MAKALAH TAX AUDIT
PEMERIKSAAN PAJAK
Dosen : Sukirno, SE, MM
POLITEKNIK LP3I BANDUNG
Disusun oleh :
KARSINI ( 201003084)
KATA PENGANTAR
Rangkuman yang disusun dalam bentuk makalah ini bertema " pemeriksaan pajak " disusun guna memenuhi tugas dan memperoleh nilai pada matakuliah tax audit pada program pendidikan diploma tiga di Politeknik LP3I Bandung.
Untuk memperoleh hasil terbaik dalam penyusunan laporan atau makalah ini penyusun telah berupaya maksimal. Namun demikian penyusun sadar bahwa " Tak Ada Gading Yang Tak Retak ", maka laporan ini pun masih dirasakan kurang sempurna mengingat keterbatasan kesempatan dan pengetahuan penyusun. Oleh karena itu penyusun sangat berharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan penyusun.
Penyusun pun berharap laporan ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan semua pihak yang terkait umumnya.
Bandung,07 April 2012
Karsini
Penyusun
Pengertian-pengertian yang ada pada pemeriksaan pajak berdasrakan KMK- 545/KMK.04/2000, SE - 03/PJ.7/2001, SE - 06/PJ.7/2004, SE - 02/PJ.7/2005, KEP - 142/PJ./2005
PEMERIKSAAN PAJAK
Pengertian ( KMK -545/KMK.04/2000, SE - 03/PJ.7/2001, SE - 06/PJ.7/2004, SE - 02/PJ.7/2005, KEP - 142/PJ./2005)
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan kepada Wajib Pajak di Kantor Unit Pelaksana pemeriksaan pajak yang meliputi satu jenis pajak tertentu pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang dapat dilaksanakan melalui Pemeriksaan Sederhana Kantor atau Pemeriksaan dengan Korespondensi.
Pemeriksaan Sederhana Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan mengirimkan surat panggilan kepada Wajib Pajak untuk datang ke kantor Dirjen Pajak dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.
Pemeriksa Pajak adalah PNS dilingkungan DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang perpajakan
Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah kartu yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak sebagai bukti bahwa pemegang kartu tersebut adalah pemeriksa pajak.
Surat Perintah Pemeriksaan Pajak adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan pajak yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak.
Hasil pengelohan data elektronik adalah data yang sifat dan bentuknya elektronik, dihasilkan oleh komputer atau pengolah data elektronik lainnya, disimpan di dalam disket, CD, tape backup, hard disk atau media simpan elektronik lainnya atau data yang masih berada dalam suatu jaringan elektronik.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
Pembahasan Akhir Pemeriksaan (Closing Conference) adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa pajak dan Wajib Pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan terutang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
Bukti permulaan adalah keadaan dan atau bukti-bukti, baik berupa keterangan, tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada Negara
Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan
Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar serta untuk menghitung besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahunnnn berjalan dan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak.
Ruang lingkup pemeriksaan adalah Pemeriksaan Lapangan melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL).
PSL ekstensifikasi termasuk dalam jenis pemeriksaan rutin untuk tujuan lain, sehingga daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan PSL ekstensifikasi harus dimasukkan ke dalam daftar nominatif pemeriksaan rutin sebagaimana diatur dalam kebijakan pemeriksaan yang berlaku.
Daftar nominatif adalah daftar usulan pemeriksaan mengenai daftar nama WP yang akan dilakukan pemeriksaan beserta alasan dilakukannya pemeriksaan yang diusulkan, dibuat dan diajukan oleh KPP, KP4, Karikpa, Kanwil atau KP DJP kepada Direktorat P4.
Sehubungan dengan telah berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 dengan perubahan ketiga undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ( selanjutnya disebut undang-undang KUP ). Dan ketentuan peraturan pelaksanaannya, terutama dibidang pemeriksaan, yaitu pertauran pemerintah nomer 30 tahun 2007 tentang tata cara pemeriksaan Hak dan Kewajiban berdasarkan undang-undang KUP, Peraturan menteri keuangan nomer 199/PMK 03/2007 tentag tata cara pemeriksaan, peraturan Direktur jenderal pajak nomer PER-19/PJ 2008 Tentang petunjuk pelaksanaan Lapangan, peraturan direktur jenderal pajak nomer PER-20/PJ/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kantor maka untuk meningkatkan efektifitas dan efensiesi pemeriksaan serta menciptakan tertib administrasi pemeriksaan, dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.
