TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK) (TWK)
L-TKD
L-TKD.M&K.TWK.001
Latihan Tes Kompetensi Dasar Dasar
INFORMASI Email Twitter Blog
:
[email protected] [email protected] m : @LatihanTKD @LatihanTKD : https://latihan https://latihantkd.wordpress.co tkd.wordpress.com/ m/
MATERI & KUNCI L-TKD.M&K.TWK.001
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
L-TKD
L-TKD Latihan Tes Kompetensi Dasar
INFORMASI Email Twitter Blog
:
[email protected] : @LatihanTKD : https://latihantkd.wordpress.com/
L-TKD
Materi & Kunci Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) L-TKD.M&K.TWK.001
1.
Dikitap apa istilah Bhineka Tunggal Ika ditemukan ? JAWABAN Kitap Sutasoma PENJELASAN Bunyi lengkap dari ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV di masa Kerajaan Majapahit
2. Ada berapa versi, lambang negara yang dibuat oleh M. Yamin ? JAWABAN 1 PENJELASAN Lambang negara yang dibuat oleh M. Yamin hanya ada 1 versi 3. Apa tujuan Ir. Soekarno meminta supaya menambahkan jambul pada bagian kepala Lambang Negara ? JAWABAN Supaya tidak mirip dengan lambang negara Amerika PENJELASAN Pada akhir bulan Februari 1950, Presiden Soekarno memberikan saran untuk menyempurnakan lagi lambang negara garuda pancasila. Menurut beliau gambar kepala garuda yang gundul, mirip dengan lambang negara Amerika Serikat (Bald Eagle). Tujuan penyempurnaan kepala garuda agar tidak terlihat “gundul” adalah dengan menambahkan jambul di kepala garuda Indonesia, sehingga ada perbedaan dengan Bald Eagle, lambang negara Amerika. Inisiatif “jambul” di kepala Garuda sesuai dengan jenis burung Elang Rajawali yang ada di wilayah Jawa 4. Apa makna garis hitam tebal pada tengah perisai Lambang Garuda Pancasila ? JAWABAN Melambangkan posisi indonesia berada di garis khaltulistiwa PENJELASAN Di tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang menggambarkan garis khatulistiwa hal tersebut mencerminkan lokasi / Letak Indonesia, yaitu indonesia sebagai negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa
5. BAB yang menjelaskan mengenai bentuk dan kedaulatan dalam UUD 1945 adalah ? JAWABAN BAB I PENJELASAN BAB I : Bentuk dan Kedaulatan 6. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Pasal di samping merupakan bunyi dari pasal berapa dalam UUD 1945 ? JAWABAN Pasal 4 ayat 2 PENJELASAN Pasal 4 ayat 2: Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Pres iden 7. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pasal di samping merupakan bunyi dari pasal berapa dalam UUD 1945 ? JAWABAN Pasal 18B ayat 1 PENJELASAN Pasal 18B ayat 1: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang 8. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Pasal di samping merupakan bunyi dari pasal berapa dalam UUD 1945 ? JAWABAN Pasal 24 ayat 3 PENJELASAN Pasal 24 ayat 3: Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang 9. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal di samping merupakan bunyi dari pasal berapa dalam UUD 1945 ? JAWABAN Pasal 28J ayat 2
PENJELASAN Pasal 28J ayat 2: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis 10. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945 adalah ? JAWABAN Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia PENJELASAN Pasal 6A ayat 3: Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden 11. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan apa ? JAWABAN Otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah PENJELASAN Pasal 22D ayat 1: Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah 12. Berdasarkan Pasal 37 ayat 3, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat harus dihadiri minimal berapa anggota MPR ? JAWABAN Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR PENJELASAN Pasal 37 ayat 3: Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
