AKUNTANSI MANAJEMEN
TRANSFER PRICING PADA PT. PLN (Persero)
Disusun oleh:
Nama : Krestianto Aji Saputro
NPM : 144060006176
Nomor Urut : 21
Mata Kuliah : Akuntansi Manajemen
Periode Semester : Semester VII
Tahun Akademik : 2014/2015
Kelas VII-C Program DIV Akuntansi Reguler
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
2015
Abstrak
Dorongan untuk mengoptimalkan manfaat dari keterbatasan sumber daya membuat manajemen berupaya untuk mencapai kapasitas produksi yang seefisien mungkin. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan kemampuan setiap lini bisnis dari hulu ke hilir. Bagi pemerintah sebagai entitas penyedia barang dan jasa publik, tentu hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian. Sinergi antar institusi dibutuhkan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat serta manajemen pemerintahan yang sehat. Dalam kegiatannya, pemerintah selalu dihadapkan pada pilihan harga yang timbul didalam mekanisme pasar ditengah keterbatasan penyedia barang dan jasa publik. Oleh karena itu studi untuk memutuskan pemenuhan kebutuhan dengan rentang pengorbanan sumber daya ekonomi tertentu diperlukan, salah satunya dengan mekanisme harga trasnfer. Pemerintah dapat memilih untuk memanfaatkan setiap lini produksi yang dimilikinya atau memutuskan untuk memenuhi kebutuhannya dengan membeli barang dan/atau jasa yang disediakan oleh produsen lain. Makalah ini akan membahas bagaimana sebuah analisis sederhana digunakan dalam menentukan harga transfer pada salah satu institusi Pemerintah yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) dalam upayanya memenuhi penyediaan energi listrik oleh pemerintah kepada masyarakat.
Kata Kunci: Pemerintah, harga transfer.
Abstract
The urge to optimize the benefits of limited resources make management intends to achieve production capacity as efficiently as possible . One of the efforts is to optimize the ability of each business line from upstream to downstream . Since the government as an entity provider of public goods and services , of course it should be a concern . The synergy between the institutions needed to realize the prosperity of the people and good governance . In its activities, the government is always faced with the option price arising in the midst of the limitations of the market mechanism providers of public goods and services. Studies to determine compliance with the requirements ranges certain sacrifice of economic resources required, one of them with a transfer pricing mechanism . The government may choose to utilize any of its production line or decide to meet their needs by purchasing goods and / or services provided by other manufacturers . This paper will discuss how a simple analysis is used in determining transfer prices in one of the government institutions , namely PT . Perusahaan Listrik Negara ( PT .PLN ) in its efforts to meet the provision of public electricity by the government to communities.
Keywords: government, transfer pricing.
Pendahuluan
Energi listrik memiliki peran yang sangat vital dan strategis, energi listrik dibutuhkan dalam rangka memenuhi hajat orang banyak dan menunjang pembangunan nasional. Energi listrik harus terjamin ketersediannya, mampu dijangkau oleh semua tingkatan ekonomi, dan aman bagi lingkungan maupun penggunanya. Pemerintah menyadari pentingnya peran energi listrik ini sehingga membentuk salah satu BUMN yang bertugas di bidang ketenaga listrikan nasional yaitu PT. PLN (Persero) Berdasar data laporan tahunan PT.PLN tahun 2013, pemerintah baru mampu memenuhi 80,38% dari total keseluruhan cakupan rumah tangga berlistrik (electrification ratio). Hal ini terus diusahakan oleh pemerintah agar electrification ratio tersebut dapat dipenuhi hingga 100%, akan tetapi tantangan yang dihadapi pemerintah sangat tinggi yaitu keterbatasan kapasitas pembangkitan, rendahnya minat swasta berinvestasi dalam bidang ketenaga listrikan, Biaya Pokok Penyediaan yang tinggi. Oleh karena itu pemerintah harus menerapakan manajemen yang baik sehingga pengelolaan energi yang sifatnya vital dan strategis ini memberikan hasil yang optimal.
