00 - Bahan - Analisa Laporan Keuangan Pemerintahan

SELAMAT MENGIKUTI PERKULIAHAN “ANALISA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH”

MENU PERKULIAHAN

1

3

5

Pengantar : Pengaturan dan Arsitektur Pengelolaan Keuangan Negara Peranan dan Implikasi Basis Akrual Terhadap Pengembangan Manajemen Pemerintahan

Analisa Laporan Keuangan Pemerintah

2

Pengaturan Sistem dan Standar Akuntansi Pemerintahan

4

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

6

Contoh Analisa Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

PENGANTAR : PENGATURAN DAN ARSITEKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA “ ERA

BARU PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH DI ERA NEW PUBLIC MANAGEMENT ”

PERIODISASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA

SEBELUM KEMERDEKAAN

SESUDAH KEMERDEKAAN

•

Masa Kerajaan

•

Masa Orde Lama

•

Masa Penjajahan

•

Masa Orde Baru

•

Masa Orde Reformasi

PERIODISASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA

SEBELUM KEMERDEKAAN   •

Masa Kerajaan 



•

Masa Penjajahan 

Terdapat aturan Raja / Kerajaan Pencatatan atas pendapatan Kerajaan dari pajak dan pungutan dari rakyat kerajaan Tidak ditemukan proses pertanggungjawaban Raja Belanda menetapkan : Indonesische Comptabiliteitswet (ICW) :  Stbl. 1864 Nomor 106  Stbl. 1925 Nomor 448 Pengaturan tentang Cara Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

PERIODISASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA SESUDAH KEMERDEKAAN •

•

Masa Orde Lama

• • •

•

•

Masa Orde Baru

ICW masih berlaku Pasal 23 UUD 1945 UU Darurat No. 3 Thn 1954 tentang ICW Pencatatan Masih Berupa Administrasi Keuangan .Tidak ada perubahan substantif, walaupun berbagai upaya perubahan dilakukan : • • •

•

Terjadi perubahan mendasar, dengan ditetapkannya : •

•

Masa Orde Reformasi •

Thn 1980 : Sistem Akuntansi dan Pengendalian Anggaran (SAPA) Thn 1985 : Sistem Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 1992 : BAKUN

Paket UU Keuangan Negara (UU No. 17 Thn 2003, UU No. 1 Thn 2004 dan UU No. 15 Thn 2004) dan UU.No. 25 Thn 2004.

Penerapan tekhnik akuntansi : (1) Financial Accounting, (2) Budgetary Accounting, dan (3) Fund Accounting

DASAR HUKUM KEUANGAN NEGARA Pasal 23 UUD 1945 (Asli) 1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undangundang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. 2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. 3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. 4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. 5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.

DASAR HUKUM KEUANGAN NEGARA Pasal 23 UUD 1945 (Amandemen) 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2) Rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. 3) Apabila Dewan Perwakilamn Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (UU Nomor 3 Tahun 2015 - APBNP Tahun 2015)

DASAR HUKUM KEUANGAN NEGARA Pasal 23 A UUD 1945 (Amandemen) Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang.

Undang-undang Pajak (UU Nomor 28 Tahun 2007 : KUP, UU Nomor 36 Tahun 2008 : PPh UU Nomor 42 Tahun 2009 : PPN) Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (UU Nomor 20 Tahun1997 : PNBP)

DASAR HUKUM KEUANGAN NEGARA Pasal 23 B UUD 1945 (Amandemen) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang

Undang-undang Mata Uang (UU Nomor 7 Tahun 2011 : Mata Uang)

DASAR HUKUM KEUANGAN NEGARA Pasal 23 C UUD 1945 (Amandemen) Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

UU Nomor 17 Tahun 2003 : Keuangan Negara UU Nomor 1 Tahun 2004 : Perbendaharaan Negara UU Nomor 25 Tahun 2004 - Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

DASAR HUKUM KEUANGAN NEGARA Pasal 23 D UUD 1945 (Amandemen) Negara memiliki satu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Undang-undang Bank Indonesia (UU Nomo 13 Tahun 1968 : Bank Sentral, UU Nomor 6 Tahun 2009 - Bank Indonesia)

DASAR HUKUM KEUANGAN NEGARA Pasal 23 E UUD 1945 (Amandemen) 1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggug jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. 3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan lain sesuai dengan undang-undang.

UU Nomor 15 Tahun 2004 : Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 - Badan Pemeriksa Keuangan

STRUKTUR PEMERINTAHAN UUD 1945 (Amandemen), Bab VI Pemerintah Daerah Pasal 18 1) Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 7) Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undangundang.

UU Nomor 2 Tahun 2015 - Pemerintahan Daerah

STRUKTUR PEMERINTAHAN UUD 1945 (Amandemen), Bab VI Pemerintah Daerah Pasal 18 A 1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undangundang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

UU Nomor 33 Tahun 2004 : Perimbangan Keuangan Antara P. Pusat dan P. Daerah

ARSITEKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PASAL 6 AYAT (2) UU NO 17 / 2003 : TIDAK TERMASUK KEWENANGAN MONETER

PASAL 4 AYAT (1) UUD 1945 : PRESIDEN MEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN MENURUT UUD

PASAL 6 AYAT (1) UU NO. 17 TAHUN 2003 : PRESIDEN SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN MEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI BAGIAN DARI KEKUASAAN PEMERINTAHAN

DIKUASAKAN KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK FISKAL DAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DIKUASAKAN KEPADA MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA UNTUK PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DISERAHKAN KEPADA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA UNTUK KEUANGAN DAERAH DAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

MENTERI KEUANGAN SEBAGAI PEMBANTU PRESIDEN DALAM BIDANG KEUANGAN PADA HAKEKATNYA ADALAH CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, SEMENTARA SETIAP MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA PADA HAKEKATNYA ADALAH CHIEF OPERATIONAL OFFICER (COO) UNTUK SUATU BIDANG TERTENTU PEMERINTAHAN.

ARSITEKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PASAL 7 UU NO. 17 TAHUN 2003 : KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

AYAT (1) DIGUNAKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA.

AYAT (2) SETIAP TAHUN DITUANGKAN DALAM APBN DAN APBD

TUJUAN BERNEGARA

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,

1 Pemerintah Negara Indonesia yang :

4

2

Memajukan kesejahteraan umm,

3

Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

ARSITEKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PASAL 10 UU NO. 17 TAHUN 2003 : KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM PASAL 6 AYAT (2) HURUF C :

HURUF a : DILAKSANAKAN OLEH KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA APBD

HURUF b : DILAKSANAKAN OLEH KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / BARANG DAERAH

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA . Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat

Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

PENGERTIAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH UU No. 15 Tahun 2004 : Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara • Pasal 1 ayat (6) : 

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

PP No. 58 Tahun 2005 : Pengelolaan Keuangan Daerah • Pasal 1 ayat (6) : 

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT . Sistem Perencanaan

Sistem Pertanggung jawaban

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Sistem Pengawasan

Sistem Pelaksanaan

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH . Sistem Perencanaan

Sistem Pertanggung jawaban

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Sistem Pengawasan

Sistem Pelaksanaan

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT .

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT SISTEM PERENCANAAN

SISTEM PERENCANAAN

•

•

Sistem Perencanaan Jangka Panjang Sistem Perencanaan Jangka Menengah

SISTEM PELAKSANAAN

SISTEM PENGANGGARAN

SISTEM PENGADAAN

•

Sistem RKA K/L

•

Sistem Tertutup

•

Sistem RAPBN

•

Sistem Terbuka

•

Sistem DiPA

SISTEM AKUNTANSI

•

•

• •

Sistem Perencanaan Tahunan •

Sistem Perbendaharaan (Sistem Treasury) Sistem Akuntansi Keuangan Sistem Akuntansi BMN – Barang Milik Negara Sistem Konsolidasian

•

•

SISTEM PENGAWASAN

SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN

SISTEM PENGAWASAN


Sistem Pengendalian Internal Sistem Pengawasan Masyarakat

•

Sistem Pemeriksaan

•

Sistem Pelaporan

•

Sistem Evaluasi

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH .

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SISTEM PERENCANAAN

SISTEM PERENCANAAN

•

Sistem Perencanaan Jangka Panjang

SISTEM PENGANGGARAN

•

• •

Sistem Perencanaan Jangka Menengah

SISTEM PELAKSANAAN

Sistem RKA SKPD / SKPKD

SISTEM PENGADAAN

•

Sistem Tertutup

•

Sistem Terbuka

SISTEM AKUNTANSI

•

Sistem DPA SKPD / SKPKD •

•

•


SISTEM PENGAWASAN


Sistem Pengendalian Internal

Sistem RAPBD •

•

Sistem Perbendaharaan (Sistem Treasury)

SISTEM PENGAWASAN

Sistem Perencanaan Tahunan •

Sistem Akuntansi Keuangan Sistem Akuntansi BMD– Barang Milik Daerah Sistem Konsolidasian

•

Sistem Pengawasan Masyarakat

•

Sistem Pemeriksaan

•

Sistem Pelaporan

•

Sistem Evaluasi

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA .

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA SISTEM PERENCANAAN

SISTEM PERENCANAAN

•

Sistem Perencanaan Jangka Panjang

SISTEM PENGANGGARAN

•

• •

Sistem Perencanaan Jangka Menengah

SISTEM PELAKSANAAN

Sistem RKA K/L / SKPD

SISTEM PENGADAAN

•

Sistem Tertutup

•

Sistem Terbuka

SISTEM AKUNTANSI

•

Sistem DiPA / DPA SKPD / DPA SKPKD •

•

Sistem Perencanaan Tahunan

•


SISTEM PENGAWASAN


Sistem Pengendalian Internal

Sistem RAPBN / D •

•

Sistem Perbendaharaan (Sistem Treasury)

SISTEM PENGAWASAN

•

Sistem Akuntansi Keuangan Sistem Akuntansi BMN / BMD Sistem Konsolidasian

•

Sistem Pengawasan Masyarakat

•

Sistem Pemeriksaan

•

Sistem Pelaporan

•

Sistem Evaluasi

PENGATURAN SISTEM DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN “Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Tranformasi Menuju Basis Akrual ”

TRANSFORMASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH BASIS KAS •

•

•

Periode s.d Tahun 2002 UU Darurat No. 3 Thn 1954 tentang ICW UU No 5 / 1974

BASIS KAS MENUJU AKRUAL •

•

• • •

•

•

Periode Thn 2002 s.d Tahun 2014 UU No 22 / 1999 diganti dgn UU No 32 / 2004. UU No 17/2003 PP No 24 / 2005 Kepmendagri No 29/2002 Permendagri No 13/2006 Permenkeu No 233/2007

BASIS AKRUAL •

• • • •

•

•

•

Mulai Thn 2015 dst UU No 2 / 2015 UU No 17/2003 PP No 71 / 2010 Permendagri No 13/2006 Permendagri No 64 / 2013 Permenkeu No 238/2011 Permenkeu No 270/2014

PENGATURAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Pemerintah Pusat

Psl 8 huruf g UU17/2003



Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.



Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya.



Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berwenang mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;

Psl 9 huruf g UU17/2003

Psl 4 ayat (2) huruf j UU1/2004



PENGATURAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Pemerintah Pusat 

Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan , selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran



Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Psl 30 ayat (1) UU17/2003

Psl 30 ayat (2) UU17/2003

PENGATURAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Pemerintah Daerah Psl 10 ayat (2) huruf e UU17/2003

Psl 10 ayat (2) huruf g UU17/2003

Psl 6 ayat (2) huruf h UU1/2004



Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah mempunyai tugas menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.



Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

PENGATURAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Pemerintah Daerah 

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang ertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.



Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah

Psl 31 ayat (1) UU17/2003

Psl 31 ayat (2) UU17/2003

PENGATURAN BENTUK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH



Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan

Psl 32 ayat (1) UU17/2003

Psl 32 ayat (2) UU17/2003

Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan menggantikan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan

PENGATURAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN



Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.



Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.



Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Psl 51 Ayat (1) UU1/2004

Psl 51 Ayat (2) UU1/2004

Psl 51 ayat (3) UU 1/2004

PENGATURAN MEKANISME PELAPORAN KEUANGAN Pasal 55 UU Nomor 1 / 2004 1) Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. 2) Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing. b) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Menteri Keuangan selambatlambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. c) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat; d) Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara.

3)

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 4) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah.

PENGATURAN MEKANISME PELAPORAN KEUANGAN Pasal 56 UU Nomor 1 / 2004 1)

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2)

Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catata n atas laporan keuangan. b) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun a nggaran berakhir. c) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah; d) Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.

3)

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

4) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

PENGATURAN MEKANISME PELAPORAN KEUANGAN

Psl 55 ayat (5) UU1/2004



Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

PAYUNG HUKUM SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL



Psl 1 UU17/2003





Psl 1 UU17/2003





Psl 36 ayat (1) UU 17/2003

Ayat (13) dan ayat (15) : Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih Ayat (14) dan ayat (16) : Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Ayat (9) dan ayat (11) : Penerimaan negara/daerah adalah uang yang masuk ke kas negara / daerah. Ayat (10) dan ayat (12) : Pengeluaran negara/daerah adalah uang yang keluar dari kas negara / daerah. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran berbasis akrual belum dilaksanakan , digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.


Psl 1 ayat (9) dan ayat (11) UU17/2003

Psl 1 ayat (13) dan ayat (15) UU17/2003 Psl 36 ayat (1) UU17/2003



Basis Kas Menuju Akrual

Basis Akrual


Psl 12 / 13 ayat (1) UU 1/2004

APBN / D dalam satu tahun anggaran meliputi: a) hak pemerintah pusat / daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; b) kewajiban pemerintah pusat / daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; c) penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



Psl 70 ayat (2) UU 1/2004

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undangundang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

PENYUSUNAN SAP AKRUAL • SAP Akrual dikembangkan dikembangkan dalam proses transformasi. • Oleh karena itu SAP Akrual dikembangkan dari SAP yang telah ditetapkan

sebelumnya dalam PP 24/2005 untuk kemudian disesuaikan secara bertahap dengan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dengan memperhatikan kondisi lingkungan pemerintahan di negara Indonesia serta struktur dan sisi dari peraturan perundangan-undangan perundangan-undangan yang berlaku. • Pertimbangan: 



Dalam SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005, yang dikatakan sebagai SAP dengan basis ”Cash Towards Accrual ” atau dapat dikatakan berbasis ”Kas ”Kas Menuju Menuju Akrual”, Akrual”, telah telah terdapat bagian-bagian yang menggunakan pengakuan dan pengukuran yang berbasis akrual. Untuk menjaga kesinambungan dan menjaga peningkatan pemahaman para Pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005.

KRONOLOGIS PENYUSUNAN SAP AKRUAL 1. Den Denga garr Pe Pend nda apa patt (hearing) telah dilaksanakan dari tahun 2007 sampai tahun 2008 2. Sep Septem tembe berr 2008, 2008, ko konsu nsulta ltasi si ke DP DPR R 3. Desem Desember ber 2 2008, 008, draft draft final final telah telah disamp disampaika aikan n ke BPK BPK untuk untuk diminta dimintakan kan pertimbangan 4. Feb Februa ruari ri 2009, 2009, Su Surat rat Pert Pertimb imban angan gan BPK BPK 5. Agust Agustus us 2009, 2009, RPP RPP SAP Akru Akrual al disampa disampaikan ikan ke ke Menkeu Menkeu dan dan Menhukham Menhukham 6. Nove November mber 2009 2009-Jun -Junii 2010, 2010, pemba pembahasan hasan deng dengan an Menhuk Menhukham ham 7. Jul Julii 2010, 2010, RPP SAP SAP Akru Akrual al disamp disampaik aikan an ke Mens Mensesn esneg eg 8. Okt Oktob ober er 2010, 2010, terb terbit it PP 71/2 71/2010 010 SA SAP P Akrua Akruall

PP NO 71 TAHUN 2010 : LINGKUP PENGATURAN 

PP Nomor 71 Tahun 2010 masih menyajikan SAP dalam dua macam basis akuntansi yaitu : 







SAP Berbasis Akrual yang ada di Lampiran I; dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yang ada di Lampiran II.

SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual

PP NO 71 TAHUN 2010 : PASAL 7 - PENERAPAN BASIS AKRUAL 





Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

PP NO 71 TAHUN 2010 : PERUBAHAN PSAP 



Dalam hal diperlukan perubahan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Rancangan perubahan PSAP tersebut disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP

SAP BERBASIS AKRUAL DALAM LAMPIRAN I PP NO 71 TAHUN 2010 

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan



Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan; 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; 12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

PERBANDINGAN KOMPONEN SAP DALAM PP NO 24 TAHUN 205 DENGAN SAP DALAM PP NO 71 TAHUN 2010 PP NO 24 TAHUN 2005

PP NO 71 TAHUN 2010

A. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

A. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

B. Pernyataan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintahan (PSAP):

B. Pernyataan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintahan (PSAP):

1. PSAP Nomor Nomor 01 tentan tentang g Penya Penyajian jian Laporan Laporan Keuangan

1. PSAP Nomor Nomor 01 01 tentang tentang Penyaj Penyajian ian Lapor Laporan an Keuangan

2. PSAP Nomo Nomorr 02 tentang tentang Laporan Laporan Realis Realisasi asi Anggaran

2. PSAP Nomo Nomorr 02 tentan tentang g Laporan Laporan Realis Realisasi asi Anggaran

3. PSAP Nomor Nomor 03 tentang tentang Laporan Laporan Arus Kas

3. PSAP Nomor Nomor 03 tentang tentang Laporan Laporan Arus Kas

4. PSAP Nomor Nomor 04 tentang tentang Catatan Catatan atas atas Laporan Keuangan

4. PSAP Nomor Nomor 04 04 tentang tentang Catatan Catatan atas atas Laporan Keuangan

5. PSAP PSAP Nomor Nomor 05 05 tentang tentang Akunta Akuntansi nsi Persediaan

5. PSAP PSAP Nomor Nomor 05 05 tentang tentang Akunta Akuntansi nsi Persediaan

PERBANDINGAN KOMPONEN SAP DALAM PP NO 24 TAHUN 205 DENGAN SAP DALAM PP NO 71 TAHUN 2010 PP NO 24 TAHUN 2005

PP NO 71 TAHUN 2010

6. PSAP Nomor Nomor 06 tentang tentang Akuntansi Akuntansi Investasi Investasi

6. PSAP Nomor Nomor 06 tentang tentang Akuntansi Akuntansi Investasi Investasi

7. PSAP PSAP Nomor Nomor 07 tenta tentang ng Akun Akuntan tansi si Aset Aset Tetap

7. PSAP PSAP Nomor Nomor 07 tenta tentang ng Akunta Akuntansi nsi Aset Aset Tetap

8. PSAP Nomor Nomor 08 08 tentang tentang Akuntansi Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

8. PSAP Nomor Nomor 08 tentang tentang Akuntansi Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

9. PSAP PSAP Nomor Nomor 09 tenta tentang ng Akun Akuntan tansi si Kewajiban

9. PSAP PSAP Nomor Nomor 09 tenta tentang ng Akun Akuntan tansi si Kewajiban

10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Peristiw a Luar Biasa

10. PSAP Nomor 10 tentang tentang Koreksi Kesalahan, Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi dan Operasi Yang Yang Tidak Dilanjutkan

11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Keuangan Konsolidasian

11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Keuangan Konsolidasian 12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional

PP NO 71 TAHUN TAHUN 2010 : KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN (LK) 1.

Lapo La pora ran n Rea Reali lisa sasi si An Angg ggar aran an

2.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

3.

Neraca

4.

Laporan Arus Kas

5.

Laporan Operasional

6. Laporan Perubahan Ekuitas 7.

Cata Ca tata tan n ata atass Lap Lapor oran an Keu euan anga gan n

KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN KETERKAITAN ANTAR LAPORAN 

LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasi (LO), Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN BASIS KAS

LRA

SILPA/SIKPA

Laporan Perubahan SAL

Laporan Arus Kas BASIS AKRUAL

LAPORAN FINANSIAL

LO

Surplus/ Defisit-LO

Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas

Neraca

PERBANDINGAN KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN DALAM PP NO 24 TAHUN 205 DENGAN PP NO 71 TAHUN 2010 PP NO 24 TAHUN 2005

PP NO 71 TAHUN 2010 A. Laporan Pelaksanaan Anggaran :

1. Laporan Realisasi Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran 1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih B. Laporan Finansial :

2. Neraca Laporan Kinerja Keuangan (opsional) 3. Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas (opsional) 4. Catatan atas laporan keuangan

1. Neraca 2. Laporan Operasi 3. Laporan Arus Kas 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan atas laporan keuangan

KETERKAITAN ANTAR KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN Laporan Operasional Pendapatan 500 Beban (200) Surplus/Defisit Opr 300 Kegiatan non operasional 60 Surplus/Defisit LO 360 Laporan Perubahan Ekuitas Ekuitas Awal Surplus/Defisit LO Ekuitas Akhir

1.000 360 1.360

Neraca Aset Kewajiban Ekuitas

2.000 640 1.360

LRA Pendapatan Belanja Surplus/(defisit) Pembiayaan SILPA

450 (0) 450 1.000 1.450

Laporan Perubahan SAL SAL Awal Penggunaan SAL SILPA SAL Akhir

100 (30) 1.450 1.520

PERAN DAN IMPLIKASI BASIS AKRUAL

TERHADAP PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN “Kesempatan Pengembangan Manajemen Pemerintahan Dari Munculnya Laporan Operasi Dalam Sistem Akuntansi Berbasis Akrual”

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL DALAM PERHITUNGAN COST • Laporan Operasional menyajikan informasi beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung cost per program/kegiatan pelayanan AKUNTANSI KEUANGAN

AKUNTANSI BIAYA

Laporan Operasional

Perhitungan Biaya (Cost)

Beban pegawai Beban belanja barang

Labor cost

Beban bunga Beban subsidi Beban hibah

Material cost

Beban bantuan sosial Beban penyusutan Beban transfer Beban lain-lain

Overhead cost

Biaya (Cost) untuk setiap program/ Kegiatan/ Pelayanan

BASIS AKRUAL, LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN KINERJA Evaluasi kinerja berdasarkan konsep Value for Money (ekonomi, efisien & efektif) Basis Akrual merupakan pondasi yang lebih kuat untuk menerapkan konsep Value for Money (VFM) .

