Nama /NIM : Zahril Habibi Proklamantha Proklamantha (080710101083) (080710101083) Mata Kuliah : Hukum Kepailitan
AKIBAT HUKUM DARI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Setelah penundaan kewajiban pembayaran hutang diterima oleh debitur,muncullah akibat hukum terhadap debitur dan kreditor yang bersangkutan. Akibat hukum tersebut adalah : 1. DEBITUR TIDAK MEMILIKI INDEPENDENSI Dasar Hukum : Pasal 240 UU No. 37 Tahun 2004 2004
Berdasar pada Pasal 240 UU No. 37 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara PKPU dengan kepailitan yang mana dalam kepailitan debitor menyerahkan kewenangan pengurusan harta kekayaan kepada kurator. Dalam PKPU, kewenangan dalam kepengurusan harta tersebut masih berada di tangan debitor itu sendiri. Hanya saja kebebasan debitor memang dibatasi dengan keberadaan pengurus selaku pengawas.
2. APABILA PENUNDAAN PEMBAYARAN HUTANG BERAKHIR, DEBITUR LANGSUNG PAILIT Dasar Hukum : Pasal 230 ayat (1) (1) UU No. 37 Tahun 2004 2004
Berdasarkan pada Pasal 230 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya hari berikutnya (tanpa hak untuk mengajukan kasasi atau peninjauan kembali) apabila : Jangka waktu PKPU sementara berakhir karena kreditur konkuren tidak menyetujui pemberian PKPU secara tetap.Perpanjangan PKPU telah diberikan, akan tetapi sampai dengan tanggal batas terakhir penundaan pembayaran hutang (maksimum 270 hari) belum juga tercapai tercapai persetujuan persetujuan terhadap terhadap rencana rencana perdamaian. perdamaian.
1
3. TIDAK DAPAT MENERIMA PAKSAAN DALAM PEMBAYARAN HUTANG DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI DITANGGUHKAN Dasar Hukum : Pasal 242 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004
Selama berlangsungnya PKPU, maka debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar hutang-hutangnya serta semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan hutang tersebut juga harus ditangguhkan. 4. PERKARA YANG SEDANG BERJALAN DITANGGUHKAN Dasar Hukum : Pasal 243 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004
Secara prinsip PKPU tidak menghentikan perkara yang sudah mulai diperiksa ataupun menghalangi pengajuan perkara yang baru. Akan tetapi, terhadap perkara yang semata-mata mengenai tuntutan pembayaran suatu piutang yang telah diakui oleh debitur, sementara kreditur
tidak
mempunyai
kepentingan
untuk
mendapatkan
suatu
putusan
guna
melaksanakannya kepada pihak ketiga setelah dicatatnya pengakuan tersebut, maka hakim dapat menangguhkan pengambilan keputusan mengenai hal tersebut hingga berakhirnya PKPU. 5. DEBITUR TIDAK BOLEH MENJADI PENGGUGAT ATAU TERGUGAT Dasar Hukum : Pasal 243 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004
Debitur yang telah ditunda kewajibannya pembayaran hutangnya tidak boleh beracara di peradilan baik sebagai penggugat ataupun sebagai tergugat dalam perkara yang berhubungan dengan harta kekayaannya, kecuali dengan bantuan dari pihak pengurus. 6. PENUNDAAN
PEMBAYARAN
HUTANG
TIDAK
BERLAKU
BAGI
KREDITUR PREFERENS
PKPU tidak berlaku bagi tagihan dari kreditur separatis, atau terhadap tagihan yang diistimewakan terhadap barang-barang tertentu milik debitur. Maka jelas bahwa terhadap debitur dengan hak istimewa, debitur juga harus membayar hutangnya secara penuh. Apabila pembayaran hutang tidak mencukupi dari jaminan tersebut, kreditur preferen masih
2
mendapatkan haknya sebagai kreditur konkuren, termasuk di dalamnya hak untuk mengeluarkan suara selama PKPU. 7. PENUNDAAN PEMBAYARAN HUTANG TIDAK BERLAKU TERHADAP BEBERAPA JENIS BIAYA PENTING Dasar Hukum : Pasal 244 UU No. 37 Tahun 2004
Dalam Pasal 244 dikatakan bahwa PKPU tidak berlaku terhadap beberapa jenis biaya tertentu (misal : tagihan yang dijamin dengan gadai)
yaitu dengan tetap memperhatikan
ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap: a. tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya; b. tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan c. tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b. 8. HAK RETENSI YANG DIPUNYAI OLEH KREDITUR TETAP BERLAKU Dasar Hukum : Pasal 245 UU No. 37 tahun 2004
Bahwa terhadap barang-barang yang ditahan oleh pihak kreditur wajib dikembalikan ke dalam harta pailit dengan membayar terhadap hutang yang bersangkutan jika hal tersebut menguntungkan harta pailit. 9. BERLAKU MASA PENANGGUHAN EKSEKUSI HAK JAMINAN Dasar Hukum : Pasal 246 UU No. 37 tahun 2004
Seperti halnya kepailitan, PKPU juga mengenal apa yang disebut dengan masa penangguhan pelaksanaan eksekusi hak jaminan hutang. Hanya saja lama pelaksanaan masa
3