Manajemen pasti memiliki sistem pengendalian sebagai sarana mengumpulkan dan menggunakan informasi untuk membantu dan mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian keputusan seluruh organisasi dan untuk membimbing perilaku manajer dan karyawan lainnya termasuk dalam sebuah organisasi seperti pemerintah. Setiap pemerintahan merancang sistem pengendalian manajemen mereka dengan konsep yang berbeda-beda tergantung dengan karakteristik negara dan kebijakan yang diambil. Tidak ada aturan yang baku untuk mengatur sistem pengendalian yang tepat untuk setiap pemerintahan, semuanya tergantung pada manajemen dengan memperhatikan kaidah-kaidah manajemen yang sehat.
Sistem pengendalian manajemen terdiri dari sistem kontrol formal dan informal. Sistem pengendalian manajemen formal perusahaan meliputi aturan eksplisit, prosedur, ukuran kinerja, dan rencana insentif yang memandu perilaku manajer dan karyawan lainnya. Sistem kontrol formal terdiri dari beberapa sistem, seperti sistem akuntansi manajemen, yang menyediakan informasi mengenai biaya, pendapatan, sistem sumber daya manusia, yang memberikan informasi tentang perekrutan, pelatihan, absensi, dan kecelakaan; dan sistem kualitas, yang memberikan informasi pada hasil, produk cacat, dan pengiriman akhir kepada pelanggan.
Agar efektif, sistem pengendalian manajemen harus berkaitan erat dengan strategi dan tujuan organisasi. Beberapa langkah yang mungkin diambil manajemen adalah:
(1) menyediakan produk dan layanan yang inovatif untuk meningkatkan pangsa pasar,
(2) mengurangi biaya dan menargetkan pelanggan yang sensitif pada harga.
Berbagai tingkat manajemen akan membutuhkan berbagai jenis informasi untuk menentukan langkah yang diambil. Sistem pengendalian manajemen yang efektif juga harus memotivasi manajer dan karyawan lainnya. Salah satu informasi penting terkait dengan biaya adalah harga transfer. Manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk memenuhi kebutuhan suatu produk disetiap segmen bisnis melalui sinergi antar segmen, pembangunan lini usaha dari hulu ke hilir.
Dalam bidang ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh PT.PLN (Persero), informasi mengenai biaya merupakan informasi vital. PT.PLN (Persero) tidak hanya sekedar mengelola energi listrik agar tersedia, tetapi juga menjamin bagaimana energi listrik yang tersedia mampu dijangkau oleh masyarakat dan memberi manfaat. PT.PLN (Persero)dapat memilih variasi harga produk yang dibutuhkan antara yang ditawarkan segmen bisnisnya atau pasar untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat. Sebagai salah satu jenis barang publik, masayarakat memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap harga energi listrik. Oleh karena itu pemerintah perlu mengetahui berapa harga transfer yang tepat sehingga tidak saja menjamin kelangsungan usaha lini usaha pemerintah tetapi juga menghasilkan harga energi listrik yang murah.
Kajian Teoristik
Harga transfer sering disebut intracompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional pricing, atau internal pricing. Pengertian harga transfer bisa dibagi menjadi dua, yaitu pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat peyoratif.
Pengertian Netral
Dengan asumsi bahwa transfer pricing merupakan murni strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Menurut Dr. Gunandi, M.Sc., Ak., harga transfer adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antarperusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.
Harga transfer adalah harga yang dibebankan oleh suatu bagian (subunit, departemen, divisi) dalam suatu organisasi untuk suatu produk atau jasa yang dipasok kepada bagian lain dalam organisasi yang sama (Charles T. Horngren & George Poster, 1990).
Pengertian Peyoratif
Dengan asumsi bahwa transfer pricing sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitrro, S.H., transfer pricing adalah suatu perbuatan pemberian harga faktur (invoice) pada barang-barang (juga jasa-jasa) yang diserahkan antar bagian/ cabang suatu perusahaan multinasional.