Selain mentesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru tersebut diatas,kebijakan pemeriksaan juga di susun untuk menyelaraskan dengan proses modernisasi administrasi perpajakan yang telah dan sedang berlangsung hingga saat ini modernisasi administrasi perpajakan membawa akibat berupa pembubaran antaran pemeriksaan dan penyidikan pajak ( kanpa ), kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan selain itu modernisasi juga berakibat pada berubahnya pelaksanaan pembangunan kantor wilaya DJP, yaitu hanya melakukan pemerksaan bukti permulaan.
Menurut undang-undang KUP tujuan pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dengan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengingat masing-masing tujuan pemeriksaan memiliki karakteristik yang spesifik dan agar selaras dengan tujuan pemeriksaan tersebut, kebujakan juga dibagi menjadi 2(dua), yaitu :
Kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenihan kewajiban perpajakan dan
Kebijakan pemeriksaan untuk tujuan lain
Kebijakan pemeriksaan lain akan ditetapkan dalam surat edaran tersendiri sedangkan kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah sebagai berikut :
KEWAJJIBAN UMUM
A.TUJUAN PEMERIKSAAN
Tujuan pemeriksaan yang diatur dalam surat edaran direktur jenderal pajak ini hanya menjadi tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan dengan menguji kebenaran surat pemberutahuan pembukuan atau pendapatan. Dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan kegiatan usaha, pekerjaan bebas dan/atau keadaan sebenarnya dari wajib pajak.
Pelaksanaan dan hasil pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak di tuangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang diikuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak.
B. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan dari jenis pajak dan periode dari pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan.
Ruang lingkup pemeriksaan untuk mengijoi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi pemeriksaan atas satu,beberapa masa pajak,bagian tahun pajak atau tahun pajak baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.
C. JENIS PEMERIKSAAN
Jenis pemeriksaan dipengaruhi bobot risiko ketidak patuhan dari wajib pajak yang di periksa serta ruang lingkup pemeriksaan.
Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat melaksanakan meliputi 2 ( dua ) jenis pemeriksaan yaitu :
Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh jenderal pajib pajak dan
Pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakaukan dikanror Direktorat jenderal pajhak.
Semakin tinggi resiko ketidak patuhan wajib pajak pemeriksaanya dilaksanakan melalui pemeriksaan lapangan.
D. KRITERIA PEMERIKSAAN
Kriteria pemeriksaan merupakan pemeriksaan yang dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak
Terhadap dua kriteria pemeriksaan yang mendasari dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak,yaitu:
Pemeriksaan rutin yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan peraturan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh undang-undang KUP.
Pemeriksaan berdasarkan risiko (risk based audit) yang selanjutnya disebut dengan pemeriksaan khusus, merupakan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko terhadap ketidak patuhan wajib pajak Analisis risiko terhadap ketidak patuhan wajib pajak dapat dilakukan secara komputerisasi atau secara manual.
Pemeriksaan rutin yang pelaksanaanya diprioritaskan merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B undang-undang KUP
Pemeriksaan khusus dibagi menjadi 2 ( dua ) kriteria yaitu:
Pemeriksaan khusus dengan analisis risiko ( dari bawah keatas ), yaitu pemeriksaan khusus berdasarkan hasil analisis risiko terhadap profil wajib pajak yang dillakukan secara manual oleh kantor pelayanan pajak dan disampaikan kepada kepala kantor wilayah DJP atasannya untuk mendapatkan persetujuan;
Pemeriksaan khusus dengan analisis risiko bersifat top down ( dari atas kebawah ), yaitu pemeriksaan khusus yang dilakukan berdasarkan:
Hasil analisis dan pengembangan atas informasi,data,laporan,dan penganduan yang dilakukan oleh kepala kanwil DJP atau Direktur intelijen dan penyidikan;
Hasil analisis risiko secara komputerisasi ( selama ini disebut kriteria seleksi) yang berupa skor risiko ketidakpatuhan dengan memperhatikan variabel-variabel tertentu serta adanya data dan informasi atau
Pertimbangan direktur jenderal pajak.
E. JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN
Jangaka waktu pemeriksaan lapangan dihitung sejak tanggal surat perintsh pemeriksaan ( SP2 ) Sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan (LHP)
Jangka waktu pemeriksaan kantor di hitung sejak tanggal wajib pahak harus datang memenuhi surat panggilan dalam rngka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
Jangka waktu pemeriksaan lapangan untuk mengiji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah empat ( empat ) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan
Apabial ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan.jangka waktu pemeriksaan dapat diperpanjang mejadi paling lama 2 ( dua ) tahun,kecuali pemeriksaan yang dilakukan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B.Undang-undang KUP,Harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Jangka waktu pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah 3 ( tiga ) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 ( enam ) bulan.
Apabla ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan / atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya transaksi rekayasa keuangan,pemeriksaan kantor diubah menjadi pemeriksaan lapangan.
Jangka waktu maksimal setelah perpanjangan jangka waktu pemeriksaan tidak dapat diperpanjang lagi meskipun terjadi pergantian tim pemeriksa pajak.
Terkait dengan pelaksanaan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut.
Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dilakukan sepanjang tidak melewati jangka waktu maksimal yang ditetapkan.
Dalam hal pemeriksaan dilakukan terkait dengan permohonan pengembalian kelebiahan pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUP , Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesainb permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan hanya disampaikan 1 ( satu ) kali.
Perpanjangan jangka waktu pemeriksaanb dilakukan oleh kepala unit pelaksana pemeriksaan ( UP2 ) Dengan surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan kepada :
Kepala kantor wilayah DJP untuk instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan yang diterbitkan oleh kepala kantor wilayah DJP atau
Direktur pemeriksaan dan penagih ( Direktur UP2) intruksi/persetujuan pemeriksaan yang diterbitkan oleh direktur jenderal pajak atau direktur pemeriksaan dan penagihan.
Surat pemberitahuan jangka waktu pemriksaan dapat disampaikan secara manual dan/atau elektronik melalui modul pemeriksaan pada SIDJP.
Surat pemberitahuan perpajngan jangka waktu pemeriksaan harus disampaikan paling lambat 1 ( satu ) minggu sebelum berakhirnya jangka waktu pemeriksaan.
Apabila jangka waktu 4 ( empat ) bualan untuk jenis pemeriksaan lapangan atau jangka waktu 3 ( tiga ) bulan untik jenis pemeriksaan kantor telah terlampaui dan kepala unit pelaksana pemeriksaan tidak menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan, maka kepala unit pelaksana pemeriksaan harus menentukan tindak lanjut pemeriksaan tersebut.
Apabila jangka waktu pemeriksaan telah melewati jangka waktu maksimal setelah perpanjangan jangka waktu pemeriksaan tetapi pemeriksaan belum dapat diselesaikan,maka kepala unit pelaksana pemeriksaan harus menentukan tindak lanjut pemeriksaan tersebut.
Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h dilakuakan dengan cara :
Menerbitkan surat ketetapan pajhak sesuai dengan temuan pemeriksaan setelah terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ( SPHP ) dan melakuakan pembahasan dengan wajib pajak.
Ditingkatkan kepemeriksaan bukti permulaan apabila terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan; atau
Membuat laporan pemeriksaan sumir berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana pemeriksaan.
Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujungan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang saksama.
F. PERSIAPAN PEMERIKSAAN
Persiapan pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan.
Kepala unit pelaksana pemeriksaan harus membentuk susunan tim pemeriksa pajak, yanag terdiri dari supervisor, ketua tim, dan anggota tim dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan direktorat jenderal pajak nomor PER-31/PJ/2008 tentang pedoman penunjukan supervisor dan ketua tim pemeriksa pajak dan perubahannya serta surat edaran direktorat jenderal pajak nomor SE-08/PJ.04/2008 tentang penegasan atas pelaksanaan peraturan direktorat jenderal pajak nomor PER-31/PJ/2008.