13. Dibawah ini yang termasuk tingkatan pengatahuan adalah, kecuali ? JAWABAN Filososi PENJELASAN Tingkatan pengetahuan ilmiah ada 4 yaitu: Pengetahuan deskriptif Pengetahuan kausal Pengetahuan normatif Pengetahuan essensial 14. Nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara (political consensus) sebagai dasar negara Indonesia, hal ini merupakan salah satu alasan diperlukannya pancasila dalam kajian sejarah bangsa indonesia sebagai apa ? JAWABAN Pancasila sebagai Perjanjian Luhur PENJELASAN Perjanjian luhur, artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara (political consensus) sebagai dasar negara Indonesia 15. Sila ke dua dijiwai oleh sila apa ? JAWABAN Sila I PENJELASAN Sila-sila pancasila bersifat hierarkhis dan berbentuk piramidal, maksudnya disini Susunan sila-sila pancasila menunjukkan suatu rangkaian urutan yang berjenjang, dimana sila-sila pancasila dijiwai oleh sila sebelumnya dan menjiwai sila berikutnya. Sila pertama menjiwai sila ke-2 hingga sila ke-5 Sila ke-2 dijiwai oleh sila pertama dan sila ke-2 menjiwai sila ke-3 hingga sila ke-5 Sila ke-3 dijiwai oleh sila pertama & sila ke-2 dan sila ke-3 menjiwai sila ke-4 dan sila ke-5 Sila ke-4 dijiwai oleh sila pertama, sila ke-2, & sila ke-3 dan sila ke-4 menjiwai sila ke-5 Sila ke-5 dijiwai oleh sila pertama hingga sila ke-4 16. Naluri manusia guna selalu hidup beserta orang lain disebut dengan apa ? JAWABAN Gregariousness PENJELASAN Naluri manusia guna selalu hidup beserta orang lain disebut gregariousness 17. Tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta mengembangkan daya ciptanya sebebas mungkin. Penjelasan di samping merupakan tujuan negara yang dikemungkakan oleh siapa ? JAWABAN Roger H. Soltan
PENJELASAN Menurut Roger H. Soltan, tujuan negara ialah memungkinkan berkembang serta mengembangkan daya ciptanya sebebas mungkin
rakyatnya
18. Negara yang memiliki powers constitutive, yakni wewenang membentuk undangundang dasar sendiri serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam kerangka dan batas-batas konstitusi negara tersebut. Bentuk negara berdasarkan penjelasan di samping adalah ? JAWABAN Federasi PENJELASAN Negara serikat/ federasi ialah negara yang susunan negaranya jamak, terdiri dari negara-negara bagian 19. Ikut mengawasi jalannya pemerintahan di daerah maupun di tingkat pusat, merupakan peranan warga negara dalam mewujudkan ? JAWABAN Nasionalisme & patriotisme PENJELASAN Perenan warga negara indonesia dalam mewujudkan rasa nasionalisme & patriotisme antara lain adalah: Menghindari tindakan provokatif yang tidak bertanggung jawab. Aktif memberi usul, saran, tanggapan, dan kritik terhadap penyelenggaraan negara Menjalankan dan mempertahankan kegiatan yang bersifat kerukunan di masyarakat, misalnya, acara pernikahan, kematian, kelahiran, dan syukuran Menjaga nama baik dan kebanggaan atas negara sendiri di luar negeri, misalnya, ketika belajar atau bekerja di negara lain Mengikuti siskamling dan kerja bakti Ikut mengawasi jalannya pemerintahan di daerah maupun di tingkat pus at Menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang dibuat bersama Mematuhi hukum dan aturan yang telah disepakati negara Menerima dan menghargai perbedaan antarsuku bangsa, misalnya, berteman dengan siswa dari suku lain Bersedia membela negara dari ancaman negara lain Mengikuti kegiatan PON, Jambore Nasional, MTQ, pretukaran pelajar, dan misi kesenian 20. Berdasarkan lima konsep negara yang diajukan oleh M. Tahir Azhary, konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa-Kontinental adalah ? JAWABAN Rechtsstaat PENJELASAN Rechtsstaat adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara EropaKontinental
21. Salah satu sumber hukum yang yang berlaku di Indonesia adalah perjanjian dalam hubungan internasional antara satu negara dengan negara lainnya. Sumber hukum ini disebut juga dengan apa ? JAWABAN Traktat PENJELASAN Sumber hukum yang berlaku di Indonesia: Kebiasaan hukum tidak tertulis Kebiasaan ialah sumber hukum tertua, sumber dari mana dikenal atau dapat digali sebagian dari hukum di luar undang-undang. Doktrin Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Undang-undang Pengertian undang-undang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal: a) Undang-undang dalam arti material ialah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap warga negara