PENGANTAR HUKUM INDONESIA Rangkuman Materi Kuliah Berdasarkan Berdasarkan Satuan Acara Perkuliahan
Oleh : 1. D A P ANDINA NOVIANTA
( 0916051186 )
2. 3. 4. 5. 6. 7.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA
2009
1
SEMESTER I Kuliah 1
a. Men Menjel jelask askan an perbedaa perbedaan n rua ruang ng lingkup lingkup Pengant Pengantar ar Ilm Ilmu u Huk Hukum um dan Penganta Pengantar r Hukum Indonesia b. b. Men Menje jela lask skan an be berb rbag agai ai pe peng ngert ertia ian n hu huku kum m (ad (adaa se seki kita tarr 9 art artia ian n hu huku kum m ya yang ng dikenal) c. Menjel Menjelaskan askan peng pengertian ertian disip disiplin lin hukum hukum dan ruang lingk lingkupny upnyaa
Perbedaan ruang lingkup PIH dan PHI
•
PHI PHI memp mempel elaja ajari ri huku hukum m yang yang saat saat ini ini PIH sebagai mata kuliah dasar bagi setiap sedang sedang berlak berlaku, u, dengan dengan kata kata lain obyek obyek orang yang akan mempelajari ilmu hukum dari dari PHI adal adalah ah huku hukum m positi sitiff / ius ius
dan
memberikan
constitutum.
pengetahuan dasar.
pengetahuan-
Fungsi Fungsi PHI mengan mengantar tarkan kan setiap setiap orang orang Fungsi PIH mendasari dan menumbuhkan yang yang akan akan memp mempel elaja ajari ri huku hukum m posi positi tif f moti motiva vasi si bagi bagi seti setiap ap oran orang g yang yang akan akan Indonesia.
memp mempel elaja ajari ri ilmu ilmu huku hukum, m, di dalam dalamny nyaa terdapat norma-norma dasar
•
9 pengertian hukum :
1. Hukum Hukum seba sebagai gai ilmu ilmu peng pengeta etahua huan. n. Yakn Yaknii peng pengeta etahu huan an yang yang ters tersus usun un secar secaraa sist sistem emat atis is atas atas dasa dasarr keku kekuat atan an pemikiran. 2. Huku Hukum m seba sebaga gaii disi disipl plin in.. Yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. 3. Huku Hukum m seb sebag agai ai kaed kaedah ah.. Yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan. 4. Huku Hukum m seba sebaga gaii tata tata hok hokum um.. Yakni struktur dan proses perangkat kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.
2
5. Huku Hukum m seb sebag agai ai petu petuga gas. s. Yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (“law-enforcement officer”) . 6. Hukum Hukum seba sebagai gai kepu keputus tusan an peng penguas uasa. a. Yakni hasil proses diskresi yang menyangkut. 7. Hukum Hukum seba sebagai gai pros proses es peme pemerin rintaha tahan. n. Yakni Yakni proses proses hubung hubungan an timbal timbal-bal -balik ik antara antara unsurunsur-un unsur sur pokok pokok dari dari sistem sistem kenegaraan. 8. Hukum Hukum sebagai sebagai sikap sikap tindak tindak ajeg ajeg atau perikelakuan perikelakuan yang teratur. teratur. Yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian . 9. Hukum Hukum seba sebagai gai jalinan jalinan nilai-n nilai-nila ilai. i. Yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.
Disiplin adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang
•
dihadapi. Disiplin secara umum dapat dibedakan menjadi 2 : 1. Disi Disipl plin in ana anali liti tis. s. Merupak Merupakan an sistem sistem ajaran ajaran yang yang mengan menganali alisis sis,, memaha memahami, mi, serta serta menjel menjelask askan an gejala-gejala yang dihadapi. Contohnya adalah sosiologi, psikologi, ekonomi, dst. 2.
Disiplin pr preskriptif.
Merupakan Merupakan sistem ajaran yang menentukan menentukan apakah apakah yang seyogianya seyogianya atau yang seharu seharusny snyaa dilaku dilakukan kan di dalam dalam mengh menghada adapi pi kenyat kenyataan aan-ken -kenyat yataan aan tertent tertentu. u. Contohnya adalah hukum, filsafat, dst. Disiplin hukum adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala hukum yang dihadapi.
•
Ruang lingkup disiplin hukum :
1. Ilmu Ilmu-i -ilm lmu u hok hokum um.. Sebagai kumpulan dari pelbagai cabang ilmu pengetahuan, antara lain meliputi : normwissenschaft atau sollenwissenschaft. sollenwissenschaft. a. Ilmu Ilmu tent tentan ang g kae kaeda dah h atau atau normwissenschaft atau
3
Yaitu Yaitu ilmu ilmu yang yang menela menelaah ah hukum hukum sebaga sebagaii kaedah kaedah,, atau sistem sistem kaedah kaedah-kaedah, dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum b. b. Ilmu Ilmu peng penger erti tian an.. Yakni Yakni ilmu ilmu tentan tentang g penger pengertia tian-p n-peng engerti ertian an pokok pokok dalam dalam hukum, hukum, sepert sepertii misalnya subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum. c. Ilmu Ilmu tent tentan ang g keny kenyat ataan aan atau atau tatsachenwissenschaft tatsachenwissenschaft atau atau seinwissenschaft seinwissenschaft Yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap tindak yang antara lain mencakup : -
Sosiologi ho hokum. Yakni suatu cabang ilmu pengetahuan pengetahuan yang secara empiris empiris dan anallitis mempelajari hubungan timbal balik
-
Antropologi ho hokum. Yaitu Yaitu suatu suatu cabang cabang ilmu ilmu penget pengetahu ahuan an yang yang mempel mempelajar ajarii pola-p pola-pola ola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana, maup maupun un
masy masyara araka kat-m t-mas asya yarak rakat at
yang yang
seda sedang ng
meng mengala alami mi
pros proses es
modernisasi -
Psikologi hukum Yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan daripada perkembangan jiwa manusia
-
Perbandingan hok hokum. Yang merupakan merupakan cabang ilmu pengetahua pengetahuan n yang memperbandingka memperbandingkan n siste-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat
-
Sejarah hukum. Yang mempelajari perkembangan dan asal usul daripada sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu.
2. Poli Politi tik k hoku hokum. m. Mencakup kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menterapkan nilai-nilai. 3. Fils Filsaf afat at hoku hokum. m. Adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebendaan dengan keakhlakan, dan antara kelanggengan / konservatisme dengan pembaharuan
.
4
Tambahan :
Proses terjadinya kaedah
•
-
Sejak lahir manusia sudah berada dalam pola tertentu dan mematuhinya
dengan jalan mencontoh orang lain (=imitasi) atau berdasarkan petunjuk petunjuk yang diberikan kepadanya (=edukasi) -
Di dalam suatu pola hidup tertentu, manusia mengharapkan bahwa
kebutuhan-kebutuhan dasarnya akan dapat terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut mencakup (A.H. Maslow, 1954) :
-
1.
Food, shelter, clothing (Makanan, tempat berlindung, pakaian)
2.
Safety of self and property (keamanan diri dan harta pribadi)
3.
Self-esteem (penghargaan terhadap diri sendiri)
4.
Self-actualization (pengaktualisasian diri)
5.
Love (kebutuhan akan cinta kasih) Apabila kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka
manusia akan merasa khawatir, yang mungkin sifatnya ekstern (reality anxiety) atau yang sifatnya intern (neurotic anxiety and moral anxiety) -
Rasa khawatir yang sangat memuncak akan mengakibatkan bahwa
manusia merasa tidak puas pada pola yang telah ada yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga dia menghendaki suasana yang baru. -
Pola hidup yang dibicarakan tersebut di atas, tidak lain merupakan suatu
struktur atau susunan daripada kaedah-kaedah untuk dapat hidup. -
Jadi dapat dikatakan bahwa apa yang diartikan dengan kaedah adalah
patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilakuan atau bersikap tindak dalam hidup.
Pengertian kaedah
•
-
Kaedah
adalah
patokan
atau
ukuran
ataupun
pedoman
untuk
berperilakuan atau bersikap tindak dalam hidup. -
Apabila ditinjau bentuk hakekatnya, maka kaedah merupakan perumusan
suatu pandangan (“ordeel”) mengenai perikelakuan atau sikap tindak, misalnya siapa meminjam harus mengembalikan.
5
-
Sebagai patokan untuk berperikelakuan atau bersikap tindak, maka
kaedah berbeda dengan dalil alam yang merupakan perumusan pandangan mengenai kejadian alamiah, misalnya panas menyebabkan benda mengembang. Inti
perbedaannya
adalah,
bahwa
terhadap
kaedah
ada
kemungkinan
penyimpangan, sedangkan dalam hal dalil alam penyimpangan dianggap mustahil.
Apakah keadah itu datang dari luar atau juga dari dalam diri manusia?
•
-
Ada yang menganggap bahwa kaedah itu datangnya dari dalam diri
manusia, misalnya dari Tuhan Yang Maha Esa -
Ada pula yang beranggapan bahwa kaedah datangnya dari manusia
manusia sendiri yaitu melalui pikiran dan perasaannya sendiri. -
Ditinjau dari kenyataan kehidupan maka sumbernya adalah hasrat untuk
hidup pantas (sayogya; “behoorlijk”)
Mengapakah didalam kehidupan manusia diperlukan patokan atau pedoman?
