TANAH ADAT DI BALI,PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN PEMERINTAH KRONIK HUKUM DI RRI SINGARAJA HARI HARI RABU 28 OKTOBER 2015 OLEH: SAPTALA MANDALA,SH.MH
Penger!"n T"n"# A$" .
Untuk memberikan pengertian tanah adat , kiranya perlu di uraikan tentan tentang g hukum hukum Agrari Agraria a yang yang berlak berlaku u sebelum sebelum di keluark keluarkan an UU No. 5 Tahun Tahun 1960 (UUA!, (UUA!, di negara kita masih berlaku dualidme hukum yang men"ad men"adii dasar dasar bagi bagi hukum hukum pertan pertanaha ahan, n, yaitu yaitu hukum hukum Adat Adat dan hukum hukum #arat 1! $ehingga $ehingga ada dua dua ma%am tanah, tanah, yaitu& yaitu& 'tanah 'tanah Adat Adat atau bisa di di sebut 'Tanah 'Tanah )ndonesia )ndonesia, , yaitu& tanah*tan tanah*tanah ah dengan dengan hak*hak hak*hak )ndonesia )ndonesia yang sepenuhnya sepenuhnya tunduk pada pada hukum hukum (Agraria! Adat, sepan"ang tidak tidak di adakan ketentuan yang khusus untuk hak*hak tertentu. +isalnya& untuk hak agrari agraris%h s%he e eigend eigendom om berlak berlaku u ketentu etentuan* an*k ketentu etentuan an yang yang di muat muat dalam $taat blaad blaad 1- 1- No. 11-. /ampir semua tanah*tanah adat tidak terdatar seperti& Tanah Ulayat, Tanah Tanah +ilik, Tanah Tanah Usaha, Tanah Tanah #engkok, Tanah ogol, dllnya. $edangkan tanah*tanah seperti tanah grant, agraris%he eigendom,Tanah*tanah milik di dala dalam m kota ota yogy yogyak akar arta ta dan dan $ura $urak karta arta sert serta a tana tanah* h*ta tana nah h mili milik k di daerah*daerah lainnya di 2a3a, #ali , +adura, 4ombok, $ula3esi, telah ter terda datar tar di kanto antorr 4andr andren ente te untu untuk k keper eperlu luan an pa"ak a"ak bumi. umi. 2adi adi pendataran ini bertsiat 's%al adaster, sedang yang kita maksudkan adalah pendataran yang di adakan untuk memberikan kepastian hak dan kepastian hukum (re%htkadaster!. 7i lain pihak pihak tanah*tana tanah*tanah h #arat atau tanah*tan tanah*tanah ah eropa eropa dapat di katak ka takan an hampir hampir semuan semuanya ya terda terdatar tar pada pada ka kanto ntorr penda pendatar taran an tanah tanah menurut 'o8ers%hri"8ingsordonantie atau ordonansi baliknama (stb 1: No. -!. Tanah*tanah #arat ini tunduk pada ketentuan*ketentuan hukum Agra Agrari ria a #ara #aratt , misa misaln lnya ya meng mengen enai ai memp memper erol oleh ehny nya, a, pera perali liha hann nnya ya,, leny lenyap apny nya, a, pemb pembeb eban anan anny nya, a, deng dengan an hak*h hak*hak ak lain lain dan dan 3e 3e3e 3ena nang ng** 3e3enang serta ke3a"iban yang empunya hak tersebut. 7ari uraian tersebut di atas , sementara dapat di katakan bah3a tanah*tanah yang tunduk hukum (Agraria! adat adalah termasuk tanah adat ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1. .< .
Jen!%&'en!% "n"# "$" "$" $! B"(!.