Konsep Value for Money (VFM) digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi telah mencapai benefit maksimal, dengan mengunakan sumber daya yang ada.

Input (cost) = Belanja program/ kegiatan)

Laporan Operasional

Output (keluaran)

Laporan Kinerja

Outcome Konsep VFM memberikan pengertian akan cost dan kinerja dalam mencapai efisiensi dan efektivitas aktivitas organisasi

(Hasil)

BASIS AKRUAL DAN PERANAN LAPORAN OPERASIONAL DALAM MANAJEMEN KINERJA UU 1/2004 & PP 8/2006 : Dasar hukum penyajian laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah Kinerja berupa keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran (beban/cost) , dengan kuantitas dan kualitas terukur Akuntansi Keuangan Pendapatan

Manajemen Keuangan Aset & Kewajiban

Beban

Laporan Operasi



Laporan Neraca

LAPORAN KEUANGAN

Akuntansi Biaya

Manajemen Kinerja

Cost of Services Biaya pelayanan

EVALUASI KINERJA



Kinerja keluaran



LAPORAN KINERJA

Hasil

LAPORAN KINERJA : KETERKAITAN BEBAN DAN HASIL KELUARAN

Dengan diterapkannya LO, dapat dihitung beban akrual untuk dibandingkan dengan hasil/keluran

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL DALAM ESTIMASI PENDAPATAN 

Laporan Operasional memberikan informasi untuk memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komparatif

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH “ Laporan

Anggaran dan Laporan Finansial ”

PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN 

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: 1. masyarakat; 2. para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; 3. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan 4. pemerintah.

ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN 



Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari s atu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: a) b) c) d)

Pemerintah pusat; Pemerintah daerah; Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat; Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi ainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

PERANAN LAPORAN KEUANGAN PP NOMOR 24 TAHUN 2005 BASIS CTA

PP NOMOR 71 TAHUN 2010 BASIS AKRUAL

Akuntabilitas

Akuntabilitas

Manajemen

Manajemen

Transparansi

Transparansi

Keseimbangan Antar Generasi (Intergenerational Equity )

Keseimbangan Antar Generasi (Intergenerational Equity )

-

Evaluasi Kinerja

TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN 1

menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.

2

Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

3

Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

4

Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5

Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

6

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

LAPORAN KEUANGAN UTAMA PEMERINTAH

1 Laporan Keuangan Utama Pemerintah

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2 3

Neraca

Laporan Arus Kas

LAPORAN KEUANGAN UTAMA PEMERINTAH

1 Laporan Keuangan Utama Pemerintah

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2 3

Neraca

Laporan Arus Kas

NERACA 

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemda mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Aset

1 Komponen Utama Neraca

2 3

Utang Ekuitas

NERACA

1 Aset Lancar 2 Investasi Jk Panjang Komponen Aset

3 Aset Tetap 4

Dana Cadangan / Piutang Jk Pjg

5 Aset Lainnya

NERACA Aset Lancar 



Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

NERACA

1

Kas dan Setara Kas

2 Investasi Jk Pendek Komponen Aset Lancar

3 4

Piutang Uang Muka

5 Persediaan

NERACA 

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan,dan aset lainnya.

NERACA

Investasi Jangka Panjang

1 2 Komponen Aset Non Lancar

3 4

Aset Tetap Dana Cadangan

Aset Lainnya

NERACA Investasi jangka panjang 

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimilikii selama lebih dari dua belas bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari : 1. Investasi nonpermanen Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliiki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen terdiri dari pembelian Surat Utang Negara, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan; kepada fihak ketiga; dan investasi nonpermanen lainnya 2. Investasi permanen



Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanent terdiri dari penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hokum lainnya bukan milik Negara; dan investasi permanen lainnya

NERACA Aset tetap 

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Dana cadangan 

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Aset lainnya 

Aset-aset lain yang tidak bisa masuk dalam kategori aset di atas dimasukkan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan, penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari dua belas bulan, aset kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan).

NERACA Kewajiban Jangka Pendek 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan akan dibayar dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai, bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fihak ketiga, utang perhitungan fihak ketiga (PFK), bagian lancar utang jangka panjang.

Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. jangka waktu jatuh tempo lebih dari dua belas bulan; 2. entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; 3. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing ), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

NERACA 

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (refinancing ) atau digulirkan (roll over ) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

NERACA Ekuitas 

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

CONTOH NERACA NERACA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (dalam rupiah)

URAIAN

CATATAN

ASET ASET LANCAR Kas Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar

5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.1.1 5.2.1.1.2 5.2.1.1.3 5.2.1.1.4 5.2.1.1.5

I NVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang

5.2.1.2 5.2.1.2.1 5.2.1.2.2

ASET TETAP Tanah Jalan, Irigasi dan Jaringan Gedung dan Bangunan Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap

5.2.1.3 5.2.1.3.1 5.2.1.3.2 5.2.1.3.3 5.2.1.3.4 5.2.1.3.5 5.2.1.3.6

ASET LAINNYA Sistem Informasi Aktiva Lainnya Built Operating Transfer (BOT) Jumlah Aset Lainnya

5.2.1.4 5.2.1.4.1 5.2.1.4.2 5.2.1.4.3

2011

2010

139.891.052.527,78 5.077.124.558,46 3.315.000.440,00 4.139.252.258,00 17.968.908.392,17 170.391.338.176,41

111.947.483.939,22 1.759.611.790,16 4.974.217.895,67 1.668.129.024,00 19.130.114.970,02 139.479.557.619,07

54.942.952.578,00 97.511.074.727,57 152.454.027.305,57

55.166.126.822,00 88.047.222.471,07 143.213.349.293,07

565.033.403.925,00 912.082.540.538,77 696.437.089.546,60 283.152.815.265,64 47.467.773.292,96 327.704.550,00 2.504.501.327.118,97

146.650.422.175,00 1.260.888.832.882,00 536.826.809.034,81 243.045.178.830,00 37.364.532.291,00 4.816.651.570,00 2.229.592.426.782,81

3.149.450.875,00 3.744.782.029,00 272.874.000,00 7.167.106.904,00

2.684.219.875,00 3.008.691.329,00 272.874.000,00 5.965.785.204,00

CONTOH NERACA KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.1.1 5.2.2.1.2 5.2.2.1.3

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang kepada Pemerintah Pusat Utang Janka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

5.2.2.2 5.2.2.2.1 5.2.2.2.2

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR S is a Lebih P em biayaan Anggar an ( SILP A) Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang disediakan untk Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dlm Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dlm Aset Tetap Diinvestasikan dlm Aset Lainnya Dana yg harus disediakan untk Utang Jangka Panja Jumlah Ekuitas Dana Investasi

JUM LAH KEWAJIBAN DAN E KUIT AS D ANA

5.2.3 5.2.3.1 5. 2. 3.1.1 5.2.3.1.2 5.2.3.1.3 5.2.3.1.4 5.2.3.1.5

5.2.3.2 5.2.3.2.1 5.2.3.2.2 5.2.3.2.3 5.2.3.2.4

639.299.235,96 183.018.051,43 3.669.289.073,57 4.491.606.360,96

380.058.213,17 199.315.476,55 1.611.385.397,00 2.190.759.086,72

316.581.850,32 268.900.000,00 585.481.850,32

499.599.901,75 268.900.000,00 768.499.901,75

138.694.508.682,82 557.244.609,00 12.531.377.256,46 17.968.908.392,17 (3.852.307.125,00) 165.899.731.815,45

111. 413. 870. 267, 05 153.555.459,00 8.401.958.709,83 19.130.114.970,02 (1.810.700.873,55) 137.288.798.532,35

152.454.027.305,57 2.504.501.327.118,97 7.167.106.904,00 (585.481.850,32) 2.663.536.979.478,22

143.213.349.293,07 2.229.592.426.782,81 5.965.785.204,00 (768.499.901,75) 2.378.003.061.378,13

2.834.513.799.504,95

2.518.251.118.898,95

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 







Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu perioda. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam perioda mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1

Pendapatan

2 Belanja Komponen Laporan Realisasi Anggaran

3 4

Transfer Surplus (Defisit)

5 Pembiayaan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Pendapatan 

Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

Pendapatan Pajak

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Transfer

Pendapatan Hibah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Pendapatan Pemerintah Pusat

1

Pajak Dalam Negeri

2

Pajak Perdagangan Internasional

Unsur Pendapatan Pajak


1 Unsur Pendapatan Negara Bukan Pajak

4

Penerimaan Sumberdaya Alam

2

Bagain Pemerintah Atas Laba BUMN

3

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Pendapatan BLU


1

Hibah Dalam Negeri

2

Hibah Luar Negeri

Unsur Pendapatan Hibah

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Pendapatan Pemerintah Daerah

1 Unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4

Pajak Daerah

2

Retribusi Daerah

3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain PAD Yang Sah


1

Dana Bagi Hasil Pajak

2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Unsur Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan)

3 4 5

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

Pendapatan Transfer Lainnya


1 Unsur Lain-lain Pendapatan Yang Sah

4

Hibah 2

Donasi

3

Dana Darurat Pendapatan Lainnya

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Belanja 

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam perioda tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

1

Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja) 2

Klasifikasi Belanja

3

Klasifikasi Organisasi

Klasifikasi Fungsi

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Belanja 

Belanja diklasifikasikan menurut : 











klasifikasi ekonomi (jenis belanja), klasifikasi organisasi, dan klasifikasi fungsi.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lainlain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Klasifikasi Ekonomis Belanja Pemerintah Pusat

1

Belanja Pemerintah Pusat

2

Belanja Transfer ke Daerah

Jenis Belanja Negara

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Klasifikasi Ekonomis Belanja Pemerintah Pusat Klasifikasi Ekonomis Belanja Pemerintah Pusat I

Belanja Pemerintah Pusat 1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang

3

Belanja Modal

4

Belanja Pembayaran Bunga Utang

5

Belanja Subsidi

6

Belanja Hibah

7

Belanja Bantuan Sosial

8

Balanja Lain-lain

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Klasifikasi Ekonomis Belanja Pemerintah Pusat Klasifikasi Ekonomis Belanja Pemerintah Pusat II

Belanja Transfer ke Pemerintah Daerah 1

2

Dana Perimbangan a

Dana Bagi Hasil

B

Dana Alokasi Umum

c

Dana Alokasi Khusus

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian a

Dana Otonomi Khusus

B

Dana Penyesuaian

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Klasifikasi Ekonomis Belanja Pemerintah Daerah

1

Jenis Belanja Pemerintah Daerah

4

Belanja Operasi 2

Belanja Modal

3

Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Klasifikasi Ekonomis Belanja Pemerintah Daerah Klasifikasi Ekonomis Belanja Pemerintah Daerah I

Belanja Operasi 1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang dan Jasa

3

Belanja Bunga

4

Belanja Subsidi

5

Belanja Bantuan Sosial

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Klasifikasi Ekonomis Belanja Pemerintah Daerah Klasifikasi Ekonomis Belanja Pemerintah Daerah I