•
-
Mengenai bagaimanakah hidup yang pantas atau sayogya dan cara untuk
memenuhi hasrat untuk hidup pantas atau sayogya adalah berbeda, tidak sama dari manusia ke manusia, dari bangsa ke bangsa, bahkan dalam diri satu orangpun sering timbul pandangan-pandangan yang berlawanan (“tweestrijd”; ”inner conflict”) -
Diberi patokan atau pedoman agar supaya banyaknya pandangan-
pandangan dan cara-cara tersebut tidak menyebabkan hidup ini menjadi tidak pantas atau tidak sayogya. -
Patokan-patokan atau pedoman-pedoman itulah yang tadi disebut sebagai
kaedah atau norma (“norm”) atau standard
Unsur-unsur hukum :
•
-
Unsur idiil
Mencakup hasrat susila dan rasio manusia, hasrat susila menghasilkan azas-azas hukum (“rechtsbeginzelen”; misalnya tidak ada hukuman tanpa kesalahan), sedang
rasio
manusia
menghasilkan
pengertian-pengertian
hukum
(“rechtsbegrippen”; misalnya subyek hukum, hak dan kewajiban, dst). Unsur ini
6
kemudian menghasilkan kaedah-kaedah hukum melalui filsafat hukum dan “normwissenschaft atau sollenwissenschaft”. -
Unsur riil
Terdiri dari manusia, kebudayaan materiil, dan lingkungan alam. Kemudian menghasilkan
tata
hukum.
“tatsachenwissenschaft
atau
Di
sini
tidak
seinwissenschaft”
boleh
dilupakan
banyak
bahwa
berperan
dalam
pembentukan tata hukum.
Kuliah 2
a. Menjelaskan pengertian sistem hukum dan bagian-bagiannya b. Menerangkan klasifikasi dan perbedaan sistem hukum yang dikenal
Pengertian sistem hukum
•
-
Sistem adalah suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-
bagian, di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat di dalam sistem itu sendiri. -
Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang
mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. -
Di dalam sistem hukum terdapat bagian-bagian yang masing-masing
terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai hubungan khusus atau tatanan. Antara unsur-unsur di dalam suatu sistem dengan unsur-unsur dari lingkungan di luar sistem terdapat hubungan khusus atau tatanan. Tatanan ini disebut struktur. -
Struktur menentukan identitas atau ciri sistem, sehingga unsur-unsur itu
masing-masing pada asasnya mengganggu
kontinuitas
dapat
sistem.
berubah
Peraturan
dan dapat
diganti
perundang-undangan
tanpa sering
mengalami perubahan-perubahan, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa sistemnya telah berubah. -
Dikenal macam sistem: 1.
Sistem konkrit
Sistem yang dapat dilihat atau diraba seperti misalnya molekul atau organisme yang terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil. 2.
Sistem abstrak atau konseptual 7
Sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak konkrit, yang tidak menunjukkan kesatuan yang dapat dilihat. Sistem hukum termasuk sistem konseptual. 3.
Sistem terbuka
Mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Unsur-unsur yang tidak merupakan bagian sistem mempunyai pengaruh terhadap unsurunsur di dalam sistem. Sistem hukum merupakan sistem terbuka. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur (yaitu perturan, penetapan) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, social, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya sistem hukum mempengaruhi faktor-faktor di luar sistem hukum tersebut. Contoh : hukum perserikatan, dimana setiap orang bebas untuk membuat jenis perjanjian apapun di luar yang ditentukan dalam undang-undang. 4.
Sistem tertutup
Meskipun dikatakan bahwa sistem hukum itu terbuka, namun di dalam sistem hukum itu ada bagian-bagian yang sifatnya tertutup. Ini berarti bahwa pembentuk undang-undang tidak memberi kebebasan untuk pembentukan hukum. Contoh : hukum keluarga dan hukum benda merupakan sistem tertutup, yang berarti bahwa lembaga-lembaga hukum dalam hukum keluarga dan benda jumlah dan jenisnya tetap. Tidak dimungkinkan orang menciptakan hak-hak kebendaan baru kecuali oleh pembentuk undangundang.
Bagian-bagian sistem hukum
•
1.
Working system a.
Struktur
b.
Substansi
c.
Culture
2.
Tata hukum a. b.
3.
Eropa Kontinental Anglo Saxon
c.
Hukum Adat
d.
Hukum Islam Pengertian dasar tentang hukum 8
a. Subyek hukum b. Masyarakat Hukum c. Peristiwa Hukum d. Hubungan Hukum e. Objek Hukum
Klasifikasi sistem hukum
•
1.
Berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi:
a. Hukum Tertulis Yang dibedakan atas : (i)
Hukum Tertulis yg dikodifikasikan, dan
(ii)
Hukum Tertulis yg tidak dikodifikasikan.
b. Hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. c. Hukum Peradilan atau judge made law.
2.
Berdasarkan isi atau kepentingan yg diaturnya dibedakan atas :
a. Hukum Privat Adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Hukum privat meliputi hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. b. Hukum Publik Lazimnya dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya. Hukum publik ini adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar Negara dan mengatur pula bagaimana caranya Negara melaksanakan tugasnya. Jadi merupakan perlindungan kepentingan Negara. Oleh karena memperhatikan kepentingan umum, maka pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasa. Pembidangan Hukum Publik dan Hukum Privat itu menimbulkan tiga pendapat dengan aliran yg berbeda, yaitu: a. Pembidangan Hukum Publik dan Hukum Privat bersifat mutlak dan harus ada (dianut oleh Van Apeldoorn, A.Thon dan Bierling) 9
b. Pembidangan hukum publik dan privat itu bersifat relatif atau tidak mutlak (dianut oleh EM.Meijers & JHP Bellefroid) c. Pembidangan hukum publik dan privat itu tidak ada dan tidak perlu dibedakan (dianut oleh Hans Kelsen dan Kranenburg)
3.
Pembidangan berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya, maka
hukum dibedakan atas dua jenis, yaitu sbb : a. Hukum mengatur atau hukum volunter yaitu hukum yg mengatur hubungan antar individu yg berlaku apabila yg bersangkutan tdk menggunakan alternatif lain yg dimungkinkan oleh hukum (UU) b. Hukum memaksa atau kompulser yaitu hukum yg tdk dpt dikesampingkan, baik berdasarkan kepentingan publik maupun berdasarkan perjanjian, dan bersifat mutlak yg harus ditaati.
4.
Pembidangan
berdasarkan fungsinya, hukum dibedakan atas sebagai berikut : a. Hukum Materiil yaitu hukum yg mengatur hubungan antar anggota masyarakat yg berlaku umum ttg apa yg dilarang dan apa yg boleh dilakukan. b. Hukum Formil hukum yg mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil.
5.
Pembidangan
Hukum berdasarkan hubungan yg diaturnya dibedakan atas dua jenis, sbb: a. Hukum Objektif yaitu hukum yg mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yg berlaku umum. b. Hukum Subjektif yaitu kewenangan atau hak yg diperoleh seseorang berdasarkan apa yg diatur oleh hukum objektif, disatu pihak menimbulkan hak, di pihak lain menimbulkan kewajiban.
10
6.
Pembidangan
berdasarkan sumbernya, dibedakan atas dua jenis hukum berikut : a. Sumber hukum materiil, yaitu sumber yg menentukan isi suatu peraturan hukum b. Sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yg menentukan bentuk dari suatu peraturan hukum.
7.
Pembidangan
Hukum berdasarkan waktu berlakunya dibedakan atas dua jenis yaitu : a. Ius Constitutum (hukum positif) yaitu hukum yg berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. b. Ius Constituendum yaitu hukum yg dicita-citakan untuk diberlakukan atau hukum yg akan ditetapkan kemudian.
8.
Pembidangan
Hukum berdasarkan tempat berlakunya. a.
Hukum Nasional
yaitu Hukum yg berlaku dalam batas wilayah suatu negara b.
Hukum Internasional
yaitu hukum yg mengatur bagaimana hubungan antar negara dan berlakunya tidak dibatasi oleh wilayah suatu negara. Hukum Internasional berlaku secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yg mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional.
9.
Pembidangan
Hukum berdasarkan luas berlakunya, hukum dibedakan menjadi : a. Hukum Umum yaitu hukum yg berlaku bagi setiap orang dalam masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, warga negara, agama, suku, dan jabatan seseorang. b. Hukum Khusus Hukum yg berlakunya hanya bagi segolongan orang-orang tertentu.
11
Hukum adat
•
-
Hukum adat tidak dapat disejajarkan dengan klasifikasi hukum yang lain
seperti hukum tata Negara, hukum administrasi dan sebagainya. Hukum adat tidak merupakan lapangan hukum tersendiri karena meliputi lapangan-lapangan hukum yang telah disebutkan. -
Hukum adat terdiri dari 3 unsur : 1.
Hukum yang tidak tertulis
Hidup dalam masyarakat dan tampak pada perilaku masyarakat sehari-hari serta direalisir dalam tindakan-tindakan para fungsionaris hukum. 2.
