Sistem Administrasi dan Perpajakan Indonesia Organisasi & Tata Kerja Kementerian Keuangan &DJP
Oleh:
Bukan Trio Macan Ketua: Rahman Triadi Putra (25) Wakil Ketua: Dexiso Benriho Arighi (11) Sekretaris: Vindy Safitri (35) Bendahara: Rosyid Amirullah (28) Seksi Perlengkapan: Ariza Fauzi (07)
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta
Administrasi Perpajakan 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN Kementerian Keuangan, disingkat Kemenkeu, (dahulu Departemen Keuangan, disingkat Depkeu) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan. Kementerian Keuangan dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan (Menkeu) yang sejak tanggal 20 Mei 2010 dijabat oleh Agus Martowardojo, dan dibantu Anny Ratnawati selaku Wakil Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan mempunyai motto Nagara Dana Rakça yang berarti Penjaga Keuangan Negara.
Kantor pusat Kementerian Keuangan terletak di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 dan Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat. Keduanya merupakan kompleks yang terdiri dari beberapa gedung yang letaknya saling berseberangan. Kebanyakan instansi setingkat eselon I di bawah Kementerian Keuangan bertempat di lokasi ini. Instansi eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang tidak berkantor pusat di dalam komplek tersebut antara lain Direktorat Jenderal Pajak (Jl. Gatot Subroto No. 40-42), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Jl. Jenderal Ahmad Yani, Rawamangun), dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Jl. Purnawarman No.99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan).
Kementerian keuangan memilki visi misi sebagai berikut: Visi : "Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan". Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 4 (empat) misi yaitu : a. Misi Fiskal adalah Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab. b. Misi Kekayaan Negara adalah Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggungjawab. c. Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah Mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global. d. Misi Penguatan Kelembagaan adalah i. Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat.
ii. Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan bertanggung jawab. iii. Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya.
TUGAS POKOK KEMENTERIAN KEUANGAN Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
FUNGSI KEMENTERIAN KEUANGAN Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a.
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara;
b.
pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
c.
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;
e.
pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
f.
pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTRIAN KEUANGAN Susunan Organisasi Kementerian Keuangan terdiri atas:
a. Wakil Menteri Keuangan; b. Sekretariat Jenderal; c. Direktorat Jenderal Anggaran; d. Direktorat Jenderal Pajak; e. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; f.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
g. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; h. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
i. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; j.
Inspektorat Jenderal;
k. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; l. Badan Kebijakan Fiskal; m. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; n. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara; o. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara; p. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional; q. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal; r. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi; s. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan; t. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai; u. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan; v. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik; w. Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai.
A. Wakil Menteri Keuangan Wakil Menteri Keuangan mempunyai tugas membantu Menteri Keuangan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan. Sekarang ini dijabat oleh Anny Ratnawati.
B. Sekretariat Jenderal Tugas Pokok: Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Fungsi: 1. koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan; 2. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Keuangan;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan;
4. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; 5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; 6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Susunan Organisasi: 1. Biro Perencanaan dan Keuangan; Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, strategis, dan rencana kerja tahunan, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Kementerian, penyusunan anggaran Kementerian, pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian, dan melaksanakan sistem akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan Kementerian. Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, dan strategis Kementerian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian.
Bagian Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian.
Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian.
Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan Kementerian.
2. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan; Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan terdiri atas:
Bagian Organisasi I mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapanpembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Sekretariat Jenderal, DirektoratJenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.
Bagian Organisasi II mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis dan
evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai, dan Sekretariat Pengadilan Pajak.
Bagian Ketatalaksanaan I mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.
Bagian Ketatalaksanaan II mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai, dan Sekretariat Pengadilan Pajak.
Bagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian.
Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Subbagian Jabatan Fungsional I, II, dan III masingmasing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.
3. Biro Hukum; Biro Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian. Biro Hukum terdiri atas:
Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak, kepabeanan dan cukai.
Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang anggaran, perimbangan keuangan, perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak.
Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangundangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum dibidang barang milik negara, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lainnya, piutang negara, lelang, dan perusahaan, serta menyelenggarakan dokumentasi, informasi, dan diseminasi hukum.
Bagian Hukum Pengelolaan Utang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan utang.
Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum jasa keuangan serta pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan rancangan perjanjian atau naskah kerjasama nasional dan internasional di bidang ekonomi dan keuangan.
4. Biro Bantuan Hukum; Biro Bantuan Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penelaahaan kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Bank Dalam Likuidasi (BDL), Hak Uji Materiil dan Sengketa Kepegawaian, serta Sengketa Internasional, Arbitrase, pemulihan aset negara dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian. Biro Bantuan Hukum terdiri atas:
Bagian Bantuan Hukum I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Kementerian.