Belanja Modal 1

Belanja Modal Tanah

2

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

3

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

4

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

5

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Klasifikasi Ekonomis Belanja Pemerintah Daerah Klasifikasi Ekonomis Belanja Pemerintah Daerah II

Belanja Transfer 1

2

Transfer Bagi Hasil Pendapatan a

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

b

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan a

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya

b

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

c

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

d

Transfer Dana Otonomi Khusus

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Belanja Lain-lain / Belanja Tidak Terduga 

Belanja lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Transfer 

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Pembiayaan 

Pembiayaan (financing ) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahuntahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Jenis Pembiayaan

1

Penerimaan Pembiayaan

2

Pengeluaran Pembiayaan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Pembiayaan 



Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, pnejualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara / daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam perioda tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

CONTOH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMDA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNT UK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENG AN 31 DESEMBE R 2011 DAN 2010 (dalam rupiah)

URAIAN

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah

CATATAN

5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.1.1 5.1.1.1.2 5.1.1.1.3 5.1.1.1.4

ANGGARAN 1.272.583.652.677,00 203.416.683.768,00 122.700.165.400,00 30.068.639.273,00 11.027.000.000,00 39.620.879.095,00

Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

5.1.1.2 5.1.1.2.1 5.1.1.2.1.1 5.1.1.2.1.2 5.1.1.2.1.3 5.1.1.2.1.4

1.045.903.488.909,00 737.072.791.549,00 60.104.485.406,00 2.397.343.143,00 631.920.663.000,00 42.650.300.000,00

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Dana Tunjangan P endidikan DPPIP DPPID

5.1.1.2.2 5.1.1.2.2.1 5.1.1.2.2.2 5.1.1.2.2.3

206.545.369.360,00 148.082.286.360,00 0 3.983.760.000,00

2011 REALISASI

%

1.311.473.547.855,47 103,06

REALISASI 2010

1.095.628.887.559,93

111,46 116,30 110,29 100,08

163.056.459.137,93 80.611.542.955,52 59.110.503.292,07 10.169.824.623,38

39.824.977.561,10 100,52

13.164.588.266,96

226.723.271.088,47 142.698.407.280,12 33.163.697.870,80 11.036.188.376,45

101,61 102,28 126,83 128,87 100 100

911.787.128.872,00 740.198.028.398,00 104.361.867.117,00 2.667.969.281,00 563.320.892.000,00 69.847.300.000,00

206.591.421.360,00 100,02 148.082.286.360,00 100,00 0 0 3.983.760.000,00 100,00

86.353.294.000,00 84.453.294.000,00 1.000.000.000,00 900.000.000,00

1.062.765.759.317,00 753.889.009.957,00 76.228.591.902,00 3.089.385.055,00 631.920.733.000,00 42.650.300.000,00

CONTOH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMDA (dalam rupiah)

URAIAN

CATATAN

ANGGARAN

2011 REALISASI

%

REALISASI 2010

102.285.328.000,00 94.205.328.000,00 8.080.000.000,00

102.285.328.000,00 94.205.328.000,00 8.080.000.000,00

100 100 100

85.235.806.474,00 73.868.806.474,00 11.367.000.000,00

23.263.480.000,00 23.263.480.000,00

21.984.517.450,00 21.984.517.450,00

94,5 94,5

20.785.299.550,00 20.785.299.550,00

5.1.2

1.376.859.030.800,05

1.278.055.164.511,30

92,82

1.131.602.398.904,14

BELANJA OPERASI Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial

5.1.2.1 5.1.2.1.1 5.1.2.1.2 5.1.2.1.3 5.1.2.1.4 5.1.2.1.5

1.189.606.875.415,05 888.389.749.624,05 230.691.104.566,00 144.000.000,00 37.714.827.000,00 32.667.194.225,00

1.142.118.624.078,58 860.572.677.185,19 214.562.841.228,24 61.570.548,15 36.819.419.800,00 30.102.115.317,00

96,01 96,87 93,01 42,76 97,63 92,15

989.131.133.924,33 755.838.243.854,94 182.639.531.636,08 77.980.369,31 18.413.622.487,00 32.161.755.577,00

BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya

5.1.2.2 5.1.2.2.1 5.1.2.2.2 5.1.2.2.3 5.1.2.2.4 5.1.2.2.5

145.735.876.798,00 17.278.259.400,00 33.352.626.626,00 39.501.347.430,00 43.837.087.977,00 11.766.555.365,00

96.111.399.134,72 65,95 16.552.702.227,00 95,8 12.745.728.259,00 38,22 25.008.806.786,65 63,31 41.563.390.374,07 94,81 240.771.488,00 2,05

99.812.269.370,81 69.802.625,00 25.939.878.319,00 31.751.996.688,81 29.450.357.528,00 12.600.234.210,00

Transfer Pemerintah Provinsi 5.1.1.2.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainny 5.1.1.2.3.1 Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya 5.1.1.2.3.2 Lain-lain Pendapatan yang Sah Pendapatan Hibah BELANJA

5.1.1.3 5.1.1.3.1


URAIAN

BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya

CATATAN

ANGGARAN

2011 REALISASI

%

99.812.269.370,81 69.802.625,00 25.939.878.319,00 31.751.996.688,81 29.450.357.528,00 12.600.234.210,00

5.1.2.2 5.1.2.2.1 5.1.2.2.2 5.1.2.2.3 5.1.2.2.4 5.1.2.2.5

145.735.876.798,00 17.278.259.400,00 33.352.626.626,00 39.501.347.430,00 43.837.087.977,00 11.766.555.365,00

BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga

5.1.2.3 5.1.2.3

1.004.281.320,00 1.004.281.320,00

489.223.000,00 489.223.000,00

48,71 48,71

4.404.090.314,00 4.404.090.314,00

TRANSFER Transfer Bagi Hasil ke Desa Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa

5.1.2.4

40.511.997.267,00 40.511.997.267,00

39.335.918.298,00 39.335.918.298,00

97,1 97,1

38.254.905.295,00 38.254.905.295,00

5.1.2.4.1

19.693.062.267,00

19.693.062.267,00

100

19.528.558.295,00

5.1.2.4.2

20.818.935.000,00

19.642.856.031,00

94,35

18.726.347.000,00

Surplus(Defisit)

(104275378123,05)

96.111.399.134,72 65,95 16.552.702.227,00 95,8 12.745.728.259,00 38,22 25.008.806.786,65 63,31 41.563.390.374,07 94,81 240.771.488,00 2,05

REALISASI 2010

33.418.383.344,17 (32,05)

(35.973.511.344,21)


URAIAN

PEMBIAYAAN

CATATAN

ANGGARAN

%

REALISASI 2010

5.1.3

Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Sebelumnya Jumlah

5.1.3.1 5.1.3.1.1

Pengluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah (Penguatan Modal) Jumlah

5.1.3.2 5.1.3.2.1 5.1.3.2.2 5.1.3.2.3

Pembiayaan Netto SILPA

2011 REALISASI

111.413.378.123,05 111.413.378.123,05

111.413.870.267,05 111.413.870.267,05

7.000.000.000,00 138.000.000,00 0 7.138.000.000,00

6.000.000.000,00 137.744.928,40 0 6.137.744.928,40

104.275.378.123,05 5.1.4

0

100 100

164.125.626.539,66 164.125.625.539,66

85,7 99,8 0 99,99

10.500.000.000,00 137.744.928,40 6.100.500.000,00 16.738.244.928,40

105.276.125.338,65 100,96

147.387.381.611,26

138.694.508.682,82

111.413.870.267,05

0

LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama perioda tertentu.

1

Aktivitas Operasi 2 Aktivitas investasi

Klasifikasi Arus Kas

3 Aktivitas Pendanaan 4

Aktivitas Transitoris (Non Anggaran)

LAPORAN ARUS KAS •

Aktivitas operasi •

•

adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu perioda akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Aktivitas investasi •

adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

LAPORAN ARUS KAS 

Aktivitas Pendanaan 



adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Aktivitas Transitoris 

mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

CONTOH LAPORAN ARUS KAS PEMDA LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (dalam rupiah)

URAIAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Catatan

2.011,00

2.010,00

142.698.407.280,12 33.163.697.870,80 11.036.188.376,45 39.747.077.561,10 226.645.371.088,47

80.611.542.955,52 59.110.503.292,07 10.169.824.623,38 12.854.480.816,96 162.746.351.687,93

79.317.976.957,00 631.920.733.000,00 42.650.300.000,00 148.082.286.360,00 901.971.296.317,00

107.029.836.398,00 563.320.892.000,00 69.847.300.000,00 84.453.294.000,00 824.651.322.398,00

94.205.328.000,00 8.080.000.000,00

73.868.806.474,00 11.367.000.000,00

5.3.1

ARUS MASUK KAS PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Bagian Laba Badan Usaha Daerah Lain-lain Pendapatan Jumlah Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Tunjangan Pendidikan Juml ah Pe ndapatan Dana Pe rimbangan dr P em. Pusat PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

5.3.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4

5.3.2 5.3.2.1 5.3.2.2 5.3.2.3 5.3.2.4

5.3.3 5.3.3.1

CONTOH LAPORAN ARUS KAS PEMDA PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH

Pendapatan Hibah Bosnas DPPIP DPPID Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah Jumlah Arus Masuk Kas

5.3.4 5.3.4.1 5.3.4.2 5.3.4.3 5.3.4.4

21.984.517.450,00 54.525.375.000,00

20.785.299.550,00

3.983.760.000,00 80.493.652.450,00 1.311.395.647.855,47

1.000.000.000,00 900.000.000,00 22.685.299.550,00 1.095.318.780.109,93

860.572.677.185,19 214.562.841.228,24 61.570.548,15 30.102.115.317,00 489.223.000,00 36.819.419.800,00 19.693.062.267,00 19.642.856.031,00 1.181.943.765.376,58 129.451.882.478,89

755.838.243.854,94 182.639.531.636,08 77.980.369,31 32.161.755.577,00 4.404.090.314,00 18.413.622.487,00 19.528.558.295,00 18.726.347.000,00 1.031.790.129.533,33 63.528.650.576,60

ARUS MASUK KAS

Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Bantuan Sosial Belanja Tidak Terduga Belanja Hibah Belanja Bagi Hasil kpd Pem. Prov/Kab/Desa Belanja Bantuan Keuangan kpd Pem. Prov/Kab/Desa Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

CONTOH LAPORAN ARUS KAS PEMDA ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN ARUS MASUK KAS

Pendapatan dari Penjual an atas Gedung dan Bangunan Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Pendapatan dari Penjualan Aset Lain Jumlah Arus Masuk Kas ARUS KELUAR KAS

Bangunan Dalam Pengerjaan Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Mutasi Investasi Permanen Biaya Dibayar Dimuka Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Akt. Investasi Non Keuangan ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

5.3.2 5.3.2.1 5.3.2.2

77.900.000,00

310.107.450,00

77.900.000,00

310.107.450,00

16.552.702.227,00 12.745.728.259,00 25.008.806.786,65 41.563.390.374,07 240.771.488,00

69.802.625,00 25.939.878.319,00 31.751.996.688,81 29.450.357.528,00 12.600.234.210,00

