Undang-Undang perlindung perli ndungan an Konsumen
UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Tujuan : Meningkatkan kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri Menghindarkan dari akses negatif pemberdayaan konsumen Meningkatkan pemberdayaan kepastian hukum dan Mengandung unsur kepastian keterbukaan informasi bertangg ung jawab Menumbuhkan sikap yg jujur dan bertanggung Meningkatkan kualitas jasa untuk menjamin Meningkatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan
Ketentuan Ketentuan umum (1) : •
•
•
Perlindungan Konsumen Perlindungan Konsumen : : segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen Konsumen : setiap orang pemakai barang dan atau jasa, untuk kepent kepentingan ingan sendiri, sendiri, keluarg keluarga, a, orang orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan Barang : setiap benda berwujud/tidak, Barang : ber wujud/tidak, bergerak/tidak, dapat dihabiskan/tidak, dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan konsumen
Ketentuan Ketentuan umum (2) : •
•
•
Jasa : setiap layanan Jasa : layanan yg berbentuk pekerjaan pekerjaan atau prestasi yg disediakan bagi masyarakat untuk dimafaatkan oleh konsumen Pelaku Pelak u usaha us aha : : setiap orang perseorangan/ perseorangan/ badan usaha, badan hukum/tidak, didirikan/ berkedudukan/melakukan kegiatan di Indonesia, baik sendiri/bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi Promosi : kegiatan pengenalan/penyebarluasan pengenalan/penyebarluasan informasi suatu barang dan atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang/jasa yg akan dan sedang diperdagangkan
HAK KONSUMEN (PASIEN) : Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dlm
mengkonsumsi jasa/barang (obat) Hak untuk memilih jasa pelayanan/ barang (obat) sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang diijinkan Hak atas informasi yang benar, benar, jelas dan jujur mengenai m engenai jasa pelayanan Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen Hak untuk dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi apabila jasa/barang j asa/barang (obat) yg diberikan tidak sesuai sebagaimana mestinya
Kewajiban konsumen (Pasien) : •
•
•
•
Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pelayanan demi keamanan dan keselamatan Beritikat baik dalam penggunaan jasa jas a pelayanan Membayar Membayar sesuai sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
Kewajiban Farmasis Farmasis sebagai sebagai pelaku usaha : •
•
•
•
•
Beritikat baik dalam melakukan melakukan pelayanan pelayanan Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur Memperlakukan Memperlakukan dan memberikan pelayanan pelayanan dan barang (obat) kepada konsumen/pasien secara jujur, jujur, benar dan tidak diskriminatif Menjamin mutu pelayanan (kompetensi) berdasarkan standar mutu pelayanan (standar kompetensi) yang berlaku Memberi kompensasi atau ganti rugi akibat kerugian atas pemberian pelayanan/barang (0bat) yang tidak sesuai
Hak Farmasis sebagai pelaku usaha : Menerima pembayaran sesuai dgn kesepakatan
mengenai jenis dan kondisi barang (obat) serta nilai jasa Mendapat perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yg beritikat tidak baik Melakukan pembelaan diri Melakukan Rehabilitasi nama baik apabila secara hukum Rehabilitasi
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh jasa pelayanan pelayanan dan barang (obat) yang yang diberikan
LARANGAN BAGI PELAKU USAHA •
•
•
Memproduksi/memperdagangka Memproduksi/memperdagangkan n barang/jasa yang tidak memenuhi/sesuai dengan standar Memperdagangkan Memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar Menawarkan, Menawarkan, mempromosikan mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alkes, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang/jasa lain
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NAKES DIKAITKAN DENGAN UU KESEHATAN •
•
•
Pasal 50, didalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan maka nakes bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keakhlian atau kewenangan nakes yang bersangkutan Pasal 53 (1), Nakes berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya profesinya Pasal 53 (2), Nakes dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban berkewajiban mematuhi standard profesi profesi dan menghormati hak pasien : –
–
–
–
•
Hak atas informasi Hak memberikan/menolak persetujuan Hak atas pendapat kedua Hak atas rahasia kedokteran/kefarmasian?
Pasal 54, tindakan disiplin dapat dikenakan dikenakan terhadap nakes yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya
HUBUNGAN KERJA PROFESI KESEHATAN
ANTAR
PROFESI
PROFESI
SEJAWAT
KESEHATAN
ETIKA KESEHATAN
HUKUM PELANGGAN/PASIEN
HUKUM UMUM
KESEHATAN
PENYELESAIAN PERMASALAHAN PELAYANAN KESEHATAN TAHAP PERT PERTAMA AMA (INTERN): PENDEKAT PENDEKA TAN MEDIS OLEH TIM AUDIT MEDIS MAUPUN KOMISI PENILAIAN MALPRAKTIS TAHAP KEDUA (BERHUBUNGAN DENGAN KODE ETIK): KESALAHAN ETIKA (MORAL INSENSIBILITY) PELANGGARAN ETIKA: PELANGGARAN ETIKA PROFESI MAJELIS KODE ETIK BUKAN PELANGGARAN HUKUM PELANGGARAN PERA PERATURAN TURAN HUKUM PANITIA PERTIMBANGAN PEMBINAAN ETIK SANKSI NASEHAT/TEGORAN/TINDAKAN ADMINISTRATIF DIPUTUSKAN MENKES STANDAR PROFESI DAN HAK PASIEN (PROFESSION INSENSIBILITY) DIKENAI TINDAKAN DISIPLIN SANKS SANKSII ADMINISTRA ADM INISTRATIF/ TIF/ PEMBAYARAN PEMBAYARAN GANTI GANT I RUGI YANG DITETAPKAN DITET APKAN OLEH MAJELIS DISIPLIN TENAGA KESEHATAN KESEHATAN TAHAP KETIGA : KESALAHAN MEDIS YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SEBAGAI PELANGGARAN HUKUM PERDA PERDAT TA/PIDANA DITETAPKAN TERLEBIH DAHULU PERADILAN PROFESI, KEMUDIAN DISERAHKAN PADA PERADILAN UMUM