Unsur keagamaan
Unsur-unsur keagamaan itu baik Islam, Katolik, Kristen maupun Hindu 3.
Ketentuan legislatif atau statutair
Misalnya awig-awig, pranatan desa, dan sebagainya. -
Sistematik hukum adat adalah seperti berikut : 1.
Hukum tentang orang
2.
Perkawinan
3.
Kekerabatan
4.
Waris
5.
Perhutangan
6.
Hukum atas tanah
7.
Transaksi atas tanah
8.
Hukum yang berhbungan dengan tanah
9.
Yayasan daluwarsa dan delik
Tambahan :
•
Pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum
A. Subyek Hukum Adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban. Yang dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum adalah : 3.
Manusia
(Natuurlijk persoon)
12
Adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama
o
selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Namun ada pengecualian menurut Pasal 2 KUHPerdata, bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum jika kepentingannya menghendaki, seperti dalam hal kewarisan. Namun, apabila dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka menurut hukum ia dianggap tidak pernah ada, sehingga ia bukan termasuk subjek Hukum Ada juga golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek
o
hukum, karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum (Personae miserabile) yaitu : a.
Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa
dan belum menikah. b.
Orang yang berada dalam pengampuan (curatele)
yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros, dan Isteri yang tunduk pada pasal 110 KUHPer, yg sudah dicabut oleh SEMA No.3/1963
2.
Badan Hukum (Rechts persoon) Adalah suatu perkumpulan atau
o
lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu : (Teori Kekayaan bertujuan) a.
Memiliki kekayaan yg terpisah dari kekayaan anggotanya.
b.
Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan
kewajiban para anggotanya. o
Badan Hukum terbagi atas dua macam :
a. Badan Hukum Privat, seperti PT, Koperasi, Yayasan dsb. b. Badan Hukum Publik, seperti Negara, dan instansi pemerintah. o
Ada empat teori yg digunakan
sebagai syarat badan hukum untuk menjadi subyek hukum. Yaitu : 1. Teori Fictie
13
2. Teori Kekayaan Bertujuan 3. Teori Pemilikan 4. Teori Organ
B. Obyek Hukum Adalah
o
segala
sesuatu
yang
bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek Hukum berupa benda atau
o
barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Dapat dibedakan antara lain :
o
- Benda berwujud dan tidak berwujud - Benda bergerak dan tidak bergerak
C. Hak dan Kewajiban 1.
Hak dan Kewajiban Serta Kewenangan
dalam Hukum Tidak seorangpun manusia yang tidak mempunyai hak, tetapi
o
konsekwensinya bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengannya. Jadi hak pada pihak yang satu berakibat timbulnya kewajiban pada pihak yang lain. Untuk terjadinya “hak dan kewajiban”, diperlukan suatu
o
“peristiwa” yang oleh hukum dihubungkan sebagai suatu akibat. Artinya, hak seseorang terhadap sesuatu benda mengakibatkan timbulnya kewajiban pada orang lain, yaitu menghormati dan tidak boleh mengganggu hak tersebut. 2. Hak Ada dua teori dalam ilmu hukum untuk menjelaskan keberadaan
o
Hak, yaitu ; -
Teori Kepentingan (Belangen Theorie), dianut Rudolf von Jhering, yang berpendapat “hak itu sesuatu yang penting bagi seseorang yg dilindungi oleh hukum, atau suatu kepentingan yg terlindungi”. Teori ini dibantah oleh Utrecht,
14
menurutnya “hukum itu memang mempunyai tugas melindungi kepentingan
dari
yang
berhak,
tetapi
orang
tidak
boleh
mengacaukan antara hak dan kepentingan. Karena hukum sering melindungi kepentingan dengan tidak memberikan hak kepada yang bersangkutan”. - Teori Kehendak (Wilsmacht Theorie), hak adalah kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan dan diberi oleh tata tertib hukum kepada seseorang. Dianut oleh Bernhard Winscheid. Berdasarkan kehendak sesorang dapat memiliki rumah, mobil, tanah, dll. Sedangkan anak dibawah umur atau orang gila tidak dapat beri hak, karena belum menyatakan kehendaknya.Teori
ini
dibantah
oleh
Utrecht,
menurutnya
walaupun dibawah pengampuan mereka tetap dapat memiliki mobil, rumah, dsb. Namun, yg menjalankan adalah wali atau kuratornya. Hak dapat timbul pada subjek hukum disebabkan oleh beberapa
o
hal berikut : -
Adanya subjek hukum baru, baik orang maupun badan hukum.
-
Terjadi perjanjian yg disepakati oleh para pihak yg melakukan
perjanjian. -
Terjadi kerugian yg diderita oleh seseorang akibat kesalahan atau
kelalaian orang lain. -
Karena seseorang telah melakukan kewajiban yg merupakan
syarat memperoleh hak. -
Terjadinya daluarsa (verjaring)
Hapusnya suatu hak menurut hukum dapat disebabkan oleh
o
empat hal yaitu : -
Apabila pemegang hak meninggal dunia dan tidak ada pengganti
atau ahli waris yang ditunjuk, baik oleh pemegang hak maupun ditunjuk oleh hukum. -
Masa berlakunya hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang
lagi. -
Telah diterimanya suatu benda yang menjadi objek hak. 15
-
Karena daluarsa (verjaring)
3. Kewajiban Kewajiban sesungguhnya merupakan beban, yg diberikan oleh
o
hukum kepada subjek hukum. Kewajiban dalam ilmu hukum menurut Curzon dibedakan beberapa golongan, yaitu 1. Kewajiban Mutlak dan Kewajiban Nisbi 2. Kewajiban Publik dan Kewajiban Perdata 3. Kewajiban Positif dan Kewajiban Negatif o
Lahir dan timbulnya suatu Kewajiban, disebabkan oleh hal-hal berikut : -
Karena diperoleh suatu hak yang membebani syarat untuk
memenuhi kewajiban. -
Berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati.
-
Adanya kesalahan atau kelalaian seseorang yg menimbulkan
kerugian bagi orang lain, sehingga ia wajib membayar ganti rugi. -
Karena telah menikmati hak tertentu yg harus diimbangi dengan
kewajiban tertentu. o
Karena daluarsa (verjaring) contoh denda
Hapusnya suatu Kewajiban karena hal-hal sebagai berikut : -
Karena meninggalnya orang yg mempunyai kewajiban, tanpa ada
penggantinya, baik ahli waris maupun orang lain atau badan hukum yang ditunjuk oleh hukum. -
Masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang.
-
Kewajiban telah dipenuhi oleh yang bersangkutan.
-
Hak yg melahirkan kewajiban telah dihapus
-
Daluarsa (verjaring) extinctief.
-
Ketentuan undang-undang.
-
Kewajiban telah beralih atau dialihkan kepada orang lain.
-
Terjadi suatu sebab di luar kemampuan manusia, sehingga tidak
dapat dipenuhi kewajiban itu.
D. Peristiwa Hukum
16
o
Adalah “semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan
masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Contoh ; Perkawinan, Jual beli, dsb. o
Peristiwa hukum dibedakan menjadi : 1.
Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, yaitu suatu
peristiwa hukum yang terjadi akibat perbuatan hukum, contohnya pembuatan wasiat, hibah. 2.
Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum atau
peristiwa hukum lainnya, yaitu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yg bukan merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum. Misalnya, kelahiran, kematian.
E. Perbuatan Hukum o
Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yg
mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subyek hukum. Misalnya Sewa menyewa, jual-beli, hibah, nikah, dsb. o
Perbuatan Hukum terdiri atas dua jenis, yaitu : 1.
Perbuatan hukum bersegi satu, yaitu perbuatan hukum yg
dilakukan oleh satu pihak saja, misalnya pemberian wasiat, pengakuan anak, dsb. 2.
Perbuatan hukum bersegi dua, yaitu perbuatan hukum yg
dilakukan oleh dua pihak atau lebih, misalnya perjanjian.
F. Akibat Hukum o
Adalah akibat yg diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau
perbuatan dari subjek hukum. Ada tiga jenis akibat hukum, yaitu : o
Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu keadaan
hukum tertentu. Misalnya: Usia 21 tahun melahirkan suatu keadaan hukum baru dari tidak cakap bertindak menjadi cakap bertindak. Atau Orang dewasa yg dibawah pengampuan, melenyapkan kecakapan dalam tindakan hukum. o
Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu
hubungan hukum tertentu. Misalnya : sejak Kreditur dan debitur melakukan akad kredit, maka melahirkan hubungan hukum baru, yaitu utang-piutang.
17
Atau Sejak pembeli melunasi harga suatu barang, dan penjual menyerahkan barang tersebut, maka berubahlah atau lenyaplah hubungan hukum jual beli diantara mereka. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum.
o
Sanksi dari suatu akibat hukum berdasarkan pada lapangan hukum, dibedakan menjadi : 1.
Sanksi Hukum di bidang hukum publik, diatur dalam pasal 10
KUHP, yg berupa Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan. 2.
Sanksi Hukum di bidang hukum privat, terdiri atas : a.