96.111.399.134,72 (96.033.499.134,72)

99.812.269.370,81 (99.502.161.920,81)

5.3.2.3

5.3.2.2 5.3.2.2.1 5.3.2.2.2 5.3.2.2.3 5.3.2.2.4 5.3.2.2.5 5.3.2.2.6 5.3.2.2.7 5.3.2.2.8 5.3.2.2.9

5.3.3

ARUS MASUK KAS

5.3.3.1

Penerimaan Kembali Pinjaman Penerimaan Pajak Bencana Jumlah Arus Masuk Kas

5.3.3.1.1 5.3.3.1.2 -

-

CONTOH LAPORAN ARUS KAS PEMDA ARUS KELUAR KAS Pembayaran Pokok Pinjaman Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pemberian Pinjaman Derah Pengembalian PPh 21 Pembayaran Hutang Pajak Bencana JPKM

Restitusi Pajak Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan

5.3.3.2 5.3.3.2.1 5.3.3.2.2 5.3.3.2.3 5.3.3.2.4 5.3.3.2.5 5.3.3.2.6 5.3.3.2.7

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN ARUS KAS MASUK Penerimaan PPh 21 Penerimaan Askes Penerimaan Taperum Pembayaran dana pensiun Jumlah Arus Masuk Kas

5.3.4 5.3.4.1 5.3.4.1.1 5.3.4.1.2 5.3.4.1.3 5.3.4.1.4

ARUS KELUAR KAS Pembayaran PP 21 Pembayaran Askes

5.3.4.2 5.3.4.2.1 5.3.4.2.2 5.3.4.2.3 5.3.4.2.4

Pembayaran Taperum Pemabayaran dana pensiun Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

137.744.928,40 6.000.000.000,00

137.744.928,40 10.500.000.000,00 6.100.500.000,00

6.137.744.928,40

16.738.244.928,40

(6.137.744.928,40)

(16.738.244.928,40)

12.711.179.461,00 8.912.841.871,80 1.239.144.000,00 35.625.881.019,20 58.489.046.352,00

10.217.690.756,00 8.039.169.859,00 1.256.759.000,00 32.131.350.878,00 51.644.970.493,00

12.711.179.461,00 8.912.841.871,80 1.239.144.000,00 35.625.881.019,20 58.489.046.352,00 -

10.217.690.756,00 8.039.169.859,00 1.256.759.000,00 32.131.350.878,00 51.644.970.493,00 -

CONTOH LAPORAN ARUS KAS PEMDA Kenaikan/Penurunan Kas Saldo Awal Kas Saldo Akhir Kas Saldo Kas di Bendahara Pengelu aran - Utang Pajak Pusat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran - Utang Pajak Restouran Saldo Kas kelebihan setor dana bergulir Saldo kas pada Rekening SKPD - Jasa Giro Saldo kas di Bendahara Penerimaan Saldo akhir kas di Jamkesmas Puskesmas Saldo akhir kas di Penguatan Modal Kontribusi Saldo akhir kas di Bendahara Dinkes Saldo Akhir Kas

5.3.5

27.280.638.415,77 111.413.870.267,05 138.694.508.682,82 625.679.485,96 108.553.971,00 13.619.750,00 105.551.763,00 340.565.995,00 55.000,00 2.617.880,00 139.891.052.527,78

(52.711.756.272,61) 164.125.626.539,66 111.413.870.267,05 380.058.213,17

70.379.407,00 23.738.102,00 85.000,00 59.382.950,00 111.947.483.939,22

ANALISA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH “ Melihat Kinerja

dan Memahami Kondisi Keuangan Pemerintah”

. DEFINISI 

Analisa laporan keuangan adalah suatu cara untuk mengetahui dan memahami kondisi keuangan suatu entitas dalam rangka mengambil suatu keputusan, dengan cara melakukan analisa terhadap pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan.

. EKANISME M

Laporan Keuangan

Metode/teknik Analisis

Informasi untuk Pengambilan Keputusan

TUJUAN

Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah Kondisi keuangan Dituangkan Dlm

LAPORAN KEUANGAN

Dianalisis Untuk Understanding Diagnosis Forecasting Evaluation

•

•

•

•

METODE ANALISA 

Vertikal 



Horizontal 



Analisa laporan keuangan dengan cara menghubungkan atau membandingkan pospos laporan keuangan suatu entitas dengan pos-pos lainnya dalam satu laporan keuangan untuk satu periode pelaporan, sehingga nampak besarnya persentase suatu pos terhadap pos lain yang dijadikan dasar.

Analisa laporan keuangan dengan cara membandingkan data keuangan satu entitas selama lebih dari satu periode pelaporan, sehingga nampak pos-pos yang berubah selama periode analisa tersebut.

Korelasi Analisa laporan keuangan dengan cara menghubungkan atau membandingkan pos-pos laporan keuangan dalam suatu laporan keuangan dengan pos-pos laporan keuangan dalam laporan keuangan lainnya dalam suatu entitas untuk satu periode pelaporan, sehingga nampak besarnya persentase suatu pos terhadap pos lain yang dijadikan dasar (rasio) atau nampak pengaruh dari suatu pos terhadap suatu pos lainnya. 

TEKHNIK ANALISA 

Comparative Analisa yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antar rencana (anggaran) dan realisasi, antar periode untuk suatu laporan keuangan entitas atau perbandingan suatu laporan keuangan antar entitas. 



Common Size Analisa yang dilakukan dengan melihat ukur-ukuran umum dari suatu laporan. 



Trend Analisa yang dilakukan dengan cara melihat perkembangan suatu pos laporan keuangan dalam periode lebih dari 2 (dua) tahun ( time serie analisys). 



Rasio Analisa yang dilakukan dengan melakukan perbandingan antar pos laporan keuangan baik dalam satu laporan keuangan maupun antar laporan keuangan sehingga diperoleh nilai dalam bentuk prosentase atau rasio. 



Analisa Khusus Analisa yang dilakukan dengan menggunakan data-data lain di luar data dalam laporan keuangan seperti : ramalan pendapatan, analisa piutang tidak tertagih dan lain sebagainya. 

TEKHNIK 

Horizontal Comparative Trend 





Vertikal Common Size Rasio 





Korelasi Rasio Analisa Khusus : Regresi 



IKHTISAR Understanding Diagnostic Tujuan Forecasting Evaluation LRA Analisa LK

Peralatan

Neraca Arus Kas Vertikal

Sistematika

Metode

Horizontal Korelasi Perbandingan Common Size

Tekhnik Trend

COMPARATIVE ANGGARAN V.S. REALISASI –

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Anggaran

Realisasi

TA 2010

TA 2010

Prosentase

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah

973,400

785,000

81%

Pendapatan Retribusi Daerah

304,048

245,200

81%

P endapat an Bagian Laba BUMD dan Inves tas i Lain

147, 000

150,000

102%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

349,076

356,200

102%

1,773,524

1,536,400

87%

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Pendapatan Bagian Daerah PBB & BPHTB

429,514

452,120

105%

Pendapatan Bagian Daerah PPh

731,472

653,100

89%

Pendapatan Bagian Daerah SDA

425,400

354,500

83%

Dana Alokasi Umum

522,432

453,500

87%

Dana Alokasi Khusus

296,571

245,100

83%


2,034

2,450

120%

2,407,423

2,160,770

90%

Jumlah Pendapatan Transfer

Lain-Lain Pe ndapatan Yang Sah Pendapatan Hibah

7,252

7,400

102%

Pendapatan Dana Darurat

54,516

35,400

65%

Lain-lain Pendapatan

50,292

45,720

91%

112,060

88,520

79%

4,293,007

3,785,690

88%

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah

TOTAL PE NDAPATAN

COMPARATIVE ANGGARAN V.S. REALISASI –

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Anggaran

Realisasi

TA 2010

TA 2010

Prosentase


973,400

785,000

81%


304,048

245,200

81%

P endapat an Bagian Laba BUMD dan Inves tas i Lain

147, 000

150,000

102%


349,076

356,200

102%

1,773,524

1,536,400

87%

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Pendapatan Bagian Daerah PBB & BPHTB

429,514

452,120

105%


731,472

653,100

89%


425,400

354,500

83%

Dana Alokasi Umum

522,432

453,500

87%

Dana Alokasi Khusus

296,571

245,100

83%


2,034

2,450

120%

2,407,423

2,160,770

90%


Lain-Lain Pe ndapatan Yang Sah Pendapatan Hibah

7,252

7,400

102%


54,516

35,400

65%


50,292

45,720

91%

112,060

88,520

79%

4,293,007

3,785,690

88%


TOTAL PE NDAPATAN

COMPARATIVE ANTAR PERIODE –

Laporan Rea lisasi Anggaran Pemerintah Daerah TA 2011

TA 2010

Naik (Turun)

Prosentase

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah

188,400 58,848 (3,000) (7,124)

24%

1,536,400

237,124

15%

429,514

452,120

731,472

653,100

425,400

354,500

522,432

453,500

Dana Alokasi Khusus

296,571

245,100


2,034

2,450

(22,606) 78,372 70,900 68,932 51,471 (417)

-17%

2,407,423

2,160,770

246,653

11%

54%

Pendapatan Pajak Daerah

973,400

785,000


304,048

245,200

P endapat an Bagian Laba B UMD dan Inves tas i Lain

147, 000

150,000


349,076

1,773,524

Pendapatan Bagian Daerah PBB & BPHTB


Pendapatan Bagian Daerah SDA Dana Alokasi Umum

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

356,200

24% -2% -2%

Pendapatan Transfer


-5% 12% 20% 15% 21%

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pendapatan Hibah

7,252

7,400


54,516

35,400


50,292

45,720

(148) 19,116 4,572

112,060

88,520

23,540

27%

4,293,007

3,785,690

507,317

13%


TO TAL PENDAPATAN

-2% 10%

COMPARATIVE ANTAR PERIODE –

Laporan Rea lisasi Anggaran Pemerintah Daerah TA 2011

TA 2010

Naik (Turun)

Prosentase

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah

188,400 58,848 (3,000) (7,124)

24%

1,536,400

237,124

15%

429,514

452,120

731,472

653,100

425,400

354,500

522,432

453,500

Dana Alokasi Khusus

296,571

245,100


2,034

2,450

(22,606) 78,372 70,900 68,932 51,471 (417)