secara umum. b) Undang-undang dalam arti formal ialah setiap keputusan penguasa yang dilihat dari bentuknya dan cara terjadinya dapat disebut undang-undang. Yurisprudensi Yurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa. Munculnya yurisprudensi dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan yang kurang maupun tidak jelas pengertiannya sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Untuk itu, hakim membuat maupun membentuk hukum baru dengan cara mempelajari putusan-putusan hakim terdahulu, khususnya tentang perkaraperkara yang sedang dihadapinya. Traktat Traktat ialah perjanjian dalam hubungan internasional antara satu negara dengan negara lainnya. Apabila dua orang mengadakan kata sepakat (konsensus) tentang sesuatu hal, maka mereka lalu mengadakan perjanjian. Traktat dapat dibedakan menjadi dua. a) Traktat bilateral ialah perjanjian yang diciptakan oleh dua negara. Traktat ini bersifat tertutup karena hanya melibatkan dua negara yang berkepentingan. Misalnya, Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC. b) Traktat multilateral ialah perjanjian yang dibuat atau dibentuk oleh lebih dari dua negara. Contohnya, perjanjian internasional tentang pertahanan bersama negara-negara Eropa (NATO). Apabila ada traktat multilateral yang memberikan kesempatan pada negara-negara yang semula tidak turut mengadakannya, tetapi kemudian juga menjadi pihaknya, maka traktat tersebut adalah traktat kolektif atau traktat terbuka, misalnya, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
22. Hukum yang timbul dari hukum objektif yang dihubungkan dengan seseorang tertentu merupakan pengertian dari hukum apa ? JAWABAN Hukum subjektif PENJELASAN Penggolongan hukum berdasarkan Wujudnya: Hukum subjektif, yakni hukum yang timbul dari hukum objektif yang dihubungkan dengan seseorang tertentu. Contohnya, UU No. 1/74 tentang Perkawinan Hukum objektif, yaitu hukum dalam negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Contohnya, UU No. 14/92 tentang Lalu Lintas 23. Salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya adalah ? JAWABAN Peradilan umum PENJELASAN Peradilan umum merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Lembaga yang termasuk dalam peradilan umum adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi 24. Salah satu dasar hukum pemberantasan tidak pidana korupsi adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004, hal tersebut mengenai apa ? JAWABAN Percepatan Pemberantasan Korupsi PENJELASAN Dasar hukum pemberantasan tidak pidana korupsi adalah sebagai berikut: UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
25. Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Penjelasan disamping merupakan ? JAWABAN Kewajiban-kewajiban dasar manusia yang terkandung dalam HAM PENJELASAN Dalam HAM, terkandung pula kewajiban-kewajiban dasar manusia sebagai berikut: Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap orang yang ada di wilayah negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, dan hukum internasional (mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara RI) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik 26. Keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diatur oleh apa ? JAWABAN Pasal 75 sampai dengan pasal 99 UU No. 39 tahun 1999 PENJELASAN Keberadaan Komnas HAM diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 99 UU No. 39 tahun 1999 27. Dibawah ini yang termasuk hambatan dalam penegakan HAM (Hak Asasi manusia) di Indonesia yang berasal dari dalam negeri adalah ? JAWABAN Kualitas peraturan perundang-undangan belum sesuai dengan harapan masyarakat PENJELASAN Hambatan-hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia yang berasal dari dalam negeri antara lain adalah: Keadaan geografis Indonesia yang luas dan jumlah penduduknya yang banyak menimbulkan kendala dalam komunikasi dan sosialisasi produk hukum dan perundang-undangan Budaya hukum dan hak asasi manusia yang belum terpadu Kualitas peraturan perundang-undangan belum sesuai dengan harapan masyarakat Penegakan hukum yang kurang atau tidak bijaksana karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat Rendahnya penguasaan hukum dari sebagian aparat penegak hukum, baik dalam teori maupun pelaksanaan Kesadaran hukum yang masih rendah sebagai akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia Mekanisme lembaga penegak hukum yang fragmentaris sehingga sering menimbulkan disparitas penegak hukum dalam kasus yang sama
