrasi dan batas WS Pulau Jawa dan Madura.

2-1

Gambar 2. 2

Curah hujan tahunan Pulau Jawa – Madura.

2-3

Gambar 2. 4

Perubahan persentase kabupaten defisit air.

2-28

Gambar 2. 5

Proyeksi Neraca Air Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Madura.

Gambar 4. 1 Susunan Wilayah Sungai yang sudah ada Gambar 4. 2 Rencana Wilayah Sungai baru Gambar 5. 1 Siklus Pengelolaan Terpadu SDA (IWRM) Gambar 5. 2


Pemantauan dan Evaluasi dalam suatu siklus kegiatan

2-31 4-9 4-33 5-3 5-15

5/193

5/11/2018


BAB 1 PENDAHULUAN


1-1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG

Secara nasional, total air yang tersedia di Indonesia mencapai 1.957 miliar meter kubik per tahun. Dengan penduduk sekitar 220 juta jiwa, potensi ini setara dengan 8.800 meter kubik per kapita per tahun. Nilai ini masih di atas nilai ratarata dunia yang hanya 8.000 meter kubik per kapita per tahun. Namun kenyataannya ketersediaan air ini bervariasi antara wilayah dan waktu. Lebih dari 83 persen aliran permukaan terkonsentrasi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, 17 persen lainnya di Jawa-Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Pulau Jawa yang luasnya sekitar 7 persen dari total wilayah daratan Indonesia hanya memiliki potensi sekitar 4,5 persen dari total air tawar nasional; di pihak lain pulau ini dihuni oleh sekitar 65 persen penduduk Indonesia. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa potensi kelangkaan air yang sangat besar akan terjadi di Pulau Jawa karena daya dukung sumber daya air yang segera mencapai titik kritis. Kebutuhan air nasional saat ini terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali, dengan tujuan penggunaannya terutama untuk air minum, rumah tangga, perkotaan, industri, dan pertanian. Dari data neraca air tahun 2003 dapat dilihat bahwa kebutuhan air pada musim kemarau di Pulau Jawa dan Bali yang sebesar 38,4 miliar meter kubik, hanya terpenuhi sekitar 25,3 miliar kubik atau hanya sekitar 66 persen. Defisit ini diperkirakan akan semakin tinggi pada tahun 2020 akibat peningkatan dimana jumlah penduduk dan aktifitas perekonomian secara signifikan. Upaya pemenuhan kebutuhan air di Pulau Jawa telah ditempuh melalui pembangunan sejumlah waduk besar dan sedang. Dari 14 waduk utama di Jawa, semuanya mengalami kondisi di bawah normal (pola kering) saat musim kemarau sehingga dilakukan penetapan prioritas pemanfaatan air waduk. Prioritas pertama diberikan untuk air minum, air rumah tangga, dan perkotaan; LAPORAN AKHIR

Prakarsa Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Mengatasi Banjir dan Kekeringan di Pulau Jawa


6/193

5/11/2018


BAB 1 PENDAHULUAN


1-2

prioritas kedua untuk irigasi tanaman pangan; dan prioritas ketiga untuk industri dan kebutuhan lainnya. Rendahnya daya dukung waduk-waduk tersebut mengakibatkan terjadinya kekeringan pada areal sawah di daerah produksi beras. Pada Tahun 2003 kekeringan areal sawah mencapai 430.295 hektar, termasuk mengalami puso seluas 82.696 hektar . Di samping itu, turunnya volume air di waduk mengakibatkan beberapa PLTA terpaksa beroperasi di bawah kapasitas normal. Kekeringan ini telah berdampak pada menurunnya pendapatan, kekurangan pangan, kesulitan lapangan kerja, serta kesulitan memperoleh air bersih bagi wilayah perkotaan. Sebagai upaya mengatasi masalah banjir dan kekeringan di Pulau Jawa pada masa depan, dilakukanlah kajian Prakarsa Strategis , yang diarahkan untuk merumuskan

konsep

pengelolaan

SDA

yang

terintegrasi

dan

layak

diimplementasikan. Dalam kaitan itu, analisis dilakukan terhadap kondisi pengelolaan sumber daya air pada saat ini serta faktor eksternal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan sumber daya air di Pulau Jawa.

1.2

TUJUAN KEGIATAN

Prakarsa Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Mengatasi Banjir dan Kekeringan di Pulau Jawa bertujuan untuk: 1.

Mengidentifikasi

dan

menginventarisasi

data

kuantitatif

banjir

dan

kekeringan di Pulau Jawa secara kuantitatif sesuai waktu dan spasial wilayah, termasuk kebutuhan dan ketersediaan air bersih. 2.

Melakukan telaah/review atas studi-studi tentang sumber daya air yang telah dilakukan untuk Pulau Jawa serta perkembangan implementasinya.

3.

Menemukenali alternatif-alternatif intervensi pembangunan infrastruktur dalam rangka memecahkan masalah banjir dan kekeringan.

4.

Merumuskan kebijakan strategis pembangunan prasarana dalam rangka mengatasi banjir dan kekeringan di Pulau Jawa secara holistik.

LAPORAN AKHIR



7/193

5/11/2018


BAB 1 PENDAHULUAN


5.

Merumuskan kebijakan dan strategi implementasi makro yang terintegrasi

1-3

dengan berbagai sektor. 6.

Menyusun

prioritas

program-program

pembangunan

prasarana

penanganan banjir dan kekeringan di Pulau Jawa, termasuk kebutuhan biaya serta tahapan pembangunannya. 7.

Mengidentifikasi pemerintah,

berbagai

pemerintah

maupunpartisipasi

swasta

alternatif

sumber

propinsi, dan

pembiayaan

pemerintah

masyarakat

baik

dari

kabupaten/kota,

untuk

pembangunan,

pengoperasian dan pemeliharaan prasarana. 8.

Merumuskan

pembagian

kewenangan

dan

tanggung

jawab

serta

mekanisme koordinasi antara instansi dan sektor terkait di tingkat pusat, provinsi, maupun kab/kota dalam pembangunan, pengoperasian, maupun pemeliharaan prasarana. 9.

Membuat sistem basis data banjir dan kekeringan termasuk konsep pengelolaan data yang berkelanjutan.

10. Menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

1.3

RUANG LINGKUP

Arah dari prakarsa strategis ini adalah untuk melakukan analisis tinjauan dan formulasi kebijakan untuk wilayah sumber daya air di Pulau Jawa. Terdapat beberapa tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada proses penyusunan prakarsa strategis ini, antara lain: identifikasi dan inventarisasi permasalahan; analisis terhadap kajian sumber daya air; inventarisasi alternatif intervensi infrastruktur; perumusan prakarsa strategis; perumusan kebijakan dan strategi implementasi makro; perumusan prioritas program pengelolaan sumber daya air; perumusan strategi implementasi; perumusan kebijakan pembiayaan; perumusan mekanisme koordinasi; penyusunan perangkat lunak sistem basis data; perumusan konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan perumusan pedoman sosialisasi kebijakan. LAPORAN AKHIR



8/193

5/11/2018


BAB 1 PENDAHULUAN


1-4 KepulauanSeribu

K.Cilegon

# Tangerang

#

Y #

Serang

#

#

U %

Pandeglang Lebak

Bekasi

#

K.Bekasi

Karawang

#

Indramayu

# K.Depok #

Purwakarta

#

Bogor

Jepara

#

#

Cirebon

#

#

K.Sukabumi

##

Majalengka

K.Bandung Cianjur

K.Tegal

Sumedang

Y #

#

Sukabumi

#

Subang

Brebes Kuningan

#

#

Tegal

# Batang

Pekalongan Pemalang

Bandung

# Garut

#

Purbalingga

#

Tasikmalaya

#

Banyumas Ciamis

Cilacap

#

Pati

#

#

#

Y Demak # KendalK.Semarang #

Temanggung

# # Wonosobo

Banjarnegara Kebumen #

# Purworejo

#

Kudus #

Rembang

#

Blora

#

K.Pekalongan

#

Tuban #

#

Grobogan

#

Semarang

#

#

K.Salatiga Sragen # K.Magelang Boyolali # K.Surakarta # Magelang Sleman Klaten

#

#

K.Yogyakarta

Y #

# Kulonprogo Bantul #

#

# Ngawi

#

Gunungkidul Pacitan

#

#

#

Sampang Pamekasan

#

Y #

#

K.Mojokerto Sidoarjo

#

Madiun ## # Karanganyar Nganjuk # # K.Madiun Magetan # Sukoharjo Wonogiri

Sumenep

Bangkalan

# Gresik Lamongan

Bojonegoro

# Mojokerto Jombang

K.Pasuruan

#

Pasuruan

Kediri # K.Kediri

# Ponorogo

#

# Trenggalek

#

K.Blitar

#

Tulungagung

Blitar

# Situbondo

K.Probolinggo

#

Probolinggo K.Malang

#

Bondowoso

#

Lumajang Malang

#

#

#

Jember

Banyuwangi

Gambar 1. 1 Peta Orientasi Lokasi Kegiatan di Pulau Jawa dan Madura

1.4

KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan penyusunan Prakarsa Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Mengatasi Banjir dan Kekeringan di Pulau Jawa adalah satu set yang terdiri atas tiga buku, yaitu:

1. BUKU 1 STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA.

Buku ini merupakan laporan utama hasil kajian prakarsa strategis.

Buku menyajikan ini kondisi, kebijakan, dan strategi pengelolaan sumber daya air di Pulau Jawa, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi. 2. BUKU 2 IDENTIFIKASI MASALAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA.

Buku 2 merupakan rangkuman hasil kajian dan analisis

terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air di Pulau Jawa. Buku ini memuat hasil, identifikasi masalah banjir dan kekeringan dan Pulau Jawa, serta analisis kondisi defisit air di Pulau Jawa.

LAPORAN AKHIR



9/193

5/11/2018


BAB 1 PENDAHULUAN


3. BUKU 3 BASIS DATA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA.

1-5

Dalam buku 3 di rangkum hasil pengumpulan data selama proses

penyusunan prakarsa strategis. Selain menyajikan:

metode penyusunan

sistem basis data dan sistematika pengolahan data, sistematika pengolahan data buku ini juga memuat hasil pengumpulan data, pedoman penggunaan sistem basis data, ilustrasi pemanfaatan basis data.

LAPORAN AKHIR



10/193

5/11/2018


BAB 2 KONDISI PENGELOLAAN BUKU 1 STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA

BAB 2

SDA DI PULAU JAWA

2-1

KONDISI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA

2.1

UMUM

2.1.1

Fisik

Pulau Jawa-Madura adalah salah satu dari lima pulau besar di Indonesia, dengan luas sekitar 130 ribu km2 atau kurang lebih 7% dari luas daratan seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa-Madura memiliki 15 WS (Wilayah Sungai), 14 WS yang tersebar di Pulau Jawa dan 1 WS dalam kawasan Pulau Madura. Saat ini Pulau Jawa-Madura dihuni oleh sekitar 65 persen dari total penduduk Indonesia. Kondisi ini memberi gambaran masalah daya dukung sumber daya air di Pulau Jawa-Madura sangat berpotensi untuk menjadi masalah yang paling kritis.

1 0 5 ° 0 0 '

1 0 6 ° 0 0 '

1 0 7 ° 0 0 '

1 0 8 ° 0 0 '

1 0 9 ° 0 0 '

1 1 0 ° 0 0 '

1 1 1 ° 0 0 '

1 1 2 ° 0 0 '

1 1 3 ° 0 0 '

1 1 4 ° 0 0 '

Kepulauan Seribu

Bawean Is.

i t a K.Cilegon t r S Krakatau Serang a d n BantenProvince u S

Jakarta Bay

6°00'

#

Tangerang JAKARTA

#

#

PanaitanIs.

Y #

TANGERANG

U %

#

Pandeglang SWS0201 Lebak

#

Indramayu

SWS0204

# K. Depok

Purwakarta

Bogor

#

Subang

#

Jepara

#

#

Cirebon

West Java Province #

K. Sukabumi

BANDUNG

Sumedang

K. Bandung Sukabumi

Cianjur

Pati

#

SWS0205

K. Tegal #

Majalengka

Y #

#

Pelabuhan Ratu Bay

Se a

Karawang

SWS0202 #

Ja v a

Bekasi #

K. Bekasi

Brebes

#

Batang

#

#

SWS0207

Purbalingga

SEMARANG Y #

#

Banyumas Ciamis

#

Kendal K. Semarang

Temanggung

Kebumen # #

#

NusakambanganI s.

#

SWS0215

Sumenep #

Sampang Pamekasan

Gresik

Bojonegoro

#

#

#

K. Yogyakarta YYOGYAKARTA # # Kulonprogo Bantul

#

#

#

#

Magetan K. Madiun

#

Wonogiri

#

Gunungkidul

Yogyakarta Special Province

K. Mojokerto

Ngawi

SWS0212 Madiun

#

Karanganyar Sukoharjo

#

Jombang

Sidoarjo K. Pasuruan #

Pasuruan

Kediri K. Kediri

Ma d u r a St r a i t

#

Mojokerto

East JavaProvince

#

K.Probolinggo

Situbondo

#

#

#

SWS0213

Ponorogo

Probolinggo

#

Trenggalek

#

K. Blitar

Tulungagung

Bondowoso Lumajang

#

Blita r

Malang

B a l i

#

K. Malang #

Pacitan #

#

#

Nganjuk

#

SWS0214 #

#

Jember Banyuwangi

I n d i an

7°00'

Sapudi Is.

#

#

YSURABAYA #

#

Sleman Klaten # Purworejo

Bangkalan # #

Lamongan

#

Semarang

#

Madura Is. #

Tuban

#

Blora

#

Grobogan

#

#

Cilacap

Rembang

SWS0210

Demak

K. Salatiga # WonosoboSWS0211 Sragen # K. Magelang Boyolali Banjarnegara # # K. Surakarta Magelang

# SWS0209

Tasikmalaya

SWS0206

#

#

#

#

Central JavaProvince

#

Garut

#

Pekalongan Pemalang

Bandung

SWS0203

#

SWS0208

Tegal

Kuni ngan

Kudus

K. Pekalongan

#

O c e a n

NusaBarung Is.

8°00'

S t r a i t

9°00'

Legend:

G O VERN M ENT O F REPUBLI CI N DO NES IA

U %

National Capital

Y #

Provincial Capital ProvincialBoundary District/ Municipality Boundary Watershed (SWS) Boundary

SWS No. 0201 0202 0203 0 20 4 0 20 5 0 20 6 0 20 7 0 20 8 0 20 9

SWS Name Ciujung-Ciliman Cisadane-Ciliwung Cisadeg-C ikuningan C it ar um C im an uk C iw ul an Cita n du y Pe ma li- Comal S er ay u

SWS No. 0 21 0 0211 0 21 2 0 21 3 0214 0 21 5

NATIONALPLANNINGDEVELOPMENTAGENCY (BAPPENAS)

SWS Name J r at u n Selu na Progo-Opak-Oyo Be ng awa nSo lo K. Br a nt a s Pekalen-Sampean M ad ur a

FORMULATIONOF ABLUEPRINTNATIONALPOLICY ON FLOOD CONTROL AND MANAGEMENT Map No :

A5

Map Title:

CORRELATION BETWEEN AMINISTRATION AND WATERSHED (SWS) BOUNDARIES

Compiled by : Dr. KarlPeterKucera

Source : -Bakosurtanal, 1: 250 000 Scale (Coastline, River, Lake)

GISOperator : SabdoSumartono Date

: September2004

Gambar 2. 1 Peta batas wilayah administrasi dan batas WS Pulau Jawa dan Madura.

LAPORAN AKHIR



11/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

2-2

Secara geografis, di sebelah utara Pulau Jawa berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, sebelah barat dibatasi oleh Selat Sunda dan sebelah timur dibatasi oleh Selat Bali. Sepanjang sisi selatan pulau ini didominasi bentuk pegunungan dan penampakan fisiografis gunung gamping yang memanjang hingga ke Pulau Bali. Di sisi utara didominasi bentukan tanah alluvial dan marine (daerah pantai) dengan kondisi kelerengan dari sedang hingga landai. Secara geografis Pulau Jawa-Madura terletak antara 5° 40’ LS sampai 8° 50’ LS dan 105° 10’ BT sampai 114° 40’ BT sehingga sangat dipengaruhi oleh posisi semu matahari yang berpindah antara 23,5° LU sampai ke 23,5° LS sepanjang tahun yang mengakibatkan timbulnya aktivitas moonson (muson). Sebagaimana wilayah Indonesia lainnya, Pulau Jawa-Madura mengalami dua musim dalam setahun yaitu musim kemarau dan penghujan. Pada bulan Juni sampai September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga mengakibatkan musim penghujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Rata-rata curah hujan pada musim penghujan dan musim kemarau (tergantung pada bulan dan letak stasiun pengamat), berkisar antara 0 – 800 mm untuk masing-masing bulan kering dan bulan basah. Untuk besarnya curah hujan tahunan di sepanjang Pulau Jawa-Madura bisa dilihat pada Gambar 2.2. Kecepatan angin berkisar antara 1,6 knot sampai 23,3 knot. Suhu rata-rata pada siang hari berkisar antara 27,70C sampai 34,60C, sedangkan suhu udara pada malam hari berkisar antara 15,3 0C sampai dengan 30’8 0C.

LAPORAN AKHIR



12/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

2-3 1 0 5 ° 0 0 '

1 0 6 ° 0 0 '

1 0 7 ° 0 0 '

1 0 8 ° 0 0 '

1 0 9 ° 0 0 '

1 1 0 ° 0 0 '

1 1 1 ° 0 0 '

1 1 2 ° 0 0 '

1 1 3 ° 0 0 '

1 1 4 ° 0 0 '

Bawean Is. C i s

C i u

C j u

C i t a

r C u li i m i t l m i i w a a u n n g S t r Krakatau JAKARTA TANGERANG Y # U % a d Provinceof Banten n u SWS 0201 S SWS 0202 a d a

n g

n

e

PanaitanIs.

C i p u n a g a

JatiluhurRes

C i m a n u k

Ja va

C i s a n g g a r u n g

SWS 0204

CirataRes

SWS 0205 C i b a li u n g

SagulingRes

SWS 0203

C o m

L. Darma

Y #

SWS 0209 SegaraAnakn Lagoon

a n g i n k a i

C

n l a w u C i

g n a d e m i C

u y r a e S

SWS 0215

i

Province of Central Java

y d u a n t i C

Madura I.

SWS 0210 L u s

L. Rawapening

a

S a m p a n

l o

n a

a w

n g

B e

WadaslintangRes

Y #

SermoRes O y o n o d o o n t M e / w o o a r g o r o g a k P O p B o a w W Yogyakarta Special

g

ng Po ro

SWS 0212

Provinceof East Java

u n d i a

YOGYAKARTA l o u k u L

o k

Y #

S o

SWS 0211 Sempor Res.

Gajahmungku r Res.

7°00'

SapudiIs. S a r

SURABAYA

Kedungom boRes

MricaRes

SWS 0206

g d e s a C i

SEMARANG

L. Cacaban

SWS 0207 o s n i a u k i b C C i

T u n t a n g

B o d r i

SWS 0208

L.Malahayu

Provinceof West Java

B a n g a w a n S o l o

a a n J u

S e r a n g

a l

BANDUNG Y #

iri Cimand

P e m a i l

6°00'

Se a

M

t a

M a dura S tr ait

a n g W e l

a n p e m S a

s

n

a B r

Province

B a l i

SWS 0213

WlingiRes.

SWS 0214 Kr. KatesRes.

g u n

d a

e d

B

I n di a n

O ce a n

Nusa BarungI.

8°00'

S t r a i t

KesambenRes.

n n e S a B a r u

9°00'

Legend: U % Y #

GOVERN MENT OF REP UBLI C INDONES I A

Rainfall: NationalCapital ProvincialCapital ProvincialBoundary Watershed (SWS) Boundary River Lake

750mm 1250 mm 1750 mm 2250 mm 2750 mm 3250 mm 3750 mm 4250 mm 4750 mm 5250 mm 5500 mm 6500 mm 7500 mm

NATIONALPLANNING DEVELOPMENTAGENCY (BAPPENAS) FORMULATIONOFA BLUEPRINTNATIONALPOLICY ONFLOODCONTROL AND MANAGEMENT Map No :

A23

Map Title:

RAINFALL AND WATERSHED (SWS) AREA

Compiled by : Dr.KarlPeterKucera

Source : -Bakosurtanal,1 : 250 000Scale (Coastline,River, Lake)

GIS Operator : Sabdo Sumartono Date

: September2004

Gambar 2. 2 Curah hujan tahunan Pulau Jawa – Madura.

2.1.2

Pola Pengelolaan

Wilayah Pulau Jawa-Madura dibagi dalam 15 wilayah sungai. Pembagian wilayah sungai di Pulau Jawa-Madura dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 39/PRT/1989 yang membagi wilayah Indonesia menjadi 90 WS (note: saat ini telah berkurang satu yaitu WS Timor-Timur mengingat daerah ini tidak lagi masuk dalam Wilayah Indonesia). Daftar wilayah sungai di Pulau Jawa-Madura dapat dilihat pada Tabel 2.1. Sebagai tindak lanjut dari Permen PU Nomor 39/PRT/1989, telah diterbitkan beberapa peraturan yang bersifat operasional, antara lain: 1. Peraturan Menteri PU nomor 48 tahun 1990 tentang kewenangan pengelolaan dari 90 WS tersebut. Dalam peraturan tersebut, Pemerintah Daerah/Gubernur diberi kewenangan untuk mengelola 63 WS melalui tugas

LAPORAN AKHIR



13/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

pembantuan. Untuk 15 WS yang wilayahnya terletak pada lebih dari satu provinsi,

kewenangan

pengelolaannya

masih

tetap

dilakukan

2-4

oleh

pemerintah pusat, sedangkan dua WS dikelola bersama antara pemerintah dan BUMN, yaitu WS Brantas oleh Perum Jasa Tirta I dan WS Citarum oleh Jasa Tirta II (Jatiluhur). 2. Peraturan Menteri PU nomor 49 tahun 1990 tentang aspek-aspek pengelolaan sumber air termasuk prosedur perijinan pemakaian air. Pulau Jawa-Madura sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan pusat pemerintahan Indonesia mengalami pembangunan yang pesat di berbagai sektor sehingga tuntutan masyarakat akan penggunaan sumber daya air juga terus berkembang. Peningkatan persaingan penggunaan air antar sektor (domestik, perkotaan, industri dan irigasi) pun terjadi di berbagai wilayah administrasi maupun wilayah sungai. Sejalan dengan dinamika pembangunan tersebut, maka hal ini tidak luput dari masalah perubahan tata ruang, lahan, pola hidup dan pola perekonomian. Perubahan tersebut berpengaruh pula terhadap potensi sumber daya air yang

−

apabila tidak disertai

dengan perencanaan, pengelolaan dan pengaturan sumber daya air yang mantap

−

diperkirakan semakin menurun yang terlihat dari bertambahnya

kesenjangan antara ketersediaan air dan kebutuhan air untuk berbagai keperluan. Hasil kajian global kondisi krisis air dunia yang disampaikan dalam World Water Forum II di Denhaag bulan Maret tahun 2000 lalu memperingatkan bahwa akan banyak negara yang mengalami krisis air pada tahun 2025, termasuk diantaranya Indonesia, khususnya Pulau Jawa-Madura. Krisis air ini lebih banyak disebabkan oleh kelemahan dalam hal kelembagaan terkait pengelolaan sumber daya air, peraturan perundang-undangan yang tidak memadai, pencemaran air yang semakin luas, pemakaian air yang tidak efisien dan fluktuasi debit antar musim yang semakin tinggi. Masalah-masalah tersebut akan semakin parah dan masalah-masalah lain akan timbul semakin banyak apabila tidak segera dilakukan perbaikan kebijakan dalam melaksanakan program strategis untuk

LAPORAN AKHIR



14/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

mengelola air secara lebih efisien dan adil serta mengutamakan azas

2-5

konservasi. Tabel 2. 1

No.

Provinsi

Daftar Pembagian Wilayah Sungai di Pulau Jawa-Madura

Kode WS

Nama Wilayah Sungai

1

Jawa Barat

02.01

Ciujung-Ciliman

2

Jawa Barat DKI Jakarta

02.02

Ciliwung-Cisadane

3

Jawa Barat

02.03

CisadeaCikuningan

4

Jawa Barat

02.04

Citarum

5

Jawa Barat Jawa Tengah

02.05

Cimanuk

6

Jawa Barat

02.06

Ciwulan

Nama Sungai yang Termasuk Wilayah Sungai S. Cisekat S. Ciliman S. Cibungur S. Cipunegara S. Cidanau S. Cibanten S. Ciujung S. Cidurian S. Cisadane S. Cimanedu S. Ciliwung K. Bekasi S. Cikarang S. Cilangkap S. Cilangkanan S. Cihara S. Cibareng S. Citarik S. Ciletuh S. Cikarang S. Cibuni S. Cisokan S. Cisilih S. Cisadeg S. Cikuningan S. Citarum S. Cilamaya S. Ciasem S. Cipunegara S. Cilalanang S. Cibeet K. Pengandungan K. Cipucung K. Ciangan K. Lemahabang S. Cipanas S. Cimanuk S. Ciwaringin S. Cikondang S. Kasuncang S. Cisanggarung S. Babakan S. Cimaragon

LAPORAN AKHIR



15/193

5/11/2018



No.

Provinsi

Kode WS

Nama Wilayah Sungai

7

Jawa Barat Jawa Tengah

02.07

Citanduy

8

Jawa Tengah

02.08

Pemali Comal

9

Jawa Tengah

02.09

Serayu

10

Jawa Tengah

02.10

Jratun Seluna

11

Jawa Tengah DIY

02.11

Progo-Opak-Oyo

12

Jawa Tengah Jawa Timur

02.12

Bengawan Solo

13

Jawa Timur

02.13

K. Brantas

SDA DI PULAU JAWA

Nama Sungai yang Termasuk Wilayah Sungai S. Cilaki S. Cisanggiri

2-6

S. Ciwulan S. Cipungun S. Citanduy S. Cibeureum S. Cimeneng S. Cihaur S. Cikonde S. Pemali S. Bebek S. Cacaban S. Waluh S. Comal S. Sengkang S. Sambong S. Serayu S. Bengawan S. Ijo S. Lukulo S. Cakrayasan K. Bodri K. Anyar K. Klampok S. Tuntang S. Serang S. Jragung S. Lusi S. Juana S. Randuguntini K. Semarang K. Garang K. Progo K. Code K. Opak K. Oyo S. Bogowonto B. Solo S. Grindulu S. Lorong S. Lamong S. Semawon S. Wungu S. Semawun K. Geneng S. Sondang K. Brantas K. Santun K. Punyu

LAPORAN AKHIR



16/193

5/11/2018



No.

Provinsi

Kode WS

14

Jawa Timur

02.14

15

Jawa Timur

02.15

Nama Wilayah Sungai

Pekalen Sampean

Madura

SDA DI PULAU JAWA

2-7

Nama Sungai yang Termasuk Wilayah Sungai K. Barigo K. Putih K. Widas K. Konto K. Gembong K. Rejoso K. Tangkil K Deluwang K. Banyuputih K. Baru K. Jatiroto K. Pekalen K. Sampean K. Bondoyudo K. Rangko K. Balega K. Sampang K. Saropa K. Larus K. Pacung K. Rajak K. Benca

Sumber: Departemen Pekerjan Umum

Saat ini pengelolaan sumber daya air di Pulau Jawa-Madura dilakukan oleh beberapa Balai PSDA yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.176/1996 tentang Pedoman Pembentukan UPTD/Balai PSDA. Kegiatan Balai PSDA ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas (SATGAS) PSDA yang dibentuk dibawah pekerjaan Basin Water Resources Management (BWRM), sebagai salah satu komponen dari Java Irrigation and Water Management Project (JIWMP) yang didanai oleh Bank Dunia (Loan 3762-Ind.) sejak Tahun Anggaran1994/1995. Tugas pokok dan fungsi Balai PSDA adalah melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan sumberdaya air. Urusan-urusan yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab Balai PSDA adalah: 1. Pengelolaan irigasi lintas kabupaten/kota 2. Penyediaan air baku untuk berbagai keperluan (pertanian, industri, pariwisata, air minum, listrik tenaga air, pelabuhan, dll).

LAPORAN AKHIR



17/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

2-8

3. Pengelolaan sungai 4. Pengelolaan danau, waduk, situ, embung 5. Pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan 6. Pengelolaan rawa 7. Pengendalian pencemaran air 8. Perlindungan pantai 9. Perlindungan muara dan delta. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, Balai PSDA mempunyai 3 fungsi utama yakni : 1. Pelaksanaan

operasional

pelayanan

kepada

masyarakat

di

bidang

pengairan. 2. Pelaksanaan operasional konservasi/pelestarian air dan sumber air. 3. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan. Pada awalnya di Pulau Jawa Balai PSDA yang berupakan ex Satgas PSDA berjumlah 5 buah yakni : Balai Ciujung Ciliman, Balai Cimanuk Cisanggarung, Balai Jratunseluna, Balai Progo-Opak-Oyo dan Balai Sampean Baru. Kelima Balai

tersebut

umumnya

telah

melakukan

sebagian

besar

tugas-tugas

pengelolaan sumberdaya air seperti yang telah diuraikan diatas. Dalam perkembangannya, jumlah Balai PSDA di Pulau Jawa bertambah 19 buah menjadi 24 buah pada tahun 2001. Namun demikian kegiatan yang dilakukan oleh 19 balai tersebut sedikit berbeda. Pada 19 Balai lainnya di Pulau Jawa kegiatan yang telah dilakukan antara lain : 1. Pengelolaan irigasi lintas Kabupaten 2. Pengelolaan Hidrologi 3. Pengelolaan database/GIS (sebagian) 4. Secara selektif beberapa Balai melakukan kegiatan alokasi air, pengendalian kualitas air, pengelolaan banjir, pemeliharaan sungai dan infrastrukturnya. Sebaran jumlah Balai PSDA tersebut menurut propinsinya adalah sebagai berikut:

LAPORAN AKHIR



18/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

2-9

1. Propinsi Banten, 1 Balai PSDA 2. Propinsi Jawa Barat, 5 Balai PSDA 3. Propinsi Jawa Tengah, 5 Balai PSDA 4. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2 Balai PSDA 5. Propinsi Jawa Timur, 9 Balai PSDA Balai PSDA sebagai unit yang diserahi tugas pelayanan di bidang sumber daya air dan konservasi sumber daya air, diharapkan ke masa yang akan datang mampu melakukan pengelolaan unit yang mandiri. Mandiri yang dimaksud disini diartikan merupakan unit yang mampu melakukan pengelolaan sumber daya air secara profesional baik secara administratif, teknik maupun keuangan.

2.2

BANTEN

Provinsi Banten merupakan provinsi paling muda di Pulau Jawa yang baru terbentuk pada bulan Oktober 2000. Dahulu Banten merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi Banten mempunyai luas 8.651 km2, luas wilayah administrasi Banten hanya sekitar 0,46% dari luas total daratan Indonesia. Menurut data BPS, jumlah penduduk di Provinsi Banten pada tahun 2003 adalah 8.956.229 jiwa. Penduduk terbanyak di Provinsi Banten ada di Kabupaten Tangerang, (3.185.944 jiwa). Sedangkan jumlah penduduk terkecil (326.324 jiwa) berada di Kota Cilegon. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2000-2003 adalah sebesar 3,48 %. Sex ratio penduduk di Banten pada tahun 2003 adalah 103.89 (data BPS Provinsi Banten). Seperti halnya dengan provinsi lain yang berada di Pulau Jawa, masalah yang dihadapi adalah kepadatan penduduk, di provinsi ini kepadatan penduduk mencapai 1.018 jiwa per km2 tersebar dalam 4 kabupaten, 2 kota, 124 kecamatan dan 1.481 desa. Jumlah rumah tangga dan penduduk menurut jenis kelamin di Banten tahun 2003 adalah sebagai berikut: Rumah tangga : 1.987.422 KK; Penduduk laki-laki : 4.563.563 jiwa; dan Penduduk perempuan : 4.392.666 jiwa. Dari angkatan kerja yang berjumlah 3.858.831 jiwa terdapat penduduk bekerja sebanyak 3.185.642

LAPORAN AKHIR



19/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

jiwa orang dan yang mencari pekerjaan sebanyak 673.189 jiwa sedangkan yang

2-10

bukan angkatan kerja berjumlah 3.148.367 orang. Berdasarkan data di stasiun OBS (Observation Station ) Badan Metereologi dan Geofisika Provinsi Banten, diketahui kondisi iklim Provinsi Banten sebagai berikut: suhu udara rata-rata maksimum

: 22,90C

suhu udara rata-rata minimum

: 31,2 0C

Curah hujan rata-rata

: 147,3 mm

Kelembaban udara rata-rata

: 82,2%

Kecepatan angin rata-rata

: 2,5 m/dt

Provinsi Banten berada di ujung barat Pulau Jawa, menghadap Laut Jawa dan Samudera Hindia sehingga sangat dipengaruhi oleh angin laut. Hal tersebut mengakibatkan hampir sepanjang tahun wilayah Banten mengalami udara lembab dan memiliki curah hujan yang cenderung lebih tinggi daripada provinsiprovinsi lain di Pulau Jawa. Di Wilayah Provinsi Banten terdapat 3 Wilayah Sungai, yaitu: WS CiujungCiliman, WS Ciliwung-Cisadane, dan WS Cisadea-Cikuningan. Dari ketiga WS tersebut yang paling besar wilayahnya di Provinsi Banten adalah WS CiujungCiliman yang sekaligus menjadi sumber daya air utama untuk Provinsi Banten. Pengelolaan sumber daya air di Banten dilakukan oleh Balai PSDA CiujungCiliman, yang dibentuk melalui Keputusan Mendagri No. 176 tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Balai PSDA sudah ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan-peraturan daerah Provinsi Banten. Balai PSDA CiujungCiliman adalah satu-satunya balai di Banten, berlokasi di Serang, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Serang, Lebak, Pendeglang, Tangerang dan Kota Cilegon. Pengelolaan sumber daya air di provinsi Banten juga dilakukan melalui Proyek Pengelolaan Sumber Air Dan Pengendalian Banjir (PSAPB) Ciujung-Ciliman

LAPORAN AKHIR



20/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengairan

2-11

Departemen Pekerjaan Umum Nomor : 19/KPTS/A/1994 tanggal 19 April 1994 Tentang Pembentukan Badan Pelaksana Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Ciujung-Ciliman. Program pengembangan dalam proyek ini dimaksudkan untuk memanfaatkan secara maksimal sumber daya air guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik penyediaan air untuk kebutuhan pertanian, air industri, air minum, pariwisata maupun pengendalian banjir dan lain sebagainya. Pada tahun 2002 dibentuk Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Ciujung-Ciliman sebagai pengganti Proyek PSAPB.

2.3

DKI JAKARTA

Kota Jakarta, kota paling padat di Indonesia, merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 7 m diatas permukaan laut, terletak pada 6 °12’ LS dan 106°48’ BT. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 1227 Tahun 1989, Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta yang berupa daratan seluas 661,52 km2 dan yang berupa lautan seluas 6.977,5 km2. Wilayah DKI memiliki sekitar 27 buah sungai dan ± 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. DKI Jakarta memiliki pantai di sebelah utara yang membentang dari barat sampai ke timur sepanjang ± 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 9 buah sungai dan 2 buah kanal. Sementara di sebelah selatan dan timur DKI Jakarta berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, sebelah barat dengan Provinsi Banten, sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Kota Jakarta secara umum beriklim panas dengan suhu udara maksimum berkisar 28,70C pada siang hari dan suhu udara minimum berkisar 26 0C pada malam hari. Sementara itu curah hujan mencapai 2.288,9 mm, tingkat kelembaban udara mencapai 76,4%, dan kecepatan angin rata-rata mencapai 3,5 m/det. Daerah di bagian selatan dan timur Jakarta terdapat rawa/situ dengan total luas mencapai 96,5 Ha. Kedua bagian wilayah ini cocok digunakan sebagai daerah

LAPORAN AKHIR



21/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

resapan air. Dengan iklimnya yang lebih sejuk bagian wilayah ini juga ideal

2-12

dikembangkan sebagai wilayah pemukiman penduduk. Keseluruhan sumber daya air dalam wilayah administrasi DKI Jakarta termasuk dalam wilayah kerja Balai PSDA Ciliwung-Cisadane (di bawah Provinsi Jawa Barat). Akan tetapi dalam memenuhi kebutuhan sumber daya air, terutama untuk air baku, DKI Jakarta lebih mengandalkan pada Kanal Tarum Barat yang menyediakan air baku dari sungai Citarum melalui Bendung Curug. Pada tahun 2003 jumlah penduduk DKI Jakarta, tercatat sebanyak 7,46 juta jiwa. Dengan luas wilayah hanya 661,5 km 2, kepadatan penduduknya mencapai 11,3 ribu jiwa per km2, sehingga menjadikan provinsi ini sebagai provinsi dengan wilayah terpadat penduduknya di Indonesia. Dari jumlah tersebut penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan, seperti yang tampak dari sex ratio yang lebih besar dari 100. Sedangkan status kewarganegaraanya terdiri dari WNI sebanyak 7,45 juta jiwa dan WNA sebanyak 4,71 ribu jiwa. Kepadatan penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2003 dapat dilihat pada Tabel 2.2. Kegiatan penduduk usia 15 tahun keatas dapat dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, yang masing-masing berjumlah 3,97 juta orang dan 2,59 juta orang. Selanjutnya dari angkatan kerja tersebut terdapat penduduk bekerja sebanyak 3,38 juta orang dan yang mencari pekerjaan sebanyak 589,7 ribu orang. Kebanyakan dari mereka yang bekerja berkecimpung di sektor perdagangan, jasa dan industri, masing-masing sebesar 36,85%, 22,74% dan 19,58%. Berdasarkan status pekerjaannya, sebagian besar (67,58 %) bekerja sebagai buruh. Selebihnya berstatus sebagai pengusaha (29,37 %) dan sebagai pekerja keluarga (3,05%).

Jumlah pencari kerja berdasarkan data Sakernas BPS DKI Jakarta tahun 2003 tercatat sebanyak 589,7 ribu orang. Sedangkan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja 342,2 ribu orang, dimana 319,7 ribu orang pencari kerja yang masih belum

LAPORAN AKHIR



22/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

ditempatkan, sedangkan pencari kerja yang berhasil ditempatkan sebanyak 14,6

2-13

ribu orang.

Tabel 2. 2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk DKI Jakarta 2003

No

Luas 2 (km )

Kotamadya

Penduduk

Kepadatan 2 Penduduk/(km )

1

Jakarta Selatan

145,73

1.701.555

11.676

2

Jakarta Timur

187,73

2.094.586

11.157

3

Jakarta Pusat

47,90

897.941

18.746

4

Jakarta Barat

126,15

1.567.571

12.426

5

Jakarta Utara

142,30

1.176.355

8.267

6

Kepulauan Seribu

11,71

18.923

1.616

661,52

7.456.931

11.272

TOTAL Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta

2.4

JAWA BARAT

Provinsi Jawa Barat mempunyai luas wilayah 34.597 km2, sekitar 1,83% dari luas Indonesia. Kawasan utara Jawa Barat merupakan daerah dataran rendah, sedangkan kawasan selatan berbukit-bukit dengan sedikit pantai, serta dataran tinggi bergunung-gunung ada di kawasan tengah. Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5 0 50’ - 70 50’ Lintang Selatan dan 1040 48’-1080 48’ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut: Sebelah utara

:

Laut Jawa dan DKI Jakarta.

Sebelah timur

:

Provinsi Jawa Tengah.

Sebelah selatan

:

Samudera Hindia.

Sebelah barat

:

Provinsi Banten.









Posisi geografis Jawa Barat tersebut sangat strategis sehingga memberikan keuntungan bagi Jawa Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Jawa Barat mempunyai iklim tropis dengan curah hujan rata-rata 156,4 mm,

LAPORAN AKHIR



23/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

dengan jumlah hari hujan rata-rata tiap bulannya sekitar 15 hari. Suhu udara

2-14

berkisar antara 18,80C sampai 29,20C dengan tingkat kelembaban udara ratarata sebesar 76%, serta tekanan udara rata-rata sebesar 922,3 mb. Selain itu, Jawa Barat memiliki lahan subur yang berasal dari endapan vulkanis serta banyak aliran sungai. Hal ini menyebabkan sebagian besar dari luas tanahnya

cocok digunakan untuk pertanian, sehingga Provinsi Jawa Barat

ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional. Sumber daya air di Provinsi Jawa Barat dibagi dalam 7 (tujuh) satuan wilayah sungai, yaitu: 1. WS Ciujung-Ciliman.

5. WS Cimanuk-Cisanggarung.

2. WS Cisadane-Ciliwung.

6. WS Citanduy.

3. WS Cisadea-Cikuningan.

7. WS Ciwulan.

4. WS Citarum. Wilayah-wilayah sungai tersebut dikelola oleh 5 Balai PSDA yang ada di Provinsi Jawa Barat Tabel 2.3 menggambarkan pembagian wilayah kerja yang dicakup oleh kelima Balai PSDA. Tabel 2. 3 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat

No.

Balai PSDA

Domisili

1.

Cimanuk-Cisanggarung

Cirebon

2.

Ciliwung-Cisadane

Bogor

3.

Cisadea-Cikuningan

Sukabumi

4.

Citarum

Bandung

5.

Citanduy-Ciwulan

Tasikmalaya

Wilayah Kerja Cirebon, Indramayu, Majalengka, Subang, Garut, Kuningan dan kota Cirebon. Bogor, DKI Jakarta, Bekasi dan Kota Depok. Cianjur, Sukabumi, Bandung dan Kota Sukabumi. Kota dan Kabupaten Bandung, Cianjur, Purwakarta, Subang, Bogor, Karawang, Indramayu, Kota dan Kabupaten Bekasi. Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Garut, Cianjur, dan sebagian Bandung.

Kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan sumber daya air, dituangkan dalam Perda No. 2 Tahun 2003 tentang RTRW Propinsi Jawa Barat 2010. Perda tersebut berisi kebijakan untuk meningkatkan fungsi dan kualitas

LAPORAN AKHIR



24/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

kawasan lindung di Jawa Barat, termasuk kawasan lindung di Kawasan Bodebek

2-15

dan Bopunjur. Kebijakan dijabarkan dalam beberapa program, yaitu: 1. Pengukuhan kawasan lindung agar tercapai target luasan kawasan lindung hutan dan non hutan untuk seluruh Jawa Barat sebesar 45%; 2. Rehabilitasi lahan konservasi termasuk rehabilitasi lahan-lahan kritis; 3. Pengawasan, pengamanan, dan pengaturan pemanfaatan sumber daya, serta; 4. Pengembangan

partisipasi

masyarakat

dalam

pengelolaan

Kawasan

Lindung. Secara administratif Provinsi Jawa Barat terdiri dari 16 Kabupaten, 9 Kota, 561 kecamatan, 1.794 kelurahan dan 3.978 desa. Jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2003 mencapai 37,98 juta orang. Wilayah kabupaten dengan penduduk terbanyak di Jawa Barat ada pada Kabupaten Bandung, (4,5 juta orang) dan Kabupaten Bogor (3,7 juta orang). Sedangkan yang jumlah penduduknya terkecil adalah Kota Sukabumi (26 ribu orang). Dengan jumlah penduduk tersebut kepadatan penduduk Jawa Barat mencapai 1.324,48 orang per km2. Kota Bandung merupakan kota terpadat , yaitu sebesar 13.270,23 orang per km2, sedangkan yang terendah Kabupaten Cianjur hanya sebesar 685,53 orang per km2. Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Hal lain dapat pula mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah. Pada tahun 2003 sektor pertanian tetap merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu 34,87% kemudian diikuti oleh perdagangan 22,57% dan industri 16,96%.

LAPORAN AKHIR



25/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

2-16 2.5

JAWA TENGAH

Posisi provinsi Jawa Tengah sebagai diapit oleh dua Provinsi besar lainnya, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara geografis Provinsi Jawa Tengah terletak antara 50 40’ dan 80 30’ LS dan antara 1080 30’ dan 1110 30’ BT (termasuk kepulauan Karimunjawa). Jarak terjauh dari batas barat ke timur adalah 263 km dan dari batas utara ke selatan 226 km (tidak termasuk kepulauan Karimunjawa). Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 3,25 juta hektar, sekitar 25,04% dari luas Pulau Jawa atau sekitar 1,70% dari luas Indonesia. Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Menurut stasiun klimatologi kelas I Semarang, suhu udara rata-rata di Jawa Tengah tahun 2002 berkisar antara 17 0C sampai dengan 290C. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 77% sampai dengan 88%. Curah hujan tertinggi tercatat di SMPK (Stasiun Meteorologi Pertanian Khusus) Bojongsari Purwokerto sebesar 2.837 mm dan hari hujan terbanyak tercatat di Stasiun Metereologi Cilacap sebesar 203 hari. Jaringan pos pengamatan hidrologi di wilayah Provinsi Jawa Tengah telah dikembangkan sejak tahun 1976 yang tersebar di seluruh daerah aliran sungai. Sampai saat ini pos pengamat hidrologi yang telah ada meliputi: a. Pos pengamat curah hujan sebanyak 964 buah. b. Pos pengamat tinggi muka air (AWLR) sebanyak 176 buah. c. Pos klimatologi sebanyak 72 buah. Pos pengamat hidrologi tersebut dibangun oleh Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah maupun departemen lain. Untuk mendapatkan data yang lebih baik dari waktu ke waktu, maka pada tahun anggaran 1999/2000 telah dimulai pelaksanaan rasionalisasi Pos Hidrologi di WS Pemali-Comal, JratunSeluna, Bengawan Solo dan Serayu.

LAPORAN AKHIR



26/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

2-17

Sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah dibagi dalam 7 (tujuh) satuan wilayah sungai, yaitu: 1. WS Cimanuk.

5. WS Serayu.

2. WS Pemali-Comal.

6. WS Progo-Opak-Oyo.

3. WS Jratun-Seluna.

7. WS Bengawan Solo.

4. WS Citanduy.

Wilayah-wilayah sungai tersebut dikelola oleh 6 Balai PSDA yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan pembagian wilayah kerja sebagaimana tercantum pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2. 4 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Tengah

No.

Balai PSDA

Domisili

Wilayah Kerja

1.

Jragung-Tuntang

Semarang

Kota dan Kabupaten Semarang, sebagian Kabupaten Kendal, sebagian Kabupaten Temanggung, sebagian Kabupaten Grobogan, sebagian Kabupaten Demak dan Kota Salatiga.

2.

Pemali-Comal

Tegal

Kota dan Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, sebagian Kabupaten Batang dan Pemalang.

3.

Serang-Lusi Juwana

Kudus

Kabupaten Kudus, sebagian Kabupaten Boyolali, sebagian Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, sebagian Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, sebagian Kabupaten Pati dan sebagian Kabupaten Blora.

4.

Bengawan Solo

Solo

meliputi Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, sebagian Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, sebagian Kabupaten Rembang, dan sebagian Kabupaten Blora.

5.

Progo-BogowontoLukulo

Kutoarjo

Kabupaten Purworejo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, sebagian

LAPORAN AKHIR



27/193

5/11/2018



No.

Balai PSDA

Domisili

SDA DI PULAU JAWA

2-18

Wilayah Kerja Kabupaten Temanggung, sebagian Kabupaten Wonosobo dan sebagian Kabupaten Kebumen.

6.

Serayu-Citanduy

Purwokerto

Kabupaten Banyumas, sebagian Kabupaten Wonosobo, sebagian Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap

Berdasarkan Data BPS, jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2002 tercatat sebesar 31,69 juta jiwa atau sekitar 15% dari jumlah penduduk Indonesia. Ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak di samping Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada tahun 2003, jumlah penduduk Jawa Tengah diperkirakan meningkat mejadi sebanyak 32,42 juta jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk lakilaki. Hal ini ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio jumlah pendududuk lakilaki terhadap jumlah penduduk perempuan), sebesar 99%. Penduduk Jawa Tengah belum menyebar secara merata di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Umumnya, penduduk banyak yang bermukim di daerah perkotaan. Rata-rata kepadatan penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 974 jiwa setiap kilometer persegi. Wilayah terpadat adalah kota Surakarta dengan tingkat kepadatan sekitar 11 ribu orang setiap kilometer persegi. Tenaga kerja yang terampil, merupakan potensi sumberdaya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh terhadap pertumbuhan angkatan kerja. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), angkatan kerja di Jawa Tengah tahun 2002 mencapai 15,74 juta orang atau naik sebesar 0,58% dibanding tahun sebelumnya. Dengan angka ini, tingkat partisipasi angkatan

LAPORAN AKHIR



28/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

kerja penduduk di Jawa Tengah tercatat sebesar 60,60%. Sedangkan angka

2-19

pengganguran terbuka di Jawa Tengah relatif kecil, yaitu sebesar 6,52%. Sebanyak 67% angkatan kerja adalah berpendidikan tidak/belum tamat Sekolah Dasar. Ditinjau menurut status pekerjaan utamanya, sebagian besar angkatan kerja bekerja sebagai buruh/karyawan, yakni 30,07%. Sedangkan yang berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga dan buruh tetap/tidak tetap tercatat sebesar 23,90%, berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain sebesar 18,56%, pekerja bebas pertanian dan non pertanian sebesar 10,31% dan pekerja tak dibayar 17,15%.