Bagian Bantuan Hukum II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum yang menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Bagian Bantuan Hukum III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum yang menyangkut Hak Uji Materiil, sengketa Bank Dalam Likuidasi (BDL), sengketa Internasional, Arbitrase, dan Kepegawaian.
5. Biro Sumber Daya Manusia; Biro Sumber Daya Manusia yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Biro Sumber Daya Manusia terdiri dari:
Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, formasi, pengadaan pegawai, dan penempatan pegawai serta tata usaha dan rumah tangga Biro.
Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan assessment center, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan serta melaksanakan pengembangan sumber daya manusia Sekretariat Jenderal.
Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembangunan, pengelolaan, dan pelayanan sistem informasi manajemen kepegawaian Kementerian Keuangan, serta penyajian, analisis, dan pengintegrasian data sumber daya manusia, pengelolaan naskah dan dokumen pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.
Bagian Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan mutasi jabatan dan kepangkatan pegawai, pelaksanaan manajemen talenta, pengaturan status, pindah antar unit, dan pelaksanaan pengisian jabatan struktural melalui mekanisme non-reguler serta penugasan lainnya.
Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun mempunyai tugas mengelola kesejahteraan pegawai, menyelesaikan pemberian penghargaan dan tanda jasa, perijinan, menegakkan disiplin pegawai, penyiapan penyelesaian kasus kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan, usul pemberhentian dan pensiun serta melaksanakan penyusunan, diseminasi, penerapan, dan mengkoordinasikan evaluasi regulasi di bidang kepegawaian.
6. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi; Biro Komunikasi dan Layanan Informasi mempunyai tugas mengkoordinasikan aktivitas komunikasi, layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada para stakeholders, penyelenggaraan rapat pimpinan dan pembahasan RUU, penyusunan strategi komunikasi kehumasan, penyusunan program komunikasi publik, monitoring opini publik, pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan pengelolaan pusat referensi Kementerian Keuangan. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi terdiri dari:
Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan aktivitas manajemen dan analisis strategi komunikasi kehumasan, layanan informasi dan langkah-langkah kegiatan produksi pemberitaan/kehumasan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui media nirmassa, baik media cetak, elektronik, dalam dan luar ruang, maupun pengadministrasian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
Bagian Hubungan Kelembagaan Negara mempunyai tugas melaksanakan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya dengan lembaga negara/pemerintah (pusat dan daerah), dan penyiapan fasilitasi penyelenggaraan rapat
pimpinan dengan lembaga negara/pemerintah (pusat dan daerah) dan rapat pembahasan UU/peraturan/ketentuan lainnya.
Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya dengan stakeholder non lembaga pemerintah/negara, khususnya kepada institusi beserta organ-organ dari media massa (cetak dan elektronik), organisasi-organisasi, asosiasi dan pemimpin opini baik nasional, internasional maupun daerah.
Bagian Manajemen Opini Publik mempunyai tugas melaksanakan monitoring, analisis dan penelitian opini publik terkait dengan bidang tugas Kementerian Keuangan, menyusun rekomendasi tindakan dan tanggapan komunikasi, menyelenggarakan audit komunikasi dan riset opini publik, serta menyelenggarakan kegiatan peningkatan apresiasi, partisipasi dan kapasitas pengetahuan publik.
Bagian Perencanaan, Pengendalian Pogram dan Perpustakaan mempunyai tugas Melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan,pengendalian, monitoring serta evaluasi program, pelayanan perpustakaan, pengelolaan database dan sistem informasi kehumasan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
7. Biro Perlengkapan; Biro Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan/kekayaan Kementerian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Biro Perlengkapan terdiri dari:
Bagian Perencanaan BMN mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis perencanaan BMN bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis, serta konsultansi pengadaan bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan bimbingan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta pelaksanaan, penyiapan dokumen, pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Pengelolaan BMN mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis pengelolaan BMN bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Penatausahaan BMN mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan BMN Kementerian Keuangan, analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis penatausahaan BMN bagi seluruh satuan
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
8. Biro Umum. Biro Umum mempunyai tugas membina pelaksanaan ketatausahaan Kementerian dan melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga serta pemberian pelayanan pelaksanaan tugas kantor pusat Kementerian.
Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Kementerian, kearsipan, kesehatan pegawai, dan tata usaha perjalanan dinas Kementerian Keuangan.
Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan dukungan program dan kegiatan serta tata usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri, pengelolaan Indikator Kinerja Utama dan Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta urusan protokol dan akomodasi.
Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dan pengelolaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan dan distribusi perlengkapan, dan pentausahaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta urusan pencetakan dan penggandaan.
Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam, pemeliharaan peralatan, dan keamanan dalam, serta pengelolaan telekomunikasi dan kendaraan dinas.
C. Direktorat Jenderal Anggaran Tugas Pokok: Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran.
Fungsi: 1. perumusan kebijakan di bidang penganggaran; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran; 3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran; 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran.
D. Direktorat Jenderal Pajak Rincian lebih lanjut, akan dijelaskan di bagian berikutnya
E. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Tugas Pokok: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
Fungsi: 1. perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai; 3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
F. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tugas Pokok: Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.
Fungsi: 1. perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara; 3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbendaharaan negara; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara; 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
G. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tugas Pokok: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan
dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.
Fungsi: 1. perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara,dan lelang; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; 3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
H. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tugas Pokok: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan.
Fungsi: 1. perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan; 3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perimbangan keuangan; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan; 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
I. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Tugas Pokok: Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan utang.
Fungsi: 1. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan utang; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan utang; 3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan utang;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan utang; 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
J. Inspektorat Jenderal Tugas Pokok: Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan.
Fungsi: 1. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan; 2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan; 4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangan; 5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.
Susunan Organisasi: 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:
Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, pelaporan, dan layanan informasi direktorat jenderal.
Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian direktorat jenderal.
Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pengelolaan urusan keuangan direktorat jenderal.
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, perpustakaan, rumah tangga, gaji dan tunjangan, pengadaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara direktorat jenderal, serta kesekretariatan dan tata usaha pimpinan.
Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyusunan
kerangka kerja, pelaksanaan dan pembinaan kepatuhan internal, serta manajemen risiko dan bantuan hukum.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Inspektorat I;
Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit yang menangani bidang pajak, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.
3. Inspektorat II ;
Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit yang menangani bidang kepabeanan dan cukai, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. 4. Inspektorat III;
Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit yang menangani bidang perbendaharaan dan pengelolaan utang, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. 5. Inspektorat IV;
Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit yang menangani bidang kekayaan negara n kebijakan fiskal, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.
K. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Tugas Pokok: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang disingkat Bapepam dan LK mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal serta
merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Fungsi: 1. penyusunan peraturan di bidang pasar modal; 2. penegakan peraturan di bidang pasar modal; 3. pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal; 4. penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik; 5. penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; 6. penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal; 7. penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan; 8. pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundangundangan; 9. perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan; 10. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan; 11. pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
L. Badan Kebijakan Fiskal Tugas Pokok: Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal.
Fungsi: 1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan fiskal; 2. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal; 3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis di bidang kebijakan fiskal; 4. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal.
M. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tugas Pokok: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BPPK mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.
Fungsi: 1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara; 2. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara; 3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara; 4. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
N. Staf Ahli Tugas Pokok: Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah-masalah di bidang penerimaan negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan keuangan internasional, kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, dan organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi secara keahlian, dan memberikan penalaran pemecahan konsepsional atas petunjuk Menteri.
Fungsi: 1. pengolahan dan penelaahan masalah-masalah di bidang penerimaan negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan keuangan internasional, kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, dan organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi, serta penyiapan penalaran secara konsepsional; 2. penalaran konsepsional suatu masalah di bidang keahliannya atas inisiatif sendiri dan pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Menteri sebagai penelaahan Staf; 3. pemberian bantuan kepada Menteri dalam penyiapan bahan untuk keperluan rapat, seminar, dan lain-lain yang dihadiri oleh Menteri;
4. pelaksanaan tugas-tugas lain atas petunjuk Menteri.
Susunan Staf Ahli: (1) Staf Ahli terdiri dari:
a. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah penerimaan negara.
b. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah pengeluaran negara.
c. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah makro ekonomi dan keuangan internasional.
d. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal.
e. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi. (2) Dalam melaksanakan tugas, Menteri dapat menunjuk seorang Staf Ahli sebagai Koordinator Staf Ahli.
O. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Tugas Pokok: (1) Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, kebijakan, dan standarisasi teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan, pengelolaan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal.
Fungsi: 1. koordinasi penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi;
2. koordinasi dan pembinaan pengembangan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi; 3. koordinasi penyusunan kebijakan dan standarisasi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi; 4. koordinasi pelaksanaan manajemen program; 5. pembinaan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi; 6. pelayanan pengembangan sistem informasi; 7. koordinasi pertukaran data dan pengelolaan basis data; 8. pengelolaan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi ; 9. pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer; 10. pelaksanaan administrasi pusat.