28. Salah satu syarat pembentukan pengadilan internasional di suatu negara dalam menangani kasus pelanggaran berat hak asasi manusia adalah ? JAWABAN Pemerintah negara yang bersangkutan tidak berdaya dan tidak sanggup menciptakan pengadilan yang objektif PENJELASAN Di suatu negara akan dibentuk pengadilan internasional atas kasus pelanggaran berat hak asasi manusia apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: Pemerintah negara yang bersangkutan tidak berdaya dan tidak sanggup menciptakan pengadilan yang objektif Mengancam perdamaian internasional ataupun regional Berlangsung konflik yang terus-menerus 29. Perjanjian dari kesepakatan antara warga negara dengan pemerintah merupakan salah satu unsur-unsur yang harus dimuat di dalam konstitusi menurut pendapat Lohman, hal tersebut disebut juga dengan apa ? JAWABAN Konstitusi sebagai perwujudan kontak sosial PENJELASAN Unsur-unsur yang harus dimuat di dalam konstitusi menurut pendapat Lohman (dalam Farida Indrati Suprapto) adalah: Konstitusi sebagai perwujudan kontak sosial, yaitu merupakan perjanjian dari kesepakatan antara warga negara dengan pemerintah Konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia, yaitu merupakan penentu hak dan kewajiban warga negara dan badan-badan pemerintah Konstitusi sebagai forma regiments, yaitu merupakan kerangka pembangunan pemerintah 30. Dibawah ini yang merupakan salah satu makna yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 adalah, kecuali ? JAWABAN Bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang tepat, yaitu kemerdekaan PENJELASAN Makna yang terkandung dalam alinea ketiga pembukaan UUD 1945: Adanya keinginan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Adanya keinginan untuk memajukan kesejahteraan umum Adanya keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi Dasar negara, yaitu Pancasila 31. Pada masa kedatangan negara-negara eropa di dunia t imur untuk mencari rempahrempah, negara eropa yang mendarat di Maluku pada tahun 1521 adalah ? JAWABAN Spanyol
PENJELASAN Pada tahun 1521 Spanyol berhasil mendarat di M aluku 32. Kapan VOC dibubarkan ? JAWABAN 31 Desember 1799 PENJELASAN VOC di bubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 33. Sekolah pada zaman Belanda, dimana sekolah bagi para calon pegawai negeri adalah ? JAWABAN OSVIA PENJELASAN Tujuan dikembangkannya sistem pendidikan barat di indonesia yang pada awalnya bertujuan untuk menghasilkan tenaga administrasi Belanda yang terampil, terdidik, dan murah. Namun semenjak diberlakukannya Politik Etis yang digagas oleh Van Deventer pemerintah Belanda lebih terdorong untuk mendirikan sekolah-sekolah secara berjenjang. Selain karena tuntutan Van Deventer, hal ini juga bertujuan untuk mengarahkan pendidikan bagi masyarakat Indonesia agar terbebas dari kebodohan sehingga mampu menyediakan tenaga ahli dan terdidik dalam segala bidang. Sekolah yang ada di pada zaman Belanda adalah: ELS (Europese Lagere School) khusus untuk anak-anak Eropa dan HIS (Holands Inlandse School) untuk anak-anak pribumi . Adapula sekolah dasar bagi pribumi yang dibedakan antara sekolah kelas satu untuk golongan bangsawan dan kelas dua untuk golongan rakyat biasa MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijk) yang dilanjutkan ke AMS (Algemeene Middelbare School), yang lainnya ada HBS (Hogere Burger School) dan KS (Kweek School) atau sekolah keguruan, merupakan sekolah setingkat SMP dan SMA. OSVIA (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren), merupakan sekolah bagi para calon pegawai negeri, STOVIA (School Toot Opleiding van Indische Artsen) untuk sekolah kedokteran, THS (Technische Hogere School) sebagai sekolah tinggi tehnik