Melakukan
Perbuatan
Melawan
Hukum
(onrechtmatigedaad), diatur dalam pasal 1365 KUHPer, adalah suatu perbuatan seseorang yg mengakibatkan kerugian terhadap yg sebelumnya tidak diperjanjikan, sehingga ia diwajibkan mengganti kerugian. b.
Melakukan
Wanprestasi,
diatur
dalam
pasal
1366
KUHPer, yaitu akibat kelalaian seseorang tidak melaksanakan kewajibannya tepat pada waktunya, atau tidak dilakukan secara layak sesuai perjanjian, sehingga ia dapat dituntut memenuhi kewajibannya bersama keuntungan yg dpt diperoleh atas lewatnya batas waktu.
Sanksi dari aspek sosiologis
•
-
Sanksi dari aspek sosiologis merupakan persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu yg terdiri dari Sanksi Positif dan Sanksi Negatif. Sanksi Positif misalnya pemberian tanda jasa karena prestasi. Sanksi Negatif yaitu penjatuhan hukuman penjara kepada seseorang karena perbuatan pidana atau melawan Hukum. -
Sanksi Negatif dalam arti luas terdiri :
1. Pemulihan Keadaan 2. Pemenuhan Keadaan 3. Penjatuhan Hukuman -
Hukuman dalam arti luas dibedakan : 1.
Hukuman Perdata, misalnya Ganti kerugian
2.
Hukuman Administratif, misalnya Pencabutan Izin Usaha
18
3.
Hukuman Pidana, misalnya siksaan materiil atau riil yaitu
hukuman mati, penjara, dan kurungan. Dan siksaan moril atau idiil yaitu pengumuman putusan hakim, dan pencabutan hak-hak tertentu.
Perbuatan melawan hukum
•
Rumusan Pengertian dan Pelaksanaan Perbuatan Melawan Hukum sebelum 1919 dan sesudah 1919 (Arrest Hogeraad) 19 Desember 1919, adalah sebagai berikut : -
Sebelum 1919, perbuatan melawan hukum terjadi, apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis (UU) hanya dalam hal : 1.
melanggar hak orang lain yg diakui UU, atau melanggar
ketentuan hukum tertulis saja. 2.
bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, misalnya tidak
memberi pertolongan terhadap seseorang korban kecelakaan, padahal mengetahui kejadian kecelakaan. -
Sesudah tahun 1919, yaitu setelah keluarnya Arrest (putusan) Hogeraad (MA) Belanda, pada tanggal 31 Desember 1919, memutuskan bahwa suatu perbuatan digolongkan melawan hukum apabila : 1. Setiap perbuatan atau kealpaan yg menimbulkan pelanggaran terhadap orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. 2. Melanggar baik terhadap kesusilaan maupun terhadap kesaksamaaan yg layak dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain, atau benda milik orang lain.
Kuliah 3
a. Menjelaskan tugas hukum b. Menjelaskan tujuan hukum menurut beberapa teori c. Menjelaskan hubungan hukum dengan kekuasaan
Tugas hukum
•
-
Tujuan kaedah hukum, yakni kedamaian antar pribadi.
Kedamaian tersebut meliputi 2 hal, yaitu : 1.
Ketertiban ektern antar pribadi
2.
Ketenangan intern pribadi
19
-
Kedua hal tersebut ada hubungannya dengan tugas kaedah-kaedah
hukum yang bersifat dwi-tunggal yang merupakan sepasang nilai yang tidak jarang bersitegang, yaitu : 1.
Memberikan kepastian dalam hukum (“certainty”; “zekerheid”)
2.
Memberikan
kesebandingan
dalam
hukum
(“equity”;
“billijkheid”; “evenredigheid”) -
Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, kecuali yang telah
disinggung di atas, masih ada dua pasang lagi, yakni : 1. Nilai kepentingan rohaniah / keakhlakan (spiritualisem) dan nilai kepentingan jasmaniah / kebendaan (materialisem) 2. Nilai kebaruan (inovatisem) dan nilai kelanggengan (konservatisem) -
Hubungan antara tujuan kaedah dengan tugasnya adalah, pemberian
kepastian hukum tertuju kepada ketertiban, dan pemberian kesebandingan hukum tertuju pada ketenangan atau ketenteraman. -
Artinya, kehidupan bersama dapat tertib hanya jika ada kepastian dalam
hubungan sesama manusia. Dan pribadi akan tenang jikalau dapat menerima apa yang sebanding dengan segala perikelakuan atau sikap tindaknya.
•
Mengapa tugas kaedah hukum disebut dwi-tunggal?
Tugas kedah hukum yang dua macam tersebut dikatakan sebagai dwitunggal, oleh karena setiap kaedah hukum yang termasuk kaedah hukum yang umum / abstrak, hendaknya dapat melaksanakan kedua tugas tersebut sekaligus. Contohnya, di dalam ketentuan Undang-Undang Pidana, dan pada pasal 1338 B.W.
•
Apabila
kaedah-kaedah
hukum
yang
umum
dan
yang
individuil
dihubungkan dengan tugas hukum yang dwi-tunggal, maka kaedah hukum yang umum lebih mengutamakan kepastian, sedangkan kaedah hukum individual lebih mementingkan kesebandingan.
•
Hubungan antara dwi-tunggal tugas hukum dengan kepentingan umum dan
kepentingan pribadi.
20
Undang-Undang Pidana pada hakekatnya perumusannya adalah “barangsiapa yang berperikelakuan atau bersikap tindak tertentu, akan dihukum setinggi-tingginya sekian tahun”. Dari kata “dihukum” pada ketentuan Undang-Undang Pidana sudah diketahui, bahwa hal itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada khalayak ramai. Artinya, siapa saja yang didalam kehidupan bersama berperikelakuan atau bersikap tindak tertentu, dapat dijatuhi hukuman tertentu. Oleh karena itu, tidak ada kesangsian lagi, bahwa adanya kepastian hukum mempertinggi jaminan terhadap kepentingan umum. Mengenai arti atau maksud perumusan setinggi-tingginya sekian tahun (=hukuman yang boleh dijatuhkan) sebagaimana telah dijelaskan, adalah untuk memberikan keebandingan terhadap diri pribadi yang berperikelakuan atau bersikap tindak. Artinya, agar supaya dapat memberikan pertimbangan didalam mengukur serta membandingkan perikelakuan atau sikap tindak si terdakwa dengan berat-ringannya hukuman yang setimpal.
Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum
•
mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Beberapa teori tentang tujuan hukum : 1.
Teori etis -
Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum
ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan perkataan lain hukum menurut teori ini bertujuan merealisir atau mewujudkan keadilan. -
Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau
tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya, dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Keadilan kiranya tidak harus hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus diilihat dari dua pihak. 21
-
Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan: a.
Justitia
distributiva
(distributive
justice,
verdelende atau begevende gerechtigheid) Menuntut bahwa setiap orang mendapat yang menjadi hak atau jatahnya : suum cuique tribuere (to each his own). Jatah ini tidak sama untuk setiap orangnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan sebagainya. Justitia distributive merupakan urusan pembentuk undang-undang. Sifatnya proporsional b.
Justitia
commutativa
(remedial
justice,
vergeldende atau ruilgerechtigheid) Memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di dalam masyarakat justitia commutativa merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Di sini dituntut kesamaan Yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Justitia commutativa merupakan urusan hakim. Karena memperhatikan kesamaan maka sifatnya mutlak. -
Teori etis itu berat sebelah
Apabila hukum bertujuan mewujudkan keadilan, maka hukum itu identik dengan keadilan. Hukum tidaklah identik dengan keadilan. Peraturan hukum tidaklah selalu mewujudkan keadilan. Contohnya, peraturan lalu-lintas. Mengendarai motor disebelah kiri tidak berarti adil, melainkan hanya untuk keteraturan dan kelancaran. Hukum menghendaki penyamarataan, tidak demikian dengan keadilan. Untuk memenuhi keadilan peristiwanya harus dilihat secara kasuistis. Penganutnya adalah Geny.
2. Teori utilistis (Eudaemonistis) Menurut teori ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (the greatest good of the greatest number). Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Teori ini pun berat sebelah. Penganutnya adalah Jeremy Bentham.
3. Teori campuran
22
-
Mochtar Kusumaatmadja
Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Di samping ketertiban tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. -
Purnadi dan Soerjono Soekanto
Tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. -
Van Apeldoorn
Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. -
Soebekti
Hukum
itu
mengabdi kepada tujuan Negara,
yaitu
mendatangkan
kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Dalam mengabdi kepada tujuan Negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.
•
Tujuan hukum menurut hukum positif kita tercantum dalam alinea 4
Pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi tujuan hukum positif kita adalah untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
•
Hubungan hukum dan kekuasaan
Yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaedah hukum adalah penguasa, karena penegakkan hukum dalam hal ada pelanggaran adalah monopoli penguasa. Penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaedah hukum. Hakekat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan sahlah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum. Jadi hukum bersumber pada kekuasaan yang sah.