Tanah*tana anah*tanah h adat atau tanah ulayat ulayat di #ali lebih memasyara memasyarakat kat dengan sebutan 'Tanah 7esa. Tanah 7esa ini dapat di bedakan men"adi& 1. Tanah 7esa dalam arti arti sempit, atau sering sering di sebut dengan dengan 'Tanah 'Tanah 7rue, yaitu tanah yang di miliki atau yang di kuasai oleh desa adat yang bisa di dapat melalui usaha*usaha pembelian maupun melalui usaha lainnya. alau tanah*tanah 7rue 7esa ini berupa tanah pertanian (sa3ah, ladang! akan di garap oleh krame desa dan penggarapannya di atur dengan dengan memba= memba=gi* gi*bag bagika ikan n se%ara se%ara perora perorang ngan an maupun maupun se%ara se%ara kelompo elompok k yang yang kemudia emudian n hasiln hasilnya ya di serahk serahkan an oleh oleh pengga penggarap rap kepada 7esa Adat. >ang termasuk Tanah 7rue 7esa adalah& a. Tanah asar, asar, yaitu tanah tanah yang di pakai pakai untuk pasar. pasar. b. Tanah anah 4apang 4apang,ya ,yaitu itu tanah yang di pakai pakai untuk untuk lapang lapangan, an, baik untuk kegiatan olahraga, maupun kegiatan lainnya. %. Tanah anah ubur uburan an?s ?set etra ra,, yait yaitu u tana tanah* h*ta tana nah h yang yang di perg pergun unak akan an untuk kuburan atau menanam mayat. d. Tanah #ukti, yaitu yaitu tanah*tanah pertanian (sa3ah, (sa3ah, ladang! yang yang di berik berikan an kepada epada perang perangka katt pe"aba pe"abatt desa desa atau atau pengur pengurus us 7esa. 7esa. Tanah Tanah bukti ini mirip dengan tanah tanah #engkok #engkok di 2a3a. . Tanah 4aba ura, ura, adalah& tanah*t tanah*tanah anah yang dulunya dulunya milik 7esa (di kuasai oleh 7esa! yang khusus di pergunakan untuk keperluan pura. Tanah Tanah 4aba ura ura atau Tanah Tanah elaba ura ura ini ada dua ma%am, yaitu& yaitu& a. Tanah yang khusus untuk untuk tempat bangunan ura, ura, dan b. Tanah anah yang yang di perunt peruntukk ukkan an guna guna pembia pembiayaa yaan n keperlu eperluan an ura. ura. +isalnya +isalnya untuk untuk pembiayaan pembiayaan*pemb *pembiayaa iayaan n upa%ara*u upa%ara*upa%ar pa%araruti arutin n dan biaya untuk memperbaiki pura. Tetapi sekarang Tanah*tanah 4aba ura ini men"adi atas nama pura. 7emikian pula di dalam surat keterang keterangan an endataran endataran Tanah ($T! ($T! yang di keluark keluarkan an oleh oleh a anto ntorr Agrari Agraria a di dalam dalam rangk rangka a realisa ealisasi si rod roda a (r (royek oyek 7aerah Agraria! "uga tetap atas nama ura. . Tanah anah ek ekara aranga ngan n 7esa 7esa (7!, (7!, adalah adalah merupak merupakan an tanah tanah yang yang di kuasai oleh 7esa yang di berikan kepada 3arga 7esa (rama 7esa! untuk tempat mendirikan perumahan yang la@imnya dalam ukuran luas tertentu dan hampir hampir sama untuk tiap keluarga. keluarga. e3a"iban e3a"iban yang
melekat ( yang lebih di kenal dengan 'ayahan! pada krama 7esa yang menempati tanah itu iyalah adanya beban berupa tenaga atau materi yang di berikan kepada kepada 7esa Adat.
:. Tanah Ayahan Ayahan 7esa (A>7s!, (A>7s!, adalah& merupakan merupakan tanah*tanah tanah*tanah yang di kuasai oleh 7esa yang penggarapannya di serahkan kepada kepada masing* masin asing g er eram ama a 7esa esa deng dengan an hak untuk ntuk di nikm nikmat atii den dengan gan ke3a"ib e3a"iban an untuk untuk member memberik ikan an 'Ayahan yahan berupa berupa tenaga tenaga maupun maupun materi materi kepad kepada a 7esa 7esa Adat. Adat. Tanah*t anah*tana anah h Ayahan yahan 7esa ini mirip mirip dengan Tanah ogolan tetap di 2a3a. $emua tanah*tanah yang di sebut tadi (No. 1 s?d :! di sebut dengan Tanah Tanah 7esa dalam arti luas. 7i samping pengelompokkan dalam arti luas dan sempit dapat pula di kelompo ke lompokka kkan n terhadap terhadap tanah*tan tanah*tanah ah Adat #ali dengan dengan memakai memakai ukuran ukuran siapa siapa yang yang mengua menguasai sai atau atau mengel mengelola ola tanah tanah adat adat terseb tersebut, ut, sehing sehingga ga akan kita temukan& 1. Tanah Adat yang di kuasai oleh 7esa Adat, yaitu& yaitu& a. Tanah anah 7rue 7rue 7esa, 7esa, b. Tanah anah 4aba 4aba ura ura.. . Tanah anah Adat Adat yang yang di kuasa kuasaii oleh oleh perseo perseora rang ngan an krama 7esa Adat! yaitu& a. Tanah ekar ekaranga angan n 7esa (7!. (7!. b. Tanah Ayahan Ayahan 7esa 7esa (A>7s!. (A>7s!.
