KERANGKA ACUAN KERJA/TOR (TERM OF REFERENCE) BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BARING DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGKAJENE & KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015 Kementrian / Lembaga
:
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Unit Eselon I
:
DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Program
:
PENGELOLAAN ADMINISTRASI BOK
Hasil
:
Tersedianya
Alat
Tulis
Kantor
untuk
menunjang
pembuatan Laporan pertanggung Jawab BOK Kegiatan
:
Pembelian ATK BOK
Indikator Kinerja Kegiatan
:
Terlaksananya Kegiatan Pembelian ATK BOK
A. LATAR BELAKANG 1. Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Wajib Bidang Kesehatan
yang
diselenggarakan
oleh
Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota; d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); f. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); h. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); i. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerinta,
Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
j. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462); l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); m. Peraturan Pemerintah
Nomor
45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); n. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014; o. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; p. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor
170/PMK/05/2010 tentang Penyelesaian
Tagihan Atas Beban APBN Satuan Kerja; q. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2012; r. PMK
Nomor
94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga s. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 TAHUN 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan
2. Gambaran umum Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan terus berupayauntuk meningkatkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Indonesia sebagai salah satu Negara anggota PBB dengan beberapa negara berkomitmen untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk. Berdasarkan laporan
pencapaian tujuan pembangunan Millennium (MDGs) diperkirakan akan on track pada tahun 2015 namun masih terdapat beberapa target yang memerlukan upaya lebih keras untuk mencapainya (off track). Hasil yang telah dicapai sampai dengan evaluasi harus dipertahankan dan/atau ditingkatkan semaksimalnya agar pada tahun 2015 dapat tercapai dengan kontribusi dari semua komponen bangsa, baik ditingkat pusat maupun daerah termasuk masyarakat. Salah satu langkah untuk mempercepat pencapaian MDGs bidang kesehatan adalah alokasi sumber daya termasuk anggaran kesehatan harus memadai dari sisi jumlah dan
pemerataan untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Sejak tahun 2010 hingga sekarang Kementerian Kesehatan RI mengalokasikan Bantuan Anggaran Kesehatan (BOK) yang difokuskan pada kegiatan promotif dan preventif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Salah satu kegiatan yang mendukung program ini adalah Dukungan Manajemen BOK baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ditujukan untuk memperlancar kegiatan administrasi dan manajemen dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana Program BOK.
B. PENERIMA MANFAAT -
Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah Pengelola adminstrasi BOK
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan -
Metode pelaksanaan kegiatan adalah : a. Pengadaan Alat Tulis Kantor pendukung kegiatan Administrasi BOk
2. Tahapan Kegiatan -
Tahapan pelaksanaan kegiatan Pembelian ATK BOK adalah sebagai berikut : Mencatat alat tulis kantor sesuai dengan kebutuhan Melakukan pembelian ALat Tulis Kantor di toko ATK yang sudah ditentukan
D.
KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN -
Kurun waktu pencapaian keluaran dari kegiatan ini ditargetkan selama 4 kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret, Juni, Agustus dan November 2015.
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN -
Biaya kegiatan Pembelian ATK BOK adalah sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut seperti yang terlampir di RAB.
Mengetahui Kepala Puskesmas Baring
Penanggung Jawab Kegiatan,
H. A. Mappatunru, S.Kep Nip.19670717 198812 1 001
Aisyah, A.Md.Kg NIP. 19871224 201101 2 003
KERANGKA ACUAN KERJA/TOR (TERM OF REFERENCE) BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BARING DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGKAJENE & KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015 Kementrian / Lembaga
:
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Unit Eselon I
:
DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Program
:
PENGELOLAAN ADMINISTRASI BOK
Hasil
:
Menunjang pembuatan Laporan pertanggung Jawab BOK
Kegiatan
:
Jilid dan Penggandaan
Indikator Kinerja Kegiatan
:
Terlaksananya Kegiatan Administrasi BOK
A. LATAR BELAKANG 1. Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Wajib Bidang Kesehatan
yang
diselenggarakan
oleh
Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota; d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); f. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); h. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); i. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerinta,
Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
j. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462); l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); m. Peraturan Pemerintah
Nomor
45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); n. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014; o. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; p. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor
170/PMK/05/2010 tentang Penyelesaian
Tagihan Atas Beban APBN Satuan Kerja; q. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2012; r. PMK
Nomor
94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga s. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 TAHUN 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan
2. Gambaran umum Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan terus berupayauntuk meningkatkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Indonesia sebagai salah satu Negara anggota PBB dengan beberapa negara berkomitmen untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk. Berdasarkan laporan
pencapaian tujuan pembangunan Millennium (MDGs) diperkirakan akan on track pada tahun 2015 namun masih terdapat beberapa target yang memerlukan upaya lebih keras untuk mencapainya (off track). Hasil yang telah dicapai sampai dengan evaluasi harus dipertahankan dan/atau ditingkatkan semaksimalnya agar pada tahun 2015 dapat tercapai dengan kontribusi dari semua komponen bangsa, baik ditingkat pusat maupun daerah termasuk masyarakat. Salah satu langkah untuk mempercepat pencapaian MDGs bidang kesehatan adalah alokasi sumber daya termasuk anggaran kesehatan harus memadai dari sisi jumlah dan
pemerataan untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Sejak tahun 2010 hingga sekarang Kementerian Kesehatan RI mengalokasikan Bantuan Anggaran Kesehatan (BOK) yang difokuskan pada kegiatan promotif dan preventif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Salah satu kegiatan yang mendukung program ini adalah Dukungan Manajemen BOK baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ditujukan untuk memperlancar kegiatan administrasi dan manajemen dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana Program BOK.
B.
PENERIMA MANFAAT -
Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah Pengelola adminstrasi BOK
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan -
Metode pelaksanaan kegiatan adalah : a. Memfoto Copy dan Menjilid LPJ yang telah rampung dan telah diferivikasi oleh pengelola Kabupaten
2. Tahapan Kegiatan -
Tahapan pelaksanaan kegiatan Jilid dan Penggandaan adalah sebagai berikut : Menfoto copy dan menjilid LPJ yang telah dirampung dan sudah diferivikasi oleh pengelola kabupaten setiap bulannya.
D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN -
Kurun waktu pencapaian keluaran dari kegiatan ini ditargetkan selama setiap Bulannya dalam setahun yaitu pada bulan Maret s/d Desember 2015
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN -
Biaya kegiatan Jilid dan Penggandaan adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut seperti yang terlampir di RAB.
Mengetahui Kepala Puskesmas Baring
Penanggung Jawab Kegiatan,
H. A. Mappatunru, S.Kep Nip.19670717 198812 1 001
Aisyah, A.Md.Kg Nip. 19871224 201101 2 003
