UJI KOMPETENSI AUDITING III
Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Auditing Dosen : DR. Payamta, M.Si, Ak., CA., CPA., CPI
KELOMPOK 2 :
Disusun Oleh : Fahmi Setiadi NIM : S431708006
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA DESEMBER 2017
SOAL 1 :
Buatlah rancangan program dan prosedur audit yang relevan untuk memperoleh bujkti bukti audit terkait akun akun: (a) aset tetap, dan (b) Investasi penyertaan permanen pada PD AXX tersebut.
Program Kerja dan Prosedur Audit Investasi
No
1. 2.
1. 2. 3. 4. 5.
Tujuan Pemeriksaan: Untuk meyakinkan bahwa: Investasi dan harta lainnya disajikan sesuai ses uai dengan prinsip akuntansi yang lazim Ketepatan jumlah dan penyajiannya di neraca Prosedur Pemeriksaan: Minta daftar investasi dan harta lainnya Periksa mutase tambah / kurang, apakah telah melalui prosedur yang seharusnya Periksa kebenaran formal formal dan material atas transaksi investasi dan perolehan harta Buat koreksi audit bila ada Buat komentardan kesimpulan hasil pemeriksaan
SOAL 2 :
Saran dan rekeomendasi apa yang saudara bisa berikan agar manajemen pengelolaan keuangan negara di pemda ABX tahun berikutnya menjadi lebih baik.
Saran dan rekomendasi:
Pemerintah
hendaknya
meningkatkan
integrasi
perencanaan
dan
penganggaran
Aktiva tetap harus memiliki nomor identifikasi yang unik. Nomor identifikasi untuk setiap aktiva tetap harus terdiri dari informasi berikut antara lain: kode, lokasi aktiva, kategori aktiva, nomor aktiva
Semua penambahan aktiva tetap, transfer, transaksi penghapusan / pemusnahan harus dicatat dalam Daftar Aktiva Tetap tepat waktu.
Merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan menetapkan pedoman pengelolaan investasi pemerintah;
Menetapkan
kriteria pemenuhan
perjanjian dalam dalam pelaksanaan
investasi
pemerintah;
Menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dala da lam m hal ha l terd te rdap apat at pengg pe nggan anti tian an atas at as h ak keka ke kayaa yaa n intelektual, pembayaran
subsidi, dan dan
kegagalan kegagalan
pemenuhan
perjanjian kerjasama. ker jasama.
SOAL 3 :
Opini auditor jenis apa yang saudara akan berikan atas LKPD tersebut tahun 2016, dengan catatan, selain diskripsi tersebut a,b,c di atas telah memadahi, dan cukup.
Opini Auditor : Opini auditor atas laporan keuangan LKPD tersebut adalah wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Hal yang menyebabkan opini auditor adalah wajar dengan pengecualian adalah dikarenakan terdapat rekomendasi auditor terdahulu yang belum ditindak lanjuti yaitu masih terdapat aset tetap yang status kepemilikkannya masih belum jelas, dan beberapa aset tetap yang dilaporkannya tidak ada secara fisik, dan dalam akun penyertaan modal pada perusahaan daerah PD AXX tidak atau belum ada laporan keuangan dari entitas tersebut.
SOAL 4 :
Buatlah draf konsep opini auditor yang saudara akan berikan atas laporan keuangan auditan tahun 2016 tersebut di atas.