-17%

2,407,423

2,160,770

246,653

11%

54%


973,400

785,000


304,048

245,200

P endapat an Bagian Laba B UMD dan Inves tas i Lain

147, 000

150,000


349,076

1,773,524



Pendapatan Bagian Daerah SDA Dana Alokasi Umum

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

356,200

24% -2% -2%

Pendapatan Transfer


-5% 12% 20% 15% 21%


7,252

7,400


54,516

35,400


50,292

45,720

(148) 19,116 4,572

112,060

88,520

23,540

27%

4,293,007

3,785,690

507,317

13%


TO TAL PENDAPATAN

-2% 10%

COMPARATIVE ANTAR ENTITAS –

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah SKPD A

SKPD B

Prosentase


973,400

785,000


304,048

245,200

81% 81%

Pendapat an Bagian Laba BUMD dan Inves tas i Lain

147, 000

150,000

102%


349,076

1,773,524


429,514


731,472


Dana Alokasi Umum

356,200

102%

1,536,400

87%

452,120

105%

653,100

89%

425,400

354,500

83%

522,432

453,500

87%

Dana Alokasi Khusus

296,571

245,100

83%


2,034

2,450

120%

2,407,423

2,160,770

90%

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer



7,252

7,400

102%


54,516

35,400

65%


50,292

45,720

91%

112,060

88,520

79%

4,293,007

3,785,690

88%


TOTAL PENDAPATAN

COMPARATIVE ANTAR ENTITAS –

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah SKPD A

SKPD B

Prosentase


973,400

785,000


304,048

245,200

81% 81%

Pendapat an Bagian Laba BUMD dan Inves tas i Lain

147, 000

150,000

102%


349,076

1,773,524


429,514


731,472


Dana Alokasi Umum

356,200

102%

1,536,400

87%

452,120

105%

653,100

89%

425,400

354,500

83%

522,432

453,500

87%

Dana Alokasi Khusus

296,571

245,100

83%


2,034

2,450

120%

2,407,423

2,160,770

90%




7,252

7,400

102%


54,516

35,400

65%


50,292

45,720

91%

112,060

88,520

79%

4,293,007

3,785,690

88%


TOTAL PENDAPATAN

COMMON SIZE Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2011

Prosentase


973,400

23%


304,048

7%

P endapat an B agi an Laba B UM D dan Inves tas i Lai n

147, 000

3%


349,076

8%

1,773,524

41%


429,514

10%


731,472

17%


425,400

10%

Dana Alokasi Umum

522,432

12%

Dana Alokasi Khusus

296,571

7%


Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Pe ndapatan Transfer

2,034

0%

2,407,423

56%


7,252

0%


54,516

1%


50,292

1%

112,060

3%

4,293,007

100%


TOTAL PEN DAPATAN

COMMON SIZE Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2011

Prosentase


973,400

23%


304,048

7%

P endapat an B agi an Laba B UM D dan Inves tas i Lai n

147, 000

3%


349,076

8%

1,773,524

41%


429,514

10%


731,472

17%


425,400

10%

Dana Alokasi Umum

522,432

12%

Dana Alokasi Khusus

296,571

7%


Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Pe ndapatan Transfer

2,034

0%

2,407,423

56%


7,252

0%


54,516

1%


50,292

1%

112,060

3%

4,293,007

100%


TOTAL PEN DAPATAN

COMMON SIZE Laporan Realisasi Anggaran dalam Persentase terhadap Total Pendapatan Pemerintah Daerah SAMPUNG BARU TA 2000

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah ….. dst Pendapatan Dana Perimbangan dst …. Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi Lain-lain Pendapatan yang Sah Total Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pinjaman Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Operasi Lainnya Total Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Modal Aset Tetap Belanja Modal Aset Lainnya Total Belanja Modal

47% 24% 23% 6% 100% 100% 12% 23% 10% 7% 8% 4% 1% 3% 68% 20% 12% 32%

COMMON SIZE Laporan Realisasi Anggaran dalam Persentase terhadap Total Pendapatan Pemerintah Daerah SAMPUNG BARU TA 2000

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah ….. dst Pendapatan Dana Perimbangan dst …. Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi Lain-lain Pendapatan yang Sah Total Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pinjaman Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Operasi Lainnya Total Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Modal Aset Tetap Belanja Modal Aset Lainnya Total Belanja Modal

47% 24% 23% 6% 100% 100% 12% 23% 10% 7% 8% 4% 1% 3% 68% 20% 12% 32%

TREND ANALISYS Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember YYYY Pemerintah Daerah TA 2013

TA 2012

TA 2011

TA 2010

TA 2009


1,210,054

975,850

966,092

859,821

842,625


428,135

345,270

445,398

440,944

418,897

Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lain

174,097

177,650

158,109

156,527

175,311


Pendapatan Pendapatan Asli Daerah

46,271

1,858,557

Total Pendapatan

47,215

1,545,985

42,966

1,612,564

38,669

37,509

1,495,962

1,474,342

TA 2010

TA 2009

Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember YYYY Ditampilkan Sebagai Persentase dg Tahun Dasar 2009 Pemerintah Daerah TA 2013

TA 2012

TA 2011

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah

144%

116%

115%

102%

842,625


102%

82%

106%

105%

418,897

Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lain Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

99%

101%

90%

89%

175,311

123%

126%

115%

103%

37,509

TREND ANALISYS Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember YYYY Pemerintah Daerah TA 2013

TA 2012

TA 2011

TA 2010

TA 2009


1,210,054

975,850

966,092

859,821

842,625


428,135

345,270

445,398

440,944

418,897

Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lain

174,097

177,650

158,109

156,527

175,311


Pendapatan Pendapatan Asli Daerah

46,271

1,858,557

Total Pendapatan

47,215

1,545,985

42,966

1,612,564

38,669

37,509

1,495,962

1,474,342

TA 2010

TA 2009

Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember YYYY Ditampilkan Sebagai Persentase dg Tahun Dasar 2009 Pemerintah Daerah TA 2013

TA 2012

TA 2011

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah

144%

116%

115%

102%

842,625


102%

82%

106%

105%

418,897

Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lain Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

99%

101%

90%

89%

175,311

123%

126%

115%

103%

37,509

RASIO / INDIKATOR LAPORAN KEUANGAN 

Indikator Analisa Laporan Keuangan dan Kondisi Keuangan : 1. Indikator Likuiditas 2. Indikator Solvabilitas 3. Indikator Kemandirian (autonomous Indicators) 4. Indikator Efektivitas Anggaran Belanja 5. Indikator Kestabilan Pendapatan (Stability of Revenue Indicators) 6. Indikator Pola Belanja (Spending Patterns Indicators)

ANALISA LAPORAN KEUANGAN •

Indikator Likuiditas 





Indikator ini menyediakan informasi pada kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, yaitu: Rasio Lancar (Current Ratio) : Aset Lancar . Utang Lancar Rasio Cepat (Quick Ratio) : Aset Lancar Persediaan . Utang Lancar –


Indikator Solvabilitas 



Indikator ini menyediakan informasi pada kemampuan organisasi untuk memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu: Rasio Solvabilitas : Total Aset . Total Utang



Rasio Utang Terhadap Ekuitas :



Rasio Utang Per Kapita:



Rasio Utang Terhadap PDRB :

Total Utang . Total Ekuitas

Total Utang . Total Jumlah Penduduk Total Utang . PDRB


Indikator Kemandirian (a u t o n o m o u s I n d i c at o r s ) 

Rasio Kemandirian Organisasi (tidak memiliki pinjaman) / Rasio Kecukupan Pendapatan ( Adequacy of Revenues/Operating Positions) Total Pendapatan Total Belanja



Rasio Kemandirian Organisasi (memiliki pinjaman) Total Pendapatan Total Pinjaman



Rasio Kemandirian Keuangan Daeah Total PAD

.

Pendapatan Transfer dan Pinjaman


Indikator Efektivitas Belanja 

Rasio Pelayanan Program (Program Service Ratio) Belanja-belanja Program (Program Expenses) Total Belanja (Total Expenses)


Indikator Kestabilan Pendapatan ( S t ab i l i t y o f R e v e n u e I n d i c a t o r s ) 

Rasio Pendapatan Pajak Properti/Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Operasi Pendapatan Pajak Properti atau Bumi dan Bangunan Total Pendapatan



Rasio Efektivitas Pendapatan Pajak Properti/Bumi dan Bangunan Pendapatan Pajak Properti tak Tertagih Total Pajak Properti yang dipungut


Indikator Pola Belanja (S p e n d i n g P at t e r n s I n d i c a t o r s ) 

Rasio Pegawai terhadap Jumlah Penduduk atau Rasio Belanja Gaji Pegawai terhadap total Belanja Jumlah Pegawai (Number of Employees) Jumlah Penduduk (Population) Atau Belanja gaji Pegawai (Payroll Expenditure) Total Belanja (Total Expenditure)



Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat produktivitas organisasi. Nilai rasio yang tinggi mengindikasikan operasi organisasi kurang efisien tapi dapat juga berarti organisasi sedang meningkatkan tingkat pelayanan publik.


Rata-rata proporsi nilai aset tetap terhadap total nilai aset pemerintah daerah secara nasional berada pada kisaran 70 persen sampai dengan 85 persen. Proporsi Nilai Aset Tetap Terhadap Total Nilai Aset, 432 Pemda Tahun 2008 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0

50

100

150

200

250

300

% Aset Tetap Thdp Total Aset

350

400

450

500

ANALISA LAPORAN KEUANGAN

Proporsi Nilai Aset Tetap Terhadap Total Nilai Aset, 429 Pemda Tahun 2009

120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0

50

100

150

200

250

300


350

400

450

500


Proporsi Nilai Aset Tetap Terhadap Total Nilai Aset, 462 Pemda Tahun 2010

120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0

50

100

150

200

250

300


350

400

450

500



SATU CONTOH PRAKTIK ANALISA KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH “ Melihat Kinerja

dan Memahami Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah”

KONSEPTUALISASI ANALISA KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH

DEFINISI KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH 

Kondisi keuangan Pemerintah Daerah dapat dipahami sebagai : 





kondisi dimana Pemerintah dapat memenuhi segala kewajiban keuangannya kepada pemangku kepentingan ketika kewajiban tersebut jatuh tempo. kapasitas pemerintah untuk mendanai layanan secara berkelanjutan.

Beberapa ahli melihat kondisi keuangan Pemerintah dengan menggunakan tolok ukur sebagai berikut : 







solvabilitas kas, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan.

 Digunakan

terutama untuk Pemerintahan Daerah


Solvabilitas Kas 



Solvabilitas Anggaran 



mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan yang memadai untuk membiayai layanan standar atau layanan yang diinginkan.

Solvabilitas Jangka Panjang 



adalah kemampuan pemerintah untuk menghasilkan kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban dalam waktu satu bulan sampai tiga bulan.

menunjukkan kapasitas pemerintah daerah untuk memenuhi semua pengeluaran kegiatankegiatannya, termasuk pengeluaran rutin dan pengeluaran lainnya yang hanya akan terjadi di saat-saat pengeluaran tersebut harus diselesaikan.

Solvabilitas Layanan 

adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan berbagai layanan dalam kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan dan diminta oleh rakyatnya.




The Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA, 1997) mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah sebagai kesehatan keuangan, yang diukur dari aspek keberlanjutan, kerentanan dan fleksibilitas dalam konteks keseluruhan lingkungan ekonomi dan keuangan. Kesinambungan keuangan 



Fleksibilitas keuangan 



adalah suatu kondisi di mana pemerintah mampu mempertahankan program yang sudah ada dan memenuhi persyaratan kreditor tanpa menimbulkan beban utang terhadap perekonomian. adalah suatu kondisi di mana pemerintah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk merespon peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau meningkatkan kapasitas utang.

Kerentanan finansial 

adalah suatu kondisi di mana pemerintah menjadi tergantung, sehingga menjadi rentan, terhadap sumber pendanaan di luar kendali atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber domestik dan internasional.

