Tabel Data Nspk Lemsaneg

TABEL DATA NSPK TAHUN 2016, 2017 dan 2018 KEMENTERIAN URUSAN No.

: LEMBAGA SANDI NEGARA : PERSANDIAN

Sub Urusan

(1 ) (2) I Pers Persan andi dian an Untu Untuk k Pengamanan Informasi

NSPK

Amanat ke Daerah

(3)

(4 )

Status Penyusunan (5)

a. Bida Bidang ng SDM SDM 1 Peraturan Peraturan Presiden Presiden No. 105 Tahun Tahun 2006 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan OTS 2 Peraturan Peraturan Presiden Presiden No. 79 Tahun Tahun 2008 2008 Tentang Tunjangan Pengamanan Persandian

Mengajukan Tunjabfung jika terdapat personil yang menduduki Jabfung Sandiman dan OTS Mengajukan tunjangan pengamanan persandian

Berlaku

3 Peraturan Peraturan Presiden Presiden No. 16 Tahun Tahun 2009 2009 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Jabatan Fungsional Sandiman 4 Keputusan Keputusan Bersama Bersama Kepala Kepala Lemsaneg Lemsaneg dan Kepala BKN No. KP.004/KEP.61/2004 dan No. 18 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional OTS dan Angka Kreditnya

Memantau BUP personil Jabfung Sandiman yang ada

Berlaku

Pembinaan terhadap personil yang menduduki Jabfung OTS

Berlaku

5 Peraturan Peraturan Menter Menterii Pendayag Pendayagunaan unaan Aparat Aparatur ur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Sandiman Dan Angka Kreditnya

Pembinaan terhadap personil yang menduduki Jabfung Sandiman

Berlaku

Berlaku

6 Peraturan Bersama Kepaala Lemsaneg dan Kepala BKN No. 2/LSN/2013 dan 9 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Sandiman Dan Angka Kreditnya


7 Peraturan Kepala Lemsaneg No. Hk.101/PERKA.290/2007 Tentang Juklak Seleksi Diklat Sandi 8 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 1 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian

Memenuhi kompetensi personil yang ada dengan mengikutsertakan diklat sandi Mengajukan tunjangan pengamanan persandian

Berlaku

sedang proses revisi Berlaku

9 Peraturan Kepala Lemsaneg No.2 Tahun 2009 Pembinaan terhadap personil yang Tentang Pedoman Tata Cara Pembuatan dan menduduki Jabfung Sandiman Penilaian Karya Tulis Ilmiah Jabfung Sandiman

Berlaku

10 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabfung Sandiman 11 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sandiman Dasar 12 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sandiman 13 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Operator Transmisi Sandi 14 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Perka Lemsaneg No. 1 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian

Berlaku

Menyusun formasi Jabfung Sandiman

Memenuhi kompetensi personil yang ada dengan mengikutsertakan diklat

Direvisi 2017 (Progres 90%)


Direvisi 2017 (Progres 90%)


Berlaku

Mengajukan tunjangan pengamanan persandian

Berlaku

15 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 17 Tahun 2010 Tentang Tingkat Kualifikasi Sandi 16 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 18 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Perka Lemsaneg No. 1 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian.

Aspek pengaturan TPP

Berlaku


Berlaku

17 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Telekomunikasi Dasar 18 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perka Lemsaneg No. 1 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian


Berlaku


Berlaku

19 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 13 Tahun 2012 Tentang Diklat Sandiman Lanjutan. 20 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis Sandi 21 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 5 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabfung Sandiman

Memenuhi kompetensi personil yang ada dengan mengikutsertakan diklat Memenuhi kompetensi personil yang ada dengan mengikutsertakan diklat

Akan direvisi (2017) Akan direvisi (2018)

Sebagai pedoman penilaian Jabfung Sandiman serta menyiapkan tim penilai intansi sesuai dengan persyaratan yang berlaku 22 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 6 Tahun 2013 Mengajukan tunjangan pengamanan Tentang Perubahan Keempat Atas Perka persandian Lemsaneg No. 1 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian

Berlaku

23 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 2 Tahun 2014 Pembinaan terhadap personil yang Tentang Sertifikasi Kompetensi Pejabat menduduki Jabfung Sandiman Fungsional Sandiman 24 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 3 Tahun 2014 Pembinaan personil sandi tentang Sumpah/Janji Sandi

Berlaku

Berlaku

Berlaku

25 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 4 Tahun 2014 Mengajukan permohonan untuk tentang Tanda Penghargaan Bidang memperoleh penghargaan bidang Persandian persandian sesuai dengan persyaratan yang berlaku 26 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 6 Tahun 2014 Sebagai pedoman penilaian Jabfung OTS Tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai serta menyiapkan tim penilai intansi Angka Kredit Jabfung OTS sesuai dengan persyaratan yang berlaku

Berlaku

27 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 7 Tahun 2014 tentang Diklat Sandi 28 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 2 Tahun 2015 tentang Kualifikasi Pendidikan untuk Jabfung Sandiman

