UNDANG - UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009
TENTANG RUMAH SAKIT
oleh :
Kelompok IV
FACHMI.........
NORMAYANTI RAMBE
SRI ROSITA
PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2015/2016
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Defisnisi dan Dasar Hukum Rumah Sakit 3
2.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 3
2.2.1 Tugas 3
2.2.2 Fungsi 4
2.3 Persyaratan 4
2.3.1 Umum 4
2.3.2 Sumber Daya Manusia 5
2.4 Jenis Dan Klasifikasi Rumah Sakit 6
2.4.1 Berdasarkan Jenis Pelayanan 6
2.4.2 Berdasarkan Pengelolahan 6
2.5 Syarat-Syarat Mendirikan Rumah Sakit 7
2.6 Perizinan 7
2.7 Rumah Sakit yang tidak Memenuhi Persyaratan 8
2.8 Kewajiban dan Hak Rumah Sakit 9
2.9 Hak dan Kewajiban Pasien 11
2.9.1 Hak Pasien 11
2.9.2 Kewajiban Pasien 13
2.10 Tanggungjawab Rumah Sakit 13
2.11 Pembiayaan dan Tarif 15
2.12 Pembinaan dan Pengawasan 16
2.13 Susunan Organisasi Secara Umum 21
2.14 Unit-Unit Non Struktural 25
2.15 Kelompok Jabatan Fungsional 26
2.16 Staf Medik Fungsional 27
2.17 Tata Kerja 27
2.18 Eselonisasi 29
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Latar belakang umum lahirnya UU No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit adalah karena beberapa pertimbangan tentang pentingnya pembentukan sebuah undang-undang baru dari pihak-pihak yang menjadi aktor dari perumusan dan pembentukan undang-undang. Pertimbangan-pertimbangan tersebut, antara lain bahwa :
Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan tekhnologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
Dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan rumah sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu mengatur rumah sakit dengan Undang-Undang.
Pengaturan mengenai rumah sakit belum cukup memadai untuk dijadikan landasan hukum dalam penyelenggaraan rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan rumahsakit, perlumembentuk Undang-Undang tentang rumah sakit.
Selain itu, secara historis, lahirnya undang-undang ini adalah karena adanya usulan dari Komisi IX DPR periode 2004-2009 agar masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) bersama undang-undang lain yang diprioritaskan untuk dibahas saat itu. Banyaknya masalah di rumah sakit, misalnya pasien ditolak atau disandera, sehingga tidak cukup diatasi atau diminimalisir kejadian kasus ini dengan regulasi yang sifatnya hanya sekelas keputusan menteri. Sehingga saat itu, Komisi IX berusaha untuk membuatkan sebuah regulasi kuat untuk rumah sakit. Selain itu, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, globalisasi, desentralisasi, serta tuntutan masyarakat akan keterbukaan dan pelayanan kesehatan yang bermutu mengakibatkan semakin kompleksnya pengelolaan rumah sakit. Ditambah, kecenderungan rumah sakit lebih ke arah komersialisasi telah menimbulkan persaingan yang tidak sehat, rendahnya mutu pelayanan, dan munculnya berbagai kasus gugatan karena adanya dugaan kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dan belum memadainya landasan hukum penyelenggaraan rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat. Sehingga UU Rumah Sakit yang masih berupa RUU saat itu, sangat mendesak disahkan guna melindungi hak-hak pasien, masyarakat dan pengelola rumah sakit.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Definisi dan Dasar Hukum Rumah Sakit
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1)dan Pasal 34 ayat (3)
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan
Pasal 34 ayat (3) dinyatakan Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
UU ini diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2009, dan paling lambat 2 (dua) tahun setelah UU ini diundangkan atau sampai dengan tanggal 28 Oktober 2011
Berdasarkan undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yang dimaksudkan dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit merupakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Tugas dan Fungsi Rumah Sakit
Tugas
Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
Fungsi
penyelenggaraan pelayanan pengobatan danpemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sertapenapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangkapeningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidangkesehatan
Persyaratan
2.3.1 Umum
Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi,bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan;
Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta;
Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansitertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan;
Sumber Daya Manusia
Rumah sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit, dan tenaga non kesehatan;
Jumlah dan jenis sumber daya manusia harus sesuai dengan jenis dan klasifikasi rumah sakit;
Rumah sakit harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktik atau pekerjaan dalam penyelenggaraan rumah sakit;
Rumah sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
Tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di rumahsakit wajib memiliki Surat Izin Praktiksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di rumah sakit wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumahsakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.
