TUGAS DAN FUNGSI APOTEKER DI PUSKESMAS
I. PENDAHULUAN
1.1.APOTEKER
Menurut PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 184/MENKES/PER/II/1995
TENTANG
PENYEMPURNAAN
PELAKSANAAN
MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER Pasal 1 :
Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
Menurut KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 1332/MENKES/SK/X/2002
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN
MENTERI KESEHATAN RI NOMOR. 922/MENKES/PER/X/1993 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK Pasal 1 :
Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker.
Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Apoteker adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian baik di apotek, rumah sakit, industri, pendidikan, dan bidang lain yang masih berkaitan dengan bidang kefarmasian. Pendidikan apoteker dimulai dari pendidikan sarjana, kurang lebih empat tahun, ditambah satu tahun untuk pendidikan profesi apoteker. Apoteker di Indonesia bergabung dalam organisasi profesi Apoteker yang disebut Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Seorang apoteker yang baru lulus juga disumpah seperti dokter. Sumpah itu intinya adalah seorang apoteker harus
1
memanfaatkan
ilmunya
untuk
kebaikan
manusia.
Seorang
apoteker
dilarang
menggunakan pengetahuannya pengetahuannya untuk merugikan orang lain.
1.2.TUGAS APOTEKER
Tugas Apoteker telah diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN :
1. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. 2. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. 3. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. 4. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. 5. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. 6. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. 7. Fasilitas Kesehatan adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. 8. Fasilitas Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian. 2
9. Fasilitas Produksi Sediaan Farmasi adalah sarana yang digunakan untuk memproduksi obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika. 10. Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi adalah sarana yang digunakan untukmendistribusikan atau menyalurkan Sediaan Farmasi, yaitu Pedagang Besar Farmasi dan Instalasi Sediaan Farmasi. 11. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. 12. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. 14. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obatobat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. 15. Standar Profesi adalah pedoman untuk menjalankan praktik profesi kefarmasian secara baik. 16. Standar Prosedur Operasional adalah prosedur tertulis berupa petunjuk operasional tentang Pekerjaan Kefarmasian. 17. Standar Kefarmasian adalah pedoman untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan kefarmasian. 18. Asosiasi adalah perhimpunan dari perguruan tinggi farmasi yang ada di Indonesia. 19. Organisasi Profesi adalah organisasi tempat berhimpun para Apoteker di Indonesia. 20. Surat Tanda Registrasi Apoteker selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi.
3
21. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi. 22. Surat Izin Praktik Apoteker selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada Apotek atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit. 23. Surat Izin Kerja selanjutnya disingkat SIK adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran. 24. Rahasia Kedokteran adalah sesuatu yang berkaitan dengan praktek kedokteran yang tidak boleh diketahui oleh umum sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. 25. Rahasia Kefarmasian adalah Pekerjaan Kefarmasian yang menyangkut proses produksi, proses penyaluran dan proses pelayanan dari Sediaan Farmasi yang tidak boleh diketahui oleh umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 26. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
1.3. Pelayanan Kefarmasian dalam Penggunaan Obat dan Alat Kesehatan Kesehatan
a. Mengkaji instruksi pengobatan/resep pasien b. Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat dan alat kesehatan. c. Mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan d. Memantau efektifitas dan keamanan penggunaan obat dan alat kesehatan e. Memberikan informasi kepada petugas kesehatan, pasien/keluarga f. Memberi konseling kepada pasien/keluarga
4
g. Melakukan pencampuran obat suntik h. Melakukan penyiapan nutrisi parenteral i.
Melakukan penanganan obat kanker
j.
Melakukan penentuan kadar obat dalam darah
k. Melakukan pencatatan setiap kegiatan l.
Melaporkan setiap kegiatan.