Harga transfer berhubungan dengan transaksi antardivisi dalam satu unit hukum (entitas) dalam satu kesatuan ekonomi. Tujuan yang ingin dicapai dalam harga transfer antara lain sebagai berikut:
Memaksimalkan penghasilan global
Mengamankan posisi kompetitif anak/ cabang perusahaan dan penetrasi pasar
Evaluasi kinerja anak/ cabang perusahaan mancanegara
Menghindarkan pengendalian devisa
Mengatrol kreditabel asosiasi
Mengurang resiko moneter
Mengatur cash flow anak/ cabang yang memadai
Membina hubungan baik dengan administrasi setempat
Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk
Mengurangi resiko pengambilalihan oleh pemerintah
Harga transfer didasarkan pada selisih biaya yang terjadi antara harga barang dan/atau jasa yang disediakan oleh segmen lain dengan harga pasar. Pengaruh atas harga transfer akan menimbulkan pertanyaan bagaimana metode pendekatan penentuan harga. Manfaat dari harga transfer ini adalah bagaimana manajemen mampu memenuhi permintaan bahan baku dalam proses produksi selanjutnya dengan memperhatikan tingkat optimal dari harga yang ditawarkan segmen bisnisnya dengan harga pasar.
Dalam kaitannya dengan pemerintah, dibentuk segmen bisnis dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setiap segmen menghasilkan produk yang berbeda-beda dan besar kemungkinan dibutuhkan oleh segmen lainnya. Akhir-akhir ini sinergi BUMN menjadi prioritas dalam pengembangan bisnis antar segmen pemerintah. BUMN didorong untuk bekerja sama saling memenuhi kebutuhan akan produk dan/atau jasa, terintegrasi dalam pemanfaatan produk untuk menghasilkan sebuah produk akhir, atau membuat lini usaha patungan.
PT. PLN (Persero) merupakan BUMN produsen energi listrik di Indonesia, memiliki beberapa anak perusahaan sebagai penyuplai bahan baku, jasa perbaikan, atau usaha pembangkitan yang menghasilkan listrik. Salah satu entitas anak terbesar milik PT.PLN yang bergerak dalam usah pembangkitan adalah PT. Indonesia Power. Skema bisnis yang dijalankan dalam penyediaan tenaga listrik adalah PT. PLN (Persero) membeli tenaga listrik yang dibangkitkan oleh PT. Indonesia Power kemudian tenaga listrik tersebut disalurkan kepada masyarakat. Listrik yang disalurkan tersebut ditentukan harganya dalam kebijakan tarif dasar listrik (TDL) oleh pemerintah.
Pemerintah dalam hal ini PT. PLN (Persero) tentu perlu mengetahui harga yang wajar dibayar dalam penyediaan tenaga listrik. Skema harga transfer memungkinkan PT. PLN (Persero)memperkirakan rentang biaya yang mungkin dibayar untuk penyediaan tenaga listrik tersebut baik dengan cara memperoleh dari entitas anak sebagai lini bisnisnya maupun dari pasar yang tersedia. dalam kebijakan penyediaan tenaga listrik ini manajemen juga akan mempertimbangkan bagaimana efek harga transfer dalam bisnis, seberapa besar manajemen dipengaruhi oleh harga dan kualitas serta bagaimana melakukan negosiasi harga produk yang akan dibeli.
Menurut Angga Sri Aditya et al dalam artikelnya berjudul Management Control System, Transfer Pricing, And Multinational Considerations (2014,2), manajemen perusahaan mempertimbangkan untuk menggunakan harga transfer karena:
untuk memusatkan perhatian manajer pada kinerja segmen mereka sendiri,
untuk merencanakan dan mengkoordinasikan tindakan segmen yang berbeda,
untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan secara keseluruhan.
Meskipun transfer pricing dapat meningkatkan produktifitas sebuah unit manajemen, pemanfaatan informasi transfer pricing sangat terbuka untuk diperdebatkan. Manajer segmen yang berbeda sering memiliki preferensi yang berbeda juga tentang bagaimana seharusnya harga transfer ditetapkan. Sebagai contoh, beberapa manajer lebih memilih harga didasarkan pada harga pasar sementara manajer lainnya lebih mendasarkan harga pada unsur biaya saja. Kontroversi pemanfaatan informasi transfer pricing juga muncul di Indonesia terkait dengan usaha manajemen untuk mengurangi beban pajak penghasilan mereka dengan pengenaan harga transfer yang tinggi untuk unit yang diperdagangkan.