Jenis Dan Klasifikasi Rumah Sakit
Berdasarkan Jenis Pelayanan
Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus
Rumah Sakit Umum memberikan pelayanan kesehatan padasemua bidang dan jenis penyakit;
Rumah Sakit Khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit,atau kekhususan lainnya.
Berdasarkan Pengelolaan
Rumah Sakit dapat dibagi menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah sakit privat
Rumah Sakit publik dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Rumah Sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero;
Rumah Sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi urusan pendidikan. Rumah Sakit pendidikan merupakan Rumah Sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan,dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya;
Syarat-syarat Mendirikan Rumah Sakit
Rumah sakit yang didirikan oleh swasta, harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahsakitan (pasal 7 ayat 4)
Persyaratan Lokasi (pasal 8 tentang Amdal)
Persyaratan Bangunan (pasal 9 - pasal 10)
Persyaratan Prasarana ( pasal 11)
Persyaratan SDM (pasal 12 - pasal 14, tidak ada hal yang baru kecuali rumah sakit dapat memperkerjakan tenaga kesehatan asing sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah)
Persyaratan Kefarmasian (pasal 15 untuk standar pelayanan kefarmasian diatur Permenkes)
Persyaratan Peralatan Medis dan Nonmedis (pasal 16
Perizinan
Setiap penyelenggara Rumah Sakit wajib memiliki izin, terdiri dari izin mendirikan dan izin operasional.
Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun;
Izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan;
Izin Rumah Sakit kelas A dan Rumah Sakitpenanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi.Izin Rumah Sakit penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri diberikan setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang melaksanakan urusan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri;
Izin Rumah Sakit kelas B diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatanpada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
Izin Rumah Sakit kelas C dan kelas D diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenangdi bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
Rumah Sakit Yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Pasal 17 UU ini menyebutkan:
Tidak diberikan izin mendirikan
Dicabut izin operasionalnya, atau
Tidak diperpanjang izin operasionalnya.
Pasal 27 izin rumah sakit dapat dicabut apabila :
Habis masa berlakunya
Tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar
Terbukti melakukan pelanggaran terhadap PP dan dan UU
Atas perintah pengadilan (penegakan hukum
Kewajiban dan Hak Rumah Sakit
Beberapa kewajiban Rumah Sakit Menurut UU No. 44 pasal 29 :
Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
Memberi pelayanan kesehatan yang aman,bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuaidengan standar pelayanan Rumah Sakit;
Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
Berperan aktif dalam memberikan pelayanankesehatan pada bencana, sesuai dengankemampuan pelayanannya;
Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
Menyelenggarakan rekam medis;
Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia
Melaksanakan sistem rujukan;
Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
Memberikan informasi yang benar, jelas danjujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
Menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
Melaksanakan etika Rumah Sakit;
Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws);
Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas;
Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok;
Hak Rumah Sakit
Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit;
Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalamrangka mengembangkan pelayanan;
Menerima bantuan dari pihak lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkansebagai rumah sakit pendidikan;
Hak dan Kewajiban Pasien
Hak Pasien
Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
Memperoleh layanan yang efektif dan efisiensehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit;
Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun diluar Rumah Sakit;
Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dantata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidaksesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakitapabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayananyang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidaksesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Kewajiban Pasien
Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadapRumah Sakit atas pelayanan yang diterimanya;
Tanggungjawab Rumah Sakit
Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.
Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Rumah Sakit
Rumah sakit hanya mempekerjakan tenaga kesehatan yang kompeten dan ada program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan;
Rumah sakit menyediakan regulasi (norma), standar-standar, prosedur, dan kriteria (patokan/parameter), dan dijalankan secara konsisten;
Rumah sakit menyediakan organisasi yang menunjang kerja bermutu misalnya dengan mengajukan sistem akreditasi dan atau ISO;
Mengalihkan risiko profesi kepada pihak Asuransi;
Menyikapi secara bijak sejak dini apabila ditemukan potensi tuntutan;
Sistem Perlindungan Bila Terjadi Perkara (atau pada saat tuntutan)
Rumah sakit harus memiliki sistem untuk melakukan koordinasi, konsolidasi untuk menganalisis kasus, menemukan kesalahan bila ada, menentukan posisi hukumnya, dan menetukan langkah-langkah mengatasinya;
Rumah sakit memiliki organisasi yang mamapu memberikan advokasi/pendampingan, dari sisi hukum maupun sisi tekhnis dan administrasi;
Doktrin Hospital Liability
Didalam konteks hukum kedokteran, doktrin Corporate Liability ini mulai timbul dalam penerapannya kepada rumah sakit sehingga timbul doktrin "Hospital Liability" dimana rumah sakit dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata (ganti kerugian) yang ditimbulkan oleh orang-orang yang dibawah perintahnya yang sampai menimbulkan kerugian kepada pasiennya (J. Guwandi, SH. Tindakan medik dan tanggung jawab Produk Medik Prod Jakarta, FKUI, 1993 hala 15 – 16)
Rumah Sakit Wajib Menyusun Dan Melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws)
Yang dimaksud dengan peraturan internal RS (Hospital Bylaws) adalah peraturan organisasi RS (coporate bylaws) dan peraturan staf medis RS (Medical staff bylaws) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)
Pedoman Hospital Bylaws
Pedoman Hospital Bylaws adalah Keputusan Meneteri Kesehatan RI No. 772/Menkes/SK/VI/2002 tanggal 22 Juni 2002
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang pedoman peraturan internal staff medis (Medical Staff Bylaws) di rumah sakit
Potensi Tuntutan :
Potential claimable event:
Terdapat keluhan, komplain yang dapat menuju kesuatu tindakan klaim meskipun belum nyata kearah klaim
Claim
Terdapat keinginan nyata dari pasien/keluarganya untuk meminta kompensasi/ganti rugi
Tuntutan hukuman
Tedapat tuntutan hukum secara formal, baik perdata maupun pidana
Pembiayaan dan Tarif
Pembiayaan
Pembiayaan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan Rumah Sakit, anggaran Pemerintah, subsidi Pemerintah, anggaran Pemerintah Daerah, subsidi Pemerintah Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi ataubantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerahdiatur denganPeraturan Pemerintah;
Tarif
Menteri menetapkan pola tariff nasional
Pola tarif nasional ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan dan dengan memperhatikan kondisi regional;
Gubernur menetapkan pagu tarif maksimal berdasarkan pola tarif nasional yang berlaku untuk rumah sakit di Provinsi yang bersangkutan;
Besaran tarif kelas III rumahsakit yang dikelola Pemerintah ditetapkan oleh Menteri;
Besaran tarif kelas III rumahsakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Besaran tarif kelas III Rumah Sakit selain rumah sakit yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit dengan memperhatikan besaran tarif berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan dan dengan memperhatikan kondisi regional
Pembinaan dan Pengawasan
Umum
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyaratan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang bertujuan untuk :
Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
Keselamatan pasien ;
Pengembangan jangkauan pelayanan; dan
Peningkatan kemampuan kemandirian rumahsakit;
Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya. Tenaga pengawas melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitan.
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif berupa:
Teguran;
Teguran tertulis; dan/atau
Denda dan pencabutan izin;
Dewan Pengawas Rumah Sakit
Pemilik Rumah Sakit dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit.Dewan Pengawas Rumah Sakit merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pemilik Ruma h Sakit. Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit terdiri dari unsur pemilik Rumah Sakit, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat. Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit berjumlah maksimal 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang Anggota. Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana bertugas :
Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah Sakit; dan
Mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
Susunan Organisasi Secara Umum
Direktur
Tugas:
Menyusun kebijaksanaan teknis pelaksanaan kesehatan, memimpin, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya.
Fungsi;
Pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian keperawatan, pendidikan dan pelatihan.
Pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan rekam medis dan pelaporan.
Pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan medis.
Pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian instalasi-instalasi.
Pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (TU)
Tugas dan Funsi :
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, humas, keprotokolan dan ketatalaksanaan.
3. Kepala Seksi Pelayanan
Tugas dan Fungsi :
Seksi pelayanan medis mempunyai tugas melakukan pengelolaan mengatur, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan pelayanan non medis.
Kepala Seksi Asuhan Keperawatan dan Rujukan
Tugas dan Fungsi :
Seksi Asuhan Keperawatan dan Rujukan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, mengatur, mengendalikan dan mengawasi kegiatan keperawatan serta mengelola dan melaksanakan kegiatan rujukan
5. Kepala Seksi Rekam Medis dan Pelaporan Teknis
Tugas dan Fungsi :
Seksi Rekam Medis dan Pelaporan Teknis mempunyai tugas melakukan pengelolaan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan Rekam Medis serta menyiapkan bahan dan menyusun, menghimpun dan mengolah laporan teknis
Pembagian Susunan Organisasi Berdasarkan Jenis Rumah sakit :
Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas A
(1) RSU Kelas A dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur Utama.