1.4. PENYEBARAN APOTEKER DALAM PROGRAM KESEHATAN
Penyebaran apoteker diutamakan untuk memenuhi kebutuhan program kesehatan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan apoteker untuk program kesehatan ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut: a. Sarana kesehatan Pemerintah.
kebutuhan program kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan & Kebudayaan dan HANKAM/ABRI. b. Sarana lainnya, sesuai yang ditetapkan.
a. Instansi Pemerintah selain yng disebut di atas b. Sarana kesehatan milik BUMN/BUMD; c. Industri/Pabrik obat dan kosmetik berskala kecil non PMDN/PMA; d. Industri Kecil Obat Tradisional; e. Apotik yang berlokasi di luar l uar Kotif/Kodya/Ibukota Provinsi; f. Rumah Sakit Swasta di luar Ibukota Provinsi; g. Pendidikan Tinggi dan Menengah Swasta sebagai Staf Pengajar di bidang farmasi
5
II. PUSKESMAS
2.1.Pengertian 2.1.Pengertian Puskesmas
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung
jawab
wilayahkerja.Secara
menyelenggarakan nasional
standar
pembangunan
wilayah
kerja
kesehatan Puskesmas
di adalah
suatu satu
kecamatan.Apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas, maka tanggungjawab
wilayah
kerja
dibagi
antar
Puskesmas
dengan
memperhatikan
keutuhankonsep wilayah yaitu desa/ kelurahan atau dusun/rukun warga (RW).
2.2.Pelayanan 2.2.Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah berubah paradigmanya dari orientasi obat kepada pasien yang mengacu pada asuhan kefarmasian (Pharmaceutical Care).Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker/asisten apoteker sebagaitenaga farmasi dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilakuagar dapat berinteraksi langsung dengan pasien.
Pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sumber daya (SDM, sarana prasarana, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan serta administrasi) dan pelayanan farmasiklinik (penerimaan resep, peracikan obat, penyerahan obat, informasi obat danpencatatan/penyimpanan
resep )
dengan
memanfaatkan
tenaga,
dana,
prasarana,sarana dan metode tatalaksana yang sesuai dalam upaya mencapai tujuan yangditetapkan.
Landasan Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
Bab I pasal 1
Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat,pengelolaan obat, 6
pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obatserta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
Bab V pasal 42
Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan dalam rangka menjaga mutu sediaan farmasi yang beredar.
Bab VI pasal 63
Pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyaikeahlian dan kewenangan untuk itu.
Bab X pasal 82
1. Barangsiapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 63dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidanadenda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). 2. Undang-Undang Nomor Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika 3. Undang-Undang Nomor Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika 4. Ordonansi
Obat
Berkhasiat
Keras
(Sterekwerkende
ordonantieStb.1949 /no.419) 5. Kepmenkes No. 125/Kab/B VII/th VII/th 1971 tentang Wajib Daftar Obat 6. Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN)
7
geenesmiddelen
UU RI No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
Bab I pasal 1 Ayat (2) : Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan sertafasilitas kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Ayat (6) : Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 2.3.Apoteker 2.3.Apoteker Sebagai Tenaga Kefarmasian di Puskesmas
Dasar hukum: Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan “Sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan peke rjaan kefarmasian di Puskesmas adalah apoteker”
Kompetensi apoteker di Puskesmas sebagai berikut 1. Mampu menyediakan dan memberikan pelayanan kefarmasian yang bermutu 2. Mampu mengambil keputusan secara professional 3. Mampu berkomunikasi yang baik dengan pasien maupun profesi kesehatanlainnya dengan menggunakan bahasa verbal, nonverbal maupun bahasa lokal 4. Selalu belajar sepanjang karier baik pada jalur formal maupun informal, sehinggailmu dan keterampilan yang dimiliki selalu baru (up to date). Sedangkan
asisten
apoteker
hendaknya
dapat
dalammelaksanakan pelayanan kefarmasian tersebut. Prasarana dan Sarana
8
membantu
pekerjaan
apoteker
Prasarana dan sarana yang harus dimiliki Puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian adalah sebagai berikut : 1. Papan nama “apotek” atau “kamar obat” yang dapat terlihat jelas oleh pasien 2. Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien 3. Peralatan
penunjang
pelayanan
kefarmasian,
antara
lain
timbangan
gram
danmiligram, mortir-stamper, gelas ukur, corong, rak alat-alat, dan lain-l ain 4. Tersedia
tempat
dan
alat
untuk
mendisplai
informasi
obat
bebas
dalam
upayapenyuluhan pasien, misalnya untuk memasang poster, tempat brosur, leaflet,booklet dan majalah kesehatan. 5. Tersedia sumber informasi dan literatur obat yang memadai untuk pelayananinformasi obat.Antara
lain
Farmakope
Indonesia
edisi
terakhir,
Informasi
Spesialite
ObatIndonesia (ISO) dan Informasi Obat Nasional Indonesia (IONI). 6. Tersedia tempat dan alat untuk melakukan peracikan obat yang memadai 7. Tempat penyimpanan obat khusus seperti lemari es untuk supositoria, serum danvaksin, dan lemari terkunci untuk penyimpanan narkotika sesuai denganperaturan perundangan yang berlaku. 8. Tersedia kartu stok untuk masing-masing jenis obat atau komputer agarpemasukan dan pengeluaran obat, termasuk tanggal kadaluarsa obat, dapatdipantau dengan baik. 9. Tempat
penyerahan
obat
yang
memadai,
yang
memungkinkan
untuk
melakukanpelayanan informasi obat.
Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Kesehatan
Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.Perbekalankesehatan adalah semua bahan selain obat dan peralatan yang diperlukan untukmenyelenggarakan kesehatan.Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan.
9
Rangkaian Tugas Apoteker di Puskesmas A. Administrasi
Administrasi adalah rangkaian aktivitas pencatatan, pelaporan, pengarsipan dalam rangka penatalaksanaan pelayanan kefarmasian yang tertib baik untuk sediaanfarmasi dan perbekalan kesehatan maupun pengelolaan resep supaya lebih mudahdimonitor dan dievaluasi.
Administrasi untuk sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan meliputi semua tahap pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, yaitu : 1.Perencanaan 2.Permintaan obat ke instalasi farmasi kabupaten/ kota 3. Penerimaan 4. Penyimpanan mengunakan kartu stok atau computer 5. Pendistribusian dan pelaporan
Administrasi untuk resep meliputi pencatatan jumlah resep berdasarkan pasien (umum, miskin, asuransi), penyimpanan bendel resep harian secara teratur selama 3tahun dan pemusnahan resep yang dilengkapi dilengkapi dengan berita acara.
Pengadministrasian termasuk juga untuk: 1.
Kesalahan pengobatan (medication error)
2.
Monitoring Efek Samping Obat (MESO)
3.
Medication Record
2.4.Pelayanan 2.4.Pelayanan Farmasi Klinik
1.
Pelayanan Resep
Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturanperundangan yang berlaku.Pelayanan resep adalah proses kegiatan yang meliputiaspek teknis dan non teknis
10
yang harus dikerjakan mulai dari penerimaan resep,peracikan obat sampai dengan penyerahan obat kepada pasien. Penerimaan Resep Setelah menerima resep dari pasien, dilakukan hal -hal sebagai berikut : a. Pemeriksaan kelengkapan administratif resep, yaitu : nama dokter, nomor surat izin praktek (SIP), alamat praktek dokter, paraf dokter, tanggal,penulisan resep, nama obat, jumlah obat, cara penggunaan, nama nama pasien,umur pasien, dan jenis kelamin pasien b. Pemeriksaan kesesuaian farmasetik, yaitu bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, cara dan lama penggunaan obat. c. Pertimbangkan klinik, seperti alergi, efek samping, interaksi dan kesesuaia n dosis. d. Konsultasikan dengan dokter apabila ditemukan keraguan pada resep atau obatnya tidak tersedia
Peracikan Obat Setelah memeriksa resep, dilakukan hal-hal sebagai berikut : a. Pengambilan obat yang dibutuhkan pada rak penyimpanan menggunakan alat, dengan memperhatikan nama obat, tanggal kadaluwarsa dan keadaanfisik obat b. Peracikan obat c. Pemberian etiket warna putih untuk obat dalam/oral dan etiket warna biru untuk obat luar, serta menempelkan label “kocok dahulu” pada sediaanobat dalam bentuk larutan d. Memasukkan obat ke dalam wadah yang sesuai dan terpisah untuk obat yang berbeda untuk menjaga mutu obat dan penggunaan yang salah Penyerahan Obat Setelah peracikan obat, dilakukan hal-hal sebagai berikut :
11
a. Sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaanserta jenis dan jumlah obat. obat. b. Penyerahan obat kepada pasien hendaklah dilakukan dengan cara yang baik dan sopan, mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat mungkinemosinya kurang stabil. c. Memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluar ganya d. Memberikan informasi cara penggunaan obat dan hal-hal lain yang terkait dengan obat tersebut, antara lain manfaat obat, makanan danminuman yang harus dihindari, kemungkinan efek samping, carapenyimpanan obat, dll.