Sektor pertanian memiliki porsi 42% pekerja dan merupakan sektor terbanyak yang menyerap tenaga kerja. Sektor lain yang cukup banyak menyerap pekerja adalah sektor perdagangan dan sektor industri, masing-masing tercatat sebesar 19,35% dan 17,36%.

2.6

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari enam provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di Pulau Jawa bagian tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi Samudra Hindia, sedangkan dibagian timur laut, tenggara barat dan barat laut dibatasi oleh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi : a. Kabupaten Klaten

:

di sebelah timur laut.

b. Kabupaten Wonogiri

:

di sebelah tenggara.

c. Kabupaten Purworejo

:

di sebelah barat.

d. Kabupaten Magelang

:

di sebelah barat laut.

Secara geografis posisi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 70 33’ - 80 12’ LS dan 1100 00’ – 1100 50’ BT. Berdasarkan satuan fisiografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari:

LAPORAN AKHIR



29/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

2-20

1. Pegunungan Selatan. Luas

: ±1.656,25 km2.

Ketinggian

: 150-700 m.

2. Gunung Berapi Merapi. Luas : ± 582,81 km2. Ketinggian

: 80-2.911 m.

3. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo. Luas

: ± 215,62 km2.

Ketinggian

: 0-80 m.

4. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan. Luas

: ± 706,25 km2.

Ketinggian

: 0-572 m.

DIY tercatat memiliki luas 3.185,80 km2 atau 0.17% dari luas Indonesia (1.8790.754 km2), merupakan provinsi terkecil di Indonesia setelah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari: a. Kabupaten Kulon Progo

: dengan luas

586,27

km2

(18,40%)

b. Kabupaten Bantul

: dengan luas

506,85

km 2

(15,91%)

c. Kabupaten Gunung Kidul : dengan luas

1.485,36

km2

(46,63%)

d. Kabupaten Sleman

: dengan luas

574,82

km2

(18,04%)

e. Kota Yogyakarta

: dengan luas

32,50

km2

(1,02%)

Berdasarkan informasi dan BPN, dari 3.185,80 km 2 luas D.I Yogyakarta, 35,94% merupakan jenis tanah Lithosol, 27,42% jenis tanah Regosol, 11,94% jenis tanah Lathosol, 10,45% jenis tanah Grumusol, 10,27% jenis tanah Mediteran, 2,24% jenis tanah Alluvial, dan 1,74% adalah jenis tanah Rensina. Sebagian besar wilayah D.I Yogyakarta terletak pada ketinggian antara 100 499 m dari permukaan laut. Daerah Istimewa Yogyakarta beriklim tropis dengan curah hujan berkisar antara 7 - 380 mm yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Menurut catatan Stasiun Metereologi Bandara Adisucipto, suhu udara rata-rata di Yogyakarta tahun 2003 adalah 26,34 0C, lebih rendah dibandingkan rata-rata suhu udara pada tahun 2002 sebesar 27,64 0C, dengan

LAPORAN AKHIR



30/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

suhu maksimum 34,600C dan suhu minimum 18 0C. Kelembaban udara berkisar

2-21

antara 34-95%, tekanan udara berkisar antara 1.005,9-1.015,7 mb, dengan arah angin antara 195-205 derajat, dan kecepatan angin antara 0,1 knot sampai dengan 20 knot. Sungai besar yang menjadi potensi sumber daya air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 3 buah, yaitu: 1. Sungai Progo 2. Sungai Opak-Oyo 3. Sungai Serang Sungai-sungai tersebut dikelola oleh 2 Balai PSDA yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2. 5 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air di DI Yogyakarta

No.

Balai PSDA

Domisili

Wilayah Kerja

1.

Progo-Opak-Oyo

Yogyakarta

Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul

2.

Sermo

Yogyakarta

Kabupaten Kulon Progo.

Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat 3.207.385 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk perempuan sebesar 50,26% dan persentase jumlah penduduk laki-laki sebesar 49,74%. Sedangkan menurut daerah pemukiman, persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan mencapai 57,52% dan penduduk yang tinggal di daerah pedesaan mencapai 42,48%. Pertumbuhan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2003 adalah 1,61%, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Kabupaten Bantul, Gunung Kidul dan Sleman terlihat memiliki angka pertumbuhan di atas angka rata-rata provinsi, yakni masing-masing sebesar 2,48%, 1,82% dan 1,79%.

LAPORAN AKHIR



31/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

Dengan luas wilayah sekitar 3.185,80 km 2, kepadatan penduduk di Daerah

2-22

Istimewa Yogyakarta sekitar 1.007 jiwa per km2. Kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yakni 12.029 jiwa per km2, sedangkan wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya terendah adalah Kabupaten Gunung Kidul yang dihuni rata-rata 462 jiwa per km 2. Gambaran tenaga kerja di sektor swasta berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah sebagai berikut. Jumlah pendaftar pencari kerja pada tahun 2003 sebanyak 94.881 orang, menurun sekitar 11,26 % dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 106.923 orang. Mereka terdiri dari 52,17% laki-laki dan 47,83% perempuan. Dari jumlah tersebut 58,42% berpendidikan setingkat SLTA, 34,95% setingkat Diploma, Sarjana Muda dan Sarjana, serta 5,46% adalah SLTP dan sisanya 1,17% berpendidikan SD. Persentase angkatan kerja penduduk DIY adalah 63,84%, terdiri dari 58,63% sudah bekerja dan sebesar 5,21% sedang mencari pekerjaan. Sisanya sebesar 36,16% merupakan bukan angkatan kerja, teriri dari mereka yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya dengan proporsi masing-masing sebesar 20,20%; 11,27%; dan 4,69%. Berdasarkan lapangan usaha utama, jumlah penduduk yang pekerjaannya bergerak pada sektor pertanian memiliki persentase 37,44%, pada sektor perdagangan sebesar 19,75%, pada sektor jasa sebesar 17,15%, pada sektor industri sebesar 12,18% dan sisanya sebesar 13,48% bekerja di sektor-sektor lainnya.

2.7

JAWA TIMUR

Secara geografis Provinsi Jawa Timur terletak pada posisi 111 0 0’ BT hingga 1140 4’ BT dan 70 12’ LS hingga 80 48’ LS. Batas-batas daerah pada provinsi ini adalah sebagai berikut: a. Utara

:

berbatasan dengan Laut Jawa.

b. Timur

:

berbatasan dengan Selat Bali.

c. Selatan

:

berbatasan dengan Samudera Indonesia

d. Barat

:

berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah

LAPORAN AKHIR



32/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

Secara umum, wilayah Jawa Timur dapat dibagi dalam 2 bagian besar, yaitu

2-23

Jawa Timur Daratan dan Kepulauan Madura. Luas wilayah Jawa Timur Daratan hampir mencakup 90% dari luas Provinsi Jawa Timur, sedangkan luas Kepulauan Madura hanya sekitar 10%. Wilayah provinsi Jawa Timur yang luasnya 46.428,57 km2 secara administrasi terbagi ke dalam 29 Kabupaten dan 9 Kota. Suhu udara tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2003 terjadi pada bulan November (35,60C) dan terendah pada bulan Juli (18,1 0C), dengan kelembaban berkisar antara 32% sampai 98%. Mendung paling banyak terjadi di bulan Februari dan Desember, dengan rata-rata lama penyinaran matahari 52% dan 41,6%. Sedangkan curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Januari sampai dengan April. Provinsi Jawa Timur memiliki 11 (sebelas) gunung berapi yang aktif, disamping sungai yang cukup besar, dengan anak-anaknya sebanyak 36 sungai. Sungai besar di Jawa Timur antara lain Kali Brantas yang panjangnya 98 km dan Bengawan Solo dengan panjang 273 km. Sumber daya air di Provinsi Jawa Timur terbagi dalam 4 (empat) satuan wilayah sungai, yaitu: 1. WS Bengawan Solo. 2. WS Brantas. 3. WS Pekalen-Sampean. 4. WS Madura. Wilayah-wilayah sungai tersebut dikelola oleh 9 Balai PSDA yang ada di Provinsi Jawa Timur sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.6 berikut ini.

LAPORAN AKHIR



33/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

2-24

Tabel 2. 6 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Timur

No.

Balai PSDA

Domisili

Wilayah Kerja

1.

Bango-Gedangan

Malang

Kabupaten Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kota Malang, Kota Batu dan Kota Blitar.

2.

Puncu-Selodono

Kediri

Kabupaten Kediri, Nganjuk, Jombang dan Kota Kediri.

3.

BuntungPaketingan

Lamongan

Kabupaten Lamongan, Mojokerto, Sidoarjo, sebagian Pasuruan, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya.

4.

Madiun

Madiun

Kabupaten Madiun, Pacitan, Ponorogo, Magetan, Ngawi dan Kota Madiun.

5.

Bengawan Hilir

Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik.

6.

Sampean Baru

Bondowoso

Kabupaten Bondowoso, Banyuwangi dan Situbondo.

7.

Bondoyudo-Mayang

Lumajang

Kabupaten Lumajang, Jember dan sebagian Malang.

8.

Gembong-Pekalen

Pasuruan

Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, sebagian Malang, Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo

9.

Madura

Pamekasan

Sampang, Pamekasan, Sumenep dan Bangkalan.

Solo

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur tahun 2003 sebesar 36,206 juta jiwa dengan pertumbuhan sebesar 1,07% per tahun. Kota Surabaya mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 2,66 juta jiwa, diikuti Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk sebesar 2,33 juta jiwa dan Kabupaten Jember dengan jumlah penduduk sebesar 2.23 juta jiwa. Kepadatan penduduk Jawa Timur tahun 2003 adalah 780 sebesar jiwa per km2. Kepadatan penduduk di kota, umumnya lebih tinggi dibanding dengan kepadatan penduduk di kabupaten. Kota Surabaya mempunyai kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 8.152 jiwa per km2.

LAPORAN AKHIR



34/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

2-25

Jumlah pencari kerja pada tahun 2003 sebesar 379.435 orang, meningkat 16,32% dibanding tahun 2002. Tenaga kerja yang sudah ditempatkan sebanyak 40.621 orang, sedangkan rasio pencari kerja dengan lowongan pekerjaan adalah 0,16 persen.

2.8

IDENTIFIKASI MASALAH BANJIR

Banjir di Pulau Jawa sebagian besar terjadi di wilayah pantai utara dan pantai selatan, wilayah cekungan, serta kota-kota besar. Pada tahun 2002, terjadi 72 kejadian banjir yang menggenangi sekitar 81,9 ribu hektar wilayah permukiman dan pertanian. Jumlah ini meningkat menjadi 104 kejadian pada tahun 2003 yang menggenangi sekitar 91,1 ribu hektar 1. Sebaran wilayah rawan banjir di Pulau Jawa dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2. 3

Lokasi rawan banjir di pulau jawa.

Sistem pengendalian bahaya banjir melalui pendekatan infrastruktur telah berlangsung lama. Pendekatan infrastruktur untuk mengatasi banjir di sepanjang pantai utara dan pantai selatan Jawa Tengah telah diupayakan melalui proyekproyek besar berbantuan luar negeri, antara lain North Java Flood Control

1

Laporan kejadian banjir dan tanah longsor musim hujan 2001/2002 dan 2002/2003, Departemen Permukiman dan Prasarana

Wilayah

LAPORAN AKHIR



35/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

Project dan South Java Flood Control Project . Upaya pengendalian banjir juga

2-26

dilakukan di Bandung Selatan melalui proyek Upper Citarum Flood Control Project . Untuk pengendalian banjir wilayah Jakarta diupayakan melalui Ciliwung Cisadane River Flood Control Project dan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) yang saat ini sedang berlangsung. Selain itu, untuk mengatasi banjir di wilayah perkotaan lainnya, khususnya kota-kota besar di Pulau Jawa, diupayakan melalui proyek-proyek pengembangan perkotaan antara lain Bandung Urban Development Project (BUDP) dan Surabaya Urban Development Project (SUDP). Namun demikian, laju pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang membutuhkan biaya besar tersebut tidak mampu mengatasi peningkatan magnitude dan frekuensi banjir. Faktor penyebab terjadinya banjir di Pulau Jawa berbeda-beda untuk setiap wilayah, sehingga upaya pengendalian bersifat spesifik sesuai karakteristik wilayah yang bersangkutan. Beberapa penyebab utama terjadinya banjir antara lain adalah: a) Pendangkalan/Agradasi Dasar Sungai (Sedimentasi) Hampir semua sungai di Jawa membawa sedimen dalam jumlah besar dari hulu dan mengikis lahan di sepanjang daerah aliran sampai ke muara. Di daerah muara, kemiringan dasar sungai menjadi relatif datar akibat sedimentasi tersebut sehingga kapasitas tampungan sungai menjadi berkurang. Di lain pihak, penambangan pasir terjadi di sungai-sangat besar sehingga pada beberapa tempat mengalami degradasi dasar sungai.

b) Meluapnya Aliran Sungai melalui Tanggul Akibat debit yang besar pada musim hujan yang tidak dapat ditampung oleh badan-badan air di daerah pantai/muara, terjadi luapan air sungai dari tanggul. Meluapnya aliran sungai ini mengakibatkan daerah-daerah yang relatif datar dan lahan-lahan pertanian di sekitarnya menjadi tergenang. Tanggul-tanggul sungai di hulu dapat mengurangi banjir yang terjadi di daerah hulu, tetapi justru menyebabkan bertambah luasnya area yang terkena banjir di daerah hilir.

LAPORAN AKHIR



36/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

2-27

c) Kondisi Saluran Drainase yang Kurang Baik Saluran drainase tidak berfungsi dengan baik karena pintu-pintu air tidak beroperasi sebagaimana mestinya, kapasitas tampungan semakin berkurang, dan lahan-lahan produksi di dataran rendah, sehingga laju pengaliran air melalui saluran drainase menurun.

d) Efek Backwater Efek backwater terjadi di bagian hulu karena perubahan arus di hilir yang menyebabkan muka air di hulu meningkat, sehingga terjadi banjir di bagian hulu. Hal ini disebabkan oleh penyempitan badan sungai, terbendungnya alur sungai, dan penyempitan pada jembatan dan bangunan-bangunan struktur lainnya. Backwater juga terjadi pada pertemuan antara anak sungai dan sungai utamanya.

e) Kurang Berfungsinya Pintu Pengendali Banjir pada Sungai Pintu air tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena tertutup oleh tanaman atau endapan pasir. Hal ini terutama terjadi pada pintu air otomatis. Karena bangunan beroperasi secara otomatis, seringkali pengamatan/pemeliharaan di lapangan jarang dilakukan.

2.9

IDENTIFIKASI MASALAH KEKERINGAN

Masalah kekeringan dapat diidentifikasi dengan analsisi kondisi neraca air. Via analisis kondisi neraca air, ada 4 klasifikasi: Normal (N), Defisit Rendah (DR), Defisit Sedang (DS), dan Defisit Tinggi (DT). Analisis neraca air pada kabupaten/kota di luar wilayah Jabodetabek dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan ketersediaan air dengan kebutuhan air pada tiap-tiap bulan di masing-masing kabupaten/kota. Neraca air tergolong normal apabila tidak terjadi defisit sepanjang tahun, sedangkan jika jumlah bulan defisit mencapai 3 bulan diklasifikasi sebagai defisit rendah, empat hingga enam bulan diklasifikasi defisit sedang, dan lebih dari enam bulan diklasifikasi defisit tinggi.

LAPORAN AKHIR



37/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

Khusus untuk wilayah Jabotabek analisis dilakukan dengan perhitungan

2-28

besarnya jumlah defisit air pada bulan paling kering, sesuai hasil Jabotabek Water Resources Management Study (1994). Metode ini digunakan karena ketersediaan air pada wilayah ini relatif konstan sepanjang tahun karena pasokan dari sistem yang ada. Kondisi normal menunjukkan bahwa tidak terjadi defisit sepanjang tahun, sedangkan jika jumlah defisit mencapai 0,5 meter kubik perdetik diklasifikasi sebagai defisit rendah, defisit lebih dari 0,5 hingga 1 meter kubik perdetik diklasifikasi defisit sedang, dan lebih dari 1 meter kubik perdetik diklasifikasi defisit tinggi. Perubahan persentase jumlah kabupaten di luar wilayah Jabotabek yang mengalami defisit air dari tahun 2003 hingga 2025 dapat dilihat pada Gambar 2.4. 45

40

) % ( a t o K / n e t a p u b a K h a l m u J e s a t n e s r e P

35

30

25

20

15

10

5

2003 NORMA L

2005

2010

DEFISIT RENDA H

2015 DEFISIT SEDA NG

2020

2025 DEFISIT TINGGI

Gambar 2. 4 Perubahan persentase kabupaten defisit air.

Hasil analisis neraca air menunjukkan bahwa, pada tahun 2003 sebagian besar (sekitar 77 persen) wilayah kabupaten di luar Jabodetabek telah memiliki satu hingga delapan bulan defisit air dalam setahun. Dari wilayah yang mengalami defisit tersebut, terdapat 38 kabupaten/kota atau sekitar 35 persen telah

LAPORAN AKHIR



38/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

mengalami defisit tinggi. Pada tahun 2025 jumlah kabupaten defisit air meningkat

2-29

hingga mencapai sekitar 78,4 persen dengan defisit berkisar mulai dari satu hingga dua belas bulan, atau defisit sepanjang tahun. Untuk wilayah Jabotabek, ditemukan bahwa sekitar 50 persen kabupaten/kota mengalami defisit air pada tahun 2003, dan diperkirakan meningkat menjadi 100 persen pada 2025. Hasil analisis dan proyeksi neraca air kabupaten/kota JawaMadura yang mengalami defisit dapat dilihat pada Gambar 2.4. Di antara kabupaten/kota yang mengalami defisit air tersebut, bahkan sejak tahun 2003 sekitar 12 kabupaten/kota telah mengalami defisit penyediaan air minum. Jumlah ini diperkirakan semakin meningkat hingga mencapai sekitar 19 kabupaten/kota pada tahun 2025 apabila tidak dilakukan intervensi infrastruktur. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian secara khusus dan perlu dilakukan upaya penanganan segera dalam jangka pendek. Jika tidak dilakukan intervensi infrastruktur maka kondisi neraca air akan mengalami defisit yang semakin tinggi pada tahun-tahun berikutnya. Beberapa kabupaten/kota pada tahun 2010 diperkirakan akan mengalami defisit yang semakin membesar, antara lain Kabupaten Ngawi di WS Bengawan Solo dan Kota Surabaya di WS Brantas. Pada tahun-tahun berikutnya, defisit air di wilayah tersebut cenderung semakin tinggi, dan kabupaten/kota yang mengalami defisit akan semakin meluas sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.5 pada tahuntahun 2015, 2020, dan 2025. Dari proyeksi neraca air kabupaten/kota di Pulau Jawa di atas, defisit air tinggi akan terjadi pada tahun 2005 di beberapa kabupaten/kota di wilayah sungai Cimanuk-Cisanggarung, Pemali-Comal, Progo-Opak-Oyo, Bengawan Solo, Brantas hilir, dan Madura. Di samping itu, defisit tinggi juga terjadi pada kota besar

seperti

Bandung,

Semarang,

dan

Yogyakarta.

Sementara

itu,

kabupaten/kota di wilayah-wilayah sungai Cisadea-Cikuningan, CitanduyCiwulan, Citarum, Serayu bagian hulu, Jratun Seluna bagian hulu, Brantas, dan sebagian Pekalen-Sampean belum mengalami defisit air.

LAPORAN AKHIR



39/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

Wilayah analisis neraca air untuk daerah Jabodetabek dan sekitarnya meliputi

2-30

DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi serta Serang, Karawang, dan Purwakarta2. DKI Jakarta sebagai ibukota negara memerlukan daya dukung sumber daya air untuk menunjang segala kegiatan di wilayah tersebut. Pasokan air baku utama ke DKI Jakarta bersumber dari Sungai Citarum yang dialirkan dari Waduk Jatiluhur, meskipun sungai utama yang melalui wilayah ini adalah Sungai Ciliwung. Alternatif tambahan pasokan untuk DKI Jakarta adalah sungai-sungai yang berada di barat dan selatan wilayah ini, seperti Sungai Cisadane, Sungai Cidurian, dan Sungai Ciujung. Sungai-sungai ini merupakan sumber air permukaan utama untuk daerah pertanian dan industri di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Dengan demikian, potensi konflik pemanfaatan air antarwilayah dan antarpengguna akan semakin meningkat. Hal ini diperparah dengan semakin langkanya air bersih sebagai akibat meningkatnya pencemaran air di sungai-sungai besar tersebut.

2

Serang, Karawang, dan Purwakarta dikelompokkan dalam satuan wilayah analisis, sejalan dengan rencana pengembangan inter basin management dengan menambahkan WS Ciujung-Ciliman dan WS Citarum menjadi satuan wilayah analisis WS Ciliwung-Cisadane.

LAPORAN AKHIR



40/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

2-31

2005

2010

2015

Legenda :

2020

Legenda :

2025

Legenda :

Legenda : Batas Propinsi Jumlah Bulan Defisit tahun 2025 0 bulan 1 - 2 bulan 3 - 4 bulan 5 - 6 bulan 7 - 8 bulan 9 - 10 bulan 11 - 12 bulan Batas Kabupaten

Sumber : Hasil Analisis

Gambar 2. 5 Proyeksi Neraca Air Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Madura.

LAPORAN AKHIR



41/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

2-32 Di wilayah Jabodetabek bagian utara terutama di DKI Jakarta, telah terjadi eksploitasi air tanah secara berlebihan. Sebagai ilustrasi, saat ini diperkirakan sekitar 65% kebutuhan domestik untuk wilayah DKI Jakarta masih bertumpu kepada sumber air tanah. Hal ini menyebabkan penurunan muka air tanah pada tingkat yang semakin kritis. Oleh sebab itu, pasokan air permukaaan menjadi semakin penting untuk menggantikan penggunaan air tanah yang berlebihan tersebut. Sementara itu, sumber utama pasokan air untuk Kota Bogor, Depok dan Kabupaten Bogor berasal dari Sungai Ciliwung-Cisadane. Pada tahun 2003 3

terjadi defisit sebesar 2,0 m /det. Defisit ini semakin membesar di masa yang akan datang, jika tidak dilakukan upaya intervensi infrastruktur dengan membangun waduk-waduk sumber air baku yang baru. Defisit tersebut diperkirakan mencapai 15,0 m3/det di tahun 2025. Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang dengan sumber utama Sungai Cisadane mengalami kondisi yang hampir sama. Pada tahun 2003 defisit air telah mencapai 3,9 m3/det dan diperkirakan tahun 2025 mencapai 17,3 m3/det apabila tidak dilakukan upaya intervensi infrastruktur. Terjadinya erosi akibat kerusakan catchment area menyebabkan terjadinya peningkatan beban sedimen di dalam sistem sungai dan menghasilkan perubahan pada kondisi hidro-morfologi (pengendapan sedimen pada waduk, danau, dan saluran-saluran yang berakibat pada naiknya permukaan dasar sungai, terutama pada bagian hilir). Erosi yang berlangsung cepat akan memacu perubahan unsur hidrologi sungai, yaitu meningkatnya aliran permukaan dan menurunnya aliran dasar (base flow ). Oleh karena itu, daerah-daerah kritis dengan tingkat erosi yang tinggi perlu segera ditangani, terutama pada lahanlahan kritis di bagian hulu daerah aliran sungai.

LAPORAN AKHIR



42/193

5/11/2018


BAB 3 KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUKU 1 STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA

BAB 3

SDA DI PULAU JAWA

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER

3-1

DAYA AIR DI PULAU JAWA

3.1

RUMUSAN KEBIJAKAN PRAKARSA STRATEGIS

Dari hasil analisis, secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan air untuk rumah tangga, perkotaan, industri, dan pertanian mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil analisis secara lengkap disajikan pada Buku 2 Identifikasi Masalah Pengelolaan Sumber Daya Air di Pulau Jawa . Pertambahan penduduk

dan aktifitas perekonomian di satu sisi berdampak pada peningkatan kebutuhan air, namun disisi lain juga berdampak pada perubahan tata guna lahan yang mengakibatkan perubahan perilaku hidrologis. Adanya perubahan perilaku hidrologis tersebut menyebabkan perubahan pola ketersediaan air. Kondisi ini semakin diperparah oleh menurunnya daya dukung lingkungan akibat kerusakan catchment area. Hal tersebut juga meningkatkan potensi banjir yang akan mengancam keberlanjutan infrastruktur di Pulau Jawa yang dibangun dengan investasi yang sangat besar. Pada tahun 2003, sekitar 77 persen kabupaten/kota di Pulau Jawa mengalami defisit air dan diperkirakan meningkat menjadi 78,4 persen pada tahun 2025. Disamping itu jumlah bulan defisit maksimal juga meningkat dari 8 bulan menjadi 12 bulan pada tahun 2025 (defisit sepanjang tahun). Khusus wilayah Jabotabek yang pasokan airnya relatif terjamin, pada tahun 2003 sekitar 50 persen kabupaten/kota mengalami defisit air dan diperkirakan meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2025. Diantara kabupaten/kota yang mengalami defisit air tersebut, bahkan sejak tahun 2003 terdapat 12 kabupaten/kota telah mengalami defisit penyediaan air minum. Jumlah ini diperkirakan semakin meningkat hingga mencapai 19 kabupaten/kota pada tahun 2025 apabila tidak dilakukan intervensi infrastruktur. Wilayah sungai di Pulau Jawa sebagian besar mengalami permasalahan yang sama yaitu: (1) Kerusakan catchment area sehingga mengancam keberlanjutan daya dukung sumber daya air; (2) Penurunan kinerja infrastruktur sumber daya

LAPORAN AKHIR



43/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

air; (3) Eksploitasi air tanah yang berlebihan mengakibatkan penurunan muka air

3-2

tanah, land subsidence, dan intrusi air laut; (4) Kualitas air yang rendah karena daya

dukung

sungai

lebih

rendah

dibanding

beban

pencemaran;

(5)

Kecenderungan bahwa sungai dan badan air lainnya sebagai tempat pembuangan limbah cair yang tidak terolah dan sampah menjadikan air permukaan yang terbatas tidak layak dipergunakan untuk air minum; sehingga mengurangi secara signifikan ketersediaan air untuk kebutuhan air minum, (6) Banjir akibat perubahan tata lingkungan, penurunan kapasitas pengaliran sungai, dan

penurunan

kinerja

prasarana

pengendali banjir; (7)

Meningkatnya

kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan air; (8) Kekeringan/defisit air di musim kemarau; (9) Rendahnya kualitas pengelolaan hidrologi; (10) Belum semua wilayah sungai memiliki masterplan atau perlu diperbaharui; (11) Masih lemahnya pengelolaan database sumber daya air; (12) Lemahnya koordinasi, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, keperluan adanya institusi untuk menjawab permasalahan yang berkembang; dan (13) Meningkatnya potensi konflik pemanfaatan air. Dengan adanya defisit air di sebagian besar kabupaten/kota dan bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan air minum, maka perlu dilakukan prakarsa strategis terkait dengan: (i) Penanganan kabupaten/kota yang telah mengalami krisis penyediaan air minum melalui intervensi infrastruktur dan kegiatan terkait; dan (ii) Penyesuaian kembali alokasi air antar jenis kebutuhan atau realokasi air, khususnya untuk irigasi di Pulau Jawa. Prakarsa strategis ini membutuhkan kajian mendalam dan spesifik lokasi untuk menemukan sumber-sumber penyediaan air baru maupun mengoptimalkan penggunaan sumber air yang ada bagi kabupaten/kota yang defisit air tinggi, baik melalui demand management maupun supply management serta peluang dilaksanakannya inter basin transfer. Dengan kondisi defisit seperti ini maka diperlukan juga kajian mendalam tentang kemungkinan dilaksanakannya perubahan dan penyesuaian alokasi antar kebutuhan atau realokasi, terutama realokasi atau perubahan alokasi untuk pemenuhan kebutuhan irigasi.

LAPORAN AKHIR



44/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

Konsekuensi logis perubahan alokasi tersebut adalah berkurangnya pasokan air

3-3

untuk pemenuhan irigasi sehingga tanpa adanya perubahan teknologi maka akan mengurangi luas areal layanan (command area) dan produktifitas tanaman. Perubahan atau inovasi teknologi yang diharapkan adalah ditemukannya varietas padi unggul yang hanya memerlukan lebih sedikit air, berumur lebih pendek, produktivitas lebih tinggi serta tetap mempunyai rasa yang enak. Disamping itu diperlukan diperlukan cara olah tanah dan tata tanam yang lebih hemat air. Dengan adanya penghematan air untuk irigasi (sebagai pengguna air yang terbesar) maka kelebihan air tersebut dapat direalokasikan untuk memenuhi kebutuhan lain misalnya untuk air minum dan air perkotaan yang permitaannya semakin meningkat. Untuk itu diperlukan strategi kebijakan baru dalam pengembangan irigasi di Pulau Jawa yang mempertimbangkan fenomena defisit air dan kebutuhan bahan pangan serta infrastruktur irigasi yang telah dibangun.

3.2

KEBUTUHAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR YANG TERPADU.

Permasalahan-permasalahan yang menimpa sumber daya air dan lingkungan pendukungnya seperti diatas disebabkan oleh penanganan yang terfragmentasi baik dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya. Dalam hal ini masingmasing sektor berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan akibatnya terhadap sektor yang lain. Untuk itu diperlukan pendekatan terpadu yang memperhatikan keseimbangan antara pendayagunaan dan konservasi, antara hulu dengan hilir, antar wilayah, serta antarsektor.

Diperlukan komunikasi dan dialog antar

berbagai tingkat pengambilan keputusan, dari pengguna air ke pengelola air tingkat setempat/lokal ke struktur pengambilan keputusan tingkat wilayah sungai dan tingkat nasional. Prinsip dan proses ”Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air” (Integrated Water Resources Management ) yang mencakup aspek kebijakan dan peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan perangkat manajemen telah direkomendasikan para ahli SDA dalam World Water Forum (WWF) II dan WWF III sebagai pendekatan yang tepat dalam menghadapi tantangan dalam

LAPORAN AKHIR



45/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

pengelolaan SDA pada abad ke 21 yang diwarnai dengan peningkatan

3-4

kebutuhan akan sumber daya air dan sumber daya alam lainnya, meningkatnya kompetisi

penggunaan

masyarakat

tentang

air

akan

yang

dominan

reformasi

serta

institusi

meningkatnya

untuk

tuntutan

pelaksanaan

”good

governance”.

3.3

PROGRAM PRIORITAS

Berdasarkan klasifikasi pada tahapan sebelumnya, dilakukan integrasi program secara menyeluruh melalui perpaduan antara faktor internal dan eksternal, termasuk strategi dalam melaksanakannya. Integrasi program ini sesuai dengan prioritas penanganan dalam jangka waktu yang ditentukan. Secara lengkap hasil integrasi program tersebut dijelaskan pada uraian selanjutnya.

3.3.1

Program Jangka Pendek

Program jangka pendek pengelolaan sumber daya air di Pulau Jawa ditetapkan sebagai berikut: 1. Sinkronisasi Kebijakan dan Program antara RPJM, Renstra, RKP dan RKAKL Bidang Sumber Daya Air untuk Pemerintah Pusat dan Propinsi di Pulau Jawa. 2. Penyusunan rencana Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air (Integrated Water Resources Management ) sebagai road map pelaksanaan prinsip dan proses pengelolaan terpadu sumber daya air berdasarkan UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 3. Fasilitasi pembentukan lembaga pengelola air oleh masyarakat seperti P3A, Lembaga Pengelolaan Sungai, Lembaga Pengelolaan Sumber Air, Posko Swadaya Banjir, Lembaga Pengelolaan Air Baku dan Air Minum, dan lainnya. 4. Penataan kembali hubungan kerja sesuai wewenang, tugas, dan fungsi instansi-instansi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air di Pusat

LAPORAN AKHIR



46/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

dan Daerah berlandaskan pada UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya

3-5

Air. 5. Penertiban kawasan hulu dan wilayah bantaran sungai sesuai ketentuan penataan ruang oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari Pemerintah. 6. Melaksanakan ”kegiatan percontohan” kegiatan aksi swadaya masyarakat seperti Lembaga Pengelola Sungai untuk melaksanakan gerakan kebersihan sungai untuk mengembalikan sungai kepada fungsinya.

3.3.2

Program Jangka Menengah

Program jangka menengah pengelolaan sumber daya air di Pulau Jawa ditetapkan sebagai berikut: 1. Sinkronisasi Kebijakan dan Program antara RPJM, Renstra, RKP dan RKAKL Bidang Sum ber Daya Air untuk Pemerintah Pusat dan Propinsi di Pulau Jawa. 2. Pelaksanaan rencana Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air (Integrated Water Resources Management ) sebagai road map pelaksanaan prinsip dan proses pengelolaan terpadu sumber daya air berdasarkan UU Sumber Daya Air No.7/2004. 3. Penyusunan dan penyempurnaan pola dan rencana induk pengelolaan wilayah sungai sebagai dasar konservasi dan pendaya gunaan sumber daya air di wilayah sungai. 4. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur skala besar, sedang dan kecil untuk mengatasi banjir dan memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan di kota besar dan wilayah strategis serta daerah perdesaan di Pulau Jawa. 5. Pembentukan lembaga koordinasi pengelolaan sumber daya air (Dewan Sumber Daya Air) dan penyempurnaan kelembagaan pengelola air di Pulau Jawa sesuai kewenangan pusat dan daerah.

LAPORAN AKHIR



47/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

6. Melanjutkan upaya penertiban kawasan hulu dan wilayah bantaran sungai

3-6

sesuai ketentuan penataan ruang oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari Pemerintah. 7. Pengembangan varietas padi unggul yang lebih sedikit mengkonsumsi air, berproduktivitas tinggi dan mempunyai rasa yang enak sebagai upaya penghematan air, mengingat irigasi untuk tanaman padi adalah pengguna air terbesar. 8. Penerapan teknologi olah tanah dan tanam yang lebih hemat air mengingat irigasi khususnya untuk tanaman padi masih menjadi pengguna air terbesar. 9. Mengupayakan realokasi air secara terbatas misalnya misalnya mengadakan realokasi air untuk irigasi tanaman padi untuk kebutuhan air minum pada daerah perluasan permukiman/perkotaan melalui upaya-upaya penggunaan varietas padi yang lebih hemat air, penggunaan teknologi olah tanah dan tanam yang lebih hemat air dan diversifikasi tanaman kearah tanaman yang bernilai tinggi tetapi lebih hemat air seperti tanaman sayuran dan buahbuahan dan bunga. 10. Mempromosikan gerakan hemat air disegala bidang penggunaan air termasuk penggunaan untuk pertanian, permukiman (kebutuhan domestik), industri dan lain sebagainya. 11. Pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan sumber daya air melalui dukungan lembaga penelitian dan pengembangan teknologi di Pusat dan Daerah 12. Pencegahan alih fungsi lahan beririgasi di Pulau Jawa melalui sistem insentif dan disinsentif bagi masyarakat pemilik dan pengelola lahan. 13. Fasilitasi pembentukan lembaga pengelola air oleh masyarakat seperti P3A, Lembaga Pengelolaan Sumber Air, Posko Swadaya Banjir, Lembaga Pengelolaan Air Baku dan Air Minum, dan lainnya. 14. Peningkatan kesiagaan masyarakat di daerah rawan banjir dalam mencegah, menanggulangi, dan memulihkan dampak banjir secara mandiri.

LAPORAN AKHIR



48/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

15. Pengutamaan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya

3-7

air melalui pelibatan dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. 16. Melaksanakan ”kegiatan percontohan” kegiatan aksi swadaya masyarakat seperti Lembaga Pengelola Sungai untuk melaksanakan gerakan kebersihan sungai untuk mengembalikan sungai kepada fungsinya. 17. Penataan ruang di kawasan hulu dan hilir berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air yang mengacu kepada kelestarian fungsi ekosistem. 18. Penataan kembali eksploitasi bahan galian di badan air dan hulu sungai oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat. 19. Penerapan sistem insentif dan disinsentif bagi badan usaha dan industri dalam penggunaan dan pengusahaan sumber daya air, serta pengendalian pencemaran air. 20. Penataan wilayah bantaran sungai melalui relokasi penduduk secara bijaksana oleh Pemerintah Daerah.

3.3.3

Program Jangka Panjang

Program jangka panjang pengelolaan sumber daya air di Pulau Jawa ditetapkan sebagai berikut: 1. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah di bidang pengelolaan terpadu sumber daya air dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kemampuan teknis dan manajerial. 2. Melanjutkan pelaksanaan rencana Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air (Integrated Water Resources Management ) sebagai road map pelaksanaan prinsip dan proses pengelolaan terpadu sumber daya air berdasarkan UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 3. Melanjutkan penyusunan dan penyempurnaan rencana induk (master plan) pengelolaan wilayah sungai dan pengelolaan sumber daya air Popinsi dan

LAPORAN AKHIR



49/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

Kabupaten/Kota untuk mengantisipasi kebutuhan air baku dan ancaman

3-8

banjir serta konservasi ekosistem sumber daya air. 4. Perencanaan pembiayaan bidang sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan operasi dan pemeliharaan dan investasi baru penyediaan infrastruktur bidang sumber daya air dengan dukungan badan usaha dan masyarakat dengan pola kemitraan antara pemerintah dengan swasta. 5. Melanjutkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur skala besar yang bersifat multi-guna, untuk mengatasi banjir dan pemenuhan kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan di kota besar dan wilayah strategis di Pulau Jawa. 6. Pengembangan sumber air di tingkat lokal untuk memenuhi kebutuhan air baku penduduk perkotaan dan perdesaan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dukungan Propinsi dan Pusat. 7. Transformasi infrastruktur sumber daya air berdasarkan kondisi tata guna lahan terkini untuk mengatur alokasi air sesuai perkembangan kebutuhan penduduk dan industri serta dengan mempertimbangkan kontribusi sektor terhadap PDB. 8. Pengembangan upaya-upaya peningkatan peresapan air dengan pengunaan teknik-teknik ”pemanenan air hujan” (rain water harvesting ) diantarnya sumur dan waduk/embung resapan dan sebagainya. 9. Pengembangan sistem informasi pengelolaan sumber daya air di tingkat nasional dan daerah untuk menjamin ketersediaan dan kemutakhiran data dasar. 10. Pengembangan kerjasama dan integrasi kegiatan antara lembaga koordinasi pengelolaan sumber daya air (Dewan Sumber Daya Air) di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota dan wilayah sungai.

11. Pengembangan konservasi air di wilayah hulu dan gerakan hemat air di hilir bersama masyarakat dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan air. 12. Pengembangan kerjasama masyarakat hulu dan hilir dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai berdasarkan prinsip ”hydro-solidarity” .

LAPORAN AKHIR



50/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

13. Penataan ekstraksi air tanah oleh intansi yang berwenang dan masyarakat

3-9

sesuai kemampuan pemulihan cadangan air tanah di wilayah rawan kekeringan. 14. Penyadaran publik dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pemulihan kondisi dan upaya mempertahankan kualitas air di sumber air dan badan sungai. 15. Pelibatan badan usaha dalam pola kemitraan antara pemerintah dan swasta (public private partnership ) dalam pengusahaan sumber daya air dan pengembangan investasi baru infrastruktur sumber daya air. 16. Penataan dataran banjir, sempadan sungai, dan kawasan green belt dalam rangka mencegah kerusakan dan penurunan kinerja infrastruktur sumber daya air. 17. Pengaturan kembali pemanfaatan kawasan hulu Daerah Aliran Sungai untuk hutan produksi dan perkebunan berdasarkan pola konservasi sumber daya air. 18. Pemulihan catchment area Daerah Aliran Sungai melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis bersama masyarakat. 19. Pemulihan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di sumber-sumber airdan badan air di wilayah perkotaan dan industri.

LAPORAN AKHIR



51/193

5/11/2018


BAB 4 STRATEGI PENGELOLAAN BUKU 1 STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA

BAB 4

SDA DI PULAU JAWA

4-1

STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA

Pengelolaan sumber daya air merupakan upaya untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. Oleh karena itu strategi pengelolaannya pun harus mencakup seluruh aspek pengelolaan tersebut. Berkaitan dengan itu terdapat 5 strategi pengelolaan sumber daya air di Pulau Jawa, yaitu: 1. Strategi implementasi 2. Strategi non-struktural 3. Strategi struktur 4. Strategi pembiayaan, serta 5. Strategi kelembagaan dan koordinasi. Secara lebih terinci rumusan strategi dimaksud diuraikan sebaga berikut.

4.1

RUMUSAN STRATEGI IMPLEMENTASI

Strategi implementasi merupakan panduan dan kaidah pokok dari pelaksanaan keempat strategi lainnya.Strategi implementasi pengelolaan sumber daya air di Pulau Jawa adalah sebagai berikut: 1. Diperlukan penyusunan ”Rencana Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air” sebagai peta langkah (road map ) dari rencana tindak yang mencakup aspekaspek kebijakan dan peraturan dan perundang-undangan, kelembagaan dan perangkat

manajemen

dalam

pengkoordinasian

pembangunan

dan

pengelolaan sumber daya air. 2. Penetapan kebijakan terpadu lintas sektor yang mencakup aspek-aspek konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air yang dapat menyeimbangkan laju pembangunan dan pemulihan kondisi lingkungan di

LAPORAN AKHIR



52/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

Pulau Jawa. Kebijakan ini akan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

4-2

Jangka Menengah 2010 – 2015 serta peraturan perundangan terkait lainnya. 3. Penanggulangan bencana banjir melalui intervensi infrastruktur (skala besar) guna melindungi kawasan yang telah berkembang terutama kota-kota besar. Upaya ini harus diiringi dengan pemulihan kondisi catchment area yang dilakukan bersama masyarakat, penataan dan penertiban dataran banjir, dan pengendalian

tata

ruang

di Pulau

Jawa, serta

pembangunan

dan

pemeliharaan sarana dan prasarana drainase yang memadai. 4. Penyediaan air baku berskala besar di Pulau Jawa untuk kawasan-kawasan strategis

seperti

daerah

perkotaan

dan

permukiman,

industri,

dan

perdagangan serta penyediaan bangunan penampung air berskala kecil untuk memenuhi kebutuhan air baku daerah perdesaan yang dikelola di tingkat lokal. Kebijakan ini disertai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam penghematan air dan pelestarian fungsi lingkungan. 5. Upaya mempertahankan Pulau Jawa sebagai lumbung pangan nasional melalui pencegahan laju konversi dan optimalisasi lahan beririgasi yang telah ada, serta peningkatan efisiensi penggunaan air. 6. Pengendalian pencemaran dan pengelolaan kualitas air pada sumber air dan badan air, terutama pada kawasan industri dan perkotaan, melalui sistem insentif dan disinsentif oleh Pemerintah Daerah, serta dengan melibatkan para pelaku pencemaran dan masyarakat yang terkena dampaknya. 7. Penghentian perusakan fungsi kawasan lindung dan daerah tangkapan air di bagian hulu Daerah Aliran Sungai dan melakukan rehabilitasi daerah tangkapan air dengan penghijauan, pengolahan tanah yang sesuai dengan upaya konservasi air dan tanah, pembuatan sumur dan waduk/embung resapan serta pelaksanaan upaya-upaya pemanenan air hujan dengan melibatkan para pelaku perusakan dan masyarakat yang terkena dampak. 8. Pengelolaan terpadu daerah aliran sungai, terutama yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, sesuai rencana induk pengelolaan wilayah sungai LAPORAN AKHIR



53/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

terkait yang didukung oleh peraturan perundangan serta sistem pengawasan

4-3

bersama masyarakat.

4.2

STRATEGI KEBIJAKAN NON-STRUKTURAL

Strategi non-struktural sangat penting dalam kaitannya dengan kegiatan untuk menjaga keberadaan sumber daya air, dari segi jumlah maupun kualitasnya, tanpa menitikberatkan pada pembuatan bangunan fisik secara signifikan. 4.2.1

Strategi Menurut Undang-undang

Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2004, beberapa kebijakan/strategi non-struktural berkaitan dengan konteks konservasi SDA adalah: 1. Upaya konservasi dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air 2. Konservasi dilakukan sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. 3. Ketentuan konservasi sumber daya air dijadikan sebagai salah satu acuan penting dalam perencanaan tata ruang wilayah. 4. Tujuan perlindungan dan pelestarian sumber air adalah untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya. 5. Perlindungan dan pelestarian sumber daya air dilakukan melalui: a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air; b. pengendalian pemanfaatan sumber air; c. pengisian air pada sumber air; d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi; e. perlindungan

sumber

air

dalam

hubungannya

dengan

kegiatan

pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air; f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu; g. pengaturan daerah sempadan sumber air; h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau

LAPORAN AKHIR



54/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian

4-4

alam. 6. Perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan secara vegetatif dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya. 7. Pengawetan air dilakukan dengan cara: a. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan; b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau c. mengendalikan penggunaan air tanah. 8. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber-sumber air. 9. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air. 10. Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air. 11. Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai. Selain itu untuk mendukung pengelolaan yang terintegrasi, pemerintah juga menyediakan sistem informasi sumber daya air yang pelaksanaannya dilakukan sesuai tingkat kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengacu pada kebijakan yang telah digariskan di atas, maka kebijakan nonstruktural di bidang pengelolaan sumber daya air perlu diintegrasikan ke dalam peraturan-peraturan yang bersifat lebih operasional dan rencana strategis yang didasarkan pada kebijakan masing-masing daerah. Muatan yang mendukung pengelolaan sumber daya air secara otomatis harus menjadi salah satu acuan dalam menyusun program dan kebijakan yang akan diterapkan.

LAPORAN AKHIR



55/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

Sebagai kelanjutan program dan kebijakan yang bersemangatkan pengelolaan

4-5

sumber daya air, perlu pula adanya dukungan dari perangkat hukum dan penegakannya. Pelaksanaan kebijakan tidak dapat terlaksana tanpa adanya perangkat hukum yang berwibawa dengan dukungan aparat penegak hukum. Keberhasilan pengelolaan akan sangat ditentukan oleh hal ini mengingat kelancaran

suatu

proses

untuk

mencapai

tujuan

dari

kebijakan

akan

membutuhkan kedisiplinan dalam pelaksanaan, karenanya jaminan dari perangkat hukum sangat dibutuhkan.

4.2.2

Strategi Konservasi Sumberdaya Air

4.2.2.1 Mempertahankan Daerah Aliran Sungai Konsepnya adaklah dengan meningkatkan, memulihkan dan mempertahankan daya dukung, daya tampung, dan fungsi daerah aliran sungai untuk menjamin ketersediaan air guna memenuhi kebutuhan yang berkelanjutan. Berberapa langkah ang dapat dilakukan untuk mendukung hal ini adalah dengan: a. Menetapkan

dan

mengelola

daerah

resapan

air

dalam

rangka

mengupayakan peningkatan ketersediaan air dan pengurangan daya rusak air. b. Merehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 43 juta ha dengan prioritas di 142 DAS kritis, dengan target minimal 12,5% di tahun 2010, 25% di tahun 2015,

50% di tahun 2025, serta menghambat laju penebangan liar dan

degradasi hutan dan lahan. c.

Menetapkan dan membina pengelolaan kawasan hutan di daerah tangkapan air hujan, dengan persentase tutupan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Kriteria luas tutupan perlu dibuat oleh instansi yang berwenang

d. Mengembangkan dan merehabilitasi prasarana dan sarana konservasi sumber daya air dengan target minimal 25% tiap 5 (lima) tahun. Yang dimaksud dengan prasarana dan dan sarana konservasi sumber daya air LAPORAN AKHIR



56/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-6

adalah small and medium pond, sumur resapan, check dam, ground sill, teras bangku, teknik pemanenan hujan, dll. e. Melakukan pengendalian pengambilan air tanah secara ketat dengan prioritas pada cekungan-cekungan air tanah yang sudah kritis dan kawasan karst dengan membatasi pengambilan hanya sebesar batas aman (safe yield). Upaya penyediaan sebagai pengganti pengambilan air tanah dapat dilihat pada langkah penyediaan air.

4.2.2.2 Mempertahankan Sumber Daya Air Konsepnya adalah dengan meningkatkan, memulihkan dan mempertahankan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air guna memenuhi kebutuhan yang berkelanjutan. Aplikasi dari strategi ini dapat dilakukan dalam beberapa langkah konkret sebagai berikut: a. Menetapkan dan mengelola kawasan danau, waduk, rawa, situ/embung dan mata air dengan aturan yang sesuai dengan penetapan kawasan sabuk hijau sesuai dengan undang-undang UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50 ayat (3) butir c. Sabuk hijau dikenal juga sebagai lajur pepohonan di sekeliling wadah air. Pengembangan sabuk air di sekitar mata air antara lain dapat dilakukan dengan mengembangkan arboretum, guna kepentingan pelestarian lingkungan sekitar mata air. b. Menyempurnakan pedoman penetapan batas semadan sumber air c.