Meskipun tidak semua manajemen menghadapi masalah penghindaran pajak, masalah transfer pricing merupakan hal yang umum dibanyak manajemen. Transfer pricing merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen yang lebih besar dan dengan pemanfaatan informasi ini maka manajemen memiliki kesempatan untuk mengembangkan hubungan antara strategi, struktur organisasi, sistem pengendalian manajemen, dan informasi akuntansi. Informasi tranfer pricing akan menjadi pembicaraan aktual ketika sebuah organisasi dengan struktur manajemen terdesentralisasi, dimana terdapat beberapa level manajemen yang diberi kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. Makalah ini akan melihat harga produk yang ditransfer antar segmen bisnis PT. PLN (Persero), bagaimana informasi akuntansi akan mempengaruhi keputusan manajemen segmen dengan melihat informasi seperti anggaran, biaya, harga, ketersediaan produk dalam pasar, dan kebijakan mandatori.
Harga transfer akan menjadi topik yang sering ditemui dalam entitas yang melakukan transaksi hubungan istimewa. Hubungan istimewa antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya atau cabang-cabangnya atau perwakilannya yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini akan berkaitan erat pada transaksi yang bertujuan untuk melakukan penghindaran pajak. Di Indonesia hubungan istimewa diatur dalam Pasal 18 ayat (3), (3a), dan (4) UU PPh, yang menyatakan sebagai berikut:
(3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.
(3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.
(4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.
Seperti dalam semua sistem pengendalian manajemen, harga transfer akan membantu perusahaan mencapai tujuan sesuai dengan struktur organisasinya. Empat kriteria untuk mengevaluasi transfer pricing adalah:
Transfer Pricing harus mendukung keselarasan upaya dengan tujuan.
Mendorong manajer untuk mengerahkan usaha terbaik. Segmen yang menyediakan produk harus termotivasi untuk menekan biaya mereka; segmen pembeli produk harus termotivasi untuk memperoleh dan menggunakan input secara efisien.
Harga transfer harus membantu manajemen puncak mengevaluasi kinerja segmen individu.
Transfer Pricing harus mempertahankan otonomi dalam pengambilan keputusan. Artinya, seorang manajer segmen berupaya memaksimalkan operasi pendapatan segmen memiliki kebebasan untuk bertransaksi dengan segmen lain dari organisasi atau untuk bertransaksi dengan pihak eksternal.
Ada tiga kategori metode pendekatan untuk menentukan harga transfer sebagai berikut:
Harga transfer berbasis Pasar.
Manajemen puncak dapat memilih untuk menggunakan harga produk publik serupa yang terdaftar ataupun yang ditawarkan. Manajemen dapat memilih harga eksternal yang segmen bebankan untuk harga internal sebagai biaya untuk pelanggan.
Menjual produk atau jasa dengan harga pasar pada umumnya mengarah pada keputusan optimal jika tiga kondisi terpenuhi:
a. Pasar untuk produk setengah jadi (intermediate) kompetitif sempurna,
b. Saling ketergantungan antar segmen yang minimal, dan
c. Tidak ada biaya tambahan atau manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan dari membeli atau menjual di pasar eksternal daripada bertransaksi internal.
Harga transfer berbasis Biaya.
Manajemen dapat memilih harga transfer berdasarkan biaya produksi produk yang bersangkutan. Biaya yang digunakan dalam transfer berbasis biaya dapat berupa biaya aktual atau biaya yang dianggarkan. Kadang-kadang, harga transfer berbasis biaya termasuk markup atau margin keuntungan yang merupakan laba atas investasi segmen.
Harga transfer yang berbasis biaya sangat membantu ketika harga pasar tidak tersedia, tidak pantas, atau terlalu mahal untuk didapatkan, seperti ketika pasar tidak kompetitif sempurna, ketika produk dispesialisasikan, atau ketika produk internal berbeda dari produk yang tersedia secara eksternal dalam hal kualitas dan layanan pelanggan.
Harga pengalihan Negosiasi.