Susunan Organisasi: 1. Bagian Tata Usaha; 2. Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi; 3. Bidang Pengembangan Sistem Informasi; 4. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi; 5. Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi; 6. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
P. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Tugas Pokok: (1) Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut PPAJP mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi akuntan publik dan penilai publik, pengembangan dan pengawasan jasa akuntan publik dan jasa penilai publik, serta penyajian informasi akuntan dan penilai publik.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya PPAJP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal.
Fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan profesi akuntan publik dan penilai publik, register
akuntan, perizinan, dan pengembangan jasa akuntan dan jasa penilai;
b. penyiapan dan pelaksanaan program pemantauan kegiatan serta pemeriksaan akuntan publik dan penilai publik;
c. penyajian informasi akuntan dan penilai publik.
Q. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Tugas Pokok: (1) Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan yang disingkat Pushaka mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, dan pengelolaan indikator kinerja utama Kementerian.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Pushaka berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
Fungsi: 1. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan negara, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya; 2. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara; 3. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan; 4. pelaksanaan pengelolaan indikator kinerja utama Kementerian Keuangan; 5. pelaksanaan administrasi pusat.
R. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tugas Pokok: (1) Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang disingkat Pusat LPSE mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan, pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta memberikan pelayanan pengadaan secara
elektronik Kementerian/Lembaga.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Pusat LPSE berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
Fungsi: 1. penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan; 2. pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Kementerian Keuangan serta Kementerian/Lembaga/Komisi; 3. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan; dan 4. pelaksanaan administrasi pusat.
S. Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai Tugas Pokok: (1) Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kepatuhan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja, analisis dan tindak lanjut kepatuhan internal, serta pelaksanaan pengawasan kepatuhan internal, pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabiitas kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang karena sifat tugasnya secara teknis operasional dan administratif bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Fungsi: 1. perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kepatuhan pelaksanaan tugas; 2. perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan evaluasi kinerja; 3. perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan analisis dan tindak lanjut kepatuhan internal;
4. pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 5. evaluasi kinerja seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 6. penelitian, pemeriksaan, serta penyiapan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan masyarakat; 7. investigasi internal atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai; 8. pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas; 9. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 10. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Jenderal Pajak adalah sebuah direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.
Sejarah Singkat Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu :
Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundangundangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah;
Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara;
Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan
Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).
Dengan keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI No. 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi Ipeda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB. Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini kemudian menjadi Kanwil Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti yang ada sekarang ini.
1924 – Djawatan Padjak dibawah Departemen Van Financien berdasar Staatsblad 1924 No. 576 Artikel 3
1942 – Djawatan Padjak dibawah Zaimubu (Djawatan Padjak, Bea Cukai dan Padjak Hasil Bumi)
1945 – berdasarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD Urusan Bea ditangani Departemen Keuangan Bahagian Padjak
1950 – Djawatan Padjak dibawah Direktur Iuran Negara
1958 – Djawatan Padjak dibawah vertikal langsung Departemen Keuangan
1964 – Djawatan Padjak berubah menjadi Direktorat Pajak dibawah pimpinan Menteri Urusan Pendapatan Negara
1965 – Direktorat IPEDA di bawah Ditjen Moneter
1966 – Direktorat Padjak diubah menjadi Direktorat Jenderal Pajak
1976 – Direktorat IPEDA dialihkan Ke Direktorat Jenderal Pajak
1983 – Tax Reform I berlakunya Self Assesment
1985 – IPEDA berganti nama menjadi Direktorat PBB
2000 – Tax Reform II
2002 – Modernisasi Birokrasi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan institusi penting di negara ini dimana saat ini dipercaya mengumpulkan sekitar 80% dari dana APBN, ternyata mempunyai sejarah panjang sejak sebelum proklamasi kemerdekaan RI. Sejarah singkat DJP terbagi dalam beberapa periode sebagai berikut: 1. Pra Proklamasi Kemerdekaan RI Pada zaman penjajahan Belanda, tugas pemerintahan dalam bidang moneter dilaksanakan oleh Departemen Van Financien dengan dasar hukumnya yaitu Staatsblad 1924 Number 576, Artikel 3. Pada masa penguasaan Jepang, Departemen Van Financien diubah namanya menjadi Zaimubu. Djawatan-djawatan yang mengurus penghasilan negara seperti Djawatan Bea Cukai, Djawatan Padjak, serta Djawatan Padjak Hasil Bumi. Ketiganya digabungkan dan berada di bawah seorang pimpinan dengan nama Syusekatjo. 2. Periode 1945-1959 Maklumat Menteri Keuangan Nomor 1 Tanggal 5 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa seluruh Undang-undang atau peraturan tentang perbendaharaan Keuangan Negara, pajak, lelang, bea dan cukai, pengadaan candu dan garam tetap menggunakan Undang-Undang atau peraturan yang ada sebelumnya sampai dengan dikeluarkannya peraturan yang baru dari pemerintah Indonesia.