Menetapkan daerah batas sempadan sungai, danau, rawa, embung, situ, waduk dengan prioritas daerah pemukiman dengan target 15% tiap 5 (lima) tahun.

d. Meningkatkan upaya pemeliharaan sumber air (antara lain : danau, situ, embung, rawa ) dan pengawetan air berupa pembangunan antara lain: waduk dan embung.

LAPORAN AKHIR



57/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

e. Meningkatkan upaya pengamanan sumber air dalam hubungannya dengan

4-7

kegiatan penambangan bahan galian C pada sumber air dan kegiatan penambangan lainnya. f.

Mengelola daerah sempadan sumber air sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi sumber daya air.

g. Menetapkan kawasan reklamasi rawa dengan ketebalan lahan gambut lebih dari 3 meter sebagai kawasan rawa konservasi.

4.2.2.3 Mempertahankan Kualitas Air

Konsepnya adalah dengan memulihkan dan mempertahankan kualitas air untuk memenuhi kebutuhan air yang berkelanjutan. Menurunnya kualitas air mengakibatkan kesulitan karena berkurang atau hilangnya manfaat yang diharapkan dari air bersangkutan. Untuk mengembalikannya perlu tindak pengolahan air yang membutuhkan sejumlah biaya yang pada akhirnya akan menambah biaya operasional. Mempertahankan kualitas air dilakukan dengan menerapkan beberapa strategi berikut: a. Menetapkan baku mutu limbah cair yang diperkenankan dibuang kedalam sumber air/badan air. b. Mendorong dan mengupayakan pembangunan sistem pengelolaan limbah cair komunal di kawasan pemukiman dan kawasan industri. c.

Menetapkan pedoman perhitungan biaya pemulihan dan pengelolaan kualitas air serta metode pembebanannya sebagai instrumen untuk mendorong pengendalian pencemaran air dan meningkatkan pengelolaan kualitas air kepada para pecemar.

d. Menerapkan pedoman perhitungan biaya pemulihan dan pengelolaan kualitas air serta metode pembebanannya sebagai instrumen untuk mendorong pengendalian pencemaran air dan meningkatkan pengelolaan kualitas air kepada para pecemar.

LAPORAN AKHIR



58/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

e. Mendorong upaya pengawetan air melalui pembudayaan prinsip 3 (tiga) R

4-8

(reduce, reuse,recycle ) f.

Memperbaiki kualitas air pada sumber air dengan cara antara lain: aerasi, pengenceran, secara biologi.

g. Membangun sistem pemantauan kualitas air pada sumber air dan kualitas limbah cair secara berkelanjutan. h. Menegakkan hukum yang tegas bagi pelanggar ketentuan kualitas serta sistem penerapan insentif-disinsentif pengelolaan sumber daya air dan lingkungan dengan target minimal selesai tahun 2015. i.

Membangun bangunan penahan intrusi air laut di kawasan pantai dan mengendalikan penggunaan air tanah guna menghindari intrusi air laut.

LAPORAN AKHIR



59/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-9 6

7

8

Ba l i

. s I i d u p a S 0'

n a s

a 5 1 k e # 2 m . 0 a s S g P I W a S n r a u p # d m a a M S

0'

0'

0'

0'

a e S a v a J 0'

n o b # e r i C 5

0 a 2 0 k g n S l e W a S j

#

u y a m a r d n I

0'

g # n

y a B a t r a k a J

k a r a a w K r # u P i s a k i e s a B k r # e o B g A . o T K k o B R p 2 # A % # U e 0 K G D 2 A N . 0 J K A S R Y # g W n E S a G r e N A g T n a T k 1 a 0 b 2 e e L c 0 # S n i W v S #

g n a r e S

#

0'

#

n o g e l i C . K

u a t a k a r t i a K

P o r n e t n a B

r e

# b 4 m 1 e 2 J 0 S W S

e n c g a n d i e v m o u r g P S n u a d v n a a J G N B g Y # . n t U s D K u N e A d n W B a B #

i # m u b a k u S . K

. s I g n u r a B a s u N

A I S Y E C N N E O G D A N T I N C E I M L P B O ) S U L P V E A N E E E P R D P G F N A B O I ( N T N N A E L P M L N A R N E I O V T O A G N

M R O F

a M

5 A

: o N p a M

: y b d e l i p m o C

4 0 0 2 r e b m e t p e S : r : o t a r e p O e S t I a G D

. a d a h a d u s g n a y i a g n u S h a y a l i

W n a n u s u S

n a e c O

1

n a i d n I

4 . r a b m a G

a # y a 6 l a 0 m 2 k 0 i s a S T W

S

#

N ) O e I S k a Y T I E L , r C A e I R v i L R A R , O T T e P D n N S i l N t E I L s a A o M N I U C N E M O ( e O B l I G a A A c ) T S S 0 N N A A E 0 N W 0 0 5 T M S 2 ( N D E : I D 1 N W R , A T E l P a n E L E H t r S : a U O B u L s R N R c e o B T O r k E o u a N I T S B A O T F A C A O W D L N E O D O I O R N T L : R A A F l e L i O N t T U C O p

t u r a G

r u j n a i C

3

0 i 2 m 0 u S b a k W u S S n y a a h u B b u a t l a e R P

g n a l g e d n a P

.

s r I t S n a a t i d a n n u S a

P

0'

#

s u N

s i m a i C

#

a M

a 4 b 0 u 2 S 0 g S a n t a W r # w S a

u b i r e S n a u a l u p e K

7 0 2 0 S W S

n a g n i n u K

t

i g n a w u y n a B

o g o g g n g i n l i o l o b b o r o r # # P g . P n K n a a j u a r A u m n Y s u a a A L l P n a B o . # a k r A j K g u a R r n o U d u a g i s S B n g e a # S a n Y # c P l # a a l n k a # M i o t o i t s . # M r r v e K o e e r r k k G o j o P 3 j 1 o o a 2 # # M M v 0 n . a a S r K g J g a n n t t W a r i a l o i # b s m r S t i B i l a m a d B # L E o e . g J i K K r n # i u d k # g e u a n j K a g n . # n b # a K # o u u r g l T o N u g T e n n u n k i # o j e d u l i o a d a B o g M a g g M o g n 2 # r . e n 1 a o r a r # n i 2 K T # b # l o 0 o w n m a a P B t S e g # # R N S e g a W M n a t 0 i r i c # 1 a i r a i t 2 y a P a n g 0 # t P # o n r a S e n a g n o j s g k # n r # o a # g a r a a u W a r W r h d S o S u a # a u # b # o r o K i S a . K k r l u A p a K S l k G l T e u a J o R d y # i n A # m o k e e t # K # g a B # l D a a A n l g g g Y i u a G n n # K t r G t a n i a l N r a a r l O u u c A n k a g a # a S t Y # Y a a R n y n G e m . a Y a# # A m p e m g e l g # e e o B M S S K e n l S c 1 g a Y E . S . n 1 a l a i o S K g 2 e t # g K g n M r o v # l # 0 . o a a u # r a d g S K M r p k n g o n a P e j n W o y e l K a S r u # o g m b o K e e o n g w c T # o a n r Y s n g a u i o n t P v n o a l o o W a B r k # n P a e # r n P # a g a a # e . n g v K 8 l m e o a u 0 k a J a n r b 2 a e e l g 9 0 P 0 j K n a g a S g n 2 n r l 0 B i # a t W l n b a S # S a e r W m C P u S e . # s l l P s a a I a g g m n e # e u a T y g . # T n K a n # a B s p b e a b c m e a a l r i k B C a

. s I n a e w a B

0'

o s o w o d n o B

#

t i a r t S a r u d a M

St r a i

#

o d n o b u t i S

p e n # e m u S

9

: d n e g e L

LAPORAN AKHIR



60/193

5/11/2018



4.3 4.3.1

SDA DI PULAU JAWA

4-10

STRATEGI KEBIJAKAN STRUKTURAL Rencana Induk Pengelolaan Wilayah Sungai yang Sudah Ada

4.3.1.1 Wilayah Sungai Ciujung-Ciliman Sungai-sungai yang mengalir di WS Ciujung-Ciliman berhulu di gunung karang dalam wilayah administratif

Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang,

serta bermuara di Laut Jawa wilayah Kabupaten Serang. Luas wilayah sungai Ciujung-Ciliman sekitar 473.000 Ha, meliputi wilayah administratif: Kota Cilegon, Kab.Serang, Kab.Pandeglang, Kab.Lebak, dan Kab.Bogor. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai maka DAS yang termasuk kedalam WS Ciujung-Ciliman adalah : DAS Ciujung, DAS Ciliman, DAS Cidanau, DAS Cibante dan DAS Cibungur. Diantara DAS tersebut di atas yang menjadi prioritas adalah DAS Ciujung dan DAS Cidanau. Keutuhan dan kemantapan fungsi cathment area DAS Ciujung sangat penting sebagai sumber air bagi daerah-daerah seperti Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten/Kota Tangerang. Selain itu DAS Ciujung berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang akan diarahkan untuk mensuplai air bagi Waduk Karian. DAS Cidanau merupakan salah satu sumber air yang vital bagi masyarakat Kabupaten dan Kota Cilegon dan diarahkan untuk mensuplai keberlangsungan Waduk Krenceng. Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Ciujung-Ciliman diuraikan pada Tabel 4.1.

LAPORAN AKHIR



61/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-11 Tabel 4. 1 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Ciujung Ciliman NO.

KEGIATAN

LOKASI

MANFAAT & PENJELASAN

1

Waduk Karian

Hulu Sungai Ciujung

2

Waduk Tanjung

Sungai Cidurian

3

Waduk Cilawang

Sungai Ciujung

4

Waduk Pasirkopo

Sungai Ciujung

5

Waduk Cimalur

Desa Cibatur Keusik Kecamatan Banjarsari

Penyedia air rumah tangga, perkotaan dan industri untuk wilayah Serang dan Jabotabek dengan menggunakan saluran Karian-Tanjung-Serpong (KTS). penyedia air baku untuk daerah Tangerang dan DKI Jakarta dengan menggunakan saluran irigasi Cidurian atau dengan saluran  lternative KarianTanjung-Serpong (KTS) menambah persediaan air rumah tangga, perkotaan dan industri untuk kebutuhan Tangerang lewat KSCS mengambil alih fungsi Waduk Karian untuk mensuplai air irigasi ke daerah irigasi Ciujung suplesi air irigasi DI. Cilemer kiri seluas 500 ha, penyedia air baku untuk kecamatan Banjarsari dan sebagai waduk pengendali banjir

6

Waduk Bojongmanik

Kabupaten Lebak Sungai Cisemeut

pemenuhan kebutuhan air baku Jabotabek

7 8 9 10 11

Bendung Anyer Bendung Karet Cikoneng, Bendung Karet Cisangkuy Long Storage Sungai Ciujung Bendung Tipe Gergaji di Sungai Cibama Bendung Karet Cibungur Bendung dan Bendung Karet Ciseukeut

12 13

4.3.1.2 Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Sungai-sungai yang mengalir di WS Ciliwung-Cisadane berhulu di G.Kendeng dan G.Wiru dalam wilayah administratif Kabupaten Bogor; dan bermuara di Laut Jawa wilayah Kabupaten Bekasi. Luas wilayah sungai Ciliwung–Cisadane sekitar 4355 Km² dan meliputi wilayah administratif kabupaten / kota sbb : Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kab. Serang, Kab. Lebak, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota depok, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kab. Sukabumi. WS Ciliwung-Cisadane mencakup wilayah DAS Cidurian, DAS Cisadane, DAS Pesanggrahan, DAS Ciliwung, DAS Sunter, dan DAS Cikarang/Cipamingkis.

LAPORAN AKHIR



62/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-12

Saat ini banjir sering terjadi pada DAS Ciliwung, khususnya di wilayah Jakarta bagian hulu. Hal ini merupakan permasalahan yang cukup pelik di beberapa tahun terakhir ini. Kondisi ini merupakan kombinasi dari berbagai akibat yang ditimbulkan oleh : 1. Amblesan tanah khususnya di wilayah Jakarta bagian utara yang disebabkan oleh pengambilan air tanah yang berlebih; wilayah ini terletak pada daerah yang rata dan rendah (kurang lebih 15.000 ha terletak 2 m dibawah permukaan air laut), dan relatif terkena dampak aliran balik dari laut, khususnya pada saat pasang 2. Meningkatnya proporsi luas permukaan tanah yang tidak lolos air yang berakibat pada infiltrasi yang semakin mengecil, sehingga mempercepat aliran permukaan. Untuk itu perlu meningkatkan kapasitas drainase yang saat ini belum memadai. 3. Terabaikannya pemeliharaan fasilitas drainase yang ada; floodway , sungai dan berbagai saluran utama telah mengalami pengurangan kapasitas akibat terjadinya agradasi dasar sungai, 4. Meningkatnya puncak banjir dari DAS bagian hulu akibat meningkatnya urbanisasi dan hilangnya daerah resapan air Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Ciliwung-Cisadane diuraikan pada Tabel 4.2. Tabel 4. 2 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Ciliwung-Cisadane NO.

KEGIATAN

LOKASI

MANFAAT & PENJELASAN Mengurangi debit banjir Sungai Ciliwung di Kota Bogor. Selain itu Waduk Ciawi juga dapat berfungsi sebagai penyedia air untuk Kota Bogor dan DKI Jakarta serta sebagai sumber air untuk penggelontoran Sungai Ciliwung di musim kering penyedia air baku ke daerah Bogor dengan cara gravitasi penyedia air baku untuk daerah Bogor-Jakarta

1

Waduk Ciawi

Hulu Sungai Ciliwung

2 3

Waduk Genteng Waduk Parung Badak

4 5

Waduk Sodong Salak Contour Canal

6

Ciliwung Floodway Tunnel Peningkatan Kanal Tarum Barat

Sungai Cisadane tengah Sungai Cisadane hilir Sungai Cikaniki sekeliling Gunung Salak Kota Bogor

7

Karawang - Bekasi

penyedia air baku untuk daerah Bogor-Jakarta memenuhi kebutuhan air di Kota dan Kabupaten Bogor mengalihkan debit banjir dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cisadane guna pengendalian banjir di DKI Jakarta memenuhi kebutuhan air Jabotabek

LAPORAN AKHIR



63/193

5/11/2018



NO.

KEGIATAN

LOKASI

Pengembangan Cengkareng Floodway System

Cengkareng

9

Sungai Cidurian

Kab. Tangerang

10

Sungai Cimanceuri

Kab. Tangerang

11

Sungai Cirarab

Kab. Tangerang

12

Sungai Cisadane

Kota/Kab. Tangerang

13

Cengkareng drain, Kali Angke, Mookervaart Banjir Kanal Barat/ Ciliwung Banjir Kanal Timur, Cipinang, Sunter,

DKI Jakarta

15

16

Buaran, Cakung Banjir Kanal CBL, Cikarang, Bekasi

Kota Bogor, Jakarta DKI Jakarta

Kab. Bekasi

4-13


8

14

SDA DI PULAU JAWA

DKI

pencegahan banjir dan meningkatkan urban drainage. Peningkatan fungsi sungai ke hilir dari daerah Angke dan Sungai Pesanggrahan dan Mookervaart Canal, serta konstruksi Angke Floodway Pengendalian banjir. Normalisasi alur sungai 32 km, Master Plan 1997 Pengendalian banjir. Normalisasi alur sungai 22 km, Master Plan 1997 Pengendalian banjir. Normalisasi alur sungai 17 km, Master Plan 1997 Pengendalian banjir. Normalisasi alur sungai 38 km, Master Plan 1997 Pengendalian banjir. Normalisasi alur sungai 22 km, Master Plan 1997 Pengendalian banjir. Terowongan 1 km, 2 bh. Normalisasi alur sungai 29 km. Master Plan 1997 Pengendalian banjir. Pembuatan Sal. Banjir. Normalisasi alur sungai 57 km. Master Plan 1997 pengendalian banjir. Normalisasi alur sungai 50 km, Master Plan 1997

4.3.1.3 Wilayah Sungai Cisadea-Cikuningan Sungai sungai yang ada di WS Cisadea – Cikuningan terutama berhulu dari beberapa mata air yang ada di G.Talaga, G.Kendeng, G.Pangkulahan, G.Malabar, G.Malang, G.Gede Pangrango serta

G.Patuha. Sungai-sungai

tersebut bermuara di Samudera Indonesia di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Luas wilayah SWS Cisadea – Cikuningan sekitar 37.327 Km² dan meliputi 4 wilayah administratif kabupaten/kota sbb: Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai maka DAS yang termasuk kedalam WS Cisadea - Cikuningan adalah : DAS Cimaragang, DAS Cipondok, DAS Cisadea, DAS Cibuni, DAS Cikaso, DAS Cikarang, DAS Ciletuh, DAS Cimandiri, DAS Cimangur dan DAS Cibareno. Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Cisadea-Cikuningan diuraikan pada Tabel 4.3.

LAPORAN AKHIR



64/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-14

Tabel 4. 3 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Cisadea-Cikuningan NO. 1

KEGIATAN Bendung

LOKASI

Sungai

Cibareno 2

Bendung Cihara

Pasir Bungur, Cilograng,

MANFAAT & PENJELASAN mengairi sawah seluas 2.800 ha

Cikatomas, Cibareno dan Sawarna Sungai

Cikamayapan, Cikarang, Ciparahu, Mekarsari dan Karang Kamulyan

mengairi sawah seluas 2.000 ha

4.3.1.4 Wilayah Sungai Citarum Sungai Citarum berhulu dari mata air Gunung Wayang, Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung dan bermuara di Laut Jawa wilayah Kabupaten Karawang. Panjang sungai Citarum sekitar 315 km, dan memiliki tiga anak sungai utama yaitu S.Cisangkuy, S.Cikapundung dan S.Cisokan. Wilayah sungai Citarum meliputi 9 wilayah administrative, yaitu: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat

luas wilayah sungai Citarum adalah 11,410.87

Km², dengan panjang sungai

mencapai 315 Km DAS yang termasuk didalam Satuan Wilayah Sungai Citarum adalah : DAS Citarum, DAS Pagadungan, DAS Cinerang, DAS Cilamaya, DAS Ciasem, DAS Cipunagara, dan DAS Kalisewo. Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Citarum diuraikan pada Tabel 4.4.

LAPORAN AKHIR



65/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-15 Tabel 4. 4 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Citarum NO.

KEGIATAN

LOKASI

MANFAAT & PENJELASAN penyedia air baku ke daerah Bogor dengan menggunakan pompa

1

Waduk Naragong

2 3

Waduk Nameng Waduk Pasiranji

Anak Sungai Cileungsi (DAS Bekasi) Sungai Cibeet Cipamingkis

4

Waduk Pangkalan

Sungai Cibeet

5

Peninggian Dam Cirata Peningkatan Kanal Tarum Barat atau Pembangunan Kanal Tarum Jaya Waduk Talagaherang Waduk Maya Waduk Bodas DamSungai Cilame Dam Sungai Cipunagara Waduk Cipunagara dan bendungan pengatur di Sadawarna Waduk Cibeber Waduk Kandung Pengembangan Sungai Cisangkuy Waduk sungai Cikapundung Waduk Sukawana

DamCirata

6

penyedia air untuk areal tambak menampung air dari Sungai Cipamingkis atau dari saluran pembawa penyedia air utama untuk daerah hilir Kanal Tarum Barat secara gravitasi Penyediaan air baku dan tenaga listrik

Karawang – Bekasi – DKI Jakarta

memindahkan air dari wilayah sungai Citarum ke Jakarta

Hulu Jatiluhur Hulu Jatiluhur Hulu Jatiluhur Hulu Jatiluhur Hulu Jatiluhur

mengairi sawah mengairi sawah mengairi sawah mengairi sawah mengairi sawah

Hulu Jatiluhur

mengairi sawah

Hulu Jatiluhur Hulu Jatiluhur Sungai Cisangkuy

Cimahi

mengairi sawah mengairi sawah mencukupi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan dan industri Bandung mencukupi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan dan industri Bandung mencukupi kebutuhan air baku Bandung

Kab. Bandung

mencukupi kebutuhan air baku Bandung

19 20

Sudetan sungai Cibeureum Waduk Bojong Jambu Waduk Jatigede

Kab. Bandung Kab. Garut

21

Waduk Cipasang

Kab. Garut

22

Waduk Cipanas

Kab. Garut

23

Waduk Ujungjaya

Kadipaten

mencukupi kebutuhan air baku Bandung pengairan irigasi seluas 68.280 ha, potensi listrik sebesar 2.102.400 MWh dan penyediaan air baku untuk 79.683 jiwa. pengairan irigasi seluas 18.960 ha, potensi listrik sebesar 1.639.872 MWh dan penyediaan air baku untuk 22.126 jiwa. Potensi paling baik untuk dikembangkan karena memiliki nilai EIRR lebih tinggi (17,65 %). pengairan irigasi seluas 12.000 ha dan penyediaan air baku untuk 14.004 jiwa. Volume tampungan sebesar 395 juta m3. Nilai ekonomi proyek IRR 7,63% pengairan irigasi seluas 5.000 ha dan penyediaan air baku untuk 5.835 jiwa. Volume tampungan sebesar 71 juta m3. Nilai ekonomi proyek IRR 2,67%

24

Waduk Kadumalik

Majalengka

25

Waduk Pasirkuda

Majalengka

26

Waduk Ciniru

Kuningan

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

Sungai Cikapundung

Mengairi 20.000 Ha lahan irigasi. Jika pembuatan Waduk Jatigede di tunda, maka Waduk Kadumalik dengan EL + 294 dapat menjadi  lternative cadangan utama Potensi listrik sebesar 86.000 MWh. Volume tampungan sebesar 2,4 juta m3. nilai ekonomi proyek IRR 6,07% pengairan irigasi seluas 9.148 ha, potensi listrik 6,9 GWh dan potensi air baku 915 ha. Volume tampungan sebesar 50 juta m3. Nilai ekonomi proyek IRR 12% LAPORAN AKHIR



66/193

5/11/2018



NO.

KEGIATAN

LOKASI

SDA DI PULAU JAWA

4-16


27

Waduk Cimulya

Kuningan

28

Waduk Gunungkarung

Kuningan

29

Waduk Manenteng

Kuningan

30

Waduk Pecang

Kuningan

31

Waduk Balekambang

Garut

32

Waduk Cipeles

Garut

33

Waduk Seuseupan

Cirebon

34

Waduk Cihirup

Sumedang

35

Waduk Mangit

Kuningan

36

Waduk Ciwaru

Kuningan

37

Waduk Cihowe

Cirebon

38

Waduk Dukuh Badag

Cirebon

39

Waduk Cileuweung

Cirebon

40

Long Storage Kumpul Kuista-Jamblang

Cirebon

41

Long Storage Indramayu Pengembangan 6 Embung

Indramayu Cirebon

potensi air baku 1.017 ha. pengairan irigasi seluas 600 ha, potensi listrik 0,1 GWh dan potensi air baku 60 ha. pengairan irigasi seluas 8.275 ha, potensi listrik 8,3 GWh dan potensi air baku 828 ha. pengairan irigasi seluas 8.275 ha, potensi listrik 1,7 GWh dan potensi air baku. memenuhi kebutuhan air untuk mengairi areal sawah dan tambak di sebelah utara ruas jalan Indramayu-Cirebon (± 4.468 Ha sawah dan ± 750 Ha tambak). Nilai ekonomi proyek IRR sebesar 22,56 %, pemenuhan kebutuhan air baku dan keperluan irigasi dan perikanan tambak mendukung Long Storage Kumpul Kuista-Jamblang

Rehabilitasi Irigasi Kab. Bekasi Rehabilitasi Irigasi Kab. Karawang Rehabilitasi Irigasi Kab. Subang Rehabilitasi Irigasi Kab. Indramayu S. Citarik Hulu

Kab. Bekasi

Penyediaan irigasi seluas 6.405 ha,

Kab. Karawang


Kab. Subang


Kab. Indramayu


42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52

Pekerjaan Penyempurnaan Flood Warning System Peningkatan Kapasitas Sungai Pekerjaan Konstruksi S. Citarik Hulu Pekerjaan Konstruksi S. Cimande Pekerjaan Konstruksi S. Cikeruh

pengairan irigasi seluas 9.145 ha, potensi listrik 5,40 GWh dan potensi air baku 915 ha. Volume tampungan sebesar 35 juta m3. Nilai ekonomi proyek IRR 12,16% pengairan irigasi seluas 9.145 ha dan potensi listrik 17,20 GWh. pengairan irigasi seluas 9.000 ha, potensi listrik 11,70 GWh dan potensi air baku. pengairan irigasi seluas 8.275 ha dan potensi air baku 828 ha. pengairan irigasi seluas 8.700 ha dan penyediaan air baku untuk 10.153 jiwa. pengairan irigasi seluas 12.000 ha dan penyediaan air baku untuk 14.004 jiwa. pengairan irigasi seluas 4.439 ha, potensi listrik 3,4 GWh dan potensi air baku 444 ha. pengairan irigasi seluas 4.439 ha, potensi listrik 0,2 GWh dan potensi air baku 444 ha. pengairan irigasi seluas 2.982 ha, potensi listrik 1,6 GWh dan potensi air baku 298 ha. pengairan irigasi seluas 10.173 ha, potensi listrik 10,7 GWh dan

Pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Sampai dengan Jalan Raya Bandung-Tasik ± 5 km. pengendalian banjir dan pengamanan pantai

Pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Peningkatan Kapasitas System Sungai Citarum Hulu Q5 menjadi Q20. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Normalisasi sungai ± 5 km. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Normalisasi sungai ± 5 km. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Normalisasi sungai ± 10 km.

LAPORAN AKHIR



67/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-17

4.3.1.5 Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung Sungai Cimanuk berhulu di wilayah administratif Kabupaten Garut , dari mata air yang berasal dari G.Malabar, G.Mandalawangi, G.Guntur dan G.Cakrabuana dan bermuara di Laut Jawa wilayah Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon. Luas wilayah WS Cimanuk – Cisanggarung adalah 6932,76 Km², meliputi 7 wilayah administrative, yaitu: Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. DAS yang termasuk kedalam WS CimanukCisanggarung adalah DAS Cimanuk, DAS Cipanas, DAS Pangkalan, DAS Cisanggarung, DAS Cilalanang, DAS Ciwaringin, DAS Cimanggung, DAS Bangkaderes, dan DAS Kali Jurang Jero. Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Cimanuk-Cisanggarung diuraikan pada Tabel 4.5. Tabel 4. 5 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Cimanuk-Cisanggarung NO.

KEGIATAN

LOKASI

MANFAAT & PENJELASAN Irigasi seluas 90.000 ha, potensi listrik terpasang 110 MWdan penyediaan air baku untuk 79.683 jiwa. Harga tampungan per m3 rendah (Rp 650/m3) Volume tampungan netto 796,1 juta

1

Waduk Jatigede

Sumedang

2

Waduk Cipanundan

Kuningan

3

Waduk Cilutung

Majalengka

4

Waduk Cipanas

Indramayu

5 6

Waduk Sarwadadi Long Storage Indramayu Waduk Bojong Waduk Brahim Waduk Cimulya

Cirebon Indramayu

10

Long Storage K. Kuista - Jamblang

Cirebon

11

Waduk Cipasang

12

Waduk Cihowe

7 8 9

Kuningan

Garut

Cirebon

m3 Irigasi seluas 4.439 ha, potensi listrik 0.2 GWh dan potensi air baku 444 ha, volume tampungan 2,7 jt m3. Irigasi seluas 20.000 ha, jika Waduk Jatigede ditunda, maka Waduk Cilutung dengan El + 294 dapat menjadi alternatif cadangan utama Irigasi seluas 12.000 ha dan penyediaan air baku untuk 14.004 jiwa, volume tampungan sebesar 395 juta m3. Irigasi seluas 500 ha dan penyediaan air baku 300 kk Pemenuhan kebutuhan air irigasi dan perikanan tambak Volume tampungan : 0,36 juta m3 Volume tampungan : 0,27 juta m3 Irigasi seluas 9.145 ha, potensi listrik 4,5 GWh dan potensi air baku 915 ha dengan volume tampungan sebesar 35 juta m3. Memenuhi kebutuhan air untuk mengairi areal sawah dan tambak di sebelah utara ruas jalan Indramayu - Cirebon ( sawah 4.468 ha, tambak 750 ha ). Irigasi seluas 18.960 ha, potensi listrik terpasang187 MW dan penyediaan air baku untuk 22.126 jiwa. Volume tampungan sebesar 395 jiwa. Irigasi seluas 600 ha, potensi listrik 0.1 GWh dan air baku 60 ha, volume tampungan 1.3 jt m3.

LAPORAN AKHIR



68/193

5/11/2018



NO.

KEGIATAN

SDA DI PULAU JAWA

4-18

LOKASI

MANFAAT & PENJELASAN Irigasi seluas 8.275 ha, potensi listrik 1,7 GWh dan air baku 828 ha, volume tampungan 20 jt m3. Irigasi seluas 5.000 ha dan penyediaan air baku untuk 5,835 jiwa dengan volume tampungan 71 juta m3. Potensi listrik sebesar 86.000 MWh dengan volume tampungan 2,4 juta m3 . Irigasi seluas 8.700 ha dan penyediaan air baku untuk 10,153 jiwa , volume tampungan 50 juta m3. Irigasi seluas 12.000 ha dan penyediaan air baku 175 juta m3.

13

Waduk Cileuweung

Kuningan

14

Waduk Ujungjaya

Sumedang

15

Waduk Pasirkuda

Majalengka

16

Waduk Balekambang

Garut

17

Waduk Cipeles

Garut

18

Waduk G. Karung

Kuningan

19

Waduk Maneungteung

Kuningan

20

Waduk Pecang

Kuningan

21

Waduk Seuseupan

22

Waduk Masigit

Kuningan

23

Waduk Ciwaru

Kuningan

24

Waduk Dukuh Badag

Kuningan

Cirebon

Irigasi seluas 9.145 ha dan potensi listrik 17.20 GWh. Volume tampungan 53 juta m3. Irigasi seluas 9.000 ha potensi listrik 11.70 GWh dan potensi air baku 915 ha. Irigasi seluas 8.275 ha dan potensi air baku 828 ha, volume tampungan 86 juta m3. Irigasi seluas 4.439 ha potensi listrik 3.4 GWh dan potensi air baku 444 ha, volume tampungan 32 jt m3. Irigasi seluas 2.982 ha potensi listrik 1.6 GWh dan potensi air 3

baku ha, volume 12 jt m10.7 . GWh dan potensi Irigasi298 seluas 10,173 tampungan ha potensi listrik air baku 1017 ha dengan volume tampungan 69 juta m3. Irigasi seluas 8.275 ha, potensi listrik 8,3 GWh dan air baku 828 ha, volume tampungan 78 jt m3.

4.3.1.6 Wilayah Sungai Citanduy-Ciwulan Wilayah Sungai Citanduy-Ciwulan terdiri beberapa

sungai yang berhulu

terutama dari mata air yang berasal dari G. Galunggung dan G. Sawal, sungaisungai tersebut pada akhirnya bermuara ke Samudera Indonesia di wilayah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut.Luas wilayah WS Citanduy–Ciwulan adalah

sekitar 7.996 Km²

dan

meliputi wilayah

administratif Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai maka DAS yang termasuk kedalam WS Citanduy-Ciwulan adalah : DAS Citanduy, DAS Ciwulan, DAS Cimedang, DAS Cijulang, DAS Cipatujah, DAS Cikondang, DAS Cisanggiri dan DAS Cilaki. Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Citanduy-Ciwulan diuraikan pada Tabel 4.6.

LAPORAN AKHIR



69/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-19

Tabel 4. 6 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Citanduy-Ciwulan NO. 1

2

3

KEGIATAN Penyusunan

pola

4

5


Wilayah sungai Citanduy

Sebagai kerangka dasar pedoman dalam pengelolaan

pengelolaan SDA Wilayah Ciwulan Sungai Citanduy Ciwulan Jateng) (Propinsi Jabar & Rencana induk (Master Wilayah sungai Citanduy Plan) pengelolaan SDA Ciwulan (Propinsi Jabar & WS Citanduy Ciwulan Jateng) Lower Citanduy Flood Management:

SDA Wilayah Sungai Citanduy Ciwulan

Pengerukan Plawangan

Memperlancar aliran sungai Citanduy menuju ke laut lepas

Normalisasi sungai-sungai DAS Segara Anakan

c

LOKASI

Plawangan - Segara Anakan (Kabupaten Cilacap & Ciamis) Kabupaten Cilacap

Normalisasi sistem drainasi Daerah Irigasi Sidareja Cihaur dan sekitarnya Perbaikan dan peningkatan bangunan klep pengendali banjir, 15 lokasi Perbaikan dan peningkatan bangunan tanggul pengendali banjir 30 km Perbaikan tebing kritis, 20 lokasi

Kabupaten Cilacap

Sebagai kerangka dasar pedoman dalam pengelolaan SDA Wilayah Sungai Citanduy Ciwulan

Mengembalikan fungsi dan kapasitas aliran sungai Cibeureum, Cimeneng, Jagadenda, Cikonde, Kawungatan, Plumpatan, Pekalongan dan anak-anak sungainya Mengembalikan fungsi dan kapasitas drainase Daerah Irigasi Sidareja Cihaur

Kabupaten Cilacap

Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kapasitas bangunan klep

Kabupaten Cilacap

Mengamankan daerah permukiman dan pertanian dari bahaya banjir

Kabupaten Cilacap

Mengamankan tanggul pengendali banjir

Normalisasi sungai-sungai DAS Citanduy Hilir

Kabupaten Ciamis

Mengembalikan fungsi dan kapasitas aliran sungai Ciseel, Ciputrahaji, Citalahab dan Cikaso

Normalisasi sistem drainase Daerah Irigasi Lakbok Utara dan Lakbok Selatan Perbaikan dan peningkatan bangunan klep pengendali banjir, 15 lokasi Perbaikan dan peningkatan bangunan tanggul pengendali banjir 30 km Perbaikan tebing kritis, 10 lokasi

Kabupaten Ciamis

Mengembalikan fungsi dan kapasitas drainase Daerah Irigasi Lakbok Utara dan Lakbok Selatan

Kabupaten Ciamis

Mengembalikan dan meningkatkan fungsi bangunan Klep

Kabupaten Ciamis


Kabupaten Ciamis

Mengamankan tanggul pengendali banjir

Perbaikan tebing kritis 25 lokasi

dan

Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut Konservasi prasarana air baku : Embung 11 lokasi Kabupaten Cilacap, Ciamis dan Garut

Mengamankan daerah permukiman, pertanian dan prasarana umum.

Bangunan konservasi mata

Kabupaten Ciamis

Penyediaan air baku/mengatasi kekeringan

air 3 lokasi Bangunan chekdam lokasi

Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Cilacap

Konservasi/Pengendalian sedimentasi

Kota Banjar, Tasikmalaya, Kab. Ciamis dan Garut


Rehabilitasi Situ 8 lokasi

15


LAPORAN AKHIR



70/193

5/11/2018



NO.

KEGIATAN

6

Rehabilitasi Bendung Manganti Tahap II

7

Pengamanan Pantai

LOKASI

SDA DI PULAU JAWA

4-20


Kabupaten Ciamis

Penyediaan air Irigasi 27.000 ha, air minum kota sidareja dan pengendalian banjir

Pantai Pangandaran 3 km

Kabupaten Ciamis

Pantai Bojongsalawe 3 km

Kabupaten Ciamis

Pantai Cilaut Eureun 2 km

Kabupaten Tasikmalaya

Pantai Ranca Buaya 1 km

Kabupaten Garut

Pantai Bagolo 1 km

Kabupaten Ciamis

Pantai Cipatujah 2 km

Kabupaten Garut

8

Sudetan Citanduy

Sungai Citanduy

9

Waduk Matenggang

Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap

10

Waduk Pasirangin


11

Waduk Binangun I

Kabupaten Ciamis

12

Waduk Binangun II

Kabupaten Ciamis

Mengamankan daerah permukiman dan prasarana umum/obyek wisata Mengamankan daerah permukiman, dan prasarana umum/TPI Mengamankan daerah permukiman, dan prasarana umum/TPI/LAPAN/objek wisata Mengamankan daerah permukiman, dan prasarana umum/TPI Mengamankan daerah permukiman, dan prasarana umum Mengamankan daerah permukiman, dan prasarana umum Penanggulangan sedimentasi di Segara nakan dari sungai Citanduy. Mengalihkan muara sungai Citanduy langsung ke Laut (teluk Nusaware) Pemenuhan kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan industri dan tenaga listrik sebesar 50 lt/det. Tinggi mercu bendung 7 m, panjang 40 m, bak tampung 3 m dan bahan tubuh bendung adalah urugan tanah dengan inti clay tampungan aktif 27,08 juta m3 Pemenuhan kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan industri Tasikmalaya 800 ltr/det. Irigasi 3.229 ha dan dapat mereduksi sedimentasi Segara Anakan, panjang bendung 180 m, Tampung total 14 juta m3. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan Industri serta irigasi. Dapat menimbulkan dampak sosial ekonomi rakyat. Elevasi puncak terhadap MSL adalah 48 M. Tinggi mercu bendung 28 m, luas arealnya 3.050 ha. Tampungan total 485 juta m3 dan tampungan aktif 220 juta m3. Elevasi puncak MSL : 55 ; Tinggi Mercu Bendung : 33

13

Waduk Ciamis / Leuwi Keris

Kabupaten Ciamis

14

Waduk Cikembang

Kabupaten Ciamis

15

Waduk Manonjaya


16

Waduk Banjar

Kabupaten Banjar

; Area (ha) : 1.330 ; Tampungan Total (juta m3) : 270 ; Tampungan aktif (juta m3) : 154 Pemenuhan kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan industri serta irigasi. Potensi listrik yang dihasilkan kecil. Elevasi terhadap MSL 180 m, tinggi mercu bendung 100 m, luas areal 440 ha, Tampungan total 180 juta m3 dan tampungan aktif 78 juta m3 Pemenuhan kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan industri serta irigasi Potensi listrik yang dihasilkan kecil. Elevasi puncak terhadap MSL 180 m, tinggi mercu bendung 70 m, luas areal 440 ha, Tampungan total 150 juta m3 dan tampungan aktif 18 juta m3 Meningkatkan kebutuhan air baku dan pengendali banjir serta sedimentasi. Meskipun potensi listrik yang dihasilkan kecil. Diharapkan dapat mereduksi sedimentasi Segara Anakan Elevasi puncak terhadap MSL 265 m, tinggi mercu bendung 80 m, luas areal 470 ha, Tampungan total 120 juta m3 dan tampungan aktif 55 juta m3. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan industri serta irigasi. Dapat menimbulkan dapak sosial ekonomi rakyat. Elevasi puncak terhadap MSL adalah 80 m. Tinggi mercu bendung 60 m, luas arealnya

LAPORAN AKHIR



71/193

5/11/2018



NO.

KEGIATAN

LOKASI

SDA DI PULAU JAWA

4-21

MANFAAT & PENJELASAN 1.620 ha. Tampungan total 460 juta m3 dan tampungan aktif 250 juta m3.

4.3.1.7 Wilayah Sungai Pemali-Comal Wilayah Sungai Pemali-Comal meliputi wilayah administratif kabupaten / kota sbb : Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Batang. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai maka DAS yang termasuk kedalam WS Pemali-Comal terdiri dari 6(enam) Daerah Aliran Sungai(DAS), yaitu : DAS Pemali, DAS Cacaban, DAS Rambut, DAS Comal, DAS Kupang dan DAS Lampir. Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Pemali-Comal diuraikan pada Tabel 4.7. Tabel 4. 7 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Pemali-Comal

NO. 1

KEGIATAN Waduk Bantar Kawung

LOKASI hulu K. Pemali Kabupaten Brebes

2

Waduk Ki Sebayu

hulu K. Gung Kabupaten Tegal

3

Waduk Sipring

4

Waduk Krandegan

5

Waduk Karanganyar

desa Karanganyar KabupatenPemalang

6

Pengendalian Banjir Sungai Tanjung, Babakan dan

Sungai Tanjung

Gede

hulu sungai K. Genteng dan K. Keruh Kabupaten Pemalang hulu sungai K. Sengkarang Kabupaten Pekalongan

MANFAAT & PENJELASAN pengendalian banjir (± 4.000 ha), untuk peningkatan intensitas tanam bagi lahan irigasi seluas 27.482 ha dan untuk penyediaan air baku bagi RKI ± 867,35 lt/dt. potensi waduk 150 juta m3. Nilai EIRR 12,6% pengendalian banjir (± 5.000 ha), untuk peningkatan intensitas tanam bagi lahan irigasi (teknis, semi teknis dan sederhana) seluas 38.534 ha dan untuk penyediaan air baku bagi RKI. Peningkatan intensitas tanam bagi lahan irigasi seluas 7.770 Ha. volume tampungan 30 juta m3, tinggi bendung 40 m. Selain itu untuk penyediaan air baku dengan suplai 2.300 lt/dt. penyediaan air baku bagi RKI dengan suplai 2.905 lt/dt dan untuk peningkatan intensitas tanam bagi lahan irigasi seluas 8.718 Ha. volume tampungan 45,93 juta m3, dengan tinggi bendung 95 m. Penyediaan air baku bagi RKI dengan suplai 965,4 lt/dt dan untuk peningkatan intensitas tanam bagi lahan irigasi seluas 26.717 Ha. Informasi kelayakan proyek tidak tersedia, analisa kelayakan ekonomi menunjukkan nilai EIRR sebesar 17,9%. pembangunan/perbaikan tanggul, perkuatan tebing dan normalisasi alur sungai., untuk mereduksi daerah rawan banjir seluas 1.730 ha.

LAPORAN AKHIR



72/193

5/11/2018



NO.

KEGIATAN

LOKASI

SDA DI PULAU JAWA

4-22


Kabuyutan 7

Pengendalian Banjir

Sungai Sragi

Sungai Sragi

normalisasi alur sungai, diharapkan dapat mereduksi daerah rawan banjir seluas 6.130 ha Sungai Kupang Pelindung tebing pasangan batu kali 5.667 m, normalisasi alur sungai 7,1 km, pembangunan inlet drainase 11 buah, pembangunan jalan dan jembatan baru, pembangunan jembatan kereta api baru 1 buah, pembangunan bangunan pengukur debit sungai 1 buah. Kabupaten Brebes pembangunan/perbaikan tanggul, perkuatan tebing dan normalisasi alur sungai.Perkiraan manfaat ekonomi dari adanya program tersebut adalah Rp. 287,5 juta/tahun pada harga dasar tahun 1998, dengan nilai EIRR adalah sebesar 26,9% kabupaten Batang dan Pembangunan/perbaikan tanggul, perkuatan tebing dan kabupaten Pekalongan normalisasi alur sungai. Perkiraan manfaat ekonomi dari adanya program tersebut adalah Rp. 10.699,3 juta/tahun pada harga dasar tahun 1998, dengan nilai EIRR adalah sebesar 42,5% kabupaten Pemalang Pembangunan/perbaikan tanggul, perkuatan tebing dan normalisasi alur sungai. Perkiraan manfaat ekonomi dari adanya program tersebut adalah Rp. 20.352,5 juta/tahun pada harga dasar tahun 1998, dengan nilai EIRR adalah sebesar 15,4% Sungai Waluh Pembangunan/perbaikan tanggul, perkuatan tebing dan normalisasi alur sungai. Perkiraan manfaat ekonomi dari adanya program tersebut adalah Rp. 822,2 juta/tahun pada harga dasar tahun 1998, dengan nilai EIRR adalah sebesar 12,1% Sungai Rambut Pembangunan/perbaikan tanggul, perkuatan tebing dan normalisasi alur sungai. Perkiraan manfaat ekonomi dari adanya program tersebut adalah Rp. 231 juta/tahun pada harga dasar tahun 1998, dengan nilai EIRR adalah sebesar 12,1%. Kec. Jatinegara Jateng Meningkatkan intensitas tanam pada daerah irigasi Cipero seluas 8.010 ha dan untuk mensupli waduk Cacaban dengan luas irigasi 1.529 ha. Usulan baru dan belum pernah dilakukan studi.

8

Pengendalian Banjir Sungai Kupang

9

Pengendalian Banjir Sungai Kluwut

10

Pengendalian Banjir Sungai Sambong

11

Pengendalian Banjir Sungai Comal

12

Pengendalian Banjir Sungai Waluh

13

Pengendalian Banjir Sungai Rambut

14

Waduk Jatinegara

pembangunan/perbaikan

tanggul,

perkuatan

tebing dan

4.3.1.8 Wilayah Sungai Serayu-Bogowonto Wilayah Sungai Serayu-Bogowonto terdiri beberapa

sungai yang berhulu

terutama dari mata air yang berasal dari gunung Selamet, yang pada akhirnya bermuara ke

Samudera Indonesia

di

wilayah Kabupaten Banyumas,

Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo. Wilayah Sungai SerayuBogowonto meliputi wilayah administratif Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Purworejo. LAPORAN AKHIR



73/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-23

Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai, yang termasuk kedalam WS Serayu-Bogowonto adalah Sub-DAS Klawing, Sub-DAS Serayu Hulu, Sub-DAS Tajum, Sub-DAS Begaluh, Sub-DAS Sapi, Sub-DAS Tulis, DAS Bengawan, DAS Serayu Hilir, DAS Ijo, DAS Bogowonto, Sub-DAS Ciseel, DAS Pekacangan, DAS Telomoyo, Sub-DAS Merawu dan DAS Padegolan. Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Serayu-Bogowonto diuraikan pada Tabel 4.8. Tabel 4. 8 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Serayu-Bogowonto NO. 1

KEGIATAN

LOKASI


Pengedalian banjir

Anak S.Serayu,

Pengamanan pemukiman dan persawahan Target

S.Klawing lanjutan

Kab.Purbalingga dan Banyumas

30km

2

Perkuatan tebing lokasi kritis dan penanggulangan banjir nopember 2004.

S Telomoyo, S.Lukulo & anak-anak sungainya, Kab.Kebumen

Pengamanan pemukiman , persawahan transportasi. Target 15 - 20 lokasi kritis

3

Peninggian jembatan melintang sungai-sungai di DAS Telomoyo

S Telomoyo & anak-anak sungainya, Kab.Kebumen

Mengatasi adanya halangan sungai yang dapat mengakibatkan banjir dan memperlancar transportasi antar pedesaan di 10 lokasi

4

Pembangunan pelimpah banjir DAS Telomoyo

S Telomoyo & anak-anak sungainya, Kab.Kebumen

Mengatasi adanya kejadian banjir melebihi rencana, sehingga dapat mengurangi dampak yang lebih buruk

5

Penyempurnaan Pengendalian Banjir dan Drainase

DAS Tipar dan Ijo, Kab.Cilacap, Banyumas dan Kebumen.

Pengamanan pemukiman transportasi. Target 16 km

,

persawahan

dan

6

Penyempurnaan Pengendalian Banjir dan Drainase

DAS Wawar, Cokroyasan dan Bogowonto. Kab. Kebumen dan Purworejo

Pengamanan pemukiman transportasi. Target 6 km

,

persawahan

dan

7

Rehabilitasi Jembatan KA melintang sungai di 7 lokasi.

DAS Wawar, Telomoyo dan Tipar. Kab. Kebumen, Banyumas dan Cilacap

Pengamanan jalur transportasi KA Yogya -Jakarta, dari bahaya banjir.

8

Normalisasi Kali Pantai antara S.Bogowonto dan S.Cokroyasan

DAS Bogowonto dan DAS Cokroyasan Kab.Purworejo

Normalisasi sungai dan bangunan pengatur air untuk mengatasi banjir daerah pemukiman dan budi daya perikanan.

9

Operasi Sungai dan Pemeliharaan

DAS Bogowonto, Serayu, Wawar dan Telomoyo. Kab. Purworejo, Kebumen, Banjarnegara dan Purbalingga,

Mempertahankan pengendalian banjir kapasitas dan fungsi prasarana

10

Pembangunan bangunan

Muara-muara DAS Bogowonto, Cokroyasan,

Menahan pengaruh akibat intrusi air laut di 5 lokasi

dan

LAPORAN AKHIR



74/193

5/11/2018



NO.

KEGIATAN

LOKASI

SDA DI PULAU JAWA

4-24


penahan intrusi air laut

Telomoyo, Ijo dan Tipar

11

Pembangunan bangunan pemanfaatan daerah genangan banjir

DAS Telomoyo, Wawar dan Ijo

Mendaya gunakan lahan depressi

12

Pembangunan BPS (Bangunan Penahan Sedimen) dan Pengerukan hilir sungai Jladri

DAS Telomoyo

Mengurangi sedimentasi di S.Jladri, S.Jatinegara dan S.Telomoyo hilir

13

Pembangunan BPS (Bangunan Penahan Sedimen)

DAS Bogowonto, Serayu, Wawar dan Telomoyo. Kab. Purworejo, Kebumen, Banjarnegara dan Purbalingga,

Mengurangi sedimentasi waduk dan pemanfaatan untuk air baku. Target 15 lokasi

14

Pembangunan Groundsill (Bangunan Penstabil dasar sungai).