KONSEPTUALISASI DEFINISI KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH

STAKEHOLDERS Apakah Pemerintah mampu memenuhi Kewajiban keuangannya ? Apakah Pemerintah mampu Mengeksekusi hak keuangan Secara efisien dan efektif KEMANDIRIAN KEUANGAN

PEMERINTAH

H a k

n a b i j a w e K

Program dan Kegiatan

SOLVABILITAS JANGKA PENDEK & PANJANG

TUJUAN NEGARA

Apakah Pemerintah mampu memberikan layanan dengan standar dan kualitas yang sesuai dengan keinginan masyarakat SOLVABILITAS LAYANAN

Apakah Pemerintah mampu Mengantisipasi kejadian tak terduga di masa datang ?

Apakah Pemerintah mampu menutupi Biaya operasionalnya ? SOLVABILITAS ANGGARAN

LINGKUNGAN

KONSEPTUALISASI DEFINISI KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH 

Terdapat enam dimensi yang membentuk kondisi keuangan pemerintah yaitu : 1. kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, selanjutnya disebut solvabilitas jangka pendek 2. kemampuan untuk memenuhi kewajiban operasional, selanjutnya disebut solvabilitas anggaran 3. kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, selanjutnya disebut solvabilitas jangka panjang 4. kemampuan untuk mengatasi kejadian tak terduga di masa depan, selanjutnya disebut fleksibilitas keuangan 5. kemampuan untuk melaksanakan hak-hak keuangan secara efektif dan efisien, selanjutnya disebut kemandirian keuangan 6. kemampuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat, selanjutnya disebut solvabilitas layanan.

TAHAPAN MENGANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH Tahap 1 Menentukan Setara •

•

Kelompok

Acuan (B e n c h m a r k )

Pemerintah Daerah Yang

Sebelum menghitung indeks indikator masing-masing dimensi, langkah pertama adalah menentukan kelompok Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki karakteristik yang mirip dalam rangka tercapainya homogenitas antar Pemda. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fairness dan daya banding antar pemerintah daerah karena besaran indeks akan menunjukkan kondisi keuangan realatif antar pemerintah daerah yang s etara. Pemerintah Daerah dapat dikelompokkan berdasarkan jenis layanan yang diberikannya, area, jumlah populasi; dan kepadatan penduduk dalam rangka tercapainya homogenitas sehingga komparabilitasnya dapat dimaksimalkan

TAHAPAN MENGANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH Tahap 2 Menghitung Indeks Indikator dan Indeks Dimensi 

Formula untuk menghitung indeks indikator adalah sebagai berikut: Indeks Indikator = (nilai aktual - nilai minimum) / (nilai maksimum nilai minimum) –



Nilai minimum adalah nilai terendah dari semua data yang di observasi selama perioda pengamatan. Nilai maksimum adalah nilai aktual tertinggi dari semua data yang di observasi selama perioda pengamatan. Akibatnya, indeks akan memiliki nilai tertinggi 1 dan nilai terendah 0.

TAHAPAN MENGANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH 

Formula untuk menghitung indeks dimensi adalah sebagai berikut.

Index dimensi = (IIndikator-1 + IIndikator-2 +



Dimana : 



I adalah indeks indikator dan n adalah jumlah indikator yang membentuk dimensi.

+ IIndikator-n ) : n

…

TAHAPAN MENGANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH Tahap 3 Menghitung Indeks Komposit Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah 





Setelah menghitung indeks dimensi dan indeks indikator kondisi keuangan, langkah berikutnya adalah menghitung indeks komposit kondisi keuangan pemerintah daerah. Indeks kondisi keuangan adalah rata-rata tertimbang dari indeks dimensi yang membentuknya. Formula menghitung indeks komposit adalah sebagai berikut :

FCI = w1*DI1 + w2*DI2+

+wn*DIn

……

TAHAP-TAHAP MENGANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMDA 

Dimana : 







FCI = Indeks kondisi keuangan, w = bobot indeks dimensi; DI = indeks dimensi, n = jumlah dimens

ANALISA KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

PENGANTAR 



Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi di mana pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber nasional dan internasional (CICA, 1997). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut : Rasio A Rasio B

•

= =

Total pendapatan asli daerah : Total pendapatan Total pendapatan asli daerah : Total belanja

Semakin besar nilai rasio-rasio tersebut, semakin besar pula kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai aktivita pemda. Dengan demikian, semakin besar nilai dari kedua rasio, maka semakin baik kemandirian keuangan pemerintah daerah .

ILUSTRASI PENGHITUNGAN INDEKS KEMANDIRIAN KEUANGAN Tahap 1: Menghitung Rasio-Rasio Kemandirian Keuangan 

Menghitung rasio-rasio yang menggambarkan kemandirian keuangan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit. Berikut ini adalah hasil penghitungan rasio-rasio kemandirian keuangan untuk tahun 2010 untuk seluruh pemerintah kabupaten di Provinsi Bali. No

Pemerintah Daerah

Rasio A

Rasio B

1

Kabupaten Jembrana

0,09

0,08

2

Kabupaten Tabanan

0,15

0,15

3

Kabupaten Badung

0,69

0,74

4

Kabupaten Gianyar

0,20

0,20

5

Kabupaten Klungkung

0,07

0,07

6

Kabupaten Bangli

0,03

0,03

7

Kabupaten Karangasem

0,09

0,10

8

Kabupaten Buleleng

0,10

0,10

Sumber: data diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2010 atas pemda pemda di Propinsi Bali

ILUSTRASI PENGHITUNGAN INDEKS KEMANDIRIAN KEUANGAN Tahap 2: Menghitung Indeks Rasio 

Menghitung indeks masing-masing rasio dengan formula: Indeks Rasion =

(Nilai Aktualn Nilai Terendah) / –

(Nilai Tertinggi



–

Nilai Terendah)

Misalnya, untuk Rasio A, nilai maksimal adalah 0,69 dan nilai minimal adalah 0,03. Dengan demikian indeks Rasio A untuk Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah (0,09 0,03) / (0,69 0,03) = 0,08. Berikut ini disajikan indeks rasio kemandirian keuangan tahun 2010 untuk semua pemerintah kabupaten di Provinsi Bali. –

–

ILUSTRASI PENGHITUNGAN INDEKS KEMANDIRIAN KEUANGAN

No

Pemerintah Daerah

Indeks Rasio A

Indeks Rasio B

1

Kabupaten Jembrana

0,08

0,07

2

Kabupaten Tabanan

0,18

0,16

3

Kabupaten Badung

1,00

1,00

4

Kabupaten Gianyar

0,25

0,24

5

Kabupaten Klungkung

0,06

0,05

6

Kabupaten Bangli

0,00

0,00

7


0,09

0,09

8

Kabupaten Buleleng

0,10

0,10

ILUSTRASI PENGHITUNGAN INDEKS KEMANDIRIAN KEUANGAN Tahap 3: Menghitung Indeks Dimensi Kemandirian Keuangan 

Menghitung indeks dimensi kemandirian keuangan yang merupakan rata-rata aritmatik dari indeks rasio-rasio kemandirian keuangan. Misalnya, indeks kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah (0,08 + 0,07) / 2 = 0,075 dibulatkan menjadi 0,08. Indeks Dimensi No

Pemerintah Daerah

Kemandirian Keuangan

1

Kabupaten Jembrana

0,08

2

Kabupaten Tabanan

0,17

3

Kabupaten Badung

1,00

4

Kabupaten Gianyar

0,25

5

Kabupaten Klungkung

0,05

6

Kabupaten Bangli

0,00

7


0,09

ILUSTRASI PENGHITUNGAN INDEKS KEMANDIRIAN KEUANGAN 

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung, dengan indeks 1,00, adalah pemda yang paling baik dalam dimensi kemandirian keuangan dibandingkan dengan sejawatnya untuk kelompok pemerintah kabupaten di Propinsi Bali. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bangli, indeks 0.00, adalah pemda yang paling lemah dalam kelompok pemerintah kabupaten di Propinsi Bali.

ANALISA SOLVABILITAS ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

PENGANTAR 





Solvabilitas anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan untuk mendanai operasinya selama satu perioda anggaran keuangan. Dengan demikian, indikator dimensi ini harus menunjukkan keseimbangan antara pendapatan normal Pemda (yaitu sebagai pembilang) dan pengeluaran operasional (yaitu sebagai penyebut) selama satu perioda. Formulasi rasio-rasio solvabilitas anggaran adalah sebagai berikut : Rasio A = (Total pendapatan - pendapatan dana alokasi khusus) / (Total Belanja - Belanja modal) Rasio B = (Total pendapatan - pendapatan dana alokasi khusus)/ Belanja Operasional Rasio C = (Total pendapatan - pendapatan dana alokasi khusus)/ Belanja Pegawai Rasio D = Total pendapatan/ Total Belanja

ANALISIS SOLVABILITAS ANGGARAN 





Pengurangan pendapatan dana alokasi khusus dari total pendapatan karena pendapatan dana alokasi khusus bukanlah pendapatan yang bersifat reguler dan berada di luar kendali pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai rasio-rasio tersebut maka menunjukkan semakin banyak pendapatan Pemda yang tersedia untuk untuk membiayai belanja operasional pemerintah daerah. Ini berarti bahwa pertumbuhan nilai-nilai rasio ini menunjukkan kondisi solvabilitas anggaran yang membaik.

ANALISIS SOLVABILITAS ANGGARAN Tahap 1: Menghitung Rasio-Rasio Solvabilitas Anggaran 

Menghitung rasio-rasio yang menggambarkan dimensi solvabilitas anggaran berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit. Berikut ini adalah hasil penghitungan rasio-rasio solvabilitas anggaran untuk tahun 2010 untuk seluruh pemerintah kabupaten di Propinsi Bali. No Pemerintah Daerah

Rasio A Rasio B

Rasio C Rasio D

1 Kabupaten Jembrana

1,04

1,08

1,6

0,99

2 Kabupaten Tabanan

1,05

1,06

1,43

1,01

3 Kabupaten Badung

1,24

1,39

2,36

1,08

4 Kabupaten Gianyar

1,13

1,16

1,49

1,02

5 Kabupaten Klungkung

1,05

1,05

1,43

1,01

6 Kabupaten Bangli

1,11

1,19

1,54

1,01

7 Kabupaten Karangasem

1,06

1,12

1,4

1,02

8 Kabupaten Buleleng

0,995

0,999

1,31

1,02

Sumber: data diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2010 atas pemda-pemda di Propinsi Bali

ANALISIS SOLVABILITAS ANGGARAN Tahap 2: Menghitung Indeks Rasio 



(Nilai Tertinggi



Nilai Terendah)

Misalnya, untuk Rasio A, nilai maksimal adalah 1,24 dan nilai minimal adalah 0,995. Dengan demikian indeks Rasio A untuk Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah (1,04 0,995) / (1,24 0,995) = 0,17. –



–

–

Berikut ini disajikan indeks rasio kemandirian keuangan semua pemerintah kabupaten di Propinsi Bali.

tahun 2010 untuk

ANALISIS SOLVABILITAS ANGGARAN No Pemerintah Daerah

Indeks Rasio A Indeks Rasio B Indeks Rasio C Indeks Rasio D


0.17

0.21

0.28

0

2 Kabupaten Tabanan

0.24

0.15

0.12

0.31

3 Kabupaten Badung

1

1

1

1

4 Kabupaten Gianyar

0.54

0.42

0.17

0.4


0.2

0.12

0.12

0.28

6 Kabupaten Bangli

0.46

0.49

0.22

0.26


0.27

0.31

0.09

0.41

0

0

0

0.34


ANALISIS SOLVABILITAS ANGGARAN Tahap 3: Menghitung Indeks Dimensi Solvabilitas Anggaran 

Menghitung indeks dimensi solvabilitas anggaran yang merupakan rata-rata aritmatik dari indeks rasio-rasio kemandirian keuangan. Misalnya, indeks solvabilitas anggaran Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah (0,17 + 0,21 + 0,28 + 0,00) / 4 = 0,16. No Pemerintah Daerah

Indeks Dimensi Solvabilitas Anggaran


0,16

2 Kabupaten Tabanan

0,2

3 Kabupaten Badung

1

4 Kabupaten Gianyar

0,38


0,18

6 Kabupaten Bangli

0,36


0,27

8 K b

0 09

t

B l l

g

ANALISIS SOLVABILITAS ANGGARAN 

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung, dengan indeks 1,00, adalah pemda yang paling baik dalam dimensi solvabilitas anggaran dibandingkan dengan sejawatnya untuk kelompok pemerintah kabupaten di Propinsi Bali. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan indeks 0,09, adalah pemda yang paling lemah dalam kelompok pemerintah kabupaten di Propinsi Bali.