Kepada Para Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kota ABC Tahun Anggaran 2016
Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1973, dan Pasal 31UU No. 17 Tahun 2003, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telahmemeriksa Laporan Keuangan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016 yang telah disusun oleh Pemerintah Kota ABC. Laporan Keuangan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Kota ABC. Tanggungjawab BPK RI terletak pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan pemeriksaan BPK RI. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan diteta pkan oleh BPK RI. Standar tersebutmengharuskan BPK RI untuk merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa LaporanKeuangan bebas dari salah saji yang material sebagai dasar untuk memberikan pendapat. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 telah disajikansecara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam PeraturanPerundangan yang berlaku. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016 meliputi pengujian atas Laporan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2016,transaksi (mutasi) Tahun 2016 atas akun-akun Neraca, Laporan Aliran Kas untuk periode Tahun Anggaran 2016, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut, ditemukan permasalahan mate ater i alyang alyang mem mempeng pengar aruhi uhi kewaj waj aran aran L aporan aporan Ke K euangan uangan P emer i ntah K ota ota AB A B C yaitu yaitu ter dapatny nya a aset set tetap yang st status kep kepemilikka ili kkann nnyya masih be belum lum jela jelas, s,
dan dan bebe beberr apa apa aset aset tetap tetap yang dilapo dilaporr kannya tida tidakk ada ada secar secara a fi sik si k, serta serta dalam dalam akun akun penyer penyerta taan an mod modal al pad pada a pe per usahaa usahaan n daer daer ah PD P D A X X tida ti dakk atau atau be belum lum ada ada lapor laporan an keuang keuangan an dari dari entita nti tass ter ter sebut. sebut. Berdasarkan Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota ABC Tahun Anggaran 2016, BPK RI berpendapat bahwa L apor por an Ke K euangan Pe P emer i ntah ntah K ota
AB A B C Tahun Anggaran 2016, kecuali atas akibat paragraph atas hal-hal yang dimuat dalam dimuat dalam paragraph sebelumnya telah disajikan secara wajar untuk semua hal hal ya yang mater ial sesu sesua ai dengan ngan Pri Pr i nsip nsip Akun Ak unttansi nsi yang ditet itetapkan kan di dalam lam berbagai peraturan perundangan yangberlaku. Di dalam hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota ABC Tahun Anggaran 2016, BPK RI menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota ABC dalam upaya penyempurnaan Laporan Keuangan Daerah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Surakarta, 6 Desember 2016 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN BPK RI DI KOTA ABC KETUA TIM
FAHMI SETIADI, SE., AK., MM NIM S431708006
SOAL 5 :
Bagaimana saran saudara terhadap upaya perbaikan pelaporan keuangan pada manajemen PD AXX. Berikan alasannya.
Diketahui bahwa dalam kasus di atas manajemen PD AXX masih belum bisa menyusun laporan keuangan perusahaan yang dia pimpinnya dengan baik. Pimpinan PD AXX membuat laporan hanya berisi penerimaan dan pengeluarannya saja, sehingga dapat diketahui adanya surplus/(defiisit) untuk setiap tahunnya. Upaya perbaikan pelaporan keuangan yang bisa disarankan penulis adalah: 1. Membentuk tim akuntansi. Manajemen PD AXX sebaiknya membentuk tim akuntansi yang terdiri dari beberapa. Dalam tim tersebut harus terdapat personel
yang benar-benar
paham
mengenai
akuntansi,
mulai
dari
penjurnalan sampai dengan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan . 2. Memberikan pemahaman dan pelatihan akuntansi sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kepada semua anggota tim yang sudah terbentuk. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. 3. Mengumpulkan bukti-bukti transaksi. Setelah semua anggota tim paham mengenai akuntansi, langkah berikutnya adalah dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi baik yang berupa kas maupun nonkas dari awal hingga hin gga akhir sebisa mungkin dan juga dengan menelusur laporan penerimaan dan pengeluaran yang telah ada. 4. Menyusun jurnal. Setelah mendapatkan bukti-bukti transaksi, barulah manajemen PD AXX mulai menyusun jurnal akuntansi yang didasarkan pada PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terkait pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.
5. Menyusun laporan keuangan. Langkah berikutnya yaitu dengan menyusun laporan keuangan yang didasarkan pada PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Sesuai dengan tujuan umum penyajian
laporan
keuangan
adalah
dalam
rangka
meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Komponen-Komponen Laporan Keuangan yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; g. Catatan atas Laporan Keuangan.
Sumber referensi:
PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
SOAL 6 :
Menurut saudara jenis laporan keuangan yang mana saja relevan untuk entitas pelaporan PD AXX, dan standar akuntansi yang seharusnya dipakai sebagai dasar perumusan kebijakan akuntansinya. Beri alasannya.