DAS Serayu, Lukulo dan Bogowonto. Kab. Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo

Mengatasi degradasi sungai. Target 10 lokasi

15

Penyediaan air baku pedesaan dari mata air & sumber air

Kab. Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen dan Purworejo (200 lokasi)

Mengatasi kekurangan air pada musim kering

16

Penyediaan air baku pedesaan dari bangunan konservasi (groundsill).

Kab. Banyumas, Cilacap, Kebumen dan Purworejo (15 lokasi).


17

Penyediaan air baku dari bendungan Wadaslintang

Kab.Kebumen

Mengatasi kekurangan air pedesaanKab.kebumen

18

Pembangunan bangunan konservasi terpadu di hulu sungai

DAS Serayu, Telomoyo , Lukulo, Wawar dan Cokroyasan. Kab. Banyumas, Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen dan Purworejo.

Mengurangi sedimentasi sungai

19

Penataan kawasan arboretum

DAS Serayu, Telomoyo, Lukulo, Wawar dan Bogowonto.

Konservasi lahan dan penelitian

20

Pembangunan Waduk Bener Di S,Bogowonto

DAS Bogowonto, Kab.Purworejo

Multi purpose ( Irigasi, Air Baku dan PLTA)

21

Pembangunan Waduk

DAS Serayu


Wanadadi di S.Pekacangan

Kab.Banjarnegara

22

Pembangunan Waduk Kesegeran di S.Trenggulun

DAS Serayu Kab.Banyumas

Multi purpose ( Irigasi dan Air Baku )

23

Pembangunan Waduk Gintung di S.Gintung

DAS Serayu Kab.Banjarnegara


kota Kebumen dan

LAPORAN AKHIR



75/193

5/11/2018



NO. 24

KEGIATAN Pembangunan Waduk Kemit di S.Kemit

LOKASI

SDA DI PULAU JAWA

4-25


DAS Telomoyo Kab.Kebumen


4.3.1.9 Wilayah Sungai Jratun-Seluna Wilayah Sungai Jratun-Seluna meliputi wilayah administratif Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara.

Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai maka DAS yang termasuk kedalam WS Jratun-Seluna yaitu : Sub DAS Serang Hilar, Sub-DAS Lusi Tengah, DAS Randu Gunting, DAS Pandansari, DAS Juwana, DAS Kedung Tanu, DAS Gandu, DAS Bodri, DAS Glagah, DAS Garang, DAS Jragung, DAS Lasem, Sub- DAS Serang Hulu, DAS Tuntang, dan Sub- DAS Lusi Hulu. Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Jratun-Seluna diuraikan pada Tabel 4.9. Tabel 4. 9 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Jratun-Seluna NO.

KEGIATAN

LOKASI

1

Waduk Jatibarang

Kab. Semarang

2

Waduk Mundingan

Kab. Semarang

3

Waduk Suren

Kaliwungu, Brangsong dan Kendal

4

Jragung Barrage + Tunnel

Semarang dan Demak

5

Waduk Dolok

Semarang dan Demak

6

Kab. Grobogan

7

Waduk Bandung Harjo Waduk Ngemplak

8

Waduk Coyo

Kab. Grobogan

Kedung

Kab. Grobogan

MANFAAT & PENJELASAN Pengembangan suplai untuk RKI 920 l/detik dan konservasi air tanah. Konstruksi dam Jatibarang dimulai tahun 2002 (kegiatan yang masuk dalam jadwal biaya rendah). Nilai EIRR 18,5% (layak) pengembangan suplai untuk RKI 1.020 l/detik dan konservasi air tanah. Nilai EIRR 16,1% (layak ) Pengembangan suplai untuk RKI 1.700 l/detik (direncanakan memberikan 900 l/dt ke Semarang dan 800 l/detik ke Kendal) dan konservasi air tanah. Nilai EIRR 9,5 % (layak) pengembangan suplai untuk RKI 1.750 l/detik dan konservasi air tanah. nilai EIRR 10,7 % (layak) pengembangan suplai untuk RKI 750 l/detik dan konservasi air tanah. Nilai EIRR 13.6% (layak) pengembangan suplai untuk RKI dan konservasi air tanah. Nilai EIRR 11,8% (layak) Pengembangan suplai untuk RKI dan konservasi air tanah. Nilai EIRR 14% (layak) Pengembangan suplai untuk RKI dan konservasi air tanah.

LAPORAN AKHIR



76/193

5/11/2018



NO.

KEGIATAN

LOKASI

9

Waduk Tirto

Kab. Grobogan

10

Embung Kedung Waru Embung Balong Pengendalian Banjir Sungai Blorong Pengendalian Banjir Sungai Garang Drainase Kota Semarang Tenggang + Sringin Drain Dombo-Sayung Floodway Kebon Batur Floodway

Kab. Blora

Pengenda lian Banjir Jragung/Tuntang Pengendalian Banjir Serang-WulanJuana

11 12 13 14 15 16 17 18 19

SDA DI PULAU JAWA

4-26

MANFAAT & PENJELASAN Nilai EIRR 18,9% (layak) Pengembangan suplai untuk RKI dan konservasi air tanah. Nilai EIRR 22,9% (layak)

Kota Semarang

Pengem bangan suplai untuk RKI dan konservasi air tanah. Nilai EIRR 8% (layak) Pengembangan suplai untuk RKI dan konservasi air tanah Pengendalian banjir seluas 590 ha. Layak secara ekonomi, nilai EIRR 24% Pengendalian banjir seluas 1.670 ha. Layak secara ekonomi, nilai EIRR 15,9% pengendalian banjir seluas 10.337 ha. Layak secara ekonomi, nilai EIRR 15,13% Pengendalian banjir

Kota Semarang

Pengendalian banjir seluas 21 ha. Nilai EIRR 13,6%

Kab. Demak

Pengendalian banjir seluas 6.028 ha. Layak secara ekonomi, nilai EIRR 18,1%

Kab. Demak

pengendalian banjir20,4% seluas 12.957 ha. Layak secara ekonomi, nilai EIRR pengendalian banjir seluas 13.650 ha. Layak secara ekonomi, nilai EIRR 17,8%

Kab. Blora Kab. Kendal Kota Semarang Kota Semarang

Kab. Kudus dan Kab. Pati

4.3.1.10 Wilayah Sungai Progo-Opak-Oyo Wilayah Sungai Progo-Opak-Oyo meliputi wilayah administratif Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Kulonprogo, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai maka DAS yang termasuk kedalam WS Progo-Opak-Oyo yaitu : Sub- DAS Progo Hulu, Sub- DAS Tinggal, Sub-DAS Elo, Sub-DAS Blongkeng, Sub-DAS Kanci, Sub-DAS Tinalah, SubDAS Winango, DAS Serang, DAS Progo, Sub-DAS Oyo, Sub-DAS Opak, dan Sub-DAS Bedog. Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Progo-Opak-Oyo diuraikan pada Tabel 4.10.

LAPORAN AKHIR



77/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-27 Tabel 4. 10 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Progo-Opak-Oyo NO.

KEGIATAN

LOKASI

1

Embung Tangkisan I

Kab. Kulon Progo

2

Embung Tangkisan II

Kab. Kulon Progo

3

Embung Ngroto

Kab. Kulon Progo

4

Embung Kayangan

Kab. Kulon Progo

5

Embung Dawetan

Kab. Kulon Progo

6

Embung Penggung

Kab. Kulon Progo

7

Embung Girinyono

Kab. Kulon Progo

8

Embung Weden

Kab. Kulon Progo

9

Embung Kebonromo

Kab. Kulon Progo

10

Embung Kronggahan Embung Kedungranti

Kab. Sleman

11

Kab. Gunung Kidul

12

Embung Sari

13

Embung Ngalang

Kab. Gunung Kidul

14

Embung

Kab. Gunung Kidul

15

Kedunggedeng Waduk Tinalah

Kali Progo

16

Karang

Kab. Gunung Kidul

Kali Progo

17

Waduk Progo Magelang Waduk Elo Hilir

18

Waduk Kaloran

Kaloran

19

Waduk Elo

Kali Elo

20

Waduk Sambiroto

Progo Hulu K. Serang

21

Waduk Nanggulan I

Sungai Progo

Kali Elo

MANFAAT & PENJELASAN Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Tinggi embung adalah 13,75 m dengan volume tampungan 35.000 m3 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Tinggi embung adalah 13,75 m dengan volume tampungan 7,500 m3 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku 73 lt/detik dan potensi pengendalian banjir. Tinggi embung adalah 5 m dengan volume tampungan 250.000 m3 Berpotensi untuk mengendalikan banjir, mengairi irigasi 450 ha dan penyedia air minum 75 lt/detik. Tinggi embung adalah 11 m dengan volume tampungan 105.000 m3 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Volume tampungan embung adalah 1.000.000 m3 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Untuk DAS Serang, dengan tetap memanfaatkan air dari Kali Progo melalui intake Kalibawang, dengan pembatasan pengambilan air sebesar 2,5 m3/dt penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Belum tersedia data detail Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir

LAPORAN AKHIR



78/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-28

4.3.1.11 Wilayah Sungai Bengawan Solo Wilayah Sungai Bengawan solo meliputi wilayah administratif kabupaten/kota sebagai berikut : Kabupaten Rembang, KabupatenBlora, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai maka DAS yang termasuk kedalam WS Bengawan solo yaitu : DAS Damas, Sub-DAS Wate Tengah, SubDAS Madiun, Sub-DAS Lamongan, Sub-DAS Bitung, DAS Pagotan, Sub-DAS Samin, Sub-DAS Pepe. Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Bengawan solo diuraikan pada Tabel 4.11.

Tabel 4. 11 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Bengawan Solo NO.

KEGIATAN

1

Sedimentasi Waduk Wonogiri Penanganan Pengelolaan Kualitas Air Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hilir, Fase II Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hulu, Fase II Perbaikan Sungai Kali Madiun, Fase II dan III Pembangunan check dam dan ground sill

2

3

4

5 6

7 8 9 10

Pengembangan Bengawan Jero Bengawan Solo FFWS Long-channel Storage Bengawan Solo Hilir Penyediaan Air PDAM di Wilayah Surakarta

LOKASI


Wonogiri seluruh WS

hilir WS

pengendalian banjir

hulu WS

pengendalian banjir

Kali Madiun

pengendalian banjir

Hulu Sungai Bengawan Solo dan Kali Madiun pengendalian banjir pengendalian banjir penyediaan air baku penyediaan air baku

LAPORAN AKHIR



79/193

5/11/2018



NO.

KEGIATAN

11

Penyediaan Air untuk Sstem Pengembangan PDAM Penyediaan Air untuk

12 13 14

15

16

17 18

19 20 21 22 23

24

LOKASI

SDA DI PULAU JAWA

4-29

MANFAAT & PENJELASAN penyediaan air baku

penyediaan air baku

Daerah Rembang Solo Vallei Werken 9 Waduk Irigasi pada Anak Sungai Bengawan Solo Hulu 3 Waduk Irigasi pada Anak Sungai Kali Madiun 16 Waduk Irigasi pada Anak Sungai Bengawan Solo Hilir Waduk Irigasi Kedung Bendo Rehabilitasi dan Peningkatan Sistem

penyediaan air baku penyediaan air baku

penyediaan air baku

penyediaan air baku

penyediaan air baku penyediaan air baku

Irigasi Waduk Serbaguna Bendo Waduk Serbaguna Badegan Waduk Pidekso Rehabilitasi Tlg. Ngebel Rehabilitasi Waduk dan Pengelolaan DTA Waduk Wonogiri Rehabilitasi dan Pengelolaan Lahan Kritis di 6 Lokasi DTA

penyediaan air baku penyediaan air baku penyediaan air baku penyediaan air baku konservasi sumber daya air

konservasi sumber daya air

4.3.1.12 Wilayah Sungai Kali Brantas Wilayah Sungai Kali Brantas meliputi wilayah administratif Kota Surabaya, Kabupaten

Sidoarjo,

Kota

Mojokerto,

Kabupaten

Mojokerto,

Kabupaten

Pasuruan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai, maka DAS yang termasuk kedalam WS Kali Brantas adaslah Sub-DAS Brangkal, Sub-DAS Konto, SubDAS Berantas Tengah, DAS Panggul, Sub-DAS Brantas Hulu, DAS Penguluran,

LAPORAN AKHIR



80/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

DAS Lorog, Sub-DAS Ngrowo Ngasnan, Sub-DAS Wadas, Sub-DAS Marmoyo,

4-30

Sub-DAS Brantas Hilar, dan Sub-DAS Lekso. Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Kali Brantas diuraikan pada Tabel 4.12. Tabel 4. 12 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Kali Brantas NO.

KEGIATAN

1

Sabo Gunung Kelud Sabo Brantas Hulu dan Sungai Lesti Pengendalian Banjir Sungai

2

3

4 5

Widas Lodoyo Diversion Tunnel Beng Dam

LOKASI


Kali Konto Brantas Hulu dan Sungai Lesti Sungai Widas

Ludoyo

mengurangi transport sediment ke reservoir Dam Sengguruh dan Dam Sutami. Sebanyak 17 Sabo Dam telah direncanakan untuk daerah hulu DAS Sengguruh Dam. Pengembangan terhadap masalah pengendalian banjir di Sungai Widas sesuai dengan yang direncanakan dalam Master Plan tahun 1985 Pencegahan terhadap bencana yang dapat ditimbulkan oleh Gunung Kelud Irigasi, water supply dan hydropower. Data teknis yang direncanakan untuk volume tampungan efektif 147 milyar m3

4.3.1.13 Wilayah Sungai Pekalen-Sampean Wilayah Sungai Pekalen-Sampean meliputi wilayah administratif Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai, DAS yang termasuk kedalam WS Pekalen-Sampean adalah DAS Sampean, DAS Bajulmati, DAS Banyuputih, DAS Bedadung, DAS Mujur, DAS Jatiroto, DAS Sebani-setail, DAS Mayang, DAS Baru, DAS Tangkail, DAS Kramat, DAS Tempuran, DASA Deluwang, DAS Pekalen, DAS Rejoso, DAS Bondoyudo, dan DAS Sumber Manjing. Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Pekalen-Sampean diuraikan pada Tabel 4.13.

LAPORAN AKHIR



81/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-31

Tabel 4. 13 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Pekalen-Sampean NO.

KEGIATAN

1

Genteng I Dam

LOKASI Sungai Genteng, Lesti

MANFAAT & PENJELASAN Irigasi, water supply dan hydropower dan untuk sediment control. Data teknis yang direncanakan adalah untuk volume tampungan efektifnya sebesar 54 milyar m3

4.3.1.14 Wilayah Sungai Madura Wilayah Sungai Madura meliputi wilayah administratif Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai, DAS yang termasuk kedalam WS Madura adalah DAS Patean, DAS Budur, DAS Jambangan, DAS Pasengsengat, DAS Sodung, DAS Brambang, DAS Temburu, DAS Saroka, DAS Kemuning, DAS Blega, DAS Samajid, dan DAS Kangkah. Hasil identifikasi alternatif intervensi struktural untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan wilayah sungai Madura diuraikan pada Tabel 4.14. Tabel 4. 14 Identifikasi Alternatif Intervensi Struktural WS Madura NO.

KEGIATAN

LOKASI

1

Penyediaan baku industri

air

seluruh WS

2

Pembangunan Waduk Nipah Pembangunan Waduk Blega Pembangunan Waduk Samiran Pembangunan Wa duk Tambak Agung

Pamekasan

3 4 5

Bangkalan Pamekasan Sumenep

MANFAAT&PENJELASAN sumber kecil, sehinggadaya harusair adayang solusiterbatas sumber berupa daya air sungai-sungai bila Madura hendak difungsikan pemenuhan air baku untuk irigasi dan permukiman dengan kapasitas tampungan sebesar 30 juta m3 pemenuhan air baku untuk irigasi dan permukiman dengan kapasitas tampungan sebesar 100 juta m3 pemenuhan air baku untuk irigasi dan permukiman dengan kapasitas tampungan sebesar 50 juta m3 pemenuhan air baku untuk irigasi dan permukiman dengan kapasitas tampungan sebesar 30 juta m3

LAPORAN AKHIR



82/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-32 4.3.2

Pengaturan Induk Wilayah Sungai Baru

Dari daftar usulan proyek-proyek infrastruktur sumber daya air pada wilayahwilayah sungai di P. Jawa yang diuraikan pada bagian terdahulu (Sub Bab 4.3.1) tidak satupun yang secara lengkap mengikuti urutan dan proses pembangunan infrastruktur

SDA dalam suatu kerangka pengelolaan Wilayah Sungai

sebagaimana diatur dalam UU Sumber Daya Air No.7 tahun 2004; karena Semua

rencana

induk

pengelolaan

wilayah

sungai

yang

mendasari

pengembangan SDA Wilayah Sungai tersebut dibuat sebelum diterbitkannya UU No. 7 tahun 2004. Hal ini berarti pembuatan rencana induk tidak diawali dengan Pola Pengelolaan SDA Wilayah Sungai, dan belum banyak melibatkan pihak pemangku kepentingan (stakeholders ) bidang SDA dalam penyusunannya. Sehubungan dengan itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana induk pengelolaan WS. Langkah pertama dalam penyesuaian adalah membuat Pola Pengelolaan SDA Wilayah Sungai yang dibuat berdasarkan prosedur dan proses sebagaimana diatur oleh UU SDA No. 7/2004. Setelah Pola Pengelolaan diselesaikan semua rencana induk pengelolaan wilayah sungai yang telah ada perlu disesuaikan dengan Pola Pengelolaan tersebut. Disamping itu proses penyesuaian

Rencana

Induk

juga

harus

melibatkan

pihak

pemangku

kepentingan SDA di wilayah sungai tersebut, dan Rencana Induk yang telah disesuaikan tersebut perlu mendapat persetujuan dari Dewan SDA yang terkait. Alasan lain perlunya penyesuaian terhadap rencana induk yang adalah bahwa belum seluruh infrastruktur SDA yang diusulkan disetiap wilayah sungai telah lolos Studi kelayakan yang mencakup 3 (tiga) aspek analisis, yaitu teknis, ekonomi dan sosial-lingkungan. Disamping itu infrastruktur yang diusulkan masih bersifat “satu” pilhan; sebaiknya usulan terdiri dari lebih dari satu opsi yang merupakan alternatif-alternatif sehingga dapat dipilih alternatif yang paling layak untuk memenuhi kebutuhan prasarana SDA dengan investasi yang paling kecil atau hanya bersifat merehabilitasi prasarana yang sudah ada atau bahkan yang bersifat pendekatan non-fisik/non-struktural. Oleh sebab itu perlu dilaksanakan “quick assessment ” untuk mengidentifikasi alternatif-alternatif prasarana yang

LAPORAN AKHIR



83/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

diusulkan pada setiap lokasi yang memerlukan intervensi serta mengkaji

4-33

kelayakan alternatif-alternatif tadi dari aspek teknis, ekonomi serta sosial dan lingkungan.

. u r a b i a g n u S h a y a l i W a n a c n e R 2 . 4 r a b m a G

LAPORAN AKHIR



84/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

Sejalan dengan itu, pemerintah telah menyiapkan suatu rancangan peraturan

4-34

baru yang menetapkan perubahan susunan wilayah sungai ke dalam suatu komposisi bentuk wilayah yang baru. Gambar 4.x menunjukkan secara spatial bentuk dari wilayah sungai yang baru. Perubahan ini secara konsekwen harus ditanggapi dengan perubahan dalam strategi pengelolaan dan kebijakan untuk masing-masing wilayah sungai. Oleh karena itu, perlu suatu tindakan untuk menyusun kembali (regrouping ) kebijakan yang ada pada masing-masing balai penanggungjawab wilayah sungai terdahulu untuk menjadi kebijakan baru mengikuti wilayah sungai yang akan ditetapkan dalam waktu dekat. Berikut disajikan tabel yang dibuat untuk mengelompokkan kembali strategi kebijakan struktural pada masing-masing wilayah sungai sesuai dengan bentuknya yang baru. Tabel 4. 15 Penyusunan Kembali Alternatif Intervensi Struktural menurut Wilayah Sungai yang Baru KODE 02.01.B

WILAYAH SUNGAI Ciliman– Cibungur

KEGIATAN Waduk Cimalur

Cibaliung Cisawarna

02.03.A2

Kepulauan Seribu CidanauCiujungCidurianCisadaneCiliwungCitarum

02.04.A2

ASAL WS/ PROGRAM WS Ciujung Ciliman

Desa Cibatur Keusik Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak -

suplesi air irigasi DI. Cilemer kiri seluas 500 ha, penyedia air baku untuk kecamatan Banjarsari dan sebagai waduk pengendali banjir -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

mengairi sawah seluas 2.000 ha

Cisadea – Cikuningan

-

Cikamayapan, Cikarang, Ciparahu, Mekarsari dan Karang Kamulyan -

-

-

Waduk Ciawi

Hulu Sungai Ciliwung

Mengurangi debit banjir Sungai Ciliwung di Kota Bogor. Selain itu Waduk Ciawi juga dapat berfungsi sebagai penyedia air untuk Kota Bogor dan DKI Jakarta serta sebagai sumber air untuk penggelontoran Sungai Ciliwung di musim kering

CiliwungCisadane

Bendung Karet Cibungur

02.02.B

MANFAAT&PENJELASAN

LOKASI

Bendung Bendung dan Karet Ciseukeut Bendung Karet Cikoneng, Bendung Karet Cisangkuy Bendung Tipe Gergaji di Sungai Cibama Bendung Sungai Cihara

-

LAPORAN AKHIR



85/193

5/11/2018



KODE

WILAYAH SUNGAI

KEGIATAN

LOKASI

Waduk Genteng

Sungai Cisadane

Waduk Parung

tengah Sungai

Badak Waduk Sodong

Cisadane hilir Sungai Cikaniki

Salak Contour Canal Ciliwung Floodway Tunnel

sekeliling Gunung Salak Kota Bogor

Peningkatan Kanal Tarum Barat Pengembangan Cengkareng Floodway System

Karawang - Bekasi

Cengkareng

Sungai Cidurian

Kab. Tangerang

Sungai Cimanceuri Sungai Cirarab

Kab. Tangerang

Sungai Cisadane

Kota/Kab. Tangerang

Cengkareng drain, Kali Angke, Mookervaart Banjir Kanal Barat/ Ciliwung

DKI Jakarta

Banjir Kanal Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Cakung Banjir Kanal CBL, Cikarang, Bekasi Waduk Karian

DKI Jakarta

Waduk Cilawang

Sungai Ciujung

Waduk Pasirkopo

Sungai Ciujung

Long Storage Sungai Ciujung Waduk Bojongmanik

-

Kab. Tangerang

Kota Bogor, DKI Jakarta

Kab. Bekasi Hulu Sungai Ciujung

Sungai Cisemeut

SDA DI PULAU JAWA

MANFAAT&PENJELASAN penyedia air baku ke daerah Bogor dengan cara gravitasi penyedia air baku untuk daerah

ASAL WS/ PROGRAM CiliwungCisadane Ciliwung-

Bogor-Jakarta penyedia air baku untuk daerah Bogor-Jakarta memenuhi kebutuhan air di Kota dan Kabupaten Bogor mengalihkan debit banjir dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cisadane guna pengendalian banjir di DKI Jakarta memenuhi kebutuhan air Jabotabek

Cisadane CiliwungCisadane CiliwungCisadane CiliwungCisadane

pencegahan banjir dan meningkatkan urban drainage. Peningkatan fungsi sungai ke hilir dari daerah Angke dan Sungai Pesanggrahan dan

CiliwungCisadane

Mo okervaart Canal, serta konstruksi Angke Floodway Pengendalian banjir. Normalisasi alur sungai 32 km, Master Plan 1997 Pengendalian banjir. Normalisasi alur sungai 22 km, Master Plan 1997 Pengendalian banjir. Normalisasi alur sungai 17 km, Master Plan 1997 Pengendalian banjir. Normalisasi alur sungai 38 km, Master Plan 1997 Pengendalian banjir. Normalisasi alur sungai 22 km, Master Plan 1997

CiliwungCisadane

CiliwungCisadane CiliwungCisadane CiliwungCisadane CiliwungCisadane CiliwungCisadane

Pengendalian banjir. Terowongan 1 km, 2 bh. Normalisasi alur sungai 29 km. Master Plan 1997 Pengendalian banjir. Pembuatan Sal. Banjir. Normalisasi alur sungai 57 km. Master Plan 1997

CiliwungCisadane

pengendalian banjir. Normalisasi alur sungai 50 km, Master Plan 1997 Penyedia air rumah tangga, perkotaan dan industri untuk wilayah Serang dan Jabotabek dengan menggunakan saluran KarianTanjung-Serpong (KTS). menambah persediaan air rumah tangga, perkotaan dan industri untuk kebutuhan Tangerang lewat KSCS mengambil alih fungsi Waduk Karian untuk mensuplai air irigasi ke daerah irigasi Ciujung -

CiliwungCisadane WS Ciujung Ciliman

pemenuhan kebutuhan air baku Jabotabek

4-35

CiliwungCisadane

WS Ciujung Ciliman WS Ciujung Ciliman WSCiujung Ciliman WS Ciujung Ciliman

LAPORAN AKHIR



86/193

5/11/2018



KODE

WILAYAH SUNGAI

KEGIATAN Waduk Tanjung

LOKASI Sungai Cidurian

Bendung Anyer

-

Waduk Naragong

Waduk Nameng Waduk Pasiranji

Anak Sungai Cileungsi (DAS Bekasi) Sungai Cibeet Cipamingkis

Waduk Pangkalan

Sungai Cibeet

Peninggian Dam Cirata

DamCirata

Peningkatan Kanal Tarum Barat atau Pembangunan Kanal Tarum Jaya Waduk Talagaherang Waduk Maya Waduk Bodas Dam Sungai Cilame Dam Sungai Cipunagara Waduk Cipunagara dan bendungan pengatur di Sadawarna Waduk Cibeber Waduk Kandung Pengembangan Sungai Cisangkuy

SDA DI PULAU JAWA

MANFAAT&PENJELASAN penyedia air baku untuk daerah Tangerang dan DKI Jakarta dengan menggunakan saluran irigasi Cidurian atau dengan saluran lternative Karian-Tanjung-Serpong (KTS) penyedia air baku ke daerah Bogor dengan menggunakan pompa

ASAL WS/ PROGRAM WS Ciujung Ciliman

WS Ciujung Ciliman Citarum

penyedia air untuk areal tambak menampung air dari Sungai Cipamingkis atau dari saluran pembawa penyedia air utama untuk daerah hilir Kanal Tarum Barat secara gravitasi Penyediaan air baku dan tenaga listrik

Citarum Citarum

Karawang DKI Jakarta– Bekasi –

memindahkan air dari wilayah sungai Citarum ke Jakarta

Citarum

Hulu Jatiluhur

mengairi sawah

Citarum

Hulu Jatiluhur Hulu Jatiluhur Hulu Jatiluhur

mengairi sawah mengairi sawah mengairi sawah

Citarum Citarum Citarum

Hulu Jatiluhur

mengairi sawah

Citarum

Hulu Jatiluhur

mengairi sawah

Citarum

Hulu Jatiluhur Hulu Jatiluhur Sungai Cisangkuy

mengairi sawah mengairi sawah mencukupi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan dan industri Bandung mencukupi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan dan industri Bandung mencukupi kebutuhan air baku Bandung mencukupi kebutuhan air baku Bandung

Citarum Citarum Citarum

mencukupi kebutuhan air baku Bandung pengairan irigasi seluas 68.280 ha, potensi listrik sebesar 2.102.400 MWh dan penyediaan air baku untuk 79.683 jiwa.

Citarum

Waduk sungai Cikapundung

Sungai Cikapundung

Waduk Sukawana

Cimahi

Sudetan sungai Cibeureum

Kab. Bandung

Waduk Bojong Jambu Waduk Jatigede

Kab. Bandung Kab. Garut

4-36

Citarum Citarum

Citarum

Citarum Citarum

Citarum

LAPORAN AKHIR



87/193

5/11/2018



KODE

WILAYAH SUNGAI

KEGIATAN Waduk Cipasang

LOKASI Kab. Garut

Waduk Cipanas

Kab. Garut

Waduk Ujungjaya

Kadipaten

Waduk Kadumalik

Majalengka

Waduk Pasirkuda

Majalengka

Waduk Ciniru

Kuningan

Waduk Cimulya

Kuningan

Waduk

Kuningan

Gunungkarung Waduk Manenteng

Kuningan

Waduk Pecang

Kuningan

Waduk Balekambang

Garut

Waduk Cipeles

Garut

Waduk Seuseupan

Cirebon

Waduk Cihirup

Sumedang

Waduk Mangit

Kuningan

SDA DI PULAU JAWA

MANFAAT&PENJELASAN pengairan irigasi seluas 18.960 ha, potensi listrik sebesar 1.639.872 MWh dan penyediaan air baku untuk 22.126 jiwa. Potensi paling baiknilai untuk dikembangkan karena memiliki EIRR lebih tinggi (17,65 %). pengairan irigasi seluas 12.000 ha dan penyediaan air baku untuk 14.004 jiwa. Volume tampungan sebesar 395 juta m3. Nilai ekonomi proyek IRR 7,63% pengairan irigasi seluas 5.000 ha dan penyediaan air baku untuk 5.835 jiwa. Volume tampungan sebesar 71 juta m3. Nilai ekonomi proyek IRR 2,67% Mengairi 20.000 Ha lahan irigasi. Jika pembuatan Waduk Jatigede di tunda, maka Waduk Kadumalik dengan EL + 294 dapat menjadi lternative cadangan utama Potensi listrik sebesar 86.000 MWh. Volume tampungan sebesar 2,4 juta m3. nilai ekonomi proyek IRR 6,07% pengairan irigasi seluas 9.148 ha, potensi listrik 6,9 GWh dan potensi air baku 915 ha. Volume tampungan sebesar 50 juta m3. Nilai ekonomi proyek IRR 12% pengairan irigasi seluas 9.145 ha, potensi listrik 5,40 GWh dan potensi air baku 915 ha. Volume tampungan sebesar 35 juta m3. Nilai ekonomi proyek IRR 12,16% pengairan irigasi seluas 9.145 ha dan potensi listrik 17,20 GWh. pengairan irigasi seluas 9.000 ha, potensi listrik 11,70 GWh dan potensi air baku. pengairan irigasi seluas 8.275 ha dan potensi air baku 828 ha. pengairan irigasi seluas 8.700 ha dan penyediaan air baku untuk 10.153 jiwa. pengairan irigasi seluas 12.000 ha dan penyediaan air baku untuk 14.004 jiwa. pengairan irigasi seluas 4.439 ha, potensi listrik 3,4 GWh dan potensi air baku 444 ha. pengairan irigasi seluas 4.439 ha, potensi listrik 0,2 GWh dan potensi air baku 444 ha. pengairan irigasi seluas 2.982 ha, potensi listrik 1,6 GWh dan potensi air baku 298 ha.

ASAL WS/ PROGRAM Citarum

4-37

Citarum

Citarum

Citarum

Citarum

Citarum

Citarum

Citarum Citarum

Citarum Citarum

Citarum

Citarum

Citarum Citarum

LAPORAN AKHIR



88/193

5/11/2018



KODE

WILAYAH SUNGAI

KEGIATAN

LOKASI

Cisadea Cibareno

MANFAAT&PENJELASAN

ASAL WS/ PROGRAM Citarum

Waduk Ciwaru

Kuningan

pengairan irigasi seluas 10.173 ha, potensi listrik 10,7 GWh dan potensi air baku 1.017 ha.

Waduk Cihowe

Cirebon

Waduk Dukuh Badag

Cirebon

Waduk Cileuweung

Cirebon

Long Storage Kumpul KuistaJamblang

Cirebon

Long Storage Indramayu

Indramayu

Pengembangan 6 Embung Rehabilitasi Irigasi Kab. Bekasi Rehabilitasi Irigasi Kab. Karawang Rehabilitasi Irigasi Kab. Subang Rehabilitasi Irigasi Kab. Indramayu S. Citarik Hulu

Cirebon Kab. Bekasi

pengairan irigasi seluas 600 ha, potensi listrik 0,1 GWh dan potensi air baku 60 ha. pengairan irigasi seluas 8.275 ha, potensi listrik 8,3 GWh dan potensi air baku 828 ha. pengairan irigasi seluas 8.275 ha, potensi listrik 1,7 GWh dan potensi air baku. memenuhi kebutuhan air untuk mengairi areal sawah dan tambak di sebelah utara ruas jalan IndramayuCirebon (± 4.468 Ha sawah dan ± 750 Ha tambak). Nilai ekonomi proyek IRR sebesar 22,56 %, pemenuhan kebutuhan air baku dan keperluan irigasi dan perikanan tambak mendukung Long Storage Kumpul Kuista-Jamblang Penyediaan irigasi seluas 6.405 ha,

Citarum

Kab. Karawang


Citarum

Kab. Subang


Citarum

Kab. Indramayu


Citarum

Pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Sampai dengan Jalan Raya Bandung-Tasik ± 5 km. pengendalian banjir dan pengamanan pantai

Citarum

Pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Peningkatan Kapasitas System Sungai Citarum Hulu Q5 menjadi Q20. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Normalisasi sungai ± 5 km. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Normalisasi sungai ± 5 km. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Normalisasi sungai ± 10 km. mengairi sawah seluas 2.800 ha

Citarum

Pekerjaan Penyempurnaan Flood Warning System Peningkatan Kapasitas Sungai

02.05.B

SDA DI PULAU JAWA

Pekerjaan Konstruksi S. Citarik Hulu Pekerjaan Konstruksi S. Cimande Pekerjaan Konstruksi S. Cikeruh Bendung Sungai Cibareno

-

Pasir Bungur, Cilograng, Cikatomas, Cibareno dan Sawarna

4-38

Citarum Citarum

Citarum

Citarum

Citarum

Citarum

Citarum

Citarum

Citarum

Citarum

Cisadea Cikuningan

LAPORAN AKHIR



89/193

5/11/2018



KODE 02.06.B

WILAYAH SUNGAI Ciwulan Cilaki

KEGIATAN

SDA DI PULAU JAWA

MANFAAT&PENJELASAN

LOKASI

ASAL WS/ PROGRAM Citanduy – Ciwulan

Penyusunan pola pengelolaan SDA Wilayah Sungai

Wilayah sungai Citanduy Ciwulan (Propinsi Jabar &


Citanduy Ciwulan Rencana induk (Master Plan) pengelolaan SDA Wilayah Sungai Citanduy Ciwulan Perbaikan tebing kritis 25 lokasi

Jateng) Wilayah sungai Citanduy Ciwulan (Propinsi Jabar & Jateng)


Citanduy Ciwulan

Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut -

Mengamankan daerah permukiman, pertanian dan prasarana umum.

Citanduy Ciwulan

-

Citanduy Ciwulan

Kabupaten Cilacap, Ciamis dan Garut Kabupaten Ciamis

Penyediaan air baku/mengatasi kekeringan Penyediaan air baku/mengatasi kekeringan

Citanduy Ciwulan Citanduy Ciwulan

Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Cilacap Kota Banjar, Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Garut -

Konservasi/Pengendalian sedimentasi Penyediaan air baku/mengatasi kekeringan


-

Citanduy Ciwulan

Kabupaten Cilacap, Ciamis dan Garut Kabupaten Ciamis

Penyediaan air baku/mengatasi kekeringan Penyediaan air baku/mengatasi kekeringan


Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Cilacap Kota Banjar, Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Garut -

Konservasi/Pengendalian sedimentasi Penyediaan air baku/mengatasi kekeringan


-

Kabupaten Ciamis

Mengamankan daerah permukiman dan prasarana umum/obyek wisata


Kabupaten Ciamis

Mengamankan daerah permukiman, dan prasarana umum/TPI

Citanduy Ciwulan

Pantai Cilaut Eureun 2 km


Citanduy Ciwulan

Pantai Ranca Buaya 1 km Pantai Bagolo 1 km

Kabupaten Garut

Mengamankan daerah permukiman, dan prasarana umum/TPI/LAPAN/objek wisata Mengamankan daerah permukiman, dan prasarana umum/TPI Mengamankan daerah permukiman, dan prasarana umum

Konservasi prasarana air baku : Embung 11 lokasi Bangunan konservasi mata air 3 lokasi Bangunan chekdam 15 lokasi Rehabilitasi Situ 8 lokasi

Konservasi prasarana air baku : Embung 11 lokasi Bangunan konservasi mata air 3 lokasi Bangunan chekdam 15 lokasi Rehabilitasi Situ 8 lokasi

Pengamanan Pantai Pantai Pangandaran 3 km Pantai Bojongsalawe 3 km

Kabupaten Ciamis

4-39


LAPORAN AKHIR



90/193

5/11/2018



KODE

WILAYAH SUNGAI

KEGIATAN Pantai Cipatujah 2 km Waduk Pasirangin

LOKASI Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya

02.07.A2

Citanduy

Waduk Manonjaya


Waduk Banjar

Kabupaten Banjar

Penyusunan pola pengelolaan SDA Wilayah Sungai Citanduy Ciwulan

Wilayah sungai Citanduy Ciwulan (Propinsi Jabar & Jateng)

Rencana induk Wilayah sungai (Master Plan) Citanduy Ciwulan pengelolaan SDA (Propinsi Jabar & Wilayah Sungai Jateng) Citanduy Ciwulan Lower Citanduy Flood Management: Pengerukan Plawangan - Segara Plawangan Anakan (Kabupaten Cilacap & Ciamis) Normalisasi Kabupaten Cilacap sungai-sungai DAS Segara Anakan Normalisasi sistem Daerahdrainasi Irigasi Sidareja Cihaur dan sekitarnya Perbaikan dan peningkatan bangunan klep pengendali banjir,

Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap

SDA DI PULAU JAWA

MANFAAT&PENJELASAN Mengamankan daerah permukiman, dan prasarana umum Pemenuhan kebutuhan rumah

ASAL WS/ PROGRAM Citanduy Ciwulan Citanduy -

tangga, perkotaan dan industri Tasikmalaya 800 ltr/det. Irigasi 3.229 ha dan dapat mereduksi sedimentasi Segara Anakan, panjang bendung 180 m, Tampung total 14 juta m3. Meningkatkan kebutuhan air baku dan pengendali banjir serta sedimentasi. Meskipun potensi listrik yang dihasilkan kecil. Diharapkan dapat mereduksi sedimentasi Segara Anakan Elevasi puncak terhadap MSL 265 m, tinggi mercu bendung 80 m, luas areal 470 ha, Tampungan total 120 juta m3 dan tampungan aktif 55 juta m3. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan industri serta irigasi. Dapat menimbulkan dapak sosial ekonomi rakyat. Elevasi puncak terhadap MSL adalah 80 m. Tinggi mercu bendung 60 m, luas arealnya 1.620 ha. Tampungan total 460 juta m3 dan tampungan aktif 250 juta m3. Sebagai kerangka dasar pedoman dalam pengelolaan SDA Wilayah Sungai Citanduy Ciwulan

Ciwulan


Citanduy Ciwulan

Memperlancar aliran sungai Citanduy menuju ke laut lepas

Citanduy Ciwulan

Mengembalikan fungsi dan kapasitas aliran sungai Cibeureum, Cimeneng, Jagadenda, Cikonde, Kawungatan, Plumpatan, Pekalongan dan anakanak sungainya Mengembalikan fungsi dan kapasitas

Citanduy Ciwulan

drainase Cihaur Daerah Irigasi Sidareja

Ciwulan

Mengembalikan dan meningkatkan fungsi dan kapasitas bangunan klep

Citanduy Ciwulan

4-40

Citanduy Ciwulan

Citanduy Ciwulan

Citanduy Ciwulan

Citanduy -

LAPORAN AKHIR



91/193

5/11/2018



KODE

WILAYAH SUNGAI

KEGIATAN 15 lokasi Perbaikan dan peningkatan bangunan tanggul pengendali banjir 30 km Perbaikan tebing kritis, 20 lokasi Normalisasi sungai-sungai DAS Citanduy Hilir Normalisasi sistem drainase Daerah Irigasi Lakbok Utara dan Lakbok Selatan Perbaikan dan peningkatan bangunan pengendaliklep banjir, 15 lokasi Perbaikan dan peningkatan bangunan tanggul pengendali banjir 30 km Perbaikan tebing kritis, 10 lokasi Perbaikan tebing kritis 25 lokasi

Rehabilitasi Bendung Manganti Tahap II Sudetan Citanduy

LOKASI

SDA DI PULAU JAWA

MANFAAT&PENJELASAN

ASAL WS/ PROGRAM

Kabupaten Cilacap


Citanduy Ciwulan

Kabupaten Cilacap

Mengamankan tanggul pengendali banjir Mengembalikan fungsi dan kapasitas aliran sungai Ciseel, Ciputrahaji, Citalahab dan Cikaso Mengembalikan fungsi dan kapasitas drainase Daerah Irigasi Lakbok Utara dan Lakbok Selatan


Kabupaten Ciamis

Mengembalikan dan meningkatkan fungsi bangunan Klep

Citanduy Ciwulan

Kabupaten Ciamis


Citanduy Ciwulan

Kabupaten Ciamis

Mengamankan tanggul pengendali banjir Mengamankan daerah permukiman, pertanian dan prasarana umum.


Penyediaan air Irigasi 27.000 ha, air minum kota sidareja dan pengendalian banjir Penanggulangan sedimentasi di Segara nakan dari sungai Citanduy. Mengalihkan muara sungai Citanduy langsung ke Laut (teluk Nusaware) Pemenuhan kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan industri dan tenaga listrik sebesar 50 lt/det. Tinggi mercu bendung 7 m, panjang 40 m, bak tampung 3 m dan bahan tubuh bendung adalah urugan tanah dengan inti clay tampungan aktif 27,08 juta m3 Pemenuhan kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan Industri serta

Citanduy Ciwulan

Kabupaten Ciamis

Kabupaten Ciamis

Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut Kabupaten Ciamis

Sungai Citanduy

Waduk Matenggang

Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap

Waduk Binangun I

Kabupaten Ciamis

4-41

Citanduy Ciwulan

Citanduy Ciwulan

Citanduy Ciwulan

Citanduy Ciwulan

irigasi. Dapat menimbulkan dampak sosial ekonomi rakyat. Elevasi puncak terhadap MSL adalah 48 M. Tinggi mercu bendung 28 m, luas arealnya 3.050 ha. Tampungan total 485 juta m3 dan tampungan aktif 220 juta m3.

LAPORAN AKHIR



92/193

5/11/2018



KODE

02.08.A2

WILAYAH SUNGAI

Cimanuk Cisanggaru ng

KEGIATAN

LOKASI

Waduk Binangun II

Kabupaten Ciamis

Waduk Ciamis / Leuwi Keris

Kabupaten Ciamis

Waduk Cikembang

Kabupaten Ciamis

Waduk Jatigede

Sumedang

Waduk Cipanundan

Kuningan

Waduk Cilutung

Majalengka

Waduk Cipanas

Indramayu

SDA DI PULAU JAWA

MANFAAT&PENJELASAN Elevasi puncak MSL : 55 ; Tinggi Mercu Bendung : 33 ; Area (ha) : 1.330 ; Tampungan Total (juta m3) : 270 ; Tampungan aktif (juta m3) : 154 Pemenuhan kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan industri serta irigasi. Potensi listrik yang dihasilkan kecil. Elevasi terhadap MSL 180 m, tinggi mercu bendung 100 m, luas areal 440 ha, Tampungan total 180 juta m3 dan tampungan aktif 78 juta m3 Pemenuhan kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan industri serta irigasi Potensi listrik yang dihasilkan kecil. Elevasi puncak terhadap MSL 180 m, tinggi mercu bendung 70 m, luas areal 440 ha, Tampungan total 150 juta m3 dan tampungan aktif 18 juta m3 Irigasi seluas 90.000 ha, potensi listrik terpasang 110 MW dan penyediaan air baku untuk 79.683 jiwa. Harga tampungan per m3 rendah (Rp 650/m3) Volume tampungan netto 796,1 juta m3 Irigasi seluas 4.439 ha, potensi listrik 0.2 GWh dan potensi air baku 444 ha, volume tampungan 2,7 jt m3. Irigasi seluas 20.000 ha, jika Waduk Jatigede ditunda, maka Waduk Cilutung dengan El + 294 dapat menjadi alternatif cadangan utama Irigasi seluas 12.000 ha dan

ASAL WS/ PROGRAM Citanduy Ciwulan

Citanduy Ciwulan

Cimanuk

Cimanuk

Cimanuk

Cimanuk

penyediaan air baku untuk 14.004 jiwa, volume tampungan sebesar 395 juta m3. Irigasi seluas 500 ha dan penyediaan air baku 300 kk Pemenuhan kebutuhan air irigasi dan perikanan tambak

Cimanuk

Waduk Bojong

Volume tampungan : 0,36 juta m3

Cimanuk

Waduk Brahim

Volume tampungan : 0,27 juta m3

Cimanuk

Irigasi seluas 9.145 ha, potensi listrik 4,5 GWh dan potensi air baku 915 ha dengan volume tampungan sebesar

Cimanuk

Waduk Sarwadadi

Cirebon

Long Storage Indramayu

Indramayu

Waduk Cimulya

Kuningan

4-42

Cimanuk

3

35 juta m . Long Storage K. Kuista - Jamblang

Cirebon

Memenuhi kebutuhan air untuk mengairi areal sawah dan tambak di sebelah utara ruas jalan Indramayu Cirebon ( sawah 4.468 ha, tambak 750 ha ).