(2) Direktur Utama membawahi paling banyak 4 (empat) Direktorat.
(3) Masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang
(4) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.
(5) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas B Pendidikan
(1) RSU Kelas B Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur Utama.
(2) Direktur Utama membawahi paling banyak 3 (tiga) Direktorat.
(3) Masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang
(4) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.
(5) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan
(1) RSU Kelas B Non Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur Utama.
(2) Direktur Utama membawahi paling banyak 2 (dua) Direktorat.
(3) Masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang
(4) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.
(5) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas C
(1) RSU Kelas C dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur.
(2) Direktur membawahi paling banyak 2 (dua) Bidang dan 1 (satu) Bagian.
(3) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi
(4) Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas D
(1) RSU Kelas D dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur.
(2) Direktur membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 (tiga) Subbagian.
(3) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi
(4) Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Kelas A
(1) RSK Kelas A dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur Utama.
(2) Direktur Utama membawahi paling banyak 4 (empat) Direktorat
(3) Masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang
(4) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi
(5) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Kelas B
(1) RSK Kelas B dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur Utama.
(2) Direktur Utama membawahi paling banyak 2 (dua) Direktorat
(3) Masing-masing Direktorat terdiri dari 2 (dua) Bidang atau 2 (dua) Bagian
(4) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi
(5) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Kelas C
(1) RSK Kelas C dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur.
(2) Direktur membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 (tiga) Subbagian.
2.14 Unit – Unit Non Struktural
Satuan Pengawas Intern
1) Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas
melaksanakan intern rumah sakit.
2) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
pimpinan sakit.
3) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit.
Komite
Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
Pembentukan komite ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai kebutuhan rumah, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum.
Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan rumah sakit.
Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan rumah sakit.
Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh pimpinan rumah setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.
Instalasi
Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
Pembentukan instalasi ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit.
Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh
pimpinan rumah sakit.
Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.16 Staf Medik Fungsional
Staf medik fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
Staf medik fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
Dalam melaksanakan tugasnya, staf medik fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
Tata Kerja
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unitunit lainnya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan danapabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
Para Direktur, Kepala Bidang/Bagian, Kepala Seksi/Subbagian,Ketua Komite, Kepala Instalasi, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kepala Satuan Pemeriksaan Internal wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing. Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya. Dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
Eselonisasi
Eselonisasi untuk Rumah Sakit Umum sesuai dengan klasifikasinya:
a. RSU kelas A, terdiri dari :
1) Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
2) Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a;
4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a
b. RSU kelas B Pendidikan, terdiri dari :
1) Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
2) Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b ;
3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a;
4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a
c. RSU kelas B Non-Pendidikan, terdiri dari:
1) Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.b;
2) Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a ;
3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a
d. RSU kelas C, terdiri dari:
1) Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a;
2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b
e. RSU kelas D, terdiri dari:
1) Direktur adalah jabatan struktural eselon III.b;
2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b
Eselonisasi untuk Rumah Sakit Khusus sesuai dengan klasifikasinya:
a. RSK kelas A, terdiri dari:
1) Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
2) Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b ;
3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a;
4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a
b. RSK kelas B, terdiri dari:
1) Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
2) Wakil Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a;
3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a
c. RSK kelas C, terdiri dari:
1) Direktur adalah jabatan struktural eselon III.b;
2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b
DAFTAR PUSTAKA
https://www.google.com/search?client=opera&q=tata+kerja+rumah+sakit&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?client=opera&q=organisasi+dan+tata+kerja+rumah+sakit&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?q=uu+no+44+tahun+2009&rlz=1C1HOPT_enID552ID552&oq=uu+no+44+tahun+2009&aqs=chrome..69i57.11766j0j1&sourceid=chrome&
https://www.google.com/search?q=PERATURAN+MENTERI+KESEHATAN+REPUBLIK+INDONESIA+NOMOR+%3A+1045%2FMENKES%2FPER%2FXI%2F2006&rlz=1C1HOPT_enID552ID552&oq=per&aqs=chrome.4.69i57j69i61l3j69i59l2.3855j0j
https://www.google.com/search?q=struktur+organisasi+rumah+sakit+umum+pusat&rlz=1C1HOPT_enID552ID552&oq=STRUKT&aqs=chrome.2.69i57j69i61j69i59l2j0l2.15700j0j9&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=122&ie=UTF-8