23
•
Rule of Law -
Dari bunyi kata-katanya rule of law berarti pengaturan oleh hukum. Jadi
yang mengatur adalah hukum, hukumlah yang memerintahkan atau berkuasa. Ini berarti supremasi hukum. Memang rule of law biasanya secara singkat diartikan sebagai “governance not by man but by law”. Perlu diingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, hukum adalah untuk manusia, sehingga “governance not by man but by law” tidak boleh diartikan bahwa manusianya pasif sama sekali dan menjadi budak hukum. -
Selznick mengatakan bahwa hukumlah yang berkuasa. Pengekangan
kekuasaan oleh hukum merupakan unsur esensial dan tiada kekuasaan yang kebal terhadap kecaman. -
Pengertian rule of law ini timbul pada tahun 1955 yaitu pada waktu
diadakan Kongres Internasional pertama yang disponsori oleh International Comission of Jurists yang diadakan di Atena dan dihadiri oleh sarjana hukum dari 48 negara. -
Konsep rule of law ini pertama kali dikembangkan dalam Kongres di
Delhi pada tahun 1959 yang diselenggarakan oleh International Commission of Jurists yang diikuti oleh 185 orang hakim, sarjana hukum dan dosen hukum dari 53 negara. -
Rule of law menurut Dicey mengandung 3 unsur : 1.
Hak asasi manusia dijamin lewat undang-undang.
2.
Persamaan kedudukan di muka hukum (equality before the law)
3.
Supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-
wenangan tanpa aturan yang jelas. -
Pengertian Anglo Saks rule of law di Eropa Kontinental disebut dengan
Negara hukum (rechtstaat : Emanual Kant dan Julius Stahl). Negara Hukum menurut Emanual Kant dan Julius Stahl mengandung 4 unsur : 1.
Adanya pengakuan hak asasi manusia.
2.
Adanya
pemisahan
kekuasaan
untuk
menjamin
hak-hak
tersebut. 3.
Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid
van bestuur) 4.
Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.
24
Kuliah 4
a. Menjelaskan pengertian das sollen dan das sein dalam hukum b. Menjelaskan hubungan antara hukum dengan nilai-nilai c. Menjelaskan asas hukum
Das sollen : kaedah hukum berisi kenyataan normatif (apa yg
•
seyogyanya dilakukan) Contoh
: “Barangsiapa mencuri harus dihukum”; “Barangsiapa membeli sesuatu harus membayar”
Das sein
: kenyataan alamiah atau peristiwa konkrit
Contoh
: Kalau secara nyata-nyata telah terjadi seseorang mencuri, kalau nyatanyata telah terjadi seseorang membeli sesuatu tidak membayar.
•
Ketentuan yang berbunyi “barangsiapa yang mencuri harus dihukum” tidak
berarti bahwa telah terjadi peristiwa pencurian dan pencurinya dihukum, tetapi barangsiapa mencuri harus dihukum. Persyaratannya (mencuri) menyangkut peristiwa (sein), sedangkan kesimpulannya (dihukum) menyangkut keharusan (sollen). Dihukumnya pencuri bukanlah merupakan akibat pencurian. Orang tidak dihukum karena (sebagai akibat) mencuri, tetapi pencuri harus dihukum berdasarkan undang-undang yang melarangnya. Di sini tidak berlaku hukum sebab akibat. Kaedah hukum itu bersifat memerintah, mengharuskan, atau preskriptif.
•
Das sollen memerlukan Das sein
Kaedah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyoyganya atau seharusnya dilakukan. Sebagai pedoman kaedah hukum bersifat umum dan pasif. Agar kedah hukum itu tidak berfungsi pasif, agar kaedah hukum itu aktif atau hidup, diperlukan “rangsangan”. Rangsangan untuk mengaktifkan kaedah hukum adalah peristiwa konkrit (das sein). Dengan terjadinya peristiwa konkrit tertentu kaedah hukum baru dapat aktif, karena lalu dapat diterapkan pada pertistiwa konkrit tersebut. Selama tidak terjadi peristiwa konkrit tertentu maka kaedah hukum itu
25
hanya merupakan pedoman pasif belaka. Peristiwa konkrit merupakan aktivator yang diperlukan untuk dapat membuat aktif kaedah hukum.
•
Das sein memerlukan Das sollen
Karena kaedah hukumlah peristiwa konkrit itu menjadi peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang relevan bagi hukum, peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum atau peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan timbulnya atau lenyapnya hak dan kewajiban. Suatu peristiwa konkrit tidak mungkin dengan sendirinya menjadi peristiwa hukum. Suatu peristiwa hukum tidak mungkin terjadi tanpa adanya kaedah hukum. Peristiwa hukum tidak dapat dikonstatir tanpa menggunakan kaedah hukum. Peristiwa hukum itu diciptakan oleh kaedah hukum. Sebaliknya kaedah hukum itu dalam proses terjadinya dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa konkrit. Apakah suatu peristiwa itu peristiwa hukum itu tergantung pada adanya kaedah hukum. Kaedah hukum itu mengkualifisir suatu aspek dari suatu peristiwa menjadi peristiwa hukum. Apakah suatu aspek dari kenyataan itu dapat berlaku sebagai peristiwa hukum tergantung pada kaedah hukum yang bersangkutan, yaitu dapat diterapkan dalam situasi yang konkrit. Contoh : -
Peristiwa tidur sebagai peristiwa fisik bukanlah merupakan peristiwa
hukum. Tetapi tidur merupakan peristiwa hukum apabila terjadi pada seseorang penjaga malam pada saat ia seharusnya keliling mengadakan ronda dan terjadi pencurian. Peristiwa tidur dalam hal ini dapat mengakibatkan dipecatnya penjaga malam tersebut. -
Merokok merupakan peristiwa konkrit, tetapi kalau ada orang merokok
di dekat pompa bensin yang ada papan larangan merokok dan kemudian terjadi kebakaran yang disebabkan oleh rokok orang tersebut, maka merokok menjad peristiswa hukum yang dapat menyebabkan si perokok dihukum.
•
Hubungan antara hukum dengan nilai.
Telah dikemukakan bahwa kaedah hukum merupakan pedoman tentang bagaimana seyogyanya manusia bertingkah laku di dalam masyarakat : kaedah hukum merupakan ketentuan tentang perilaku. Pada hakekatnya apa yang dinamakan kaedah adalah nilai, karena berisi apa yang “seyogyanya” harus dilakukan, sehingga
26
harus dibedakan dari peraturan konkrit yang dapat dilihat dalam bentuk kalimatkalimat. Kaedah hukum dapat berubah sementara undang-undangnya (peraturan konkritnya) tetap.
•
Pengertian asas hukum -
Bellefroid
Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. -
Van Eikema Hommes
Asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. -
The Liang Gie
Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. -
P.Scholten
Asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi tidak boleh tidak harus ada. -
Kesimpulan
Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.
27
•
Asas hukum mempunyai 2 fungsi : 1.
Fungsi dalam hukum
Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. 2.
Fungsi dalam ilmu hukum
Asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuannya adalah memberi ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif.
•
Sifat instrumental asas hukum ialah bahwa asas hukum mengakui adanya
kemungkinan-kemungkinan, yang berarti memungkinkan adanya penyimpangan penyimpangan, sehingga membuat sistem hukum itu luwes.
•
Asas hukum dibagi juga menjadi 2 : 1.
Asas hukum umum
Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas restitutio in integrum, asas lex posteriori derogate legi priori, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan. 2.
Asas hukum khusus
Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas pancta sunt servanda, asas konsensualisme, asas yang tercantum dalam pasal 1977 BW, asas praduga tak bersalah.
•
P.Scholten menyatakan bahwa ada 5 asas hukum umum, 4 asas pertama ada di
setiap sistem hukum, yaitu : 1.
Asas kepribadian
Dalam asas kepribadian manusia menginginkan adanya kebebasan individu. Asas kepribadian itu menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia, bahwa manusia adalah subyek hukum, penyandang hak dan kewajiban.
28
2.
Asas persekutuan
Dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah persatuan, kesatuan dan cinta kasih, keutuhan masyarakat. 3.
Asas kesamaan
Asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang harus diperlakukan sama. Yang adil ialah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama. Perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa) pula : similia similibus. Keadilan merupakan realisasi asas kesamaan ini. 4.
Asas kewibawaan
Sedangkan asas kewibawaan memperkirakan adanya ketidaksamaan. 5.
Asas pemisahan antara baik dan buruk
Tambahan :
•
Sanksi -
Lazimnya yang dianggap merupakan beda yang menonjol antara kaedah
hukum dengan kaedah sosial lainnya ialah sanksinya. Sanksi terhadap pelanggaran kaedah hukum dapat dipaksaan, dapat dilaksanakan di luar kemauan yang bersangkutan, bersifat memaksa. Kalau dikatakan bahwa sanksi pada kaedah hukum itu bersifat memaksa atau menekan ini tidak berarti bahwa sanksi terhadap pelanggaran kaedah sosial lainnya sama sekali tidak bersifat memaksa atau menekan. Dalam lingkungan tertentu dalam kehidupan bersama sanksi pelanggaran kaedah sopan santun, walaupun dikatakan hanya berupa peringatan atau teguran saja, akan dirasakan sebagai tekanan atau paksaan juga. Orang akan merasa tidak tenang kalau melanggarnya. -
Sanksi itu baru dikenakan apabila terjadi pelanggaran kaedah hukum.