Cimanuk

LAPORAN AKHIR



93/193

5/11/2018



KODE

WILAYAH SUNGAI

KEGIATAN Waduk Cipasang

02.09.A3

Pemali – Comal

LOKASI Garut

Waduk Cihowe

Cirebon

Waduk Cileuweung

Kuningan

Waduk Ujungjaya

Sumedang

Waduk Pasirkuda

Majalengka

Waduk Balekambang

Garut

Waduk Cipeles

Garut

Waduk G. Karung

Kuningan

Waduk Maneungteung

Kuningan

Waduk Pecang

Kuningan

Waduk Seuseupan

Cirebon

Waduk Masigit

Kuningan

Waduk Ciwaru

Kuningan

Waduk Dukuh Badag

Kuningan

Waduk Bantar Kawung

hulu K. Pemali Kabupaten Brebes

Waduk Ki Gede Sebayu

hulu K. Gung Kabupaten Tegal

SDA DI PULAU JAWA

MANFAAT&PENJELASAN Irigasi seluas 18.960 ha, potensi listrik terpasang187 MW dan penyediaan air baku untuk 22.126 jiwa. jiwa. Volume tampungan sebesar 395 Irigasi seluas 600 ha, potensi listrik 0.1 GWh dan air baku 60 ha, volume tampungan 1.3 jt m3. Irigasi seluas 8.275 ha, potensi listrik 1,7 GWh dan air baku 828 ha, volume tampungan 20 jt m3. Irigasi seluas 5.000 ha dan penyediaan air baku untuk 5,835 jiwa dengan volume tampungan 71 juta m3. Potensi listrik sebesar 86.000 MWh dengan volume tampungan 2,4 juta m3 . Irigasi seluas 8.700 ha dan penyediaan air baku untuk 10,153 jiwa , volume tampungan 50 juta m3. Irigasi seluas 12.000 ha dan penyediaan air baku 175 juta m3. Irigasi seluas 9.145 ha dan potensi listrik 17.20 GWh. Volume tampungan 53 juta m3. Irigasi seluas 9.000 ha potensi listrik 11.70 GWh dan potensi air baku 915 ha. Irigasi seluas 8.275 ha dan potensi air baku 828 ha, volume tampungan 86 juta m3. Irigasi seluas 4.439 ha potensi listrik 3.4 GWh dan potensi air baku 444 ha, volume tampungan 32 jt m3. Irigasi seluas 2.982 ha potensi listrik 1.6 GWh dan potensi air baku 298 ha, volume tampungan 12 jt m3. Irigasi seluas 10,173 ha potensi listrik 10.7 GWh dan potensi air baku 1017 ha dengan volume tampungan 69 juta m3. Irigasi seluas 8.275 ha, potensi listrik 8,3 GWh dan air baku 828 ha, volume tampungan 78 jt m3. pengendalian banjir (± 4.000 ha), untuk peningkatan intensitas tanam bagi lahan irigasi seluas 27.482 ha dan untuk penyediaan air baku bagi RKI ± 867,35 lt/dt. potensi waduk 150 juta m3. Nilai EIRR 12,6% pengendalian banjir (± 5.000 ha), untuk peningkatan intensitas tanam bagi lahan irigasi (teknis, semi teknis dan sederhana) seluas 38.534 ha

ASAL WS/ PROGRAM Cimanuk

4-43

Cimanuk

Cimanuk

Cimanuk

Cimanuk

Cimanuk

Cimanuk

Cimanuk

Cimanuk

Cimanuk

Cimanuk

Cimanuk

Cimanuk

Cimanuk

Pemali Comal

Pemali Comal

LAPORAN AKHIR



94/193

5/11/2018



KODE

WILAYAH SUNGAI

KEGIATAN

Waduk Sipring

LOKASI

hulu sungai K. Genteng dan K. Keruh Kabupaten Pemalang

Waduk Krandegan

hulu sungai K. Sengkarang Kabupaten Pekalongan

Waduk Karanganyar

desa Karanganyar Kabupaten Pemalang

Pengendalian Banjir Sungai Tanjung, Babakan dan Kabuyutan Pengendalian Banjir Sungai Sragi

Sungai Tanjung

Pengendalian Banjir Sungai Kupang

Sungai Kupang

Pengendalian Banjir Sungai Kluwut

Pengendalian Banjir Sungai Sambong

Pengendalian Banjir Sungai Comal

Sungai Sragi

SDA DI PULAU JAWA

MANFAAT&PENJELASAN dan untuk penyediaan air baku bagi RKI. Peningkatan intensitas tanam bagi lahan irigasi seluas 7.770 Ha. volume tampungan 30 juta m3, tinggi bendung 40 m. Selain itu untuk penyediaan air baku dengan suplai 2.300 lt/dt. penyediaan air baku bagi RKI dengan suplai 2.905 lt/dt dan untuk peningkatan intensitas tanam bagi lahan irigasi seluas 8.718 Ha. volume tampungan 45,93 juta m3, dengan tinggi bendung 95 m. Penyediaan air baku bagi RKI dengan suplai 965,4 lt/dt dan untuk peningkatan intensitas tanam bagi lahan irigasi seluas 26.717 Ha. Informasi kelayakan proyek tidak tersedia, analisa kelayakan ekonomi menunjukkan nilai EIRR sebesar 17,9%. pembangunan/perbaikan tanggul, perkuatan tebing dan normalisasi alur sungai., untuk mereduksi daerah rawan banjir seluas 1.730 ha. pembangunan/perbaikan tanggul, perkuatan tebing dan normalisasi alur sungai, diharapkan dapat mereduksi daerah rawan banjir seluas 6.130 ha Pelindung tebing pasangan batu kali 5.667 m, normalisasi alur sungai 7,1 km, pembangunan inlet drainase 11 buah, pembangunan jalan dan

jembatan baru, pembangunan jembatan kereta api baru 1 buah, pembangunan bangunan pengukur debit sungai 1 buah. Kabupaten Brebes pembangunan/perbaikan tanggul, perkuatan tebing dan normalisasi alur sungai.Perkiraan manfaat ekonomi dari adanya program tersebut adalah Rp. 287,5 juta/tahun pada harga dasar tahun 1998, dengan nilai EIRR adalah sebesar 26,9% kabupaten Batang Pembangunan/perbaikan tanggul, dan kabupaten perkuatan tebing dan normalisasi alur Pekalongan sungai. Perkiraan manfaat ekonomi dari adanya program tersebut adalah Rp. 10.699,3 juta/tahun pada harga dasar tahun 1998, dengan nilai EIRR adalah sebesar 42,5% kabupaten Pemalang Pembangunan/perbaikan tanggul, perkuatan tebing dan normalisasi alur sungai. Perkiraan manfaat ekonomi dari adanya program tersebut adalah Rp. 20.352,5 juta/tahun pada harga

ASAL WS/ PROGRAM

4-44

Pemali Comal

Pemali Comal

Pemali Comal

Pemali Comal

Pemali Comal

Pemali Comal

Pemali Comal

Pemali Comal

Pemali Comal

LAPORAN AKHIR



95/193

5/11/2018



KODE

WILAYAH SUNGAI

KEGIATAN

Pengendalian

LOKASI

Sungai Waluh

Banjir Sungai Waluh

02.10.A3

Jratunseluna

Pengendalian Banjir Sungai Rambut

Sungai Rambut

Waduk Jatinegara

Kec. Jatinegara Jateng

Waduk Jatibarang

Kab. Semarang

Waduk Mundingan

Kab. Semarang

Jragung Barrage

Semarang dan

+ Tunnel

Demak

Waduk Dolok

Semarang dan Demak

Waduk Bandung Harjo

Kab. Grobogan

Waduk Ngemplak

Kab. Grobogan

Waduk Coyo

Kab. Grobogan

Waduk Tirto

Kab. Grobogan

Embung Kedung Waru

Kab. Blora

SDA DI PULAU JAWA

MANFAAT&PENJELASAN dasar tahun 1998, dengan nilai EIRR adalah sebesar 15,4% Pembangunan/perbaikan tanggul,

ASAL WS/ PROGRAM

4-45

Pemali -

perkuatan tebing dan normalisasi alur sungai. Perkiraan manfaat ekonomi dari adanya program tersebut adalah Rp. 822,2 juta/tahun pada harga dasar tahun 1998, dengan nilai EIRR adalah sebesar 12,1% Pembangunan/perbaikan tanggul, perkuatan tebing dan normalisasi alur sungai. Perkiraan manfaat ekonomi dari adanya program tersebut adalah Rp. 231 juta/tahun pada harga dasar tahun 1998, dengan nilai EIRR adalah sebesar 12,1%. Meningkatkan intensitas tanam pada daerah irigasi Cipero seluas 8.010 ha dan untuk mensupli waduk Cacaban dengan luas irigasi 1.529 ha. Usulan baru dan belum pernah dilakukan studi.

Comal

Pengembangan suplai untuk RKI 920 l/detik dan konservasi air tanah. Konstruksi dam Jatibarang dimulai tahun 2002 (kegiatan yang masuk dalam jadwal biaya rendah). Nilai EIRR 18,5% (layak) pengembangan suplai untuk RKI 1.020 l/detik dan konservasi air tanah. Nilai EIRR 16,1% (layak ) pengembangan suplai untuk RKI

Jratun Seluna

1.750 l/detik dan konservasi air tanah. nilai EIRR 10,7 % (layak) pengembangan suplai untuk RKI 750 l/detik dan konservasi air tanah. Nilai EIRR 13.6% (layak) pengembangan suplai untuk RKI dan konservasi air tanah. Nilai EIRR 11,8% (layak) Pengembangan suplai untuk RKI dan konservasi air tanah. Nilai EIRR 14% (layak) Pengembangan suplai untuk RKI dan konservasi air tanah. Nilai EIRR 18,9% (layak) Pengembangan suplai untuk RKI dan

Seluna

konservasi air tanah. Nilai EIRR 22,9% (layak) Pengembangan suplai untuk RKI dan konservasi air tanah. Nilai EIRR 8% (layak)

Seluna

Pemali Comal

Pemali – Comal

Jratun Seluna Jratun

Jratun Seluna Jratun Seluna Jratun Seluna Jratun Seluna Jratun

Jratun Seluna

LAPORAN AKHIR



96/193

5/11/2018



KODE

WILAYAH SUNGAI

KEGIATAN Embung Balong

Kab. Blora

Pengendalian

Kota Semarang

Banjir Sungai Garang Drainase Kota Semarang

02.11.B

Bodri - Kuto

02.12.C 02.13.C

Wiso - Gelis Kepulauan Karimun jawa 02.14.A3 Serayu – Bogowon-to

LOKASI

Kota Semarang

Tenggang + Sringin Drain Dombo-Sayung Floodway Kebon Batur Floodway

Kota Semarang

Pengendalian Banjir Jragung/Tuntang

Kab. Demak

Pengendalian Banjir SerangWulan-Juana Waduk Kedung Suren

Kab. Pati Kudus dan Kab.

Pengendalian Banjir Sungai Blorong -

Kab. Kendal

Pengedalian banjir S.Klawing lanjutan Perkuatan tebing lokasi kritis dan penanggulangan banjir nopember 2004. Peninggian jembatan melintang sungaisungai di DAS Telomoyo Pembangunan pelimpah banjir DAS Telomoyo Penyempurnaan Pengendalian Banjir dan Drainase Penyempurnaan Pengendalian

Kota Semarang Kab. Demak

SDA DI PULAU JAWA

MANFAAT&PENJELASAN Pengembangan suplai untuk RKI dan konservasi air tanah Pengendalian banjir seluas 1.670 ha. Layak secara ekonomi, nilai EIRR 15,9% pengendalian banjir seluas 10.337 ha. Layak secara ekonomi, nilai EIRR 15,13% Pengendalian banjir Pengendalian banjir seluas 21 ha. Nilai EIRR 13,6% Pengendalian banjir seluas 6.028 ha. Layak secara ekonomi, nilai EIRR 18,1% pengendalian banjir seluas 12.957 ha. Layak secara ekonomi, nilai EIRR 20,4%

ASAL WS/ PROGRAM Jratun Seluna Jratun Seluna Jratun Seluna Jratun Seluna Jratun Seluna Jratun Seluna Jratun Seluna

pengendalian banjir seluas 13.650 ha. Layak secara ekonomi, nilai EIRR 17,8% Pengembangan suplai untuk RKI 1.700 l/detik (direncanakan memberikan 900 l/dt ke Semarang dan 800 l/detik ke Kendal) dan konservasi air tanah. Nilai EIRR 9,5 % (layak) Pengendalian banjir seluas 590 ha. Layak secara ekonomi, nilai EIRR 24% -

Jratun Seluna

Anak S.Serayu, Kab.Purbalingga dan Banyumas S Telomoyo, S.Lukulo & anakanak sungainya, Kab.Kebumen

Pengamanan pemukiman dan persawahan Target 30km

Serayu Bogowonto

Pengamanan pemukiman , persawahan dan transportasi. Target 15 - 20 lokasi kritis

Serayu Bogowonto

S Telomoyo & anakanak sungainya, Kab.Kebumen

Mengatasi adanya halangan sungai yang dapat mengakibatkan banjir dan memperlancar transportasi antar pedesaan di 10 lokasi

Serayu Bogowonto

S Telomoyo & anakanak sungainya, Kab.Kebumen DAS Tipar dan Ijo, Kab.Cilacap, Banyumas dan Kebumen. DAS Wawar, Cokroyasan dan

Mengatasi adanya kejadian banjir melebihi rencana, sehingga dapat mengurangi dampak yang lebih buruk Pengamanan pemukiman , persawahan dan transportasi. Target 16 km

Serayu Bogowonto

Pengamanan pemukiman , persawahan dan transportasi. Target

Serayu Bogowonto

Kaliwungu, Brangsong dan Kendal

-

4-46

Jratun Seluna

Jratun Seluna -

Serayu Bogowonto

LAPORAN AKHIR



97/193

5/11/2018



KODE

WILAYAH SUNGAI

KEGIATAN

LOKASI

SDA DI PULAU JAWA

MANFAAT&PENJELASAN

ASAL WS/ PROGRAM

Banjir dan Drainase

Bogowonto. Kab. Kebumen dan Purworejo

6 km

Rehabilitasi Jembatan KA melintang sungai di 7 lokasi.

DAS Wawar, Telomoyo dan Tipar. Kab. Kebumen, Banyumas dan Cilacap DAS Bogowonto dan DAS Cokroyasan Kab.Purworejo

Pengamanan jalur transportasi KA Yogya -Jakarta, dari bahaya banjir.

Serayu Bogowonto

Normalisasi sungai dan bangunan pengatur air untuk mengatasi banjir daerah pemukiman dan budi daya perikanan. Mempertahankan kapasitas dan fungsi prasarana pengendalian banjir

Serayu Bogowonto

Menahan pengaruh akibat intrusi air laut di 5 lokasi

Serayu Bogowonto

Mendaya gunakan lahan depressi

Serayu Bogowonto

DAS Telomoyo

Mengurangi sedimentasi di S.Jladri, S.Jatinegara dan S.Telomoyo hilir

Serayu Bogowonto

DAS Bogowonto, Serayu, Wawar dan Telomoyo. Kab. Purworejo, Kebumen, Banjarnegara dan Purbalingga, DAS Serayu, Lukulo dan Bogowonto. Kab. Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo Kab. Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen dan Purworejo (200 lokasi)

Mengurangi sedimentasi waduk dan pemanfaatan untuk air baku. Target 15 lokasi

Serayu Bogowonto

Mengatasi degradasi sungai. Target 10 lokasi

Serayu Bogowonto


Serayu Bogowonto

Normalisasi Kali Pantai antara S.Bogowonto dan S.Cokroyasan Operasi dan Pemeliharaan Sungai

Pembangunan bangunan penahan intrusi air laut Pembangunan bangunan pemanfaatan daerah genangan banjir Pembangunan BPS (Bangunan Penahan Sedimen) dan Pengerukan hilir sungai Jladri Pembangunan BPS (Bangunan Penahan Sedimen)

Pembangunan Groundsill (Bangunan Penstabil dasar sungai). Penyediaan air baku pedesaan dari mata air & sumber air

DAS Bogowonto, Serayu, Wawar dan Telomoyo. Kab. Purworejo, Kebumen, Banjarnegara dan Purbalingga, Muara-muara DAS Bogowonto, Cokroyasan, Telomoyo, Ijo dan Tipar DAS Telomoyo, Wawar dan Ijo

4-47

Serayu Bogowonto

LAPORAN AKHIR



98/193

5/11/2018



KODE

WILAYAH SUNGAI

KEGIATAN

konservasi (groundsill). Penyediaan air baku dari bendungan Wadaslintang

lokasi). Kab.Kebumen

Mengatasi kekurangan air kota Kebumen dan pedesaan Kab.kebumen

Serayu Bogowonto

Pembangunan bangunan konservasi terpadu di hulu sungai

DAS Serayu, Telomoyo , Lukulo, Wawar dan Cokroyasan. Kab. Banyumas, Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen dan Purworejo. DAS Serayu, Telomoyo, Lukulo, Wawar dan Bogowonto. DAS Bogowonto, Kab.Purworejo

Mengurangi sedimentasi sungai

Serayu Bogowonto

Konservasi lahan dan penelitian

Serayu Bogowonto


Serayu Bogowonto



Serayu Bogowonto

DAS Serayu Kab.Banyumas


Serayu Bogowonto

Pembangunan Waduk Gintung di S.Gintung Pembangunan Waduk Kemit di S.Kemit Embung Tangkisan I



Serayu Bogowonto

DAS Telomoyo Kab.Kebumen


Serayu Bogowonto

Kab. Kulon Progo

Progo-OpakOyo

Embung Tangkisan II

Kab. Kulon Progo

Embung Ngroto

Kab. Kulon Progo

Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Tinggi embung adalah 13,75 m dengan volume tampungan 35.000 m3 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Tinggi embung adalah 13,75 m dengan volume tampungan 7,500 m3 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian Dalam tahap pengukuran danbanjir. pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003

Oyo

Embung Kayangan

Kab. Kulon Progo


ASAL WS/ PROGRAM Serayu Bogowonto

Kab. Banyumas, Cilacap, Kebumen dan Purworejo (15

Pembangunan Waduk Bener Di S,Bogowonto Pembangunan Waduk Wanadadi di S.Pekacangan Pembangunan Waduk Kesegeran di S.Trenggulun

Progo Opak Serang

MANFAAT&PENJELASAN

Penyediaan air baku pedesaan dari bangunan

Penataan kawasan arboretum

02.15.A2

LOKASI

SDA DI PULAU JAWA

4-48

Progo-OpakOyo

Progo-Opak-

Progo-OpakOyo

LAPORAN AKHIR



99/193

5/11/2018



KODE

WILAYAH SUNGAI

KEGIATAN

LOKASI

Embung Dawetan

Kab. Kulon Progo

Embung Penggung

Kab. Kulon Progo

Embung Girinyono

Kab. Kulon Progo

Embung Weden

Kab. Kulon Progo

Embung Kebonromo

Kab. Kulon Progo

Embung Kronggahan

Kab. Sleman

Embung Kedungranti

Kab. Gunung Kidul

Embung Karang Sari

Kab. Gunung Kidul

Embung Ngalang

Kab. Gunung Kidul

Embung Kedunggedeng

Kab. Gunung Kidul

Waduk Tinalah

Kali Progo

Waduk Progo

Kali Progo

Magelang Waduk Elo Hilir

Kali Elo

Waduk Kaloran

Kaloran

SDA DI PULAU JAWA

MANFAAT&PENJELASAN Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku 73 lt/detik dan potensi pengendalian banjir. Tinggi embung adalah 5 m dengan volume tampungan 250.000 m3 Berpotensi untuk mengendalikan banjir, mengairi irigasi 450 ha dan penyedia air minum 75 lt/detik. Tinggi embung adalah 11 m dengan volume tampungan 105.000 m3 Penyediaan air baku dan irigasi dan

ASAL WS/ PROGRAM Progo-OpakOyo

4-49

Progo-OpakOyo

Progo-OpakOyo

Progo-OpakOyo

Progo-OpakOyo

Progo-OpakOyo

Progo-OpakOyo

Progo-OpakOyo

Progo-Opak-

potensi pengendalian banjir. Dalam tahap pengukuran dan pra desain tahun 2003 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Volume tampungan embung adalah 1.000.000 m3 Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Untuk DAS Serang, dengan tetap memanfaatkan air dari Kali Progo melalui intake Kalibawang, dengan pembatasan pengambilan air sebesar 2,5 m3/dt penyediaan air baku dan irigasi dan

Oyo

potensi pengendalian banjir Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir. Belum tersedia data detail Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir

Oyo Progo-OpakOyo

Progo-OpakOyo

Progo-OpakOyo

Progo-Opak-

Progo-OpakOyo

LAPORAN AKHIR



100/193

5/11/2018



KODE

02.16.A2

WILAYAH SUNGAI

Bengawan Solo

KEGIATAN

LOKASI

Waduk Elo

Kali Elo

Waduk Sambiroto

Progo Hulu K.

Waduk Nanggulan I Sedimentasi Waduk Wonogiri Penanganan Pengelolaan Kualitas Air Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hilir, Fase II Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hulu, Fase II Perbaikan Sungai Kali Madiun, Fase II dan III Pembangunan check dam dan ground sill Pengembangan Bengawan Jero Bengawan Solo FFWS Long-channel Storage Bengawan Solo Hilir Penyediaan Air PDAM di Wilayah Surakarta Penyediaan Air untuk Sstem Pengembangan PDAM Penyediaan Air untuk Daerah Rembang Solo Vallei Werken 9 Waduk Irigasi pada Anak Sungai Bengawan Solo Hulu 3 Waduk Irigasi pada Anak Sungai Kali Madiun 16 Waduk Irigasi pada Anak Sungai Bengawan Solo Hilir Waduk Irigasi Kedung Bendo

Serang Sungai Progo

SDA DI PULAU JAWA

MANFAAT&PENJELASAN Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir Penyediaan air baku dan irigasi dan

ASAL WS/ PROGRAM Progo-OpakOyo Progo-Opak-

potensi pengendalian banjir Penyediaan air baku dan irigasi dan potensi pengendalian banjir -

Oyo Progo-OpakOyo Bengawan Solo Bengawan Solo

hilir WS

pengendalian banjir

Bengawan Solo

hulu WS

pengendalian banjir

Bengawan Solo

Kali Madiun

pengendalian banjir

Bengawan

Wonogiri seluruh WS

4-50

Solo Hulu Sungai Bengawan Solo dan Kali Madiun

Bengawan Solo pengendalian banjir pengendalian banjir penyediaan air baku

Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo

penyediaan air baku

Bengawan Solo

penyediaan air baku

Bengawan Solo

penyediaan air baku

Bengawan Solo

penyediaan air baku

Bengawan Solo Bengawan Solo

penyediaan air baku

penyediaan air baku

Bengawan Solo

penyediaan air baku

Bengawan Solo

penyediaan air baku

Bengawan Solo

LAPORAN AKHIR



101/193

5/11/2018



KODE

02.17.A3

WILAYAH SUNGAI

Brantas

KEGIATAN

02.19.B

02.20.B 02.21.B 02.22.B

MANFAAT&PENJELASAN

LOKASI

ASAL WS/ PROGRAM Bengawan Solo

Rehabilitasi dan Peningkatan Sistem Irigasi

penyediaan air baku

Waduk Serbaguna Bendo Sabo Gunung Kelud Sabo Brantas Hulu dan Sungai Lesti

penyediaan air baku

Bengawan Solo Brantas

mengurangi transport sediment ke reservoir Dam Sengguruh dan Dam Sutami. Sebanyak 17 Sabo Dam telah direncanakan untuk daerah hulu DAS Sengguruh Dam. Pengembangan terhadap masalah pengendalian banjir di Sungai Widas sesuai dengan yang direncanakan dalam Master Plan tahun 1985 Pencegahan terhadap bencana yang dapat ditimbulkan oleh Gunung Kelud

Brantas

Irigasi, wateryang supply dan hydropower. Data teknis direncanakan untuk volume tampungan efektif 147 milyar m3 -

Brantas

Pekalen Sampean

Kali Konto Brantas Hulu dan Sungai Lesti

Pengendalian Banjir Sungai Widas

Sungai Widas

Lodoyo Diversion Tunnel

Ludoyo

Beng Dam

02.18.B

SDA DI PULAU JAWA

4-51

Brantas

Brantas

Welang – Rejoso Pekalen Sampean

-

-

-

Genteng I Dam

Sungai Genteng, Lesti

Baru – Bajulmati Bondoyudo - Bedadung Kepulauan Madura

-

-

Irigasi, water supply dan hydropower dan untuk sediment control. Data teknis yang direncanakan adalah untuk volume tampungan efektifnya sebesar 54 milyar m3 -

-

-

-

-

Penyediaan air baku industri

seluruh WS

Madura

Pembangunan Waduk Nipah

Pamekasan

Pembangunan Waduk Blega

Bangkalan

Pembangunan Waduk Samiran

Pamekasan

Pembangunan Wa duk Tambak Agung

Sumenep

sumber daya air yang terbatas berupa sungai-sungai kecil, sehingga harus ada solusi sumber daya air bila Madura hendak difungsikan pemenuhan air baku untuk irigasi dan permukiman dengan kapasitas tampungan sebesar 30 juta m3 pemenuhan air baku untuk irigasi dan permukiman dengan kapasitas tampungan sebesar 100 juta m3 pemenuhan air baku untuk irigasi dan permukiman dengan kapasitas tampungan sebesar 50 juta m3 pemenuhan air baku untuk irigasi dan permukiman dengan kapasitas tampungan sebesar 30 juta m3

-

Madura

Madura

Madura

Madura

Adapun beberapa balai baru yang dibentuk menurut Peraturan Menteri PU No. 12 tahun 2006 yang akan mengurus pengelolaan wilayah sungai baru ini disajikan pada bagian 4.6.2 (Organiasasi dalam pengelolaan SDA).

LAPORAN AKHIR



102/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-52

4.3.3

Penyusunan Pola Pengelolaan SDA

Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai: sebagaimana diamanatkan dalam UU No.7/2004 tentang SDA telah diatur bahwa Pola Pengelolaan SDA Wilayah Sungai perlu ditetapkan terlebih dulu sebelum Rencana

Induk

Pengembangan

Wilayah

Sungai

disusun.

Dalam

pola

pengelolaan SDA Wilayah Sungai akan ditetapkan garis besar alokasi air untuk berbagai sektor diantaranya untuk permukiman dan perkotaan, industri, pertanian dan sebagainya, dengan demikian pola alokasi air ini juga sekaligus mencerminkan pula garis besar penggunaan ruang dalam wilayah sungai dimaksud. Bilamana pada bebarapa wilayah sungai telah mempunyai Rencana Induk (Master Plan) namun belum mempunyai Pola Pengelolaan SDA (karena Master Plan dibuat sebelum adanya UU No. 7/2004) maka penyusunan Pola Pengelolaan SDA perlu disusulkan. Pola Pengelolaan SDA Wilayah Sungai ini disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) SDA dan perlu mendapat persetujuan dari Dewan SDA Nasional untuk Wilayah Sungai Nasional, serta Dewan SDA Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk Wilayah Sungai Propinsi dan Kabupaten/kota. Setelah Pola Pengelolaan SDA ditetapkan secara formal berdasarkan proses yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan maka Rencana Induk Pengembangan Wilayah Sungai telah ada perlu disesuaikan dengan Pola Pengelolaan SDA. Sedangkan untuk Wilayah Sungai yang belum mempunyai Rencana Induk Pengembangan Wilayah Sungai, maka Pola dimaksud dapat menjadi arahan/pedoman penyusunan Rencana Induk. Pembuatan Rencana Induk Pengembangan Wilayah Sungai, disusun dengan mengacu pada Pola Pengelolaan SDA Wilayah Sungai yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana Induk (master plan) harus mampu mengidentifikasi isuisu yang terkait dengan pengelolaan SDA yang mencakup aspek-aspek konservasi, dan pendayagunaan SDA serta penanganan bencana yang terkait dengan air di wilayah sungai yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam Rencana Induk telah di identifikasi kebutuhan air untuk berbagai sektor yang ada dalam wilayah sungai tersebut diantaranya air baku untuk permukiman didaerah

LAPORAN AKHIR



103/193

5/11/2018



perkotaan (termasuk kawasan jasa & perdagangan) dan perdesaan,

SDA DI PULAU JAWA

industri,

4-53

pertanian, perikanan, lingkungan, pertambangan dan sebagainya yang telah mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi dalam kurun waktu “planning horizon” minimal 30 tahun kedepan. Demikian pula dalam Rencana Induk harus telah diidentifikasi jenis-jenis alternatif prasarana dan sarana yang mampu memenuhi kebutuhan air untuk berbagai sektor termasuk lingkungan yang telah memperhitungkan pertumbuhan penduduk dan ekonomi dalam kurun waktu 30 tahun kedepan serta mampu mengantisipasi dampak iklim yang berubah (terjadinya kejadian ekstrim kekeringan dan banjir). Proses pembuatan Rencana Induk juga harus melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) bidang sumber daya air pada wilayah sungai tersebut. Selain itu Rencana Induk juga harus mendapat persetujuan dari Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk Wilayah Sungai Nasional, Dewan SDA Propinsi untuk Wilayah Sungai Propinsi dan Dewan SDA Kabupaten untuk Wilayah Sungai Kabupaten.

4.4 4.4.1

STRATEGI PEMBIAYAAN Wewenang Tanggung Jawab Pemerintah

Berdasarkan pasal 14, UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan SDA meliputi: a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air; b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, lintas negara, dan strategis nasional; d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai

lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai

strategis nasional; e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

LAPORAN AKHIR



104/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan,

4-54

penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air di wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; g. mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara; h. membentuk Dewan Nasional Sumber Daya Air; dewan sumber daya air wilayah sungai lintas propinsi, dan dewan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional; i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi dalam pengelolaan sumber daya air; j. menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengelolaan sumber daya air; k. menjaga

efektivitas,

efisiensi,

kualitas,

dan

ketertiban

pelaksanaan

pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; dan l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari uraian wewenang dan tanggung jawab diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Locus (lokasi) dari wewenang dan tanggung jawab Pemerintah (pusat) adalah pada wilayah sungai lintas propinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 2. Lingkup wewenang dan tanggung jawab mencakup: i) membuat dan menetapkan peraturan dan perundang-undangan, ii) kebijakan umum dan operasional pengelolaan SDA, iii) norma, standar, pedoman dan manual pengelolaan SDA, dan iv) melaksanakan pengelolaan; 3. Lingkup pengelolaan SDA mencakup: i) konservasi SDA, ii) pendayagunaan SDA, iii) penanganan bencana yang terkait dengan air, iv) pemberdayaan masyarakat, dan v) penyediaan sistem informasi SDA.

LAPORAN AKHIR



105/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-55 4.4.2

Kebijakan Pembiayaan

Berdasarkan UU No. 7/2004 pengaturan kebijakan pembiayaan pengelolaan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut: (1)

Pembiayaan pengelolaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air.

(2)

(3)

(4)

Jenis pembiayaan pengelolaan sumber daya air meliputi: a.

biaya sistem informasi;

b.

biaya perencanaan;

c.

biaya pelaksanaan konstruksi

d.

biaya operasi, pemeliharaan;

e. biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat. Sumber dana untuk masing-masing jenis pembiayaan dapat berupa: a.

anggaran pemerintah;

b.

anggaran swasta; dan/atau

c.

hasil penerimaan jasa pengelolaan sumber daya air;

Pembiayaan pengelolaan sumber daya air

dibebankan kepada: a)

Pemerintah dan Pemerintah berdasarkan kewenangannya masing-masing dalam pengelolaan Sumber daya Air, b) badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air, dan c) koperasi, badan usaha lain, dan perorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerja sama. (5)

Pembiayaan pelaksanaan konstruksi dan Operasi dan Pemeliharaan sistem irigasi diatur sebagai berikut: a.

Pembiayaan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya; dan dapat melibatkan peran serta masyarakat petani.

b.

Pembiayaan pelaksanaan konstruksi saluran tersier menjadi tanggung jawab petani dan dapat dibantu Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, kecuali bangunan sadap, saluran sepanjang 50m dari bangunan sadap dan boks tersier serta bangunan pelengkap tersier

LAPORAN AKHIR



106/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah

4-56

Daerah. c.

Pembiayaan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan sistem irigasi tersier menjadi tanggung jawab petani dan dibantu Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

(6)

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pendayagunaan sumber daya air di wilayah sungai lintas provinsi, lintas kabupaten/kota, dan strategis nasional, pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan melalui pola kerja sama.

(7)

Pembiayaan pengelolaan sumber daya air

yang ditujukan untuk

pengusahaan sumber daya air yang diselenggarakan oleh Koperasi, BUMN/BUMD Pengelola Sumber daya Air, Badan Usaha lain dan perorangan ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan. (8)

Untuk pelayanan sosial serta pelayanan yang ditujukan bagi kesejahteraan dan keselamatan umum, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam batasbatas

tertentu

dapat

memberikan

bantuan

pembiayaan

kepada

BUMN/BUMD Pengelola Sumber daya Air. (9)

Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Pengguna

sumber daya air lainnya

menanggung biaya jasa

pengelolaan sumber daya air. (10) Penentuan besarnya biaya jasa pengelolaan sumber daya air didasarkan pada perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggung jawabkan, kecuali untuk penggunaan non usaha. (11) Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk setiap jenis penggunaan sumber daya air didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan volume penggunaan sumber daya air. (12) Pengelola sumber daya air berhak atas hasil penerimaan dana yang dipungut dari para pengguna sumber daya air. dari para pengguna sumber daya air

Dana yang dipungut

dipergunakan untuk mendukung

LAPORAN AKHIR



107/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

terselenggaranya kelangsungan pengelolaan sumber daya air pada wilayah

4-57

sungai yang bersangkutan.

4.4.3

Peran-peran Lain Pemerintah

4.4.3.1 Pemerintah sebagai pemberdaya (enabler) Dalam sektor sumber daya air ciri pemerintah sebagai pemberdaya ditunjukan dengan beralihnya pendekatan pembangunan yang ”prescriptive ” dan terpusat menjadi kerangka sistem dan pendekatan partisipatif, dan memenuhi prinsipprinsip

pembangunan

berkelanjutan.Dengan

mengadopsi

peran

sebagai

fasilitator dan arbitrase, beban dari pemerintah dapat dikurangi dan kinerja dalam fungsi publik dapat dicapai. Pemerintah perlu menciptakan kondisi dimana semua aktor/pelaku yang mempunyai kepentingan dalam permasalahan sumber daya air dapat terlibat dan dapat bernegosiasi diantara mereka untuk mencapai solusi yang dapat diterima semua pihak. Meskipun partisipasi masyarakat cukup tinggi tidak berarti pemerintah lepas dari tanggung jawab. 4.4.3.2 Pemerintah sebagai regulator dan pengendali Pembuatan kebijakan, perancangan (pembuatan rencana induk), alokasi air, monitoring, penindakan dan resolusi konflik final masih perlu menjadi tanggung jawab pemerintah. Pada kondisi sekarang secara umum dikenal bahwa pemerintah, bilamana memungkinkan, hendaknya mengurangi perannya sebagai penyedia layanan dan lebih berkonsentrasi untuk menjadi regulator dan pengendali penyedia layanan jasa. Pelaku lainnya, seperti sektor swasta, dan BUMN/BUMD, mungkin dapat menyediakan jasa layanan air dengan monitoring dan pengendalian dari lembaga pengawas. Kecenderungan untuk tidak selalu bergantung kepada penyediaan layanan dari pemerintah telah didorong tidak saja oleh kepedulian atas ketidak-efisienan, konflik interest, dan kurangnya transparansi dari manajemen tetapi juga didorong oleh bertambahnya berbagai kesulitan yang dihadapi oleh

negara-negara di dalam pembiayaan yang

diperlukan untuk investasi dibidang sumber daya air.

LAPORAN AKHIR



108/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-58

4.4.3.3 Pemerintah sebagai Penyedia Layanan (Service Provider) Seluruh pemerintahan hendaknya berupaya untuk mengalihkan penyediaan jasa layanan air kepada stakeholders non-pemerintah, hal ini mungkin akan memerlukan waktu beberapa tahun kedepan yang cukup lama dibeberapa negara. Disamping itu, perlu dicatat bahwa dalam layanan dibidang air terdapat elemen-elemen yang bersifat layanan umum (diantaranya, perlindungan terhadap banjir, pembuangan dan pengolahan limbah cair) dimana investasi publik masih sangat diperlukan. Bilamana pemerintah masih memegang fungsifungsi layanan umum, prinsip terpenting yang perlu dilaksanakan adalah bahwa instansi-instansi pemerintah penyedia layanan tersebut hendaknya tidak mengatur untuk dirinya sendiri. Diperlukan pemisahan yang jelas diantara fungsi pengatur dan fungsi pelaksana. Pemisahan ini akan membantu terciptanya transparansi dan akuntabilitas. 4.4.3.4 Peran Pemerintah dalam ”keterlibatan dunia swasta” Yang dimaksud dengan sektor swasta disini adalah sektor perusahaan swasta dan orgnisasi-organisasi yang berbasis masyarakat. Pemikiran kotemporer menunjukkan bahwa keterlibatan swasta dalam layanan air, yaitu dalam layanan air minum dan sanitasi, akan berkontribusi dalam mengurangi peran dan beban pemerintah didalam pengelolaan sumber daya air. Tetapi hal ini tidak selalu demikian: yang terjadi adalah perubahan fungsi. Tugas akan berubah setelah fungsi operasional/pelaksanaan dialihkan ke aktor swasta, namun tetap diperlukan suatu entitas publik dalam hal ini pemerintah yang mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk memantau dan mengatur penyediaan layanan yang memadai dan dalam harga yang terjangkau. Dapat disimpulkan bahwa dalam keterlibatan swasta peran pemrintah dalam pengaturan justru semakin bertambah dan tidak berkurang. Demikian juga, keterlibatan masyarakat yang miskin dalam layanan air akan memerlukan katalist berupa dukungan dana dari pemerintah dan sumber dana dari luar lainnya.

LAPORAN AKHIR



109/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-59

4.4.3.5 Peningkatan Kinerja Sektor Publik Kenyataan bahwa seperlima dari penduduk dunia (pada umumnya masyarakat yang termiskin) adalah tanpa akses ke air minum yang aman dan hampir separuh dari penduduk dunia tanpa akses yang memadai atas sanitasi yang memadai (kondisi ini juga merefleksikan kondisi layanan air minum dan sanitasi di Indonesia), telah dianggap sebagai indikasi umum penyediaan layanan oleh sektor publik dan telah mendorong pemerintah-pemerintah untuk berpaling ke sektor swasta. Partisipasi sektor swasta hendaknya tidak dianggap sebagai ”panacea” yang akan dengan segera mengatasi masalah-masalah kekurangan kapasitas dan investasi. Dampak keterlibatan sektor swasta yang paling mungkin adalah mendorong adanya akuntabilitas dan kompetisi dan oleh sebab itu, kinerja

yang

semakin

baik

dari

sektor

publik.

Meskipun

telah

terjadi

kecenderungan akan meningkatnya privatisasi dan pemerintah mempunyai peranan kunci dalam memfasilitasi partisipasi sektor swasta yang lebih besar, kenyataan tetap menunjukkan bahwa penyedia layanan umum dari sektor publik (perusahaan milik pemerintah) akan, dalam waktu kedepan, masih melayani sebagian besar dari pengguna. Oleh sebab itu, adalah sangat penting untuk memberi perhatian yang besar untuk upaya peningkatan kinerja sektor publik. Peningkatan efesiensi utilitas baik yang ditangani oleh sektor publik atau sektor swasta harus diikuti oleh keputusan-keputusan pemerintah yang mengatasi permasalahan kunci, seperti tarif air, jumlah pegawai yang terlalu banyak, kebutuhankaum miskin kota, dan penyediaan kerangka hukum dan institusi yang menjamin pelaksanaan partisipasi sektor swasta yang berhasil.

4.4.4

Strategi Pendanaan dan Tujuan Studi Kelayakan Proyek

4.4.4.1 Strategi Pendanaan Sebagaimana diatur dalam UU Sumber Daya Air No. 7/2004 salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan, operasi, dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air adalah anggaran pemerintah, termasuk yang bersumber

LAPORAN AKHIR



110/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

dari pinjaman dan atau hibah luar negeri. Penggunaan dana pinjaman luar negeri

4-60

untuk prasarana dan sarana publik khususnya sumber daya air hendaknya dipilih dari ”scheme ” yang lunak (berbunga rendah dan tenggang waktu pembayaran yang panjang) dipakai secara selektif penuh dengan ke-hati-hatian, dan diutamakan untuk membiayai proyek-proyek yang mempunyai kelayakan eknomi yang tinggi termasuk peluang untuk pengembalian biaya (cost recovery ). Sedangkan dana hibah luar negeri bagi negara-negara berkembang, peluang untuk

mendapatkannya

semakin

tinggi

semenjak

dicanangkannya

”Johannesburg Plan of Implementation (2002)” dana ini sebaiknya ditujukan untuk pencapaian sasaran ”Millenium Development Goals (MDGs) ” diantaranya untuk pengentasan kemiskinan, penyediaan akses kepada air minum yang sehat dan parasarana sanitasi bagi penduduk miskin dan pelestarian ekosistem penunjang kehidupan. Selain itu dana hibah luar negeri juga tepat digunakan untuk peningkatan kapasitas (capacity building ) dalam hal implementasi ”Integrated Water Resources Management” (Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air) yang juga merupakan salah satu sasaran MDGs . Selain dana pinjaman dan atau hibah luar negeri melalui mekanisme ”biasa” baik secara ”bi-lateral” maupun ”multi-lateral”, terdapat peluang untuk mendapatkan dana hibah melalui mekanisme ”khusus”, diantaranya: a) debt swap yaitu penghapusan pinjaman luar negeri senilai biaya kegiatan yang kita laksanakan dengan persetujuan negara/institusi donor, b) program ”Clean Development Mechanism (CDM)” yaitu imbalan pembiayaan kegiatan senilai pengurangan karbondioksida, dan c) pendanaan program-program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk negara-negara berkembang.

4.4.4.2 Tujuan Studi Kelayakan Proyek Pembuatan studi kelayakan untuk suatu konstruksi prasarana-sarana sumber daya air yang telak diidentifikasi dalam Rencana Induk Pengelolaan Wilayah Sungai yang memerlukan alokasi sumber daya yang cukup besar baik penggunaan ruang (lahan) maupun dana investasi wajib dilakukan. Studi

LAPORAN AKHIR



111/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

kelayakan hendaknya memuat pernyataan tentang tujuan, manfaat dan ruang

4-61

lingkup proyek serta mencakup aspek-aspek, teknis, ekonomi serta sosial dan lingkungan. Dari aspek teknis studi kelayakan mencakup antara lain kajian tentang alternatif-alternatif konstruksi (yang mencakup ruang lingkup konstruksi dan taksiran biayanya) untuk mencapai tujuan dan manfaat yang akan dicapai, misalnya untuk meningkatkan produksi padi disuatu wilayah alternative-nya adalah: a) pembuatan bendung untuk mengairi areal baru seluas 3000 Ha, b) intensifikasi pertanian dengan rehabilitasi dan upgrading jaringan irigasi yang ada serta pembuatan beberapa sumur air tanah dangkal dimana peningkatan produksinya setara dengan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 3000ha, dan c) pembuatan beberapa pompa pengambilan air sungai dengan jaringan irigasinya dengan luas total 3000 Ha. Dalam membuat altenatif-alternatif konstruksi

hendaknya

kepentingan pendapatyang

baik

mendengarkan

memerima

manfaat

mendukung/menyetujui

pendapat maupun mapun

dari

pihak

pemangku

dampaknya.

Pendapat-

yang

menolak/keberatan

hendaknya dicatat untuk menjadi bahan pertimbnagan dalam pengmbilan keputusan. Dari aspek ekonomi, dihitung biaya (temasuk biaya sosial dan lingkungan) serta manfaatnya/keuntungannya

(termasuk manfaat langsung

maupun tidak langsung). Kemudian masing-masing alternative konstruksi dimaksud dievaluasi kelayakan ekonominya dengan parameter-parameter Net Present Value of Benefit, Internal Rate of Return dan Benefi-Cost Ratio. Dari aspek sosial-lingkungan dievaluasi dampaknya serta tingkat penerimaan masyarakat yang menerima manfaat maupun dampaknya. Selanjutnya, masingmasing alternatif konstruksi dievaluasi kelayakannya dari aspek teknis, ekonomi, dan sosial-lingkungan. Alternatif yang dipilih adalah alternatif yang layak dari aspek teknis, memberikan nilai ekonomi yang paling baik, dan yang dampak sosial dan lingkungannya paling kecil. Untuk proyek-proyek skala besar studi kelayakan selain 3 (tiga) kriteria dimaksud juga dapat mencakup: a) rencana pembiayaan pelaksanaan konstruksi, b) manajemen konstruksi dan operasi proyek, c) penjadwalan dan pembiayaan proyek, c) kriteria perencanaan, dan d) keperluan institusi dan aspek hukum pengelola proyek setelah proyek selesai.

LAPORAN AKHIR



112/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

Tujuan utama dari studi kelayakan proyek prasarana dan sarana sumber daya

4-62

air adalah: a. untuk mengevaluasi benefit/manfaat proyek dalam lingkup nasional b. untuk mengevaluasi benefit/manfaat proyek terhadap masyarkat/ individu penerima manfaat c. untuk mengevaluasi biaya proyek dan kemungkinan tingkat pengembalian biaya (cost recovery ) untuk instansi yang akan membiayai proyek d. untuk mengevaluasi tingkat resiko pokok dan kendala serta memberi saran tentang jalan/langkah untuk mengurangi resiko dan meringankan kendala. Sedangkan tujuan sekunder dari studi kelayakan proyek dapat mencakup: a. menentukan tingkat pentingnya proyek dalam penambahan lapangan kerja b. menentukan dampak proyek pada penghasilan devisa c. menentukan dampak proyek atas distribusi/pemerataan pendapatan kepada keluarga miskin/tertinggal.

4.4.4.3 Kriteria Evaluasi Kelayakan Proyek Kelayakan suatu proyek ditentukan berdasarkan hasil evaluasi atas indikatorindikator sebagai berikut: 1. Kontribusi proyek terhadap pendapatan nasional, yang dapat dilihat dari besaran/nilai: economic internal rate of return (EIRR)



net present value of benefit pada tingkat suku bunga 12% (untuk proyek



yang bersifat sosial dan pelestarian lingkungan dapat lebih rendah, misal 6-2%) benefit-cost (B/C) ratio pada tingkat suku bunga 12% (untuk proyek yang



bersifat sosial dan pelestarian lingkungan dapat lebih rendah, misal 6-2%) 2. Manfaat proyek bagi petani, yang dapat dilihat berdasarkan % (presentase) pertambahan pendapatan bersih usaha tani karena adanya proyek

LAPORAN AKHIR



113/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

3. Dampak proyek terhadap anggaran pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari

4-63

Cost Recovery Index (CRI) 4. Tingkat resiko proyek Kriteria evaluasi: 75% probability level untuk Economic Internal Rate of Return (EIRR)

•

75% probability level untuk Net Present Value of Benefit (NPVB)

•

75% probability level untuk Benefit-Cost Ratio

•

5. Dampak proyek terhadap “foreign exchange” Kriteria evaluasi:

Net foreign exchange savings

•

Domestic Resources Cost

•

6. Tujuan evaluasi: menentukan dampak proyek terhadap penciptaan lapangan kerja Kriteria evaluasi: Biaya untuk menciptakan 1000 oranghari (mandays) lapangan kerja 7. Dampak proyek terhadap distribusi pendapatan kepada penduduk tertinggal Kriteria evaluasi:

% (presentase) perubahan pada Gini Coefficient

•

% (presentase) perubahan pada Poverty Ratio

•

% (presentase) dari “project incremantal benefits” yang mengalir kepada

•

keluarga miskin

4.4.5

Penggunaan Model Investasi

Pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air khususnya jaringan irigasi di Indonesia bersifat ganda-tujuan (multi-objective ), yaitu yang berorientasi pada efisiensi ekonomi nasional maupun yang berorientasi non-ekonomis, misalnya mempertahankan kondisi swa-sembada produksi beras

dengan intensifikasi

sistem produksi melalui peningkatan jaringan irigasi yang ada maupun perluasan jaringan irigasi melalui perluasan areal sawah beririgasi di luar Jawa; mendorong program pembangunan daerah; dan menunjang program transmigrasi. Selain itu, kriteria-kriteria pemilihan proyek dengan mana tujuan-tujuan tesebut

LAPORAN AKHIR



114/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-64

dievaluasi juga mencakup faktor-faktor sosio-teknis, seperti kesiapan penduduk untuk memanfaatkan areal pertanian yang baru dicetak, pengalaman dan kemampuan petani untuk memanfaatkan teknologi baru seperti jaringan irigasi teknis, dan tingkat keberadaan luas sawah yang sudah ada pada daerah sasaran. Disamping itu, pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi mengalami permasalahan

dalam

penjadwalan, misalnya

banyak proyek

dibangun secara bersamaan tanpa menyadari terjadinya keterbatasan dana, sehingga proyek hanya dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Oleh sebab itu pendekatan ekonomis semata seperti analisis Benefit-cost tidak lagi memadai, sehingga diperlukan pendekatan yang bersifat multi-objective dan multi-critiria dalam proses pemilihan/penyaringan proyek. Model Integer Goal Programming disarankan untuk dipakai dalam proses pemilihan proyek yang bersifat multi-objective dan multi-criteria . Model ini mampu menangani proses pemilihan proyek (irigasi) dengan karakteristik sebagai berikut: Multi-objective: economic/monetary objective seperti efisiensi ekonomi, dan



non-monetary objective seperti menunjang program swa-sembada beras, mendorong

program

pembangunan

daerah,

dan

menunjang

program

transmigrasi; Multi-criteria; faktor teknis: kecocokan/kesuburan lahan, ketersediaan air;



faktor-faktor sosio-teknis: kesiapan penduduk untuk memanfaatkan areal pertanian yang baru dicetak, pengalaman dan kemampuan petani untuk memanfaatkan teknologi baru seperti jaringan irigasi teknis, dan tingkat keberadaan luas sawah yang sudah ada pada daerah sasaran; faktor sosiopolitis: jumlah transmigran yang didukung; faktor sosio-ekonomis: jumlah luas areal sasaran; dan faktor lingkungan: skore dampak lingkungan Penjadwalan proyek dalam kondisi keterbatasan dana: dengan digunakannya



variabel 0 dan1, maka jika proyek dipilih akan diselesaikan dengan tuntas sehingga dihindari penyelesaian proyek yang parsial.

LAPORAN AKHIR



115/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

Dibandingkan dengan pendekatan tradisional Benefit-cost analysis , manfaat dari

4-65

penggunaan dari model multi-objective-multi-criteria diantarnya adalah: Dapat digunakan untuk membuat simulasi “trade-off” untuk berbagai pilihan



kebijakan pemilihan proyek, misal jika dipilih tujuan efisiensi ekonomi sebagai prioritas maka akan terpilih proyek-proyek irigasi yang terletak di Jawa saja (karena dengan investasi yang tidak terlalu besar misalnya untuk rehabilitasi dan atau lanjutan pembangunan jaringan irigasi akan diperoleh nilai net present value of benefit yang cukup tinggi); sebaliknya jika pencapaian areal irigasi baru atau dukungan atas program transmigrasi dipilih sebagai tujuan prioritas maka akan terpilih proyek-proyek irigasi yang terletak di luar Jawa. Demikian halnya untuk tujuan/objective dan kriteria-kriteria lainnya akan menghasilkan pilihan proyek dan pencapaian sasaran yang berbeda tergantung dari tujuan dan kriteria yang diprioritaskan. Dapat digunakan untuk mengatasi masalah manajerial penjadwalan proyek,



misalnya dalam penjadwalan yang optimal yaitu memilih proyek dengan bulat dapat diselesaikan sesuai periode konstruksi proyek ditengah kendala dana yang tersedia. Dapat digunakan untuk “parametric analysis” untuk berbagai skenario



ketersediaan dana, skenario pemilihan prioritas tujuan dan skenario pemilihan prioritas penggunaan kriteria. Dapat digunakan sebagai perangkat untuk mengidentifikasi ketidak pastian



faktor-faktor sosio-teknis sehingga dapat diantisipasi upaya-upaya untuk meminimalkan ketidak pastian. Misalnya, jika tujuan penambahan areal irigasi baru di luar Jawa atau dukungan atas program transmigrasi diberi prioritas maka akan diketahui “skor”/posisi masing-masing calon daerah irigasi dalam hal kesiapan petani, kapasitas petani dan jumlah areal yang sudah berupa sawah pada daerah sasaran. Dengan diketahuinya skor/posisi atas faktorfaktor sosio-teknis dapat diantisipasi uapaya penanganannya.