Pada tahap persiapan pemeriksaan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Berdasarkan instruksi/persetujuan penugasan pemeriksaan atau lembar penugasan pemeriksaan ( LP2 ), kepada unit pelaksana pemeriksaan harus mendistribusikan penugasan pemeriksaan kepada tim pemeriksaan kepada tim pemeriksa pajak yang telah dibentuk dengan membuat nota dinas kepada supervisor yang ditunjuk melalui kepada seksi pemeriksaan.
Berdasarkan nota dinas kepada unit pelaksana pemeriksaan, tim pemeriksa pajak yang ditunjuk harus meminjam profil, dokumen, dan berkas wajib pajak yang akan di periksa.
Tim pemeriksa pajak yang ditunjuk harus mempelajari dan menelaah profil wajib pajak termasuk hasil analisis risiko yang telah dilakukan oleh seksi pengawasan dan konsultasi, serta dokumen dan berkas wajib pajak sehingga tim pemeriksa pajak memperoleh gambaran yang lengkap tentang kegiatan usaha wajib pajak termasuk bencmark, data, dan informasi yang terkait dengan wajib pajak
Tim pemeriksa poajak harus membuat evaluasi terhadap kondisi wajib pajak berdasarkan hasil penelaahan profil wajib pajak terutama yang terkait dengan kondisi usahanya, operasi usahanya, atau strukstur pembiayaan/pemodalannya.
Hasil penelaahan dan evaluasi terhadap profil wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf C dan huruf D digunakan sebagai dasar untuk membuat perencanaan penyelesaian pemeriksaan ( audit planning), merancang program perencanaan ( audit program ),prosedur pemeriksaan yang akan ditenpuh serta untuk menentukan teknik pemeriksaan ( metode pengujian ) yang digunakan.
Hasil penelaahan profil wajib pajak harus didokumentasikan kedalam kertas kerja pemeriksaan ( KKP )
Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak yang ternyata profil wajib pajaknya tidak ada atau belum dibuat, maka pemeriksaan tidak bileh dilaksanakan ( SP2 tidak boleh diterbitkan ) ,kecuali pemeriksaan terhadap SPT lebih bayar restitusi dan pemeriksaan kewajiban perpajakan wajib pajak lokasi karena adanya permintaan dari unit pelaksana pemeriksaan domisili. Untuk selanjutnya, profil wajib pajak yang belum ada tersebut harus segera dibuat dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) bulan.
Apabila sampai jagka waktu satu bulan sebagaimana dimaksud pada huruf g pada profil wajib pajak belum dibuat, pemeriksa pajak diminta untuk melaporkan hal tersebut kepada kepala kantor wilayah DJP melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan dengan ditembuskan kepada direktur potensi, kepatuhan dan penerimaan dan kepada direktur pemeriksaan dan penagihan dengan menggunakan formulir sebagaimana terhadap dalam lampiran 1 dan pemriksaan dapat dilaksanakan setelah profil wajib pajak di buat.
G. PELAKSANAAN TINDAKAN PEMERIKSAAN
Tata cara pemeriksaan pemeriksaan harus dilakaukan sesuai dengan :
Peratuaran menteri keuanagan nomor 199/PMK.03/2007 tentang tata cara pemeriksaan;
Peraturan direktur jenderal pajak nomor 20/PJ/2008 tenatang petunjuk pelaksanaan pemeriksaan lapangan dan
Peraturan direktur jenderal pajak nomor 20/PJ/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kantor.
Pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang meliputi standar umum,standar pelaksanaan pemeriksaan dan standar pelaporan pemeriksaan.
Tim pemeriksa pajak harus mencantumkan dasar hukum berupa ketentuan perundang-undangan perpajakan dan ketentuan pelaksanaannya serta bukti-bukti pendukungnya, atas setiap temuan pemeriksaan
Temuan pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampeian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ( SPHP ) yang penyampaiannya hanya dapat dilakukan 1 (satu ) kali.