Kalau tidak terjadi pelanggaran kaedah hukum maka sanksi tidak diterapkan. Jadi sanksi hanyalah merupakan akibat dan tidak merupakan ciri hakiki hukum. -
Tidak setiap kaedah hukum disertai dengan sanksi. Kaedah hukum ini
disebut lex imperfecta. Contoh
: Ketentuan yang tercantum dalam pasal 298, yaitu bahwa seorang anak berapapun umurnya wajib menghormati dan menyegani orang tuanya. Ketentuan ini tidak ada sanksinya. 29
-
Tidak semua pelanggaran kaedah dapat dipaksakan sanksinya. Beberapa
kewajiban tidak dapat dituntut pemenuhannya menurut hukum secara paksa. Ini terjadi misalnya dengan kewajiban yang berhubungan dengan apa yang dinamakan perikatan alamiah (obligation naturalis, natuurlijke verbintenis). Perikatan pada umumnya :
o
hubungan hukum dalam hukum harta kekayaan yang menimbulkan hak bagi pihak yang satu atas suatu prestasi dari pihak yang lain sedang, pihak yang lain wajib melakukan prestasi untuk pihak lainnya. Perikatan perdata
o
:
Perikatan yang mempunyai akibat hukum, yang apabila tidak dipenuhi dapat diajukan ke pengadilan. Perikatan alamiah :
o
Perikatan yang tidak mempunyai akibat hukum. Perikatan yang boleh dikatakan tidak sempurna, yang tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya menurut hukum. Contoh : Kewajiban yang timbul dari perjanjian mengenai permainan dan pertaruhan, yang lebih dikenal dengan perjudian. Tidaklah mungkin untuk menagih hutang yang timbul dari permainan dan pertaruhan. Siapa yang secara sukarela melunasi hutang semacam itu tidak dapat menuntut kembali apa yang telah dibayarkan itu. Membayar hutang yang timbul dalam permainan dan pertaruhan itu dianggap sebagai memenuhi perikatan alamiah.
Kuliah 5
a. Menjelaskan pengertian dan tujuan kaedah-kaedah kepercayaan, kesusilaan, sopan santun, dan hukum b. Menjelaskan perbedaan dan hubungan antara kaedah hukum dengan kaedahkaedah lainnya
•
Tabel kaedah-kaedah Kaedah
Tujuan
Kaedah
Kaedah Sopan
Kaedah
kepercayaan Kesusilaan Umat manusia,
Santun Hukum Pembuatnya yang konkrit,
penyempurnaan manusia,
ketertiban masyarakat, 30
Isi Asal Usul
jangan sampai manusia jahat. Ditujukan kepada sikap batin Dari Tuhan Dari diri
jangan sampai ada korban Ditujukan kepada sikap lahir Kekuasaan luar yang memaksa
sendiri
Sanksi
Dari Tuhan
Dari
Dari
masyarakat
masyarakat
Dari diri
secara tidak
secara resmi
sendiri
resmi Membebani kewajiban dan memberi hak
Daya Kerja
Membebani kewajiban
(bersifat normatif dan atributif)
•
Kaedah kepercayaan atau keagamaan
Ditujukan kepada kehidupan beriman. Kaedah ini ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada Tuhan dan dirinya sendiri. Sumber atau asal kaedah ini adalah ajaran-ajaran kepercayaan atau agama yang oleh pengikut-pengikutnya dianggap sebagai perintah Tuhan. Tuhanlah yang mengancam pelanggaran-pelanggaran kaedah kepercayaan atau agama itu dengan sanksi.
•
Kaedah kesusilaan
Berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Sebagai pendukung kaedah kesusilaan adalah hati nurani individu dan bukan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai anggota masyarakat yang terorganisir. Kaedah ini dapat melengkapi ketidakseimbangan hidup pribadi mencegah kegelisahan diri sendiri.
•
Kaedah sopan santun
Kaedah sopan santun didasarkan atas kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat.
31
•
Sebagai
perlindungan
kepentingan
manusia,
kaedah
kepercayaan
atau
keagamaan, kaedah kesusilaan, dan kaedah sopan santun atau adat dirasakan belum cukup memuaskan, sebab : a.
Masih banyak kepentingan-kepentingan manusia
lainnya yang memerlukan perlindungan, tetapi belum mendapat perindungan dari ketiga kaedah sosial tersebut. b.
Kepentingan-kepentingan
manusia
yang
telah
mendapat perlindungan dari ketiga kaedah sosial tersebut belum cukup terlindungi, karena dalam hal terjadi pelanggaran kaedah-kaedah tersebut reaksi atau sanksinya dirasakan belum cukup memuaskan : -
Kaedah kepercayaan atau keagamaan tidaklah memberi sanksi yang dapat dirasakan secara langsung di dunia ini.
-
Kalau kaedah susila dilanggar hanyalah akan menimbulkan rasa malu, rasa takut, rasa bersalah atau penyesalan saja pada si pelaku. Kalau ada seorang pembunuh tidak ditangkap dan diadili, tetapi masih berkeliaran, masyarakat akan merasa tidak aman, meskipun si pembunuh itu dicekam oleh rasa penyesalan yang sangat mendalam dan dirasakan sebagai suatu penderitaan sebagai akibat pelanggaran yang dibuatnya.
-
Kalau kaedah sopan santun dilanggar atau diabaikan hanyalah menimbulkan celaan, umpatan, atau cemoohan saja. Sanksi inipun dirasakan masih kurang cukup memuaskan, karena dikhawatirkan pelaku pelanggaran akan mengulangi perbuatannya lagi karena sanksinya dirasakan terlalu ringan.
•
Kaedah hukum
Melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari ketiga kaedah lainnya dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang belum mendapat perlindungan dari ketiga kaedah tadi.
Terdapat 2 macam aspek hidup yaitu :
•
-
Hidup pribadi
-
Hidup antar pribadi (“transpersonal” atau “Interpersonal”)
32
Pembedaan antara 2 macam tata kaedah :
•
-
Yang termasuk golongan aspek hidup pribadi yang mencakup : 1.
Kaedah-kaedah kepercayaan untuk mencapai kesucian hidup
pribadi atau kehidupan beriman (“devout life”) 2.
Kaedah-kaedah kesusilaan ( “sittlichkeit” a tau m oral / etika
dalam arti sempit) yang tertuju pada kebaikan hidup pribadi atau kebersihan hati nurani dan akhlak (kehidupan dengan “geweten”) -
Yang termasuk golongan aspek hidup antar pribadi yang meliputi : 1.
Kaedah-kaedah sopan santun (“sitte”) yang maksudnya adalah
untuk kesedapan hidup bersama (“pleasant living together) 2.
Kaedah-kaedah hukum yang tertuju kepada kedamaian hidup
bersama (“peaceful living together”)
Hubungan antara kaedah hukum dengan kaedah-kaedah lainnya :
•
1.
Kaedah hukum – Kaedah kepercayaan atau keagamaan
Antara kaedah kepercayaan atau keagamaan dan hukum banyak titik temunya. Pasal 29 UUD misalnya menjamin kebebasan beragama bagi setiap penduduk. Pembunuhan, pencurian, perzinahan, tidak dibenarkan oleh kedua kaedah itu.
2.
Kaedah hukum – Kaedah kesusilaan -
Batas yang tajam tidak dapat ditarik antara kaedah kesusilaan dan kaedah
hukum. Hukum positf kita memperhatikan pengertian-pengertian tentang kesusilaan seperti iktikhad baik (ps.1338, 1363 BW), bersikap seperti kepala somah yang baik (ps.1560 BW), kelayakan, dan kepatutan. -
Kesusilaan sering melarang beberapa perbuatan tertentu yang oleh
hukum sama sekali tidak dihiraukan, seperti misalnya berbohong, kumpul kebo, atau hidup bersama tanpa nikah. -
Sebaliknya kadang-kadang hukum membolehkan apa yang dilarang oleh
kesusilaan. Contohnya : a. Suto menggugat Noyo yang hutang uang kepadanya, tetapi tidak melunasinya. Hakim dalam putusannya menolak gugatan Suto, karena dianggap tidak terbukti. Menurut hukum karena gugatan Suto ditolak oleh pengadilan, maka Noyo tidak perlu memenuhi kewajibannya
33
melunasi hutangnya kepada Suto. Apabila gugatan ditolak oleh pengadilan, maka menurut hukum tergugat tidak ada kewajiban apa-apa terhadap penggugat. Tetapi kesusilaan tidak membebaskan orang yang hutang dari kewajibannya melunasi hutangnya. b. Dadap mengadakan perjanjian dengan Waru, sehingga dari perjanjian itu timbullah kewajiban pada Waru terhadap Dadap. Akan tetapi perjanjian itu tidak memenuhi syarat-syarat formal yang telah ditentukan oleh hukum. Kesusilaan mewajibkan Waru untuk memenuhi perjanjian, menurut hukum tidak. c. Memungut
bunga
tinggi
itu
tidak
susila,
menurut
hukum
dimungkinkan, kecuali kalau menjadi mata pencaharian. d. Lembaga kadaluwarsa sering bertentangan dengan kesusilaan. Bagi hukum kadaluwarsa ini tujuannya adalah untuk menjamin kepastian. -
Hukum itu sebagian besar merupakan peraturan kesusilaan yang oleh
penguasa diberi sanksi hukum : perbuatan-perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP hamper seluruhnya merupakan perbuatan-perbuatan yang berasal dari kaedah-kaedah kesusilaan atau kepercayaan -
Hukum menuntut legalitas, yang berarti bahwa yang dituntut adalah
pelaksanaan atau pentataan kaedah semata-mata, sedangkan kesusilaan menuntut moralitas, yang berarti bahwa yang dituntut adalah perbuatan yang didorong oleh rasa wajib.