Harga transfer negosiasi memperhitungkan informasi biaya dan pasar. Manajemen puncak dapat mengelola harga tersebut dengan menentukan harga transfer yang merupakan rata-rata biaya produksi dan transportasi produk internal dan harga pasar untuk produk yang sebanding. Di lain waktu, harga transfer negosiasi dapat terbentuk dimana pendapatan yang diakui oleh unit penjualan berbeda dari biaya yang diakui oleh unit pembelian. Bentuk yang paling umum dari harga hybrid muncul melalui negosiasi antar segmen, organisasi diminta untuk menegosiasikan harga transfer antara basis biaya dan basis pasar dan memutuskan apakah akan membeli dan menjual secara internal atau bertransaksi dengan pihak eksternal. Harga transfer pada akhirnya merupakan hasil dari proses tawar-menawar antara segmen penjualan dan pembelian. Meskipun tidak ada persyaratan bahwa harga transfer yang dipilih memiliki hubungan khusus terhadap biaya atau data pasar, informasi mengenai biaya dan harga memainkan peran penting dalam proses negosiasi.
Gambaran Umum PT. PLN (Persero)
PT. PLN (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang pembangkitan, distribusi, transmisi dan jasa lain terkait kelistrikan. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya PT. PLN (Persero) didukung oleh anak perusahaan yang bergerak dalam lini berbeda-beda. Lini usaha tersebut dibentuk dari bisnis hulu ke hilir, yaitu:
Lini usaha pertambangan dan Pengangkutan: PT. PLN Batubara, PT. Pelayaran Bahtera Adi Guna.
Lini usaha Pembangkit Listrik: PT. Indonesia Power, PT. Pembangkitan Jawa Bali, PT. PLN Geothermal, PT. Haleyora Power.
Lini Usaha Distribusi dan Rekayasa Listrik: PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam, PT. Prima Layanan Nasional Enjiniring, PT. Pelayanan Listrik Nasional Tarakan.
Lini Usaha IT: PT. Indonesia Comnets Plus.
Lini Usaha Keuangan: Majapahit Holding BV.
Di tahun 2013 PT. PLN (Persero) membeli listrik yang diproduksi oleh anak perusahaannya yaitu PT Indonesia Power dengan harga sesuai biaya pokok penyediaan ditambah margin. Dalam kasus ini, fokus analisa adalah pada entitas anak yaitu PT. Indonesia Power dalam penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari pembangkit tenaga listrik kepada PLN. Dalam praktek usahanya, PT. PLN (Persero) tidak hanya membeli tenaga listrik yang diproduksi oleh entitas anak, tetapi juga membeli tenaga listrik yang diproduksi oleh pihak swasta melalui mekanisme Independent Power Producers (IPP). Harga beli tenaga listrik dalam mekanisme IPP ditentukan sesuai harga patokan dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2011. Sesuai data yang diperoleh dalam laporan tahunan PT. Indonesia Power tahun 2013 dilakukan analisa berapa biaya pokok penyediaan atas tenaga listrik setiap kWh:
Tabel 1.
Data Dan Analisa
No.
Uraian
Jumlah
Satuan
Keterangan
1.
Kapasitas Aktual Seluruh Pembangkit
42.783
GWh
100%
2.
Kapasitas Terjual (PT.PLN)
38.987
GWh
91%
3.
Kapasitas Digunakan Sendiri
3.796
GWh
9%
4.
Pendapatan Penjualan
33.531.493
Juta Rupiah
5.
Beban Usaha / Biaya Pokok Pengadaan:
31.514.317
Juta Rupiah
a.
Bahan Bakar
24.688.326
Juta Rupiah
Biaya Variabel
b.
penyusutan aset
2.726.082
Juta Rupiah
Biaya Tetap
c.
sewa (bergantung pada kapasitas dihasilkan)
321.143
Juta Rupiah
Biaya Variabel
d.
perawatan
2.112.624
Juta Rupiah
Biaya Variabel
e.
Beban Pegawai:
- tunjangan
616.954
Juta Rupiah
Biaya Tetap
- Imbalan Kerja
456.852
Juta Rupiah
Biaya Variabel
-Gaji
265.950
Juta Rupiah
Biaya Tetap
- Pengobatan
40.400
Juta Rupiah
Biaya Tetap
f.