(mas (masin ing* g*ma masi sing ng
Per(!n$)ng"n H)*)+ A"% T"n"# A$" $! B"(!.
erlindungan Tanah Adat #ali kita dapat lihat pada ketentuan kon8ersi dari Undang*Undang okok Agraria (Undang*Undang No. 5 Tahun 1960! terutama pasal )) ayat (1!nya, yang menentukan sebagai berikut& '/ak* '/ak*hak hak atas atas tanah tanah yang yang member memberii 3e3ena 3e3enang ng sebaga sebagaima imana na atau atau mirip dengan hak yang di maksud dalam pasal 0 ayat (1! seperti di sebut dengan nama sebagai di ba3ah, yang pada mulai berlakunya Undang*Undang ini , yaitu & /ak agraris%he eigendom, milik, yasan, andarbeni , hak atas drue, hak atas drue 7esa,....... dan seterusnya , se"ak mulai berlakunya Undang*Undang ini men"adi hak milik tersebut
dalam pasal 0 ayat (1! ke%uali yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 1.
7ari ketentuan kon8ersi Undang*Undang okok Agraria ini ternyata setatus tanah*tanah adat yang ada di #ali di atur dalam pasal )) ayat (1! . #erdasa #erdasarka rkan n pasal pasal )) ayat (1! ini di mana di sebutkan sebutkan hak atas 7rue, /ak Atas Atas 7rue 7rue 7esa 7esa di ko koon8 on8ers ersii men"ad men"adii hak milik milik sepan" sepan"ang ang pemega pemegang ng haknya memenuhi syarat untuk memperoleh hak milik, atau ke%uali "ika yang yang mempun mempunyai yai hak tidak tidak memenu memenuhi hi syarat syarat sebaga sebagaii yang yang terseb tersebut ut dalam pasal 1. 7i mana pasal 1 menyebutkan& (1!. /anya
eraturan emerintah No. Tahun 196 ini "uga sekaligus merupakan peraturan pelaksana ketentuan pasa :9 UUA, UUA, yang berbunyi & (1!. /ak milik tanah badan*badan keagamaan dan sosial sepan"ang di pergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial di akui dan di lindungi . #ada adan*badan ter ers sebut di "amin pula untuk memperoleh tanah yang %ukup untuk bangunan dan usaha di bidang keagamaan dan sosial. (!. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan su%i lainnya sebagai di maks maksud ud dala dalam m pasa pasall 1: dapa dapatt di beri berik kan tana tanah h yang yang di kuasa uasaii langsung oleh negara dengan hak pakai. (!. er3akapan er3akapan tanah milik di lindumgi dan di atur dengan
7i samping tanah*tanah adat harus tunduk pada ketentuan kon8ersi kon8ersi dari UUA, maka tanah*tanah adat tidak bisa lepas pula dari ketentuan pendataran pendataran tanah tanah sebagaim sebagaimana ana di atur oleh oleh pasal 19 UUA UUA (UU No. No. 5 Tahun Tahun =1960! "o . . No. 10 ?1961. #erdasarkan #erdasarkan pasal 19 UUA, UUA, di adakan pendataran tanah di seluruh )ndonesiaoleh pemerintah adalah untuk men"amin kepastian hukum dan kepastian hak se%ara re%htskadaster. endataran ini meliputi& * * *
enguk engukura uran, n, perp perpeta etaan an dan pembuk pembukuan uan tanah, tanah, enda endatara taran n hak*ha hak*hak k atas atas tanah tanah dan peralihan peralihan hak*hak hak*hak tersebut, tersebut, embe emberi rian an surat surat*s *sur urat at tanda tanda bukt buktii hak hak yang yang berlak berlaku u seba sebaga gaii alat alat embuktian yang kuat.
enda endataran taran tanah tanah adat (yang di ko ko8ersi 8ersi!di !di atur melalui melalui beberapa beberapa peraturan, peraturan, yaitu& eratur eraturan an +enteri +enteri Agraria Agraria No. Tahun 1960 tentang tentang pelaksanaa pelaksanaan n beberapa beberapa ketentuan ketentuan UUA UUA (di tambah tambah dengan eratur eraturan an +enteri Agraria No. Tahun 1960, eraturan +enteri ertanian dan Agraria No. Tahun 196 tentang penegasan kon8ersi dan pendatara bekas hak* hak )ndonesia atas tanah (di tambah dengan $urat eputusan +enteri 7alam Negeri No. $ ? 6? 77A? 19-0
;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