LAPORAN AKHIR



116/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

Dapat dipakai sebagai perangkat untuk koordinasi antar sektor dengan



4-66

diketahuinya jadwal dan kondisi faktor-faktor teknis, sosio-teknis, sosio-politis, sosio-ekonomi dari daerah sasaran Misalnya, kapan jaringan irigasi dimulai dan diselesaikan pembangunannya, dan kapan dukungan sarana produksi padi dan pelatihan untuk petani harus dimulai dan kapan pula transmigran mulai didatangkan ke daerah sasaran. Model ini dengan berbagai modifikasi dapat digunakan untuk pemilihan



prasarana dan sarana lainnya yang mempunyai karakter multi-objective – multi – citreria, seperti penyediaan sarana air minum, sanitasi, dan pembangunan jaringan sumber daya air lainnya.

4.5

STRATEGI KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan secara terpadu (multi sektoral), menyeluruh (hulu-hilir, instream-offstream , kuantitas-kualitas, air permukaan-air tanah, air dan lahan, freshwater management and coastal zone management ), berkelanjutan (antar generasi), berwawasan lingkungan (konservasi ekosistem) dengan wilayah sungai (satuan wilayah hidrologis) sebagai suatu kesatuan perencanaan dan pengelolaan. Mengingat bahwa sumber daya air menyangkut berbagai sektor pembangunan (multi sector ), maka perlu dikelola berdasarkan pendekatan peran serta (participatory approach ) semua stakeholders dan segala keputusan publik tentang pengelolaan sumber daya air perlu didahului dengan konsultasi publik sebelum menjadi ketetapan. Dalam

tahun-tahun

belakangan

ini,

suatu

pendekatan

regional

dalam

perencanaan pengembangan sumber daya air telah diikuti untuk mengatasi konflik yang muncul dengan cepat pada penggunaan air dalam kaitannya dengan tata ruang wilayah. Pendekatan ini diperlukan untuk optimalisasi penggunaan sumber daya wilayah sungai karena dapat memberikan perhatian, fokus dan integrasi dari berbagai aspek serta sebagai saluran bagi umpan balik pengguna dan dalam pengembalian biaya. Pendekatan ini telah mengarah pada

LAPORAN AKHIR



117/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

definisi batas wilayah sungai dan pembentukan Satuan Pengelola Teknis

4-67

Wilayah Sungai, yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Provinsi. Untuk merumuskan suatu perencanaan termasuk menyusun dokumentasi sumber daya air, harus dilakukan analisis kebutuhan air baik untuk saat ini maupun proyeksinya dimasa mendatang, juga dibutuhkan evaluasi terhadap alternatif kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya air tersebut secara lebih baik, dan mengidentifikasi berbagai kegiatan untuk menghasilkan suatu pedoman pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Dengan

demikian perencanaan

pengelolaan sumber daya air akan menjadi suatu program komprehensif pengembangan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Definisi fungsi institusi di tingkat pemerintah pusat yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 1. Menjabarkan kerangka kerja institusi pemerintah pusat dalam kegiatan manajemen sumber daya air. 2. Menjabarkan semua pihak yang terkait yang terlibat dalam manajemen sumber daya air dan menggunakan kerangka kerja pada tingkat WS. 3. Menyiapkan mekanisme umpan balik (feed back ), seperti seminar, untuk mensosialisasikan kegiatan proyek dan tujuannya. 4. Mengadakan seminar informal dan diskusi bulanan antara pihak pemerintah. Hal ini juga diikuti dengan studi masalah, seperti dari Eropa (Republik Checz, Inggris atau Belanda) dan Asia Tenggara (Sarawak dan Malaysia) dan negara-negara lainnya. 5. Menyiapkan mekanisme umpan balik (feed back ) dalam Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk menampung masukan dari instansi pemerintah dan lembaga non-pemerintah yang terkait dalam pengelolaan sumber daya air. Masukan-masukan dimaksud dapat dikelompokkan pada:

Integrasi manajemen “freshwater/air tawar” dengan manajemen daerah

•

pantai

Integrasi manajemen air permukaan dan manajemen air tanah,

•

Integrasi manajemen lahan dan manajemen air,

•

Integrasi aspek kuantitas dan kualitas dalam pengelolaan sumber daya

•

air, LAPORAN AKHIR



118/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

Integrasi keperluan yang terkait dengan air didaerah hulu dan didaerah

•

4-68

hilir

Masalah-masalah yang terkait dengan koordinasi dan legislasi sumber

•

daya air. 6. Menghindarkan terjadinya “overlapping ” dan “gaps ” dalam pengaturan tanggung jawab dan kawasan kerja pada lembaga-lembaga yang terkait dengan pengelolaan air yang ada maka diperlukan pemetaan wilayah kerja berdasarkan pembagian wilayah sungai.

Untuk keperluan ini, perlu

dipersiapkan peta Indonesia skala 1: 1.000.000 yang menggambarkan kondisi batas Wilayah Sungai yang terbaru berdasarkan Permen PU No:11/M/2006, propinsi, kabupaten dan kecamatan serta batas kawasan kerja pihak-pihak yang terkait. 7. Mengklarifikasi pembagian tugas, fungsi dan yurisdiksi untuk koordinasi sektor-sektor yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional. Pembuatan prinsip dan konsep peran institusi dan tanggung jawab mengenai:

manajemen

integrasi

DAS

dan

daerah

pantai,

integrasi

kepentingan daerah hulu dan hilir, integrasi manajemen lahan dan air, maka daerah aliran sungai (DAS) perlu dibagi berdasarkan area sebagai berikut:

Daerah aliran air bagian hulu.

•

Daerah aliran air bagian tengah.

•

Daerah aliran air bagian hilir. Daerah pantai.

•

•

Alur sungai.

•

Dataran banjir yang diatur.

•

Daerah banjir.

•

Daerah tangkapan air (catchment area ).

•

Daerah pinggiran dataran banjir yang diatur (regulatory floodway fringe ).

•

8. Pembagian institusi yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut:

perencanaan,

•

manajemen,

•

kontrol/pengendalian akses,

•

penggunaan,

•

LAPORAN AKHIR



119/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-69

pengendalian penggunaan sumber daya air,

•

pengendalian kualitas air,

•

inventarisasi pengguna dan permohonan alokasi air,

•

mengendalikan alokasi sumber daya air, pengendalian alokasi keuangan dan pembiayaan,

•

•

koordinasi pengembangan,

•

evaluasi dan pengawasan,

•

penegakan hukum,

•

masalah institusi,

•

masalah hukum,

•

masalah legislasi,

•

memperkirakan resiko yang mungkin terjadi,

•

resolusi konflik,

•

pengembangan sumberdaya manusia,

•

perencanaan pengembangan partisipasi publik.

•

9. Informasi diatas digunakan untuk mengkoordinasi secara fungsional dan spasial antara sektor berikut: penyediaan air minum, air industri, air irigasi/pertanian, air perikanan, air untuk wisata air, air untuk pembangkit listrik tenaga air, dan air untuk lingkungan, dan sebagainya. 10. Merumuskan kekurangan infrastruktur pengolahan air limbah dan pengaturan aspek legal-nya untuk daerah perkotaan dan daerah urban. 11. Merumuskan kurangnya koordinasi antar institusi dalam hal penyediaan air untuk

berbagai keperluan serta mengidentifikasi upaya-upaya untuk

mengatasinya. 12. Mengadakan studi banding mengenai permasalahan integrasi sub-sistem sosial dan sub-sistem alam dalam pengelolaan terpadu sumber daya air. 13. Identifikasi tugas institusi dalam menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya air yaitu antara lain: meningkatnya kebutuhan air, menurunnya kuantitas dan kualitas pasokan air, menurunnya daya dukung lingkungan serta meningkatnya kepedulian atas kelestarian lingkungan.

LAPORAN AKHIR



120/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

14. Menyiapkan kerangka kerja tugas dan fungsi koordinasi institusi yang terkait

4-70

dengan pengelolaan sumber daya air pada lembaga pemerintah dan pihak non-pemerintah yang terkait. 15. Mengidentifikasi pilihan alternatif pemecahan masalah dengan pernyataan yang jelas tentang kelebihan dan kekurangannnya dari alternatif yang disiapkan.

4.6

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Di dalam upaya penanggulangan masalah pengembangan sumber daya air, baik masalah kekurangan air, erosi dan sedimentasi, banjir serta kualitas air adalah termasuk

upaya

penanggulangan

secara

struktural

dan

non-struktural

pengembangan sumber daya air dalam era otonomi daerah. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (sebagai pengganti UU No 22/1999) dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai otonomi daerah, maka untuk saat ini kedua produk hukum tersebut digunakan sebagai acuan untuk pembagian kewenangan antara Pusat, Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan semua produk hukum yang isinya bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan tersebut perlu untuk direvisi. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (sebagai pengganti UU No. 22/1999) dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, akan banyak memberikan perubahan-perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan faktor pendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota, yang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang PokokLAPORAN AKHIR



121/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

pokok Pemerintah di Daerah, berkedudukan sebagai Kabupaten Daerah Tingkat

4-71

II dan Kotamadya Daerah Tingkat II. Daerah kabupaten dan kota tersebut berkedudukan sebagai daerah otonomi dan mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah yang bertumpu pada otonomi daerah kabupaten dan daerah kota juga memberikan pengaruh yang besar terhadap pengelolaan sumber daya air. Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya air. UU SDA ini menggantikan Undang-undang yang berlaku sebelumnya, yaitu UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam UU SDA Pasal 5 dan Pasal 6 Tentang Pengelolaan Sumber daya air, disebutkan bahwa: 1. Pengelolaan sumber daya air meliputi kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air. 2. Pengelolaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan wilayah sungai. 3. Pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan melibatkan seluas-luasnya peran serta masyarakat. 4. Berdasarkan prinsip keterpaduan tanpa mengurangi Wewenang Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Sungai, ditetapkan sebagai berikut: Tabel 4.16 Wewenang Pengelolaan dan Pelaksanaan Wilayah Sungai

Wilayah Sungai Dalam satu Kabupaten/kota Lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi Lintas Propinsi Sungai Strategis

satu

Wewenang Penetapan Wilayah Sungai, Penetapan Pola dan Pelaksanaan Pengelolaan SDA Bupati/Walikota Gubernur (konsultasi dengan Dewan Daerah Sumber daya air) Menteri (konsultasi dengan Dewan Nasional Sumber daya air) Pemerintah (dengan persetujuan dan dilakukan bersama Pemerintah Daerah)

Sumber: UU No. 7 Tahun 2004.

LAPORAN AKHIR



122/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

Pengelolaan sumber daya air memerlukan dukungan penuh dan terus-menerus

4-72

dari institusi jajaran pemerintah propinsi/kabupaten/kota dan stakeholders . Untuk itu diperlukan suatu terobosan berupa suatu kesepakatan operasional pelayanan sumber daya air yang mengikutsertakan para penanggung jawab operasional di lapangan, baik dari unsur pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah propinsi, termasuk para kelompok pengguna air di dalam pengelolaan sumber daya air.

4.6.1

Permasalahan dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber daya air

Masalah khusus yang mendesak untuk pengembangan wilayah sungai terdiri atas terlalu banyak air dimusim hujan, terlalu sedikit air dimusim kemarau sedangkan air yang tersediapun sudah terlalu kotor yang menyangkut pengelolaan air permukaan, air tanah dan kualitas air. Masalah yang berkaitan dengan penggunaan air permukaan dan air tanah memperlihatkan perlunya pengelolaan bersama antara sumber air tanah dan air permukaan. Suatu pengelolaan kuantitas air dan kualitas air yang memadai akan menjadi penting bagi pembangunan. Pemantauan telah dilakukan, tapi penegakan hukum dan peraturan mengenai kuantitas air dan kualitas air sampai sekarang masih kurang. Masalah dan tantangan yang perlu dikaji adalah sebagai berikut: a. Selama proses masa transisi, pemerintah harus menjalankan perencanaan dan koordinasi pengembangan sumber daya air dengan tegas. b. Perencanaan harus menerapkan prinsip peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai sebagai sumber air dan manajemen daerah aliran sungai. Hal ini juga harus diterapkan tingkat Wilayah Sungai. c. Peningkatan manajemen sumber daya air permukaan dan air tanah harus dalam kerangka kerja yang sama pada masing-masing Wilayah Sungai yang bersangkutan. d. Kerangka kerja institusi harus mengatur koordinasi antara tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten dalam manajemen sumber daya air maupun

LAPORAN AKHIR



123/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

mengatur koordinasi antar anggota stakeholders pada tingkat yang sama

4-73

pada berbagi tingkatan yaitu tingkat nasional, provinsi dan wilayah sungai. e. Saat ini masih terdapat lembaga pemerintah yang mempunyai tugas yang sama pada perencanaan manajemen sumber daya air dan kawasan kerjanya. Terdapat juga definisi kawasan kerja yang tidak konsisten pada departemen pemerintah, lembaga, dan tingkat administrasi. Bappenas seharusnya memulai untuk mengatur koordinasi batasan kawasan kerja. f. Perencanaan dan koordinasi manajemen sumber daya air dan daerah aliran sungai pada wilayah sungai nasional dan wilayah sungai strategis dikoordinasikan oleh badan pemerintah pusat dengan partisipasi langsung pihak-pihak yang terkait (pengguna sumber daya air, baik swasta maupun publik) pada setiap WS. g. Kerangka kerja institusi yang terkait harus terdiri dari 5 tahap, yakni: 1) nasional (prioritas pada Wilayah Sungai nasional dan wilayah sungai strategis), 2) propinsi (prioritas pada wilayah sungai propinsi atau lintas kabupaten dalam satu propinsi), 3) kabupaten, 4) kecamatan/daerah tangkapan dan 5) desa/sub DAS yang kecil. h. Definisi pihak yang terkait atau pemangku kepentingan/stakeholders adalah:

Lembaga pemerintah pusat yang terkait.

•

Departemen pemerintah.

•

Organisasi non pemerintahan.

•

Organisasi pengelola wilayah sungai yaitu Balai Besar Wilayah

•

Sungai/BBWS, Bali Wilayah

Sungai/BWS, PJT

I, PJT

II, Balai

Pengelolaan SDA Propinsi

Sektor industri swasta.

•

Sektor pengembang swasta.

•

Asosiasi perusahaan air minum

•

Asosiasi pengguna air.

•

Asosiasi profesional.

•

LAPORAN AKHIR



124/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-74

Petani dan asosiasinya.

•

Nelayan dan asosiasinya.

•

i. Prioritas identifikasi pengembangan wilayah sungai (WS) adalah pada WS tingkat nasional dan WS Strategis nasional, pengembangan WS akan diuraikan oleh perencanaan strategi untuk WS, diawali dengan penetapan pola dan rencana induk pengelolaan sumber daya air yang disetujui oleh Dewan SDA Nasional. Kabupaten harus menyiapkan bahan perencanaan pembangunan kabupaten dengan prioritas pada kecamatan. Perencananan pengembangan pada tingkat kecamatan dibuat oleh pemakai air dan LSM. j. Manajemen sumber daya air pada wilayah sungai lintas propinsi dan wilayah sungai strategis nasional akan dikoordinasikan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional dengan sekretariatnya dan struktur transisinya. Insitusi ini juga akan bertanggung jawab dalam penyebaran informasi kepada

publik dan

pengembangan sistem monitor untuk propinsi, DAS, dan kabupaten. k. Manajemen informasi sumber daya air akan didirikan dan berada dibawah sekretariat. Pengembangan ini adalah digunakan untuk sistem pengawasan kinerja pemerintah dan sistem koordinasi manajemen informasi. Hal ini diperlukan untuk koordinasi antara tingkat pemerintah, propinsi, DAS dan kabupaten. l. Lembaga-lembaga pada tingkat propinsi, DAS dan kabupaten akan menggambarkan kondisi, baik dari segi pasokan maupun kebutuhan, propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa dalam hubungannya dengan daerah hulu, tengah, hilir DAS dan daerah pantai yang ada. m. Melengkapi strategi sumber daya air nasional dan menyelaraskan dengan ketentuan dan peraturan sektor dan sub sektor yang ada. n. Dalam perumusan program sumber daya air dan irigasi, diikutsertakan mengenai bidang pengawasan, pembaharuan (update ), manajemen, dan koordinasi finansial. o. Bappenas bertanggung jawab dalam reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya air dan membantu Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber daya air.

LAPORAN AKHIR



125/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

p. Dewan Sumber Daya Air Nasional bertanggung jawab dalam implementasi

4-75

dan manajemen kebijakan pengelolaan sumber daya air nasional.

4.6.1.1 Permasalahan dalam Pengelolaan Sumber daya air Wilayah Sungai di Pulau Jawa sebagian besar mengalami permasalahan yang sama yaitu: Kerusakan



catchment area sehingga memberikan ancaman terhadap

keberlanjutan daya dukung sumber daya air. Penurunan kinerja infrastruktur sumber daya air.



Eksploitasi air tanah yang berlebihan mengakibatkan penurunan muka air



tanah, land subsidence, dan intrusi air laut. Kualitas air buruk karena daya dukung sungai lebih rendah dibanding beban



pencemaran. Banjir disebabkan oleh perubahan tata lingkungan, penurunan kapasitas



pengaliran sungai dan penurunan kinerja prasarana pengendali banjir. Meningkatnya kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan.



Telah terjadi kekeringan/defisit air (di musim kemarau).



Lemahnya



koordinasi, kelembagaan, dan

ketatalaksanaan, diperlukan

adanya institutusi yang bersifat komprehensif untuk menjawab permasalahan yang berkembang. Rendahnya kualitas pengelolaan hidrologi.



Belum semua wilayah sungai memiliki masterplan.



Masih lemahnya pengelolaan database sumberdaya alam.



Meningkatnya potensi konflik pemanfaatan air.



Regenerasi sumber daya manusia pengelola sumber daya air terancam tidak



berlanjut.

Kebutuhan air baku untuk non-irigasi makin meningkat sejalan dengan perkembangan penduduk, permukiman dan industri. Kelangkaan air juga diperparah dengan menurunnya kondisi lingkungan dan makin meluasnya lahan kritis. Pengaruh otonomi daerah dalam rangka pengelolaan sumber daya air

LAPORAN AKHIR



126/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

pada prinsipnya di satu sisi dapat memberikan dampak yang baik dan

4-76

bermanfaat, namun di sisi lain juga tidak menutup kemungkinan akan dapat menimbulkan konflik yang sebelumnya mungkin tidak pernah terjadi. Pengaruh yang baik dan bermanfaat dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya air dalam era otonomi daerah adalah munculnya budaya kompetisi yang sehat antar daerah untuk berusaha memajukan daerahnya masing-masing dengan memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing daerah. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga akan berupaya untuk lebih mensejahterakan dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakatnya sebagai konsekuensi dari tuntutan masyarakat dan tuntutan jaman, yang berarti bahwa kabupaten/kota dituntut dapat lebih intensif mendayagunakan segala potensi yang ada secara bertahap agar mampu membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, adanya otonomi daerah dapat menimbulkan permasalahanpermasalahan yang dapat menimbulkan konflik antar daerah dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya air. Berikut ini diberikan berapa permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan sumber daya air, terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah:

a. Permasalahan dalam Kaitannya dengan Kepentingan Kabupaten/Kota. Dengan diterapkannya otonomi daerah, ada kecenderungan kabupaten/kota akan menguasai dan mengelola sumber daya air yang terdapat di daerahnya. Penguasaan atas sumber daya air ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: 1) Sumber daya air merupakan unsur penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan sangat diperlukan untuk pemenuhan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. 2) Sumber daya air sebagai komoditi ekonomi dapat dikembangkan dan dikelola untuk andalan pendapatan daerah (sebagai air baku, industri, pariwisata, dan lain-lain).

LAPORAN AKHIR



127/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

3) Dengan menguasai dan mengelola sumber daya air akan mengurangi

4-77

ketergantungan pada daerah lain. Pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila dikembangkan secara positif akan memajukan daerah dan menumbuhkan kompetisi yang baik, dengan catatan tidak didasari atas niat ingin menguasai dan hanya memikirkan daerah setempat saja. b. Permasalahan dalam Kaitannya dengan Pemanfaatan Air Bersih. Konflik pemanfaatan air bersih dapat terjadi apabila tidak ada kesepakatan yang baik pada pemanfaatan langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan: 1) Pemilik sumber air (lokasi sumber), 2) Jalur distribusi yang dilewati, 3) Alokasi pemanfaatan air, 4) Keuntungan yang timbul dari pemanfaatan air, 5) Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemanfaatan tersebut. c. Permasalahan dalam Kaitannya dengan Banjir. Masalah penanganan banjir secara komprehensif sangat tergantung oleh adanya keterpaduan pengelolaan daerah pengaliran sungai dalam satu wilayah sungai. Konflik akan terjadi bilamana wilayah sungai terdiri dari beberapa wilayah administratif baik kabupaten/kota atau bilamana wilayah sungai melalui lebih dari satu propinsi. Sebab dan akibat adanya banjir ini sangat dipengaruhi oleh kondisi tata ruang dalam wilayah sungai. Oleh karena itu, perlu adanya pembagian dalam penataan ruang dari masingmasing kabupaten/kota untuk memperhatikan lokasi, fungsi dan sifat dimana daerah tersebut berada dalam wilayah sungai. Lokasi, fungsi dan wilayah sungai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Daerah aliran sungai bagian atas (hulu), daerah ini berfungsi sebagai daerah konservasi tanah dan air, kawasan lindung dan resapan air serta pengendalian terhadap erosi.

LAPORAN AKHIR



128/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

2) Daerah aliran sungai bagian tengah, daerah ini berfungsi sebagai daerah

untuk

pengumpulan,

penyimpanan,

4-78

pengalokasian,

pendistribusian serta pengendalian banjir. 3) Daerah aliran sungai bagian bawah (hilir), daerah ini berfungsi sebagai daerah pengendalian banjir dan drainase serta pencegahan intrusi air laut. Selain sangat dipengaruhi oleh curah hujan, masalah banjir juga terkait dengan ada tidaknya tindakan konservasi di daerah hulu dan untuk mengkoordinasikannya sangat sulit karena berhubungan dengan masalah tataguna lahan pada masing-masing daerah kabupaten/kota. Untuk itu diperlukan upaya-upaya khusus diantaranya dengan mengintegrasikan kepentingan hulu dan hilir serta diterapkannya prinsip ”hydrosolidarity”. Suatu daerah tangkapan air dapat dilihat sebagai socio-ecohydrological system

dimana

trade

offs

harus

dibuat.

Langkah-langkah

penyeimbangan/tradeoffs ini perlu diikuti upaya-upaya yang kondusif agar antara lain: penerimaan masyarakat atas hasil trade offs harus

dijamin,

pelaksanaannya dimungkinkan dengan adanya institusi-institusi, peraturanperaturan dan pembiayaan yang siap melaksanakan, dan direalisasikannya implementasi dengan menjamin insentip yang mencukupi dan disertai upayaupaya dibidang pendidikan. Dalam upaya-upaya ini, komplikasi dapat timbul seperti

perubahan yang terus berlanjut dalam hal perubahan-perubahan

penggunaan tanah dan modifikasi penggunaan air,

yang didorong oleh

pertumbuhan penduduk, migrasi-urban dan bertambahnya ekspektasi. Lebih lanjut, keterlambatan dalam merespon

akan mempersulit pelaksanaan

upaya-upaya : keterlambatan dalam respon sosial (pembenahan bantaran sungai

yang

(penentuan

dimukimi

daerah

penduduk),

rawan

banjir

keterlambatan berdasarkan

respon

tingkat

hidrologis

resiko)

dan

keterlambatan respon ekosistem (pembuatan daerah atau titik-titik/sumur resapan air), kesemuanya itu harus diperhitungkan. Hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kejadian-kejadian pemicu-pemicu yang memerlukan penanganan khusus seperti langkah-langkah intervensi pemerintah dalam

LAPORAN AKHIR



129/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

memitigasi bencana yang terkait dengan air seperti kekeringan,

banjir,

4-79

tanah longsor dan pencemaran. Tiga arahan kunci menjiwai sistem manajemen yang diperlukan, yaitu: 1) menjamin layanan yang terkait dengan air kepada penduduk, 2) mencegah dan mengurangi degradasi ekosistem, dan 3) memperkirakan perubahan dan variabilitas iklim dan dampaknya. d. Permasalahan dalam Kaitannya dengan Pemanfaatan Air Irigasi. Guna memenuhi kebutuhan pangan, pemanfaatan air untuk irigasi saat ini masih sangat diperlukan dan masih dominan. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan

kebutuhan

air

non

irigasi

akan

menyebabkan

alokasi

pemenuhan kebutuhan air irigasi menjadi berkurang, disisi lain, kebutuhan air irigasi juga cenderung berkurang seiring dengan pengurangan lahan irigasi karena adanya perubahan pemanfaatan lahan. Mengingat air yang terbatas, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik antar pengguna air. Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan dalam hal alokasi air dan pola tanam yang diterapkan. e. Permasalahan dalam Kaitannya dengan Kelembagaan. Berbagai instuisi selama ini telah melakukan pengelolaan sumber daya air. Pada waktu sumber daya air masih berupa uap air/embun, BMG merupakan instuisi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan dan pencatatan. Sedangkan sumber daya air yang sudah berada pada badan air, yang berupa sungai atau danau sebagai air permukaan dikelola oleh Departemen Pekerjaan Umum/cq. Ditjen Sumber Daya Air. Selanjutnya, sumber daya air yang berupa air tanah yang berada di bawah permukaan tanah dikelola oleh Departemen Pertambangan dan Energi. Sementara itu, untuk air di laut

instuisi pengelolanya adalah

Departemen Kelautan dan Perikanan. Mengingat sifat kontinuitas sumber daya air, sementara institusi pengelolanya relatif terpisah, oleh karenanya diperlukan suatu koordinasi yang baik diantara para unsur pengelolaannya.

LAPORAN AKHIR



130/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

Pengelolaan sumber daya air melibatkan banyak stakeholders yang seringkali

tidak

mudah

untuk

mengkoordinasikannya

dan

4-80

ada

kecenderungan sering terjadi egoisme sektoral dengan implikasi: 1) Menitikberatkan pada kepentingan masing-masing sektor, 2) Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sesuai kebutuhannya sendiri, 3) Membuat peraturan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masingmasing sektor, 4) Menyebabkan terjadinya tumpang tindih tanggung jawab dan wewenang instuisi, 5) Menyebabkan kurang terintegrasinya tataguna ruang dan tata air. Dalam pelaksanaannya, instansi pemerintah termasuk lembaga-lembaga penelitian dan Perum yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air cukup banyak, yaitu Departemen-departemen Pertanian, Kehutanan, Perhubungan, ESDM,

Pekerjaan Umum, Perindustrian, Dalam Negeri,

Keuangan, Kelautan dan Perikanan, Kesehatan, Sosial, Kementerian Negara PPN/BAPPENAS, Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kantor

Menko

Perekonomian, Kantor

Menko

KESRA, BPN, BMG,

BAKORNAS PBP, BPPT, LAPAN, LIPI, BAKOSURTANAL, PT. PLN, PJT I, dan PJT II.

Permasalahan yang sering timbul adalah mengenai batasan

kewenangan antar lembaga pengelola SDA dalam pengelolaan sumber daya air masih belum jelas dan belum ada juklak dan juknis yang mengaturnya, terkait dengan Implementasi PP No. 25 Tahun 2000 atau peraturan pemerintah penggantinya.

4.6.1.2 Tantangan dalam Pengelolaan Sumber daya air a. Meningkatnya eksploitasi Sumber daya air demi mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumber pendapatan daerah ketentuannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan

LAPORAN AKHIR



131/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-81

bahwa salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi:

hasil pajak daerah,

•

hasil retribusi daerah,

•

hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

•

dipisahkan,

lain-lain pendapatan daerah yang sah.

•

Sebagai daerah otonomi yang memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus daerahnya, terkadang pemerintah daerah dalam mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik yang berupa pajak maupun retribusi daerah, seringkali tidak memperhatikan pengaruhnya terhadap daerah lain. b. Ego sektor berubah menjadi ego daerah Akibat dari pengelolaan sumber daya air menyangkut multi sektor, maka pengelolaan sumber daya air akan melibatkan banyak stakeholders yang tidak mudah untuk mengkoordinasikannya sehingga ada kecenderungan terjadinya

egoisme

sektoral

dengan

implikasi

mengutamakan

pada

kepentingan masing-masing sektor. Dari ego sektor tadi kemudian berubah menjadi ego daerah dengan implikasi merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sumber daya air sesuai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa memikirkan daerah lain yang terkadang air sungai tersebut juga mengalir atau melewati daerah lain. c. Masalah Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai tidak mengenal batas administratif Pembinaan maupun pengelolaan atas air dan atau sumber air pada suatu wilayah sungai batasannya adalah wilayah sungai (batasan hidrologis) bukan batasan administrasi. Sering terjadi permasalahan suatu sumber air terletak pada wilayah administrasi yang berbeda dengan pengguna sumber air tersebut. Permasalahan tersebut biasanya dapat diselesaikan antar instansi pemerintah namun sulit untuk level masyarakat. Sehingga diperlukan adanya koordinasi dan pengaturan atas sumber daya air yang

LAPORAN AKHIR



132/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

adil dan merata secara jelas dan tegas serta memberikan informasi yang transparan

bagi

masyarakat

setempat,

karena

bagaimanapun

4-82

juga

masyarakat merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pemanfaatan dan penggunaan air tersebut. Sehubungan dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air seperti yang disampaikan diatas, diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya air yang lebih terpadu, dengan mempertimbangkan: 1) Perubahan paradigma.

Tujuan pengelolaan dari Adhoc (khusus) menjadi need driven ,

•

Pola pengelolaan dari reaktif menjadi proaktif,

•

Sistem pengelolaan dari rigid menjadi fleksibel, Lingkup pengelolaan dari orientasi proyek menjadi program terpadu,

•

•

Filosofi pengelolaan dari menghindari hukum menjadi melakukan

•

sesuai hukum. 2) Pengembangan kerjasama antar lembaga dan daerah.

Penanganan

•

wilayah

perbatasan,

kawasan

konservasi

dan

pengendalian pencemaran,

Kerjasama dalam pemberian perijinan untuk kegiatan-kegiatan

•

pemanfaatan SDA dan pemanfaatan ruang,

Kerjasama berbasis proyek untuk penanganan masalah sejenis yang

•

dihadapi bersama.

4.6.2

Organisasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No:12/PRT/M/2006, tanggal 17 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Wilayah Sungai, dan PERMEN PU No:13/PRT/M/2006, tanggal 17 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Wilayah Sungai, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)/Balai

Wilayah Sungai (BWS) adalah unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya

LAPORAN AKHIR



133/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, yang berada di bawah

4-83

dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air. BBWS/BWS mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air (SDA) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan

dalam

rangka

konservasi

SDA,

pengembangan

SDA,

pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai. Dalam melaksanakan tugasnya BBWS/BWS menyelenggarakan fungsi: a. melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA pada wilayah sungai; b. melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai; c. melaksanakan

pengelolaan

SDA

yang

meliputi

konservasi

SDA,

pengembangan SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai; d. melaksanakan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan SDA pada wilayah sungai; e. melaksanakan operasi dan pemeliharaan SDA pada wilayah sungai; f. melaksanakan pengelolaan sistem hidrologi; g. melaksanakan penyelenggaraan data dan informasi SDA; h. melaksanakan fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai; i. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA; j. melaksanakan ketatausahaan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai.

Balai Besar Wilayah Sungai terdiri dari 2 (dua) tipe, yaitu: 1) BBWS Tipe A yang terdiri dari: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Program dan Evaluasi; c. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air; d. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air; e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan; LAPORAN AKHIR



134/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-84

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 3) BBWS Tipe B yang terdiri dari: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan; c. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air; d. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel 4. 17 Balai Besar Wilayah Sungai & Balai Wilayah Sungai di Pulau Jawa NO.

NAMA BALAI

LOKASI

WILAYAH KERJA

Balai Besar Wilayah Sungai I.

TIPE A

1.

Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Balai besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Balai Besar Wilayah Sungai pemali – Juana

2. 3.

4.

Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak

II.

Balai Besar Wilayah Sungai CimanukCisanggarung TIPE B

6.

Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy

5.

Surabaya

Wilayah Sungai Brantas

Surakarta

Wilayah Sungai Bengawan Solo

Semarang

Yogyakarta

Cirebon

Banjar

Wilayah Sungai Pemali – Comal Wilayah Sungai Jratun Seluna Wilayah Sungai Serayu – Bogowonto Wilayah Sungai Progo– Opak– Serang Wilayah Sungai Cimanuk – Cisanggarung Wilayah Sungai Citanduy

Balai Wilayah Sungai I.

TIPE A

1.

BWS Cidanau – Ciujung – Cidurian

Serang

2.

BWS Ciliwung – Cisadane

Jakarta

3.

BWS Citarum

Bandung

Wilayah Sungai Cidanau – Ciujung – Cidurian Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane Wilayah Sungai Kep. Seribu Wilayah Sungai Citarum

II.

TIPE B

-

-

-

-

Balai Wilayah Sungai terdiri dari 2(dua) tipe, yaitu: 1) Balai Wilayah Sungai Tipe A terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan; c. Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;

LAPORAN AKHIR



135/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-85

d. Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air; e. Kelompok Jabatan Fungsional. 2) Balai Wilayah Sungai Tipe B terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan; c. Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air dan jaringan Pemanfaatan Air; d. Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air/Pengairan Tingkat Propinsi berperan sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang menjadi kewenangan Propinsi yang bersangkutan (wilayah sungai propinsi) yang diwujudkan manifestasinya pada usaha-usaha pembinaan teknis dan pengawasan teknis maupuan pelaksanaan fisiknya. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tingkat Kabupaten/Kota berperan sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang bersangkutan (wilayah sungai Kabupaten/Kota) yang diwujudkan manifestasinya pada usaha-usaha pembinaan teknis dan pengawasan teknis maupuan pelaksanaan fisiknya. Untuk membantu dinas tingkat propinsi dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersifat lintas kabupaten/kota masih dalam satu propinsi (wilayah sungai propinsi) diperlukan

Balai Pengelolaan Sumber daya air

Propinsi (Balai PSDA Propinsi) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 179/1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Balai PSDA. Tugas utama Balai PSDA Propinsi adalah melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengelolaan sumber daya air, yang meliputi 9 (sembilan) urusan yaitu: 1. Urusan irigasi lintas kabupaten/kota. 2. Penyediaan air baku untuk berbagai keperluan. 3. Sungai. 4. Danau, waduk, situ dan embung. 5. Pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan. 6. Rawa.

LAPORAN AKHIR



136/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

4-86

7. Pengendalian pencemaran air. 8. Perlindungan pantai. 9. Pemeliharaan muara sungai dan delta. Dalam rangka melaksanakan tugas sembilan urusan seperti tersebut di atas, Balai PSDA mempunyai 3 fungsi utama sebagai berikut: 1. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang pengairan (rekomendasi teknis perijinan pengambilan air, galian golongan C, alokasi air,

pengendalian

banjir,

penanggulangan

kekeringan,

irigasi

lintas

kabupaten/kota, pengelolaan rawa, delta, dll). 2. Pelaksanaan

operasional

konservasi/pelestarian

air

dan

sumber

air

(pengendalian pencemaran air, perlindungan pantai dan muara, kelestarian situ, waduk, embung, pemeliharaan infrastruktur pengairan dll). 3. Pelaksanaan

pelayanan

teknis

administratif

ketatausahaan

(urusan

keuangan, kepegawaian dan perlengkapan).

LAPORAN AKHIR



137/193

5/11/2018


BAB 5 PEMANTAUAN DAN BUKU 1 STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA

EVALUASI

BAB 5

5-1

5.1 5.1.1

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pemantauan

Pemantauan adalah melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan

berikutnya.

Pemantauan

merupakan

bagian

dari

kegiatan

pengendalian untuk mengamati/meninjau kembali serta mempelajari dengan cermat yang dilakukan secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang sedang berjalan. Kegiatan pengendalian meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan, dan tindakan lanjut. Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Serangkaian kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan dapat diikuti dengan bagik guna menjamin konsistensi antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan korektif sedini mungkin. 5.1.2

Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa dan terhadap hasil (outcomes) program pembangunan yang berupa dampak dan manfaat. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan

LAPORAN AKHIR



138/193

5/11/2018



EVALUASI

rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi

5-2

pelaksanaan rencana pembangunan diarahkan kepada hasil, manfaat, dan dampak dari rencana pembangunan. Pada prinsipnya, untuk menciptakan proses dan kegiatan perencanaan yang efisien, efektif, dan transparan, serta akuntabel, dibuat perangkat evaluasi yang dapat diukur melalui penyusunan indikator dan sasaran kinerja pelaksanaan rencana yang meliputi; (i) indikator masukan, (ii) indikator keluaran, dan (iii) indikator hasil/manfaat. Di dalam opersionalnya, evaluasi sering digunakan untuk menunjukkan tahapan siklus pengelolaan rencana pembangunan yang mencakup: (i) Evaluasi pada Tahap Perencanaan (EX-ANTE). Pada tahap perencanaan, evaluasi sering digunakan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya; (ii) Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (ON-GOING). Pada tahap pelaksanaan, evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan (iii) Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (EX-POST). Evaluasi ini diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dilakukan setelah

program

berakhir

untuk

menilai

efisiensi

(keluaran

dan

hasil

dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan

informasi

untuk

menilai

pencapaian

sasaran,

tujuan

dan

kinerja

pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input ), keluaran (output ), hasil (result ), manfaat

(benefit )

dan

dampak

(impact ).

Dalam

rangka

perencanaan

pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban

untuk

melaksanakan

evaluasi

kinerja

pembangunan

yang

merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementrian/Lembaga, LAPORAN AKHIR



139/193

5/11/2018



EVALUASI

baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan

5-3

evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. 5.1.3

Indikator dalam Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air

Sejalan dengan pengelolaan sumber daya air terpadu yang dikenal dengan Integrated Water Resources Management (IWRM), arah pemantauan dan evaluasi yang dilakukan juga terkait dengan visi dan rencana yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan indikator sebagai perangkat dalam memantau proses pengelolaan yang dilakukan. Kerangka praktis untuk menyusun indikator-indikator untuk pemantauan dan hasilnya (outcomes) secara konseptual dapat dibagi dalam 4 (empat) kelompok yang

berbeda1

setiap

kelompok

mewakili

kemajuan

dari

beberapa

tahapan/langkah dari siklus proses ini.

Visi Pemantauan

Assessment

Lingkungan yang

Im lementasi

Menunjang Kerangka Institusi Instrumen Managemen Strate i

Rencana IWRM

Gambar 5. 1 Siklus Pengelolaan Terpadu SDA (IWRM).

Adapun tahapan yang dimaksud sesuai dengan siklus tersebut adalah sebagai berikut:

1

Olsen, et al., 2006 LAPORAN AKHIR



140/193

5/11/2018



EVALUASI

1. Tahap Pertama

: Kondisi yang menunjang untuk IWRM.

2. Tahap Kedua

: Proses reformasi IWRM telah berdampak

3. Tahap ketiga

: Isu/permasalahan kunci sumber daya air telah

5-4

mulai diselesaikan 4. Tahap ke Empat

: didapatkannya penggunaan air yang adil dan

dengan keseimbangan yang berlanjut pada aspek ekonomis dan lingkungan. Sepanjang proses reformasi kebijakan pengelolaan SDA mantap, maka secara alamiah fokus reformasi akan bergerak dari tahapan yang pertama menuju ke tahapan yang berikutnya. Namun berjhubung proses ini merupakan suatu siklus, maka selalu perlu pertimbangan kembali aspekaspek tahap awal. A. Indikator Outcome Tahap Pertama Kelompok indikator-indikator ini adalah pengukur kondisi yang menunjang (enabling conditions ) yang telah dihasilkan suatu waktu tertentu yang ditentukan dalam pemantauan. Kondisi-kondisi ini termasuk item-item seperti:

Kepedulian dan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholders ),

•

Pendanaan yang diperlukan tersedia,

•

Adanya kebijakan, perundangan, peraturan-peraturan, standar-standar

•

dan kemauan politis untuk melaksanakan rencana-rencana. Kondisi tersebut adalah landasan-landasan untuk kemajuan yang lebih lanjut dan reformasi dalam Pengelolaan Terpadu SDA, tetapi dapat, dalam hal terburuk, tetap merupakan dokumen-dokumen statis dan kehendak baik saja. Indikatorindikator pada Tahap Pertama dapat berupa, misalnya “Kebijakan Pengelolaan SDA yang telah disepakati”, “Peraturan-perundangan yang telah ditetapkan:, dan sebagainya. Pada tahap ini kita membahas “kondisi-kondisi dasar untuk reformasi perubahan-perubahan telah ditetapkan”.

LAPORAN AKHIR



141/193

5/11/2018



EVALUASI

B. Indikator Outcome Tahap Kedua

5-5

Indikator-indikator ini akan menjadi pengukur pelaksanaan aktual proses reformasi, dimana perubahan-perubahan dalam cara para “pengelola SDA” pada setiap tingkatan melaksanakan pengelolaan SDA mulai berdampak. Instansiintansi pengelola SDA mulai bekerja berdasarkan prinsip-prinsip baru (IWRM), undang-undang baru (UU tentang Sumber Daya Air No 7/2004), dan standarstandar serta peningkatan kapasitas telah mulai menunjukkan hasilnya dan staf dari instansi pengelola SDA semakin mengkoordinasikan penggunaan air secara lintas sector dan mulai menggunakan instrument managemen IWRM. Indikatorindikator Tahap Kedua dapat diformulasikan sebagai “pengaturan alokasi air telah

ditegakkan”,

“assessment

tentang

kapasitas

telah

ditetapkan”,

“pemberdayaan stakeholders untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan telah dimulai”, dan sebagainya. Pada tahap ini kita membahas tentang “perubahan nyata dalam perilaku manajemen telah terjadi”. C. Indikator Outcome Tahap Ketiga Prinsip dan proses IWRM dilaksanakan dengan tujuan langsung menangani akar penyebab isu/ permasalahan kunci sumber daya air yang relevan kepada dan diidentifikasi sendiri oleh stakeholders sumber daya air setempat . Hal ini dapat berupa misalnya, degradasi fungsi hidrologi daerah tangkapan air Daerah Aliran Sungai, bencana banjir dan kekeringan yang menimbulkan kerugian besar, konflik kebutuhan air, aliran sungai yang tercemar, penyedotan air tanah yang berlebihan, sedimentasi pada waduk-waduk yang mengurangi kapasitas tampung dan umur waduk, dsb-nya. Indikator Tahap Ketiga ini akan mengukur kemajuan menuju diselesaikannya penyebab-penyebab isu/permasalahan kunci dan

pengurangan

dampak

negatif-nya.

Efisiensi

dalam

menangani

isu/permasalahan kunci perlu mendapat perhatian. Beberapa diantaranya adalah; proses harus beoperasi dalam system tata penyelenggaraan yang baik (good governance ) diataranya transparan, akuntabel, terbuka, komunikatif, inklusif, dan sebagainya, dan kerangka IWRM harus konsisten, koheren dan diharmoniskan dengan konteks/kondisi hidrologis, social, ekonomi, geographis setempat. Pada tahap ini kita membahas tentang “perubahan pada system

LAPORAN AKHIR



142/193

5/11/2018



EVALUASI

pengelolaan dan perilaku telah menghasilkan perubahan positif pada alam dan

5-6

masyarakat .” D. Indikator Outcome Tahap Keempat Pada akhirnya, tujuan akhir dari implementasi reformasi IWRM adalah “pembangunan yang dari aspek ekonomis dan lingkungan berkelanjutan serta berkeadilan ”, yang memerlukan keseimbangan yang dinamis diantara kedua kualitas sosial dan lingkungan. Sementara indikator-indikator Tahap ke Tiga melihat tingkat sejauh mana tujuan-tujuan pokok dicapai, beberapa pasang indikator-indikator (Tahap ke Empat) akan menambah dimensi tentang keseimbangan yang berkelanjutan. Dalam prakteknya, pembentukan indicatorindikator pada tahap ini memerlukan tinjauan yang menyeluruh atas factor-faktor pembangunan dari aspek-aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dalam rangka meng-isolasi dampak upaya-upaya pelaksanaan IWRM pada tahap ini dan kita pada tahap ini belum mampu memberikan daftar dari contoh-contoh yang memadai.

5.2

RUANG LINGKUP PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Dalam UU Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004 lingkup kegiatan pengawasan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air diatur sebagai berikut: 1. Untuk

menjamin

tercapainya

tujuan

pengelolaan

sumber

daya

air

diselenggarakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di setiap wilayah sungai. 2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan pengawasan dengan melibatkan peran masyarakat. 3. Peran masyarakat dalam pengawasan dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang. 4. Pemerintah menetapkan pedoman pelaporan dan pengaduan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air.

LAPORAN AKHIR



143/193

5/11/2018



EVALUASI

Lebih rinci lagi tentang kewenangan atas kegiatan pengawasan dalam

5-7

pengelolaan sumber daya air dan pelibatan masyarakat diatur sebagai berikut: 1. Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian dalam substansi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, dan kesusaian dengan semua ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan administratif dan keuangan. 2. Penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh pengelola sumber daya air, instansi berwenang, dan masyarakat. 3. Penyelenggaraan pengawasan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, pengaduan, atau gugatan kepada pihak yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya air. 5. Laporan hasil pengawasan merupakan bahan/masukan bagi perbaikan, penyempurnaan, dan peningkatan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air 6. Pihak yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan, dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk-bentuk tindakan lainnya dalam rangka memperbaiki dan menyempurnaan penyelengaraan pengelolaan sumber daya air.

LAPORAN AKHIR



144/193

5/11/2018



EVALUASI

5.3

5-8

RUANG LINGKUP PENGAWASAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER AIR

Perlindungan dan pelestarian sumber air terdiri dari beberapa komponen, salah satu bagiannya adalah kegiatan pengawasan yang melibatkan instansi yang berwenang dan juga partisipasi masyarakat yang dapat didefinisikan sebagai berikut: 1. Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui : a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air; b. pengendalian pemanfaatan sumber air; c. pengisian air pada sumber air; d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi; e. perlindungan

sumber

air

dalam

hubungannya

dengan

kegiatan

pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air; f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu; g. pengaturan daerah sempadan sumber air; h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. 2. Perlindungan dan pelestarian sumber air dapat dilakukan dengan kegiatan konstruksi dan non-konstruksi. 3. Kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan mengutamakan kegiatan yang lebih bersifat non-konstruksi. 4. Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui perizinan, pemantauan, dan pengawasan. Pemantauan dan pengawasan dilakukan tidak hanya pada kepatuhan terhadap syarat-syarat perizinan tetapi juga terhadap dampak yang terjadi setelah kegiatan yang diizinkan dilaksanakan. Pemantauan dan pengawasan terhadap dampak ini dilakukan untuk mengevaluasi terhadap izin yang diberikan.