Beban Lain-lain
285.986
Juta Rupiah
Adm. Exp
6.
Biaya Variabel Teridentifikasi
27.578.945
Juta Rupiah
-
7.
Biaya Pokok Rata-rata tiap kWH
808
Rupiah
-
8.
Biaya Variabel Rata-rata tiap kWh
707
Rupiah
-
Dalam usahanya, PT. Indonesia Power hanya menjual tenaga listrik yang dihasilkan kepada PT.PLN (Persero) dan tidak memiliki kapasitas idle. Dengan demikian harga transfer dapat ditentukan sebagai berikut:
Harga Transfer
Biaya Variabel +
Total CM on Lost Sales
Number Of Unit Transfered
Harga Transfer
Rp 707 +
(Rp 808-Rp 707) x 38.987.000.000
38.987.000.000
Dengan melihat analisa tersebut, PT. Indonesia Power sebagai entitas anak PT. PLN (Persero) bersedia menjual tenaga listrik bila harga jual lebih tinggi dari Rp 808/kWh. Sementara disisi PT. PLN (Persero) sebagai pembeli tenaga listrik akan lebih mempertimbangkan untuk membeli tenaga listrik dari swasta bila dapat diperoleh dengan harga dibawah Rp 808. Di tahun 2013 PT. PLN (Persero) mempertimbangkan untuk membeli listrik dari PLTU Mamuju dengan kapasitas terpasang 2x25 Mega Watt (MW), kapasitas pembangkit tersebut diperkirakan akan menghasilkan tenaga listrik sebesar 219 GWh. Asumsi dalam makalah ini adalah pembelian listrik dari PLTU Mamuju adalah harga pasar rata-rata yang berlaku. Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 tahun 2011, disebutkan bahwa harga patokan tertinggi yang boleh diterapkan PLN atas pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah sebesar US$9,7 cent. Dalam RAPBN tahun 2013 diperkirakan nilai tukar rata-rata adalah Rp 9,300. Dengan demikian maka maksimal harga beli tertinggi per kWh pada kerjasama tersebut adalah Rp 902. Dibandingkan dengan harga beli tenaga listrik dengan PT. Indonesia Power, diketahui rentang harga transfer yang bersedia dibayar untuk setiap kWh tenaga listrik oleh PT. PLN (Persero) adalah:
Rp 808 harga transfer Rp 902
Apabila PT. PLN (Persero) membeli dibawah harga Rp 808 maka PT. Indonesia Power akan mengalami kerugian karena harga yang dibayar per kWh tenaga listrik lebih kecil daripada biaya pokok penyediaannya. Rentang harga transfer yang ideal adalah antara Rp 808 sampai dengan Rp 902. Disisi lain PT. PLN (Persero) tidak akan mau membeli tenaga listrik dari PT. Indonesia Power bila harga yang ditawarkan melebihi harga pasar yang tersedia yaitu Rp 902, tentunya PT. PLN (Persero) akan lebih memilih untuk membeli listrik dari pihak swasta daripada dari entitas anak yang harganya lebih mahal. Negosiasi antar manajer akan terjadi untuk menentukan berapa harga transfer yang disepakati antara PT. PLN (Persero) dan PT. Indonesia Power. Meskipun demikian, beberapa kondisi berikut dapat menyebabkan peristiwa anomali pembelian listrik oleh PT. PLN (Persero) dengan harga transfer diluar rentang harga yaitu:
Pasar bersifat monopolistik,
Pasar tidak dalam persaingan sempurna,
Rendahnya minat swasta dalam bisnis pembangkitan listrik,
Pihak swasta yang bergerak dalam pembangkitan listrik tidak efisien,
Kebutuhan lebih besar daripada penawaran,
Kurangnya insentif pemerintah pada industri pembangkitan listrik; pajak tinggi, birokrasi sehingga timbul biaya tinggi,
Ketergantungan usaha pembangkitan listrik pada bahan bakar minyak.