Pada dasarnya laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak berkepetingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menhubungkan perusahaan dengan ppihak pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Menurut saya, jenis laporan keuangan yang relevan untuk entita s pelaporan PD AXX adalah: 1. Laporan Laba/Rugi Laporan
laba/rugi
menggambarkan
sumber-sumber
penghasilan
yang
diperoleh perusahaan dalam menjalankan usahanya, dan jenis jenis-jenis beban harus ditanggung perusahaan. Jadi laporan laba/rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi. 2. Laporan Perubahan Modal Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menunjukkan adanya perubahan modal yaitu dari modal awal menjadi modal akhir. Laporan perubahan modal hanya lazim berlaku pada perusahaan perseorangan, persekutuan atau firrma dan CV. Sementara untuk perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) istilah isti lah untuk laporan perubahan modal adalah laporan laba ditahan (returned earning statement) 3. Neraca Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode, mengenai besarnya harta, utang dan modal perusahaan. Data-data dalam menyusun laporan keuangan pada persahaan dagang bersumber dari kolom neraca pada kertas kerja dan modal akhir dalam laporan perubahan modal.
4. Laporan Arus Kas Laporan arus kas adalh laporan yang memperlihatkan jumlah kas yang diterima, seperti pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik serta jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan, seperti beban yang harus dikeluarkan, pembayaran utang, dan pengambilan prive. 5. Laporan piutang Laporan piutang adalah laporan yang menyajikan rincian transaksi penambahan dan pengurangan piutang perusahaan serta saldo akhir piutang masing-masing pelanggan. 6. Laporan Utang Laporan utang adalah laporan yang menyajikan rincian transaksi penambahan dan pengurangan utang perusahaan serta saldo akhir utang masing-mmasing supplier. 7. Laporan persediaan Laporan ini menyajikan rincian stok barang seperti daftar barang beserta kodenya, harga penjualan, stok awal, pembelian barang, retur pembelian, penjualan, retur penjualan hingga stok akhir yang tersedia te rsedia pada took maupun yang ada pada gudang. Standar akuntansi yang seharusnya dipakai sebagai dasar perumusan kebijakan akuntansi:
Standar akuntansi adalah suatu metode dan format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan usaha. Standar akuntansi dibuat, disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (Standard Setting Body). Di dalam standar ini dijelaskan transaksi apa saja yang harus dicatat; bagaimana cara mencatatnya dan bagaimana penyajiannya. Standar akuntansi di Indonesia saat berkembang menjadi 4 (empat) yang dikenal dengan 4 Pilar Standar Akuntansi. Keempat pilar standar tersebut disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha. Empat pilar standar itu adalah: 1. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK )
SAK digunakan untuk suatu badan yang memiliki akuntanbilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal atau badan
fidusia (badan usaha yang menggunakan dana masyarakat, seperti asuransi, perbankan dan dana pensiun). Sejak tahun 2012, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengadopsi standar dari International Financial Report Standard (IFRS) untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di seluruh perusahaan terdaftar yang ada di Indonesia. 2. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BADAN USAHA TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP)
SAK ETAP digunakan untuk suatu badan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. SAK-ETAP juga mengikuti standar yang ditetapkan oleh IFRS khususnya bidang Small Medium Enterprise (Usaha Kecil Menengah). SAK-ETAP ini dikeluarkan sejak tahun 2009 dan berlaku efektif pada tahun 2011 3. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH (SAK SYARIAH)
Standar ini digunakan untuk badan usaha yang memiliki transaksi syariah atau berbasis syariah. Standar ini terdiri atas keraengka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah dan istishna. 4. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)
SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Standar ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan, baik pusat ataupun daerah. SAP disusun dan disahkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP SAP). SAP berbasis akrual ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010. Instansi masih diperkenankan menggunakan PP No. 24 Tahun 2005, SAP berbasis kas menuju akrual sampai tahun 2014. Alasannya adalah Penyajian laporan keuangan di setiap perusahaan berbeda-beda tergantun jenis kegiatan dari perusahaan tersebut. Perbedaan penyajian pelaporan keuangan tersebut tentunya akan membingungkan bagi pengguna jika ia mencoba
membandingkan kondisi dua perusahaan. Standarisasi format laporan keuangan diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Dengan adanya standarisasi ini, tidak hanya akuntan profesional akan mudah membaca kondisi perusahaan tetapi juga orang awam yang ingin mengetahui kondisi perusahaan tersebut juga.
SOAL 7 :
Buatlah gambaran KKA/KKP atas kegiatan prosedur analitis yang saudara lakukan untuk mengaudit LKPD Pemda ABC tahun 2016. Ilustrasi ini dapat saudara kembangkan sendiri atau berdasarkan ilustrasi LHP BPK atas suatu LKPD tahun tahun sebelumnya.