penangguhannya berbeda dimana apabila kepailitan adalah selama 90 hari, maka lama masa penangguhan dalam PKPU adalah 270 hari (maksimum). 10. BISA DILAKUKAN KOMPENSASI Dasar Hukum : Pasal 247 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004
Orang yang mempunyai utang kepada Debitor atau piutang terhadap Debitor tersebut, dapat memperjumpakan utang piutang dimaksud, dengan syarat utang piutang tersebut atau perbuatan hukum yang menimbulkan utang piutang dimaksud telah terjadi sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang. 11. KEPASTIAN TERHADAP PERJANJIAN TIMBAL BALIK
Dalam PKPU, kreditur dapat meminta kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang sifatnya timbal balik dalam waktu tertentu. Akan tetapi perlu juga diingat bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi perjanjian timbal balik yang prestasinya harus dilakukan sendiri oleh pihak debitur. 12. PERJANJIAN DI BURSA KOMODITI BERAKHIR Dasar Hukum : Pasal 250 UU No. 37 Tahun 2004
Apabila telah dibuat suatu kontrak komoditi di bursa komoditi sementara penyerahan barang akan dilakukan di waktu tertentu dimana debitur telah mengajukan PKPU, maka kontrak tersebut menjadi hapus akan tetapi tidak menghilangkan hak bagi lawan untuk mengajukan klaim ganti rugi. 13. DEBITUR DAPAT MENGAKHIRI SEWA-MENYEWA Dasar Hukum : Pasal 251 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004
Apabila keputusan pengadilan niaga tentang PKPU sementara , pihak debitur sebagai penyewa dapat mengakhiri sewa tersebut asalkan dilakukan pemberitahuan untuk pemutusan sewa dengan jangka waktu sebagai berikut :
4
Jangka waktu pemberitahuan sesuai dengan kontrak yang berlaku atau jika tidak ada dalam kontrak, maka Jangka waktu pemberitahuan sesuai dengan kelaziman setempat, atau Jangka waktu 3 bulan sudah dianggap cukup,akan tetapi perlu diingat bahwa ketentuan ini hanya berlaku jika debitur adalah pihak penyewa. 14. Dapat Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja Dasar Hukum : Pasal 252 UU No. 37 Tahun 2004
Undang Undang kepailitan mengatur tentang pemutusan hubungan kerja dalam hal PKPU. Hal ini bertujuan untuk membantu debitor dalam melangsungkan kegiatan usahanya selama PKPU dilakukan. 15. Pembayaran kepada Debitur yang Telah Memperoleh Penundaan Pembayaran Hutang Tidak Membebaskan Harta Kekayaan
Salah satu akibat hukum dari PKPU adalah dalam hal pembayaran yang dilakukan kepada debitur yang ditunda kewajiban pembayaran hutangnya. Untuk hal itu berlaku kewajiban sebagai berikut : Pembayaran atas hutang yang timbul sebelum putusan PKPU sementara dijatuhkan, tetapi pembayarannya dilakukan setelah putusan PKPU dan tapi diumumkan. Maka dalam hal ini tidak membebaskan si pembayar tersebut dari harta kekayaan, kecuali : Dapat dibuktikan bahwa si pembayar tersebut tidak mengetahui tentang telah adanya putusan PKPU tersebut 16. Pembayaran tersebut sejauh membawa keuntungan terhadap harta kekayaan tersebut. Dasar Hukum : Pasal 254 UU No. 37 Tahun 2004
Apabila hutang itu telah dibayarkan setelah adanya putusan PKPU sementara, tetapi setelah adanya pengumuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, si pembayar juga tidak dibebaskan dari kewajibannya terhadap harta kekayaan, kecuali :
5
Pembayar
tidak
mengetahui
pengumuman
PKPU
sementara
tersebut
Pembayaran tersebut sejauh membawa keuntungan bagi harta kekayaan.Penundaan Pembayaran Hutang Tidak Berlaku untuk Peserta Debitur dan Kreditur, sejauh yang menyangkut dengan para peserta debitur dan garantor (penjamin), maka putusan PKPU dinyatakan tidak berlaku. Artinya garantor tetap berkewajiban penuh sebagai garantor, demikian juga dengan pihak peserta debitur untuk berkewajiban penuh sesuai kontrak dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku 17. Perbuatan Debitur Tidak Dapat DIbatalkan oleh Kurator Dasar Hukum : Pasal 240 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004
Dalam hal PKPU, selama debitur diberikan kewenangan oleh pengurus sesuai dengan, maka setelah debitur tersebut dinyatakan pailit, perbuatan debitur tersebut haruslah dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator dan mengikat harta pailit. 18. Berlaku Ketentuan Pidana Dasar Hukum : Pasal 240 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004
Apabila debitur nekat atau karena ketidaktahuannya itu melakukan sendiri hal-hal terkait pengurusan harta kekayaan tanpa sepengetahuan pengurus, maka konsekuensinya adalah : Perbuatan tersebut tidak membawa perngaruh terhadap harta debitur, kecuali membawa manfaat bagi harta debitur tersebut.Debitur dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan karena melakukan pidana yang termasuk dalam pelanggaran terhadap ketertiban umum.
6