Simpulan
Dengan tugas berat sebagai perusahaan negara penyedia tenaga listrik untuk Indonesia, PT. PLN (Persero) perlu mempertimbangkan bagaimana bentuk kelanjutan kerjasama yang mungkin dalam hal penyediaan tenga listrik secara nasional. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh entitas anak yang bergerak dalam usaha pembangkitan, tentu tidak ada cara lain selain dengan mencari sumber baru penyedia tenaga listrik. Beberapa langkah yang bisa ditempuh adalah dengan cara membentuk lini usaha baru dalam bidang pembangkitan, mengembangkan kerjasama swasta-pemerintah, dan membeli tenaga listrik dari pihak swasta. Hal yang perlu diperhatikan dengan kondisi yang ada saat ini, pemerintah perlu menentukan berapa harga transfer yang tepat. Selain untuk menunjang keberlangsungan usaha entitas, juga mampu meningkatkan minat pihak swasta dalam berinvestasi di bidang ketenaga listrikan.
Dengan perhitungan yang diperoleh dari data entitas anak terbesar milik PT.PLN yaitu PT. Indonesia Power serta menimbang harga patokan tertinggi yang diperbolehkan dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2011 maka diperoleh data untuk harga transfer yang mungkin terjadi adalah
Rp 808 harga transfer Rp 902
Harga transfer tersebut merupakan kondisi terbaik yang diperkenankan serta mampu menjamin kelangsungan usaha entitas.
Dalam makalah ini penulis menyarankan agar PT. PLN (Persero) dan PT. Indonesia Power melakukan negosiasi harga transfer terbaik, hal ini dikarenakan konsumen dari produk yang mereka sediakan sangat sensitif terhadap harga. Selanjutnya penulis mengharapkan adanya insentif pemerintah terhadap investasi dalam ketenaga listrikan yang mungkin saja dengan memberikan kemudahan-kemudahan dari aspek perpajakan, pemberian batas margin yang lebih baik, maupun kemudahan lainnya sehingga investasi bisa berkembang dan berbiaya rendah.
Keterbatasan makalah ini adalah pada analisis yang didasarkan pada data tahun 2013, hal ini disebabkan karena data tahun 2013 merupakan data yang paling komprehensif yang bisa penulis peroleh. Untuk melakukan analisa di tahun berikutnya perlu disesuaikan dengan data baru seperti data-data laporan keuangan, kurs, dan nilai pasar atas tenaga listrik.
Daftar Pustaka
Aditya, A.S., dkk. 2014. Management Control Systems, Transfer Pricing, And Multinational Considerations. Tangerang.
Budilaksono, Agung. 2014. Potret Kecil Transfer Pricing Dalam Bingkai Besar Perdagangan Dunia. Jakarta: BPPK.
Gunadi. 1994. Transfer Pricing: Suatu Tinjauan Akuntansi Manajemen Dan Pajak. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
Hansen, D.R., and Mowen, M.M. 2006. Management Accounting & Control. USA: South-Western Thomson.
Horngren, C.T., Datar, S.M., and Foster, G. 2006. Pelayanan Cost Management: Accounting & Control. New Jersey: Prentice-Hall.
Iriyadi, dan Pamungkas, Bambang.2008. Kajian Pengukuran Kinerja Dan Penetapan Harga Transfer.Bogor:STIEK.
Mardiasmo. 2008. Advance Pricing Agreement Dalam Kaitannya Dengan Upaya Minimalisasi Potential Tax Risk. Jakarta: DJPK.
Margono. Penentuan Harga Transfer Untuk Perusahaan Domestik.Surakarta.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Peraturan Menteri ESDM Nomor 2/2011 PER-11/PJ/2009 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Buml dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.
Sumber Internet
PT. Indonesia Power. PT. Indonesia Power Annual Report 2013. http://www.indonesiapower.co.id/Documents/PT%20INDONESIA%20POWER%202013%20ANNUAL%20REPORT.pdf
http://www.pln.co.id/blog/pln-siap-beli-listrik-pltu-mamuju-pltp-ijen-2/. diakses pada tanggal 13 Februari 2015.
http://www.pln.co.id/dataweb/ipp/bookletipp.pdf. diakses pada tanggal 13 Februari 2015.
10