Memenuhi kompetensi personil yang ada dengan mengikutsertakan diklat Berdasarkan formasi yang ada dapat mengangkat personil ke dalam Jabfung Sandiman yang memenuhi kualifikasi pendidikan Mengajukan tunjangan pengamanan persandian

Berlaku

30 Pedoman Kepala Lemsaneg No. 7 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Kerja Jabatan Fungsional Sandiman 31 Pedoman Kepala Lemsaneg No. 8 Tahun 2015 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Sandiman 32 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keenam Atas Perka Lemsaneg No. 1 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian


Berlaku


Berlaku


Berlaku

33 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Diklat Penjenjangan Jabfung Sandiman 34 Peraturan Kepala Lemsaneg No.20 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Batas Usia Pensiun Bagi Jabfung Sandiman


29 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kelima Atas Perka Lemsaneg No. 1 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian


Berlaku

Berlaku

Berlaku

Akan direvisi (2017) Berlaku

35 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 21 Tahun 2015 Tentang Profil Kompetensi Jabatan Fungsional Sandiman 36 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 16 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Teknis Persandian Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daeah


37 Draft Peraturan Kepala Lemsaneg No. xxx Tahun 2017 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jafung Sandiman Melalui Penyesuaian/Inpassing 38 Draft Peraturan Kepala Lemsaneg No. xxx Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Perka Lemsaneg No. 1 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian

Pengangkatan PNS dalam Jabfung Sandiman melalui Inpassing

2017 (Progres 90%)


2017 (Progres 70%)

b. Bidang Matsan JKS 1 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Standarisasi TKS 2 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Gelar JKS. 3 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi milik Pemerintah 4 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Material Sandi Di Instansi Pemerintah 5 Pedoman Kepala Lemsaneg No. 5 Tahun 2016 tentang Pengklasifikasian Informasi 6 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 4 Tahun 2016 Tentang Harkan Palsan dan APU Persandian

Syarat meduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Bidang Persandian Di Pemerintah Daeah

Berlaku

2016

Menerapkan TKS sesuai standar yang berlaku Menyusun analisis kebutuhan pola hubungan untuk menggelar JKS Melakukan pengelolaan danperlindungan informasi sesuai dengan pedoman yang ada

Berlaku

Melakukan pengelolaan dan pembinaan matsan yang ada dengan baik

Berlaku

Melakukan pengklasifikasian informasi sesuai kriteria Melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan persandian dan alat pendukung utama persandian

Berlaku

Berlaku Berlaku

2016

c. Bidang Organisasi & Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 1 Rancangan Undang-undang Rahasia Negara

Prolegnas 20152019 2 Rancangan Undang-undang Persandian Prolegnas 20152019 3 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 8 Tahun 2010 Dapat mengajukan permohonan Revisi T.A. 2016, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Akreditasi akreditasi diklat sandi, jika lembaga diklat sedang proses & Sertifikasi Diklat Sandi di Lingkungan Instansi yang ada telah memenuhi persyaratan pengesahan Pemerintah untuk menyelenggarakan diklat 4 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 1 Tahun 2014 Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja tupoksi organisasi Unit Teknis Persandian Instansi Pemerintah

Berlaku

5 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 6 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Persandian 6 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 8 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Persandian 7 Peraturan Kepala Lemsaneg No. 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian persandian Membentuk organisasi urusan bidang persandian berdasarkan hasil pemetaan yang telah ditetapkan Membentuk organisasi urusan bidang persandian sesuai dengan nomenklatur yang ada

8 Draft Peraturan Kepala Lemsaneg No. xxx Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 9 Draft Peraturan Kepala Lemsaneg No. xxx Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan urusan Persandian

Menyelenggarakan urusan persandian untuk pengamanan informasi sesuai kewenangannnya

2017 (Progres 90%)

Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan urusan persandian untuk pengamanan informasi sesuai kewenangannnya

2017 (Progres 10%)

Petunjuk Pengisian: KEMENTERIAN : Sesuai dengan nama Kementerian yang mengisi tabel. URUSAN : Pilih salah satu antara Komunikasi dan Informatika atau Statistik atau Persandian. (1) : Di isi dengan nomor urut penulisan.

2016 2016

2016

(2) : Di isi dengan Sub Urusan sesuai dengan lampiran UU No. 23 Tahun 2014 atau nama Bidang Kementerian /Lembaga yang mengisi tabel. (3) : Nama/Tema Norma Standard Prosedur Kriteria (NSPK) yang akan disusun (UU/PP/Perpres/Permen/Perka). (4): Di isi sesuai dengan substansi amanat (NSPK) yang diminta untuk ditindaklanjuti oleh daerah. (5) : Status penyusunan Norma Standard Prosedur Kriteria yang akan disusun. Contoh : sudah selesai tahun 2016/Masih dalam progres (Progres … %)/akan disusun tahun 2017 atau 2018.

Tabel Data Nspk Lemsaneg

Recommend Documents