LAPORAN AKHIR



145/193

5/11/2018



EVALUASI

5. Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan oleh Pemerintah atau

5-9

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. 6. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dimaksud dapat ditugaskan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya kepada pengelola sumber daya air. 7. Dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian sumber air dimaksud, Pemerintah

atau

pemerintah

daerah

melibatkan

peran

masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestairan sumber air dapat berupa: a. Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam rangka perizinan b. Pemberian

kesempatan

kepada

masyarakat

untuk

melakukan

pemantauan dan pengawasan. 8. Dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian sumber air dimaksud , Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mempertahankan keberadaan tempat-tempat penampungan air dan kearifan lokal. Yang dimaksud dengan “tempat-tempat penampungan air”, misalnya situ, embung, dan tempat-tempat yang mempunyai fungsi menampung air sementara (retarding basin ). 5.4 Dalam

RUANG LINGKUP PENGAWASAN DALAM ASPEK PEMBIAYAAN aspek

pembiayaan

juga

terdapat

pembiayaan

untuk

kegiatan

pengawasan sebagaimana dijelaskan pada uraian sebagai berikut: 1. Dana yang dibutuhkan dalam pengelolaan sumber daya air

dimaksud

mencakup jenis pembiayaan untuk kegiatan: a. biaya sistem informasi; b. biaya perencanaan; c. biaya pelaksanaan konstruksi;

LAPORAN AKHIR



146/193

5/11/2018



EVALUASI

d. biaya operasi dan pemeliharaan;

5-10

e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat. 2. Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat merupakan

biaya

yang

dibutuhkan

untuk

pemantauan

dimaksud.

dan

evaluai

pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, serta biaya untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Yang dimaksud dengan biaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, antara lain pelatihan untuk kelompok masyarakat pemakai air, upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

5.5

MEKANISME PEMANTAUAN

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Instruksi Presiden RI No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi presiden ini memandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencakup indicator, metode, mekanisme dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah. Setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus mempunyai Perencanaan Strategik tentang program-program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Perencanaan strategic dimaksud mencakup: 1. uraian tentang visi, misi, strategidan factor-faktor kunci keberhasilan organisasi, 2. uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi; 3. uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

LAPORAN AKHIR



147/193

5/11/2018



EVALUASI

Sementara itu, pengawasan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan

5-11

pelaksanaan baik dari aspek substansi maupun aspek prosedural. Dalam implementasinya, kegiatan pengawasan dapat diklasifikasikan ke dalam 3(tiga) ketegori, yaitu; 1. Pengawasan

fungsional,

Lembaga/Badan/Unit

pengawasan

organisasi

yang

yang

mempunyai

dilakukan tugas

oleh

dan

fungsi

pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, dan penilaian; 2. Pengawasan

melekat,

pengawasan

yang

dilakukan

oleh

Pimpinan

Kementerian/Lembaga/SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya; 3. Pengawasan

masyarakat,

yaitu;

pengawasan

yang

dilakukan

oleh

masyarakat. Pengendalian

pelaksanaan

rencana

pembangunan

dimaksudkan

untuk

menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana

melalui

kegiatan-kegiatan

koreksi

dan

penyesuaian

selama

pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dalam konteks sumber daya air, untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan sumber daya air, diselenggarakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah bersama pemerintah daerah sesuai wewenang dan tanggung jawabnya dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat akan berperan untuk menyampaikan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang dimana cara penyampaian laporan dan pengaduan ini ditetapkan oleh pemerintah melalui suatu pedoman. Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air. Pengelolaan ini dilakukan melalui

LAPORAN AKHIR



148/193

5/11/2018



EVALUASI

koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah dan

5-12

para pemilik kepentingan (stakeholder ). Koordinasi yang disebut di atas dilakukan oleh Dewan SDA atau nama lain sebagai suatu wadah koordinasi dengan tugas pokoknya menyusun dan merumuskan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air. Dewan ini sendiri beranggotakan unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan yang susunan organisasinya diatur melalui keputusan presiden. Koordinasi pada tingkat nasional dilakukan oleh Dewan SDA Nasional yang dibentuk pemerintah, pada tingkat propinsi oleh Dewan SDA Provinsi yang dibentuk oleh pemerintah provinsi, sementara untuk tingkat kabupaten/kota dapat dilakukan oleh Dewan SDA kabupaten/kota oleh pemerintah kabupaten/kota, dan untuk wadah koordinasi pada wilayah dapat dibentuk sesuai kebutuhan pengelolaan di wilayah sungai bersangkutan. Hubungan antar wadah yang disebutkan di atas bersifat konsultatif dan koordinatif. Pembentukan wadah di atas semua diatur melalui surat keputusan menteri yang membidangi sumber daya air. Menimbang pengelolaan sumber daya air melibatkan kepentingan lintas sektoral dan wilayah, maka mekanisme pemantauan perlu diatur agar tercapai sinergi yang baik antar sektor. Setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh masing-masing balai atau instansi maupun pihak yang berkepentingan (stakeholder ) di satu wilayah sungai harus dilengkapi dengan laporan pengawasan yang formatnya ditentukan menggunakan suatu pedoman bersama yang dibuat oleh pemerintah. Laporan ini akan didampingi oleh laporan pengawasan dan pengaduan yang dibuat oleh masyarakat. Laporan yang dibuat ditembuskan ke pemerintah dan pemerintah daerah beserta wadah koordinasi di masing-masing tingkatan dan wilayah kerja. Pengawasan dilakukan oleh Menteri yang pelaksanaannya ditugaskan kepada pejabat pengairan yang ditunjuk. Pejabat diberi wewenang mengadakan pengamatan dan penyelidikan untuk memperoleh data dalam hubungannya

LAPORAN AKHIR



149/193

5/11/2018



EVALUASI

dengan kelangsungan fungsi tata pengairan pada tempat-tempat yang

5-13

diperlukan.. Penanggung

jawab

atas

bangunan

pengairan

diwajibkan

memberikan

keterangan yang benar mengenai hal-hal yang diperlukan dan untuk menyertai pejabat dalam pengamatan dan penyelidikan apabila diminta. Pejabat dimaksud harus membuat berita acara mengenai pengamatan dan penyelidikannya sesuai dengan kenyataan dan kebenaran dan ditandatangani olehnya dan disampaikan kepada Menteri. Apabila hasil pengamatan dan penyelidikan terdapat atau diduga terdapat unsurunsur pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengusutannya diserahkan kepada pejabat penyidik yang berwenang.

5.6

MEKANISME EVALUASI

Evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 1. Penyusunan indikator dan sasaran kinerja proyek pembangunan. 2. Pelaksanaan studi evaluasi kinerja proyek pembangunan. Kedua cara tersebut dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja dan keduanya

akan

memberikan

informasi

kinerja

yang

bermanfaat

untuk

kepentingan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan proyek. Pelaksanaan evaluasi kinerja dengan cara pertama dan kedua saling mendukung. Cara pertama dapat dilaksanakan tanpa melakukan analisis yang mendalam, sedangkan untuk melaksanakan cara kedua diperlukan penyusunan indikator dan sasaran kinerja sebagaimana dilakukan pada cara pertama. Ketersediaan indikator dan sasaran kinerja dari hasil pelaksanaan cara pertama akan memudahkan pelaksanaan studi evaluasi kinerja, sedangkan cara kedua dapat membantu dalam mengidentifikasikan indikator-indikator baru yang lebih relevan.

LAPORAN AKHIR



150/193

5/11/2018



EVALUASI

Indikator dan sasaran kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang

5-14

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, yang mencakup indikator masukan (inputs ), keluaran (outputs ), hasil (results/outcomes ), dan indikator manfaat (benefits ) serta dampak (impacts ). Indikator dan sasaran kinerja diklasifikasikan dalam enam kategori, yaitu: teknis atau operasional, institusional, ekonomi, budaya, lingkungan, atau kombinasi dua kategori atau lebih. Indikator tersebut dijabarkan dalam: waktu yang diperlukan, dana yang diperlukan, jumlah unit yang dihasilkan, tingkat kualitas, productivitas dan lain-lain. Studi evaluasi kinerja adalah suatu upaya yang sistematis untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersifat obyektif terhadap hasil, manfaat, dan dampak dari proyek tertentu yang telah selesai dilaksanakan atau pun telah beberapa tahun berfungsi, untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pengambil keputusan dalam merencanakan proyek pembangunan selanjutnya.

INDIKATOR SASARAN/ KINERJA

Pemanatauan dan pengendalian Sasaran Input/ Masukan

Rencana

Proses

Output/ Keluaran

Outcome/ Manfaat/ Hasil

Sumber Dana Kesimpulan Rekomendasi Tindak Lanjut

Evaluasi

Gambar 5. 2 Pemantauan dan Evaluasi dalam suatu siklus kegiatan.

LAPORAN AKHIR



151/193

5/11/2018



EVALUASI

Hal penting dari studi evaluasi kinerja adalah mengenai informasi yang

5-15

dihasilkan dan bagaimana informasi itu diperoleh, dianalisis, dan dilaporkan. Informasi studi evaluasi kinerja bersifat independen, obyektif, relevan, dapat diverifikasi, dapat diandalkan, dapat dipercaya, tepat waktu, serta memakai metode pengumpulan dan analisis data yang tepat dan transparan. Berdasarkan INPRES No. 7/1999 pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan: 1. mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategik; 2. merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan strategi instansi Pemerintah; 3. merumuskan indikator kinerja instansi Pemeritah dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan, menjadi isu nasional dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah; 4. memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan seksama; 5. mengukur pencapaian kinerja dengan: a. perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target; b. perbandingan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya; c. perbandingan kinerja aktual dengan kinerja di negara-negara lain, atau dengan standar internasional. 6. melakukan evaluasi kinerja dengan: a. menganalisis hasil pengukuran kinerja; b. menginterpretasikan data yang diperoleh; c. membuat pembobotan (rating) keberhasilan pencapaian program; d. membandingkan pencapaian program dengan visi dan misi instansi pemerintah.

LAPORAN AKHIR



152/193

5/11/2018


BAB 6 PENUTUP


BAB 6

6.1

6-1

PENUTUP

ARAHAN SOSIALISASI PRAKARSA STRATEGIS

Prakarsa strategis yang diuraikan dalam buku ini dapat diberdayakan secara efektif bila dilakukan tindak sosialisasi yang bersifat komprehensif. Pemahaman masyarakat dan daya tangkap masyarakat degan latar belakang yang berbedabeda akan sangat bervariasi terhadap apa yang dijelaskan dalam kebijakan yang tertuang dalam buku prakarsa ini. Oleh karena itu dipandang perlu adanya suatu arahan untuk membangun persepsi yang benar sesuai dengan harapan yang terkandung dalam butir-butir strategi yang telah disusun.

6.1.1

Kekeringan dan banjir

Ide awal dari dilaksanakannya prakarsa strategis ini adalah karena adanya suatu kesadaran akan potensi terjadinya dua hal ekstrim yaitu kekeringan dan banjir. Latar belakang ini menjadi suatu gagasan untuk membentuk suatu pemikiran yang dapat dilakukan untuk saat ini dengan visi ke masa depan untuk menjaga kesinambungan sumber daya air di Pulau Jawa. Persepsi yang benar mengenai potensi terjadinya kekeringan di satu sisi dan banjir di sisi yang lain perlu mendapat perhatian dalam menyusun sosialisasi kepada masyarakat luas. Secara umum perlu dijelaskan siklus hidrologi yang terjadi yang dapat membantu pemahaman bagaimana air dapat tersimpan dengan baik di dalam tanah dan syarat-syarat agar mekanisme penyimpanan air ini dapat bekerja secara alamiah. Hal ini patut diperkenalkan sebagai kondisi natural yang ideal dan sangat diperlukan untuk menjaga kesinambungan sumber daya air guna menunjang kehidupan masyarakat dan negara. Sebagai kontradiktif perlu dijelaskan pula bagaimana mekanisme sehingga dapat terjadi banjir dan mengapa semakin banyak kejadian banjir yang terlansir belakangan ini di Indonesia.

LAPORAN AKHIR



153/193

5/11/2018


BAB 6 PENUTUP


Dampak kekeringan sangat nyata bagi kehidupan dimana kebutuhan akan air

6-2

tidak dapat digantikan dengan material lain karena air merupakan substansi dasar bagi kehidupan manusia. Kekeringan yang terjadi karena fenomena alam yang sudah ada sejak dahulu tidak terhindarkan dan perlu disikapi secara bijaksana. Namun lain halnya dengan kekeringan kesalahan dalam mengelola sumber

daya

alam

ataupun

pemanfaatan

sumber

daya

yang

tidak

memperhatikan keseimbangan dan daya dukung alam itu sendiri. Kesalahan yang disebut terakhir ini akan sangat disesalkan karena akan berdampak pada masyarakat luas dan pada tingkat nasional dapat mengganggu stabilitas nasional karena kurangnya bahan pangan, meningkatnya angka kasus kesehatan karena sanitasi yang buruk, hilangnya sumber pencarian bagi sebagian masyarakat dan hal lain yang menjadi dampak lanjutan dari kekeringan. Secara khusus banjir memiliki tingkat fatalitas yang lebih tinggi sebagai suatu bencana karena diakibatkan oleh daya rusak air yang besarannya tidak terduga. Perlu diperjelas bahwa kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh banjir umumnya lebih besar dibandingkan kerugian yang disebabkan oleh kekeringan. Banjir yang terjadi secara cepat dan genangan air yang meluas menyebabkan kehilangan nyawa juga kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan serta bangunan lainnya karena besarnya daya rusak air yang mengalir, terlebih lagi bila masa air terkumpul dan menjadi besar. Genangan yang terjadi membawa dampak rusaknya bangunan dan harta benda termasuk didalamnya adalah tanaman pangan dan ini semua adalah kerugian yang harus ditanggung. Oleh karenanya banjir harus dapat disikapi secara bijaksana. Sosialisasi yang dilakukan harus mampu menempatkan pemikiran mengenai butuhnya kesadaran akan sindrom ini. Disamping itu perlu dijelaskan pula bahwa ada keterkaitan antara banjir dan kekeringan, dimana banjir merupakan suatu ekstrim dan kekeringan sebagai ekstrim di sisi yang berseberangan. Diantara kedua ekstrim ini ada suatu keseimbangan yang menjadi kondisi ideal. Kondisi inilah yang menjadi tujuan dari pengelolaan sumber daya air yang digariskan dalam strategi ini.

LAPORAN AKHIR



154/193

5/11/2018


BAB 6 PENUTUP


6.1.2

6-3

Strategi Implementasi

Untuk mewujudkan semangat yang ada dalam kebijakan strategi, maka pola implementasi kebijakan ini sudah diatur sedemikian rupa. Penjelasan mengenai latar belakang pembagian ini perlu disajikan pula terkait guna membangun pemikiran mengenai konsep pengelolaan dan komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya air. Ada

4 komponen dalam

strategi implementasi ini, yaitu: 1. Lembaga 2. Koordinasi 3. Pembiayaan 4. Monitoring & Evaluasi Pada komponen lembaga perlu dijelaskan mengenai fungsi-fungsi lembaga negara dan keterkaitannya dalam memberikan kontribusi untuk masalah sumber daya air. Materi sosialisasi harus dapat menjelaskan dengan jelas tugas dan fungsi masing-masing lembaga yang terkait. Sebagai kelanjutannya, terkait dengan strategi pengelolaan sumber dasya air, perlu pula diterangkan kerangka kerja yang melibatkan lembaga-lembaga bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan demikian dapat diketahui posisi setiap lembaga yang berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya air. Koordinasi merupakan komponen lain yang tidak kalah penting untuk diatur secara lugas dalam strategi untuk pengelolaan sumber daya air. Perlu ditanamkan pemahaman yang baik bahwa pengelolaan yang dilakukan mengharuskan pelaksanaan yang terpadu antar sektor (multi sektoral)

dan

menyeluruh. Bagian ini merupakan sisi yang jarang sekali dapat dilakukan dengan baik karena terikat pada kebijakan-kebijakan yang dibuat pada masingmasing sektor dan terkait dengan kepentingan rumah tangganya. Jelas hal ini merupakan suatu kendala yang harus dijembatani dengan membuat suatu mekanisme koordinasi dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Upaya yang dilakukan dapat dimulai dengan pembuatan matriks koordinasi antar lembaga yang menjadi model awal untuk dibicarakan lebih lanjut. Beberapa

LAPORAN AKHIR



155/193

5/11/2018


BAB 6 PENUTUP


contoh dari negara-negara lain yang dikemukakan dalam seminar-seminar terkait

6-4

kegiatan ini dapat pula diungkapkan untuk menjadi sumber inspirasi dan pemahaman akan pentingnya koordinasi. Pembiayaan merupakan komponen yang tidak mungkin ditinggalkan mengingat setiap program dan kegiatan membutuhkan pembiayaan. Dalam upaya pengelolaan

sumber

daya

air,

sejalan

dengan

semangat

transparansi

manajemen, melalui sosialisasi perlu dijelaskan pula mengenai sumber-sumber pembiayaan yang digunakan, prinsip tanggungan dan jenis pembiayaan yang ditanggung oleh sumber dana yang ada. Hal-hal ini sebagian telah diatur pula dalam undang-undang dan menjadi dasar penyusunan sumber pembiayaan yang dapat dianggarkan untuk kegiatan pengelolaan. Bagian terakhir dari komponen strategi implementasi yang perlu disosialisasikan adalah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi (monev) atau juga dalam dokumen disebut sebagai pemantauan dan evaluasi. Perlu ditanamkan pemikiran

bahwa

suatu

program

kegiatan

yang

dibangun

ataupun

manajemen/pengelolaan tidak akan berkesinambungana tanpa adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi. Minimal tanpa adanya komponen ini upaya pengelolaan tidak akan mengalami kemajuan yang diharapkan karena tidak ada umpan balik dari apa yang telah diterapkan.

6.1.3

Pengalaman Negara Lain

Selain konsep dan aturan perundang-undangan yang telah kita miliki didalam negeri, pengalaman-pengalaman negara lain dalam mengelola sumber daya airnya juga menjadi suatu informasi yang berharga. Proses belajar yang efisien adalah dengan melihat bagaimana permasalahan serupa dapat diselesaikan di negara-negara lain dengan memperhatikan potensi, kendalanya, serta solusi yang dipilih. Mempelajari bagaimana suatu masalah yang sama diselesaikan oleh negera lain akan memberikan inspirasi bagi peserta dan juga keyakinan bahwa masalah

LAPORAN AKHIR



156/193

5/11/2018


BAB 6 PENUTUP


6-5

tersebut memang dapat diatasi. Dengan mempelajari strategi yang diterapkan diharapkan akan ada suatu dorongan pemikiran dan semangat berdasarkan keyakinan bahwa dengan konsekwensi yang terukur hal serupa dapat pula diterapkan dengan peluang keberhasilan yang menjanjikan. Model-model yang diterapkan di negara-negara lain sangat bervariasi. Pengambilan keputusan dan keberhasilan yang telah dicapai memberikan gambaran tingkat keberhasilan dari pola yang dipilih. Perlu kehati-hatian dalam memberikan gambaran pengalaman negara lain karena kondisi latar belakang, fisik lingkungan dan solusi yang dipilih memberikan kombinasi yang sangat beragam. Oleh karenanya penjelasan harus dilakukan secara rinci. Selanjutnya, bila pengalaman dari negara lain ingin diaplikasikan, perlu dipelajari dulu kondisikondisi di atas secara bijaksana untuk menentukan pilihan; solusi mana yang paling tepat untuk diterapkan di negara ini berdasarkan data dan fakta.

6.2

SARAN

Beberapa saran terkait pada strategi yang diulas dalam buku ini : 1. Pengelolaan sumber daya air melibatkan tidak saja penanganan secara struktural tapi juga penanganan dengan cara non-struktural. Kebijakan strategis pengelolaan perlu kiranya menempatkan kebijakan non-struktural sebagai strategi utama untuk diwujudkan dalam kegiataan riil mengingat saat ini yang paling dibutuhkan untuk menjamin perlindungan potensi sumber daya air utamanya adalah adalah terkait dengan konservasi lingkungan. Perangkat perencanaan tata guna lahan dan perlindungan hukum yang berwibawa hingga kini masih jauh tertinggal dibanding pembangunan infrastruktur karena penilaian terhadap pertanggungjawaban pekerjaan fisik infrastruktur lebih jelas. 2. Pelaksanaan kebijakan perlu dimulai dengan pendekatan non-struktural dan disusul kemudian dengan pendekatan struktural. Program dimulai dengan pendekatan awal terhadap masyarakat, pemeliharaan lingkungan dan

LAPORAN AKHIR



157/193

5/11/2018


BAB 6 PENUTUP


seterusnya hingga pembangunan infrastruktur SDA pada lokasi-lokasi

6-6

strategis yang memberikan keuntungan luas bagi masyarakat. 3. Strategi struktural yang disajikan dalam dokumen ini merupakan kebijakan struktural wilayah sungai di Pulau Jawa yang dikelola oleh beberapa balai sumber daya air. Adanya perubahan wilayah sungai yang digariskan dalam Permen PU No. 11/PRT/M/2006 secara otomatis mengubah lingkup kebijakan di beberapa wilayah sungai yang dibentuk ulang. Pola wilayah yang baru mengindikasikan kemungkinan adanya transfer inter basin. Proses regrouping kebijakan dilakukan dalam buku ini atas kegiatan yang sudah

ada

ke

dalam

wilayah

baru.

Perlu

adanya

tindak

lanjut

untuk

mengembangkan kegiatan-kegiatan baru pada masing-masing wilayah sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya sehingga penanganan masalah sumber daya air dilakukan lebih merata. 4. Bentuk wilayah baru yang digariskan dalam Peraturan menteri pada poin (3) di atas selanjutnya menjadi bahan dalam rancangan Peraturan Presiden. Peraturan presedien yang tengah direncanakan ini nantinya akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan pengelolaan wilayah sungai yang baru. Demikian pula halnya untuk memulai kegiatan balai-balai sumber daya air baru yang diatur oleh peraturan menteri Permen PU No. 1213/PRT/M/2006 peraturan tersebut sangat berperan. Sebagai langkah konkret disarankan adanya koordinasi terpusat untuk melakukan restrukturisasi keterkaitan tugas-tanggung balai baru dengan balai-balai yang sudah ada selama ini. 5. Untuk mendapatkan strategi yang aplikatif perlu ada masukan dari masingmasing balai berdasarkan pengalaman dan penilaian terhadap kondisi fisik wilayah sungai yang dikelola. Contoh yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya air di luar negeri perlu disikapi dengan bijaksana mengingat kondisi alam dan kultur yang berbeda. Untuk itu dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang perlu mengikutsertakan balai-balai yang sudah operasional sejak lama untuk mendapatkan pertimbangan spesifik sesuai lokasi kerjanya.

LAPORAN AKHIR



158/193

5/11/2018


DAFTAR PUSTAKA


DP-1

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber daya air. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayahg Sungai. 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Wilayah Sungai. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Wilayah Sungai. 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama

Pemerintah

dengan

Badan

Usaha

dalam

Penyediaan

Infrastruktur. 6. Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Nomor

38/PRT/1989

tentang

Umum

Nomor

48/PRT/1990

tentang

Pembagian Wilayah Sungai 7. Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Pengelolaan Atas Air dan Atau Sumber Air pada Wilayah Sungai. 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1989 tentang Tatacara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air 9. Keputusan Mendagri No. 176 tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Balai PSDA. 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum Nomor : 19/KPTS/A/1994 tanggal 19 April 1994 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Ciujung-Ciliman 11. Reclaiming Public Water-Achievements, Struggles and Visions from Around the World, 2005.

LAPORAN AKHIR



159/193

5/11/2018


DAFTAR PUSTAKA


12. Instruksi Presiden Nomor 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

DP-2

Pemerintah. 13. Bakosurtanal, 2001. Neraca Sumberdaya Air Spasial Nasional. Bidang Neraca Sumberdaya Alam Pusat Survei Sumberdaya Alam Darat Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Cibinong. 14. Bureau Icim, 1992. DUFLOW: A micro-computer package for the simulation of one-dimensional unsteady flow and water quality in open channel system. Bureau Icim, The Netherlands. 15. Chow, Ven Te, Maidment, David R., and Mays, Larry W., 1988. Applied Hydrology. McGraw-Hill. 16. Ciliwung Cisadane River Basin Development Project, 2001. Preliminary Study On Ciliwung-Cisadane River Flood Control Project. Directorate General Of Water Resources Ministry Of Settlement And Regional Infrastructure Republic Of Indonesia, Jakarta. 17. Dinas Pekerjaan

Umum

Pengairan, 2000. Rencana

Pengembangan

Sumberdaya Air Wilayah Sungai Serayu-Bogowonto. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Semarang. 18. Dinas Pekerjaan

Umum

Pengairan, 2000. Rencana

Pengembangan

Sumberdaya Air Wilayah Sungai Jratunseluna. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Semarang. 19. Directorate General Of Water Resources Development, 1979. Cimanuk River Basin Development Project West Java. Directorate General Of Water Resources Development Ministry Of Public Works Republic Of Indonesia, Jakarta. 20. Directorate General Of Water Resources Development, 1984. The Citanduy River Basin Development Project. Directorate General Of Water Resources Development Ministry Of Public Works Republic Of Indonesia, Banjar. 21. Directorate General Of Water Resources Development, 1985. Feasibility Studi On Karian Multipurpose Dam Construction Project. Directorate General

LAPORAN AKHIR



160/193

5/11/2018


DAFTAR PUSTAKA


Of Water Resources Development Ministry Of Public Works Republic Of

DP-3

Indonesia, Jakarta. 22. Directorate General Of Water Resources Development, 1989. CisadaneCimanuk Intergrated Water Resources Development (BTA-155). Directorate General Of Water Resources Development Ministry Of Public Works Government Of Indonesia, Jakarta. 23. Directorate General Of Water Resources Development, 1994. Jabotabek Water Resources Management Study. Directorate General Of Water Resources Development Ministry Of Public Works Government Of Indonesia, Jakarta. 24. Directorate General Of Water Resources Development, 1995. The CiujungCidurian Intergrated Water Resources In Indonesia. Directorate General Of Water Resources Development Ministry Of Public Works Government Of Indonesia, Jakarta. 25. Directorate General Of Water Resources Development, 1997. The Study On Comprehensive River Water Management Plan In Jabotabek. Directorate General Of Water Resources Development Ministry Of Public Works Government Of Indonesia, Jakarta. 26. Directorate General Of Water Resources Development, 1998. Jatiluhur Water Resources Management Project Preparation Study (JWRMP). Ministry Public Works Republic Of Indonesia, Jakarta. 27. Directorate General Of Water Resources Development, 1998. The Study On Comprehensive Management Plan For The Water Resources Of The Brantas River Basin In The Republic Of Indonesia. Directorate General Of Water Resources Development Ministry Of Public Works Government Of Indonesia, Jakarta.

28. Directorate General Of Water Resources Development, 1999. Jakarta Flood Control Halim Retention Basin Pilot Project. Directorate General Of Water Resources Development Ministry Of Public Works Government Of Indonesia, Jakarta.

LAPORAN AKHIR



161/193

5/11/2018


DAFTAR PUSTAKA


29. Directorate Of Management And Conservation Of Water Resources, 1999.

DP-4

Jabotabek Water Resources Management Study. Directorate General Of Water Resources Development Ministry Of Public Works Government Of The Republic Indonesia, Jakarta. 30. Directorate Of Rivers And Swamps, 1975. The Citanduy River Basin Development Project. Directorate General of Water Resources Development Ministry Of Public Works And Electric Power, Jakarta. 31. Ditjen

Pengairan

PU,

1986.

Standar

Perencanaan

Irigasi:

Kriteria

Perencanaan Bagian Bangunan Utama. Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Jakarta. 32. Ditjen Pengairan PU, 1996. Pedoman Pengendalian Banjir. Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Jakarta. 33. Ditjen Pengairan PU, 1998. Rencana Pengembangan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Citarum. Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Jakarta. 34. Ditjen Pengairan PU, 1999. Rencana Pengembangan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Ciujung-Ciliman. Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Jakarta. 35. Mock, F.J., 1973. Water Availability Appraisal. Basic study prepared for FAO/UNDP Land Capability Appraisal Project. Bogor. 36. Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Yogyakarta, 2003. Penyusunan Program Rencana Pengembangan Sumberdaya Air DIY Pada SWS Progo Opak Oyo Daereah Istimewa Yogyakarta. Direktorat Jenderal Sumberdaya

Air

Departemen

Permukiman

dan

Prasarana

Wilayah,

Yogyakarta. 37. Proyek Pengembangan dan Konservasi Sumberdaya Air Ciujung-Ciliman, 1999. Inventarisasi/Penataan Situ/Rawa/Danau Di Wilayah SWS CiujungCiliman. Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum, Serang.

LAPORAN AKHIR



162/193

5/11/2018


DAFTAR PUSTAKA


38. Proyek Pengembangan dan Konservasi Sumberdaya Air Ciujung-Ciliman,

DP-5

1999. Penyusunan/Pembuatan Buku Sungai Ciujung Dan Sungai Cidurian. Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum, Serang. 39. Proyek Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air dan Ketatalaksanaan Pembangunan Pengairan, 2001. Perencanaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Pemali-Comal. Direktorat Jenderal Sumberdaya Air Departemen Permukiman dan Prasarana, Jakarta. 40. Proyek Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air dan Ketatalaksanaan Pembangunan Pengairan, 2003. Pekerjaan Penyiapan Bahan Penyusunan Neraca Air Nasional. Direktorat Jenderal Sumberdaya Air Departemen Permukiman dan Prasarana, Jakarta. 41. Proyek Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai di Pulau Jawa, 2004. Penyusunan Neraca Air Nasional (Tahap - 1). Direktorat Jenderal Sumberdaya Air Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta. 42. Proyek Penyediaan Air Baku Cimanuk – Cisanggarung, 2003. Identifikasi Potensi SDA Di Wilayah Proyek Penyediaan Air Baku Cimanuk – Cisanggarung. Proyek Induk Pengembangan WS Cimanuk-Cisanggarung Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Indramayu. 43. Proyek Perencanaan Pengembangan Pemanfaatan Sumberdaya Air Di Jawa Barat, 2000. Perencanaan Pengembangan Pemanfaatan Air dan Sumber Air (Paket - 1) Bagian DPS Cisadane dan DPS Ciliwung. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Bandung. 44. Proyek PPSA Citanduy-Ciwulan, 2003. Studi Identifikasi Potensi Air Baku Di Wilayah Sungai Citanduy – Ciwulan. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Banjar.

45. Proyek Studi Potensi dan Pengembangan Sumberdaya Air, 2002. Studi Potensi dan Pengembangan Sumberdaya Air Tersebar di Propinsi Banten. Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Propinsi Banten, Serang.

LAPORAN AKHIR



163/193

5/11/2018


DAFTAR PUSTAKA


46. Sudirman, Diding, 1999. Penerapan Metoda Mock untuk Menghitung Debit

DP-6

Andalan di Sub Daerah Pengaliran Sungai Citarum Hulu. Tugas Akhir Sarjana, Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung. 47. Wanielista, M.P., Kersten, R., and

Eaglin, R., 1997. Hydrology: Water

Quantity and Quality Control. John Wiley and Sons, New York.

LAPORAN AKHIR



164/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

A-1

ANNEX PEMBELAJARAN ANTARA PRAKTEK PRIVATISASI DAN PERKUATAN PERUSAHAAN UMUM LAYANAN AIR

A.1

Latar Belakang

Akibat adanya gelombang yang membawa ideologi privatisasi, pelayanan air di dekade 1990-an yang pada intinya merupakan masa perjuangan untuk mewujudkan air bersih bagi semua orang akhirnya mengalami kemunduran. Kegagalan privatisasi yang bercirikan “high-profile” di kota-kota besar di belahan bumi selatan menjadi bukti yang kuat bahwa pemenuhan kebutuhan air untuk rakyat miskin tidak tepat bila dipercayakan pada pengelolaan perusahaan layanan penyedia air trans-nasional yang berorientasi pada keuntungan1. Hampir tanpa perkecualian, perusahaan-perusahaan layanan air global terbukti telah gagal memenuhi janji-janjinya untuk memperbaiki layananannya, sebaliknya malah

menaikkan

tarif

airnya

jauh

diluar

jangkauan

keluarga

miskin.

Meningkatnya kampanye anti privatisasi melalui gerakan LSM di tingkat akar rumput (grassroot ) di negara-negara seluruh dunia telah mengukuhkan jejaring ditingkat regional dan global yang kemudian memulai gelombang balik melawan “fee-market fundamentalism ”. Saatnya telah tiba untuk mem-fokuskan kembali wacana (debate ) global mengenai layanan air pada pertanyaan kunci: bagaimana meningkatkan/memperbaiki dan memperluas layanan air oleh perusahaan umum diseluruh dunia? Sementara privatisasi adalah bukan solusi, di sisi lain perusahaan publik yang ”status quo” dan sering bertindak birokratis dan tidak efektif sebagian besar negara-negara berkembang

1 ”Reclaiming

−

−

yang ada pada

juga gagal untuk memberi layanan

Public Water-Achievements, Struggles and Visions from Around the World”

(2005)

LAPORAN AKHIR



165/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

air bersih pada mereka yang membutuhkan. Pelajaran penting dapat digali dari

A-2

model-model yang mengedepankan pendekatan yang berfokus pada manusia (people centered ) dan partisipasi publik, sebagai contoh adalah yang tengah dilaksanakan di Porto Alegre dan Recife (Brazil) dan kini dalam tahap pengembangan 1. Di kota-kota ini, layanan air umum sedang ditingkatkan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan pengguna serta reformasi-reformasi demokratis lainnya. Dikota lain seperti Penang, Malaysia, penemuan kembali ethos layanan umum telah membawa pada peningkatan yang signifikan atas kinerja layanan utilitas umum. Mulai dari Asosiasi Pekerja Air sampai koperasi pekerja kini telah mempunyai peran kunci dalam pelayanan air di kota-kota di Argentina dan Bangladesh. Di Olavanna (Kerala, India) dan Savelugu (Ghana), masyarakat setempat telah mengambil kendali dalam perbaikan layanan air, memobilisasi kapasitas sendiri dan sumber daya setempat.

A.2

Kegagalan Privatisasi

Tahun 1990-an adalah dekade privatisasi air dimana telah terbukti dalam pelaksanaannya konsep ini mengalami kegagalan. Privatisasi pada mulanya diharapkan akan membawa efisiensi yang lebih besar dan tarif yang lebih rendah, menarik dan meningkatkan volume investasi (khususnya di negaranegara berkembang) dan memperluas sambungan layanan jaringan air minum dan sanitasi kepada keluarga miskin. Namun seperti yang kita alami, pengalaman menunjukkan fakta yang berlainan. Perluasan perusahaan air dalam dasawarsa 1990-an didukung oleh the World Bank dan institusi international lainnya sebagai bagian dari kebijakan untuk transformasi negara berkembang dan negara dalam proses transisi, menjadi negara dengan ekonomi yang berorientasikan kepada pasar yang terbuka. Privatisasi memasuki negara-negara dalam proses transisi seperti Eropa Timur dengan gelombang konsesi-nya; dalam republik Czech dan Hungary; di Amerika latin, khususnya Argentina, dimana beberapa seri kota-kota besar telah diprivatisasi, termasuk ”flagship”: konsesi di Aguas Argentinas di Buenos Aires; di Asia, termasuk privatisasi di 2 kota besar, Manila dan Jakarta; dan di Afrika,

LAPORAN AKHIR



166/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

dimana konsensi didapat dari sistem koloni Perancis, misalnya Cote d’Ivore, dan

A-3

juga beberapa kota kecil di Afrika Selatan. Privatisasi dari layanan pasokan air dan sanitasi telah mengambil berbagai bentuk, tetapi ada elemen yang bersifat konstan, yaitu memindahkan pengendalian dan manajemen operasi kepada perusahaan swasta, sedemikian hingga membuat mereka sumber keuntungan untuk modal/kapital swasta. Penjualan secara lengkap/ tuntas sistem air kepada perusahaan swasta telah diperkenalkan

di

Inggris,

namun

dibanyak

tempat

bentuk

privatisasi

dipromosikan berdasarkan bentuk konsesi, penyewaan, dan kontrak manajemen (atau bentuk khusus dari konsesi untuk pembangunan ”water treatment ” atau waduk, dan dikenal sebagai BOTs (build,operate and transfer ) schemes . Bentuk-bentuk

yang lebih tepat telah dipilih oleh perusahaan-perusahaan

swasta pada awal tahun 1990-an , konsesi adalah bentuk privatisasi yang paling favorit, tetapi sejak tahun 2000, perusahaan-perusahaan lebih memilih pilihanpilihan yang kurang berisiko yaitu penyewaan atau kontrak manajemen. Variasi dari bentuk ini termasuk kerjasama/” joint venture ” dengan pemerintah atau perusahaan pemerintah, dimana bentuk kerjasama tersebut harus distrukturkan untuk

memberikan

keleluasaan

bagi

mitra

swasta

untuk

memperoleh

”return ”/keuntungan, dan beberapa bentuk kontrol yang perlu dikendalikan oleh partner swasta. Kalimat-kalimat lain yang biasa dipakai adalah-termasuk ”public- private partnership ” (PPPs) dan ”private sector participation ” (PSP) – dimana penggunaan kata ”privatisasi” saja yang merupakan konsep yang menjadi kurang populer dicoba untuk tidak digunakan. Meskipun demikian,

mereka

masih mengacu kepada bentuk yang sama dari konsep hubungan kontraktual dengan sektor swasta. Ketidak

populeran

konsep

privatisasi

sebagian

besar

disebabkan

oleh

pengalaman berdasarkan hasil nyata operasi, yang hasilnya berbeda dengan apa yang telah dijanjikan. Perusahaan-perusahaan telah gagal untuk berinvestasi sebanyak yang diharapkan; investasi swasta dalam infrastruktur telah menurun pada akhir 1990-an dan investasi oleh bank pembangunan juga mengalami penurunan. Harga-harga yang naik merefleksikan berkurangnya

LAPORAN AKHIR



167/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

pengembalian modal yang diperlukan oleh banyak perusahaan. Bila target-target

A-4

yang dispesifikasikan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi, justru kontraknya-lah yang

dirubah dibanding harus memenuhi apa yang disyaratkan sebelumnya.

Regulator telah menjadi kekurangan kekuasaan dan kompetensinya untuk mengendalikan perilaku kontraktor-kontraktor. Kontradiksi-kontradiksi dimaksud diperparah oleh pergerakan nilai tukar mata uang dan krisis-krisis ekonomi; operasi pelayanan air yang di”swastakan” di Argentina sekarang mengalami kebangkrutan. Meski seluruh perhatian dan dukungan telah diberikan kepada konsesi privatisasi air di Amerika Latin, kinerja mereka ternyata tidak menjadi lebih baik

dari pada operator yang perusahaan umum dalam hal perluasan

layanan kepada kaum miskin. Manila dan Jakarta, dua kota besar di Asia yang menggunakan jasa operator swasta, mempunyai tingkat kehilangan air yang lebih tinggi dari mayoritas kota besar dimana pelayanan air dilaksanakan oleh perusahaan umum. Akhirnya, dapat disaksikan bahwa terdapat perlawanan keras yang sedang berkembang atas privatisasi air di negara-negara berkembang, dari konsumen, pekerja, pencinta lingkungan, civil society groups (masyarakat madani) dan dari kalangan partai-partai politik. Dihadapkan dengan pengembalian investasi yang jelek, resiko-resiko yang tidak diharapkan, dan oposisi politis, perusahaan-perusahaan air multinasional telah memutuskan untuk mengambil tindakan guna memotong kerugiannya. Pada bulan Januari 2003, Suez, perusahaan multinasional bidang air, mengumumkan akan menarik sepertiga dari invetasi yang ada di negara-negara berkembang, dan Veolia dan Thames Water juga menarik dari kontrak-kontrak. Ketiga-tiganya menggunakan tindakan politis dan hukum untuk mendapatkan kembali kerugiankerugian yang pernah dialami dan tetap meng-klaim/ menuntut keuntungankeuntungan yang diantisipasi. Bank Dunia telah mengakui kegagalan privatisasi yang dulu diharapkan dapat membawa investasi-investasi dalam perluasan layanan air. Telah ditetapkan instrumen baru untuk memberikan jaminan yang lebih kuat kepada perusahaan swasta dan sedang dicari bentuk-bentuk lain dari kesempatan berusaha (business ) di sektor ini, seperti ”franchising ” vendor-vendor air di daerah-daerah

LAPORAN AKHIR



168/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

”peri-urban ”. Tetapi Bank Dunia, bank-bank pembangunan lain dan organisasi-

A-5

organisasi donor tetap menolak untuk menyediakan dukungan bagi perusahaan publik di sektor air, meskipun hal ini menjadi tanggung jawab dari lebih 90% badan layanan air dan sanitasi dunia. Hal-hal ini adalah respon dari perusahaanperusahaan dan Bank Dunia dalam menangani masalah-masalah mereka, mereka hanya mengerjakan hal-hal yang kecil untuk orang-orang yang membutuhkan tingkat layanan yang terjangkau dalam layanan air dan sanitasi. Pengembangan dari pendekatan–pendekatan baru dalam pengelolaan layanan air datang dari mereka-mereka yang berkampanye menentang privatisasi. A.2.1

Kegagalan Dalam Regim Yang Tidak Demokratis

Isu bersama dari kampanye-kampanye adalah kritik atas privatisasi itu sendiri, masalah-masalah ekonomi dan politisnya serta kegagalan dalam mengadakan perluasan layanan kepada masyarakat miskin. Tetapi kampanye-kampanye juga harus mengakui kegagalan dan keterbatasan praktek-praktek dari operator perusahaan umum, khususnya dinegara-negara berkembang pada tahun-tahun sebelumnya. Selama tahun 1980-an khususnya, struktur tersebut telah mengalami kegagalan dalam menyediakan perluasan layanan air ketika

bank-bank

dibutuhkan

−

pembangunan

menyediakan

−

pinjaman-pinjaman

bahkan yang

dan kegagalan-kegagalan ini dijadikan alasan untuk men-justifikasi

kebijakan privatisasi diawal tahun 1990-an. Tidak bijaksana untuk menilai bahwa kegagalan-kegagalan yang terjadi disebabkan karena kepemilikan air yang dikuasi oleh perusahaan umum. Banyak negara-negara pada periode 1980-an barada didalam cengkeraman rejim yang diktator dan korup dengan pelecehan atas hak azasi manusia dan proses demokratis, dan sama sekali meninggalkan transparansi. Tanpa akuntabilitas, layanan pada kaum miskin selalu dikorbankan sementara regim yang korup mengambil keuntungan untuk mereka sendiri dari pinjaman yang ditujukan untuk air. Awal berkembangnya privatisasi justru terjadi pada regim-regim yang tidak demokratis seperti; Suez aktif di Afrika Selatan yang sedang dibawah regim apartheid, privatisasi air untuk Jakarta diatur secara korup di era kediktatoran Suharto, privatisasi utilitas Casablanca diatur dengan dekrit Raja Hassan, tidak LAPORAN AKHIR



169/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

oleh tender kompetitif yang dilaksanakan oleh dewan kota. Kontrak-kontrak yang

A-6

mereka dapatkan dipegang dengan rahasia bahkan terhadap anggota dewan kota—khususnya dikota yang ironis seperti Gdansk (Polandia) dan Budapest (Hongaria) dimana mereka sedang mengalami proses transisi dari regim tidak demokratis komunis menjadi regim yang diharapkan lebih akuntabel, dan sistem yang demokratis. Masalah pada tahun 1980-an dimana sektor publik mengalami kegagalan dapat dilihat sebagai kurangnya proses demokratis dalam sektor publik, dari pada sebagai masalah dalam sektor publik itu sendiri. Pengalaman negara Brasil setelah berakhirnya diktator militer mendukung hal-hal ini; kesempatan untuk mempraktekkan prinsip baru demokrasi ditangkap dalam berbagai bentuk, termasuk

pengembangan

pendekatan

baru

untuk

memperluas

layanan

penyediaan air bersih dan sanitasi ke daerah baru. Inisiatif-inisiatif ini, dibanding privatisasi yang dipilih oleh regim diktator, menunjukkan adanya kebutuhan tentang pendekatan baru yang berdasar kepada proses demokrasi dan tingkat partisipasi masyarakat yang menjamin akuntabilitas. Analisis

yang

sama

dapat

diterapkan

atas

keluhan

oleh

bank-bank

pembangunan dan lembaga donor. Pemerintah tidak dapat memberikan prioritas yang memadai kepada kebijakan sektor air dibandingkan dengan kebijakan di sektor lain, sebagaimana pemerintah dan masyarakat di negara-negara berkembang mempunyai perhatian yang kurang atas air dan sanitasi dibandingkan dengan birokrat-birokrat yang sudah dicerahkan oleh institusi internasional. Masalahnya, adalah bukan pada kurang populernya kebutuhan layanan air dan sanitasi, tetapi pada kegagalan pemerintah merespon tuntutan ini. Di Brazil pada awal 1990-an, ada kampanye yang luas untuk suatu kebijakan sanitasi nasional yang secara kasar ditolak oleh Cardoso, calon presiden favorit bagi International Financial Institutions (IFIs). Waktu ia menjadi presiden di tahun 1995, ia mendorong dilaksanakannya kebijakan ”piecemeal ” privatisasi yang mana sesuai dengan kehendak IMF untuk membatasi hutang pemerintah. Hal ini telah menyebabkan jauh berkurangnya investasi di bidang air (dan infrastruktur lainnya seperti listrik), sebagaimana diakui IMF sendiri saat ini. Di Latvia ada

LAPORAN AKHIR



170/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

A-7

kampanye publik untuk pembangunan instalasi pengolah air limbah meski masih dibawah Uni Soviet pada waktu itu. Di permukiman peri-urban dimana pemerintah gagal menyediakan layanan pokok, seperti di Orangi di Pakistan, masyarakat telah mendemonstrasikan kemauannya dengan menggunakan tenaga kerja mereka sendiri dan dana tabungannya untuk membuat sistem air bersih dan sanitasi. Dengan demikian pemerintah-pemerintah yang tidak efektif dapat dilihat sebagai bukti kegagalan proses-proses politik, yang kadang diperberat oleh kebijakankebijakan yang dibuat oleh IFIs sendiri. Masalahnya adalah kurangnya proses yang demokratis.

A.2.2

”Northern Past Dan Southern Future”

Dalam pengembangan kebijakan alternatif dan struktur, kampanye-kampanye telah mendasarkan argumen-argumennya atas dua sumber inspirasi pokok. Salah satunya adalah sejarah keberhasilan sektor publik di negara-negara maju pada abad 19 dan yang terbanyak di abad 20

−

sebagai ”the northern past”. Dan

satu sumber lagi adalah munculnya bentuk baru dari struktur demokratis di selatan, khususnya demokrasi partisipatif di Brazil dan India

−

the ”southern

future”. Dibalik perhatian yang ”misleading ” kepada privatisasi, ditemukan kembali pelajaran dari pengalaman negara-negara di belahan utara. Diketahui bahwa lingkup dan era privatisasi dibidang air ternyata sangat sempit, masih baru dan sangat pendek. Sebelum 1990, tidak ada satupun negara diluar Perancis, kecuali beberapa kota di Spanyol dan Italia dan beberapa kota bekas koloni Perancis, yang

mempunyai

pengalaman

atau

dengan

serius

mempertimbangkan

privatisasi air dalam kurun waktu hampir satu abad terakhir. Pengalaman kebanyakan negara-negara di Eropa dan Amerika Utara adalah mengganti kontraktor-kontraktor swasta dari pertengahan abad 19 dengan perusahaan pelayanan air milik kota, karena perusahaan milik kota dapat menyediakan perluasan pelayanan dengan lebih efisien dan lebih efektif. Hanya Perancis lah yang berhasil menyelamatkan kontraktor abad 19 dan mengkonsolidasikannya

LAPORAN AKHIR



171/193

5/11/2018



menjadi

oligopoli

swasta,

yang

menjadi

alasan

SDA DI PULAU JAWA

bagi

Perancis

untuk

A-8

mempromosikan ideologi privatisasi air dan utilitas lainnya oleh pemerintahan Perdana Menteri Thatcher di Inggris. Negara-negara komunis dan negara-negara yang merdeka setelah pascakolonial berakhir, juga membangun layanan air melalui sektor publik, melalui kepemilikan di tingkat kota, wilayah, atau tingkat nasional. Secara historis, perusahaan utilitas sektor publik adalah model yang cukup berhasil dalam mengembangkan layanan perluasan atas air dan sanitasi untuk seluruh penduduk perkotaan dan bahkan pedesaan. Lebih dari 80% penduduk di Uni Eropa dan Amerika Serikat tetap dilayani operator publik, meskipun mengalami advokasi untuk diprivatisasi pada tahun-tahun belakangan. Di negara-negara belahan selatan, bentuk-bentuk demokratis baru telah muncul dengan mengedepankan partisipasi dan sentralisasi. India mempunyai sistem dewan desa yang dipilih yang disebut ”panchayats ”, dan di negara bagian Kerala pemerintahan partisipasi

−

kiri

meng-inisiasi

peluncuran

program

desentralisasi

dan

hampir 40% dari anggaran negara bagian telah disalurkan melalui

panchayat, warga mempunyai hak untuk melihat setiap dokumen dan prioritas anggaran ditetapkan melalui bebarapa tahapan pertemuan-pertemuan umum. Di Brazil, pemerintahan Partai Pekerja telah mengadopsi kebijakan-kebijakan yang membangun sistem devolutif dan partisipasi pada tingkat pemeritahan kota dimana kekuasaan terletak, melalui sistem yang dikenal sebagai ”participatory- budgeting ”.