yang sekarang bernama ITB (Institut Teknologi Bandung); merupakan sekolah setingkat perguruan tinggi 34. Perlu dijelaskan bahwa sebagai aparatus komunikasi, bahasa memiliki rupa-rupa keterbatasan dan ketidaksempurnaan, banyak kekuranglengkapan yang melekat erat (inheren ) di dalam sosok bahasa itu sendiri, yang pada gilirannya justru dapat mencuatkan aneka kesalahpahaman. Sebab pertama dari kekuranglengkapan dan kekurangsempurnaan bahasa adalah ihwal penandaan atau penyimbolan unsurunsur kebahahasaan. Penandaan komponen-komponen bahasa tersebut lazimnya dilakukan baik secara konvensional maupun inkonvensional. Masalah utama yang dibicarakan dalam paragraf di atas adalah ? JAWABAN Bahasa memiliki rupa-rupa keterbatasan dan ketidaksempurnaan PENJELASAN Masalah utama yang dijelaskan dalam paragraf di atas adalah mengenai Penyebab kekuranglengkapan dan kekurangsempurnaan bahasa
35. Pemerintah melakukan debirokratis di bidang industri. Makna kata debirokratis dalam kalimat tersebut adalah ? JAWABAN Penyederhanaan mekanisme pengurusan PENJELASAN Makna kata debirokratis mekanisme pengurusan
dalam
kalimat
tersebut
adalah
Penyederhanaan
DAFTAR PUSAKA Achmad Muchji, dkk. (2007). Pendidikan Pancasila (Buku Teks Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Pada Universitas Gunadarma) . Jakarta: Gunadarma Evi Yunita Sari. (2016). “Pengaruh Pemahaman Konsep Bhinneka Tunggal Ika Terhadap Hubungan Sosial Siswa Berbeda Suku di SMP Negeri 21 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016”. Skripsi Tidak Diterbitkan . Universitas Lampung. Bandar Lampung. I Nyoman Pursika. (2009). “Kajian Analitik Terhadap Semboyan ”Bhinneka Tunggal Ika””. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran (Jilid 42) . No. 1. hlm. 15 - 20. Kaelan. (2003). Pendidikan Pancasila . Yogyakarta: Paradigma. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktoran Jenderal Pajak. (2013). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Untuk Kelas VII SMP/MTs, Menumbuhkan Kesadaran Membangun Negeri . Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas. Ngalimu Syahroni, Dwi Wahyu Candra D., Mahmudi. (2013). Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi . Banjarmasin. Aswaja Pressindo Paristiyanti Nurwardani, dkk. (2016). Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara. Pudjo Sumedi. (2011). Pendidikan Kewarganegaraan: untuk SMA/ MA/SMK Kelas X . Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional. Puput Virdianti & Septina Alrianingrum. (2014). “Proses Penetapan Garuda Pancasila Sebagai Lambang Negara Indonesia Tahun 1949-1951”. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah . Volume 2. No. 2. Hlm. 59-72. Rima Yuliastuti, Wijianto, & Budi Waluyo. (2011). Pendidikan Kewarganegaraan 1 untuk SMA/MA/SMK Kelas X . Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional
Tim Kerja Sosialisasi MPR RI. (2012). Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara . Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. Triyono Suwito & P. Djoko Purwanto. (2009). Sejarah 2: Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Program IPS Jilid 2 Kelas XI . Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan nasional Turiman. (2014). “Menelusuri “Jejak” Lambang Negara Republik Indonesia Berdasarkan Analisis Sejarah Hukum”. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-4 . JanuariMaret 2014. No.1. Hlm. 121-153. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Vinsensius. (2015). “Sultan Hamid II Berwajah Ganda dalam Karir Politiknya di Indonesia”. Makalah Tidak Diterbitkan . Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta. Winda Septiana. (2013). Laporan Praktek Kerja Lapangan di Humas Sub Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal MPR RI. Laporan Tidak Diterbitkan . Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
L-TKD L-TKD
L-TKD Latihan Tes Kompetensi Dasar
INFORMASI INFORMASI Email Email Twitter Twitter Blog Blog
: :
[email protected] [email protected] : :@LatihanTKD @LatihanTKD : :https://latihantkd.wordpress.com/ https://latihantkd.wordpress.com/