2.
Pelayanan Informasi Obat
Pelayanan Informasi obat harus benar, jelas, mudah dimengerti, akurat, tidak biasa,etis, bijaksana dan terkini sangat diperlukan dalam upaya penggunaan obat yangrasional oleh pasien.Sumber informasi obat adalah Buku Farmakope Indonesia,Informasi Spesialite Obat Indonesia (ISO), Informasi Obat Nasional Indonesia(IONI), Farmakologi dan Terapi, serta buku-buku lainnya.Informasi obat jugadapat diperoleh dari setiap kemasan atau brosur obat yang berisi :
Nama dagang obat jadi
Komposisi
Bobot, isi atau jumlah tiap wadah
Dosis pemakaian
Cara pemakaian
Khasiat atau kegunaan
Kontra indikasi (bila ada) 12
Tanggal kadaluarsa
Nomor ijin edar/nomor registrasi
Nomor kode produksi produksi
Nama dan alamat industry
Informasi obat yang diperlukan pasien adalah : a. Waktu penggunaan obat, misalnya berapa kali obat digunakan dalam sehari, apakah di waktu pagi, siang, sore, atau malam. Dalam hal ini termasuk apakah obat diminum sebelum atau sesudah makan. b. Lama penggunaan obat, apakah selama keluhan masih ada atau harus dih abiskan meskipun sudah terasa sembuh. Obat antibiotika harus dihabiskan untuk mencegah timbulnya resistensi. c. Cara penggunaan obat yang benar akan menentukan keberhasilan pengobatan. Oleh karena itu pasien harus mendapat penjelasan mengenai cara penggunaan obat yang benar terutama untuk sediaan farmasi tertentu seperti obat oral obat tetes mata, salep mata, obat tetes hidung, obat semprot hidung, tetes telinga, suppositoria dan krim/salep rektal dan tablet vagina. 3.
Penyimpanan (Kondisi Penyimpanan Khusus)
Beberapa obat perlu disimpan pada tempat khusus untuk memudahkan pengawasan, yaitu.
Obat golongan narkotika dan psikotropika masing-masing disimpan dalam lemari
khusus dan terkunci.
Obat-obat seperti vaksin dan supositoria harus disimpan dalam lemari pendingin
untuk menjamin stabilitas sediaan.
Beberapa cairan mudah terbakar seperti aseton, eter dan alkohol disimpan dalam
lemari yang berventilasi baik, jauh dari bahan yang mudah terbakar dan peralatan elektronik. Cairan ini disimpan terpisah dari obat-obatan. 13
4.
Monitoring dan Evaluasi
Sebagai
tindak
lanjut
terhadap
pelayanan
kefarmasian
di
Puskesmas
perlu
dilakukanmonitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala. Monitoring merupakan kegiatan pemantauan terhadap pelayanan kefarmasian kefarmasi an dan evaluasi merupakan proses penilaiankinerja pelayanan kefarmasian itu sendiri. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan memantau seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian mulai dari pelayanan resep sampai kepada pelayanan informasi obat kepadapasien sehingga diperoleh gambaran mutu pelayanan kefarmasian sebagai dasar perbaikan pelayanan kefarmasian di Puskesmas selanjutnya. Hal-hal yang perlu dimonitor dan dievaluasi dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas, antara lain :
Sumber daya manusia (SDM)
Pengelolaan sediaan farmasi (perencanaan, dasar perencanaan, pengadaan,penerimaan
dan distribusi)
Pelayanan farmasi klinik (pemeriksaan kelengkapan resep, skrining resep,penyiapan
sediaan, pengecekan hasil peracikan dan penyerahan obat yangdisertai informasinya serta pemantauan pemakaian obat bagi penderita penyakittertentu penyakittertentu seperti TB, Malaria dan Diare)
Mutu pelayanan (tingkat kepuasan konsumen)
14
15