A.3

Pemberdayaan Perusahaan Umum Pelayanan Air −Langkah Kedepan

Diketaui ada dua pilihan yang layak dalam merencanakan pelayanan air, baik menggunakan privatisasi layanan air maupun menggunakan layanan air yang pernah diselenggarakan oleh pemerintah dan kenyataannya tidak mencukupi. Keberadaaan pilihan ini tidak menjadi masalah bila layanan air dari pemerintah dapat dilakukan secara efektif, namun pertanyaannya adalah bagaimana membuat layanan air dari sektor publik ini menjadi efisien dan efektif. Obsesi

LAPORAN AKHIR



172/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

ideologi yang baru dibarengi dengan promosi sektor swasta dalam sepuluh tahun

A-9

terakhir ini telah mengakibatkan pertanyaan di atas belum mendapatkan perhatian

yang

semestinya

dalam

penyusunan

kebijakan

dan

proses

pengambilan keputusan. Dari uraian pada bagian sebelumnya dijelaskan bahwa sekarang ini mulai muncul situasi baru yang bersifat fundamental akibat adanya beberapa kegagalan privatisasi yang besar, penarikan diri oleh sektor swasta multinasional bidang air dari negara-negara sedang berkembang, dan kenyataan yang dihadapi oleh para pembela privatisasi meski jelas bahwa inestasi sektor swasta tidak akan sampai ke kaum miskin. Oleh karena itu upaya untuk memfokuskan kembali pada perbaikan kinerja dan cakupan utilitas umum sangat dibutuhkan. Beberapa kasus yang disinggung disini menunjukkan bagaimana perbaikan yang signifikan dibidang akses atas air bersih dan sanitasi dapat dicapai dengan berbagai pola manajemen air publik. Solusi atas masalah air publik yang bertitik berat pada masyarakat telah terjadi pada berbagai kondisi lingkungan sosialekonomi, budaya dan politis. Sebagai contoh, termasuk pencapaian utilitas publik dan koperasi di Porto Alegre (Brazil), Santa Cruz (Bolivia) dan Penang (Malaysia); pencapaian perbaikan dengan manajemen model penyediaan publik yang inovatif di Caracas (Venezuela), Harrismith (South Africa) dan provinsi di Buenos Aries (Argentina); dan pencapaian dari pendekatan air yang dikelola masyarakat (community-managed water) di Olavanna (Kerala, India) dan Savelugu (Ghana). Berbagai macam pendekatan publik dimaksud telah membuktikan potensinya sebagai upaya untuk memperbaiki layanan air, dan sudah barang tentu termasuk untuk kaum miskin. Hampir disemua kasus, pencapaian-pencapaian dimaksud telah terjadi ditengah kondisi terjadinya perlawanan terhadap keanehan dan rintangan untuk perbaikan penyediaan air yang dikendalikan oleh publik dan masyarakat. Diantaranya yang terburuk adalah sistematis bias terhadap upaya perbaikan air publik dari International Financial Institution (IFI’s) dan privatisasi dengan persyaratanpersyaratan tertentu yang dikaitkan dengan upaya untuk mengurangi jumlah dana bantuan pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintahan di negara-

LAPORAN AKHIR



173/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

negara di kawasan utara. Hambatan-hambatan yang bersifat politis dan finansial

A-10

dan hambatan lainnya yang mencegah manajemen air publik mencapai potensi penuhnya tidak dapat diatasi. Pada prinsipnya apa yang diperlukan adalah sikap politis untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Hal ini menggarisbesari kisaran yang luas dari pilihan-pilihan kebijakan yang progresif. Dapat juga disimpulkan bahwa perkuatan demokratis, karakter publik dari layanan air pada prinsipnya tidak sejalan dengan model globalisasi neoliberal yang sedang dominan diwaktu kini, yang mana telah mempengaruhi beberapa aspek kehidupan kedalam kerasnya pemikiran dari pasar global. Menarik beberapa pengalaman dari seluruh dunia beberapa isu kunci yang perlu diwacanakan (debat) secara lebih intensif diwaktu mendatang adalah:

Pilihan-pilihan apa yang diperlukan untuk memperbaiki dan memperluas

•

layanan air dan sanitasi publik untuk menghadapi tantangan keberlanjutan, keadilan dan akses untuk semua?

Apa potensi dari partispasi masyarakat/pengguna dan bentuk-bentuk lain dari

•

demokratisasi?

Kondisi-kondisi apa saja yang diperlukan agar membuat reformasi utilitas

•

publik yang berfokus pada penduduk dapat berjalan?

Masalah-masalah apa saja yang menghinggapi komersialisasi operasi air

•

sektor publik?

Pelajaran-pelajaran apa yang dapat dipetik pada bagaimana caranya untuk

•

mengatasi hambatan-hambatan kenaikan biaya yang diperlukan untuk perbaikan-perbaikan?

Proses-proses politik macam apa yang terlibat dalam pengembangan air

•

publik yang berhasil?

Apa yang diperlukan untuk merealisasikan, dari tingkat lokal ke global, untuk

•

menyebarkan, memperkuat dan melaksanakan layanan air dan sanitasi publik untuk daerah urban?

LAPORAN AKHIR



174/193

5/11/2018



A.4

SDA DI PULAU JAWA

A-11

Partisipasi dan Bentuk-bentuk Demokratisasi Lainnya

Di beberapa kota yang diulas dalam tulisan ini, partisipasi warga masyarakat dan pengguna air dalam berbagai

bentuk adalah faktor penting dibelakang

peningkatan-peningkatan dalam efektivitas, respon dan pencapaian tujuan sosial dari layanan air yang dikelola publik.

Partisipasi dan demokratisasi yang efektif dimaksud dapat tampil dalam berbagai bentuk. Koperasi air di Bolivia dan Argentina memperbolehkan para pengguna (yang semuanya adalah anggota dengan hak suara/voting) berpengaruh langsung dalam pengambilan keputusan, misalnya melalui pemilihan badan pengarah perusahaan utilitas (dalam hal ini layanan air dan sanitasi). Hal ini memberi kewenangan bagi para pengguna untuk memegang kendali atas akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan pelayanannya dengan misinya yang bersifat not-for-profit . Di Porto Alegre dan beberapa kota lainnya yang sedang tumbuh di Brasil, penggabungan keterlibatan masyarakat madani (civil society )

dengan upaya

reformasi demokratis yang inovatif seperti ”participatory budgeting/ Anggaran Partisipatif”, telah menjadi suatu model yang sering dideskripsikan sebagai ”social control (kontrol sosial)”. Seperti halnya pada beberapa wilayah kehidupan publik lainnya di Porto Alegre, masyarakat langsung menetapkan prioritas anggaran dari perusahaan-layanan-airnya. Melalui suatu proses pertemuanpertemuan publik, setiap warga dapat menyuarakan pendapatnya misalnya menyatakan dimana suatu investasi dapat pertama-tama dapat dilaksanakan. Di Porto Alegre, ”anggaran partisipatif” telah memainkan peran penting yang menjamin bahwa 99.5% dari penduduk termasuk yang tinggal dikawasan kumuh dan miskin di penggiran, sekarang ini mempunyai akses terhadap air bersih. Untuk perusahaan utilitas, mendapatkan masukan berdasar pengetahuan yang unik dari masyarakat dengan sendirinya merupakan suatu aset. Bertambahnya rasa memiliki berkontribusi terhadap bertambahnya kemauan untuk membayar dan dengan demikian memungkinkan untuk membuat investasi baru serta

LAPORAN AKHIR



175/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

meningkatkan pemeliharaan. Transparansi dengan sendirinya juga akan

A-12

meningkat, yang juga akan sangat mungkin mengurangi resiko terjadinya korupsi. Porto Alegre adalah salah satu kota yang makmur di Brasil. Tingkat kemakmuran kota ini sebenarnya merupakan salah satu faktor yang menguntungkan dalam menyiapkan upaya peningkatan akses air bersih. Tetapi hal ini tidak akan mengurangi nilai dari pencapaian yang bisa didapatkan melalui proses partisipasi demokrasi. Seperti ditemui di tempat lainnya di Brasil, kota ini mempunyai kesenjangan yang besar antara kaum yang kaya dan kaum yang miskin, dan sebelum memulai reformasi demokratis sebagian besar penduduk mengalami kekurangan akses pada air bersih. Recife, bagian tenggara kota yang mempunyai jumlah penduduk berpenghasilan rendah yang sangat besar, telah melaksanakan pengelolaan air yang demokratis dan partisipatif serta bertujuan untuk lebih banyak meningkatkan akses air bersih dalam jumlah besar didasawarsa mendatang. Hal ini telah dicanangkan di tahun 2001 dengan proses konsultasi partisipatif selama tujuh bulan, dimulai dengan pertemuan-pertemuan seri tingkat lingkungan. Lebih dari 400 orang wakil terpilih pada pertemuanpertemuan (tingkat lingkungan) tersebut telah berpastisipasi dalam suatu konferensi dimana tidak kurang dari 160 keputusan telah diambil berkenaan dengan masalah air dan sanitasi di Recife untuk masa depan. Konferensi ini menentang privatisasi dan menetapkan tujuan institusi untuk meningkatkan dan memperluas layanan penyaluran air, dengan prioritas untuk bagian-bagian kota yang miskin. Contoh lain dari Porto Alegre-style pengelolaan air yang partisipatif di Brasil dapat ditemukan di kota-kota seperti Caxias do Sul di negara bagian Rio Grade de Sul, dan Santo Andre, Jacarel and Piracicaba, dan semua negara bagian dari Sao Paulo. Pengalaman Brasil menunjukkan bahwa skala tidak mesti sesuatu yang menghambat untuk melaksanakan pengelolaan air yang bersifat partisipatif. Porto Alegre dan Recife keduanya memiliki penduduk lebih dari satu juta dan model-model yang sejenis telah terbukti berhasil dibeberapa kota-kota besar lainnya.

LAPORAN AKHIR



176/193

5/11/2018



Model

pengelolaan

air

yang

partisipatif

yang

SDA DI PULAU JAWA

sedang

dalam

proses

A-13

pengembangan di Caracas, Venezuela, melibatkan penduduk secara sangat intensif pada bidang-bidang yang memerlukan perbaikan dan peningkatan dalam layanan air, baik pada proses pengambilan keputusan maupun pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan. Masyarakat setempat, perusahaan air dan petugas-petugas yang dipilih bekerja sama dalam dewan air komunal untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas untuk perbaikan-perbaikan, alokasi dana-dana yang tersedia dan penyusunan rencana kerja bersama. Penggunapengguna melaksanakan pengendalian demokratis atas pengelola utilitas, misalnya dengan mengendalikan akuntabilitas untuk pelaksanaan rencanarencana kerja. Peningkatan-peningkatan yang pokok atas akses terhadap penyediaan air sistem perpipaan telah dicapai dalam lima tahun terakhir melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. Di Olavanna dan komunitas-komunitas lain di Kerala, India, pengelolaan air secara partisipatif telah dilakukan dengan baik juga. Sebagai hasil dari kebijakan People’s Plan (Rencana Masyarakat) dari pemerintah negara bagian Kerala (yang me-desentralisasikan pengambilan keputusan hampir sebagian besar dari pembiayaan publik), penduduk setempat mampu memutuskan mengalokasikan dana publik untuk peningkatan akses atas air minum. Dana-dana publik ini kemudian mendapat tambahan dari dana kontribusi masyarakat sendiri. Penduduk setempat tidak hanya berpartisipasi dalam perencanaan, tetapi juga dalam konstruksi, pengelolaan dan pemeliharaan. Dengan menggunakan teknologi yang tepat guna dan menghindari ketergantungan pada kontraktor dan konsultan luar negeri akan mengurangi biaya. Rasa memiliki yang timbul dalam masyarakat berkontribusi terhadap upaya monitoring dan pemeliharaan dari masyarakat sendiri, dengan demikian akan menjamin keberlanjutan dari peningkatan dan perluasan layanan air dan sanitasi.

Keadaan yang hampir sama terjadi di Savelugu, Ghana, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara demokratis telah mengurangi biaya dan membantu mengendalikan kebocoran, dengan cara berkontribusi untuk mengadakan air bersih yang dapat dijangkau oleh semua. Pengelolaan air yang

LAPORAN AKHIR



177/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

dikendalikan oleh masyarakat di Savelugu disebut sebagai ”public-community

A-14

partnership/ kemitraan sektor publik dan masyarakat”. Hal ini mengacu kepada kenyataan bahwa perusahaan umum nasional menyalurkan air dalam jumlah besar (bulk water ) kepada masyarakat, yang selanjutnya masyarakat yang akan mengurus semua hal yang berkaitan dengan sistem distribusi air-nya, termasuk penagihan

kepada

pengguna-pengguna,

pemeliharaan,

dan

pembuatan

sambungan baru. Hal yang penting dari sistem dengan tingkat desentralisasi yang tinggi ini adalah bahwa pada tiap lingkungan (setingkat kelurahan) mempunyai komisi pengelolaan air, dimana hal ini adalah salah satu alasan bahwa kebocoran telah dapat dikurangi sampai tingkat yang paling minimum. Badan air masyarakat kota (the city’s community board ) menetapkan tarif yang direncanakan untuk menjamin akses bagi semua. Berlainan dengan yang terjadi di Caracas dan Olavanna, model Savelugu dibangun tanpa dukungan aktif pemerintah, namun peningkatan hanya dimungkinkan dengan bantuan dana dari UNICEF dan beberapa LSM dari belahan buni utara. Di Cochabamba, Bolivia, istilah ”public-collective partnership ”/kemitraan kolektif publik dipakai untuk menjelaskan model baru dari kepemilikan utilitas skala perkotaan, partisipasi dan kontrol yang demokratis yang muncul setelah privatisasi yang merusak dari Betchel diakhiri pada bulan April 2000 ”perang air”. Perusahaan utilitas air SEMAPA sekarang sedang di-restrukturisasi untuk melayani penduduk, khususnya penduduk yang miskin. Pada pemilihan bulan April 2002, sebanyak 3 dari 7 anggota badan dipilih oleh penduduk-penduduk dari bagian selatan, pusat dan selatan dari daerah kota. Pada waktu yang sama, SEMAPA sedang memasuki model co-management dengan komisi air yang telah ada yang melayani penduduk tanpa sambungan di bagian selatan kota. Untuk mengembangkan akses ke sistem perpipaan untuk dari daerah peri-urban, SEMAPA bekerja sama dengan komisi air didaerah tersebut, menggunakan kemampuannya untuk mengelola layanan distribusi air diwilayahnya sementara SEMAPA menyediakan layanan air partai besar (bulk water ). Meskipun sejumlah faktor masih mengancam kesuksesan dari hasil dari kerjasama ini, kemitraan kolektif publik adalah format yang baik dan demokratis yang dapat mengatasi

LAPORAN AKHIR



178/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

kecenderungan sentralisasi dalam pengelolaan utilitas dan dapat menyelesaikan

A-15

masalah-masalah akses pada wilayah peri-urban. Bentuk lain dari pengelolaan partisipatif adalah pada pengelola utilitas air di propinsi Buenos Aires, Argentina, yang sejak tahun 2002 telah dikelola oleh pekerja-pekerja air dan ”trade-unionnya”, menyediakan air untuk lebih dari 3 juta penduduk. Serikat pekerja mengambil alih dalam situasi darurat yang timbul dari sektor swasta pemegang konsesi, yaitu Azurix (anah perusahaan Enron), yang menarik diri setelah pemerintah propinsi menolak pertambahan harga dari layanan yang memuaskan yang dijalankan perusahaan dari Amerika Serikat. Pilihan untuk meninggalkannya, ini perlu dicatat, adalah karena perbedaan prinsip antara sektor swasta pemegang konsesi dan pengelola utilitas air setempat.

Dengan

bekerja

sama

dengan

wakil-wakil

pengguna

yang

berpartisipasi dalam dan mengawasi pengelola, para pekerja telah berhasil membawa kembali perusahaan utiltas kembali ke ”track-nya” setelah bertahuntahun dikelola secara buruk oleh Azurix. Koperasi para pekerja yang sejenis juga telah dengan sukses mengelola suatu konsesi air di dua bagian kota Dhaka, ibukota negara Bangladesh. Ada juga kasus-kasus dimana pengelolaan air publik yang efektif dan setara dapat dicapai tanpa partisipasi pengguna memainkan peran yang penting, seperti utilitas air PBA di Penang, Malaysia. Faktor kunci dibelakang pencapaian PBA adalah komitmen yang kuat diantara manajemen dan para pekerja atas layanan publik dan pelayanan masyarakat yang prima. Perusahaan utilitas dioperasikan bebas dari pengaruh pemerintah negara bagian, untuk mencegah interferensi/ pengaruh-pengaruh yang tidak diperlukan. Efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dari pengelola utilitas, pada sisi yang lain, akan didorong dengan cepat oleh aktivitas politik di negara bagian, termasuk pemeriksaan kritis yang menerus dari pihak partai-partai politik yang sedang berkompetisi. Disamping contoh-contoh diatas, ada beberapa kasus keberhasilan dari belahan bumi selatan yang cukup menarik untuk dikaji, yaitu Phnom Phen, Cambodia dimana jumlah dari rumah tangga yang dilayani dan memdapat air telah meningkat dengan cepat dari 25% menjadi hampir 80% dalam 10 tahun terakhir.

LAPORAN AKHIR



179/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

Sementara itu, hal ini jangan dianggap sebagai ”panacea” yang dapat

A-16

dilaksanakan di setiap situasi dan pada lingkungan/kondisi tertentu mungkin juga tidak layak, partisipasi dan demokratisasi dalam berbagai bentuknya dapat digunakan sebagai piranti yang kuat untuk perubahan positif pada berbagai kondisi lingkungan. Ada potensi umum untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan manajemen, efektivitas dan responsif dan dengan sendirinya akan berkontribusi pada penyediaan jasa layanan yang lebih baik. Pengambilan keputusan pada pelayanan air di daerah kota-kota di belahan Selatan kadang-kadang dapat menjadi ”medan perang” politis yang sangat intensif atas kepentingan-kepentingan politis dan ekonomi para elite yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat miskin.

A.5

Lingkungan yang Menunjang (Enabling Environment)

Hal-hal apa yang membentuk lingkungan-lingkungan yang menunjang (lokal, nasional dan internasional) dimana berbagai pendekatan yang berfokus pada orang mempunyai peluang untuk sukses? Diantara faktor-faktor yang paling penting adalah ketersediaan sumber daya air setempat, kapasitas dari pemerintah setempat dalam memberikan layanan, dan faktor penting lainnya adalah dukungan politis dari pemerintah setempat, institusi internasional, pemerintah-pemerintah dan partai-partai politik. Sejak tahun 1990-an di Argentina, pemerintah pusat dan daerah telah, untuk alasan ideologis, secara aktif menghambat pengembangan lebih lanjut dari koperasi dan pengelolaan umum utilitas publik, meski badan usaha ini sering berkinerja sangat baik. Sementara itu terdapat alasan yang baik untuk mengharapkan bahwa koperasi dapat memberikan layanan air di beberapa kota besar secara lebih efektif dan lebih betanggung jawab dari aspek sosial dibandingkan perusahaan air swasta, tetapi elite politik neo-liberal tidak berkeinginan untuk mengijinkan pilihan ini dikembangkan lebih lanjut. Hal yang sama, reformasi perusahaan publik utilitas tidak dipertimbangkan sebagai alternatif

atas program privatisasi yang diusung oleh Bank Dunia dan

LAPORAN AKHIR



180/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

International Monetary Fund (IMF). Malangnya, hal ini adalah pola umum di

A-17

beberapa negara di seluruh dunia. Di Cochabamba, Bolivia, pemerintah setempat dan pemerintah pusat mengambil sikap untuk tidak mendukung upaya untuk berpindah pada pengelolaan air yang bersifat publik dan partisipatif. Hal ini berarti menciptakan lingkungan yang sulit dan membatasi ruang politis untuk mempromosikan pengendalian secara demokratis di Cochabamba.

Model pengelolaan air yang sekarang muncul

masih kurang demokratis, transparan, dan akuntabilitas dari pada yang dikehendaki masyarakat madani, merefleksikan perjuangan perebutan kekuatan yang berlanjut. Reformasi dan peningkatan yang dicapai adalah sebagai hasil dari kekuatan yang dibangun oleh gerakan air ditingkat akar rumput. Sementara visi dibelakang ”public-popular partnership” di Cochabamba dapat dibanding dengan sistem planning partisipatif di Porto Allgre atau Kerala, di Cochabamba hampir tidak ada uang agar penduduk dapat membuat keputusannya. Demikian juga, kurangnya sumber daya menghalangi partisipasi yang aktif. Di kota Bolivia lainnya, Santa Cruz, faktor penting dibelakang keberhasilan koperasi air adalah kebebasannya dari partai politik dan kenyataan bahwa kota dan utilitas airnya telah diabaikan, tetapi tidak dihalangi oleh pemerintah pusat. Utilitas telah ditransfomasikan menjadi suatu koperasi di tahun 1979, pada waktu ideologi neo-liberalisme belum muncul sebagai faktor hambatan terhadap pendekatan air berpusat kepada masyarakat. Status koperasi (dan realitas kurang terpolitisasinya dari pada Cochabamba setelah ”perang air” dan ”deprivatisasi) telah memberikan otonomi yang diperlukan untuk mengendalikan utilitas bebas dari pengaruh politis, birokrasi, kroni-isme dan korupsi tipikal di kota-kota lain di Bolivia. Santa Cruz, dan yang lebih akhir, Cochabamba sedang menghadapi kelangkaan air. Suatu masalah yang sedang tumbuh di berbagai belahan bumi. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan karena industrialisasi, urbanisasi, pertumbuhan yang cepat dari pertanian intensif (kadang untuk tujuan ekspor), dan kecenderungan lain terkait dengan globalisasi ekonomi, konflik atas sumber daya air semakin meningkat. Peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk LAPORAN AKHIR



181/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

menjamin keberlanjutan akan keberadaannya adalah tantangan pokok untuk

A-18

daerah perkotaan di seluruh dunia. Setiap model penyaluran air bagi daerah perkotaan yang progresif perlu memasukkan pendekatan yang berkelanjutan atas sumber daya air dan membuat neraca antara kebutuhan air untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Pengalaman Di Cochabamba menunjukkan bahwa butuh waktu lama untuk mengubah utilitas yang tidak berfungsi, khususnya bila elite politisi setempat menghalangi perubahan yang diperlukan. Semakin banyak kemampuan yang tidak dimiliki oleh pemerintah kota/daerah, akan semakin berat tantangan yang dihadapi untuk dapat secara efektif mengelola suatu utilitas publik. Hal ini berarti upaya peningkatan kinerja layanan umum harus dimulai dari awal, atau jika tidak, sudah tentu dimulai dari kondisi awal yang paling sulit. Sebagai perbandingan, adalah kesulitan yang dihadapi dalam mengembalikan pengelolaan utilitas air menjadi pengelolaan oleh publik dengan situasi di kota Grenoble, Perancis. Di Grenoble, keberadaan pemeritahan kota yang efektif, tidak meluasnya kemiskinan, serta ketersediaan sumber daya air dari pegunungan Alpen memberikan lingkungan yang kondusif bagi keberhasilan penyediaan layanan air publik. Pencapaian di Cochacamba, dapat dikatakan sebagai hal yang berlawanan dengan kebiasaan. Keberhasilan tidak selamanya dapat dijamin, khususnya jika penduduk setempat kehilangan kesabaran jika perbaikan layanan air tidak terjamin secara nyata. Untuk itu guna mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perbaikan penyediaan air di Cochabamba, sangat diperlukan solidaritas internasional. Kapasitas administrasi dari sektor layanan umum pemerintahan dalam memberikan pelayanan umum adalah faktor yang sangat penting. Dengan berbagai

alasan, sektor publik khususnya di negara-negara berkembang

seringkali diurus oleh tenaga-tenaga yang kurang mampu dalam menangani urusan pelayanan umum yang terkait dengan jaringan infrastruktur yang besar serta memerlukan kemampuan (”softskill ”) yang responsif terhadap tuntutan kebutuhan. Kenyataan ini sering disalah gunakan menjadi alasan diperlukannya privatisasi layanan umum, yang terbukti bukan merupakan solusi yang tepat,

LAPORAN AKHIR



182/193

5/11/2018



khususnya

untuk

kota-kota

dengan

penduduk

SDA DI PULAU JAWA

yang

sebagian

besar

A-19

berpendapatan rendah. Jelaslah bahwa kapasitas untuk memberikan layanan umum oleh pemerintah kota/daerah setempat adalah komponen kunci dari masyarakat demokratis dan merupakan suatu keharusan guna diberlakukannya hak atas air bagi penduduk. Salah satu jalan untuk mengatasi kelemahan kapasitas pelayanan umum pemerintah setempat adalah melalui ”public-public partnership” (kemitraan antara instansi-instansi pemerintah). Di Afrika Selatan, public-public partnership antara pemerintah setempat di kota Harrismith dan perusahaan besar utilitas publik bidang air dari kota lain telah mencapai hasil yang baik. Percobaan selama 3 tahun menunjukkan bahwa ”sharing” dan transfer pola pengelolaan dan ketrampilan teknis dapat berkontribusi

pada peningkatan pelayanan air

masyarakat secara cepat. Partisipasi dan konsultasi intensif pada tingkat ”ward” (sebagian

dari wilayah pemerintah kota/kabupaten) adalah juga faktor kunci

disamping faktor lainnya yaitu finansial untuk mencapai sukses public-public partnership. Berkat pembelajaran dari konsultasi, pendekatan tarif sosial dan dukungan dari masyarakat, Harrismith tidak mengalami kerugian dari tingginya tingkat pelanggan yang tidak membayar—tipikal masalah pada konsesi yang diprivatisasikan di Afrika Selatan. Eksprimen ini hanya mungkin dapat berjalan dengan subsidi kepada kaum miskin yang didanai oleh pemerintah, yang telah dikelola dengan baik melalui kemitraan. Proyek ”Public-public partnership ” telah membawa peningkatan yang nyata, tetapi tidak dikelola untuk mengatasi menumpuknya kebutuhan akses air bersih dalam jumlah yang besar yang ada dikawasan komunitas perkotaan di Harrismith. Tanpa kebijakan yang lebih bersifat ambisius adalah sulit untuk mencapai kondisi dimana air dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat untuk memerangi kemiskinan dan redistribusi kemakmuran dalam lingkup lokal dan nasional. Di Ghana, kemajuan yang dibuat oleh kemitraan publik dan masyarakat di Savelugu sekarang terancam oleh kenyataan bahwa Ghana Water Company (GWC) tidak mampu untuk menyalurkan layanan air bersih yang mencukupi LAPORAN AKHIR



183/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

untuk masyarakat. Krisis yang semakin mendalam GWC sebagaian besar

A-20

disebabkan oleh kurangnya pembiayaan dan hal-hal yang terkait dengan upaya bersama pemerintah pusat dan Bank Dunia yang sedang menyiapkan suatu perusahaan yang akan menangani privatisasi. Hal ini menggaris bawahi pentingnya kebijakan nasional dan internasional yang lebih bersifat memfasilitasi dari pada mengahalangi partisipasi dan solusi lainnya atas layanan air untuk publik. Di kota-kota di Brasilia seperti Porto Alegre dan Recife, dan juga di Kerala, India dan Caracas di Venezuela, peningkatan-peningkatan yang telah terjadi disebabkan oleh peran fasilitasi dan pemberdayaan dari pemerintah-pemerintah pusat dan daerah, dan juga oleh partai-partai politik. Di Kerala, penganggaran yang bersifat partisipatif dan di-desentralisasikan dimulai dan dikonsolidasikan oleh pemerintah negara bagian , yang dikendalikan oleh Front Demokratis Kiri. Di Brasilia, kota-kota seperti Recife dan Porto Alegre, peningkatan-peningkatan dicapai karena komitmen yang sangat kuat dari walikota dan anggota dewan kota yang berasal dari partai Pekerja. Penganggaran partisipatif diperkenalkan dan di-institusionalkan

setelah partai Pekerja memenangi

pemilu dan

memperoleh kendali politik.

A.6

Ethos Baru Layanan Umum

Sementara adalah suatu kenyataan bahwa beberapa perusahaan utilitas air dibelahan bumi selatan mengalami hambatan dari birokrasi dan seringkali gagal memberikan layanan kepada warga yang miskin, sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya dari tulisan ini, beberapa upaya-upaya telah dilaksanakan untuk mempercepat peningkatan kapasitas dalam layanan umum, upaya-upaya ini dipelopori oleh pemerintah setempat, atau pekerja, atau masyarakat madani/LSM. Upaya ini mencakup redefinisi dan ”re-invention” yang radikal tentang pelayanan umum dan arti dari ”ke-umum-an”/publicness (kualitas menjadi umum/publik dan menjadi milik masyarakat). Hampir semua utilitas yang berhasil yang dijadikan contoh telah meningkatkan layanan air dan sanitasi melalui penyusunan visi layanan umum yang melayani tujuan-tujuan sosial yang

LAPORAN AKHIR



184/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

lebih luas, termasuk demokrasi, keberlanjutan sosial, dan keamanan masyarakat

A-21

(human security ). Pengalaman yang diperoleh dari reformasi di bidang utilitas air umum adalah pengembangan

ethos

baru

di

bidang

pelayanan

umum.

”Ke-umum-

an/publicness ” di –redefinisikan sebagai sesuatu yang jauh diluar sekadar kepemilikan oleh umum atau pengelolaan oleh pegawai (negeri/badan usaha milik negara/daerah). Dalam banyak kasus, internalisasi dan konsolidasi dari philopi dari melayani kebutuhan umum adalah fasilitasi dengan partisipasi warga secara langsung dan bentuk-bentuk lain dari interaksi dengan penggunapengguna. Pengertian ”ke-umum-an” yang progresif ini faktor yang sangat penting untuk memenuhi tantangan-tantangan seperti penyediaan air bersih untuk warga miskin yang ter-marginal-kan di pinggiran kota dan, pada umumnya, dicapainya manajemen sumber daya yang berkelanjutan untuk kota-kota yang selalu berkembang. Ethos baru pelayanan umum yang sedang muncul dengan berbagai bentuk pengelolaan air yang tidak mencari keuntungan, dapat mengambil bentuk mulai dari koperasi sampai ke pelayanan utilitas yang dikelola pemerintah kota, tetapi juga perusahaan utilitas yang dikendalikan oleh umum. Utilitas air di Penang, Malaysia, dimana sahamnya, sebagian, dimiliki oleh kelompok pekerja dan kelompok pengguna-pengguna, telah mengembangkan ethos layanan umum yang berkualitas tinggi yang memungkinkan menyediakan air berkualitas tinggi untuk semua pada harga yang masih dapat dijangkau.

A.7

Catatan Tentang Komersialisasi

Beberapa kasus tentang upaya peningkatan pelayanan air untuk umum menunjukkan adanya kecenderungan yang saling bertentangan. Pertama, pengaruh ideologi neo-liberal menghasilkan permasalahan yang rumit dalam praktek pengelolaan layanan air diantara pilihan dikelola oleh publik atau privatisasi. Pengenalan busines neo-liberal dan model-model pengelolaan (sering disebut sebagai New Public Management-NPM ) mengarah pada bentuk-

LAPORAN AKHIR



185/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

bentuk komersialisasi yang akan bertentangan dengan prinsip-prinsip ethos

A-22

pelayanan umum yang dijelaskan sebelumnya. Kecenderungan ini terlihat nyata, misalnya, praktek operasi dari EAAB di Bogota, Columbia. Outsourcing tugastugas kunci kepada kontraktor swasta dan pengenalan kondisi perburuhan yang ”fleksibel” adalah contoh-contoh peng-adopsian dari model busines korporasi. Kedua, kecenderungan yang terkait dengan utilitas publik seperti EAAB, dan juga Rand Water di Afrika Selatan dan PBA di Malaysia, sedang berekspansi untuk beroperasi keluar negeri. Sementara mereka berpedoman pada ethos pelayanan umum jika beroperasi di dalam negeri, perusahaan-perusahaan ini bermaksud untuk beroperasi sebagai penyedia layanan air komersial di luar negeri.

A.8

Pembiayaan Air Publik

Pembiayaan adalah tantangan kunci untuk setiap komunitas yang menghendaki terjaminnya air untuk semua. Pelayanan air sehari-hari dari utilitas air memerlukan biaya dan perluasan akses atas air, memerlukan investasi-investasi awal yang cukup besar. Pada prinsipnya ada cara untuk membayar penyediaan air untuk publik: pajak-pajak atau iuran (biaya jasa pengelolaan) dari pengguna. Di beberapa kota-kota yang mempunyai keberhasilan dalam penyediaan air publik, air seluruhnya dibayar dengan iuran pengguna (full cost recovery ), dan juga melalui subsidi silang melalui ”stepped tariffs/ tarif progresif”, dalam hal ini konsumen membayar sebanding dengan air yang digunakan (memakai lebih banyak air akan membayar lebih banyak).

Pajak biasanya dipakai untuk

membiayai perluasan dan pembangunan sistem, dan juga menyediakan subsidi untuk mengurangi beban yang harus ditanggung oleh pengguna melalui tarif air. Jika pemerintah atau pemerintah kota meminjam uang atau menerbitkan bonds /surat berharga untuk membiayai investasi, biaya dari pinjaman biasanya dikenai pajak. Di beberapa negara—seperti Irlandia—layanan air dibayar hampir seluruhnya melalui pajak pemerintah pusat. Beberapa utilitas publik air telah mengkombinasikan perluasan layanan air dengan struktur tarif sosial, dengan

LAPORAN AKHIR



186/193

5/11/2018



demikian

memungkinkan

seluruh

warga,

termasuk

SDA DI PULAU JAWA

yang

paling

miskin

A-23

mempunyai akses terhadap air yang terjangkau. DMAE di Porto Alegre, misalnya, menyalurkan kelebihan (surplus) atas iuran yang lebih tinggi yang mampu dibayar oleh pengguna yang kaya kedalam dana investasi yang membiayai air baru dan infrasruktur untuk air dan infrastruktur sanitasi bagi semua yang memerlukannya Di Afrika Selatan dan beberapa kota lainnya diseluruh dunia, kebijakan neo- liberal cost recovery (tanpa subsidi silang) telah menyebabkan problem afordabilitas dan beberapa juta penduduk mengalami pemutusan layanan air. Meteran air pra-bayar yang telah dipasang di beberapa komunitas miskin di Afrika Selatan secara nyata merupakan pelanggaran atas hak azasi manusia atas air. Sementara undang-undang di Afrika Selatan menjamin pemberian 6,000 liter bebas biaya untuk setiap keluarga, hak atas air tidak secara efektif dilaksanakan, dan 6,000 liter air gratis per keluarga terbukti ternyata tidak mencukupi untuk satu keluarga besar penduduk miskin. Untuk menjamin keterjangkauan air untuk semua, paling tidak diperlukan untuk men-duakali-kan jumlah air gratis yang dijamin konstitusi dan ditambah dengan subsidi silang untuk tarif rendah bagi penduduk berpenghasilan rendah. Untuk mengatasi rintangan pembiayaan, ekspansi/perluasan layanan air dapat juga dikerjakan dengan pengurangan biaya operasi dan meningkatkan efisiensi air. Beberapa cara lainnya adalah mengatasi kebocoran dan meningkatkan penagihan-penagihan, mengurangi jumlah pelanggan yang tidak membayar dan perbaikan dari kelayakan pembiayaan utilitas dapat dicapai. Di Penang, Malaysia, kondisi tingkat pelanggan air tidak membayar sangat rendah, memungkinkan utilitas mempunyai tarif air yang paling rendah di negerinya. Di kota Matao, Brasil, privatisasi kelihatannya menjadi satu-satunya pilihan untuk pemerintah kota yang kehausan modal untuk investasi perluasan layanan air untuk mengikuti pertumbuhan penduduk yang cepat. Setelah proses konsultasi publik, utilitas kemudian di-reorganisasi dengan struktur tarif yang berbeda dan insentif untuk mengurangi kebocoran dan limbah. Hal ini meningkatkan kesehatan aspek finansial dari utilitas dan menyelesaikan masalah sumber daya

LAPORAN AKHIR



187/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

A-24

air. Dengan jelas, hal ini juga merupakan upaya keberlanjutan sumber daya air: pengurangan kebocoran dapat juga membantu mengatasi ancaman atas kekurangan air dan bahkan membuat investasi pokok pembangunan bendungan baru tidak diperlukan lagi. Partisipasi warga dapat membantu kesehatan finansial utilitas air, sebagaimana kasus di Porto Alegre. Warga tidak hanya diberdayakan oleh pemerintah untuk mampu memprioritaskan alokasi anggaran publik, mereka juga dilibatkan dalam monitoring pelaksanaan keputusan-keputusan dan proyek-proyek. Masyarakat pada area dimana pembangunan infrastruktur air terjadi berpartisipasi dalam komisi-komisi yang mengawasi kontraktor-kontraktor menjalankan pekerjaannya. Hal ini berarti pengawasan yang menerus atas utilitas air dan pengawasan terhadap kontraktor, yang mana telah membantu pengurangan biaya dari proyek konstruksi baru. Kesulitan akses untuk pembiayaan investasi-investasi dalam pengembangan dan peningkatan penyediaan air merupakan hambatan di banyak kota-kota di belahan bumi selatan. Model Savelugu di Ghana utara hanya mungkin terrealisasi berkat pendanaan dari UNESCO dan LSM internasional, tetapi untuk kelompok masyarakat lain yang berminat melaksanakan model-model yang sama tidak dapat bergantung pada ”philantrophy”. Untuk masyarakat miskin, diperlukan dana dari luar untuk membiayai investasi awal yang besar. Di titik inilah peranan dari pemerintah pusat dan institusi pendanaan internasional untuk menjamin akses untuk memperoleh pinjaman (loans ) mutlak diperlukan. Banyak hal-hal yang dapat diperbaiki untuk pendekatan negara-negara dibelahan bumi selatan dalam penyediaan air. Dibanyak negara, akses atas air untuk bagian masyarakat yang miskin tetap ditempatkan pada prioritas yang rendah dan seringkali pendekatan-pendekatan neo-liberal mendominasi para elite setempat dalam proses politik. Keadaan yang sangat kontras dengan pemberdayaan demokratis dari desentralisasi pengambilan keputusan atas dana pemerintah didapati di Kerala, India, juga bentuk-bentuk yang sangat berbeda dari proses desentralisasi telah terjadi di beberapa negara yang terletak di belahan bumi selatan dalam sepuluh tahun terakhir. Mengikuti saran-saran IFI,

LAPORAN AKHIR



188/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

pemerintah-pemerintah telah mengalihkan tanggung jawab kepada pengelola

A-25

utilitas setempat, sementara itu pada saat yang bersamaan utilitas setempat kekurangan dana untuk memenuhi kewajiban baru mereka. Hal ini telah menjadi konsekuensi yang dapat diramalkan atas penyediaan layanan publik yang vital, nyatanya kadang hal ini mempersempit alternatif pilihan yang lain dari privatisasi. Pada waktu yang sama, konteks kini dari globalisasi neo-liberal adalah sangat berlawanan dengan kondisi lingkungan yang diinginkan untuk meningkatkan dan memperluas sistem air publik yang berfokus pelayanan penduduk. Untuk sebagian besar penduduk di belahan selatan, juga bagi negara-negara di Eropa Tengah dan Timur, perdagangan bebas dan reformasi neo-liberal lainnya telah menghasilkan meningkatnya angka pengangguran dan marginalisasi ekonomi. Pemerintah-pemerintah mengalami penurunan anggaran disebabkan karena penurunan pajak pendapatan, hal ini sering digabungkan dengan tingginya angka pembayaran pinjaman luar negeri. Hal ini masih ditambah dengan kenyataan adanya tekanan untuk me-liberalisasi dan privatisasi dari IFIs, institusi bantuan untuk pembangunan dan team negosiasi perdagangan. Kumulatif dampak/impacts dari kebijakan neo-liberal adalah hambatan dasar bagi pengembangan penyediaan oleh publik untuk layanan-layanan penting. Solusi jangka panjang, kelihatannya layak jika model pembangunan diganti dengan model globaliasi yang lain, yaitu yang mem-fasilitasi solusi publik yang progresif dari pada menyembunyikannya. Dengan keadaan bahwa banyak pemerintah-pemerintah di belahan bumi selatan menderita karena sistem ekonomi global yang tidak adil dan hutang luar negeri yang semakin membesar, pinjaman-pinjaman dari IFIs adalah satu dan hanya satu-satunya jalan dimana para pemerintah dan pemerintah kota bisa mendapatkan dana-dana untuk investasi guna pengembangan akses terhadap air. Kenyataan yang sangat mengganggu adalah sebagain besar IFIs tetap berkeras memihak kepada privatisasi dan menggunakan berbagai jenis tekanan baik secara nyata atau secara halus untuk memaksakan hal tersebut (privatisasi) kepada pihak peminjam. Pemerintah-pemerintah di belahan bumi utara dan IFIs terus-menerus

menggunakan pembiayaan sebagai sebagai alat politik untuk

LAPORAN AKHIR



189/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

menekan pemerintah-pemerintah di belahan bumi selatan untuk bergabung

A-26

dalam upaya melaksanakan reformasi neo-liberal . Masyarakat Eropa dan beberapa pemerintahan di Eropa secara pro-aktif mendorong dilakukannya privatisasi. Kehendak untuk membiayai pilhan sektor non-swasta tetap jauh dan terlalu terbatas. Ada beberapa perkecualian, seperti pinjaman IBRD untuk koperasi-koperasi di Argentina dan Bolivia. Koperasi di Santa Cruz, Bolivia, sedang menghadapi pembatasan-pembatasan untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar bukan karena keadaan keuangannya sendiri, yang sesungguhnya sangat sehat, tetapi karena kondisi keuangan pemerintah pusat yang menyebabkannya. Porto Alegre dan Recife mendapat pinjaman dari IFI setelah negosiasi yang sangat berat dimana Bank Dunia tetap ”ngotot” mendorong kearah privatisasi. Legitimasi demokratis dari pengelola utilitas publik dan dukungan dari walikota-walikota telah membantu ditahannya tekanan-tekanan dan berhasil mendapat pinjaman tanpa kondisi yang dapat menggerus hakikat dari model-model partisipatif. Ada kebutuhan mendesak akan mekanisme pembiayaan tanpa kondisi politis dengan tujuan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan bukan bertujuan ekonomis dan ideologis. Disamping pilihan pendanaan yang bersifat redistribusi dengan pengaturan perpajakan dan tarif air yang bersifat subsidi silang, terdapat berbagai jenis pilihan pendanaan yang berskala lokal dan nasional, termasuk ”floating municipal bonds ”. Untuk mendorong aliran pembiayaan internasional untuk memperluas akses atas air kepada kaum miskin, menambah dana bantuan pembangunan dari negara-negara maju di belahan utara adalah pilihan yang langsung, tentunya digabungkan dengan penghilangan atas tekanan-tekanan yang terkait dengan kondisi privatisasi. Penting untuk diketahui bahwa dana yang hanya ”sepersekian” dari dana yang dipergunakan untuk keperluan militer sudah mencukupi untuk membiayai penyediaan air bersih untuk semua orang dibumi ini. Di Eropa, pajak kecil yang dikenakan pada botol kemasan air mineral dan menghasilkan miliaran euro (triliunan rupiah) pun masih jauh lebih kecil dari jumlah yang sangat besar yang

LAPORAN AKHIR



190/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

dapat dikumpulkan melalui ”pajak Tobin” yang dapat dikenakan pada transaksi

A-27

keuangan internasional.

A.9

Gerakan, Perjuangan dan Solusi-Solusi Air Publik

Kasus-kasus yang secara singkat diulas, menunjukkan bahwa gerakan sosial secara aktif berkontribusi dalam mempertahankan dan meningkatkan karakter publik dari layanan air dan sanitasi di seluruh dunia. Tekanan publik kepada pemerintah dan pengelola utilitas umum untuk merubah dan meningkatkan akses atas air bersih mempunyai peran penting dalam upaya dicapainya pemenuhan air untuk semua secara berkelanjutan. Di banyak negara, pergerakan sosial memobiliasi kekuatan untuk mendukung keinginan kaum yang terpinggirkan melawan kebijakan-kebijakan neo-liberal yang dipromosikan oleh elite politik dan ekonomi. Keadilan sosial dan demokratisasi pengambilan keputusan pengelolaan air juga perlu diintegrasikan dalam upaya tersebut. Contoh dari Cochabamba dan beberapa kota lainnya menunjukkan bagaimana model-model penyediaan air oleh publik adalah, sebagian besarnya, dibentuk oleh

perjuangan

politik

yang

mendahuluinya.

mengupayakan reformasi utilitas publik

Proses

politis

dalam

dan alternatif untuk privatisasi

menentukan karakter dari pendekatan pengelolaan air publik. Perjuangan politik ini adalah elemen penting didalam memahami proses penyediaan air ke masa depan. Kampanye anti-privatisasi di beberapa negara didunia, begerak lebih dari sekadar hanya bertahan. Gerakan-gerakan ini, mempersatukan berbagai jenis pelaku yang luas, dari para environmentalist, kelompok-kelompok perempuan dan para aktivis akar rumput sampai ke serikat buruh, partai-partai politik dan para manajer utilitas publik, seringkali telah mengelaborasi visi dan usulan yang konkrit tentang alternatif-alternatif untuk pelayanan sektor publik. Hal ini terjadi pada kasus Urugay dimana, dalam referendum nasional di bulan Oktober 2004, mayoritas yang besar mendukung perubahan konstitusi yang akan menetapkan air sebagai hak azasi manusia dan melarang privatisasi. LAPORAN AKHIR



191/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

A-28

Perubahan konstitusi yang dipromosikan oleh koalisi gerakan-gerakan yang menetapkan bahwa partisipasi konsumen, serikat buruh, masyarakat dan masyarakat madani (LSM-LSM) adalah memegang peran pokok pada setiap tahapan pengelolaan air dan dalam institusi-institusi. Partipasi publik yang efektif diyakini akan mempebaiki pengelolaan utilitas air publik. Sementara hal-hal ini dapat berjalan dengan baik, perlu ditetapkan lingkup dari perbaikan, seperti menghentikan praktek tercela dari politisi yang gagal menyalahkan gunakan utilitas juga pilihan pensiun dengan mendapat pesangon. Di inspirasi dari kemenangan di Urugay, kelompok-kelompok masyarakat madani di Argentina juga telah mencanangkan kampanye untuk referendum untuk menentukan bahwa akses atas air dianggap sebagai hal yang mendasar dalam hak azasi manusia dan menyatakan bahwa air untuk publik yang merupakan milik bersama dikecualikan dari privatisasi. Koalisi global LSM yang sedang berkembang menuntut agar pemerintah-pemerintah bersepakat untuk membuat konvensi internasional tentang hak atas air, dalam kerangka PBB. Konvensi yang dimaksud hendaknya menyediakan instrumen hukum yang kuat untuk menjamin hak atas air bersih untuk semua dan menjaga agar air tidak diperlakukan sebagai komoditi. Pergulatan untuk transparansi dan akses publik atas informasi adalah tema yang diulang-ulang di banyak kampanye. Disamping itu, transparansi adalah karakteristik dasar yang perlu dimiliki hampir untuk semua utilitas publik yang berfokus pada pelayanan masyarakat. Potensi transparansi adalah keuntungan yang esential dari utilitas publik atas privatisasi penyediaan air, dimana informasi kunci adalah ditetapkan sebagai diluar jangkauan karena alasan kerahasiaan komersial dari privatisasi. Di negara

pasca

komunis seperti Slovakia,

transparansi dan partisipasi warga adalah pergulatan yang pokok. Para manajer utilitas publik dan karyawan pemerintah kota sering menganggap pelibatan masyarakat sebagai hal yang mengganggu. Kampanye anti privatisasi menghadapi tantangan untuk meyakinkan operator air publik bahwa partisipasi masyarakat dan pengendalian/kontrol yang demokratis dapat membantu memperbaiki efektivitas pelayanan publik.

LAPORAN AKHIR



192/193

5/11/2018



SDA DI PULAU JAWA

A-29

Strategi kampanye dibentuk oleh konteks lokal dan nasional termasuk diantaranya intensitas masalah dan kesempatan politis. Kampanye melawan privatisasi dan perbaikan layanan publik di negara seperti Jerman, dimana air yang murah, aman dan banyak, tentu akan berbeda dari pada untuk tempattempat seperti Ghana atau Afrika Selatan dimana akses terhadap air adalah perjuangan sehari-hari bagi sebagian besar penduduknya. Perjuangan untuk air, untuk seterusnya, akan selalu tergantung kepada keluasan lingkungan politis. Sebagai contoh di Urugay, gerakan air berhasil pada saat terjadinya perubahanperubahan politis yang besar dan dalam hal ini politis bergeser ”kekiri”. Pelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman-pengalaman dari kampanye untuk air publik diseluruh dunia, nilai-nilai universalnya telah melewati batas negara dan bahkan benua. Sebagaimana gelombang privatisasi melanda belahan bumi bagian selatan pada tahun 1990-an, tekanan sekarang bertambah pada negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Jepang dan Eropa khususnya bagian Barat dimana penyediaan utilitas air publik masih sangat banyak dilaksanakan oleh sektor air yang dikendalikan oleh publik. Dengan demikian hal ini berarti justru merupakan tantangan bagi masyarakat madani di belahan bumi utara. Untungnya telah banyak hal-hal yang dapat kita pelajari, tidak hanya dari kampanye gerakan anti privatisasi yang telah tumbuh dengan kuat di belahan bumi selatan, tetapi juga dari berbagai bentuk pengelolaan air yang inovatif yang telah melahirkan kembali berbagai jenis layanan publik di kota-kota di belahan bumi selatan selama 10 tahun terakhir. Juga di bagian Utara, perjuangan melawan privatisasi tidak hanya sekedar mempertahankan kondisi ”status quo”. Sejauh mana partisipasi masyarakat akan dapat dilibatkan akan menjadi agenda dari upaya perbaikan penyediaan air publik di belahan bumi Utara yang masih akan dilihat perkembangannya. Di Amerika Serikat (dimana 85% penduduk dilayani oleh utilitas publik), berbagai jenis mekanisme yang partisipatif dan demokratis yang telah disusun untuk mengatur dan memperbaiki kinerja utilitas, terutama untuk utilitas listrik, tetapi hal ini dapat diperluas untuk sektor air. Di Itali, bentuk-bentuk partisipasi warga yang baru di bidang pengelolaan air telah mulai diperkenalkan.

LAPORAN AKHIR



193/193

00 Buku 1 Sda Jawa Final

Recommend Documents