PEMERINTAH DAERAH ABC LAPORAN OPERASIONAL (LO) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TAHUN 2015 DAN 2016
URAIAN Pendapatan Pajak (LO) Pendapatan Retribusi (LO) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi (LO) TOTAL PENDAPATAN Beban Pegawai (LO) Beban Persediaan (LO) Beban Penyusutan (LO) Beban Transfer (LO) TOTAL BEBAN Surplus/ Defisit Operasional Kegiatan Non Operasional Pos Luar Biasa SURPLUS/DEFISIT SURPLUS/DEFISIT (LO)
1
2 3 4 (1+2+3+4)
TA. 2016 250 150
TA. 2015 240 130
100
100
500 80 40 50 70 240 260 -100 0 160
475 70 30 40 60 200 270 -120 0 150
KETERKAITAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA ABC
Laporan Operasional
LRA
Pendapatan Beban
500 200
Pendapatan Belanja
450 (0)
Surplus/Defisit Opr
300
Surplus/Defisit
450
Kegiatan Non Opr
60
Pembiayaan
1.000
Surplus/Defisit LO 360
SILPA
1.450
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan SAL
Ekuitas awal Surplus/Defisit LO
1.000 360
SAL awal Penggunaan SAL SILPA
100 (30) 1.450
Ekuitas akhir
1.360
SAL akhir
1.520
NERACA
Aset Kewajiban Ekuitas
2.000 640 1.360
Formulir KM.6 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN UNIT ORGANISASI : PEMDA ABC
DAFTAR ANALISIS TUGAS-TUGAS MINGGUAN (pengawasan atas pelaksanaan langkah kerja dan waktu pemeriksaan kegiatan / program yang diperiksa)
Obyek Pemeriksaan : LKPD PEMDA ABC Rencana Pemeriksaan Nomor : 0 Kartu Penugasan Nomor : No. KP /BPK/4/ 2016 Realisasi Waktu
Pemeriksaan Bulan :
Jumlah Hari Produktif
Minggu Ke
I.
Hari Pemeriksa Produktif
Ketua Tim Angg. Tim Jumlah
Jenis - Jenis Kegiatan
Anggaran Waktu
PERSIAPAN PEMERIKSAAN Pembicaraan 1 pendahuluan Pertimbangan 2 Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Sebelumnya Penentuan Metode
I
II
III
IV
V
0
0
0
0
0
s/d s/d bln bl n V bl lal ini I n u in i 0 0 0 0 0 0 0 0
4
0
6
0
3
0
3 Uji Petik
-
-
-
-
-
Tingkat risiko; Hasil Pengujian SPI Tingkat materialitas yang telah ditentukan Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksitransaksi positif dan negatif yang besar Cost and benefit 13
0
0
0
0
0
0 0
0
0
-
II .
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN Pengujian 1 Analitis
Kas/Bank
3
0
3
0
2
0
3
0
3
0
-
0
-
0
3
0
-
0
-
-
Piutang dan penyisihannya Uang muka kerja/biaya dibayar dimuka Hutang usaha Hutang lainnya Rekening Koran
-
Investasi Aktiva tetap dan - penyusutannya Aktiva tidak
-
berwujud dan amortisasinya Biaya yang ditangguhkan Aktiva lain2 Biaya yg masih harus dibayar Hutang jangka panjang Kewajiban jangka panjang lainnya Modal
2
0
2
0
-
0
2
0
2
0
3
0
-
0
-
0
3
0
3
0
3
0
Beban umum - dan administrasi Beban - lain2 Penerimaan - cicilan kredit Pengujian 2 Pengendalian
2
0
2
0
-
0
4
0
Pengujian 3 Susbtantif Atas Saldo Penyelesaian 4 Penugasan
4
0
3
0
-
-
-
Laba yang tidak dibagi Cadang an Pendapatan usaha / Penjualan Pendapatan lain2 Beban Usaha
-
52
0
0
0
0
0
0 0
0
Surakarta, 5 Desember 2016 Disetujui Oleh Pengendali Teknis
Surakarta, 6 Desember 2016 Disetujui Oleh Ketua Tim Audit
xxx NIP. xxx
xxx NIP. xxx
0