ANALISA SOLVABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK PEMERINTAH DAERAH

PENGANTAR 







Solvabilitas keuangan jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu 30 sampai 60 hari atau kurang atau sama dengan 12 bulan. Informasi keuangan tentang kewajiban pemerintah daerah yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ditampilkan dalam segmen kewajiban lancar dalam neraca, Sedangkan sumber daya pemerintah daerah yang tersedia dan dimaksudkan untuk digunakan dalam satu tahun digambarkan di segmen aktiva lancar di neraca. Oleh karena itu, untuk menunjukkan solvabilitas jangka pendek, pembilang dari rasio-rasio dimensi ini adalah aktiva lancar dan penyebutnya adalah kewajiban lancar pemerintah daerah.

PENGANTAR 

Rasio-rasio untuk mengukur solvabilitas keuangan jangka pendek pemerintah daerah adalah sebagai berikut : Rasio A = (Kas/Setara Kas + Investasi Jangka Pendek)/ Hutang Jangka Pendek Rasio B =

(Kas/Setara Kas + Investasi Jangka Pendek + Piutang)/ Hutang Jangka Pendek

Rasio C =

Aktiva Lancar/Hutang Lancar

ILUSTRASI PENGHITUNGAN INDEKS SOLVABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK Tahap 1: Menghitung Rasio-Rasio Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek 

Menghitung rasio-rasio yang meggambarkan solvabilitas jangka pendek berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit. Berikut ini adalah hasil penghitungan rasio-rasio solvabilitas untuk tahun 2010 untuk seluruh pemerintah kabupaten di Provinsi Bali. No

Nama Daerah

Rasio A

Rasio B

Rasio C


13,69

17,72

18,37

2 3 4 5 6 7 8

7,24 98,76 3,37 83,93 52,68 21,51 5,55

9,84 148,49 4,7 102,85 73,18 28,93 9,07

11,27 149,61 4,98 109,03 74,09 30,84 10,5

Kabupaten Tabanan Kabupaten Badung Kabupaten Gianyar Kabupaten Klungkung Kabupaten Bangli Kabupaten Karangasem Kabupaten Buleleng

ILUSTRASI PENGHITUNGAN INDEKS SOLVABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK Tahap 2: Menghitung Indeks Rasio 



(Nilai Tertinggi



–

Nilai Terendah)

Misalnya, untuk Rasio A, nilai maksimal adalah 98,76 dan nilai minimal adalah 3,37. Dengan demikian indeks Rasio A untuk Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah (13,69 3,37) / (98,76 3,37) = 0,11. Berikut ini disajikan indeks rasio solvabilitas keuangan jangka pendek tahun 2010 untuk semua pemerintah kabupaten di Provinsi Bali –

–

ILUSTRASI PENGHITUNGAN INDEKS SOLVABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK No

Nama Daerah

Indeks Rasio A

Indeks Rasio B

Indeks Rasio C


0,11

0,09

0,09

2 Kabupaten Tabanan

0,04

0,04

0,04

3 Kabupaten Badung

1

1

1

4 Kabupaten Gianyar

0

0

0


0,84

0,68

0,72

6 Kabupaten Bangli

0,52

0,48

0,48


0,19

0,17

0,18


0,02

0,03

0,04

ILUSTRASI PENGHITUNGAN INDEKS SOLVABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK Tahap 3: Menghitung Indeks Dimensi Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek 

Menghitung indeks demensi solvabilitas keuangan jangka pendek yang merupakan rata-rata aritmatik dari indeks rasio-rasio solvabilitas keuangan jangka pendek. Misalnya, indeks dimensi solvabilitas keuangan jangka pendek Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah (0,11 + 0,09 + 0,09) / 3 = 0,10. No.

Nama Pemerintah Daerah

Indeks Dimensi Solvabilitas Jangka Pendek

1

Kabupaten Jembrana

0,1

2

Kabupaten Tabanan

0,04

3

Kabupaten Badung

1

4

Kabupaten Gianyar

0

5

Kabupaten Klungkung

0,75

6

Kabupaten Bangli

0,49

7


0,18

ILUSTRASI PENGHITUNGAN INDEKS SOLVABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK •

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung, indeks 1,00, adalah pemda yang paling baik dalam dimensi solvabilitas keuangan jangka pendek dibandingkan dengan sejawatnya untuk kelompok pemerintah kabupaten di Propinsi Bali. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Gianyar, indeks 0,00, adalah pemda yang paling lemah dalam kelompok pemerintah kabupaten di Propinsi Bali.

ANALISA SOLVABILITAS LAYANAN PEMERINTAH DAERAH

PENGANTAR 





Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Untuk memenuhi definisi tersebut, maka penyebut untuk rasio-rasio untuk dimensi ini adalah jumlah orang yang dilayani oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, pembilang untuk rasio ini adalah sumber daya fasilitas atau sarana yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

PENGANTAR Rasio Tingkat Layanan Solvabilitas

Rasio A = Total ekuitas : Penduduk Rasio B = Total aset : Penduduk Rasio C

= Total Aset Tetap : Penduduk

Rasio D = Total Belanja : Penduduk Rasio E = Total Belanja Publik : Penduduk Rasio F

= Total Belanja Modal : Penduduk

ILUSTRASI PENGHITUNGAN INDEKS KEMANDIRIAN KEUANGAN Tahap 1: Menghitung Rasio-Rasio Solvabilitas Layanan 

Menghitung rasio-rasio yang menggambarkan solvabilitas layanan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit. Berikut ini adalah hasil penghitungan rasio-rasio solvabilitas layanan untuk tahun 2010 untuk seluruh pemerintah kabupaten di Provinsi Bali. No

Pemerintah Daerah

Rasio A

Rasio B

Rasio C


4.306.030,04

4.321.630,41

1.896.925,43

2 Kabupaten Tabanan

4.726.046,78

4.744.163,77

1.838.149,62

3 Kabupaten Badung

7.397.225,15

7.406.496,13

2.427.720,71

4 Kabupaten Gianyar

2.466.438,33

2.514.346,12

1.605.177,53


3.610.157,62

3.614.328,89

2.591.721,69

6 Kabupaten Bangli

2.381.118,06

2.386.280,76

2.185.713,28


2.370.467,31

2.381.716,84

1.659.397,64


1.852.653,84

1.871.443,41

1.341.944,31

Sumber: data diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RItahun 2010 atas pemda-pemda di Propinsi Bali

ILUSTRASI PENGHITUNGAN INDEKS KEMANDIRIAN KEUANGAN Tahap 2: Menghitung Indeks Rasio 



(NilaiTertinggi



–

Nilai Terendah)

Misalnya, untuk Rasio A, nilai maksimal adalah 7.397.225,15 dan nilai minimal adalah 1.852.653,84. Dengan demikian indeks Rasio A untuk Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah (4.306.030,04 - 1.852.653,84) / (7.397.225,15 1.852.653,84) = 0,44

–



Berikut ini disajikan indeks rasio solvabilitas layanan tahun 2010 untuk semua pemerintah kabupaten di Provinsi Bali.

ILUSTRASI PENGHITUNGAN INDEKS KEMANDIRIAN KEUANGAN

No Pemerintah Daerah

Indeks Rasio A Indeks Rasio B Indeks Rasio C


0,44

0,44

0,44

2 Kabupaten Tabanan

0,52

0,52

0,4

3 Kabupaten Badung

1,00

1,00

0,87

4 Kabupaten Gianyar

0,11

0,12

0,21


0,32

0,31

1,00

6 Kabupaten Bangli

0,1

0,09

0,68


0,09

0,09

0,25


0,00

0,00

0,00

ILUSTRASI PENGHITUNGAN INDEKS KEMANDIRIAN KEUANGAN Tahap 3: Menghitung Indeks Solvabilitas Layanan 

Menghitung indeks kemandirian keuangan yang merupakan rata-rata aritmatik dari indeks rasio-rasio solvabilitas layanan. Misalnya, indeks solvabilitas layanan Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah (0,44 + 0,44 + 0,44) / 3 = 0,44 No

Pemerintah Daerah

Indeks Solvabilitas Layanan


0,44

2 Kabupaten Tabanan

0,48

3 Kabupaten Badung

0,96

4 Kabupaten Gianyar

0,15


0,54

6 Kabupaten Bangli

0,29


0,15


0,00

ILUSTRASI PENGHITUNGAN INDEKS KEMANDIRIAN KEUANGAN •

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung, indeks 0,96, adalah pemda yang paling baik dalam dimensi solvabilitas layanan dibandingkan dengan sejawatnya untuk kelompok pemerintah kabupaten di Propinsi Bali. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Buleleng, indeks 0,00, adalah pemda yang paling lemah dalam kelompok pemerintah kabupaten di Propinsi Bali.

DAFTAR PUSTAKA 











Dr. Mardiasmo, MBA, Ak., “Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah”, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002. Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak., “Akuntansi Sektor Publik”, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009. Freeman dan Shoulders, “Governmental And Nonprofit Accounting : Theory and Practice”, Prentice Hall, 2003, 7th Ed. Theodore H. Poister, “Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations”, John Willey & Sons., Inc, 2003. Michael H. Granof , “Government And Non For Profit Accounting”, John Wiley & Sons, Inc., 2005, 3rd ed. Lee, Johnson dan Joyce, “Public Budgeting systems”, Jones and Bartlett Publishers, 2008, 8th Ed.

DAFTAR PUSTAKA 

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah.



Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Keuangan Negara.



Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perimbangan Keuangan.





Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan.



Data laporan keuangan daerah diunduh dari website Ditjen Perbendaharaan.



www.ksap.org

00 - Bahan - Analisa Laporan Keuangan Pemerintahan

Recommend Documents