Sedangkan Penetapan Pemerintah tanggal 7 Nopember 1945 No. 2/S.D. memutuskan bahwa urusan bea ditangani Departemen Keuangan Bahagian Padjak mulai tanggal 1 Nopember 1945 sesuai dengan Putusan Menteri Keuangan tanggal 31 Oktober 1945 No. B.01/1. Akhir tahun 1951 Kementerian Keuangan mengadakan perubahan dimana Djawatan Padjak, Djawatan Bea dan Cukai dan Djawatan Padjak Bumi berada dibawah koordinasi Direktur Iuran Negara. 3. Periode 1960-1994 Tahun 1964 Djawatan Padjak diubah menjadi Direktorat Pajak yang berada dibawah pimpinan Pembantu Menteri Urusan Pendapatan Negara. Kemudian pada tahun 1966 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-Departemen, Direktorat Padjak diubah menjadi Direktorat Djenderal Padjak yang membawahi Sekretariat Direktorat Djenderal, Direktorat Padjak Langsung, Direktorat Padjak Tidak Langsung, Direktorat Perentjanaan dan Pengusutan,dan Direktorat Pembinaan Wilayah.
TUGAS POKOK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.
FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas:
a.
Sekretariat Direktorat Jenderal;
b.
Direktorat Peraturan Perpajakan I;
c.
Direktorat Peraturan Perpajakan II;
d. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan; e.
Direktorat Intelijen dan Penyidikan;
f.
Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian;
g. Direktorat Keberatan dan Banding; h. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan; i.
Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
j.
Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan;
k. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur; l.
Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi; dan
m. D i r e kt o r at T r a n s fo rm a s i P ro s e s B i s n i s .
A. Sekretariat Direktorat Jenderal Tugas: Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.
Fungsi: 1. koordinasi kegiatan direktorat jenderal; 2. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana stratejik, dan laporan akuntabilitas kinerja direktorat jenderal; 3. penyelenggaraan pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan serta jabatan fungsional pada direktorat jenderal; dan 4. pelaksanaan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.
Susunan Organisasi: 1. Bagian Organisasi dan Tatalaksana; 2. Bagian Kepegawaian; 3. Bagian Keuangan; 4. Bagian Perlengkapan; 5. Bagian Umum; dan 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
B. Direktorat Peraturan Perpajakan I
Tugas: Direktorat Peraturan Perpajakan I mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Fungsi: 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan 5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
C. Direktorat Peraturan Perpajakan II Tugas: Direktorat Peraturan Perpajakan II mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
Fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan; 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan; 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan; 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan; 5. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
D. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Tugas: Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan.
Fungsi: 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan; 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan; 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan; 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan; dan 5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
E. Direktorat Intelijen dan Penyidikan Tugas: Direktorat Intelijen dan Penyidikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen dan penyidikan perpajakan.
Fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang intelijen dan penyidikan perpajakan; 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen dan penyidikan perpajakan; 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang intelijen dan penyidikan perpajakan; 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang intelijen dan penyidikan perpajakan; dan 5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
F. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Tugas: Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.
Fungsi: 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan; 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan; 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan; 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan; dan 5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
G. Direktorat Keberatan dan Banding Tugas: Direktorat Keberatan dan Banding mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.
Fungsi: 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang keberatan dan banding; 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang keberatan dan banding; 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keberatan dan banding; 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keberatan dan banding; dan
5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
H. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Tugas: Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
Fungsi: 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan; 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan; 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan; 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan; dan 5. pelaksanaan tata usaha direktorat.
I. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Tugas: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat.
Fungsi: 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat; 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat; 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat; 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat; 5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
J. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan
Tugas: Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.
Fungsi: 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi perpajakan; 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi perpajakan; 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi informasi perpajakan; 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi informasi perpajakan; dan 5. pelaksanaan tata usaha direktorat.
K. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Tugas: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
Fungsi: 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur; 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur; 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur; 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur; 5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
L. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Tugas: Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.
Fungsi: 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi; 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi; 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi; 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi; dan 5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
M. Direktorat Transformasi Proses Bisnis Tugas: Direktorat Transformasi Proses Bisnis mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.
Fungsi: 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi proses bisnis; 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi proses bisnis; 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang transformasi proses bisnis; 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transformasi proses bisnis; 5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