3.
Kaedah hukum – Kaedah sopan santun
Batas antara sopan santun dan hukum itu selalu berubah, bergeser, sebagai contoh misalnya dapat disebutkan pertunangan yang dulu merupakan lembaga hukum, sekarang hanya merupakan sopan santun atau adat kebiasaan saja. Ada kalanya kaedah sopan santun dibrantas oleh kaedah hukum, tetapi ada kalanya diakui. Kaedah sopan santun dapat menjadi kaedah hukum karena masyarakat menganggapnya atau mengakuinya sebagai peraturan tentang perilaku manusia yang seyogyanya dilakukan.
Kuliah 6
a. Menjelaskan isi dan sifat kaedah hukum b. Menjelaskan perumusan kaedah hukum
34
c. Menjelaskan esensialia kaedah hukum
Apabila ditinjau dari sudut isinya, maka dapatlah dikenal adanya tiga macam
•
kaedah hukum, yaitu : 1.
Kaedah-kaedah hukum yang berisikan suruhan (“gebod”)
Contoh : a.
Bidang hukum tantra, misalnya pasal 22 ayat 1, 2,
dan 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang isinya adalah sebagai berikut : 1) Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. 2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. b.
Bidang hukum perdata, misalnya
Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
2.
Kaedah-kaedah hukum yang berisikan larangan (“verbod”)
Contoh : Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 secara tegas berisikan larangan, oleh karena di dalam pasal tersebut dinyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang : a.
Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus
ke bawah ataupun ke atas. b.
Berhubungan
darah
dalam
garis
keturunan
menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
35
c.
Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri,
menantu dan ibu / bapak tiri. d.
Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak
susuan, saudara susuan dan bibi / paman susuan. e.
Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai
bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari satu. f.
Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau
peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
3.
Kaedah-kaedah hukum yang berisikan kebolehan (“mogen”)
Contoh : Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa fihakfihak yang menikah dapat mengadakan perjanjian tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
•
Ditinjau dari sifatnya ada dua macam kaedah hukum, yaitu : 1. Kaedah-kaedah hukum yang bersifat imperatif Apabila kaedah hukum itu bersifat a priori harus ditaati, bersifat mengikat atau memaksa. Apabila seseorang hendak melakukan perbuatan tertentu (x misalnya), maka ia harus mentaati kaedah-kaedah hukum yang mengatur perbuatan x pada perbuatan x. Contoh : Pasal 1334 ayat 2 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menyatakan bahwa, seorang ahli waris tidak dapat menolak bagian dari harta waris yang akan diterimanya sebelum pembagian harta waris berlangsung, maka penolakan tersebut tidak dapat diakui sebagai perbuatan yang sah, walaupun dengan izin pewaris.
2. Kaedah-kaedah hukum yang bersifat fakultatif Apabila kaedah hukum itu tidak secara a priori mengikat. Kaedah hukum fakultatif ini sifatnya melengkapi, subsidiair, atau dispositif. Kalu seseorang hendak melakukan perbuatan tertentu (x) ia bebas untuk menggunakan atau 36
tidak menggunakan kaedah hukum yang mengatur perbuatan x itu. Akan tetapi kalau ia menggunakannya ia terikat.
Hubungan antara isi dan sifat kaedah hukum, yaitu :
•
1. Kaedah-kaedah hukum yang berisikan suruhan dan larangan adalah kaedahkaedah hukum yang bersifat imperatif 2. Kaedah-kaedah hukum yang berisikan kebolehan adalah kaedah-kaedah hukum yang bersifat fakultatif.
Bentuk-bentuk kaedah hukum, yaitu :
•
1.
Kaedah hukum yang berbentuk tidak tertulis.
Kaedah hukum yang tidak tertulis itu tumbuh di dalam dan bersama masyarakat secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Karena tidak dituangkan dalam bentuk tulisan, maka seringkali tidak mudah untuk diketahui. 2.
Kaedah hukum yang berbentuk tertulis.
Kaedah hukum yang tertulis, yaitu yang dituangkan dalam bentuk tulisan pada daun lontar, dalam bentuk Undang-Undang da sebagainya, mudah diketahui dan lebih menjamin kepastian hukum. Konon kaedah hukum dalam bentuk tulisan pertama yang dikenal manusia dalam sejarah adalah Undang-Undang Raja Hamurabi dari Babilon yang hidup antara tahun 1955 sampai 1913 SM.
Perumusan Kaedah Hukum
•
Dari ajaran Kelsen dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain, sebagai berikut : a.
Kaedah hukum yang dirumuskan oleh ilmu hukum (“rule of
law”) merupakan pandangan hipotesis atau bersyarat (“hypothetical judgement”; “hypothetisch oordeel”), sebagaimana halnya dengan dalil alam. b.
Perbedaan terletak pada hakekatnya, yaitu : 1.
Pada dalil alam, apabila terjadi sesuatu (sebagai sebab), maka
kejadian tersebut akan diikuti kejadian lain yang merupakan akibat (prinsip sebab-akibat)
37
2.
Pada kaedah hukum, apabila terjadi perikelakuan atau sikap
tindak orang tertentu, maka orang lain harus berperikelakuan atau bersikap tindak menurut cara tertentu (prinsip imputansi). c.
Pada dalil alam, tidak ada campur tangan manusia di dalam
hubungan sebab-akibat, sedangkan pada kaedah hukum, hubungan normatif diciptakan oleh manusia. d.
Hubungan sebab-akibat pada dalil alam merupakan mata rantai
tanpa batas, pada kaedah hukum, prinsip imputasi ada batasnya, Ilmu hukum menjelaskan obyeknya (yaitu hukum) dalam bentuk preposisi-preposisi yang merumuskan keharusan-keharusan (“ought prepositions”)
Bertitik tolak pada pendapat Hans Kelsen. Perihal
•
perumusan kaedah hukum dapat diketahui akan adanya dua macam pandangan, yaitu : 1.
Pandangan hipotetis atau bersyarat
2.
Pandangan kategoris
Kedua macam pandangan tersebut dapat diketemukan dalam perumusan pasal undang-undang. Akan tetapi didalam pemikiran yuridisnya, Kelsen hanya mau mengetahui adanya pendangan hipotetis sebagai hakekat kaedah hukum yang umum (“general norm”); hanya kaedah-kaedah imdividuil yang mempunyai pandangan kategoris.
Esensialia Kaedah Hukum.
•
-
Jikalau dikatakan bahwa sesuatu mempunyai sifat yang memaksa, maka
mungkin hal ini maksudnya adalah : 1.
Tidak dapat dielakkan atau dilanggar.
Apakah
kaedah-kaedah
hukum
memang
tidak
dapat
dilanggar?
Kenyataannya adalah, bahwa kaedah-kaedah hukum imperatifpun mungkin atau dapat dilanggar. 2. Melakukan paksaan Apakah mungkin bahwa kaedah-kaedah sebagai pandangan (“oordeel”) dapat melakukan paksaan? Ini jelas tidak mungkin. Orang yang dikuasai oleh kaedah tersebut mungkin mempunyai rasa takut, akan tetapi bukanlah pada kaedahnya. 38
-
Arti lain dari sifat memaksa tidak dikenal lagi. Oleh karena itu, maka
mengapa dikatakan bahwa kaedah hukum bersifat memaksa? Tidak lain maksudnya adalah, bahwa kaedah hukum tersebut dapat menyebabkan terjadinya atau adanya paksaan. -
Kalau demikian halnya, maka timbul pertanyaan, siapakah yang
mengadakan paksaan? Paling sedikit kemungkinannya ada dua, yaitu : 1.
Diri sendiri, hal ini kebanyakan tidak disadari oleh pribadi yang
bersangkutan. Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Kita semuanya ingat akan hasrat manusia untuk hidup pantas atau sayogya, mungkinkah hal itu tercapai atau terpenuhi tanpa patokan atau pedoman? Kecuali daripada itu, manusia merupakan makhluk yang mempunyai hasrat untuk hidup bersama dengan manusia lainnya (“gregariousness”), sehingga ada semacam paksaan diri (kalau perlu) dalam hidup bersama tersebut. Oleh karena pada umumnya seseorang tidak begitu suka untuk menyelami diri sendiri (anggapannya adalah, lebih baik kalau dapat memberikan pandangan mengenai hal-hal di luar dirinya), maka juga lebih mudah untuk menyatakan bahwa kaedahkaedah hukum adalah memaksa. 2.
Pihak lain yang oleh karena kaedah hukum diberi peranan
untuk melakukan paksaan, misalnya, polisi, jaksa, hakim, dan seter usnya. -
Sifat memaksa dari kaedah-kaedah hukum adalah tidak essensiil,
sebaliknya dapat ditegaskan disini, bahwa sifat membatasi atau mematoki dari kaedah-kaedah hukum, adalah essensiil.