Wajib pajak harus diberi kesempatan hadir untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pembahasan akhir harus dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, yaitu 1(satu) bulan untuk pemeriksaan lapangan dan 3 ( tiga ) minggu untuk pemeriksaan kanto r
Dalam hal dilakukan pembahasan oleh tim pembalas, baik tim pembahas tingkat unit pelaksana pemeriksaan maupun tingkat kantor wilayah, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
Tim pembahas dibentuk oleh kepala unit pelaksana pemeriksaan atau kepala kantor wilayah DJP atas nama direktur jenderal pajak yang bertugas untuk membahas perbrdaan antara pendapat wajib pajak dan pemeriksa pajak pada saat dilakukan pembahasan ahir hasil pemeriksaan dengan susunan sebagaimana dimaksud pada lampiran 2.
Tim pembahas akan melaksanakan tugasnya dalam hal terdapat permohonan dari wajib pajak.
Pembahasa oleh tim pembahas hanya dilakukan antara tim pemeriksa pajak dengan tim pembahas tanpa dihadiri oleh wajib pajak.
Apabila hasil pemereiksaan ternyata berbeda dengan profil wajib pajak tim pemeriksa pajak harus melaksanakan perbedaan tersebut dalam kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan serta mengirimkan data perbedaan tersebut ke seksi pengawasan dan konsultasi terkait.
Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan 1 ( satu ) surat perintah pemeriksaan yang meliputi satu atau beberapa jenis pajak dan satu atau beberapa masa pajak, maka nota penghitungan dan surat ketetapan pajak harus diterbitkan untuk setiap masa pajak dan setiap jenis pajak.
H. REVIEU ATAU TELAAHAN SEJAWAT ( PEER REVIEW )
Dalam rangka melakukan pengawasan dan peningkatan kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pelaksana pemeriksaan, perlu dilkukan reviu terhandap konsep laporan hasil pemeriksaan
Reviu atau telaahan sejawat ( peer reviu ) dilaksanakn untuk menguji apakah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh unit pelaksana pemeriksaan telah sesuai dengan standar pemeriksaan
Reviu terhadap konsep laporan hasil pemeriksaan terutama dilkukan terhadap pemeriksaan yang dilaksanakan karena adanya pengaduan atau laporan dari pihak ekternal atau karena terkait kasus-kasus tertentu.
Reviu dilakasanakan oleh direktur pemeriksaan dan penagihan atau kepala kantor wilayah DJP sesuai dengan pejabat yang menerbitkan instruksi pemeriksaan.
Telaahan sejawat ( peer reviu ) dapat dilaksankan oleh direktur pemeriksaan dan penagihan atau kepala kantor wilayah DJP.
I. PERLUASAN PEMERIKSAAN
Pemeriksaan dapat diperluas ketahun-tahun pajak yang belum dilakukan pemeriksaan dalam hal :
SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi atau badan untuk tahun-tahun pajak sebelumnya tersebut menyatakan rugi atau
Berdasarkan data dan informasi, pemeriksaan perlu diperluas ke tahun-tahun pajak lainnya yang belum dilakukan pemeriksaan.
Perluasan pemeriksaan yang disebabkan karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada :
Kepala kantor wilayah DJP dalam hal unit pelaksana pemeriksaannya adalah kantor pelayanan pajak atau
Direktur pemeriksaan dan pengihan dalam hal unit pelaksana pemeriksaannya adalah direktorat pemeriksaan dan penagihan dengan menggunakan formulir seperti terdapat pada lampiran 3
Apabila perluasaan pemeriksaan yang disebabakan karena kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a mencakup periode lebih dari 1 ( satu ) tahun pajak, pemberitehuan perluasan pemeriksaan harus dilakukan dengan menggunakan satu surat pemberitahuan untuk setiap tahun pajak.
Berdasarkan pemberitahuan perluasaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, kepada kantor wilayah DJP atau direktur pemeriksaan dan penagihan memeberikan penugasan pemeriksaan dengan menggunakan formulir seperti terdapat pada lampiran 4.
Kode pemeriksaan atas perluasaan pemeriksaan yang disebabkan karena kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan kriteria pemeriksaan rutin dengan kode pemeriksaan SPT tahunan PPH rugi tidak rugi bayar.
Dalam hal perluasan pemeriksaan disebabkan karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, usul perluasannya harus dilakukan dengan mengikuti prosedur pemeriksaan khusus.