Kuliah 7
a. Menjelaskan penyimpangan kaedah hukum b. Menjelaskan keberlakuan kaedah hukum
•
Penyimpangan
terhadap
kaedah-kaedah
hukum
dapat
berupa
pengecualian atau penyelewengan.
•
Perikelakuan atau sikap tindak di luar batas-batas patokan atau pedoman
tersebut perlu dibedakan antara pengecualian (“uitzonderingsgevallen”) dengan penyelewengan (“delicten”), yang penjelasannya adalah sebagai berikut :
39
A.
Pengecualian atau dispensasi sebagai penyimpangan dari
patokan atau pedoman dengan dasar yang sah itu mengenal dua dasar yang berbeda, yakni : 1.
Pembenaran (“rechtvaardigingsgrond”), misalnya dalam hukum
pidana : a.
“Noodtoestand”, umpamanya, dua orang terapung
di laut dengan sebilah papan. b.
“Wettelijkvoorschrift”, umpamanya, sebagaimana
tercantum dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Tiada boleh dihukum adalah ia yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan
Undang-Undang”.
Contohnya
dari
kenyataan,
adalah
pelaksana hukuman mati oleh seorang algojo. 2.
Bebas kesalahan (“schuldopheffingsgrond”), yang contohnya
adalah berat lawan (“overmacht”) dalam hukum pidana. Dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hal tersebut diatur, sebagai berikut “Tiada boleh dihukum barangsiapa melakukan perbuatan karena terdorong berat lawan”. Contohnya dari kenyataan adalah apabila seorang kasir menyerahkan uang kas, oleh karena ditodong dengan senjata api. Kedua dasar pengecualian tersebut di dalam ilmu hukum pidana dinamakan “strafuitsluitingsgrond”, adalah : 1.
Dalam “schuldopheffingsgrond” adalah
orang atau pribadi lain yang dapat dipersalahkan, yaitu dalam contoh di atas adalah orang yang menodong. 2.
Dalam
“rechtvaardigingsgrond”
tidak
ada orang atau pribadi yang dapat dipersalahkan. Didalam contoh di atas adalah dua orang yang terapung dan algojo, siapakah yang harus dipersalahkan.
B.
Delict adalah penyimpangan dari patokan atau pedoman yang
tidak mempunyai dasar yang sah, yang dimaksudkan dengan delict tidaklah sama dengan apa yang disebut peristiwa pidana (delict dalam arti sempit), akan tetapi juga peritiwa perdata seperti perbuatan melanggar hukum (“onrechtmatige daad”), sebagaimana antara lain disimpulkan dari pasal 1365 BW. Kecuali itu
40
juga peristiwa tata usaha Negara, seperti “excess de pouvoir”, jadi istilah delict di sini dipergunakan dalam arti yang luas. Dikehendaki adanya sanctum terhadap mereka yang telah melakukan delict. Sanctum disini di pergunakan dalam arti luas pula dan bersifat negatif, artinya suatu tindakan yang diambil terhadap pribadi yang melakukan delict. Sanctum dalam arti sempit, ialah hukuman (dalam arti luas). Sanctum dalam arti luas ada tiga macam, yaitu : 1.
Sebagai pemulihan keadaan
Yang antara lain dapat dijumpai dalam bidang hukum perdata, misalnya : si A meminjam uang si B, akan tetapi setelah ditagih tidak mau mengembalikannya. Maka, terhadap si A dapat dipaksa (melalui hakim) untuk mengembalikan hutangnya itu kepada si B, sehingga sebahagian dari harta kekayaan semula dari si B kembali pulih keadaannya sebagai sedia kala. 2.
Sebagai pemenuhan keadaan
Yang contohnya juga diambil dari bidang hukum perdata, yaitu dimana X berjual beli dengan Y. Setelah Y menyerahkan uangnya, ternyata X tidak menyerahkan barang yang dibeli oleh Y tersebut. Dalam hal ini, maka X dapat pula dipaksa untuk menyerahkan barang, sehingga dipenuhilah keadaan si Y sebagai pemilik barang tersebut (Apabila si Y menuntut kembali uangnya, maka terjadilah pemulihan keadaan), penagihan pajak yang berlebihan. 3.
Sebagai hukuman dalam arti luas
Yaitu tindakan yang tidak digolongkan kedalam salah satu macam sanctum tersebut di atas, dan istilah hukuman tersebut juga perlu diperlukan dalam arti luas, karena tidak hanya meliputi bidang hukum pidana, akan tetapi juga mencakup hukum perdata dan hukum tata usaha, misalnya : a.
Dalam bidang hukum perdata conothnya adalah hal ganti rugi
tambahan
(“aanvullende
schadevergoeding”),
yang
seringkali
digandengkan dengan sanctum pemulihan keadaan atau pemenuhan keadaan. Umpamanya didalam contoh di muka, si X yang sudah menyerahkan uang kepada Y untuk pembelian barangnya yang tidak juga mau diserahkan,
maka Y
dapat menuntut pemenuhan keadaan
(=penyerahan barang) yang ditambah dengan ganti rugi tambahan.
41
b.
Dalam bidang hukum tata usaha Negara, yakni berupa pemecatan
dari jabatan atau skorsing terhadap seorang pegawai, pencabutan izin usaha, pencabutan Surat Izin Mengemudi, dan seterusnya. Sanctum ini disebut “administratieve maatregel” c.
Dalam bidang hukum pidana, seperti yang tidak asing lagi
disebut hukuman, tetapi didalam uraian ini lebih baik dinamakan hukuman pidana (“punishment”). Hukuman didalam arti yang sempit ini dimaksudkan sebagai siksaan (“leed”) yang dibedakan antara : -
Siksaan riil atau materiil, misalnya hukuman mati, hukuman
denda, penyitaan barang, dan seterusnya. -
Siksaan idiil atau moril, misalnya, pengumuman keputusan
hakim, pencabutan hak, wajib mengadakan selamatan dalam hukum adat, dan lain sebagainya.
•
Yang dimaksudkan dengan hal berlakunya kaedah hukum atau kelakuan kaedah
hukum adalah apa yang disebut “geltung” dalam bahasa Jerman, atau “gelding” didalam bahasa Belanda.
•
Didalam teori-teori hukum pada umumnya dibedakan antara tiga macam
kelakuan atau hal berlakunya kaedah hukum (meninjau pada sasaran kaedah hukum), yaitu : 1.
Kelakuan atau hal berlakunya secara yuridis, yang mengenai
hal ini dapat dijumpai anggapan-anggapan sebagai berikut : a.
Hans Kelsen yang menyatakan bahwa kaedah
hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penentuannya berdasarkan kaedah yang lebih tinggi tingkatnya, ini berhubungan dengan teori “Stufenbau” dari Kelsen. Dalam hal ini perlu diperhatikan, apa yang dimaksudkan dengan efektivitas kaedah hukum yang dibedakannya dengan hal berlakunya kaedah hukum, oleh karena efektivitas merupakan fakta. b.
W. Zevenbergen menyatakan bahwa suatu kaedah
hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalaku kaedah tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Misalnya, Undang-Undang di Indonesia dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Undang-Undang Dasar 1945, pasal 5 ayat 1) 42
c.
Logemann menyatakan bahwa secara yurudis
kaedah hukum mengingat, apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya. d.
Gustav Radbruch mengemukakan pendapat bahwa
“in searching for the ground of validity, the juridical doctrine of validity at some point necessarily encounters the factuality of an authoritative will that cannot be further derived anywhere. It will derive the validity of a legal rule from other legal rules, that of a statute from the constitution. But the constitution itself can and must be taken by such a purely juridical doctrine of validity for a causa sui (=cause of itself). It may well explain the validity of a legal rule in relation to other legal rules, but never the validity of the highest legal rules, the fundamental laws, and hence never the validity of the legal order as a whole.”
2.
Kelakuan sosiologis atau hal berlakunya secara sosiologis, yang
intinya adalah efektivitas kaedah hukum didalam kehidupan bersama. Mengenai hal ini dikenal dua teori : a.
Teori kekuasaan
b.
3.
Teori pengakuan
Kelakuan filisofis atau hal berlakunya secara filosofis. Artinya
adalah, bahwa kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (“Rechtsidee”) sebagai nilai positif yang tertinggi (“Uberpositieven Wert”), misalnya, Pancasila, Masyarakat Adil dan Makmur, dan seterusnya.
•
Ajaran (dari Logemann) yang juga membedakan kelakuan (dalam arti lingkup
laku) kaedah hukum, yaitu ajaran yang disebut “gebiedsleer”. Inti teori atau ajaran ini menyatakan, bahwa lingkup laku kaedah hukum adalah : “keadaan / bidang dalam mana kaedah berlaku” dan dibedakan antara empat bidang (mengungkapkan landasan daripada kaedah hukum), yaitu : 1.
“Ruimtegebied”
atau
lingkup
laku
wilayah yang mengenai ruang terjadinya peristiwa yang diberi batas-batas atau dibatasi oleh kaedah hukum
43
